UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2016 DEMA UNS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA 2015
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut dengan Pemilu UNS adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Universitas Sebelas Maret dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
2.
Dewan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret,
Presiden dan Wakil Presiden badan Eksekutif Mahasiswa secara
berurutan selanjutnuya disebut DEMA UNS, BEM UNS, Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS. 3.
Komisi Pemilihan Umum UNS yang selanjutnya disebut KPU UNS adalah lembaga di tingkat Universitas yang bersifat independen bertugas untuk menyelenggarakan pemilu.
4.
PPU adalah Panitia Pemilihan Umum UNS di tingkat Universitas
5.
PPF adalah Panitia Pemilihan Umum UNS di tingkat Fakultas
6.
PANWASLU adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum UNS di tingkat Universitas yang bersifat independen bertugas untuk mengawasi keberjalanan Pemilihan Umum UNS
7.
Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Sebelas Maret.
8.
Pemilih adalah mahasiswa Strata 1 , Diploma dan non regular Universitas Sebelas Maret
9.
Peserta Pemilu UNS adalah Partai Mahasiswa dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu UNS.
10. Kampanye Pemilu UNS adalah kegiatan peserta Pemilu UNS untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan program-programnya. 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 12. Pemilu UNS menggunakan sistem distrik dan proporsional. 13. Sistem distrik adalah sistem pemilihan dimana daerah pemilihan dibagi menjadi distrik atau fakultas dalam Universitas Sebelas Maret. 14. Sistem Proporsional adalah sistem pemilihan yang didasarkan pada akumulasi perolehan suara yang sah di tingkat universitas. Pasal 2 Pemilu UNS dilaksanakan berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Pasal 3 Pemilu UNS diselenggarakan untuk memilih anggota DEMA UNS, Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS Pasal 4 Pemilu UNS dilaksanakan setiap satu periode pengurusan secara serentak di lingkungan UNS pada hari efektif belajar mengajar dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Pasal 5 1.
Sistem distrik dan proporsional untuk memilih anggota DEMA UNS.
2.
Sistem proporsional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS
BAB II SYARAT PENCALONAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PEMILU UNS Bagian pertama Pendaftaran Partai Mahasiswa Pasal 6 1.
Syarat Partai mahasiswa yang mencalonkan sebagai peserta Pemilu UNS adalah mendaftarkan diri kepada KPU dengan melampirkan: a. AD/ ART Partai b. Visi dan misi Partai c. Stuktur Kepengurusan d. Identitas dan lambang Partai e. Foto kopi surat pengesahan dari DEMA UNS f. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan lebih lanjut oleh KPU Bagian kedua Pencalonan PRESIDEN WAKIL PRESIDEN BEM UNS dan DEMA UNS Pasal 7
1.
Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS yang dicalonkan oleh partai adalah mendaftarkan kepada KPU dengan melampirkan: a. Pernyataan tertulis dari Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa yang mendukung pencalonannya b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU c. Tidak terancam drop out dibuktikan dengan KHS terakhir d. Visi misi calon presiden dan wakil presiden e. Syarat syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
2.
Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS perseorangan adalah mendaftarkan diri dengan melampirkan : a. Tidak terancam drop out dibuktikan dengan KHS terakhir b. Foto copi karmas pendukung minimal 25 orang di setiap fakultas c. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU d. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS e. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
3.
Syarat pencalonan anggota DEMA UNS : a. Calon Anggota DEMA UNS harus melalui Partai Mahasiswa UNS; b. Syarat calon anggota DEMA UNS adalah: 1) Surat pernyataan dari Partai Mahasiswa yang mengusung pencalonannya; 2) Mengisi formulir Pendaftaran yang disediakan oleh KPU; 3) Tidak terancam drop out dibuktikan dengan KHS terakhir; 4) Mencantumkan surat keterangan sehat dari Dokter. Bagian kedua Waktu Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Pasal 8
1.
Jadwal waktu pendaftaran calon peserta Pemilu UNS ditetapkan oleh KPU
2.
Penetapan nomor urut Peserta Pemilu UNS dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh peserta Pemilu UNS BAB III HAK MEMILIH Pasal 9 Setiap mahasiswa UNS Strata 1, Diploma dan Non-regular mempunyai hak memilih dan dipilih BAB IV PENYELENGGARAAN PEMILU UNS Bagian Pertama Umum Pasal 10
1.
Pemilu UNS diselenggarakan oleh KPU yang bersifat independen
2.
KPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu UNS
3.
KPU bertanggungjawab kepada DEMA UNS
4.
KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu UNS kepada DEMA UNS
5.
Dalam pelaksanaan Pemilu UNS, KPU membentuk PPU dan PPF
6.
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPU dan PPF diatur oleh KPU
Pasal 11 1.
Jumlah anggota KPU sebanyak 15 orang
2.
Keanggotaan KPU terdiri atas ketua merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan para anggota
3.
Ketua, bendahara, sekretaris KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU.
4.
Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama Pasal 12
Syarat untuk menjadi anggota KPU 1.
Mahasiswa Strata 1, Diploma dan Non-regular dibuktikan dengan foto kopi kartu mahasiswa
2.
Mempunyai integritas yang kuat, jujur, dan adil
3.
Mempunyai komitemen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu UNS
4.
Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem kePartaian, sistem dan proses pelaksanaan Pemilu UNS.
5.
Bukan anggota dari Partai Mahasiswa UNS dibuktikan dengan surat pernyataan diri
6.
Tidak sedang menduduki jabatan sebagai Badan Pengurus Harian dalam BEM UNS dan Anggota DEMA UNS dibuktikan dengan surat pernyataan diri Pasal 13
1.
Setiap mahasiswa UNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 berhak untuk menjadi anggota KPU
2.
Setiap Mahasiswa calon anggota KPU mendaftarkan diri kepada DEMA UNS
3.
Untuk bisa ditetapkan menjadi anggota KPU, DEMA UNS mengadakan fit and proper test kepada calon anggota KPU
4.
Penetapan keanggotaan KPU dilakukan oleh DEMA UNS
5.
Masa keanggotaan KPU berakhir maksimal 2 bulan setelah penyelenggaraan Pemilu UNS dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan oleh DEMA UNS
Pasal 14 Tugas KPU 1.
Merencanakan penyelelenggaraan Pemilu UNS
2.
Menetapkan jadwal waktu pendaftaraan peserta pemilu
3.
Menetapkan nomor urut peserta pemilu
4.
Membentuk dan mengkoordinasikan kerja PPU dan PPF
5.
Melaporkan penyelenggaraan Pemilu UNS kepada DEMA UNS
6.
Menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu UNS
7.
Menentukan jumlah Tempat Pemungutan Suara
8.
Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan kampanye
9.
Menetapkan
tata
cara
dan
melaksanakan
verifikasi
keabsahan
syarat-syarat
PesertaPemilu 10. Menetapkan hasil verifikasi Pasal 15 Wewenang KPU adalah : 1.
Meminta laporan hasil kerja dari PPU dan PPF
2.
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran dalam pemilu UNS
3.
Menetapkan hasil hasil Pemilu UNS
4.
Memberikan dana kampanye kepada peserta Pemilu sesuai kesepakatan anggota KPU Pasal 16
Anggota KPU berhenti antar waktu karena: 1.
Meninggal dunia
2.
Mengundurkan diri
3.
Melanggar sumpah/janji
4.
Melanggar kode etik
5.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
6.
Pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1-5) dilakukan oleh DEMA UNS Pasal 17 Untuk menjaga independensi, integritas dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU
Pasal 18 1.
Keuangan KPU bersumber dari dana Universitas Sebelas Maret dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat
2.
KPU wajib melaporkan keuangan Pemilu UNS kepada DEMA UNS Pasal 19
1.
Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji
2.
Sumpah atau janji KPU adalah sebagai berikut : “ Demi (Tuhan) Yang Maha Esa saya bersumpah/ berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilu UNS sesuai dengan Undang-undang Pemilu Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguhsungguh adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu UNS serta mengutamakan kepentingan KBM UNS daripada kepentingan pribadi atau golongan” Bagian Kedua Panitia Pemilu UNS Pasal 20
1.
PPU dibentuk oleh KPU untuk membantu menyelenggarakan Pemilu UNS
2.
PPU bertanggung jawab kepada KPU
3.
Jumlah anggota PPU adalah paling sedikit 25 dan sebanyak-banyaknya 31 orang
4.
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPU diatur lebih lanjut oleh KPU
Bagian Ketiga Panitia Pemilu Fakultas Pasal 21 1. PPF dibentuk KPU untuk membantu menyelenggarakan Pemilu UNS di tingkat fakultas 2. PPF bertanggung jawab kepada PPU 3. Jumlah anggota PPF di tiap-tiap fakultas paling sedikit 15 orang dan sebanyak- banyaknya 21 orang. 4.
Dikecualikan dari Ayat 3 pasal 21 adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dimana paling sedikit adalah 35 orang dan sebanyak banyaknya 50 orang
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPF diatur lebih lanjut oleh KPU BAB V JUMLAH KURSI Pasal 22 1.
Jumlah kursi anggota DEMA adalah sebanyak 31 kursi
2.
Jumlah kursi anggota DEMA UNS ditentukan sebagai berikut: a. Perwakilan dari sistem proporsional berjumlah 10 kursi b. Perwakilan dari sistem distrik berjumlah 21 kursi, yaitu: FH 2 kursi, FSRD 2 kursi, FIB 2 kursi, FISIP 2 kursi, FE 2 kursi, FK 2 Kursi, FMIPA 2 kursi, FKIP 3 kursi, FP 2 kursi, FT 2 kursi. BAB VI KAMPANYE Pasal 23
1.
Dalam penyelenggaraan Pemilu UNS, dapat diadakan kampanye Pemilu UNS yang dilakukan oleh peserta Pemilu UNS
2.
Dalam kampanye Pemilu UNS, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye
3.
Materi kampanye berisi visi, misi, dan program peserta Pemilu UNS
4.
Penyampaian materi kampanye Pemilu UNS dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
5.
Pedoman
dan
jadwal
pelaksanaan
kampanye
ditetapkan
oleh
KPU
dengan
memperhatikan usulan peserta Pemilu UNS Pasal 24 Kampanye Pemilu UNS dapat dilakukan melalui : 1.
Kampanye dialogis
2.
Kampanye pemasangan alat peraga
3.
Kampanye masal
4.
Kegiatan kampanye lain yang tidak melanggar peraturan perundang - undangan BAB VII PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU UNS Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 25
1.
Pemungutan suara untuk anggota DEMA UNS dan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS dilakukan secara serentak selama 2 (dua) hari berturut turut.
2.
Dalam pemungutan suara, setiap pemilih memberikan hak pilihnnya di fakultas masing-masing
3.
Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan DEMA UNS dan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS ditetapkan oleh KPU Pasal 26
Setiap peserta Pemilu UNS berhak mengirimkan saksi dengan menyerahkan surat mandat dari peserta Pemilu UNS kepada PPF Pasal 27 1.
Surat suara digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara dalam Pemilu UNS
2.
Surat suara Pemilu UNS untuk anggota DEMA UNS memuat nomor urut, logo partai dan nama
3.
Surat suara Pemilu UNS untuk Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS, memuat nomor urut, foto, dan nama
4.
Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara ditentukan oleh KPU
Pasal 28 1.
Pemberian suara dilakukian di TPS pada hari pemungutan suara
2.
Pemberian suara Pemilu UNS untuk anggota DEMA UNS dilakukan dengan mencoblos salah satu nama / nomor urut / gambar partai calon anggota DEMA peserta Pemilu UNS
3.
Pemberian suara pemilu UNS untuk Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS dilakukan dengan mencoblos salah satu
nama / nomor urut / foto calon Presiden dan Wakil
Presiden BEM peserta pemilu UNS 4.
Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPF, atau orang lain atas permintaan pemilih;
5.
Disekitar TPS dipasang contoh surat suara untuk pemilihan anggota DEMA UNS, Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS, alur pemilihan, foto calon anggota DEMA UNS, dan visi misi peserta pemilu
6.
Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPU Pasal 29
1.
TPS berada di tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia;
2.
Jumlah, lokasi, bentuk dan kotak TPS ditetapkan oleh KPU dengan dibantu oleh PPU dan PPF Pasal 30
1.
Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan angggota DEMA UNS dan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS disediakan kotak suara untuk tempat suara yang digunakan oleh pemilih
2.
Jumlah, bahan, bentuk dan letak TPS ditetapkan oleh KPU dengan dibantu oleh PPU dan PPF Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur oleh KPU
Pasal 32 1.
Surat Suara untuk pemilihan anggota DEMA UNS dan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS dinyatakan sah apabila Surat suara terdapat stempel resmi oleh KPU
2.
Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 33
1.
Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS oleh PPF dan dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
2.
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPF dan dihadiri oleh saksi dan atau peserta Pemilu UNS, PPU dan mahasiswa
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara diatur lebih lanjut oleh KPU Bagian Ketiga Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilu UNS Pasal 34
1.
Pelaksanaan penetapan hasil Pemilu UNS dilakukan oleh KPU
2.
Pelaksanaan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan ditempat dan keadaan yang memungkinkan sehingga semua yang hadir dapat menyaksikan penetapan hasil penghitungan suara;
3.
Dalam pelaksanaan penetapan hasil penghitungan suara, dihadiri oleh saksi dan atau peserta Pemilu UNS, Panwaslu dan mahasiswa UNS;
4.
Penetapan hasil Pemilu UNS dilakukan paling lambat 2x24 jam setelah terkumpulnya hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS
5.
Segera setelah hasil penghitungan suara ditetapkan, KPU mengumumkan hasil kepada seluruh mahasiswa paling lambat 2x24 jam setelah penetapan hasil penghitungan suara
BAB VIII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DEMA UNS Pasal 35 1.
Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DEMA UNS didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai mahasiswa peserta Pemilu UNS;
2.
Penentuan perolehan kursi anggota DEMA UNS dengan sistem distrik dan proporsional didasarkan pada jumlah kuota kursi yang telah ditetapkan
3.
Penentuan perolehan kursi anggota DEMA UNS dengan sistem dari proporsional didasarkan pada urutan perolehan suara terbanyak BAB IX PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM UNS Pasal 36
Penentuan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden BEM UNS diperoleh dari akumulasi perolehan suara terbanyak yang sah BAB X PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG Pasal 37 1.
Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan sebagai berikut: a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. Saksi dan atau peserta Pemilu UNS, KPU dan mahasiswa yang hadir tidak dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas; dan atau c. Terjadi ketidakkonsistenan dalam pengitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah
2.
Segera setelah selesai dilakukan penghitungan suara di semua TPS, maka akan dilakukan rekapitulasi ulang secara keseluruhan di tingkat universitas oleh PPU yang dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu UNS, Panwaslu dan mahasiswa
3.
Pelaksanaan penghitungan ulang suara secara keseluruhan ini dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua dapat hadir
Pasal 38 Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila: 1.
Terjadi kerusuhan
2.
Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
3.
Kejadian lain yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan Pasal 39 Penghitungan dan pemungutan suara ulang sebagaimana pada pasal (37) dan pasal (38) dilaksanakan selambat lambatnya 2 hari sesudah hari pemungutan suara BAB XI PENGAWASAN PEMILU UNS Bagian Pertama Pengawas Pemilu UNS Pasal 40
1.
Untuk melakukan pengawasan Pemilu UNS, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut PANWASLU
2.
PANWASLU dibentuk oleh DEMA UNS
3.
PANWASLU melaporkan hasil pemantauan kepada KPU dan atau DEMA UNS
4.
Jumlah PANWASLU sebanyak-banyaknya 20 orang Pasal 41
Syarat untuk menjadi anggota PANWASLU 1.
Mahasiswa Strata 1, Diploma dan Non-regular dibuktikan dengan foto kopi kartu mahasiswa
2.
Mempunyai integritas yang kuat, jujur, dan adil
3.
Mempunyai komitemen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu UNS
4.
Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem kePartaian, sistem dan proses pelaksanaan Pemilu UNS.
5.
Tidak menjadi pengurus Partai Mahasiswa UNS dibuktikan dengan surat peryataan diri
6.
Tidak sedang menduduki jabatan sebagai Badan Pengurus Harian dalam BEM UNS dan bukan Anggota DEMA UNS dibuktikan dengan surat pernyataan diri
Pasal 42 1.
Setiap mahasiswa UNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 berhak untuk menjadi anggota PANWASLU
2.
Setiap Mahasiswa calon anggota PANWASLU mendaftarkan diri kepada DEMA UNS
3.
Untuk bisa ditetapkan menjadi anggota PANWASLU, DEMA UNS mengadakan fit and proper test kepada calon anggota KPU
4.
Penetapan keanggotaan PANWASLU dilakukan oleh DEMA UNS
5.
Masa keanggotaan PANWASLU berakhir maksimal 1 bulan setelah penyelenggaraan Pasal 43 Tugas PANWASLU
1.
Mengawasi semua tahapan Pemilu UNS
2.
Membuat laporan kerja pengawasan kepada DEMA UNS Pasal 44 Wewenang PANWASLU Melaporkan pelanggaran pemilu UNS kepada DEMA UNS dan atau KPU Pasal 45
Anggota PANWASLU antar waktu karena: 1.
Meninggal dunia
2.
Mengundurkan diri
3.
Melanggar sumpah/ janji
4.
Melanggar kode etik
5.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41
6.
Pemberhentian anggota PANWASLU sebagaimana dimaksud pada ayat 1-5 dilakukan oleh DEMA UNS
Pasal 46 1.
Sebelum menjalankan tugas, anggota PAWASLU dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji
2.
Sumpah atau janji PANWASLU adalah sebagai berikut : “ Demi (Tuhan) Yang Maha Esa saya bersumpah/ berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PANWASLU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Bahwa saya akan mengawasi penyelenggaraan Pemilu UNS sesuai dengan Undangundang Pemilu UNS. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguhsungguh adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu UNS serta mengutamakan kepentingan KBM UNS daripada kepentingan pribadi atau golongan” Bagian Kedua Pemantau Independen Pasal 47
1.
Mahasiswa UNS dapat melakukan pemantauan terhadap Pemilu UNS dengan membentuk lembaga pemantau Pemilu UNS yang bersifat independen
2.
Tata cara pembentukan lembaga pemantau independen diatur dan ditetapkan oleh KPU
3.
Pemantau independen Pemilu UNS mendaftarkan diri kepada KPU untuk mendapatkan akreditasi KPU Pasal 48
Dalam Pemilu UNS dilarang : 1.
Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu UNS yang lain
2.
Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa
3.
Mengganggu ketertiban umum
4.
Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota mahasiswa atau peserta Pemilu UNS yang lain
5.
Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu UNS yang lain
6.
Menjanjikan dan atau memberi uang untuk mempengaruhi pemilih
7.
Melakukan black campaign kepada peserta Pemilu yang lain Pasal 49
1.
Peserta Pemilu UNS yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan sanksi;
2.
Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Pasal 50
Laporan pelanggaran Pemilu UNS yang diterima KPU dapat diajukan oleh: 1.
Mahasiswa UNS
2.
Pemantau Pemilu UNS
3.
Peserta Pemilu UNS
4.
Panitia Pengawas Pemilu UNS Pasal 51
1.
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
pasal
50
disampaikan
kepada
KPU
selambat- lambatnya 2 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu UNS 2.
Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh KPU Pasal 52
1.
KPU mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
2.
KPU memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 hari setelah laporan diterima.
3.
Dalam hal KPU memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambatlambatnya 2 hari setelah laporan.
Bagian Kedua Sanksi Pasal 53 Sanksi atas pelanggaran berupa : 1.
Teguran lisan
2.
Peringatan tertulis I
3.
Peringatan tertulis II
4.
Skorsing
5.
Pembatalan Pasal 54
1.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dapat dikenakan kepada peserta Pemilu dan juga KPU UNS
2.
Tata cara pemberian sanksi akan ditetapkan oleh KPU BAB XIII SENGKETA PEMILU Pasal 55
1.
Peserta Pemilu dari Partai Mahasiswa maupun perseorangan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara
2.
Keberatan terhadap hasil penghitungan suara diajukan kepada Komisi Mahkamah Konstitusi DEMA UNS atas sepengetahuan KPU dan PANWASLU paling lambat 2x24 jam sejak penetapan oleh KPU
3.
Pengajuan keberatan terhadap hasil perhitungan suara setelah 2 x 24 jam tidak diterima oleh Komisi Mahkamah Konstitusi DEMA UNS
4.
Penetapan kedua hasil Pemilu UNS dilakukan apabila terjadi sengketa dan merubah hasil penetapan sebelumnya
5.
Penetapan kedua hasil Pemilu UNS dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 jam setelah sengketa diputuskan
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 1.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Undang-Undang ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang Pemilu Mahasiswa UNS oleh KPU
2.
Undang-undang ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Surakarta pada t anggal 15 Juni 2016 KETUA DEMA UNS
ttd, Diundangkan di Surakarta pada t anggal 17 Juni 2016 KETUA KOMISI HUKUM dan PERUNDANGAN
ttd,
FITRI NUR LAILI
AMAR FARIZI
