ublic Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Dwit yo Akoro Soer~tnto Sri Murni Ed I Kusumanlngrum Erwin Adhl Setyadi Diana Kusumastutl
TimDiskusi
Yayat Djatnika, Elkana Catur H,
Shima Ohananjaya, Finda Septiawati, RaiWayan Llndu S.. R. Joelianto S.. Agus Nefo, Sentot Pambudi P.
Penulls
Glanle Budstam
Editor
Elkana Catur H, Ullk M Hidayat
Dlterbltkan oleh Central ProJect Management Unit USORP Dlrektorat Jenderal Clpta Karya Kementerlan Pekerjaan Umum, Tahun 2012
,_ LObtl
.P•~«~ ~MionThas.r.d
d.nhurnhlyan
~oolcti : StntotPVflbud!P.
0::.:::
SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
0::.:::
KATA PENGANTAR
DIREKTUR BINA PROGRAM, DITJEN CIPTA KARYA
Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan diikuti oleh peningkatan
Pembangunan perkotaan sa at ini menghadapi berbagai tantangan yang t idak ditemui
kapasitas aparat Pemerintah merupakan kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen)
di 10 tahun yang lalu. Kenaikan jumlah penduduk, desentralisasi, perubahan iklim,
Cipta Karya sejak era 80+an. Kebijakan ini didasari oleh sebuah kesadaran
dan demokratisasi menghadirkan batasan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah
bahwasanya pembangunan infrastrukt ur yang berkualitas tidak akan maksimal manfaatnya tanpa d ikelola o leh SDM yang andal dan kelembagaan yang
dalam mewujudkan pembangunan kota yang layak huni dan berkelanjutan.
profesional.
Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adala~program bersama antara
Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Urban Sector Devefopment Reform
kota yang berkemandirian, berkelanjutan dan layak huni. Program ini diinisiasi
Project (USDRP) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dan prinsip
untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan tersebut.
membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal
USDRP mendukung Pemda dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur yang
Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam rangka mewujudkan pembangunan
diikuti oleh bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menghasilkan pendapatan sendiri (revenue generating) dan meningkatkan kualitas
melaksanakan reformasi tata pemerintahan. Pendekatan tersebut dimaksudkan
reformasi tata pemerintahan.
untuk mewujudkan manajemen pembangunan yang mampu mewujudkan kota yang layak huni dan berdaya saing.
Di akhir masa proyek, USDRP menghadapi dua tantangan ut ama yaitu; (i) keberlanjut an
Pelaksanaan program yang telah berlangsung sejak tahun 2006, menghasilkan
dapat tetap berjalan paska berakhirnya proyek di tahun 2013; dan (ii) infrastruktur yang
berbagai pembelajaran bagi manajemen pembangunan baik di internal Ditjen
dibangun tetap memiliki kua litas yang prima minimallS tahun {sama dengan periode
inisiatif-inisiatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Oaerah dengan dukungan USDRP
Cipta Karya maupun bagi Pemerintah Daerah. Pembelajaran tersebut sedianya
pinjaman), sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang
akan dibagikan melalui penerbitan buku ini, sehingga dapat menjadi masukan
akan dipergunakan untuk membiayai pengembalian dana pinjaman.
yang konstruktif dalam pengembangan program serupa di masa mendatang. Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai media dokumentasi dan Berakhirnya USORP di tahun 2013 tidak berarti dihentikannya usaha Oitjen Cipta
pembelajaran terhadap pelaksanaan USDRP dari 2006-2013. Melalui
Karya dalam mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
pendokumentasian ini, maka diharapkan para pengambil kebijakan dapat
manaj emen pembangunan kota yang balk. Oukungan terhadap penguatan
menjadikan pengalaman pelaksanaan USDRP sebagai referensi dalam
kapasit as Pemerintah Oaerah dalam melaksanakan pembangunan perkotaan
merancang program pembangunan perkotaan di masa mendatang.
merupakan komitmen Ditjen Cipta Karya sa at ini dan di masa mendatang. Jakarta, November 2012
Jakarta, November 2012
-USORP
~ Antoniu s Budion o Direktur Bina Program
5
~
SEKAPUR SIRIH
KE"'"UACPMUl!SDRP
Urban Sector Development Reform Project (USDRP) sa at ini memasuki fase akhir pelaksanaannya, yang berakhir di tahun 2013. Dalam mempersiapkan tahap
akhir proyek, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai bag ian dari exit strategy untuk menjaga keberlanjutan, baik di t ingkat pusat maupun di daerah, paska berakhirnya proyek. Penerbitan buku "Membangun Kemandirian Perkotaan, Refleksi Pelaksanaan
USDRP" merupakan bag ian dari upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mendokumentasikan pembelajaran dan pengalaman pelaksanaan USDRP
selama 7 tahun. Kami yakin pengalaman yang be rasa I dari berbagai pihak di pusat dan di daerah merupakan informasi konstruktif yang dapat digunakan di masa mendatang. Buku ini disusun dalam bahasa yang komunikatif dan tidak menggunakan terlalu banyak istilah teknis. Hal ini bertujuan agar buku ini dapat menjangkau pembaca yang luas dari sekedar para birokrat. Proses penulisan buku ini meliputi pengamatan dan wawancara langsung dari para pelaku dan penerima manfaat dari program ini baik di t ingkat p usat maupun di daerah. Hal yang kami harapkan tentunya agar pembaca dapat merasakan pengalaman langsung tentang pelaksanaan USDRP tanpa melupakan aspek teoritik dan regulasi yang menyertai program ini. Dengan hadirnya buku ini, ka mi harap dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan reformasi pembangunan perkotaan d i masa mendatang.
Jakarta, November 2012
~:~ Ketua CPMU USDRP
Pu~ot perd
r;;;:._ _ _ _ _ _ _ __. Program ini men do rong p emerintah daerah h arus berpikir efisien dan ekonomis sebelum mengajukan proyek. Sehingga pe rsetujuan p injaman "'terpaksa" rata -rata untuk pem-bangunan pasar, terminal, atau tempat pelelangan ikan yang terkait dengan kondisi
cost recovery yang dipersyaratkan pemerintah pusat dan Bank Dun ia sebagai pe mberi pinj aman. Di da!am proyek-proyek itu ada tumpangan-tumpangan dalam rangka pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintahan, d imulai dari transparansi pelaksanaan pengadaan, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Dalam
perjalanannya,
b anyak
seka!i
walikota
dan bupati yang mengajukan pinjaman untuk menjadi peserta USDRP. Kota terakhir yang proposalnya disetujui adalah Kota Sawahlunto untuk pembangu nan pasar. Padahal sebelumnya kota ini mengusulkan pembangunan yang bukan pasar. Tetapi, kembali ke kondisi co5t recovery {masalah keuangan un t uk pengembalian) harus ekstra hatihati karena pembangunan yang berjalan itu bukan prasara na dasar yang menjadi domain Kementerian Pekerjaaan Umum. Seh ingga d ibatasi betul pada masalah pasar a tau terminal.
Kof~e1pat('n SidPnreng fl1ppong
Kondisi seperti ini sebetulnya belum mendorong kreativitas walikota atau bupati. Yang sudah berjalan pun. jika pelaksanaan proyek berjalan lancar dan t ransparan, itu karena di kawal dari awal. Namun, ada situasi di mana kita sebagai executing agency belum merasa puas bet ul, yaitu menyangkut masalah pengelolaan. Mindsec terhadap pasar pada awal diajukannya proposal p injaman semestinya didahului dengan membuat perbandingan biaya jika seandainya infrastrukt ur memanfaatkan p injaman dari perbankan swasta. Ada beberapa proyek yang terkesan terperangkap pada sekadar investasi b iasa. Padahal ini adalah pinjaman daerah yang dibebankan pada tanggung jawab daerah. Seharusnya ada keje!ian -kejelian yang diciptakan wa likota atau bupati. Sesuatu yang membebani anggaran daerah seharusnya betul-betul yang ditujukan bagi masyarakat kecil. Begitu ada masyarakat menengah ke atas yang ikut di dalam sasaran proyek harusnya pola pembiayaan dilempar ke perbankan karena bisa !ebih untung dan tidak membebani anggaran daerah. Sementara pemerintah daerah perannya hanya membina saja.
9
Yang terasa waktu itu adalah proyek di Kota Parepare. Oari tahapan fisik memang sudah selesai. Tetapi ada tahapan lain yang lebih krusial yaitu bagaimana pemerintah kota mengembalikan pinjaman dari investasi dan mengelolanya. Kalau dilihat dari bangunan pasar proyek USDRP di Kota Parepare saya melihat harusnya skema pembiayaan bekerja sama dengan swasta lebih cocok. Kalau pasar yang dibangun kelasnya di bawah yang sudah dibangun sekarang itu barangkali bisa (lebih cocok). Pad a saat
Mindset kita terhadap pilihan-pilihan proyek (ter-
selama dua ta hun. lni di internal kit a Kementerian
utama pasar) masih banyak yang perlu didorong (diperbaiki). Seharusnya yang terkait dengan kegiatan dagang tidak boleh ada subsidi dari anggaran daerah.
PU, Bappenas, termasuk juga Kementerian Keuangan yang lama memutuskan persetujuan. Padahal yang dikerjakan bukan proyek raksasa. Kalau begini
Bahkan untuk yang sekelas investasi di Kota Parepare tidak boleh membebanl APBD. Kecuali untuk pasar-
caranya apakah tepat untuk ke depannya pengelolaan
pasar yang lebih ke
program seperti ini masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya cenderung jika ada kesempatan program seperti ini di masa depan kita harus punya tim yang
skema pembiayaan jangan ke Bank Dunia, karena
lebih gesit dalam memutuskan.
pinjaman dari perbankan bisa lebih cepat. Pemilihan-
pengisian (pemindahan pedagang) ke bangunan pasar masih ada masyarakat yang belum setuju dengan tarif yang ditetapkan. Dari perencanaannya
pemilihan proyek seperti inilah yang banyak memberi pembelajaran. Jika ada paket pinjaman seperti ini ke depannya, mestinya bisa lebih hati-hati. Soal
Hal ketiga soal pengelolaan keuangan. Pengelolaan
diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang
pemilihan proyek ini adalah hal pertama kritikan bagi
dllnglnkan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mendapat tekanan dari masyarakatnya. Sehingga pada akhirnya mekanisme pengembalian
pemerintah daerah.
laporan-laporan dengan lebih baik. Dari sisi itu tidak ada masalah. Pelaksanaannya relatif balk walaupun di beberapa daerah ada yang perlu didorong.
tidak sepenuhnya cost recovery. Seharusnya kalau pemerintah daerah potensial berhadapan dengan kondisi seperti itu, niatnya sedari semula harus jelas, akan memberikan subsidi atau tidak. Kalau sasarannya masyarakat kecil sebenarnya harus dengan subsidi, dan dari awal pihak DPRD harus mempenimbangkakn pemberian subsidi. Kalau tidak seperti itu, buat apa kita meminjam ke Bank Dunia. Kalau sasarannya adalah masyarakat yanglebih mampu, dengan pinjaman dari Bank Dunia maka sebetulnya pemerintah daerah merugi karena
keuangan sendiri yang saya ketahui sudah baik karen a pemerintah daerah sudah banyak yang membuat
Hal kedua, bagi pemerintah pusat atau internal
lntinya proyek lnl adalah reformasi, dan ke depannya
koordinasi di kementerian juga tidak luput dari kritikan. Selain pilihan proyek harus lebih teliti dilakukan pemerintah daerah, pemerintah pusat yang
bagaimana
melanjutkan
Kementer ian PU tepat dala,rn mengurus masalah
mengelola uang pinjaman juga harus direformasi
refo rmasi karena sejarah dan pengalaman yang panjang. Sebagai contoh, e-procurement yang akhirnya diadopsi oleh LKPP dimulai dari PU.
dari segi kecepatan dalam persetujuan proyek. Kadang Kementerian PU dan Bappenas setuju, tetapi Kementerian Keuangan tidak setuju. Pengambilan
yang panjang ini seharusya pilihan-pilihan proyek
Sekarang sudah menasional. Waktu 10-1 5 ta hun
betul-betul tepat sasaran. Tidak hanya sekadar tepat sasaran. tetapi harus lebih dipertajam lagi.
yang lalu PU sudah melakukan tender untuk tahun ke de pan pada awal November, padahal aturan tidak
daerah
Terkait dengan pihak Kementerian PU yang menjadi
memungkinkan. Tetapi akhirnya diadopsi melalui aturan keputusan presiden yang baru mengenai
execuring agency, bukan untuk menyombongkan diri, motor untuk mendorong pelaksanaan koordinasi program inl memang ada di Kementerian PU.
pengadaan barang. Jadi banyak sekali Kementerian PU yang memot ori aturan-aturan yang lebih reformis karena PU memang punya pengalaman-pengalaman
Kementerian PU sangat proaktif dalam mendorong
yang banyak di situ. Sehingga bukan hal aneh ka-
rapat-rapat koordinasi. Tetapi, kembali keputusan tidakdi satutangan Kementerian PU saja. Pengambilan keputusan itu yang lambat. Proses itu yang harusnya
lau PU mereformasi tata cara pengadaan, bahkan mendorong masalah kelembagaan dan laporan keuangan karena dari dulu PU tidak pernah berpikir
dibenahi. Yang terasa betul lambatnya pengambilan
hanya masalah fisik. Jadi masalah kelembagaan dan
keputusan adalah waktu yang di Kota Sawahlunto, yang bahkan harus dilakukan tender ulang. Ka lau seandainya berhadapan dengan pihak perbankan
keuangan sejak dari dulu sudah ditanamkan sejak awal. ltu sebabnya Kementerian PU dipercaya dalam program ini. Oleh karenanya, Kementerian PU sangat
keputusan menjadi memakan waktu yang lama. Pemerintah pusat harus bisa menyaingi bank-bank swasta dalam memberi plnjaman. Persetujuan pinjaman di pihak kita relatif lambat. Bahkan bisa
risikonya ada di pemerintah daerah.
USCRP
pemerintah
pengelolaan proyek ini. Masa pengembalian pinjaman yang selama 20 tahun, sepanjang itu bagi masyarakat kecil, tidak menjadi masalah. Karena dengan proses
I
barangkali tidak sam pal memakan waktu selama
slap j ika ada kelanjutan dari program ini. ltu memang
dua tahun, mungkin enam bulan selesai. Bedanya bukan hanya satu atau dua bulan, tapi seperempat dari waktu yang ada. lni menjadi kritikan keras untuk
salah satu tugas PU. Kalau melihat kebutuhannya, program USDRP perlu
internal kit a pada proyek ekonomi seperti ini.
dilanjutkan dan akan kita dorong. Tet api dengan
USCRP l
11
SELAIVIAT oATANG Ol PASAR sENIRAL PANGt
__....... -
~~
y,;;..~;
$E~~J,;!~.Q J,..E~
mekanisme yang lebih praktis. Karena banyak pasarpasar tradisional yang tidak tersentuh. Saya salut dengan bupati atau walikota yang menyetop atau tidak mengizinkan minimarket berdiri karena ingin pasar tradisional tetap hidup. Tetapi bukan pasar tradisional yang becek atau yang membuat kota
Kita tingkatkan harkat dan martabat orang kecil, image bahwa pasar tradisional becek menjadi hilang. Terkait pengelolaan proyek yang kebanyakan pasar,
ada tiga jenis lembaga yang dapat ditempuh, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTO), Oinas Pasar, atau swasta, masing-masing dengan kelebihan dan
menjadi kumuh. Untuk pedagang yang lebih "atas"
kekurangannya. Tergantung pada kepala daerahnya.
!ebih baik ke perbankan swasta agar risiko tidak d itanggung pemerintah daerah. Program USORP !anjutan memungkinkan juga dibiayai oleh bukan pinjaman luar negeri. Kita punya potensi untuk itu. Sebetu!nya tidak perlu meminjam kecuali membantu masyarakat kecil seperti melalui program PNPM. Hal itu memang sesuatu yang perlu dipertahankan terus.
Namun, sebagai awal, seba iknya pasar d ikelola oleh UPTO agar pekerjaannya hanya fokus pada pasar dan ada peluang subsidi di situ. Peran Dinas Pasar hanya untuk pembinaan karena urusannya luas. UPTD disiapkan untuk menjadi perusahaan daerah yang dipisahkan asetnya. Soal berapa lama itu terwujud tergantung pada perkembangannya.
Harapan ke depan, pemerintah kota atau kabupaten jeli memilih proyek terutama untuk pangsa yang harus menjadi tugas pemerintah daerah. Harus tajam
Program USDRP ini b agus sepanjang dua ha l tadi diperbaiki, yaitu mekanisme pengambilan keputusan di pusat dan kriteria pemerintah daerah lebih tajam
ke masyarakat yang berpenghasilan rendah. Setelah
dalam memilih proyek-proyek. Masih ada kepala
itu pengelolaannya harus lebih profesional. Bukan berarti mengelola orang kecil itu ti dak profesional.
daerah yang berorientasi pada proyek, tanpa melihat aspek reformasinya.
USDRP
USD :P
13
Ada
yang
program dilak.ukan sendiri. Pelaksanaan USORP yang
mengawal kegiatan in!. Pada komponen B yang
tim
pengarah
melibatkan beberapa kementerian di dalamnya
(steering committee)
merupakan ivestasl pembangunan perkotaan menjadi
memilik.i k.ompleksitas persoalan yang cukup t inggi
tugas utama Kementerian PU karena menyangkut
karena
investasi fisik gedung. Oleh karena dana pinjaman
kebijakan tersendiri terkait komponen-komponen
dari Bank Dunia bersifat peneruspinjaman, target investasi perkotaan mengarah pada obyek yang bisa
kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya terlihat
menghasilkan pemasukan yang akan dipakai untuk
baik.
masing-masing
kementerian
mempunyai
selalu ada kemajuan dan koordinasi berjalan dengan
mengembalikan pinjaman .
Persoalan juga muncul terkait dana dari Bank Dunia Program yang mengkombinasikan antara reformasi
dan
investasi ini dalam
yang sifatnya diteruspinjamkan ke daerah. Jika
perjala nannya tidaklah
Direktorat Jenderal Cipta Karya yang melakukan
mudah. Sejumlah persoalan mengemuka. Kom ponen
pinjaman kemud ian dihibahkan ke daerah, mungkin
sejumlah
tekn isnya lebih mudah. Akan tetapi, begitu pinjaman
kementerian yang te rlibat di dalam tim pengarah
reformasi
dengan
pengelolaan
diteruspinjamkan ke daerah, persoalan pasti muncul.
membutu hkan
Persoalan itu terjadi baik di tingkat pusat maupun di
koordinasi
Pertemuan-pertemuan
dan
regular
oleh
keterpaduan. diselenggarakan
daerah.
untuk mengambil k.eputusan. Akan tetapi, rapat
USDRP
~ill 'b< ,-p
~ ~;!~~iU~b~~rkai'I;JI'>
koordinasi regular terkadang sui it dilakukan karena
Di t ingkat pusat, misalnya. Di Kementerian Dalam
k.esibukan masing-masing kementerian. Baru k.etik.a
Negeri muncul keputusan kepala daerah tidak boleh
ada perm asalahan di t ingkat operasional, seperti
meminj am dengan masa pengembalian lebih dari
masalah perpanjangan pinjaman atau (Sub Loan
masa jabatan. Hal ini menjadi persoalan di daerah,
Agreement) SLA yang terhenti, pertemuan terjadi
meskipun sebetulnya keputusan itu berlaku untuk
untuk. mencari solusi. Memang tidak semudah jika
pinjaman dalam negeri. Ada perbedaan pemahaman
usc
15
di daerah karena masa jabatan walikota atau bupati rata-rata
lima t ahun. Sementara
pengembalian
pinjaman dana Bank Ounia mencapai 20 tahun. Oi daerah, persoalannya lain lagi. Pinjaman atas dana Bank Dunia harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini pun tidak mudah karena harus menjelaskan betul bahwa pengembalian pinjaman tidak akan membebani anggaran daerah. Oleh karena itulah, target investasi yang ditetapkan dalam komponen 8 bersifat pemasukan
yang
cost recovery. Sehingga
diperoleh
dari investasi bisa
untuk mengembalikan pinjaman. Meskipun pada praktiknya, pengembalian pinjaman ada juga yang dari anggaran daerah. Saat pelaksanaan, pembangunan investasi juga ada yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dikombinasikan dengan
dana dari Bank Dunia. Hal itu tergantung pad a jumlah pinjaman yang didapat. Jika pemerintah daerah juga memiliki anggaran sendiri yang memadai,
akan
lebih baik karena lingkup pembangunan fisik akan lebih luas. Pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sa ma dan sinergi. Yang terpenting, jelas mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mana yang menjadi tanggung jawab USDRP.
dan keduanya bisa berfungsi den gan baik. Sehingga, dengan demikian investasi benar·benar t ergantung pada kapasitas pinj am dan kapasitas Iiska I daerah. Hal lain yang juga potensial menjadi persoalan
Pada praktiknya, perlu juga memikirkan mekanisme
lnvestasi
oleh
dan perlu dipikirkan ke depannya terkait dengan
Ada proteksi jika t erjadi bencana seperti kebakaran
untuk daerah yang ingin lebih cepat mengembalikan
Kementerian PU ini bukan proyek main-main. Selain
atau gempa. Terhadap ancaman kebakaran, kuncinya adalah asuransi terhadap bangunan.
yang
dikoordinasikan
pengembalian dana pinjaman selama 20 tahun.
pinjaman sebelum masa 20 tahun berakhir. Kota
fasilitas dan dukungan yang diberikan bagi daerah
Harus disadari betul bahwa pinjaman ini adalah
Cimahi, misalnya, yang karena kapasitas fiskalnya
yang sudah berani meminjam dana asing dengan
tanggung jawab daerah secara institusional, bukan
berkeinginan mengembalikan semua pinjamannya
komitmennya, pembinaan bangunan gedung USDRP
tanggung jawab wallkota/bupati atau OPRD secara
Mengingat program USDRP sudah akan berakhir,
pada tahun 2013. Apakah jika pinjaman bisa
(pasar atau terminal) harus mengikuti standar teknis
kegiatan monitoring harus dijalankan terus menerus
pribadi. Pengelolaan pinjaman tidak tergantung
dikembalikan lebih cepat Bank Dunia bersedia
kepala daerah yang menandatangani pada pinjaman. Komit mennya ada di DPRD. Sehingga,
menerimanya
yang ditetapkan sesuai undang-un dang. Desain
untuk memastikan daerah bisa mengembalikan
bisa
teknls semua bangunan USORP, terutama yang berada
pinjaman
dipakai untuk proyek di daerah lain. lni yang perlu
di wilayah cinein api (ring of fire} seperti Kota Banda
Terkait
lokal, kita meminta kepada walikota/bupati untuk
kembali
at aukah
dananya
dari
kegiatan
operasional
bangunan
pengembangan
investasi.
perekonomian
saat memutuskan untuk meminjam, siapa pun
dipiki rkan Kementerian Keuangan, karena kebijakan
Aceh, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Morowali,
kepala daerah se/ama 20 tahun tersebut harus ikut
pengembalian utang berada di institusi terse but.
menggunakan standar bangunan tahan gempa.
menetapkan kawasan ekonomi unggulan agar bisa
Sehingga diharapkan kekuatan gedung sangat baik.
ber/anj ut sehingga kementerian apa pun (seperti
bertanggung jawab mengembalikan pinjaman.
5
USDRP
USDRP
•A,-.:: ..n Jo.·.;.l
~
Kementerian Keuangan atau Bappenas) bisa masuk untk melanjutkan program melalui dana APBN. Selain itu, karena program USDRP ini merupakan progra m yang baik dan baru berjalan
di 10
kabupaten/kota, program ini perlu direplikasi ke kotakota lain. Apa yang telah diberikan ke 10 daerah tadi, bisa menjadi dorongan bagi kota-kota lain untuk menerapkan program semacam ini. Mungkin bisa dengan pinjaman lain atau dana dari APBN dan APBD. Kementerian PU pun memiliki program-program reguler keciptakaryaan yang sejalan dengan USDRP seperti fasilitas air minum, sanitasi, atau bangunan bangunan lain. lni yang menjadi harapan ke depan. Kalau melihat hasilnya, terlepas pendanaannya dari pinjaman atau tidak, program semacam ini harus dilanjutka n. Pemerint ah pusat (Kementerian PU) akan mengawal, memonitor, dan j ika kekurangan dana bisa ditambah dari APBN. Para walikota/bupa ti atau aparat pemerintah kota lainnya harus melihat program USDRP ini sebagai tantangan bahwa dengan pola seperti ini bisa membangun tidak hanya fisik kota, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu seharusnya disadari oleh paling tidak 10 kepala daerah yang menjadi peserta program USDRP kali ini. Yang paling sederhana ya ng dapat dilakukan adalah melakukan proses reformasi tata pemerintahan seperti pelelangan, pengadaan barang dan jasa, tidak saja pada saat proyek USDRP t etapi pada kegiatan kegiatan lain yang memungkinkan karena adanya transfer ilmu/pengetahuan. Sedangkan bagi daerah lain, pemerintah daerahnya bisa mencon toh tanpa mengantungkan pendanaan pada
pinjaman
atau
dana
dari
pusat.
Kalau
pemerintah daerah bisa memulai mereplikasi pola ini di wilayahnya , Kementerian PU tidak akan segansegan untuk membantu dan berbagi pengalaman. Semuanya adalah untukmembangun daerah menjadi lebih besar.
19
~
'
Dunia senilai total 4 5 juta dollar AS. Dari jumlah dari Pemerintah
membangu n pasar dengan tota! b iaya sebesar Rp
Pusat ke Pemerintan Daerah sekitar 39 juta dollar
te rsebut yang diteruspinjamkan
70 miliar. Namun, Pemerintah Kota hanya memiliki
AS. Oari jumlah ini, berapa yang bisa diteruskan ke
kapasitas untuk meminjam senilai Rp 45 miliar. Dana
daerah tergantung pada usulan masing-masing
dari Bank Ounia tersedia, tetapi Kota Parepare tidak
kepala daerah. Pada awalnya, proyek ini ditujukan
bisa meminjam lebih karena keuan gannya mebatasi
untuk 13 kabupaten/kota. Banyak daerah yang
akibat daerah tersebu t masih mempunyai utang
dalam perjalanan pengajuan pinjamannya kemudian
lain. Ba tas pinjaman hanya Rp 45 miliar, sehingga
berguguran, karena tidak memenihi persyaratan.
kekurangan dana untuk membiayai pasar dit utupi
Kota Yogyakarta, misalnya. Semula kota ini ingin
dari sumber pembiayaan yang lain, yakni APSD.
membangun PasarUmbulharjo, tetapi kemudian pihak
Kombinasi dana pembiayaan dalam proyek USDRP
DPRD tidak setuju dan pad a akhirnya proyek tersebut
ini dimungkinkan terjadi, sejauh ada pemisahan
cukup dibiayai melalui APBD. Karena persetujuan
tanggung jaw ab. Ada komponen pasar yang menjadi
DPRD merupakan salah satu persyaratannya. Selain
tanggung jawab USDRP, yaitu pada bangunan utama
itu terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang
pasar. Sedangkan komp onen bangunan lain menjadi
tidak sependapat dengan mekanisme penyaluran
tanggung jawab APBO.
dana yang tidak melalui kas daerah, sehingga mengundurkan diri di tengah perjalanannya. Dana
Ada satu keuntungan (advantage) bagi daerah
kegiatan USDRP disalurkan melalui Rekening Khusus.
dalam proyek USORP. Selain memperoleh pinjaman
Besarnya dana yang diteruspinjamkan ke daerah
untuk infrastruktur, Bank Dunia juga memberi hibah sebesar 5 juta dollar AS untuk mendukung
tergantung pada kapasitas pinjam daerah tersebut.
peningkatan layanan perkotaan oleh Pemerintah
Misalnya
Daerah. Keuntungan inilah yang membedakannya
Kot a
Parepare
yang
berkeinginan
USORP
21
dengan skema pembiayaan lainnya, misalnya melalui
dari USORP adalah usaha mendorong inisiatif Pemda
pinjaman ke perbankan swasta. Selama lebih kurang
untuk meningkatkan tata kelola pembangunan kota.
seperti Kota Palopo, Kabupaten Morowali dan Kota
5 tahun, pemerintah pusat mendukung Pemerintah
Pembangunan infrastruktur merupakan sti mul an
Sawahlunto
Oaerah dengan bantuan teknis berupa reformasi
awal yang diberikan agar program dapat masuk ke
melakukan proses lelang dengan aturan Bank Ounia.
tata pemerintahan dasar, yang ditempatkan di
daerah.
daerah
untuk
mengembangkan
prosedur Bank Ounia. Beberapa Pemerintah Daerah tidak
memiliki
pengalaman
dalam
Situasi ini yang akhirnya menyebabkan proses
perekonomian
pelelangan memakan waktu yang lama sehingga
lokal, menjalankan transparansi yang tepat. atau
Perjalanan USORP yang sudah memasuki tahun
pelaksanaan proyeknya pun tertunda. CPMU USDRP
pengadaan barang dan jasa yang benar.
ke delapan menunjukkan
melakukan pengawalan penuh bersama tenaga ahli
sebuah USORP memlliki dua buah komponen yaitu komponen
proyek
bagaimana dinamika
dipengaruhi
regulasi yang muncul
oleh
sejak era
berbagai
yang kompeten untuk memastikan proses pelelangan
desentralisasi.
berjalan sesuai jadwal yang disepakati melalui
A (reformasl tata pemerintahan) dan komponen B
Selama pelaksanaannya banyak terjadi perubahan
train ing pengadaan, penugasan staf pusat sebagai
(investasi perkotaan). USDRP banyak diartika n oleh
regulasi yang kemudian membuat proyek harus
panitia dan lain sebagainya.
banyak plhak sebagai program membangun pasar
menyesuaikan pendekatan pelaksanaannya dalam
saja. lni salah satu tantangan yang dihadapi oleh
usahanya mencapai tujuan yang dikehendaki, baik
Permasalahan lain adalah seputa r proses administasi
CPMU dalam memperkenalkan program ini, baik
dalam pelaksanaan komponen A atau B.
terkalt
kepada Pemerlntah Oaerah ataupun instansi Pusat
pinjaman
daerah.
Masalah
penerusan
pinjaman adalah masalah yang berlarut-larut yang Sebagaimana layaknya proyek-proyek lain, maka
kadang·kadang menunda proses lislk di lapangan.
tata kelola pembangunan kota yang baik. Untuk
USDRP menghadapl beberapa permasalahan yang
Bahkan tela h dilakukan perpanjangan pinjaman
itu, komponen A memegang peranan kunci dalam
dihadapi oleh Oitj en Cipta Karya sebagai executing
(loan extension) untuk program ini sampai dua kali.
menlngkatkan ka pasitas Pemerintah Oaerah untuk
agency dari program lni.
Proses persetujuan pinjaman bisa memakan waktu
mewujudkan kemandirian pembangunan kota. Inti
adalah seputar pelelangan yang menggunakan
bahwa tujuan besar dari USDRP adalah mew ujudkan
Permasalahan pertama
....j_l·
.. ,.
..• ,..#, .,,. ,,... ,.,.,. .
~·~
·~
10 bulan, bahkan lebih, karena pinjaman harus mendapat
persetujuan
dari
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah. Kemudian, pemerintah daerah yang
Ptn<Jrajm SongAtr Sllungkong, prto•u ~tmbongan Ekonom,
mengajukan
Lokol Koto Sowohlunto
pinjaman
menandatangani
naskah
penerusan pinjaman dari Kementerian Keuangan ke kabupaten!kota. Di situ kepala daerah juga harus menandatangani
kesepakatan
dengan
Daerah Bappenas dengan anggota semua pejabat
Dewan
eselon I tingkat direktur jenderal dari beberapa
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa
institusi kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan
pinjaman ini adalah pinjaman daerah (kabupaten/
Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Oalam
kota), bukan hanya pinjaman kepala daerah di mana
Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Bappenas.
DPRD akan mengawal terus proses pengembalian
Selaku strtering committee, diadakan rapat-rapat
pinjaman selama 20 tahun.
reguler untuk
pengambllan
keputusan,
seperti
yang terkait dengan perpanjangan pinjaman dan Tidak mudah mengkoordinasi kegiatan yang dibiayai lembaga
yang cukup besar untuk dapat mengumpulkan para
mengelola proyek-proyek Urban
Pejabat setingkat eselon I untuk duduk bersama
Sector Developmenr Reform Project (USDRPJ yang
dan memutuskan hal·hal terkait dengan proyek. Di
USDRP
Oalam
untuk pembangunan
sebagainya. Pada implementasinya, butuh energi
di
daerah.
internasional
dibiaya i melalui dana penerusan pinj aman dari
masa mendatang, insritutiona/ arrangement menjadi
Bank Dunia, ada Inter Ministerial Steering Committee
satu hal yang perlu dirumu skan serius agar proses
(IMSC), semacam panitia pengarah. Ketuanya adalah
pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik
Oeputi
tanpa menghilangkan aspek birokrasl didalamnya.
Pengembangan
Regional
dan Otonomi
23
Selain permasalahan yang terjadi, tentunya Proyek USDRP juga memberikan beberapa pembelajaran baik untuk Pemerintah Oaerah ataupun pusat. Tidak semua daerah mempunyai keberanian untuk meminjam dana asing. Bagi daerah-daerah yang sudah berani meminjam dari Bank Ounia melalui skema penerusan pinjaman ini, mendapat fasilitasi dan dukungan dari Kement erian PU untuk proyek USDRP sebagai penghargaan (reward) bagi daerah. Dukungan itu tentu saja terkait dengan core-business ke-Cipta Karya-an, terkait dengan pembangunan infrastruktur permukiman. Di dalam proyek USORP di Kabupaten Barru, misalnya. Pembangunan drainase di pasar yang menjadi proyek USDRP di-support oleh Kementerian PU dengan dana dari APBN sebagai reward agar pasar bisa beroperasi dengan balk. Bentuk support ini tidak sama antardaerah, tergantung pada permasalahan kotanya dan keterkaitan infrastruktur. Kolaborasi pembangunan melalui skema multi-source of funding; pinjaman luar negeri, APBN dan APBD, adalah model yang dimasa depan perlu untuk didorong tidak hanya untuk sektor PU akan tetapi untuk sektor-sektor lain. Era
desentralisasi
yang
saat
ini
berlangsung
membawa perubahan besar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan kota. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih transparan, terbuka, akuntabel dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah itu sendiri. Memperkenalkan ide-ide itu kepada Pemerintah Daerah diawal proyek bukan sesuatu yang mudah. Banyak inovasi yang diperkenalkan oleh USDRP belum memiliki landasan hukum sehingga sulit diterima Pemerintah Oaerah. Contohnya saat USDRP memperkenalkan Unit Pengad aan Terpadu di tahun 2008, sebagai solusi minimnya staf Pemda yang memiliki sertilikasi pengadaan, ide itu sulit untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Oaerah karena
c::a
pada saat itu Keppres 80/ 2003 belum mengenali
c:::::.
Pasar Senual Tanrutedong merupak.an salah satu sarona don prosarano pendukung perrumbuhon elconoml kabuparen Sidenreng Rappong
CE:i)
c:::::. c::::D GE::::)
M('mb.lngunXt>mar:: Rt'/t('k'!.*Pet;.l
••us,~RP (
25
reformasi tata Apabila melihat komponen Pemerintahan, maka model pembangunan seperti ini harus tetap di!anjutkan tentunya dengan beberapa penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang perlu dilakukan adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan unit kerja yang telah ada dengan muatan·muatan yang reformatif sehingga tidak mengakibatkan munculnya unit baru. Memang di banyak proyek, kehadiran Unit ad·hoc seperti PAU (Procurement Anchor Unit), sebuah unit di pemerintah daerah yang memantau proses pengadaan barang dan jasa, menjadi pemicu gelombang reformasi yang terjadi di daerah. Akan tetapi seringkali kewajiban membentuk lembaga baru membuat Pemerintah
Penttapon kmwson ~konotm unggv!an dmgan mtlakukan prmbekalon rerhodap 5DM lnl
IQ'
sistem tersebut. Melalui serangkaian bantuan teknis dan diseminasi informasi, baru kemudian Pemerintah
dana, masukan sudah didapatkan dari Kementerian
Daerah mulai mengimplementasikan model tersebut. Tiap sumber daya yang dikeluarkan untuk mendukung reformasi tata Pemerintahan tidak lain
tidak semua kabupaten/kota akan memperoleh dana yang bersifat penerusan pinjaman. Tetapi bisa saja ada yang dihibahkan ke daerah tergantung
ada\ah upaya Ditjen Cipta Karya mempersiapkan
pada kapasitas pinjam dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Bisa jadi pada infrastruktur yang
ruh dari pembangunan kota, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan yang profesional. Tanpa penyiapan yang matang terhadap dua elemen tersebut, maka pembangunan infrastruktur yang dibangun hanya menjadi monumen tanpa memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi masyarakat kota. Yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kelanjutan dari proyek USDRP? Bagaimana model pembangunan perkotaan yang perlu didorong di masa mendatang. Dari sisi penyaluran
Keuangan, seperti untuk masa yang akan datang,
ternyata tidak bisa berjalan linier dan seragam. Pengalaman USDRP menunjukkan kemampuan adaptasi proyek terhadap ka rakter masing-masing Pemerintah Daerah sekaligus perubahan regu!asi yang terjadi di pusat menjadi faktor strategis pencapaian program. USDRP melaksanakan hingga 2 kali amendment Loan Agreement sebagai bagian antisipasi dari dinamika yang terjadL Perubahan KPI (Key Performance Indicator), dilakukan oleh USDRP
bukan untuk menyederhanakan pencapaian, akan tetapi untuk merespon perubahan regulasi at aupun inovasi yang dikemba"ikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
Daerah resisten karena berkaitan dengan personel
Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menyiapkan
dan biaya operasional. Di masa mendatang format
exit strategy berupa hal·hal yang perlu ditindaklanjuti
kelembagaan ad hoc menjadi salah satu titik kunci kesuksesan proyek sejenis.
dari proyek USDRP yang sudah selesai masa pelaksanaannya. Misalnya ¥ang terkait dengan
Proses pendampingan dalam bentuk konsu ltansi
pelelangan. Direktorat Jenderal Cipta Karya mengarahkan semua daerah untuk melaksanakan
ataupun
evaluasi terhadap kinerja rekanan sebagai bentuk
pelatihan kepada
Pemerintah
Daerah
'1~~ ~I ·~ \.,
tidak cost recovery secara penuh, seperti drainase, atau pembuangan air limbah karena akan kesulitan j ika harus mengembalikan. Tetapi pada pasar yang menghasilkan uang ke kas daerah bisa mengikuti skema penerusan pinjaman. lnilah pendekatan ke depan yang dipertimbangkan, sehingga tidak pukul rata semua pinjam. Tetapi melihat kemampuan daerah dan kebutuhan infrastuktur. Ada infrastruktu r yang cost recovery, tapi ada pula yang public obligation dimana memang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakannya. Pc:mbangunan posar di pusat kolaikabupaten dapot menjad1 motor penmgkaran per tumbuhan donomi penduduknya
27
pengadaan
Masalah reformasi, menjadi core business kementerian
barang dan jasa. Supaya ada keberlanj utannya, nanti di dalam exit strategy Direktorat Jenderal Cipta Karya akan merekomendasi LKPP untuk menyusun
yang lain. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Executing Agency memiliki tugas merangkum dan mendorong partisipasi semua pihak kementerian
peraturan perundangan terkait inisiatif terse but dengan merujuk kepada pengalaman dari peserta USDRP. Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak dapat mengambil semua tanggung j awab, kecuali yang
yang terlibat.
terkait masalah teknis.
selesai, komponen A dan B dalam program USDRP
mekanisme
USORP M· ·k·
pengendalian
·p:'",~~n;:~·~~o~r:"~~o)OA
proses
Keberlanjutan atau sustainability pascakegiatan USDRP menjadi kunci dan harapan ke depan. Ketika
tidak bisa hanya sekadar selesai. Pasar, misalnya, selama 20 tahun harus dipastikan menghasilkan uang bagi pemerintah daerah dan dapat mengembangkan ekonomi lokal. Untuk komponen A, apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat bisa menjadi bekal
"sopirnya" juga harus cakap, punya panduan cara mengemudi yang benar, dan punya catatan-catatan kapan mobil harus diservis, dan sebagainya. Jadi, mobil (komponen B) dan orangnya (komponen A) harus berjalan dengan selamat.
untukkeberlangsungan tata kelola pemerintahan.Jika komponen B diibaratkan mobil, maka keberlanj utan itu bukan hanya berarti mobil sudah tersedia. Tetapi,
USORP r z~
KunJunJan
PESDUKdan Gnya ,,J(Mr:,.,'1f
tahun 1987, semasa saya antaranya bersama Bapak Gembong Priyono, menyiapkan dan Vkemudian melaksanakan pinjaman Bank Dunia yang bernama Sector Loan'. Pada waktu itu resesi ekonomi dunia yang !llerimbas ke Indonesia, sehingga »!vmbuat anggaran departemenrl))n~rt,men dipangkas habis-habisan 85 persen (tingga/15 persen).
Konsep Program USDRP
pinjaman untuk penyesuaian sektor atau 'seccoral
Teringat tahun 1987,semasa saya da n diantaranya
structural adjustment loan: Forma t pinjaman sektor
bersama Bapak Gembong Priyono, menyiapkan dan kemudian melaksanakan pinjaman sektor Bank Dunia yang bernama 'Urban Seccor Loan:
ini mempunyai ciri-ciri: jumlahnya besar, tapi mudah
Pada waktu itu terjadi resesi ekonomi dunia yang
untuk mencairkannya), tidak diperlukan persetujuan
beri mbas ke Indonesia, sehingga membuat anggaran departemen·departemen dipangkas habis-habisan sampai 85 persen (tinggal 15 persen). Kondisi
bank untuk setiap langkah pelaksanaannya, dan
dicairkan (tidak seperti pinjaman proyek yang biasanya memerlukan birokrasi bank yang ruwet
dapat dicairkan dalam bentuk mat a uang rupiah yang dapat mengisi anggaran pemerintah. Satu-sat unya
tersebut bagi Oirektorat Jenderal Cipta Karya,
persyaratan untuk pinj aman itu adalah pemerintah
yang sedang giat-giatnya membantu kota-kota membangun prasarana perkotaannya, merupakan suatu tantangan. Bagaimana mendapatkan sumber
membuat komitmen untuk melaksanakan sua tu paket kebijakan baru di sektor yang bersangkutan yang dapat memperbaiki posisi keuangan dan
pedanaan di tengah krisis ekonomi dan keuangan
kinerja sektor yang menggunakan pinjaman itu, yang
yang demikian sulitnya.
disepakati bersama bank dalam suatu paket program dan proyek yang sudah dipahami oleh bank tanpa
Dalam perbincangan dengan Paul Stott dari Bank
memerlukan perni!aian detilnya.
Dunia timbul suatu gagasan untuk menyiapkan suatu paket pinjaman baru bagi Indonesia dalam
1998, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia juga
rama i
sedang sulit. Di masa semacam itu, masuk aka! jika
dibicarakan,
mengenai
perlunya
melakukan 'penyesuaian
negara
struktural'
gagasan untuk mendapa t kan'pinjaman sektor'sepert i
ekonominya agar terhindar dari krisis yang menimpa.
pernah didapatkan pada tahun 1987 terlin tas kern ball
Pinjaman sektor merupakan salah satu ben tuk
dalam pikiran kita. Pada masa Bapak Gembong
berkembang
t
Pada saat memasuki era reformasi di tahun 1997-
bentuk 'pinjaman sektor: Pinjaman sektor ini sedang
USDRP
33
yang terbuka untuk membangun j enis prasarana apa
Gpta Karya untuk menangani apa yang kita lakukan
saja yang menjadi prioritas daerah). Oimulai dengan
dalam USORP.
lebih dari 20 kota yang berminat. Namun kemudian
pahami dan merupakan pertanyaan yang layak untuk
Keraguan semacam itu dapat saya
banyak kota (seperti Semarang, Yogya, Manokwari,
diperoleh kejelasannya.
Blitar) yang mengundurkan diri, sehingga tinggal 7 kabupaten atau kota yang menjadi peserta USDRP,
Kita perlu memahami mengapa Direktorat Jenderal
yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten
Cipta
Barru, Kota Pare·Pare, Kota Palopo, Kabupaten Parigi
pemerintah maupun dengan Bank Ounia, sebagai
Priyono menjabat sebagai Oirektur Jenderal Cipta Karya dan kemudian Sekretaris Jendera! Oepartemen
pemerintah
wajar apabila beliau menjadi salah sat u pendorong
pinjaman bank hanya untuk memperbaiki 'tata
kuat
mendapat kan
kelola pemerintah an daerah' saja. Kalau pemerintah
plnjaman sektor semacam Urban Sector Loan lagi.
meminjam dari bank pastilah untuk suat u proyek
un t uk
mengajukan
usulan
tidak
selayaknya
Di tahun 1999, saya mulai membantu Direktorat
yang mempunyai nilai penting dari segi ekonomi, seperti pembangunan prasarana perkotaan yang
Jenderal Pengembangan Perkotaan dari Departemen
dapat menciptakan pendapatan masyarakat untuk
Permukiman dan Pengembangan Wilayah. lbu Dr. !r.
membayar pinjaman itu kembali.
secara
internal
instansi pelaksana (implementing agency) USORP. Kepercayaan
kota dengan bergabungnya Kota Sawahlunto, Kota
Jenderal Cipta Karya pastilah bukan merupakan suatu
Banda Aceh dan Kabupaten Morowali. Bapak Patana
kebetulan, dan pasti ju~ bukan tanpa alasan. Kita
yang diberikan
kepada Oirektora t
Rantetoding menjabat sebagai Oirektur Jenderal
tent u masih in gat, pada suatu kurunwaktu, yaitu ketika
Perkotaan
Departemen Pekerjaan Umum berganti nama dengan
Perdesaan
(Kotdes),
dan
beliaulah
yang menggiring agar USORP digunakan untuk
Oepartemen
pembangunan prasarana perkotaan yang sifatnya
WHayah (Kimbangwil), peran dan fungsi Oirektorat
{dapat
menghasilkan
pendapat an
Permukiman
dan
Pengembangan
Jenderal Cipta Karya digan tikan oleh Direktorat
sendiri). Sehingga, komponen prasarana yang ban yak
Jenderal
dibangun adalah pasar, kemudian ada juga terminal
menjadi Direktorat Jenderal
angkutan umum. Pemerintah Pusat pernah menolak
Perdesaan atau Kotdes). Jelas dari perkembangan
Pengembangan
Perkotaan
(kemudian
lata Perkotaan lata
pembangunansky/ift untuk pariwisa ta yang diusulkan
kelembagaan pemerintah di atas, bahwa Direktorat
Kota Sawahlunto karena menganggap kegiatan
Jenderal Cipta Karya dianggap dan diakui layak untuk
tersebut dapat dibiayai oleh swasta.
diberi tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah
Demikianlah asal mulanya USORP. yang berangkat
pembangunan
bertugas
dalam
melakukan
perkotaan dan
pembinaan
perdesaan. Jalan
dari gagasan awal 'pinjaman sektor' seperti yang
menggunakan
Jenderal lagi, yang saat itu sudah menjadi Direktorat
baik
Moutong, Kota Palangka Raya, dan Kota Cimahi. Lalu
yang
Bank Dunia tersebut. Argumen yang kita kemukakan,
disepakati,
jumlah peserta akhirnya menjadi 10 kabupaten/
self recovery
Dialog aparat Pemda pesetta USDRP dengan pelaku ekonomi lokol soot OfT di Chiangrai. Ttwilond
Karya
pernah digunakan untuk sektor perkotaan di masa lalu. Namun, pinjaman ini akhirnya menjadi suatu 'pinjaman proyek biasa' yang besarannya relatif kecil, dan sebagaimana lazimnya pinjaman proyek, banyak proses birokrasi dan beban administrasi yang diperlukan dalam
proses persiapan hingga
pelaksanaan sebuah kegiatan yang melibatkan Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman.
Budhi ljahyati menjabat sebagai Direktur Jenderal pada saat itu. Saat saya bergabung kembali, entah
Bapak Andreas Suhono, Kabsudit Kebijakan dan
bagaimana perkembangan sebelumnya. Namun,
Strategi Direktorat Bina Program, dit ugaskan untuk
akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa Bank
mengawal persiapan proyek it u dalam pembahasan
Dunia mengusulkan suatu bentuk pinj aman yang
dengan Bank Ounia kemudian menyepakati untuk
dinamakan Urban Local Government Reform Project
mengubah pinj aman yang diusulkan menjadi Urban
(ULGRP). Menanggapi usulan Bank Ounia itu, saya
Sector Development Reform Project (USDRP). Mulailah
membuat
konsep surat dari Bapak Widjanarko
USDRP ditawarkan kepada pemerintah daerah kota
sebagai Direkt ur Bina Program, yang menolak usulan
dan kabupaten dengan 'open menu' (komponen
c;::3
Bapak Budi Yuwono, Oirektur Jenderal Cipta Karya
.:::.
dengan mempertanyakan, apakah yang kita lakukan
e:::t c:::::3
e::3
pernah menyatakan pandangannya tentang USDRP dalam USDRP tidak terlampau 'besar' dan 'melampaui' kewenangan dan kemampuan aparat Direktorat Jenderal Cipta Karya? Bahkan dalam pertemuan yang pernah saya hadiri, ada wakil instansi lain yang juga meragukan kewenanga n Direktorat Jenderal
Posor Senrrol Sidemeng Rappang yang I< ian d1padalt pedogang korena meningkatnyo dayo befi masyorokar
~ USORP
Ml~t ~~;
n.!Jtld, ~ : ,n Pl'r~11.&an
1\.lanUSDRP
~
.::::::.
Memb.JngunKt'm.tn' ReUelt~Qeta
USORP
'·'
35
berpikir yang demikian tentunya tidak timbul dengan sendirinya, tetapi dilandasi oleh rekam jejak yang panjang Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui se<ara nasional dan int ernasional dalam membimbing pemerintah daerah melaksanakan proyek·proyek pembangunan perkotaan. Dapat ditelusuri sepanjang masa Repelita sebelum reformasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya teleh memelopori membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek pengembangan perkotaan (urban development projects) di kotakota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Medan,
Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Solo, dan kota·sedang dan kecil di provinsi·provinsi ya ng tersebar diseluruh Indonesia. Dari pengalaman yang solid seperti diatas, maka Direktorat Jenderal Cipt a Karya t idak perlu ragu· ragu lagl akan kewenan gan dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan t eknis terhadap pelaksanaan program pembangunan perkotaa n dan perdesaan diseluruh tanah air. Dengan pertimbangan inilah maka keputusan Oirektorat Jenderal Cipta Karya untuk mengambil tanggung jawab sebagai instansi pelaksana USDRP adalah tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oengan keyakinan ini maka Direktorat Jenderal Cipta Karya tanpa ragu harus memiliki komitmen melanjutkan apa yang t elah
penyetenggaraan agenda pembaharuan nasional
(IMSC),
dirintisnya dengan proyek USDRP.
dalam tata kelola pemerintahan di daerah, juga
Regional dan Otonomi Daerah Bappenas.
dalam melaksanakan agenda pembaharuan tata
Mengikuti standar manajemen proyek Bank Dunia,
Di samping itu ada pula konsu ltan National Urban Strategy and Policy Development (NUSPD) yang
diketuai
oleh Deputi Pembangunan
Urban Local Governance Reform (ULGR) yang
Beberapa Pembelaj aran USDRP
membantu CPMU dalam manajemen bantuan
teknis kepada pemerintah kota dan kabupaten kelola pemerintahan di masing-masing tempat.
Terlalu banyak pelajaran yang dapat dipetik dari
teknis kepada pemerintah kota dan kabupaten
maka pelaksanaan USDRP perlumem bentuksuatu
pelaksanaan USDRP, namun dalam ruang terbatas ini
dalam melaksanakan agenda pembaharuan tata
Central Project Management Unit (CPMU) yang
khusus membantu Bappenas dalam menyiapkan
saya hanya akan menyebutkan beberapa saja.
kelola pemerintahan di masing·masing tempat.
dibantu oleh beberapa konsultan manajemen,
konsep strategi pengembangan kota secara
yaitu Management Technical Advisory Service
nasional (KSPN) dan juga d i setlap daerah (KSPD).
1. Pengelolaan Pro yek oleh Ditjen Cipta Karya Mengikuti standar manajemen proyek Bank
Di sam ping itu ada pula konsultan National Urban
(MTAS) untuk memberikan bantuan manajemen
lnstansi pelaksana USDRP adalah
Dunia, maka pelaksanaan USDRP membentuk
Strategy ond Policy Development (NUSPD) yang
umum pada CPMU, kemud ian Urban Institutional
Jenderal Cipta Karya, yang dalam mengarahkan
Central Project Management Unit (CPMU) ya ng
khusus membantu Bappenas dalam menyiapkan
Development Program Management (UIDPM) yang
USDRP d ibantu o leh suatu panitia pengarah yang
dibantu oleh beberapa konsultan man ajemen,
kon sep stra tegi pengembangan kota seca ra
membantu CPMU terutama da!am manajemen
dinamakan Inter Ministerial Steering Committee
yaitu Management Technical Advisory Service
nasio na l (KSPN ) dan juga di setiap daerah (KSPD).
penyelenggaraan agenda pembaharu an nasional
(IMSC),
(MTAS) untuk memberikan bantuan manajemen
lnstansi pelaksana USDRP adalah Direktorat
dalam tata kelola pemerintahan di daerah, j uga
Regional dan Otonoml Daerah Bappenas.
umum pada CPMU, kemudian Urban Institutional
Jenderal Cipt a Karya, yang dalam mengarahkan
Urban Local Governance Reform (ULGRJ yang
Development Program Management (UIDPM) yang
USDRP d ibantu oleh suatu panitia pengarah yang
membantu CPMU dalam man ajemen bantuan
membantu CPMU terutama datam manajemen
dinamakan Inter Ministerial Steering Committee
diketuai oleh
Deputi
Direktorat
Pembangunan
37
langkah pelaksanaan proyek (seperti TOR dan
menganggur lama tidak dimanfaatkan. Beberapa
shortlist konsultan, rencana teknis, pedoman
daerah telah membuktikan bahwa mereka dapat
teknis, termasuk calon tenaga ahli dan lain-
membangun prasarana perkotaannya di luar pendanaan dari USDRP, yait ud engan APBD sendiri dan kenyataannya dapat lebih cepat
lain). Kenyataan ini menunjukan bahwa meski USDRP membawa bendera reformasi, namun dari pihak Bank sebagai pemberi pinjaman sendiri tidak meneladan i da lam melaksanakan reformasi. Semua prosedur masih berjalan secara konvensional dan tradisional.
dibangun dan difungsikan. Terdapat kesenjangan yang semestinya dapat dihindari antara instansi yang membangun fisik dan instansi yang bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan da n memfungsikannya. Komunikasi antara kedua
Kita
sendiri
belum
sempat
melaksanakan
evaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan manajemen USDRP. Dalam kekoson gan itu, maka pihak Bank yang setiap tahu n sesuai prosedurnya
instansi pelaksana fisik dan instansi pembina operasi dan fungsigya baik di pusat dan di masing-masing daer;h terkadangtidak berjalan dengan lancar.
harus menyelenggarakan misi supervisi ya ng
Kun;ungan Momroring CPMU Jt... TPIBungku. Kabupozen Morowali
Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengambil prakarsa berani me laksa nakan manajemen dan melakukan pengawasan terhadap komponen investasi pembang unan fisik yang meli puti pembangunan pasar, terminal angkutan umum,
ke mudian setiap kali direkam dalam Aide memoire menjadi semacam acuan dalam manajemen pelaksanaan USDRP. Yang lebih 'lucu'
4. Pelaksanaan Reformasi Tata Pemerintahan Setiap pemerintah kota dan kabupaten peserta
lagi supervisi Bank d il akukan terhadap semua
agenda pem bah aruan tata kelola pemerintahan yang balk meliputi tiga aspek yaitu pembaharuan dalam 'tata kelola keuangan daerah' (PKD),
pasti harus dihargai. Semua terlaksana berkat kesungguhan kerja manajemennya, dalam hal ini
eleme n manajemen proyek kecuali terhadap Bank sendiri. Kewenangan dan dominasi Bank yan g begitu besar berbahaya apalagi mengetahui
CPMU yang bekerja dengan segala keterbatasan
bahwa staf manajemen dan pelaksana d i pihak
termasuk pengalaman stafnya yang masih muda
Bank masih muda pengalaman, terutama dalam pengalaman birokrasi maupun teknis, diband ing dengan staf instansi pe!aksana dan konsultan.
namun berani.
'pengadaan
barang
untuk menyelenggarakan
dan
jasa'
(PBJ),
dan
'transparansi, partisipasi dan akuntabili tas' (TPA). Sebenarnya dengan atau tanpa USDRP semua pemerintah daerah telah dan akan melaksanakan
agenda
pembaharuan
tata
kelembagaan Bank Ounia dan
Tidak selayaknya Bank memegang kebenaran
prasarana yang secara tradisional merupakan tanggung jawabnya. Apalagi menangani dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah
Kementerian PU Terdapat kesan yang diciptakan Bank seakan CPMU lemah da n manajemen beserta stafnya
secara unilateral. Ada banyak situasi konflik kepentingan antara Bank yang ikut meru muskan
kelola pemerintahannya sendiri. Di beberapa daerah, perbaikan tata kelola pemerintahannya memanfaatkan bimbingan dan bantuan teknis
daerah untukmelaksanakanagenda pembaharuan
tidak bekerja penuh waktu, yang sering dipakai
dan harus kemudian menyetujui yang dibiarkan saja ada.
Project (LGSP) dari USAID dan lainnya. Tidak
tata kelola pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas keme nterian. tnstansi ini telah
oleh pihak Bank untuk mem benarkan dapat lebih mengambil per an menentukan dalam manajemen USDRP. Saya tidak sependapat tentang hal itu
dan re m pat lelang ikan yang tidak termasuk jenis
menunjukkan kualitas dan kemauan baik dalam memimpin pembangunan prasarana perkotaan serta melaksanakan program pembaharuan tata kelola pemerinta han dae rah secara bertanggung
2 . Hubu ngan
USDRP diwajibkan
karena CPMU telah melaksanakan yang terbaik dalam batas sumber daya dan kewenangan yang ada padanya. Lagi pula seperti saya katakan, betapa pun lemah aparat pemerintah tapi Bank
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Tentunya ada banyak masalah yang dijumpai dalam penyelenggaraan USDRP. Pelaksanaan proyek prasarana fisik tidak semua berjalan lancar. Sebagian tertunda karena lambatnya prosedur
dari instansi lain seperti Local Government Supporr dapat dipungkiri bahwa meskipun disyaratkan, beberapa daerah terkesan memenuhi syaratsyarat pembaharuan USDRP
hanya sekadar
formalitas agar memperoleh pinjaman untuk membangun prasarana perkotaannya. Dengan kata lain, minat dan perhatian daerah lebih
tidak dapat dan tidak selayaknya menggantikan/
pengadaan, dan sebagian lagi karena pemerintah daerahnya baru saja bergabung sebagai peserta
ini dengan baik dapat menjadi tolok ukur keberhasilan serta keseriusan Oirektorat Jenderal Cipta Karya dalam mengemban tanggung
mensubstitusi pemerintah. Pera n dominasi Bank dalam manajemen USDRP sangat nyata dalam perannya untuk menyetujui dan memberikan
USDRP. Daerah yang sudah selesai melaksanakan proyek pembangunan fisiknya tidak segera dapat difungsikan karena pelbagai kendala sarana
Cara bimbingan yang dilakukan terhadap setiap
jawabnya sebagai 'executing agency' USORP yang
NOL
penunjang seperti air dan listrik, bahkan ada yang
daerah mengikuti pola dan model klasik Proye k
jawab dan profesional. Ourpur USDRP yang telah menyelesaikan semua komponen proyek
(No Objection Letter)
terhadap setiap
d itujukan pada pembangunan fisik prasarana perkotaannya daripada pem baharuan.
pelaksanaan agenda
USDRP
39
Bank Dunia yaitu dengan memobilisasi konsultan
PIP2B
lokal
Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
yang
diterjunkan
untuk
melakukan
bimbingan berdasarkan pedoman yang telah
Disadari
sebagai
Pusat
sepenuhnya
tata bahwa
kelola untuk
Kreatif menjaga
Tidak dilakukan
keberlangsungan agenda pembaharuan tata kelola
pembedaan terhadap kualifikasi konsultan yang
pemerintahan daerah, dan melaksanakan USDRP
disiapkan
secara
berbeda~beda,
top~down.
dan semua dinilai kinerjanya
sebagai suatu 'program' dan tidak terbatas pada
dari ketaatannya terhadap pesan-pesan dan
'proyek; diperlukan suat u prasarana kelembagaan
resep-resep pembaharuan yang sudah disiapkan
yang kokoh dan berkemampuan. Oleh karenanya,
dari pusat dan dituangkan dalam pedoman
USDRP
pelaksanaan
dipertimbangkan
untuk menyiapkan kelembagaan yang diperlukan
bahwa setiap daerah mempunyai ciri-ciri lokal
paska USDRP. Gagasan kelembagaan itu dibangun
proyek.
Tidak
menugaskan
kepada
konsultan
UIDPM
tersendiri. Sesuatu yang baik untuk satu daerah
diatas kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak
belum tentu baik untuk daerah lain, sesuatu
Budi Yuwono sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya
yang dapat berjalan di suat u daerah belum tentu
yang menyadari bahwa sasaran pembinaan akhir
dapat berjalan di daerah lain, sesuatu yang dapat
bagi pembangunan bidang Cipta Karya adalah
diterima di suatu daerah belum tentu dapat
kota dan kabupaten. Untuk menyelenggaraan misi
diterima di daerah lain, sesua t u yang diperlukan
pembinaan tersebut Oirektorat Jenderal Cipta Karya
--
unt uk suat u daerah belum tentu diperlukan untuk
t idak akan melaksanakannya dari pusat, namun
daerah lainnya
akan memberdayakan aparat pemerintah daerah di t ingkat provinsi. Bapak Budi Yuwono sebagai Direktur
Langkah
Perkotaan:
manusia bagi PIP2B di t ingkat provinsi dan aparat
USDRP ditopang dengan suatu panitia pengarah
Jenderal Cipta Karya juga te!ah meletakkan dasar
Pembelajaran USDRP
pemerintah kota dan kabupaten perlu dilakukan
antardepartemen
Steering
'etika kerja' bagi seluruh insan Direktorat Jenderal
kerjasama erat dengan suatu lembaga perguruan
Committee/IMSCJ. Alangkah baiknya kalau IMSC
Cipta Karya yang mengutamakan 'budaya unggul'
Dewasa ini USDRP sudah berada di ambang pintu akhir dari proyek itu. Sebagai langkah strategis
ter!ibat intensif dalam mengawal semua butir
sesuai dengan yang ada dalam Surat Edaran Direktur
mengakhiri USDRP maka perlu disarankan hal-hal
agenda pembaharuan yang dilaksanakan oleh
Jenderal Cipta Karya no.l 0/SEIDC/2008.
5. Koordinasi l nstansi Pusat (Inter
Ministerial
Ke
depan
Pembangunan
berikut: 1. Perlu dilakukan suatu evaluasi menyeluruh untuk
setiap pemerintah daerah, dan bahkan dilibatkan
tinggi, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan program MPKD (?) Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 3. Perlu segera disiapkan suatu paket-paket bantuan
sebagai bagian dari CPMU atau manajemen
Dalam pembahasan yang intensif di lingkungan
menetapkan strategi dan program keberlanjutan
proyek.Sayang hal initidakterjadi. Dalam bincang-
manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya selama
dari USDRP serta membahas dan menyepakatinya
investasi dan teknis secara terpisah, tidak disatukan seperti halnya USDRP, dan melanjutkan pemberian bantuan teknis tata kelola lengkap
bincang dengan beberapa anggota dari IMSC
pelaksanaan
perlunya
dalam forum IMSC. DirektoratJenderal Cipta Karya
diperoleh kesan yang tidak terlalu mendukung,
dibentuk suatu 'pusat unggulan' (center of excellence)
sebagai instansi penanggung j awab pelaksanaan
bagi pemerintah kota dan kabupaten. 1) Bantuan
kalau bukan antipati, terhadap USORP. Tertangkap
Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dinamakan
USDRP
investasi
juga kesan bahwa IMSC hanya dilibatkan dalam
'Pusat lata Kelola Kreatif Manajemen Pembangunan
komitmen, pemahaman, dan kesepakatan baru
masalah yang terkait dengan kepentingan proyek
Perkotaan' dengan memfungsikan PIP2B (?) yang
untuk
pembaharuan
(urban development projects) yang sudah secara ekstensif
semata, misalnya mempertimbangkan tambahan
sudah dibentuk di setiap Provinsi. Kesepakatan
tata kelola pemerintahan yang telah dirintis oleh
dilaksanakan kota besar dan metropolitan, dan
kota peserta berupa kota dan kabupaten baru
itu sudah dit uangkan dalam surat edaran Oirektur
USDRP.
untuk ikut dalam USDRP. Anggota IMSC juga
Jenderal Cipta Karya tanggal 14 April 2011 tentang
USDRP
telah
disepakati
2. Perlu
perlu
mendorong
melanjutkan
perintisan
pembaharuan
sebaiknya
mengikuti
proyek pembangunan
kota
pola
proyek-
terpadu
kota sedang dan kecil dalam paket-paket provinsi segera
dilakukan
evaluasi
terhadap
dengan atau tanpa bantuan internasional. Paket
dilibatkan untuk mengawal (menemani?) misi-
Pengembangan Bertahap PIP28 dari Pusat lnformasi
PIP28 Sulawesi Selatan sebagai perintis PIP28
bantuan seba iknya meliputi lebih banyak sektor
misi supervisi Bank tanpa peran yang jelas
Tehnik Cipta Karya menjadi Pusat lata Kelola Kreatif
demi
langkah-
termasuk sektor prasarana perkotaan tradisional
mengenai
di bidang cipta karya. 2) Bantuan teknis sebaiknya
dapat
segera
diambilnya
bahwa
Pemerintahan Perkotaan dan Perdesaan. Dalam surat
langkah strategis dan disusun program untuk
keberadaan IMSC belum termanfaa tkan secara
edaran itu telah ditetapkan PIP2B Provinsi Sulawesi
membangun kemampuan kelembagaan PIP2B
d ilaksanakan dalam paket-paket dengan j umlah
optimal bagi kepentingan keberhasilan agenda
Selatan di Makasar sebagai 'perintis pertama' PIP2B
di semua Provinsi di seluruh Indonesia dibawah
lokasi kota dan kabupaten yang lebih banyak, dan
nasional pembaharuan tata kelola pemerintahan
seperti yang dimaksudkan.
pembinaan PIP28 Nasional. Dalam membangun
dengan pendekatan pembangunan kemampuan
kemampuan kelembagaan serta sumber daya
pemerintah daerah
keikuthadirannya.
daerah.
USORP
~:r7;~7 ~~~~~~~~~~u;t,~~rkot.wn
Jelas
~
:t
secara
masif mengikuti
paket yang sudah pernah dilaksanakan oleh
dlrektur jenderal lain di lingkungan Kementerian
USAID (melalui program LGSP), ADB (melalui
Pekerjaan Umum dapat terlibat aktif dalam
program
manajemen
SCBD),
dan
Bank Dunia
(melalui
program ILGR). Paket bantuan teknis diharapkan selain melanjutkan agenda pembaharuan tata kelola pemerintahan yang sudah dirintis melalui USDRP, juga meliputi program RPIJM yang sudah ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya, KSPD dan CDS dan produk perencanaan lainnya yang sudah menjadi program Oirektorat Jenderal Cipta Karya. 4. Perlu
dirintis
kerjasama
yang
lebih
luas
dan
pengarahan proyek-proyek
bantuan pembangunan kota dan kabupaten di masa depan. 7. Perlu dilakukan restrukturlsasl organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Dlrektorat Jenderal Cipta Karya untuk dapat mengelola 'program nasional pembaharuan tata kelola pemerintahan di kota dan kabupaten' dengan struktur kelembagaan yang lebih mantap dan sudah dirancang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas pokok
dengan lembaga internasional, sehingga tidak terkonsentrasi di satu lembaga pemberi bantuan saja, dan sebanyak mungkin lembaga
dan fungsi kementerian/direktorat jenderal yang bersangkutan.
internasional dapat dilibatkan. Jaringan kerjasama semacam decentralization support facility (DSF),
8. Perlu ditetapkan suatu program pengembangan kemampuan kelembagaan yang dllengkapi
dan pembagian wilayah menu rut minat lembaga pemberi bantuan seperti dipraktekkan dalam
dengan sumber daya manusia yang ahli, terampil, berbudaya unggul, dan memiliki 'passion' dalam
proyek pengembangan kota yang lalu perlu
melaksanakan misinya guna membangun kemampuan nasional yang andal untuk
dipertimbangkan sebagai sarana kelembagaan untuk menjalin jaringan kerjasama internasional dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan. 5. Perlu dirintis pembaharuan dan renegosiasi dalam kerjasama internasional, untuk memperbaharui tata cara dan prosedur pelaksanaan proyek bantuan internasional sehingga dapat dihilangkan unilaterlsme, subordinasi terhadap pemerintah oleh badan pemberi pinjaman, mengubah cara pendekatan yang top-down demi memberikan apresiasi lebih besar pada kreativitas
memberikan pelayanan prasarana dan sarana yang terbaik di daerah kota dan kabupaten. 9. Perlu diciptakan sistem kaderisasi kepemimpinan untuk dapat mewujudkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah yang andal dan taat asas untuk dapat menjalankan manajemen berjenj ang dari tingkat nasional, provinsi, kota/ kabupaten sampai di tingkat masyarakat akar rum put. 10. Perlu ditetapkan
suatu
landasan
hukum
dan budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan
berupa peraturan perundangan yang dapat
daerah, dan cara pemanfaatan sumber daya keahlian para tenaga ahli dan konsultan secara lebih bermartabat.
menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan program, dilandasi oleh suatu struktur kelembagaan, sistem dan tata cara,
6. Perlu
dilakukan
semangat,
serta prosedur yang efisien dan efektif demi
pemahaman, visi ke depan di antara instansi pemerintah yang berkepentingan secara lintas inst ansi dengan pembangunan perkotaan dan
dan kabupaten yang peduli dan terampil untuk
perdesaan,
pembaharuan
kelola
pemerintahan kota
~; ;'~?;!,~ra~~~~O~'o'~"
]
~
.:. c:::l
Sebagai kata penutup ingin saya sampaikan bahwa secara singkat saya mengusulkan agar Oirektorat Jenderal Cipta Karya paska USDRP akan melangkah
Masihbon
gm
~onon pt~K D(Jntuan
~mbongunon koto !Aobuporm
terus dengan visi dan misinya atau EVER ONWARD,
NEVER RETREAT. Dan apablla Direktorat Jenderal Cipt a
melayani.
dengan memanfaatkan jaringan
kerjasama yang lebih komprehensif di internal lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga menteri, sekretaris jenderal dan
USORP
terwujudnya tata
-=~
Karya, Kementerian Pekerjaan Umum segan atau ragu
.:;::. e::::.
apakah pekerjaan besar yang harus dilakukannya dalam kewenangan dan kemampuannya, maka perlu dipertanyakan 'Siapa atau lnstansi mana yang lebih
berwenang dan lebih mampu, dan akan melaksanakan pekerjaan besar itu?' Kita telah membuktikan mampu melaksanakannya di masa lalu, sa at kita melaksanakan USDRP dengan segala kekurangannya, dan kita yakin
akan dapat melaksanakannya sebagai tugas mulia dan suci paska USDRP.
c::::=c:::» c::2
43
Alun-afun koro rt•ru
Selain dana yang d iberikan melalui mekanisme penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement), pembiayaan keg iatan USDRP juga melalui hibah senilai 5 jutadollar AS. Dana sebesaritu terutama unt uk
perkotaan dirasa masih kurang sehingga USDRP menjadi satu-satunya program yang ditujukan untuk pembangunan perkotaan. Pembangunan yang d ipi!ih
kegiatan yang terkait de (lgan reformasi pemerintahan,
sifatnya investasi strategis dan dapat memberikan
peningkatan kapasitas kelembagaan, dan bantuan manajemen proyek. Selain dana pinj aman dan hibah,
pemasukan bagi kas daerah untuk pengembalian pinjaman (revenue generaring),
dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyediakan dana pendamping guna mencapai hasil pelaksanaan yang optimal.
Mengapa kota yang menjadi target pelaksanaan program pembiayaan dari Bank Ounia? Pemerintah
USORP
memang seharusnya punya program untuk masyarakat yang t inggal di perkotaan. Hal itu
merupakan
p rogram,
yang
disiapkan
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Ounia untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan sarana perkotaan dan pedesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta sa ling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengem bangan wHayah.
WORLD BANK USDRP
~t~tl
t
~~~ ~~~~~~,U~Q~~rkot.\an
.::::.
.::.
sektoral. Sementara program untuk proyek khusus
d ikarena kan lebih dari lima puluh persen penduduk Indone sia tinggal di kota dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi (engine of growth) ada di p erkotaan. Namun, tidak sembarang kota bisa mendapatkan penerusan pinjaman dari Bank Ounia untuk ikut dalam program USDRP. Ada sejumlah kriteria atau
Bantuan pinjaman dana dari Bank Ounia sebenarnya bukan semata terhadap program USORP. Masih
persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk mendapat pinjaman. Persyaratan
ada bantuan Bank Oun ia terhadap programprogram lain. Namun, program lain itu lebih bersifat
tersebut, pertama, kota harus sudah punya rencana yang jelas tentang prioritas investasi. Kedua, kota
45
investasi dan berani mengambil tanggung jawab dan persyaratan, belajar mengelola pinjaman, dan belajar mengembalikan. Desain pengembalian pun
risiko. Pinjaman dari Bank Dunia ini adalah invest asi
besar untuk daerah, dan ini mengandung banyak pembelajaran bagi daerah. Kalau sebuah proyek pembangunan dibiayai dari anggaran pendapatan . Selain itu, Bank Dunia juga ingin kota-kota peserta dan belanja daerah saja akan kembali ke business as USDRP menganggap pemeliharaan operasional usual. (operational maintenance} sebagai bagian yang
tidak dilepas sendiri ke pemerintah daerah, tetapi mendapat pendampingan dari pemerintah pusat dan Bank Dunia. Pendampingan menjadi instrumen penting yang digunakan Bank Ounia untuk memonltor pelaksanaan
penting. Dl Banda Aceh, cont ohnya. Pemerintah daerah harus
di lapangan ag ar sesuai dengan target awal. Untuk kegiatan fisik bangunan, Bank Dunia mengharuskan
menghitung dengan berbagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan sebelum akhirnya memutuskan untuk meminjam dana Bank Ounia dan mengkalkulasi konsekuensinya. Hal ini yang belum dilakukan daerah
adanya konsultan supervisi civil engineer yang dibina oleh CPMU. Semua pihak bersinergi me!akukan pengawasan agar tidak ada masalah atau kerugian di kemudian hari. Namun diakui, di lapangannya
lain. Sehingga ke depannya pemerintah kota-kota lain harus berani mengambil risiko untuk investasinya.
masih ada kelemahan pengawasan yang tidak sesuai harapan akibat kapasitas konsultan supervisi M1.1i Supetvisi USDRP kt•· l di Kola Cimah1
yang reformis. Terakhir, kota harus memitiki kapasitas
tetapi masih karena faktor tidak peduli. Namun, ada
sumber pembiayaan pembangunan daerah yang tergantung pada kesanggupan daerah ltu sendiri.
juga konstruksi yang sudah bagus seperti di Kota Pare Pare. Terhadap persoalan ini, seharusnya Project Implementing Unit (PIUJ dari Kementerian Pekerjaan
Proyek yang diusulka n harus yang dapat memberikan
Umum mengawasi supervisi konsultannya di daerah.
pemasukan bagi kas daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dari OPRD menjadi jaminan bagi pengembalian yang
Secara struktur, struktur bangunan proyek-proyek yang dibiayai USDRP sudah bagus. Tetapi masih ada
bersifat jangka panjang, yakni 20 tahun ditambah
penyelesaian akhirnya (~nishing} kurang balk. Kalau
dengan 5 tahun masa grace period. Pengembalian
tidak bisa baik semua, paling tidak strukturnya bag us
pinjaman tldak menjadi semata tanggung jawab
dan kuat.
mekanisme
penerusan
pinjaman
dalam hal pelayanan publik di mana konsumen harus membayar untuk pelayanan yang didapat. Untuk pembangunan pasar, pedagang dan konsumen
digarlskan di dalam gambar desain konstru ksi. Hal itu bukan dikarenakan mutu kon sultan yang tidak balk,
Model
meningkat. Tetapi meningkat yang bagaimana? Yaitu
mengikuti kebiasaan yan g selama inl sudah berlangsung ketimbang mengikuti yang sudah
semacam pilihan bagi pemerintah daerah sebagai
kepala daerah yang menandatangani persetujuan peminjaman karen a kepala daerah bisa berg anti sete lah lima tahun masa kepemimpinannya.
Tolok ukur selanjutnya adalah pelayanan publik
yang belum sesuai harapan. Dalam masa konstr uksi, misalnya, masih dijumpai pengerjaan yang lebih
meminj am yang cukup (borrowing capacity). Pinjaman dengan keikutsertaan dalam program USDRP ini
Tolok Ukur Keberhasilan Proyek-proyek di daerah yang didanai Bank Dunia melalui USDRP memiliki tolok ukur keberhasilan
ke
tersendiri. Tolok ukurtersebut adalah, pertama, secara
pemerintah daerah menjadl 'jiwa' proyek-proyek
keseluruhan terjadi perubahan mindsetdi pemerintah
yang dibiayai dalam program USDRP. Kenapa? Tujuannya ingin memandirikan daerah, di mana
daerah agar dalam hal perencanaan pembangunan tidak lagi seperti semula yang seadanya, business as
daerah belajar meminjam dengan memenuhi seluruh
usual. Dituntut ada perubahan cara berpikir untuk
secara sadar membayar 'mahal' untu k investasi yang balk. Ada hak dan kewajiban yang sama antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.
lni
yang
sebenarnya
masih
belum
terlihat. Sehingga ada keinginan untuk mendldik pemerintah daerah agar bisa melakukan operasional pemeliharaan dengan balk. Pemeliharaan yang benar dari outcomes ini terkait,_dengan manajemen yang efektif. lnilah yang menjadi tantangan kota-kota peserta USDRP, yaitu mengelola investasi yang sudah ada secara profesional. Untuk aspek non fisik atau reformasi pemerint ahan juga ada tolok ukur keberhpsil-annya. Tolok ukur tersebut yaitu kabupaten atau kota peserta USDRP menjadi punya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, penyelenggaraan proses pengadaan
~ I
e::::x» c::D
e::::::x»
~ et::D I
II;::)
Posar ~tntrol Sidcnr~ng Roppong
47
barang dan jasa yang juga baik, serta melakukan
banyak
tata kelola pemerintahan yang transparan dan
memastikan
pelatihan
akuntabilitas. Bank Dunia mendorong daerah harus
Bagi
memiliki website sebagai jendela untuk meraih
pada staf yang muda-muda (junior), terlihat ada
peluang investasi. Hal ini diperlukan untuk menjual daerah agar dilirik oleh investor atau swasta. Mereka
peningkatan kapasitas dalam mengelola proyek dan membangun jaringan (networking) kerj a sama.
tidak perlu repot-repot datang langsung ke daerah
Staf PU sudah memiliki networking dengan instansi
staf
untuk
pendampingan
sasaran·sasaran Kementerian
PU
USDRP sendiri,
dan
terlaksana. terutama
dan kementerian yang t erlibat dalam proyek USDRP.
untuk mengenali daerah terlebih dahulu.
Koordinasi antarkementerian sudah dimulai dan terlihat berhasil melalui proyek ini. Hal ini merupakan
Manfaat lnstitusional Pelaksanaan program USDRP ini pun tidak hanya
pembelajaran, aset untuk mendapatkan sumber daya
bermanfaat bagi pemerintah daerah. Juga bagi
manusia yang terlatih. Sekecil apa pun kontribusinya,
pemerintah pusat yang terlibat di dalamnya, seperti
secara keseluruhan telah berusaha proa ktif untuk
Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas.
menyukseskan proyek. Dengan demikian program USORP juga turu t membuka terjadinya penguatan
Bagi Kementerian PU, sebagai executing agency,
institusional (institutional strengthening). terhadap beberapa kekurangan untuk membuat
tidak sedikit capaian yang diraih dan diakui Bank Dunia.
Kementerian
PU dinilai
berhasil
dalam
Bagi instit usi Bappen as, program USDRP menj adi input
panduan komprehensif secara nasional. Salah satunya
menyelenggarakan dan mengawasi proyek-proyek
atau model untuk menggodok strategi pembangunan
juga menyangkut evaluasi mekanisme penilaian
USDRP untuk komponen teknis dan reformasi
perkotaan berskala nasional yang akan menjadi
kinerja rekanan dalam proyek.
tata kelola pemerintahan. PU menyelenggarakan
payung bagi semua pihak untu k membangun kot a.
-
Pelaksanaan program USDRP menjadi bahan evaluasi
I f
Namun demikian, salah satu yang dianggap sebagai kelemahan dalam program USDRP ini adalah dalam hal kerja sam a antarkota. Pelaksanaan proyek USDRP
Tantangan ke depan terkait keberlanjutan program
di masing-masing kota atau kabupaten masih bersifat
ini jauh lebih besar. Penekanannya tidak semata
individualistik, cenderung hanya untuk satu daerah
pada membangun, tetapi memper-tahankan buah
saja. Padahal sebuah kota tidak bisa memisahkan
pembelajaran reformasi tata kelola pemerintahan
diri dari kota lain. Ia juga harus menguntungkan
dan memelihara apa yang sudah dibangun jauh
bagi daerah yang lain. Kerja sama antarkota ini harus
lebih susah. Banyak pembelajaran yang bisa diserap
difasilitasi oleh pemerintah pusat seja k mulai dari
dari program USDRP. Secara konsep, pembiayaan
perencanaan, pembangunan monitoring jangka panjang.
infrastruktur melalui penerusan pinjaman sudah baik.
konstruksi,
hingga
Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur tidak
li li'il .
__
,II ~
bisa bergantung hanya kepada keuangan Negara.
Keberlanjutan program USDRP tahap selanjutnya
Sebagian besar dana APBN sudah diberikan ke
tergantung pada permintaan pemerintah pusat.
daerah untuk alokasi belanja pegawai. Pembiayaan
Asalkan fokus pada desain satu kategori tertentu
in frastruktur
sehingga memiliki nilai strategis. Ke depannya,
kemudian
menjadi
tanggung
jawab masing-masih daerah. Dengan demikian,
kota
seharusnya
sarana infrastruktur yang bagus. Harus ada strategi
daerah
(kota)
berpikir
bagaimana
sebagai engine of growth harus
memiliki
mendanai infrastruktur. Tidak ada cara lain selain
pembangunan yang baik dan benar. lnfrastruktur
melalui pinjaman dan hibah karena infrastruktur
yang sudah bagus, manajemen pemerintahannya
membutuhkan dana yang besar. Di sinilah USDRP
baik,
mengambil peran dan menyediakan platform untuk
pengadaan barang dan j asa baik menjadi gambaran
pengelolaan
keuangannya
juga
baik,
ke depannya. Di masa yang akan datang, kota·
kota yang ideal. Oleh karena itu, pemerintah harus
kota harus berpikir seperti ini, tidak terus menerus
punya kebijakan yang ideal dan strategis untuk
mengharapkan bantuan dari pusat.
pembangunan perkotaan yang baik.
USDRP
49
~
+ ~
I
~
r
~
-~ ~-"·1
-=:II
=I ~)
;-=r-)
;
c=IJ
.:6.) e:::::l~J
Program USDRP yang sudah akan habis masa pembangunannya harus dievaluasi agar jika ada kelanjutannya tidak salah da lam memilih proyek dan
Terkait dengan keterbatasan di dalam pengang·
ada perbaikan dari kekurangan yang ditemui pada
garanan, persyaratan pengembalian adalah proyek
program saat ini.
yang dibiayai melalui pinjaman harus yang bisa me· ngembalikan p injaman, jadi ada efek pengembalian
Apa saja yang masih dianggap kurang dalam program
pinjaman. Yang notabene bera rti sesuatu yang harus
USDRP ini? Oari sisi pembangunan perkotaan,
dijual menghasilkan uang. ltulah sebabnya banyak
sebenarnya banyak yang menjadi isu, meliputi
proyek pasar atau tempat pelelangan ikan (TPI)
masalah sosial budaya, perekonomian, infrastruktur
pada daera h-daerah peserta USDRP. Padahal isu
termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, penataan
perkotaan tidak hanya masalah ekonomi atau fisik
ruang, li ng kungan hidup, dan terutama terkait
kota sema ta. lni sangat disayangkan . Tetapi okelah
kelembagaan pengelolaan kota. Waktu pengusulan
akhirnya bisa jalan. Konsepsi reformasi dimulai dari
proyek USDRP, dari dua komponen yang digagas,
pengelolaan keuangan, transparansi datam publikasi,
idealnya konsepsi reformasi tata kelola pemerintahan
juga pengelolaan keluhan. Jadi kita anggap yang
berjalan terlebih dahulu, baru kemudian bagaimana
dijalanka n adalah isu perkotaan dari pengelolaan
tatanan pelaksanaanya. Namun, pada kenyataannya
pembangunan ekonomi lokal dan reformasi.
tatanan pelaksanananya atau implementasinya yang berjalan terlebih dahulu. Reformasinya ada yang
Hal lainnya, pengusulan p royek banyak yang dari kota·
sambil jalan, ada yang menyusul. tn i menjadi salah
kota sedang dan kecil. Kota metropolitan (besar) t idak
satu kritik.
ada. Padahal, pada saat penyusunan kebijakannnya
~)
£::iiJ C:::IJ
M
USORP
51
Se/ain
Target Pencapaian Sasaran Pembangunan Perkotaan Nasional ~tase
Target Pencapaian Sasaran Jumlah
P«sen1as.e ~~~n Stlnd¥ Pdlyanan F9fkotHn (SPP)
K.lw~~kocaan
. . . . .1~
itu,
perlu
pula
mengevaluasi
sistem
tidak memperbolehkan dan kurangnya identifikasi
disayangkan
kebutuhan secara benar dari komunitas
sebetulnya,
pe:rsetujuan
pinjaman
lokal.
itu di pihak kitanya {Indonesia) memakan proses
Mungkin saja di Kabupaten Parlgi Moutong bukan
yang lama. Misalnya harus persis obyeknya itu apa,
pasar yang dibutuhkan masya rakat. Akan tetapi, dari
lalu pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat
segi pemerintah daerah yang berkomitmen untuk
juga lama karena terkait pinjaman yang memang
melakukan reformasi, itu sudah merupakan hal yang bag us.
harus diteliti lebih dekat. Bappenas sendiri sebagai
II~
Hal itu terjadi sa lah satunya karena sistem yang
penganggaran yang prosesnya sangat lama. Sangat
pengawal bantuan luar negeri juga harus teliti, tapi sebetulnya tidak perlu selama itu. Karena akan
70%
Di sinilah perlunya KSPN yang disiapkan oleh
mengganggu proses di daerah. Apalagi ini sifatnya
Bappenas. Peran Bappenas sendiri, sebaga i bagian
pinjaman (loan), bukan hibah (grant).
dari Inter Ministerial Stee~g Committee (IMSC), diberi tugas untuk mengawal reformasi birokrasi agar
Yang
11. . : 30% 20%
RPJMHII (2010·20141
0%
__ _,_, ___, 0%
Jumlah Kawa.san
Perkota.ll'l
terkelola
dalam
proyek
USDRP
berjalan pada tempatnya dari sisl konsepsi hingga
adalah usulan-usulan proyek fisik tidak semuanya
pelaksanaan, agar tidak bertele-tele atau prosesnya
dilaksanakan secara optimal. lni ju ga disayangkan.
menja di
Walaupun ada yang berh asil, ada juga yang kurang.
menyiapkan payung besar kebijakan perkotaan yang
Pemerintah
menjadi acuan daerah. Pelaksanaan USDRP juga
daerah
terkesan
menggebu-gebu
panjang.
Bappenas
berperan
dalam
mengajukan proyek tanpa mengkaji lebih dalam
dikawa l oleh nm Koordinasi Pembangunan Perkotaan
apakah kebutuhannya seperti itu, sesuai dengan
Nasional (TKPPN), yang dengan surat keputu san
kebutuhan masyarakat Hal itu kemba li kepada
menteri sudah berjalan sejak 2010.
proses komunikasi dengan stakeholder di daerah.
Star'ld.lrPefayanan
38
177
ku rang
Pt-rkotaan
Belum tentu pasar perlu yang besar-besar. Bisa
Kemente rian
jadi tetap pasar tradisional, tetapi yang bersih.
executing agency menjadi •dirijen" pembangunan
Pekerjaan
Umum
sendiri
sebagai
harus dibuat merata, yakni ada metropolitan besar,
Program USDRP merupakan cikal bakal KSPN. Namun,
Masih jamak diketahui kepata daerah berlomba-
perkotaan dalam proyek USORP. Posisi ini bisa jadi
sedang, dan kecil. Hal ini untuk memotret masing-
KSPN ma.sih dalam rancangan yang kita usulkan
lomba menunjukkan capaian-capaian pada masa
kurang tepat. Karena pinjaman diteruskan ke daerah,
masing kota yang karakternya berbeda. Karakter
melalui Peraturan Presiden dan di Kementerian
kepemimpinannya.
birokrasi ini modelnya berbeda-beda sesuai status,
Dalam Negeri diusulkan menja
ukuran, dan penduduk yang dilayani sebuah kota.
Perkotaan.
lnilah
beberapa
dikembangkan Perko1aan
penyesuaian
dalam
Nasionat
Kebijakan (KSPN)
yang
Oari segi fisik mungkin akan lebih bermanfaat
sebagai suplai input. Bila menyangkut pinjaman,
kalau
sangat tidak disarankan dipegang oleh Kementerian
proyek
yang
dilaksanakan
benar-benar
akan
Sebagian besar program USDRP sudah dilaksanakan
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dan akan
PU. Hal ini berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012.
Strategi
oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus
sangat bagus sekali j ika tidak hanya terbatas pada
Pinjaman yang ke pemerintah daerah dikelola
muncutnya
mengkaji sistem penganggaranan yang persyaratan
dan
yang
pengeto taannya tebih tepat ada pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pemetintah pusat hanya
pasar. Harus dihindari kesan 'sehingga terpaksa
lang sung olehdaerah, sangat tidakdisa rankan melalui
belakangan. Ada reformasi terkait pembiayaan,
sebaiknya
pengembalian.
harus pasar: Oi Sawahlunto, misalnya. Awalnya
suatu lembaga tertentu yang koordinasinya lintas
transparansi, t ermasuk pengembangan ekonomi
Sehingga proyek di daerah tidak mesti pasar atau
kota ini mengusulkan bukan pasar sebagai proyek
sektor. Kalau koordinasi diserahkan ke Kementerian
lokal. Sekarang ini kan hal-hal itu jalan sendiri-sendiri
TPI. Sayang kalau hanya pasar. Usulan dari daerah
USDRP.
PU ya tidak bisa ditolak jika proyek·proyek yang
sehlngga harus dipayungi secara nasional yang akan
bisa banyak. Di Yogyakarta, misalnya. Daerah ini bisa
mengintegrasikan kota secara menyeluruh untuk
menjadi acuan bagi masing-masing daerah yang
mengusulkan renovasi atau pembangunan kembali
membangun pariw isata di kot a bekas t ambang.
akan berdiri sendiri berupa Kebijakan dan Strategi
sepanjang Kali Code yang hancur karena bencana
Hal ini sebetulnya akan memberi nilai tambah
Sebetulnya di Kementerian PU send iri punya tools
Perkotaan Oaerah (KSPO). Dari KSPD ini diturunkan
letusan Gunung Merapi. Ia blsa merenovasi dan
untuk
Namun,
untuk bisa melakukan proyek seperti itu (USDRP),
kepada keglatan-kegiatan reformasi pengetotaan tadi
reformasi birokrasi bisa dilaksanakan, namun bukan
dan diimplementasikan.
menghasilkan uang.
tidak
berbasis pada
I
~
t:::l)
Pemerintah kota
menggairah kan
ini awalnya berupaya
perekonomian.
dijalankan terkait dengan keciptakaryaan.
karena persyaratan seperti tad i (faktor harus bisa
yaitu
mengembalika n pinjaman dari proyek yang dibangun)
pemerintah
akhlrnya yang disetujui adalah pembangunan pasa r.
pembangunan infrastrukturyang terka lt PU diusulkan
melalui
RPIJM
yang
disusun
kot a/kabupaten .
mulai dari
Prioritas·prioritas
c:::1l SDRP
~
«:?
USDRP
53
masih bisa dilaksanakan tetapi tidak disarankan
itu Sappenas mengusulkan beberapa kebijakan yang
karena prosesnya akan panjang dan bisa merugikan
sifatnya insentif dan disinsentif, kebijakan kerjasama
daerah sendiri.
antarkota yang seperti apa yang dibiayai, dan sistem
Setelah
semua
proyek
USDRP
berjalan,
yang
penganggaranan harus memberikan kemampuan pada daerah untuk mengelola kapasitas fiskalnya
dikhawatirkan biasanya muncul dari sebuah proyek
dengan baik. Karena kalau mau reformasi, hal itu
adalah proyek selesai ya sudah selesai. Padahal,
harus dilakukan secara total. Tidak hanya rop down,
pascakonstruksi harus tetap dikelola dengan baik,
tetapi juga memberi kesempatan pada daerah untuk
minimal di 10 kota yang menjadi peserta USDRP.
melakukan inova~i.
Daerah harus punya rasa memiliki dalam menge!ola
proyek.Exit Strategy sebagai kelanjutan harus dikelola.
Dalam jangka waktu detat, KSPN harus jadi sebagai
Hal itu terkait dengan seperti apa pemeliharaan
awal acuan reformasi daff tata kelola kota. Program
aset akan dilakukan, bagaimana mekanisme yang
seperti USORP ini bisa direplika si ke 20 kota lain (secara
disiapkan karena reformasi harus diteruskan, dan ada
bertahap), namun sebelumnya harus dievaluasi
evaluasi terhadap manfaat. Hal ini menjadi penting
agar konsepsi dan implementasinya beriringan dan
agar jika ada program USDRP berikutnya tidak terjadi
manajemennya bisa jangka panjang. Terakhir, te rkait
kesalahan dalam menentukan proyeknya. Pemerintah
pembiayaan atau penganggar:nan yang bahwasanya
pusa t harus turun ke daerah untuk memonitor ini
memungkinkan
semua.
hanya pasar, tetapi meliputi intersekt oral tadi. Jadi
pembangun an
perkotaan
tidak
justru intinya pembangunan kota di situ dan reformasi Kekuranga n-kekurangan di program USDRP akan terangkum dan diperbaiki dalam KSPN. Gongnya HasilpenJnglcaron lcuo/aos permukrmon Kawosan Boe1em, yongdilokukan Pemermroh Koto Surobayo
birokrasi t idak separuh·separuh. Semua hal ini harus tercapai (diwujudkan}.
di dalam KSPN adalah bagaimana melaksanakan semua kebijakan dan stra tegi. Ternyata harus ada reformasi birokrasi dalam sistem pembiayaan. Karena
ke
Kementedan
PU
dan
kementerian
tinggal
melalui pinj aman, pemerintah daerah bisa langsung
membiayai sesuai sektornya masing -masing. Tapi
sendiri. Tetapi ia melalui Bappenas untuk mencatat
kembali lagi ke USORP yang persyaratannya harus
semua usulan. Makassar lebih terintegrasi, terkait
ada faktor pengembaliannya (duif), Kementerian
dengan renovasi dan redevelopment Sungai Tallo
PU akhirnya mengerjakan yang seharusnya bukan
yang di usulannya ada seal tran sportasi, jalan, ruang
pekerjaan mereka. Pasar bukan pekerjaan PU.
terbuka hijau, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, karena ini lintas sektor usulannya ke Bappenas.
Apakah Bappenas tepat untuk menjadi dirijen
"•.
program USORP? Dari sisi koordinasi an tarsekt or
Sappenas saat ini sebenarnya masih mencari siapa
mungkin bisa di Bappenas. Tetapi dari sisi pembiayaan
yang bisa atau tepat mengkoordinasi proyek. Kalau
kemba li lagi ke kabupaten/kota. Sebagai contoh,
bisa urusannya tangsung ke pemerintah daerah.
saat ini Bappenas tengah mencoba memfasilitasi
Kalau reformasi ada di pemerintah kota/kabupaten
Kota Surabaya, Makassar, dan Balikpapan untuk
berarti dikoordinasikan langsung oleh daerah saj a.
implementasi pembangunan kota. Surabaya mungkin
Semua pinjaman langsung dikelola pemerintah
lebih mudah karena usulannya soal transportasi
kota/kabupaten. Jadi bukan beberapa proyek yang
massal bisa langsung ke Kementerian Perhubungan.
dikoordinasikan oleh Kementerian PU.Ini adalah salah
Pembiayaan melalui hibah harus ke kem enterian
satu alternatif. Tapi alternatif seperti yang sekarang
yang terkait, baru ke Bappenas. Kalau pembiayaan
dijalankan Kementerian PU lewat USDRP mungkin
USDRP
USDRP
55
Sumber Hibah Daerah KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN DALAM NEGERI
PEMDA LAIN NYA
PEMERINTAH PUSAT
. .~ ,
\ ..~
.......
......
BADAN/ " LEMBAGA/QR(;. SWASTA DALAM NEGERI
PEMDA
Sejak pelaksanaan otonomi daerah, sudah banyak dana dari pusat yang disalurkan ke daerah melalui Dana Perimbangan. Namun, semua dana itu lebih
Mengenai pinjaman daerah, ada terminologi yang harus diubah, terkait dengan proyek yang
banyak terserap untuk belanja pegawai dan belum berarti secara signifikan untuk pembangunan daerah. Bagi pembangunan di daerah, terutama bagi
menghasilkan (income generating), tetapi juga menguntungkan. Hal ini bisa bertentangan dengan
pembangunan infrastruktur term asuk sarana dan prasarana, sebenarnya terdapat beberapa skenario pembiayaan, selain skema pemberian pinjaman atau hibah dari pemerintah pusat.
dibiayai melalui pinjaman tidak saja dituntut untuk
tugas atau kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus jelas proyek pemerintah mana yang kategorinya harus menguntungkan tersebut? Pada proyek penyediaan listrik (di pusat) atau air minum (di daerah), misalnya,
selain
para pelanggan atau penggunanya sebagian besar adalah masyarakat yang tidak mampu, yang
dilakukan oleh pemerintah pusat j uga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah langsung baik ke lembaga keuangan perbankan ataupun ke masyarakat
notabene operasionalnya tidak akan menguntungkan pemerintah. Untuk proyek·proyek prasarana yang masuk dalam kategori public service obligation
melalui
Pinjaman
(P$0), sudah menjadi kewajiban Negara ya ng harus
antarpemerintah daerah juga dimungkinkan terjadi, misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat
dipenuhi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik.
Terkait
pembiayaan
penerbitan
melalui
obligasi
pinjaman,
daerah.
pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, pola pinjaman antarpemda ini yang belum
Oleh karena itu, terminologi tetkai t pinj aman daerah
pernah dilakukan.
tidak hanya pad a proyek yang bisa 'menghasilkan:
e:::::a USORP
'-'•
R
,f
~
;m "in-,ro.ln P.rlo.ol .:a.ln ~n.-:~;nUSORP
e:::2 ~
USORP
57
a::)
Cl:::3 tetapi harus dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. khususnya bagi pinjaman yang
Selama lima tahun terakhir, rata·rata efektivitas closing dote pinjaman luar negeri hanya 20 persen hingga 25 persen. Pun dipertanyakan, jangan·jangan
jangka waktunya panjang. Selain itu, skemanya memungkinkan bagi pemda untuk meneruskan pinjaman ke pemda lain.
lebih banyak yang harus dibayarkan kembali daripada yang dimanfaatkan.
Pembiayaan melalui pinjaman asing (luar negeri)
Terkait dengan hibah, sumbernya bisa dari mana·
tidak menjadi prioritas karena pengalaman selama ini yang menunjukkan mekanisme atau prosedur
mana, baik pemerintah maupun tokoh masyarakat
o::a a::3
yang telah berjalan
dengan kontrol tetap darl pusat melalui executing
lima tahun, kejelasan persetujuan akan pinjaman
agency, seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang
atau hibah harus sudah disepekati sejak awal pada saat negosiasi agar tidak terhambat pada prosedur yang lama. Selama masa lima tahun tersebut,
menjadi
Pengalaman dengan USDRP
Ct::t o;:a
prosedur menjadi berlarut karena di USDRP ada yang pindah daerah, ada yang harus diamandemen,
o::;3
dan sebagainya. Hibah atau pinjaman yang sudah berjalan biasanya karena sudah jelas dari awal dan
executing agency di proyek USDRP. Hal ini
yang juga harus dituangkan dalam detail persetujuan perjanjian.lntinya, Apa pun yang dilakukan di daerah tetap harus ada kontrol dari pusat. Ada dua pola pendanaan atau pembiayaan daerah
perorangan, dan bisa diberikan ke mana·mana. Tetapi kalau hibah dari asing harus melalui pemerintah pusat, sama dengan pinjaman. Hibah dari luar negeri
o;::3
persetujuannya sudah sampai detail.
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga
ini bisa diterushibahkan. Tetapi dihlndari mekanisme hibah yang diteruspinjamkan. Pinjaman atau hibah
a::;.
Selain itu, yang menjadi hambatan adalah selama inl pemerintah daerah hanya mengenal transfer dari
dan melalui Anggarart. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkait dengan tugas pemerintah
dari luar negeri ini memilikl dua kluster penggunaan. Yaitu yang digunakan oleh kementerian/lembaga
¢3
kas Negara ke kas daerah. Padahal pinjaman dari luar negerl memiliki banyak mekanisme, seperti payment,
daerah. Tidak perlu memperdebatkan dari mana APBD memperoleh dana sejauh pengelolaan proyek
mengajukan dan sudah banyak pula yang disalurkan.
yang bersangkutan dan yang diteruskan. Baik diteruspinjamkan sebagai penyertaan modal ke
Cl;::t
letter of credit (LC), reimburse, dan sebagainya. Di
Upaya ini dllandasl atas keinginan j angan sampai niat baik untuk mempercepat pembangunan atau
melalui mekanisme APBD. Apakah itu bersumber dari pemerintah pusat, plnjaman, hibah, atau
Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik
~
slst em pengelolaan daerah, ini yang sama sekali baru bagi pemda dan harus disosialisasikan agar dalam penagihannya tidak susah dan tidak menemui
dari pendapatan asli daerah. Dengan mekanisme pendanaan APBD ini, fungsi kementerian keuangan
hambatan. Butuh energi yan besar agar aparat daerah bisa mengimplement asikan dengan baik.
hanya sebagai 'kasir;
Dari banyak mekanisme pembiayaan, semuanya
Terka it dengan pinjaman asing ke daerah, harapannya
tergantng pada perencanaan yang baik dan benar. Persetujuan harus jelas sejak awal mengenai siapa
prosesnya tidak terlalu lama dan implementasinya tidak mengalami hambatan. Selain itu, pinjaman
yang berbuat apa dan seberapa besar tanggung jawabnya.
antar pemerintah daerah pun dimungkinkan untuk dilakukan. Hal ini karena sesunguhnya daerah
Proses ini yang perlu diperbaiki ke depannya. Tidak
bukannya tidak punya uang. Menurut catatan Bank Indonesia, uang pemerintah daerah yang 'idle' lebih
saja dalam proyek USDRP. tetapi juga pada program
dari Rp I 00 triliun. Yang terjadi adalah ego daerah
yang lain. Yang mau ditekankan ke depan adalah
sehingga dana yang ada tidak termanfaatkan secara
persetujuannya
bagi
daerah
memakan
yang
waktu sangat lama. Oleh karena itu pembiayaan dimungkinkan melalui pengajuan alternatif pinjaman daerah ke Pusat lnvestasi Pemerintah (PIP). PIP berusaha
memotong
prosedur
pinjaman
luar
negeri yang memakan waktu sangat lama tersebut. PIP sudah berjalan. Sudah banya k daerah yang
perekonomian daerah terhambat oleh prosedur yang panjang. Di mana efektivitas sampai closing
Negara, ataupun diterushibahkan ke pemda atau BUMN/BUMD.
c:;:;:::::t
c:::,
dare pinjaman luar negeri juga menjadi pert anyaan.
~
Bag ian Anggaran (BA) APBN
N
I-,
BA - BUN
.......... TrMlf..rDNf.t. : • D.INPfto~ • OtSVl & ~
.......
~
bahwa hubungan keuangan harus berdiri di atas hubungan fungsi dan hubungan pelayanan antar·
BtlMod.tl
optimal. Contohnya saja, kenapa pemerintah daerah harus membeli air. Memang ada daerah yang mengalami kekurangan air, tetapi ada juga yang airnya berlimpah. Alangkah baiknya dibentuk suatu
lnstitusi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pun BUMN/BUMD. Harus jelas terlebih dahulu
·~uwn~~
agar tidak bertele·tele seperti yang selama ini
konsorsium yang terdiri dari banyak daerah yang
•Ptnyt
berlangsung.
mengelola sumber daya air dengan sistem berbagi (sharing), kemudlan bisa menyalurkannya ke daerah
Yang dlmaksud dengan hubungan fungsi atau pelayanan ini adalah peruntukan kegiatan apa pun bag I pemerintah daerah, balk yang melalui pinjaman
yang membutuhkan.
-
~lll·bah
ltf.l.tnruo~nSoslll
mengintervensi
· ~I.IW'I-1.141'1
· ~Pin~r'I&-H
8ti. Pf'g.tW-'
Ia tidak
substansi pembangunan.
Non - Kit.; • ~~&-Cdiln Utanv
·-h
Stl.l•r.ng&JI~
yang utama ke depannya, yaltu melalul Anggaran
atau hibah, tidak bisa diserahkan begitu saja ke daerah. Daerah hanya menjadi implementing agency,
Pembiayaan antardaerah adalah potensi yang dapat dilakukan. Tetapl tidak tahu siapa yang dapat melakukan.lni yang harus dipiki rkan ke depan.
ISDRP
59
Pasar Atjeh Tahap II
'' ' ' ... _....,
Belum ke Aceh, Kalau Belum ke Pasar Atjeh
Penataan kawasan perniagaan atau pasar di kompleks Kota Banda Aceh d ,\,
Batas Wilayah
Pasar Atjeh merupakan pasar yang monumental. Betapa tidak, sejarah pasar ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kota dan peristiwa tsunami besar yang melanda Banda Aceh pada tahun 2004. Sebagai kota jasa, Pasar Atjeh yang berada di jantung kota, menjadi sarana vital Kota Banda Aceh. Sehingga, belum bisa dikatakan ke Aceh ka lau belum ke Pasar Atjeh.
Pasar Atjeh memperoleh momentumnya pasca tsunami dan kebakaran. Pasar yang berada tidak
membutuhkan tidak saja dana yang besar, tetapi
jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, diapit oleh
juga upaya konsolidasi dan sosialisasi terhadap
Jalan Diponegoro dan Cik Pante Kulu, ini ingin ditata
pedagang agar konsep penataan yang diinginkan
menjad i pasar yang modern, asri, dan nyaman.
t idak
Pasar dengan tata kelola baru, yang baik dalam soal kebersihan, serta memberikan kenyamanan dan
Dari segi pendanaan, perjuangan mendapatkan
mendapat
penolakan
dari
masyarakat.
keamanan bagi penggunanya. Dengan konsep baru
pinjaman untuk pembangunan Pasar Atjeh ini cukup panjang. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan
ini, d iharapkan dapat menjadi aset daerah dalam
Belanja Oaerah (APBD) Kota Banda Aceh sulit untuk
menambah pundi-pundi kas daerah.
membiayai semua proyek pembangunan.
Tentu saja keberadaan pasar ini prioritas diperun -
Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin mengisah-
tukkan bagi para pedagang korban tsunami, yang
kan, awalnya Pemerintah Kota Banda Aceh meminta
saat itu masih banyak berdagang d i pinggir jalan.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dapat
Terdapat sekitar 1.700 pedagang yang bergantung
membantu pembangunan Pasar Atjeh. Harapan ini
pada aktivitas perdagangan di areal Pasar Atjeh dan
tidak terealisasi karen a tugas BRR bukan membangun
lokasi sekitarnya.
pasar, akan tetapi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih mendasar seperti, jalan,
Upaya menata kawasan niaga Pasar Atjeh ini
USDRP
~:~I
p Kt~:~~~~~0~1JkOt.l;Jn
jembatan, dan perumahan. Akhirnya, pendanaan awal
"'
63
Dunia. Setelah melihat kemampuan daerah dalam
Sejalan
mengembalikan pinjaman, Bank Dunia melalui
mendapatkan dukungan penataan pun dilakukan.
dengan
pendataan,
sosialisasi
untuk
program Urban Sector Development Reform Project
Alhasil, tidak ada resisten dari masyarakat terutama
(USDRP) menyetujul dana penerusan pinjaman
pedagang yang akan menempati pasar. Proses yang
pembangunan Pasar Atjeh Tahap Kedua sebesar Rp
tidak sebent ar ini dilakukan oleh sebuah lembaga
40miliar.
swadaya masyarakat bernama Kolaborasi Nurani
Proses pengajuan dana pinjaman ke Bank Dunia ini
melakukan perencanaan dan pengawasan selama
dimulai pada Maret 2009 dan mendapat persetujuan
proses berlangsung. Selain kendala pendataan dan
pada 2011. Proyek pembangunan Pasar Atjeh Tahap Kedua ini merupakan proyek terakhir yang diajukan Pemkot Banda Aceh yang masuk dalam proyek USDRP.
lain yang harus diselesaikan. Hal itu menyangkut Ia han
yang dipimpin oleh Evan Wahyu Broto. lembaga ini
sosialisasi yang memakan waktu, ada pula persoalan tempat akan berdirinya Pasar Atjeh yang dimiliki oleh
Lamanya proses persetujuan oleh Bank Dunia
masyarakat dan pemkot. Timbul pertanyaan tentang
disebabkan antara lain persyaratan yang cukup
bagaimana menyatukan Iahan tersebut.
banyak,
proses
lobi-lobi di
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah untuk meyakinkan anggota dewan
Akh irnya
bahwa
Pada akhirnya, Pasar Atjeh Tahap Kedua mendapat
dikompensasi dengan sistem kepemilikan dan sewa aset setelah pasar selesai dibangun. Proses
persetujuan pinjaman dana dari Bank Dunia. Proses
pembangunan dilakukan tanpa menggusur dan ada
pembangunan pasar sangat diperlukan.
dilakukanlah
konsolidasi
lahan
yang
tender kontraktor yang akan membangun pasar
ganti rugi terhadap aset baik yang berupa tanah
pun berjalan cukup lama, yang baru mendapat
maupun bangunan. Setidaknya terdapat tiga model
persetujuan pada Desember 2011. Sempat muncul
kepemilikan yang menjadi solusi.
~~
~foP
"·
N~.,
Pad a bangunan Pasar Atjeh Tahap Kedua yang dibiayai USDRP-Bank Dunia, diperkirakan potensi pendapatan sewa sen ilai Rp 3,5 miliar per tahun. Hal ini cukup memadai untuk mengembalikan dana pinjaman.
keluhan dari kontraktor karena adanya kenaikan harga barang bangunan dari harga semula yang
Pertama, bagi masyarakat yang memiliki tanah dan
Akan tetapi, pinjaman sebesar Rp 40 miliar ke Bank
dicantumkan dalam proposal. Namun konstruksi
bangunan di lahan pasar yang akan dibangun. ia
Dunia tersebut ditanggung secara total oleh seluruh
dapat tetap berlanjut.
akan mendapat toko atau kios sebagai hak milik
operasional bangunan yang ada di Pasar Atjeh.
sesuai dengan lahan dan bangunan yang dimilikinya
Selama tiga tahun terakhi r, pendapatan dari Pasar
Selain proses mendapatkan dana pinjaman yang
semula. Kedua, bagi masyarakat yang hanya memiliki
Atjeh yang sudah beroperasi dan yang disetorkan ke
membutuhkan perjuangan, bagian yang tak kalah
bangunan, ia akan mendapatkan toko atau kios
kas daerah selalu meningkat ·Pada tahun 2009, Pasar
bisa diperoleh dari Jepang melalui JICA dan Japan
penting dalam proses penataan kawasan perniagaan
dengan hak pakai sampai 20 tahun. Terakhir, pada
Atjeh menyetor senilai 670 juta. Pada tahun 2010
International Cooperation System (JICS). Jumlahnya
di Pasar Atjeh ini sejak awalnya adalah proses
tanah atau bangunan yang menjadi milik pemkot,
menjadi hampir Rp 800 juta, dan 2011 lalu sekitar
sekitar Rp 35 miliar.
konsolidasi lahan dan sosialisasi terhadap pedagang.
berlaku sewa bangunan.
Rp 1,25 miliar. Target tahun ini setidaknya masih bisa
· oana ini baru bisa menyelesaikan seperlima bagian
·autuh waktu 2,5 tahun untuk mempersiapkan
Realisasinya, pada bangunan Pasar Atjeh yang dibiayai
mendapat Rp 1,25 miliar;kata Evan Wahyu Broto. dari keseluruhan paket perencanaan. Diharapkan
penataan Pasar Atjeh; kata Kepala Pengelola Unit
Jepang, Pemkot Banda Aceh hanya memiliki 20 persen
Masa konstruksi Pasar Atjeh Tahap Kedua sesuai
pasar ini akan menyatu dengan mesjid raya sehingga
Pasar Atjeh Evan Wahyu Broto. Hal itu dimulai dengan
dari keseluruhan fasilitas yang tersedia. Di bangunan
dengan perjanjian dengan pihak Bank Dunia akan
ada perluasan pasar. Pasar dibangun dengan konsep
pendataan seluruh pedagang dl Pasar Atjeh setelah
yang berlantai tiga tersebut,lantai pertama dan kedua
selesai selama 14 bulan. Diharapkan pekerjaan fisik
bersih·sehat-nyaman;papar Mawardy Nurdin. Karen a
terkena musibah tsunami. Kondisi ini tidaklah mudah
diperuntukkan bagi model hak milik dan hak pakai.
bangunan selesai dalam tahun 2012 dan beroperasi pad a awal 2013. Pasar Atjeh, menurut Walikota Banda
kebutuhan dana yang besar, setiap tahun Pem kot
karena pascatsunami para pedagang terpencar-
Sementara dl lantai tiga, sebanyak so persennya
Banda Aceh berupaya mencari sumber pendanaan
pencar. Kehati·hatian dalam mendata dan men cari
adalah milik pemkot yang kemudian disewakan.
Aceh Mawardy Nurdin merupakan pusat pasardengan
lain seperti ke Kemen terian Perdagangan, ke program penguatan infrastruktur daerah, hlngga ke Bank
informasi secara berantal pun dilakukan untuk
Untuk mengantisipasi kesulitan saat pengoperasian
barang-barang kebutuhan yang serba ada. Kelebihan
mendapatkan data yang akurat.
pasar, dibuatlah peraturan walikota mengenai harga
pasar yang baru dibangun ini, selain lebih modern
sewa, biaya operasiona l. dan tata kelola.
dan bersih, struktur bangunannya tahan gempa.
USDRP
USDRP
65
USDRP. "Saya belum tahu berapa sewanya, tetapi saya ingin berjualan batik di sana. Prospeknya bag us," ujarnya. Setelah konstruksi Pasar Atjeh Tahap Kedua selesai dan beroperasi, masih ada pekerjaan rumah Pemkot Banda Aceh . Masih ada kekurangan dana untuk beberapa fasilitas pendukung pasar seperti penyediaan lift barang dan genset. Kekurangan dana untuk fasilitas-fasilitas pendukung ini, selain akan menggunakan dana APBO, juga mencari sumber pembiayaan lain seperti dari kementerian. uTerhadap pinjaman dari Bank Ounia ini, kami senang sekali bisa dibaQtu," kata Walikota Mawardy Nurdin. "Kemampuan m'embayar kami juga sudah baik, tidak ada kesu!ita n dalam pengembalian pinjaman. Apalagi ada semacam grace period dari Bank Dunia," tambahnya. Melalui program penerusan pinjaman dari Bank Dunia, Walikota Banda Aceh mengaku bisa belaj ar
banya~
hal. Bukan hanya sea l
pembangunan fisik kot a, tetapi juga mengenai tata ke!ola pemerintahan yang baik (good governance), dan pemberdayaan masyarakat pedagang.
HUSDRP dalam segi good governance sudah sangat membantu, wa1aupun sebelumnya juga sudah ada dan diterapkan di Banda Aceh," kata walikota. antusias menunggu selesainya pembangunan Pasar Hal ini menja di suatu keharusan mengingat wilayah Aceh yang rawan gempa. Evaluasi terhadap kondisi
Atjeh Tahap Kedua. uSaya mau pindah ke pasar yang
"Jika
baru, asal sewanya tidak memberat kan," kata Ani.
kedua),
ada
kelanjuran
Salah seorang pedagang yang svdah mendapat
untuk kebutuhan pembangunan selanjutnya, yaitu
kam i
berharap
prOgram
USDRP
mendapat
(tahap
kesempatan
antisipasi tsunami juga dilakukan. Terhadap kekuatan
~sistem pengelolaan Pasar Atjeh yang sudah baik
bangunan j ika terjadi gempa, kualitas konstruksi
ini, yan g juga akan diterapkan pada bangunan
tern pat di Pasar Atjeh yang sudah beroperasi, Cik Wan
penyediaan air bersih me1alui pengadaan pipa -pipa
bangunan mendapat pengawasan langsung ahli dari
tahap kedua yang dibiayai USDRP-Bank Dunia, akan
(60) menyatakan juga berminat mendapat tempat
untuk mencukupi kebutuhan di permukiman," kata
lnstitut Teknologi Bandun g, Prof.lswandi l mran.
ditularkan ke
berdagang di bangunan pasar baru yang dibiayai
Mawardy Nurdin.
pasar~pasar
lain di Banda Aceh (ada
12 pasar lainnya)," kata Evan Wahyu Broto. Hal ini Bangunan Pasar Atjeh Tahap Kedua diprioritaskan
sejalan dengan keinginan Walikota Banda Aceh untuk
untuk p edagang yang belum punya lokasi berjualan
mengelola pasar-pasar di sekeliling Pasar Atj eh agar
tetap. Akan ada kebijakan walikota agar pejabat
tidak menumpuk di pusat kota. Upaya membersihkan
daerah tidak meminta fasilitas di dalam pasar. kepentingan-kepentingan tertentu. Badan Layanan
(dan menertibkan) pedagang kaki lima (PKL) perlv dilakukan dengan memberdayakan pasar-pasar kecamatan . Pasar Atjeh Tahap Kedua seluas 6.288
Umum (BLU) yang akan menangani pasar diharapkan
meter persegi ini diharapkan dapat menampung
dapat bekerja dengan baik. BLU yang di bawah kontrol
sekitar 150 PKL yang berada di Jalan Cik Pante Kulu.
Hal ini untuk mencegah penguasaan pasar oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan bisa menjadi cikal bakal perusahaan daerah yang
Salah satv pedagang PKL, Ani (45) yang menjval
khusus mengelola pasar.
pakaian di pinggir Jalan Cik Pante Kulu men gaku
USORP
Profil Pasar Atjeh Pembiayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasititas Bangunan
Dana P1njaman Bank Dvnia , Rp. 40.504.012.115 Waskita-Bugak Brawang JV Dinas Pekerjaan Umum, Kota Banda Aceh 26 Toko Sembako. 15 Kios Buah. 68 Kios Pasar Bvah. 114 Pedagang Kelontong. 32 Pedagang Makanan. 1 Areal Game Zone, Air Bersih, jaringan Listrik, Areal Parkir pada Basement.
us.9RP 57
Sejak tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, harum aroma kopi sudah bisa dihirup, menandakan Anda akan disambut oleh ane7ca warung kopi yang mudah dijumpai di sepanjang jalan. Mulai dari yang tradisional hingga warung bergaya modern. Beda-beda gaya warung dan cafe tapi cara menyajikan kopinya tetap sama, yakni menyeduh kopi yangdisaring dengan saringan
B
lsnis kopi
setin ggi 35 meter, 7 kubah
warung memang
besar dan 7 m enara masjid.
semakin
Menu rut sejarah tertulis, masjid pertama kali dlbangun pada
menjamur di Kota Banda
tahun 1621 ketika Sultan Iskandar Mud a
Aceh seolah ingin mencitrakan
memimpin. Sejarah lisar1 bahkan menyebutkan
Aceh identic dengan kopi. Aceh adalah kopi dan kopi itu Aceh. Bak jamur di musim hujan,
masjid d ibangun lebih awal lagi, yaitu pada tahun
penyedia jasa bagi yang suka menyerupu t secangkir
1292 oleh Sultan Alaidin Mahmudsyah.
kopi ini tumbuh dan berkembang pesat.
Pada saat terjadinya Perang Aceh di tahun 1873, Konsumennya pun tak hanya kaum adam. Perem puan
Masjid Baiturrahman hancur. Kemudian pada tahun
juga kerap terlihat menikmati minuman berwarna
1879 masjid dibangun kembali oleh Mayor Jenderal
hitam pekat tersebut. Masing-masing warung kopi
Vander yang saat itu bertugas sebagai Jenderal
memiliki khas tersendiri. Mulai dari desain ruangan,
Militer mengingat nilai dan pentingnya masjid ini
meja dan kursi, hingga fasilitas tambahan yang
bagi masyarakat Aceh. Pada tahun 1936, Belanda
Fasilitas
menambahkan dua kubah lagi dan dua kubah lainnya
tambahan tersebut bisa berupa TV layar datar,
ditambahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun
hingga layar Iebar {biasa d igunakan untuk men onton
1957.
disediakan
untuk
menarik
konsumen.
pertandingan sepak bola) dan yang paling utama
WA~M"~ Kopi "'""' KQ;M~AAAA ~sdiJ. A~M"~ ~~~~AAMAA
USDRP
adalah fasilitas internet nirkabel. Kopi dan warung
Ketika terjadi bencana tsunami pada akhir tahun
kopi menjadi salah satu andalan pariwisata Kota
2004, Masjid Baiturrahman menjadi saksi dan tempat
Banda Aceh. USDRP membantu Pemko Banda Aceh
berlindung bagi para korban dan pengungsi. Masjid
untuk menjadikan kluster pariwisata sebagai salah
ini dengan kuasa-Nya tetap kokoh berdiri tatkala
satu kluster pengembangan ekonomi lokal
bencana terjadi. Tak lengkap rasanya bila berkunjung
{PEL)
yang dimasukkan dalam rencana strategis PEL kota
ke Banda Aceh tanpa singgah dan beribadah d i
Banda Ace h.
masjid yang memiliki sejarah panjang ini. Tidak jauh dari lokasi masjid agung ini, berdiri Pasar Atjeh yang
KuasaNYA Melindungi
pembangunan tahap keduanya dibiayai o leh Bank
Masjid Agung Baiturrahman berlokasi di jantung
Dunia melalui prog ram USDRP.
Kota Banda Aceh yang dicirikan dengan menara
(Darib~rbagaisumMr)
U~ORP
69
Pasar Atas Baru Cimahi
''
.. _...
'.
Bangunan Selesai, T1nggal Meramaikan
.'
•
KotaCimahi
Batds Wilay.lt'
Pada tahun 2005, Pemerintah Kota Cima hi melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) memetakan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Kebutu han tersebut meliputi pembangunan jalan layang, jalan akses dan perlintasan bagian utara, serta pasar. Ketika sumber pembiayaa n bisa diperoleh dari Bank Dunia, Pemerintah Kota Cimahi lalu memutuskan mengajukan proposal pembangun an Pasar Atas Baru.
Dip!lihnya pembangunan pasar, karena Bank Dunia
program
yang akan mengucurkan dana p injaman mensya·
perekonom ian daerah . "lni program pertama kami
ratkan pembangunan yang bersifat cost recovery (pengembahan utuh) dan d apat menjadi sumber pen-
d alam menerima pinjaman da ri Bank Dunia, sehi ngga ba nyak pengalaman da n hal baru yang kami
dapatan bagi daerah.
dapatkan," kata Itoe Tochija.
Sete lah p roposal pembangunan Pasar Atas Baru
Selama program ini berjalan, banyak peru baha n peratu ran ya ng harus diikuti. Ada pula perbedaan ko ndisi dari saat proposal feasibilitystudy(FS) diajukan
(imahi mend apat persetujuan ikut dalam program Urban Sector Development Reform Project (USDRP),
bagus
un tuk
menin gkatkan
pinjaman
pertama kali d engan realitas saat pemba nguna n
sebesar Rp 12.9 miliar pada 25 Oktober 2005, proses
konst ruksi berjalan akibat proses lelang yang terealisasi cukup lama se jak saat penanda tangana n
dengan
penandatanganan
perjanj ian
lelang untuk me ndapatkan pelaksa na pembangunan pu n dilakukan. Pih ak Bank Dunia ikut memberi arahan dan mengawasi p roses lelang tersebut. Pada 1 Februari 2007 akhirnya d idapat pemenang lelang. Setelah menandatan gi kontrak kerja pembangunan Pasar Atas Baru pada 2 November 2007, konstruksi bangunan pasar p un mulai dilakukan. Pembangunan memakan waktu sekitar 13 bulan d an selesai pad a 20 Desember 2008.
USORP
yang
kontrak p injaman. Setelah bang unan selesai pun, pengoperasiannya menghadapi kendala yaitu penghitungan keekonomisannya yang di nilai masih lemah. Pemerintah Kota Cimahi takut merugi karena kewajiban cost recovery. Ke pa!a Project Implementing Unit (PIU) Pasar Ata s Baru Kot a Cimahi Meity Mustika mengatakan program pembangunan Pasar Atas Baru dengan dana da ri
Wa likota Cimahi, ltoc Toch ija, menilai pembangunan
USORP-Bank Dunia merupakan program pertama
pasar yang masuk dalam progra m USDRP merupakan
yang dia kuinya memili ki beberapa ke kuran gan."Kami
USORP
71
~ Para PKL itu dipindahkan sejak tahun 2005 dari Jalan Gandawijaya, pada saat proses awal pengajuan p roposal ke Bank Dunla. Mereka kemudian berdagang d i sepanjangjalan di alun-alun Kota Cimah i. Beberapa PKL yang tidak kebagian tern pat kemudian me nyebar di beberapa titik keramaian. Koordinator PKL eks Gandawijaya, Hijrun Rencek. mengatakan bahwa pa ra pedagang sudah terlalu lama menunggu kepastian untuk berpindah ke Pasa r Atas Baru. Mereka merasa diabaikan sehingga banyak yang akhirnya berganti ~kerjaan. ·Awalnya para pedagang merespon positif adanya Pasar At as Baru. Mereka menunggu-nunggu kapan pengoperasian Pasar Atas Baru . Namun karena menunggu terlalu lama
dan pengoperasiannya
juga mengalami kendala d()lam penentuan harga sewa kios, para pedagang menjadi enggan untuk
merasa waktu antara pelaksanaan pembangunan dan proses feasibility study-nya memakan waktu lama.
Tradisional Atas lama. Konstruksl bangunannya cukup
sehingga harga dan keadaan di lapangan juga sudah
u nik karena bag ian bawah bangunan pasar ini dibuat
berubah,• ungkapnya.
bergabung;" kata Hijrun Rencek. Tarif kios dianggap
Pasar Atas Baru Cimahi terletak di samping Pasar
terla lu
mahal.
Selanjutnya,
sambil
menunggu
Setelah selesai dibangun, Pasar Atas Baru sempat
penetapan tarif yang akan d iputuskan o le h Dewan
mirip terowongan sehingga dapat dilalui banyak
beroperasi pada tahun 2010-2011. Namun tidak
Perwakilan Rakyat Daerah, pedagang dan pe mkot
kendaraan. Di samping Pasar Atas Baru yang terdiri
semua lantai dapat digunakan karena sa rana dan
sepakat dengan tarif sewa sebesar Rp 10.000 per hari.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang
dari bangunan tiga lantai inl menjadi tempat angkutan
prasarana belum mendukung sepenuhnya. Akibatnya
Ekonomi Bappeda Kota Cimahi Adet Chandra. Proses pembangunan Pasar Atas Baru mengalami sedikit
umum berhenti untuk mencari penumpang. Secara umum, aktivitas perdagangan masih belum ramai
Kondisinya pada 2012 tidak jauh berbeda. Hanya
kendala,
pedagang banyak yang pergi dan pasar menjadi sepi.
m enangani
pada pertengahan 2012 lalu. Geliat perekonomian
beberapa kios atau toko yang buka dan pengunjung
pembangunan pasar mengalami kerugian karena
sebenarnya sudah terasa karena ada dua kantor bank.
pun jarang darang.Salah seorang pemilik toke pakaian,
mundurnya waktu pembangunan. Kontraktor sempat
Bank Mandiri dan Bank Jabar Banten, beroperasi di
Adang (63 tahun), bercerita bahwa sudah satu bulan
kesulitan mendapatkan baja. Harga baja sempat
lantai satu.
ia berjualan di Pasar Atas Baru, namun belum ada
katanya.
Kontraktor
yang
melambung tinggi pada tahun 2008. Akibatnya terjadi perubahan waktu penyelesaian sebanyak dua kali.
yang membeli pakaian dari tokonya. Menurutnya, Bangunan Pasar Atas Baru terlihat masih belum
para pedagang menunggu pengoperasian Pasa r Atas
sempurna. Oi lantai satu masih ada 46 kios dari 130
Baru secara serempak aga r pengunjung dan pembeli
kios yang rencananya maslh akan d ibangun oleh
bisa datang ke pasar.
Selain menggunakan dana pinjaman dari Bank
Pemkot Cimahi. 0 1lantai dua masih banyak ruangan
Dunia, pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi juga
kosong. Tampak hanya beberapa klos saja yang ada,
Adang
dibiayai dengan dana pendamping dari Anggaran
sisanya ruangan terbuka yang dibatasi oleh garis-garis
lima (PKL) di Jalan Gandawijaya yang d iprioritaskan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi sebesar
puti h di lantai. Bangunan terlihat kuran g terawat. Di
menempati Pasa r Atas Baru. Dari sekitar 780 PKL di
Rp 913,2 ju ta. Dana tambahan tersebut diperlukan
bagian pojok gedung untuk area foodcourt terlihat
Jalan Gandawijaya yang ditertibkan, sebanyak 400
untuk pemindahan sarana pemadam kebakaran
kotor dan tidak beratap karena sudah cukup lama
PKL akan ditampung di Pasar At as Baru. Sisanya akan
dari lokasl pembangunan pasar serta pembangunan
tidak digunakan. Wastafel dan tempat cuci tangan
ditempatkan kemudian.
pagar dan sarana-prasarana pendukung lainnya.
juga t idak berfungsi.
SORP
sebelumnya
merupakan
-
pedagang kaki
uso:
73
Pengelolaan Pasar Atas Baru dilakukan oleh Per-
yang mau masuk dan membuka usah a di Pasar Atas
usahaan Umum Daerah (Perusda) Jati Mandiri. Perusda ini diberi wewenang untuk mengoptimalkan pengoperasian pasar agar bisa memperbesar
Baru. Diutarakan oleh Wiwin, terdapat beberapa pedagang yang belum memiliki modal mema dai untukbisa bergabung sesegera mungkin di Pasar Atas
pendapatan asli daerah.
Baru. Terhadap kekurangan dan permasal ahan yang
Manaj er pemasaran Pasar Atas Baru Wiwin, dari Perusda Jati Mandiri, mengatakan pihaknya akan berbuat sekrea tif mungki n agar banyak pedagang
ada aka n dicarikan jalan keluarnya agar pasar menj adi ramal dan menjadi berarti bagi perekonomian daerah. 'tn
rfr
I(
AW' B
't
rh
tempar Pameron
MU\CAA'fi P~A.f.iM AU\~M lr\AKs.Wi~
W
ya ng digagas
sehingga kemudahan operasionalnya mendekati
Pememerintah Kota Cimahi mendapat
acana lndustri kreatif
sistem operasi ya ng sudah populer lebih dulu. Selain
res pons positif dari negara Timur Tengah
tim IT, telah dibentuk juga tim migrasi open source dengan tugas memberikan pendampingan dan instalasi perangkat lunak legal pada semua komputer
dan Afrika. Hal itu terlihatdengankunjungan lang sung
yang dilakukan oleh em pat perwakilan negara Timur Tengah, yaitu Somalia, Afghanistan, lrak, dan
di lingkungan Pemerintahan Kota Gmahi, melalui
Mozambik ke Pemkot Cimahi. Kunjungan tersebut untuk mengenal dan mendalami keberadaan industri kreatif di Cimahi sebagai kota yang dapat perhatian
program Cimahi Goes to L'egaf Software. Cimahi juga mencermati perkembangan TIK secara
khusus dari Pemerintah Rl dalam pengembangan
global, khususnya tren mobile application dengan
industri kreatifnya. daerah
munculnya fenomena platform Android yang berbasis open source software. Karena itu, di Gmahi telah terbentuk CCA (Omaffi Creative Association)
untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang
yang merupakan wada h anak-anak muda kreatif.
mengandalkan industri kreatif bisa meningkatkan nilai ekonoflli bagi masyarakat dan pemerintah. Walaupun hal ini bukanlah hal yang mudah, butuh
Komunitas ini diwadahi dan diberi ruang untuk melakukan aktivitasnya di Gedung BITC (Baros IT Creative). Mereka bersaing dalam pengembangan
proses yang tidak sing kat utuk dapat menikmati hasil
plat form sistem operasi untuk mobile application.
dari kemajuan Cimahi.
(Dari berbagai sumber)
Dukungan
dan
komitmen
pemerintah
Minimnya sumber daya alam (SDA) dan terbatasnya
Profil Pasar Atas Baru Cimahi Pembiayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasilitas Bangunan
• Dana Pinjaman Bank Dunia Rp 12.922.556.000. • OanaAPBD Rp 913.244.200. PT. Gunakarya Nusant ara Dinas Pekerjaan Umum. Kot a Cimaht 604 Kios!Toko, 4 Kantrn. Ruang Orstnbusr/Gudang. 2 Ruang Kantor, Lorang, Toilet. Septrk Tank. Tempat Penampungan Sampah Sementara. IPAL. Tanki Asr, 4 Pompa, Ruang Pompa
lahan yang dimiliki Cimahi, membuat Kota Cimahi ( ( harus mengembangkan sumber daya lain yang dimiliki sebagai tulang punggung dan soko guru pembangunan Kota Cimahi ke depan. Dengan komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif, pembangunan berbasis sumber daya manusia (SDM) untuk mewuj udkan Cimahi sebagai
J) ~ '-
kota industri kreatif sangat mungkin dilakukan dan itu bukan sebuah mimpi. Pada 2010, tim lnformasi Teknologi (IT) Pemerintah
Kota Cimahi berhasil membuat sistem open source yang disebut CHIOS (Cimahi Open Source), yan g
merupakan turunan dari sistem operasi linux-Ubuntu. Sistem operasi ini terus dikembangkan oleh tim IT
~SORP
USORP
75
Pasar Semi Moderen Kabupaten Barru
Tiga Pasar Menguak Takdir . .
' '
''
•
Kabupaten Bar
BatasWilay
USORP
Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (Januari 2010 - Mei 2011), Kabupaten Barru menyelesaikan tiga proyek pembangunan pasar semi modern yang dibiayai melalui dana penerusan pinjaman dari Bank Dunia. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Semi Modern Mangkoso, Palanro, dan Pekkae.
Total pinjaman untuk ketiga pasar sebesar Rp 42.5 millar. Pasar Semi Modern Mangkoso mendapat dana
satu dan berada di pojok bagian belakang. Lantai dua dipusatkan untuk berdagang pakaian dan
pinjaman Rp 8,5 miliar, Pasar Semi Modern Palanro Rp
produk-produk aksesori serta makanan ringan. Di
11,7 miliar, dan Pasar Semi Modern Pekkae Rp 22,3 miliar. Setelah beroperasi, Pasar Semi Modern Pekkae
lantai tiga yang lebih sempit dari lant ai dua ini juga banyak pedagang berjualan aksesori dan makanan
adalah pasar yang lebih beruntung dibandingkan
serta minuman. Pasar ini memiliki lahan parkir yang luas. Akses jalan menuju pasar ini pun cukup bagus
dua pasar lainnya. Terletak di Kelurahan Pekkae, Kecamatan Taneterilau, di lokasi yang strategis dekat dari jalan Trans Sulawesi dan tidak jauh dari Kota Makassar dan Pare· pare, pasar ini lebih ramai. Pada hari pasar yang jatuh setiap Selasa. Kamis, dan Sabtu, aktivitas dl pasar ini bisa ramai hingga sore hari, pukul 15.00 Wita. Pada hari lainnya, meski tidak seramai hari pasar, masih banyak pedagang yang berjua lan dan
dengan jalan yang sudah diaspal rata.
Pada awalnya, kondisi pasar setelah selesai dibangun masih sepi. Namun, berangsur ramai. Salah seorang pedagang. Andi (32), yang berdagang t elepon seluler
dan aksesorinya mengatakan pasar ini berangsur
dikunjungi pembeli.
ramai setelah pedagang di bag ian bawah {lantai satu), yang menjual barang kebutuhan sehari·hari, mulai
Secara fisik bangunan, kondisi bangunan Pasar Semi
beroperasi. Diungkapkan oleh Andi, kondisi hak pakai kios atau los yang berstatus sewa, bukan hak milik,
Modern Pekkae cukup terawat. Pada pertengahan
turut membuat para pedagang pad a awalnya enggan
2012 lalu, bangunan pasar berlantai tiga ini terlihat hampir terisi seluruhnya oleh pedagang. Penataan at au zonasi barang-barang yang dijual di pasar ini
membuka usaha. "Kebanyakan dari kami (pedagang) menginginkan kl os atau los yang digunakan ini nantinya menjadl milik kami. Namun ternyata,
sudah dilaksanakan berdasarkan jenis dagangan.
selamanya kaml hanya menyewa. Sehingga kami
Dagangan bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sayuran dan sebagainya berada di lantai
tidak memiliki aset apa-apa," demikian penuturan Andi. Akan tetapl, pad a akhirnya pedagang menerima
~so
77
kondisi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Hal lain yang membuat Pasar Semi Modern Pekkae kian ramai adalah letak pasar yang bersebelahan dengan terminal angkutan umum, yang memudahkan akses bagi masyarakat untuk berbelanja ke pasar. Selain itu,di sepanjang akses jalan menuj u pasar ini pun su dah ramai dengan bangunan-bangunan ruko yang menjadi alternatif lain unt uk berbelanja. Kond isi Pasar Semi Modern Mangkoso dan Palanro agak b erbeda dari Pasar Semi Modern Pekkae. Pasar Semi Modern Mangkoso t erletak di Kelurahan Mangkoso, Kecama tan Soppeng. Bangunan pasar ini seja k selesai dibangun pertengahan 201 1 hingga pertengahan 2012 belum beroperasi. Bangunannya •tiBr
sebenarnya tampak megah dengan ruko di bagian
lJ.A'
1rl
depan yang berlantai dua. Akan tetapi, sekitar
baik di ruko yang di bagian dalam maupun di bagian
setahu n lebih bangunan ini dibiarka n sehingga ada
luar. Jika pasar ini ingin dioperasikan, dibutuhka n
beberapa bag ian gedung yang mulai rusak. Di bagian
biaya t ambah an untuk merenovasi bagian bangunan
pojok ruko sudah ada cat tembok yang terkelupas,
yang ru sak, kotor, dan hilang.
j uga atap bag ian atas yang mulai hi lang diterbangkan
Oiakui oleh Kepala Pasar Palanro Andi lrianto,
angin.
bangunan Pasar Semi Modern Palanro memang ma sih belum sempurna. Banyak kekurangan di sana-sini
Setali tiga uang dengan Pasar Semi Modern Palanro yang terletak d• Kelurahan Palanro, Kecamatan
sehingga jika mau dioperasikan diperlukan perbaikan agar dapat digunakan dengan nyaman dan op timal.
Ma!lusetasi. Pasar yang sele sa1 dibangun pertengahan
2011 •ni pun setahun lebih belum bisa beroperasi. Akibat nya, bangunannya pun mulai rusak karena
kurang strategis. Ia berada di pinggira n ke lura han, cukup jauh dari jalan utama akses Trans Sulawesi.
pekerja
bangunan,
Dari Jalan Trans Sulawesi masih ma suk sekitar em pat
listrik, dan
kilometer. Kondisi j alan menuju Pasar Semi Modern
memperbaik1
memasang
kabel -kabel
memasang
pint u
kond isi
sambungan
pengamanan
seperti
te ralis.
Peristiwa pencurian beberapa kali terjad i di pasar ini.
Pallanro cukup buruk. Tampak lubang -luban g di sepanjang jalan menuju pasar dan kondisi aspal yang sudah tidak rata. Jalan masuk ini direncanakan
"Coba saja diperhatikan di bagian kios yang di dalam (t engah). Rencananya untuk baran g dagangan ikan, daging, dan ayam. Akan tetapi semua rolling doornya hilang
dicuri,~
kata pedagan g bernama Rahmawati.
Selain itu, lantai pasar juga terlihat kotor penuh dengan kot oran hewan. Kondisi tembok sudah terlihat kusam,
~SORP
pedagang. Pedagang bernama Hj. Najma (50) yang berdagang periuk dan alat-alat rumah t an gga di pasar
Mangkoso. "Saya khawat ir tidak kebagian kios di Pasar
tradisional Palanro mengatakan enggan pindah ke
Semi Modern Mangkoso karena banyaknya peminat.
Pasar Semi Modern Palanro karena selain tempatnya
Selain itu, banyak juga yang ingin tahu harga sewa
kurang strategis juga karen a yang dipindahkan tidak
per kiosnya sehingga sesama pedagang sudah sa lin g
semua pedagang di pasar tradisionallama. "Jadi buat
bersaing untuk mendapatkan informasi dari Pemda
apa kami susah-susah pindah jauh di ujung sana,
Kabupaten Barru" ungkap Anas.
tetapi di sini masih ada yang berjualan, toh pembeli Lokasi Pasar Semi Modern Palanro boleh dikat akan
kurang pemeliharaan. Oi beberapa tempat, terlihat yang
Lokasi yang kurang strategis ini dikeluhkan oleh calon
akan dil alui angkutan umum seh ingga n antinya akan memudahkan masyara kat atau caJon pembeli untuk berbelanja ke sana. Karena kondisi yang jauh dari keramaian dan j alur utama, pasar ini pun jadi rawan kejahat an.
juga nantinya akan tetap lebih memilih datang ke sini
Menanggapi hal ini, kepala pasartradisional Mangkoso,
{pasar tradisional); ujarnya berapi-api. Keterlamba tan
Usman Gassing meminta calon pedagang bersabar
Pasar Semi Modern Mangkoso dan Palanro beroperasi
dan tidak terpengaruh oleh informasi~informasi yang
juga disebabkan ketidakjelasan sewa bangunan
menyesatkan mengenai harga sewa. "Kami selaku
bagi caJon pedagang. Banyak calon pedagang yang
wakil dari pemda berupaya untuk memberikan
khawatir tidak kebagian tempat berdagang di pasar
informasi jika sudah waktunya pasar ini digunakan.
yang b aru.
Sekarang pihak pemda sedang berdiskusi mengenai perat ura n harga sewa kios dengan anggota DPRD
Salah sa tu pedagang yang berniat bergabung di Pasar
Kabupaten Barru; kata Usman Gassing. Demikian
Semi Modern Mangkoso adalah An as (33 tahun) yang
pula halnya yang terjadi dengan calon pedagang di
setiap hari berjualan perabotan rumah tangga di
Pasar Semi Modern Palanro. Selain kondisi bangunan
pasar trad isional Mangkoso. An as sering menanyakan
pasar yang mengkhawatirkan, calon pedagang pun
kepada pengelola pasar kapan ia dan calon pedagang
dihadapkan pada kesimpangsiuran informasi harga
lain aka n dipindahkan ke Pasar Semi Modern
sewa kios.
uSD
79
Menurut Kepala Projt!Cl Implementing Unit (PJU)
mewujudkan
Kabupaten Barru lndra Jaya, pembangunan tiga pasar semi modern ini cukup lancar. Proses pembangunan
Barru yang lebih maju dan sejahtera dengan meningkatkan kegiatan perekonomian lokalnya.
yang dilakukan oleh kontraktor berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hanya sayangnya,
"Kami selaku pemerintah daerah mendukung percepatan ekonomi lokal masyarakat Barru. Oengan adanya pasar semi modern di Kabupaten Barru,
pengoperasian pasar membutuhkan wakw yang cukup lama, sehingga pasar menjadi rusak dan banyak sarana yang hilang. Bupati Barru Andi ldris Syukur menjelaskan, walaupun tiga pasar semi modern ini belum be10perasi seluruhnya, namun secara signilikan diyakini dapat memberi dampak positif bagi perekonomian lokal maupun daerahdaerah di seki tarnya.
kehldupan masyarakat Kabupaten
pemda akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pengoperasian Pasar Semi Modern ini,· papar Abu stan.
.
...
pasar semi modern, Kabupaten Barru akan menjadi pusat kegiatan perekonomian yang penting di Sulawesi Selatan. USORP·Bank Dunia telah sangat membantu program pembangunan di daerah yang
menambahkan bahwa pembangunan sarana dan infrastruktur di Kabupaten Barru dilakukan untuk
masih sangat membutuhkan bangunan vital untuk menunjang perekonoml an masyarakat.
Y<
' Dana Pmjaman Bank Dunia Rp 8.530.498.936 Pembiayaan PT. Multi Engka Utama Kontraktor Pelaksana Project Implementation Unit Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Barru Fasilitas Bangunan 50 Ruko. Listrik, A1r Bersih, Telepon. Tangki Sepllk. Jalan Antar Bangunan, Tempat Parkir, Tempat Pembuangan Sampah. Saluran Drainase.
Kepala Bappeda ini pun optimistis dengan adanya
Kepala Bappeda Kabupaten Barru, Abustan A.B.
'·'
Profil Pasar Semi Modern Mangkosso
Profil Pasar Semi Modern Palanro Pemb1ayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementation Umt Fasititas Bangunan
Dana Pinjaman Bank Dunia : Rp 11.723.024.000 PT. Gaya Bakti Jaya Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Barru 56 Ruko. Llstrik. Air Bersih. Telepon. Tangk1Sept1k, Jalan Antar Bangunan, Tempat Park1r, Tempat Pembuangan Sampah. Saluran Orainase
Profil Pasar Semi Modern Pekkae Pembiayaan Kontraktor Pel aksana Project ImplementatiOn Unit Fasilitas Bangunan
USDRP
Dana Pinjaman Bank Dunia : Rp 22.336.841 .395 PT. Cipta Sara Bata Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Barru 163 Unit. Listrik, Air Bersih, Telepon, Tangki Septik, Jalan Antar Bangunan, Tempat Parkir. Tempat Pembuangan Sampah. Saluran Drainase.
usc
81
Skowr-ooM S~i PKs.A-1- Tr-Ms.~JtJ:.s.i S"fi ~Ali Sukses mengembangan ternak dengan pendekatan
langsung ke masyarakat, ujarnya, sa at ini Barru sudah banyak dilirik daerah lain. Sudah beberapa daerah
yang datang ke Barru untuk tukar pendapat terkait pengembangan sa pi baiL Lntensiftkasi dan pemberdayaan peternakan sapi bali su dah mulai dirasakan manfaatnya o teh m asyarakat. Jlka selama ini warga yang memelihara sapi hanya melihat sebagai pekerjaan sambilan, kini mulai serius menangani ternak sapinya.
P
engembangan sa pi bali di Kabupaten Barru
terus dlpacu. Populasi sapl bali di daerah ini mencapai 54 ribu ekor dan ditargetkan pada 2015 mencapai 57 ribu ekor.
Selama
ini masyarakat menganut sistem lepas
ternak, sekarang sudah mulai bergeser dengan sistem kandang. Pengandangan sa pi jauh lebih baik karena mudah dllakukan pemantauan dan informasi mengenai kondisi sapi lebih akurat. Bahkan dengan
sentra
show room sapi nantinya, seluruh data t ernak sapi
pengwilayahan sapi ball di Sulsel. Dalam mendorong
dl Barru mu dah diakses. Dengan demiklan, makin
Kabupaten
Barru
saat
ini
menjadi
percepatan pengembangan peternakan sapi di Barru,
terbuka peluang untuk membangun pengembangan
dlbangun show room sapi Show room sapi ini tidak transaksi pemasaran sapi. lebih menyeluruh hingga
ternak lebih besa( lagi. Pengusaha yang butuh sapi
di sejumlah kecamatan. sekadar menjadl pusat Namun fungsinya akan ke masalah kesehatan
sudah makin mudah memperoleh lnformasi dan data men genal populasi sap! di Barru.
h ewan.
Dengan int ensifikasi ternak sapi di Barru makin
Keberadaan show room sa pi, katanya, mulai membuka
dukungan kesehatan sapi lebih terarah. Bahkan saat
mempercepat peningkatan populasi dan membeti mata masyarakat yang selama ini hanya memelihara
ini sudah ada yang namanya inseminasi buatan.
sapi seadanya. Keberadaan show room sapl ini
(Sumber: htrp://www.fojor.co.ldl)
memberi informasi lebih cepat kepada masyarakat terkait pola·pola pengembangan sa pi yang lebih balk. Saat in! jumlah ketompok pet ernak sapi terus berkembang, bahkan sudah mencapai 36 ketompok, itu belum termasuk kelompok yang didanai APBN. Banyak program yang dilakukan selama ini untuk mendukung pengembangan peternakan sapl, antara lain bagaimana menyelamatkan betina produktif.
USDRP
~;tT~d '~~~ Kc~~~·~~D~1Jko'• 01 n
Tempat Pelelangan lkan
Geliat Baru Kota Pantai Morowa'li ''
'
'' '
•
Kabupaten Morowali
Batas Wilayah
Berbatasan dengan Teluk Tolo di bagian timur dengan luas perairan 29.962,88 kilometer persegi, perekonomian Kabupaten Morowali sangat bergantung pada laut. Sebagian besar wilayah permukiman penduduk, baik kota maupun desa, terletak di tepi laut dan berkembang dengan ciri khas sebagai kota pantai. Dari jumlah desa sebanyak 240 desa, 132 di antaranya (55%) berbatasan langsung dengan pantai.
e::::D
bandeng, ikan mas, nila, dan udang gajah juga ban yak
(55 persen) berbatasan langsung dengan pantai.
dijumpai. ltu sebabnya, tempat pelelangan ikan (TPI)
Oleh karena itu, transportasi laut merupakan moda angkutan yang sangat penting di kabupaten ini. Prasarana perhubungan laut utama yang ada di
menj adi sarana yang sangat ditunggu-tunggu untuk
Morowali adalah dermaga, baik dermaga permanen
Menurut salah seorang nelayan, AR K Oj anas {68)
maupun darurat (biasa disebut jetty}. Tiga dermaga
selama ini hasil tangkapan ikan dari rekan -rekannya
menunjang aktivitas masyarakat.
permanen terdapat di Koloneda le, Bungku, dan Bumi
sesama nelayan banyak yang dijual ke Kendari dan
Raya. Sedangkan jetty terdapat di Kaleroang, Bungku
Gorontalo. Hal itu dikarenakan di Morowali belum
Selatan, Bahodopi, Sambalangi, Wosu, Tambayoli,
ada tempat pelelangan ikan sehingga mereka lebih
Baturube, Ulunambo, dan Kolo Bawah.
memilih menjual langsung ke daerah tersebut. Keterbatasan sarana juga membuat nelayan nekad
~
Selaln transportasi laut, kehidupan masyarakat se-
menjual hasil tangkapannya kepada pedagang keti ka
tempat juga bergantung pada laut sebagai mata
masih berada di !aut, seperti yang diceritakan Tauhid
~
pencaharian dengan menjadi nelayan. Perikanan
Abdul Kad ir (43), Kepala Desa Puung Koilu yang juga
di Teluk Tolo yang berdekatan dengan Kabupaten
berprofesi sebagai nelayan. Risikonya, nelayan t idak
Morowali memiliki potensi biotik yang beragam
memiliki daya tawar yang tinggi dan harga yang
~
~ ~ ~ USORP
Dari jumlah desa sebanyak 240 de sa, 132 d i antaranya
jenis dan jumlahnya, meliputi ikan, udang, kepiting
diterima cenderung murah. "Selama ini kami menjual
bakau, cumi-cumi, guri ta, rumput !aut, dan kerang
hasil tangkapan ke pedagang dari Kendari yang
mutiara. Selain menj adi nelayan tangkap, nelayan
kadang-kadang menj emput kami di tengah !aut.
dengan perikanan budi daya antara lain tambak
Hal ini memudahkan kam L Namun, terkadang harga
dan kolam dengan jenis potensi udang windu,
yang disepakati terlalu rendah. Selain itu kami j uga
c::::::t ~
.:::2
USORI
85
belum memiliki es yang membuat ikan tetap segar ketika tiba di darat an. Jadi tidak ada pilihan lain selain lang sung menjual," papar Abdul Kadir. Tuntutan kebutuhan rong
para
nelayan ini mendo-
Pemerintah Kabupat en Morowali
mencari
pendanaan untuk membangun sarana TPI modern. Semula, proposal pinjaman untuk pembangunan TPI modern diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun kemudian dialihkan ke program Urban Sector Development Reform Project (USDRP)
melalui dana penerusan pinjaman dari Bank Dunia. Gayung bersambut, proposal disetujui dan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan TPI modern dl Kabupat en Morowali dimulai pada awal November 201 1 dengan dana sebesa r Rp 19,1 miliar. Kepala Bappeda Morowali, Harris Nunu mengatakan bahwa pembangunan TPI modern ini menjadi TPI pertama di Morowali, sekaligus di Sulawesi Tengah, yang dilengkapi dengan sarana pabrik es, tempat penjualan hasH taut, dan tempat penjualan alat-alat nelayan. Selain itu, nantinya juga akan dibangun tempat penginapan bagi para nelayan. Harris Sunu yang juga menjabat sebagai kepala PMU (Project Management Unit} proyek ini optimistis dengan
keberadaan TPI modern, Morowali akan menjadi pusat produksi hasil taut yang melimpah, selain Kendari dan Makassar. nelayan untuk mengawetkan ikan lebih lama. Selama
· selama ini kami membeli secara berkelompok ke
"USDRP-Bank Ounia sangat membantu program
ini, pabrik es yang ada dikelola oleh pihak swast a
Makassar, dan itu sangat jauh, juga membutuhkan
tingkat
pembangunan di daerah karena daerah kabupaten
dengan praktik monopoli sehingga nelayan kesulitan
biaya yang sangat mahal. Sebelumnya kalau kami
kelautan di Morowall belum optimal, karena alat
baru seperti Morowali masih sangat membutuhkan
mendapatkan es batu.
sarana
vital
untuk
menunjang
perekonomian
masyarakat; kata Harris Sunu.
Hal senada ju ga dlungkapkan oleh Januariyah,
Morowali H Syahrir Ishak mengatakan, •Saat ini pemanfaatan
potensi
perikanan
dan
ingin membeli pukat harimau yang baru, kami harus
tangkap masyarakat dan nelayan sebagian besar
menunggu ada beberapa ternan sesama nelayan
masih
yang juga membutuhkan, agar kami bisa sekalian beli
yang digunakan masih terbatas pada perahu yang
tradisional.
Sedangkan
alat
transportasi
Kepala Desa Bahonto Bungku, Kecamatan Bungku
sehingga dapat mengurangi biaya transportasi ke
menggunakan mesin katinting 5,5 PK. Oleh karena
Kehadiran TPI modern yang berlokasi di Kecamatan
Tengah. Masyarakatnya yang mayoritas nelayan,
Makassar,"jelas Januariyah.
itu dengan adanya pembangunan TPI modern ini,
Bungku Tengah ini pun disambut sukacita para
mengharapkan TPI modern lni segera beroperasi
nelayan. Ne!ayan seperti AR K Djanas berharap
karena akan mempermudah mereka membeli alat-
"Selain itu kami juga bisa menjual hasil tangkapan
nelayan, akan membantu mereka meningkatkan produktivitas hasH kelautan."
yang juga dilengkapl t oko alat penangkap ikan bagi
pembangunan TPI dapat selesai tepat waktu agar para
alat menangkap ikan. Nelayan di Bungku Tengah
kami di daerah kami sendiri, yaitu di TPI modern
nelayan bisa segera menjual ikan hasil tangkapannya
dalam menangkap ikan masih menggunakan sistem
Bungku. Ya setidaknya kami juga dapat menikmati
di TPI inl. Tldak perlu jauh·jauh ke Kendari. Selain
semi
itu, adanya pabrik es batu sangat membantu para
harimau dan alat sepertl tombak yang manual.
tradisional
dengan
menggunakan
pukat
berkualit as bagus;"'
Meski proyek Pembangunan TPI modern Bungku
tambahnya optimis. Sekretaris Daerah Kabupaten
hasil tangkapan kami yang
sampai pertengahan 2012 masih dalam proses
f.!tmNntJUn Kt~Nnc!lri.an P.~~RP R.;:ILtk" PeUlowr.un U$1
r 87
T M\AA ~.f.. T Q,(Mk ToMot'i NAA ekso+is Pembongunon TPI Bunglr:u d1horoplr:on mendorong lr:tgioton ptnkonan di Kabuportn Morowal
pembangunan, namun kehadirannya secara signifikan telah memberi dampak positi f bagi perekonomian lokal Morowali maupun daerah-daerah interkoneksi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Morowali.
di sekitarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bupati
Diharapkan TPJ Modern dapat menunjukkan kinerja
Morowali H. Anwar Hafidz, hal itu disebabkan oleh
yang baik sehlngga mampu menambah pendapatan
riak·riak positif yang menyambut baik dibangunnya
asli daerah (PAD) Pemkab Morowali. Sekarang ini
TPI
dilengkapi berbagai fasilitas
pabrik es sudah beroperasl dan sudah dirasakan
menunjang seluru h kegiatan perikanan dan kelautan.
manfaatnya oleh masyarakat dalam mengawetkan
Ditandal pula dengan meningkatnya pendapatan
hasil tangkapan mereka agar tetap segar ketika
dan arus transportasi barang dan jasa nelayan dan
sampai di daratan.
Bungku
yang
K:
lonedale sebuah Kota kecil di Kabupaten
Morowali proplnsl Sulawesi Tengah, memillki ebuah tempat yang menawarkan panorama
alam dan dunla bawah laut yang eksotis yang
bernama Taman Laut Teluk Tomorl. Berada persls dl depan kota Kolonedale yang menjadi
Dl teluk lni pula terdapat Pulau Tomori yang sangat
perikanan dan kelautan, baik itu perikanan tangkap
Bupati Morowali Anwar Hafidz menambahkan bahwa
plntu gerbang menuju ke Taman !aut Tomorl atau ke
indah dan kerap dlkunjungl wlsatawan, sebuah pulau
maupun budi daya perikanan.
setelah proyek pembangunan TPI modern Bungku
kawasan eagar alam morowali, taman /aut yang indah
kecil yang berbentuk ova/yang memanjang dari utara
ini selesai, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat
lnl merupakan urutan ke·27 dunia. Di Kolonedale
ke selatan dengan pantal dl baglan timur dan barat
pedagang pengumpul yang berkecimpung di sektor
Dijelaskan
oleh
sekret aris
Husein,
agar sesegera mungkin dapat beroperasi dengan baik
terdapat pelabuhan utama yang menghubungkan
yang berpasir putih tetapl pantal dl bagian utara
pembangunan TPI modern yang didanai oleh Bank
dan seluruh fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan
jalur transportasi laut Kabupaten Morowali dengan
dan ke selatan merupakan bebukitan yang tingginya
Dunla inl merupakan proyek yang melibatkan banyak
masyaraka~
daerah
hingga 300 meter.
sektor, di mana operasionalnya nanti akan melibatkan
wujud komitmen pemerintah kabupaten dalam
pertokoan, terminal dan pasar berada di kawasan
PLN untuk penerangan, air dari pihak PDAM serta
melayani kebutuhan masyarakat. Jika TPI modern
yang terletak tidak jauh dari dermaga ini. Teluk ini
pabrik es yang berada di sam ping lokasi TPI Modern.
sudah beroperasi maka akan meningkatkan taraf
memlliki kelndahan alam yang unik dan menarik.
menyerupai pohon beringln setinggl 25 meter dari
Pengoperasian TPI
perekonomian masyarakat Morowali.
Alrnya tenang dan
dasar laut dan dlsebut Batu Apall oleh masyarakat
PMU
Faisal
modern ini akan dilakukan
nelayan
dan
pedagang
sebagai
K~iatan
jasa
lainnya.
Sebagian
besar
penginapan,
kadang-kadang menyerupai
Di sana juga terdapat batu karang dl tengah laut yang
oleh Perusahaan Umum Daerah (Perusda) dan
penginapan dan restoran juga akan iku t terdongkrak
sebuah cermln yang memantulkan bayangan gunung
Tomorl yang tlnggal dlsekltar teluk. Ada pula warisan
pengelolaan TPI selanjutnya di bawah pengawasan
dengan adanya TPI Modern di kota Bungku.
dl sekltarnya.
kuno dl puncak batu ltu dan dlanggap keramat oleh
Profit Tempat Pelelangan lkan Bungku Pembiayaan Konlraktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasilitas Bangunan
USORP
~,~;:~:Jft.~~:~o~~nctll"
Dana Pinjaman Bank Dunia : Rp 17.304.692.416 PT. Karya Bakti Persada Nusantara Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Morowali Tempal Pelelangan lkan 2 Unit, Cold Storage, Tempat Penyimpanan lkan, Kantor. Musholla. Tempat Wudhu, WC Umum. Warung & Toko.
Panorama alam In! semakin indah dengan adanya rangkaian kepulauan yang lndah yaitu Payau Dara nama pulau yang terletak di pusat laut dan beberapa pulau kec/1 lalnnya, seperti Pulau Lampu, Pulau
masyarakat setempat, setlap perahu yang lewat di sana harus membunylkan slrene. Karena daerah In I memlllkl curah hujan yang tlnggl dan terjadl hamplr sepanjang tahun maka waktu
Tokabe, Pulau Bunda dan Pulau Tomori. Teluk ini juga
terbalk untuk mengunjungl tempat lnl adalah antara
memlllkl rlbuan spesles lkan karang yang unik dan
bulan September dan November. Kawasan lni dapat
cantik, hallnl menjadi daya tarlk bagi wisatawan untuk
dlcapal dengan transportasl darat Darl Kota Palu ke
melakukan keglatan snorkeling ataupun penyelaman
Kolonedale memakan waktu kurang leblh 24 jam.
dlslni.
(Sumber: http://Www.dorimorowoliuntukmorowall.coml}
,.._eftlba~nKttnattd•t1¥1~"~RP f 89 Relt~ke. Pl'bks.anun US
Pasar Semi Moderen Lakessi
Ikon Baru Kota Parepare ,.. ... -... ,, '
/
' PosarSem' Modern Lakeui c.mruk memenvhl
,
kebululwn malyaro.kat Kola
Part•part>
Hari itu, 17 Februari 2012, merupakan hari pertama
Kota Parepare bu Kota Parep(lrt-
ltMS •Nil ayah 99. :~: kil01 +ctl persE ~-l:
Bat as Wilayah Utara Kabupah•n Pinrang Se!atan Kabupaten Barru T1mur Kdbupaten Sidenreng Rappang
Baral
S~ldt
Malc.as:;ar
Jumlah Kecamatan 4 kecamaran urrlah Kelurahzm 22 kelurahan Jumlah Pendudvk • 118.266 j1wa (sensus 200'~) .ggulan PerdJgangan. Hmel dan Rcstoran (35,3) pers· ~n) website · www.parcparekota.qo.id
Antusiasme wa rga Kota Parepare mengamati maket gedung Pasar Semi Modern Lakessi dan melihat-lihat kondi si bagian dalam pasar masih menggebu-gebu. Padahal, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Li mpo, beserta rombongan ya ng sebelumnya meresmikan dan meninjau pasar baru tersebut sudah beranjak m eninggalkan lokasi.
Pasar Semi Moderen lakessi dibuka dan dimasuki
Pelaksana Tugas Wali Kota Parepare, Sjamsu Alam, memang mengatakan setelah Pasar lakessi selesai
masyarakat yang penasaran untuk melihat bagian
dibangun menjadi pasar semi modern, ia melihat
dalam gedung. Hari it u merupakan hari peresmian
masyarakat sangat antusias untuk cepat menempat i
Pasar Semi Modern Lakessi yang dibare ngkan dengan
gedung yang baru itu. Menurut wali kota, sejak pasar
perayaan Hari Ulang Tahun Kota Pare pare ke -52.
baru belum dibangun maupun setelah pindah ke
Masyarakat yang masih bergerombol di sekeliling
diduga karena masyarakat banyak yang malas datang
maket terlihat asyik menunjuk-nunjuk bagian gedung
ke pasar yang pen gap dan becek.
pasar darurat , omzet pedagang menurun. Hal itu
mini berukuran 2x2 meter yang memperlihatkan bagian keseluruhan pasar. Sebagian besar dari
"Oieh karena itu, saya sudah sampa ikan kepada
gerombolan itu tak lain adalah ibu-ibu pedagang
panitia supaya secepat mungkin pindah, jangan
yang mengaku memiliki hak penawara n pertama
d it unda-tunda,
menempati pasar baru karena berbekal surat resmi
perbedaan pendapat dari segi harga sewa; ujarnya.
meskipun
saat
ini
masih
ada
sebagai tanda menempati kios pasar tersebut sejak
Menurut Sjamsu Alam, semakin tertunda bangunan
sebelum direnovasi. Rupanya
itu ditempati akan menyebabkan kondisi fisiknya
mereka mencoba
mengira-ngira bagian kios mana yang akan mereka
rusak. "Bangunan itu rohnya adalah manusia. Jika
tempati nanti. Mereka tidak sabar menunggu hari
tidak cepat dihuni, nanti cepat lapuk. Apalagi
pengundian tiba dan ingin segera
menempati
kios pasar baru, meninggalkan pasar darurat yang
kebersihannya t idak terjamin. Diharapkan awal Maret sudah berfungsi," t egasnya.
sudah mereka tempati sekitar empat tahun selama pembangunan berlangsung.
USDRP
~:~~~.~r~~~;;,~;~!~~~~~O~~·atJJn
91
namanya, memberi ketidaknyamanan bagi pembeli.
dengan Parepare. Dari segi geografis, Kota Parepare
lbu Ira (23) mengaku menunggu-nunggu kapan pasar
merupakan wilayah strategis yang menjadi kota
Lakessi yang baru beroperasi. "Saya lebih senang berbelanja di pasar Lakessi lama daripada di pasar darurat. Soalnya tidak becek," ujarnya. Pernyataan
persinggahan masyarakat dari bagian utara Sulawesi Selatan, bahkan dari Sulawesi Barat, ketika hendak menuju Kota Makassar yang memiliki bandar udara.
senada juga disampaikan konsumen yang lain.
Kota Parepare merupakan pusat perdagangan hasil
Sumiati (40), yang mengaku datang dari Desa Bojo, Kabupaten Barru, suka berbelanja ke Parepare untuk
bumi dari wilayah sekitarnya seperti Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Wajo, Sidenre ng Rappang (Sidrap), dan daerah !ainnya.
membeli keperluan dapur dan sekolah anak·anaknya. "Saya sesekali datang ke Parepare untuk belanja apa saja, kalau punya uang lebih. Ja di kapan pasar ini mulai dibuka, biar tidak ke pasar darurat lagi yang masuk ke dalam, kumuh, dan becek," tanyanya. Kondisi pasar darurat yang sering ka!i becek dan
Ungkungan Posar Senrrol Lakessi Koto Porepore
tergenang memang menjadi keluhan utama para pembeli. Tak heran, penampilan Sumiati terlihat dengan bag ian bawah celana panjangnya yang masih
dan Pembangunan, Andi Ahtnad Faisat setidaknya
tergulung.la berdiri menunggu kendaraan pete-pete untuk membawa d ia dan anaknya kembali ke Barru.
terdapat dua alasan mengapa Pasar Semi Modern lakessi dibangun. Pertama, kondisi Pasar Lakessi lama yang sudah semrawut di mana pedagang bertambah begitu banyak hingga memenuhi emperan-emperan
Harapan wali kota ini sejalan dengan harapan sekitar
harga yang ditawarkan pemerintah daerah asal tidak te r/alu tinggi. Kembali berdagang di pasar baru yang
Pengunjung yang berbelanja ke pasar di Parepare
selesai d ibangun menjadi pilihan yang menurutnya lebih baik ketimban g bertahan berjualan di pasar darurat di atas tanah milik p ihak swasta yang sudah
memang bukan penduduk setempat saja. Tetapi juga masyarakat dari kabupaten yang berdekatan
baru yang dibangun untu k melanjutkan aktivitas berdagangnya.
mendekati habis masa pakainya. Tidak jauh berbeda sembako dan campuran yang menempati lapa k semen tara di pasar darurat menyatakan in gin kern bali ke pasaryang selesai dibangun tahun 2011 itu. Hanya
daripada di pasar darurat. Enak, tidak kena hujan,"
saja kepastian harga sewa kios baru yang terjangkau menjadi persyaratan utama bagi pedagang ini, juga bagi ratusan pedagang lainnya.
pasar lama dan sudah berdagang barang-barang kelontong lebih dari 20 tahun. Ia berharap di pasar yang baru ini dagangannya lebih maju sehingga bisa mengumpulkan dana untuk menunaikan ibadah ke tanah sud dan menyekolahkan dua orang anak
Banyak harapan yang tersemat pada Pasar Semi Modern lakessi yang selesai dibangun atas bantuan dana dari Bank Dunia dan Pemerintah Kota Parepare melalui biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Mesklpun Fa izah belum mengetahui berapa harga
Daerah (APBD). Tidak saja dari pedagang yang seharihari bergantung pada kegiatan jual beli, tetapi juga dari masyarakat setempat terutama yang selama ini berbelanja ke pasar darurat sejak pasar baru
sew a kios di pasar baru, ia mengatakan blsa menerima
dibangun. Keberadaan pasar darurat, sesuai dengan
angkatnya hingga ke perguruan tinggi.
P"teJmmn Pasar Sf lttn/1 Jlo: Sulawc s~ It' n, ..yohn,
dengan Faizah, H. Gaffar (52) yang juga pedagang
"'Kami ingin cepat-cepat kembali ke pasar ini kata Faizah (45) yang hari itu datang ke acara peresmian. Ia bersama sejumla h ibu-ibu pedagang la innya mengaku memiliki tempat jualan di kios
kemudian menjadi salah satu alasan di tingkatkannya kapasitas bangunan fisik Pasar lakessi yang lama. Seperti yang dikemukakan oleh Asisten Dua Sekretaris Daerah Kota Parepa re bagian Ekonomi
2.000 pedagang pasar lama lakessi yang mengungsi berdagang di pasar darurat se!ama pembangunan pasar baru berlangsung. Pedagang pasar lama memang untuk sementara, terhitung 17 Februari 2008, ditempatkan di lokasi yang tidakjauh dari pasar
Letak yang strategis dan menjadi pusat kegiatan ekonomi sejumlah dae~ memang menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Parepare. Hal itu pu!alah yang
93
dan ruang kosong pasar, sementara pengelolaannya
Pembangunan pasar baru Lakessi menjadi pasar
t idak memadai. Kedua, Parepare yang berada di
semi m odern berlangsung dari Februari 2008 hingga
jalur pores Trans Sulawesi mempunyai keunggulan
Desember 2011 di bawah pengawasan langsung dari
memlliki eskalator pertama, jadi ayo dicoba -coba,"
strategis sebagai Kota
Oinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Kompleks pasar
candanya. Sjamsu Alam optimistis perekonomian
semi modern ini terdiri dari bangunan utama dan
Kota Parepare akan semakin berkembang. Daya
Pelabuhan dan
pusat
perdagangan hasi!· hasil bumi dari wilayah tetangga.
tan gga, hydrant dan warer sprinkle, bahkan eskalator. Wali Kota Sjamsu Alam berkelakar, "sekarang Parepare
bangunan sayap di sisi kiri dan kanan. Pembangunan
tarik kota ini tidak saj a ditentukan oleh keberadaan
gedung utama sebagian besar menggunakan dana
pasar semi modern lakessi, tetapi juga lembaga
mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki
dari pinjaman Bank Dun ia d itambah dengan alokasi
keuangan penunjang allran uang seperti perbankan.
itulah d iperlukan dana yang cukup besar. Oleh
dari APBD Kota Parepare sebesar Rp 5 miliar. Ada
Saat ini, perekonomian Parepare sudah didukung
karena itu, ibarat pucuk d icinta ulam tiba, pada akhir
pun bangunan sayap dibiayai dari alokasi APBD Kota
oleh keberadaan 14 bank baik swasta maupun millk
tahun 2005 Pemerintah Kota Parepare diundang
Parepare sebesar Rp 22.386.710.750.
pemerintah. Minat usahawan untuk berbisnis di
Untuk mengelola pasar menjadi lebih baik dan
kota ini pun meningkat ~ngan masuknya investasi
oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti program Urban Sector Development Reform Project
Dengan diresmikan dan dioperasikannya Pasar Semi
(USDRP). Proposal proyek yang dilengkapi dengan
Modern Lakessi, Wali Kota Sjamsu Alam berharap akan
sistem franchise. Posisi Kota Parepare sebagai kota
desain
lebih meningkatka n semangat para pedagang untuk
kedua tertua setelah Kota Makassar, kondisi politik
pelaksanaan teknis detail (derail engineering design)
melakukan usaha dan menarik gairah masyarakat
yang
pasar pun disiapkan. Beberapa kendala muncul
khususnya di Parepare untuk kembali berbelanja
yang terus meningkat membuka peluang untuk
studi
kelayakan
(feasibility study)
dan
di sektor perdagangan, terutama bisnis ritel dengan
kondusif,
serta
kesejahteraan
pend uduk
sebelum proposal d isetujui. Secara eksternal, masalah
d i Pasar Lakessi, pasar yang tertua di Parepare. Juga
berkembangnya investasi di .kota yang berbatasan
muncul dalam hal pemenuhan persyaratan dari
berharap agar pengusaha· pengusaha hasil bumi di
lang sung dengan Selat Makassar ini.
USDRP. Proposal sempat tertahan selama hampir
daerah sekitar, seperti Sidrap, Wajo, Enrekang, dan
satu tahun d i Oepartemen Keuangan Rl (sekarang
lain-lain dapat kembali berusaha di Pasar Lakessi.
Pengelolaan Pasar Lakessi ditangani oleh Unit
Kementerian Keuangan Rl) karena p ihak Pemerintah
Dengan demikian pendapatan masyarakat akan
Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Khusus. Unit in i tidak
Kota Parepare terganjal pinjaman daerah yang harus
meningkat, begitu juga dengan pendapatan daerah.
h anya menangani retribusi toko atau ki os atau lods
dijadwal ulang terlebih dahulu. Salah satu syarat
pasar, tetapi j uga menangani masalah keamanan, menerima pinjaman adalah tidak memiliki tunggakan p injaman dengan Kementerian Keuangan.
Keberadaan
Pasar
Semi
Modern
Lakessi
ini
kebersihan,dan perparkiran pasar. UPTD Khusus diberi
menjadikan Kota Pare pare memiliki ikon baru sebagai
otoritas untuk menerima pendapatan yang diperoleh
lokomotif penggerak perekonomian rakyat Parepare.
dari pengoperasian pasar dan mengelola pendapatan
Sementara secara internal, Pemerintah Kota Parepare
Kemodernan Pasar lakessi ini d itandai dengan
tersebut untuk operasional dan pemeliharaan pasar.
d ihadapkan
kelengkapan bangunan sepert i roll up door, railing
pada
upaya
meyakinkan
Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Parepare untuk mendapatkan p injaman
daerah
yang
baru
dan
mekanisme
memindahkan pedagang. Pedagang pasar Lakessi
Profil Pasar Semi Moderen Lakessi
lama pun harus berkali·kali d isosialisasi mengenai pembangunan
pasar
baru
sehingga
akhirnya
Pembiayaan
pembangunan. Pada 2008, akhirnya Pemerintah Kora Parepare terpilih menjadi salah satu kota yang mendapat bantua n pinjama n dana pembangunan
Kontraktor Pelaksana Projec1 Implementation Unit Fasililas Bangunan
Suo sana datam pengund,an Klos d1 Pat Sem1Modr:.wn la4essi
loan Agreement (SLAJ dilakukan pada 10 Agustus 2006.
Rp 41.102.867.460. Rp 27.386.710.750.
Dinas Pekerjaan Umum. Kota Parepare Bangunan Utama dan Bangunan Sayap yang terdiri dari
212 toko, 1.620 kios dengan ukuran bervariasi, dan 206 los
pasar dari Bank Dunia sebesar Rp 41,2 miliar dengan sistem cosr recovery. Penandatanganan Subsidiary
Dana Pinjaman Bank Dunia Dana APBD PT. Hu1ama Karya
o
o
semua pihak sepakat untuk pindah dan memulai
serta 590 meter persegi ruang terbuka. Fasilitas pendukung
Eskalator.lilt barang, lavatory, areal parkir, sistem penanggulangan kebakaran. air bersih, dan instalasi
pengolahan air limbah.
USORP
1'95
lt\tlMs.Wi fMt"t\i-1-Mn, p()\~()\n,, -seK"rohA\s-i s~"~i v~()\J"()\
ia kontrakpu n ia beli. '"Kepercayaan dari ternan kinl
Dinas Perindustrlan Perdagangan
berbuah u ntung;bebernya.
UKM Parepare, Syahwarman mengatakan, potensi
Koperasi dan
perindustrian, khususnya mebel atau furniture kayu Suddin, pengrajin lalnnya mengakul, prospek lndustri
sudah menjadi ikon Parepare. Terkait perkembangan
mebel dl Parepare cukup menjanjikan. Hanya saja,
industri rumah tangga, menurut Syahwarman, akan
kata dia, kendala yang dlhadapi pengrajln adalah
dllakukan pengembangan desain produk melalui
kurangnya bahan baku untuk industri. Khususnya
pelatihan teknis. Salah satu cara dengan dilakukan
kayu. Di Parepare, selain di Jalan lndustri Kecil yang
magang.
memang dirancang Pemkot Parepare sebagai kawasan
home industry. masih banyak tempat pengrajin me bel '"'Magang di Jepara sudah tiga kali dan satu kall di lainnya. Terpisah,
I
ndustri
mebel
Kepala
Bidang
Perindustrian,
Pasuruan. Diikuti oleh pengusaha industri,'" katanya.
Kota
Parepare memang belum setenar industri mebel Jepara, Jawa tengah.
Namun,
lndustri
rumah
khususnya
mebel
berpusat di Jalan lndustri Kecil,
Kelurahan
Lembah
Harapan,
Soreang, cukup pesat. Saat
pelanggannya dari pelbagai daerah. Termasuk dari
ini, mebel yang diproduksi
Nunukan, Kaltlm.
Harapan telah merambah pasar sampai ke luar Sulsel.
Untuk setiap set kursi jati, dlhargai paling rendah Rp.
Kalimantan Timur, khususnya Nunukan, tidak asing
setiap pemesanan ia antar ke tempat yang diminta
lagi dengan produksi mebel dari Kota Parepare.
pelanggannya.
2 juta. Termahal yakni sekira Rp. 3,5 juta per set. Untuk
Ada puluhan pengrajln yang terllbat pada industri tersebut. Salah satu pengusaha yang terbllang
Muhammad
sukses adalah Muhammad Bakri. Bakri adalah warga
memegang teguh kepercayaan dari pelanggannya.
Bakri
dalam
menjalani
usahanya
a sal Sengkang, Kabupaten Wajo yang hijrah ke Kota
Seperti saat pertama kala ia merintis usahanya. Ia
Parepare sejak 1970-an.
hanya bermodal kepercayaan oleh temannya yang warga Pinrang. Saat itu, ia dititipi satu set alat some!
Bakri yang kini mempekerjakan puluhan pengrajin
tanpa dimintai bayaran tunai. '"Waktu itu satu sen
mengatakan, produksl mebel tidak berjalan setiap
pun saya t idak punya uang. Saya nekat berjanji untuk
saat. Produksi dilakukan hanya pada Mei hingga
membayar some! tersebut dalam jangka t 0 bulan
Desember. Untuk Januari hingga April, kata dia. tidak
dan Alhamdulilah bisa; katanya.
ada kegiatan produksi. Di masa seperti itu, biasanya sisa memasarkan produksi yang maslh terslsa.
Bakrl mengatakan, sejak saat itu Ia bekerja mati~
Apalagi, kata dia, permintaan mebel memang tidak
yang Ia tempati. seiring berjalannya waktu. akhirnya
pernah berhenti. Karenanya, ia dan anak buahnya
ia melunasi utangnya. Tidak hanya itu, tanah yang
mat ian untuk membayar clellan some! dan tanah
USDRP
~:~~t!~~~r~~~~!:~·u~~~r:~~cta""
Memb.lngl..n K~mand Relltksl Ptl.t~
USORP
·er 0..~\d.;o;; , USORP
Pasar Besar Palopo
'
•
'''
Terbesar dan Termoderen di Palopo
'
''
~
Kota Palopo f
Batas Wilayah
Pasar Besar Palopo yang terlihat dari jalan utama poros yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara terlihat berdiri megah. Bangunan tiga lantai itu dicat warna oranye dan merah. Letaknya di lokasi yang strategis, seo lah mengundang para pelintas di jalan tersebut untuk mampir barang sejenak. Target yang disasar sebenarnya bukan saja penduduk yang tinggal di tempat yang tidak jauh dari lokasi, tetapi juga penduduk pelintas dari wi layah tetangga.
~ ~
%
•
.:.1.:. le::::t:::a
J · c::::a -, .
*:t ·-~· .:::. ~
..
USORP M,
Kj·manlJ>r,aiP•rkol,i
Sua sana kegrnmt d1 P-:~sar i'oJopo
* .::::a
Masuk ke area bangunan pasar, terdapat dua
memiliki toke tekstil dan pakaian di Pasar Sentral
eskalator di dekat pintu masuk untuk mengantarkan
Palopo, juga berkeinginan membuka cabang di
pengunjung ke lantai dua. Tangga berjalan ini
Pasar Besar Palopo ini. "Saya serin g berhenti sebentar
menjanjikan pengunjung untuk betah berbelanj a dan sering-sering datang. Ada supermarket, restoran
menengok lokasi Pasar Be sar Palopo, untuk melihat apakah ada informasi atau selebaran comacr person
waralaba, dan pujasera yang menunggu untuk
agar dapat mempunyai ki os di sana. Saya sekarang
didatangi. Tersedia pula halaman parkir yang cukup
masih bingung harus mencari informasi ke mana.
luas di bagian depan untuk memudahkan arus
Masih menunggu informasi dari pemerintah, namun
mobilitas. Sejak pembangunan Pasar Besar Palopo
terkadang khawatir j uga j ika tidak kebagian kios,"
d imulai pada April 2010, banyak warga yang antusias
u ngkapnya. n dak sedikit pihak yang menanyakan
menunggu waktu penyelesaian konstruksi pasar. lbu
kapa n
Rina {55 tahun), misalnya. pedagang yang tinggal di
m ekanisme mendapatkan hak
samping Pasar Besar Palopo berharap pasar modern
bangunan Pasar Besar Palopo telah selesai dikerjakan
ini segera beroperasi karena akan meningkatkan
dan siap dioperasikan.
pendapatannya
yang
berdagang
makanan
pasar akan
beroperasi
dan
bagaimana
berdagang.
Kini,
di
samping lokasi pasar.
Diakui oleh Pemerintah Kota Palopo, memang
HSaya senang jika pasar modern ini cep at beroperasi.
penyelesaian konst ruksi pasar yang menggunakan
terjad i kete rlambatan dalam pemban gunan dan Sering pula calon pedagang yang me nanyakan
dana pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 44 miliar ini.
ke saya, bagaimana cara mendaftar untuk bisa
Semula direncanakan konst ruksi d imulai pad a kuartal
berjualan d i pasar ini. Tempat ini memang sangat
terakhir 2006, namun baru d irealisasikan pada kuartal
strategis," paparnya. Calon pedagang yang lain, ibu
kedua 2010. Hal ini d ikarenakan realisasi Subsidiary
Mardinah (40 tahun), juga antusias. Meski sudah
LoanAgreement(SlA) dan pengadaanjuga mengalami
USORP ~
99
keterlambatan. Akibat keterlambatan ini, pemerintah kota dikenakan kewajiban membayar semacam biaya komitmen. UKami sudah membayar 'commitmenr
fee' sebanyak tiga kali dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya komitmen merupakan kewajiban Pemkot Palopo yang harus dibayarkan lewat APBD selama tiga tahun berjalan ke Bank Dunia. lni diatur dalam Perjanjian Penerusan
Pinjaman No.SLA-121 5/DP3/2008 bertanggal17 April 2008 antara Pemkot Palopo dengan Kementerian Keuangan; demikian dijelaskan oleh Walikota Palopo HPA Tenriadj eng. Biaya komit men tersebutdibayarkan sebagai konsekuensi atas belum berlangsungnya proses pembangunan pasar besar oleh Pemkot Palopo sejak anggaran pembangunan dicairkan Bank Dunia pad a 2007 lalu. Keterlambat an
tersebut
terjadi
karena
masih
dilakukannya tender ulang proyek pembangunan pasar. "Lelang ulang di!akukan karena pihak Bank Dunia menganggap dokumen lelang tidak konsisten isinya,
termasuk adanya
beberapa
kekurangan
dalam dokumen lelang,N kata Tenriadj eng. Selain menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 44 miliar, penyelesaian ptOyek pasar ini membutuhkan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp 10 miliar yang diambil dari anggaran
tahun 2011 dan 2012. Pada akhir tahun 2011, pembangunan konstruksi pasar diselesaikan. Namun, sayangnya, sekitar enam bulan bangunan pasar ini tidak langsung dapat dioperasikan. Keterlambatan operasional pasar ini dikarenakan proses penyelesaian pembayaran kepada konuaktordan kejelasan mengenai pengelolaan pasar pascakonstruksi oleh pihak swasta. Jika persoalan pengelolaan pasar ini disepakati mekanismenya antara pemerintah dengan pihak swasta, Pemkot Palopo
b erjanj i
akan
segera
menyosialisasikan
pemanfaatan kios kepada masyarakat. Hal demikian
USORP
sebagai Kepala PIU (Project Implementation Unit) dan
pasar-pasar, tetapi juga secara online. Untuk tujuan pemasaran inilah salah satu peran penting dari
pembangunan Pasar Besar Palopo.
keberadaan Pasar Besar Palopo. Sebagai daya tarik
diungkapkan oleh Hamsyir Hamid, yang menjabat
untuk mengembangkan pasar, direncanakan akan Meski demikian, Walikota Tenriadjeng mengaku
dibangun terminal angkutan di samping pasar besar
optimistis
ini.
akan
segera
mengoperasikan
Pasar
Besar Palopo. Pasar besar ini akan menjadi pusat perdagangan yang sekaligus menjadi sumber bagi penerimaan daerah. Pasar besar ini diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil dan menengah (40 persen) dan pedagang luar (60 persen). Keberadaan Pasar Besar Palopo ini disadari betul menj adi sarana vital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal
/fvAStjiJ. T"~ P~opo J.M 'RMMAA Vo~ltM-
M
asjid Tua Palopo merupakan masjid Kerajaan Luwu yang didirlkan oleh Raja luwu yang bernama Datu Payung luwu XVI
Pati Pasaung Toampanangl Sultan Abdullah Matinroe pada tahun 1604 M. Masjid yang memiliki luas 15m2 ini diberi nama Tua, karena usianya yang sudah tua. Sedangkan nama Palopo diambil dar! kata dalam
domino yang juga akan mengembangkan sektor-
bahasa Bugis dan Luwu yang memillki dua arti, yaitu: pertama, penganan yang terbuat dari campuran nasi ketan dan ai r gula; kedua, memasukkan pasak dalam
sektor lain seperti pertanian, jasa, dan kegiatan
lubang tlang bangunan. Kedua makna ini memillki
informal lainnya di Kota Palopo.
relasi dengan proses pembangunan Masjid Tua Palopo ini.
melalui sektor perdagangan. Sektor ini memiliki efek
coktat slap saji. Sebelum ada KLUPO, biji kakao yang
Salah satu pengembangan ekonomi lokal di Pafopo ini adafah produk cokelat. Cokelat menjadi oleh-oleh
Sebagian masyarakat percaya bahwa bagi orang
khas Pafopo. Oi kota ini terdapat pabrik pembuatan
yang datang ke Kota Palopo, belum dikatakan resmi menglnjakkan kaki di kota inl apabila betum menyentuh tiang utama Masjid Tua Palopo yang
cokelat yang telah berdiri sejak satu setengah tahun yang lalu. Melalui pengembangannya, hasil perkebunan kakao diharapkan dapat ditingkatkan dan olahan cokelatnya bisa dikenal secara luas. Syaratnya, pemasaran tidak saja secara tradisional di
Profil Pasar Besar Palopo Pembiayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasilitas Bangunan
Rp. 43.974.692.222 • Dana Pinjaman Bank Dunia Rp . 10.000.000.000 • Dana APBD PT. Hutama Karya Oinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Bangunan pasar 3 lantai. Jumlah seluruh kios dengan berbagai ukuran adalah 564 unit. yait u 183 unit di lanta1 1. 181 unit di lantai 2 dan 200 unit di lantai 3. Pasar dilengkapi dengan supermarket. restoran waralaba. tem pat makan. tempat parkir. saluran drainase. tangki septik dan sistem pemadam kebakaran.
Walau coklat siap saji itu belum diproduksi secara massal. Klni, masyarakat Luwu, Luwu Utara telah berguru ke KLUPO untuk memproduksi biji kakao jadl dihasilkan petani Luwu Raya langsung dijual dalam bentuk bah an baku ke Makassar atau Jawa. Sekarang, sebagian biji kakao itu, lebih diolah jadl bahan makanan, mlnuman, maupun kosmetik.
terbuat dari pohon Clnaduri, serta dindlng tembok yang menggunakan bahan campuran dari putih telur. Oleh karena itu, masjid ini tidak pernah sepi dari jemaah, khususnya pada bulan Ramadhan. Pada
Berkat terobosan yang dllakukan KLUPO tersebut, Walikot a Palopo, HPA Tenriadjeng MSi berhasil meraih
bulan tersebut, setlap selesai shalat dhuhur hingga
2011 untuk kategori daya saing daerah.
menjelang berbuka puasa, biasanya para jamaah tetap tinggal di masjtd untuk mengaji, tadarrus Alquran, dan berzikir. Jamaah yang datang bukan
Selain keberadaan KLUPO dl Palopo yang mampu
penghargaan Innovative Government Award (IGA)
mendorong peningkatan nilal jual kakao, bereradaan
hanya warga Kota Palopo, tetapi banyak juga yang
rumah
datang dari kabupaten tetangga, seperti luwu, Luwu Utara. Sid rap, dan Wajo.
mendapatkan cindra mata coklat slap jadl, dengan
coklat, yaitu tempat dimana klta bisa
berbagai kemasan yang menarlk, juga semakin membuat produksi olahan kakao Palopo dlkenat
Kllnik Kakao dan Rumah Coklat Klinik Usaha Palopo (KLUPO) yang mempelopori produksi bijlh kakao datam bentuk bahan baku
menjadi bahan siap saji, mampu mengangkat keberadaan Usaha Mlkro Kecil dan Menengah (UMKM)
di kota ini. lni juga berdampak positif terhadap peningkatan investasl.
tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai manca negara. Rumah coklat yang terletak di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo, menyedlakan bebagai bentuk olahan kakao mulai dari bubuk coklat, coklat batanagn samapai dengan lemak coklat yang dimanfaatkan untuk produk-produk kecantikan. (Sumber : hrrp://idwikipedia.org/)
Memb.l"gtm K!ma11• Reftek:stPII!'b
••~~~~.~ 103 · OltP
Pasar Sentral Parigi dan Terminal Toboli
Komitmen untuk Memberi Pelayanan · Terbaik
,, .. - ...\ I
I
'' ... _.. ' '
Colon Penumpang Menunggu Angkuron di
Ter1 ina/ Tob
Pilihan lalu jatuh untuk membangun pasar dan
~
terminal yang
Kabupaten Parigi Moutong !bu Kota Parigi Propins• )ulawesi Tengah Luaswilayah · 6.231 kilometer persegi
Batas Wilayah Utara ; Kabupaten Toli·Toli dan Kabupaten Buol
Selatan Kabupaten Po so T1mur . Kabupaten Donggala Barat Prop1nsi Gorontaton dan Teluk Tomint
Jumtah Kecamatan : 20 kecamatan Juml ah Kelurahan · S kelurahan Jumlah De;a 174 desa Jumlah Penduduk •357.573 pwa (Sensus 2004' website www.pang imoutongkab.goJd
USDRP
.
~:~~~~~~r ~~m~~~·u~O~~rkotaan
Terletak di lokasi strategis perl intasan Trans Sulawesi, Kabupaten Parigi Moutong tak ingin menyia-nyiakan peluang emas. Kendaraan dari Goronta lo atau Ke nd ari ke wilaya h Sulawesi Selatan biasanya melintasi kabupaten ini. Peluang tersebut kemudian menuntut suatu terobosan yang dapat dimanfaatkan untuk m emperkena lkan daerah lebih lua s sekal igus meningkatkan kesejahteraan daerah.
lebih baik. Keinginan
memiliki
Maret 2012. Pasar ini d ibangun di lokasi yang cukup
p rasarana in i diaj ukan ke pusat. Gayung bersambut.
strategis, berada di tengah kota dan hanya berjarak
Kementerian Pekerjaan Umum dalam meneruskan
sekitar 400 meter dari jalan Trans Sulawesi. Po sisi ini
p injaman Bank Ounia mengundang Pemerintah
membuatnya dapat diakses dengan mudah oleh
Kabupaten
masyarakat.
Parigi
Moutong
untuk
menjelaskan
pembangunan kedua prasarana tersebut. Setelah melakukan pembahasan
ekspos, di
pinjaman
disetujui
tingkat Kementerian
dalam
Meski telah selesai dibangun dan diresmikan, Pasar
Pekerjaan
Sentral Parigi hingga April 2012 belum beroperasi.
Umum, Kement erian Keuangan, hingga Bank dunia.
Bangunan seluas 7.000 meter persegi yang berdiri
Kini, pembangunan
megah d i lahan seluas 4 hektar ini masih sepi
pasar dan terminal sudah
selesai, masyarakat Parigi Moutong boleh berbangga
dari aktivitas perdagangan. Di halaman kiri dan
memilikl prasarana yang memadai.
kanan bangunan utama, juga bagian depan yang semula diperuntukkan bagi parkir, terlihat mulai
Dua
proyek
pembangunan
infrastruktur
yang
dibangun bangunan-bangunan tambahan. Semula,
disetujui menggunakan penerusan pinjaman dari
pembangunan pasar dimaksudkan
Bank Dunia adalah pembangunan Pasar Sentral Parigi
pemindahan pedagang dari lokasi tertentu. Pasar
tidak untuk
dan Terminal Toboli. Pasar Sentral Parigi mendapat
b isa d iisi oleh siapa saja pedagang yang berminat.
pinjaman sebesar Rp 21.4 miliar. Sedangkan Terminal
Namun, dalam perjalanannya terjadi perubahan,
Toboli mendapat penerusan pinjaman sebesar Rp
diperuntukkan guna menampung pedagang Pasar
6,5 mi!iar. Pasar Sentral Parigi yang mulai dibangun
Tagunu {Kampa!) yang direlokasi dari pasar yang
pada 29 Oktober 2007 diresmikan pada pertengahan
sudah tidak layak.
10E
juga menjadi perhatian agar tidak memunculkan
Pembangunan Pasar Sentral Parigi merupakan upaya
persoalan ketidakpuasan berikutnya dari pedagang.
pengembangan pasar tradisional di Parigi Moutong
Mengenai hal ini, Badrun menjelaskan bahwa proses
agar menjadi pasar yang bersih, nyaman, aman, dan
penetapan harga sewa akan didiskusikan terlebih
manusiawi. Ke depannya, pasar sentral ini bisa menj adi
dulu dengan para pedagang dan masukan dari
aset daerah yang menjanjikan
OPRD Kabupaten Parigi Moutong. "Harga sewa akan
pusat di perlintasan yang menghubungkan banyak
karena menjadi
disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Hal
daerah. Pasar sentral diharapkan dapat melayani
ini mempertimbangkan daya beli masyarakat yang
perekonomian t idak saja berskala lokal, tetapi juga
berpengaruh pada pendapatan para pedagang.
regional. usetiap orang yang masuk (pasar) akan
Jadi perhitungan harga tidak semata berdasarkan
terlayani dengan baik. Tidak saja untuk masyarakat di
kewajiban pengembalian pinjaman kepada pihak
Parigi Moutong. Oleh karena itu,akan adajalan lingkar
Bank Ounia," kata Badrun. Disadari oleh Pemkab Parigi
yang terhubung langsun~e pasar. Nantinya akan ada
Moutong, pelunasan pinjaman ke Bank Dunia bukan
pula rekayasa lalu lintas agar dapat meramaikan Pasar
menjadi tanggung jawab pedagang, melainkan
Sentral Parigi," demikian papar Badrun mengenai visi
tanggung jawab pemkab. Pedagang pun tidak akan
infrastruktur Parigi Moutong ke depan. Terkait dengan
bersedia pindah hanya untuk melunasi pinjaman
rekasaya lalu Iimas di kabupaten yang baru mekar
daerah.
Alctlvltos di Terminal Toboli belum moksimor
lapak atau kios di pasar sentral agar bisa berdagang
Lcms~~:op Tt'rmmol tobv,. to1upa~ d"''' ClcJiam
dengan baik dan penghasilan bertambah; aku ibu "Pa~ar ditujukan bagi sebanyak 522 pedagang yang
Wati (45). pedagang di Pasar Tagunu yang belum
sudah didaftar dan ditambah pedagang yang dari
mendapat undian lapak di Pasar Sentral Parigi. Begitu
Kampa I. Namun jumlah totalnya tidak sesuai dengan
pula harapan Bapak Syarif (30) yang alih profesi dari
daya tampung di Pasar Sen tral Parigi yang sudah
tukang ojek menjadi pedagang di Tagunu sejak
dibangun. Ada sekitar 381 pedagang
yang tidak
tujuh bulan lalu. Ia mengaku sudah mengeluarkan
tertampung . ltu sebabnya dibuatkan bangunan
dana sebesar Rp 1,1 ju ta untuk pembangunan kios
dari APBD," demikian
sendiri yang telah diatur oleh Oinas Perindustrian
dijelaskan oleh Badrun, Kepala Oinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong di
dan
bagian depan bangunan utama pasar. Pembangunan
tambahan dengan Perdagangan
biaya
Kabupaten
Parigi
Moutong.
Tidak tertampungnya ~ebagi an besar pedagang ini
bangunan tambahan untuk kios
sempa t menimbulkan ketidakpuasan yang berujung
tersebut membuat tata letak bangunan tidak sesuai
aksi
demonstrasi
oleh
pedagang.
dan lapak baru
Mekanisme
dengan maket awal yang disetujui oleh Bank Ounia.
pemindahan pedagang dari Pasar Kampal ini cukup
Bangunan tambahan di bagian kiri dan kanan
berbelit karena ke-kurangan kios dan lapak sehingga
bangunan utama menyebabkan penataan bangunan
Pa~ar
Parigi
fisik pasar terlihat semrawut. Bangunan fisik pasar
tertunda. Para pedagang yang sudah mendapatkan
menjadi melebar memanfaatkan lahan kosong yang
undian nom or kios di pasar sentral haru~ ekstra sa bar
masih ada.
membuat
pengoperasian
Sentral
menunggu waktu pengoperasian pasar. Kurangnya kios dan lapak ini membuat pihak Dinas Perindustrian
Kondisi fisik dan tata letak bangunan yang berubah
dan Perdagangan membangun kios dan lap ak baru di
dari rencana awal diharapkan dapat mengakomodasi
Iahan sekitar bangunan utama.
kepentingan secara
"Kami sudah sangat ingin mendapat dan menempati
SDRP
~~J';~~n~~~~~;~~~~~~t,~~r~otaan
semua
pedagang.
Kesemrawut an
perlahan akan diatasi. Selain persoalan
fisik bangunan, penetapan sewa kios atau lapak
1m
UPTD ini saat ini tidak hanya menangani retribusi angkutan dan bus yang masuk termina l. tetapi juga menangani kebersihan, pengoperasian kios dan penginapan serta perparkiran di lahan terminal. UPTD ini diberi hak khusus untuk menerima pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian kios dan penginapan serta mengelola beragam sumber pendapatan tersebut untuk operasional dan pemeliharaan terminal Toboli. Sejak diresmikan pada 15 Agustus 2009, arus kendaraan yang keluarmasuk di TerminaiToboli belum ramai seperti yang diharapkan. Kepa la Terminal Toboli, Abdul Mutholib mengatakan bahwa Term inal Toboli sekarang bukan merupakan terminal untuk bongkar muat penumpang baik dari
Keberodaan Ttrmmal Toboli mtnarik m•nat penduduk selutor untuk Mf)ualon
Moutong, Mana do maupun dari Poso dan daerah· daerah lainnya. Kepala terminal yang baru menjabat
pada tahun 2002 ini, keberadaan Terminal Toboli j uga
tipe B, Terminal Toboll menjadi pusat dari pergerakan
16 Januari 2012 ini mengatakan banyak hambatan
memiliki peran penting. Dijelaskan lebih lanjut oteh
transportasi, t idak saja di dalam Kabupaten Parigi
yang menyebabkan Term inal Toboli tidak dapat
buah dan makanan yang berlarian menuju bus·bus
Badrun, yang menjadi Ketua Project Implementing Unir
Moutong. tetapi juga menjadi jalur dalam jaringan
beroperasi secara maksimal.
yang datang melapor ke bag ian peron.
dari pembangunan Terminal Toboli saat menjabat
transportasi inter dan antar moda ke beberapa kota
sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
baikdalam provinsi maupunantarprovinsidi Sulawesi.
Parigi Moutong, keberadaan Terminal Toboli akan
..Setelah diresmikan sebenarnya ada bongkar muat
Masyarakat sebenarnya berharap terminal dapat
penumpang di terminal ini, namun
difungsikan
bongkar muat penumpang dilakukan dl Tagunu
Terminal Toboli menjadi sentral transportasl khusus
melakukan demonstrasi menolak kebijakan bus dari
dan sudah menimbulkan kesemrawutan. Hal ini
kota. Akan ada transportasi lingkar kota yang sating
luar kota hanya diperbolehkan berhenti di terminal
tergantung
"Pada sistem transportasi yang baik, bukan armada
terhubung sehingga angkutan pedesaan tidak masuk
Toboli saja. Ken daraan tidak boleh melanjutkan
men gatur
angkutan
Tetapi
lagi ke dalam kota. Terminal Toboli menjadi pintu
perjalanan sampai ke kota Parigi. Padahal, banyak
penumpang dilakukan. Berfungsinya terminal tentu
Penataan
terintegrasi.
yang
mencari
penumpang.
juga
dilakukan
dengan
menjadikan
pengusaha
sesua i peruntukkannya. Selama ini
bus bereaksi
membuat sistem transportasl di Parigi Moutong lebih
masyarakat dan para
kemudian
pada di
kebij akan
mana
pemerintah
sebaiknya
bongkar
untuk muat
penumpang yang mencari dan memilih moda
gerbang menuju kawasan kota Parigi Moutong.
penumpang yang ingin turun di tengah kota,Hkata
juga bisa menghidupkan masyarakat sekitar melalui
angku tan. Hal ini tergantung pada sistemnya. Saya
Pada prinsipnya, pembangunan dan penataan harus
Abdul Mutholib. Penolakan itu dikarenakan jarak
usaha jasa dan perdagangan. Butuh komitmen
mau menjadikan Terminal Toboli contoh sebuah
berkelanjutan dan diupayakan sating terhubung
antara Terminal Toboli ke kota Parigi cukup jauh
dan cara-cara kreatif untuk memanfaatkan secara
sistem transportasi yang bagus di Parigi Moutong,..
sehlngga masyarakat bisa mengakses sarana kota
sekitar 17 kilometer. Jarak yang cukup jauh ini
optimal sarana dan prasarana yang sudah tersedia.
kata Badrun. Sebelum tahun 2009, belumadaterminal
yang ada. Namun sayangnya, penataan ini belum
membuat para penumpang enggan untuk berganti
Bagaimanapun. seperti yang dikemukakan oleh
induk di Parigi Moutong. Berada di lokasi strategis,
sepenuhnya
bisa
moda angkutan jika ingin melanjutkan perjalanan
lr. Lewis, Sekretaris Bappeda
sekitar 300 meter dari jalan Trans Sulawesi, setiap
berjalan sesuai yang diharapkan. Kondisi ini belum
ke Parigi karena ada tambahan biaya. Angkutan
Moutong, Pasar Sentral Parigi dan Te rminal Toboli diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sarana
tersosialisasi
sehingga
belum
Kabupaten Parigi
kendaraan dari arah utara Sulawesi (dari Gorontalo
dapat diterima oleh banyak sopir angkutan. Terminal
pedesaan yang seharusnya melayani penumpang dari
dan Kendari) akan melalui Toboli. Sayangnya, ketika
Toboli beroperasi selama 24 jam, dilalui angkutan
Terminal Toboli ke kawasan kota Parigi juga belum
dan prasarana perkotaan dan menjadi aset untuk
pecah kerusuhan Poso dan ada jalan alternatif yang
pedesaan bus AKDP {Antar Kota Dalam Propinsi) serta
mendapatkan surat trayek yang jelas dari dinas terka it.
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 0 1samping
melewati Sulawesi Barat, terminal ini sempat sepi.
bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi) yang hanya
Yang terjadi, Terminal Toboli hanya menjadi term inal
j uga
Dengan dibiayal dana pinjaman dari Bank Dunia,
transit saja. Pengelolaan terminal Toboll ditangani
transit bagi bus-bus AKOP dan AKAP. Tak heran, saran a
kemiskinan di daerah. Jangan sampai faslitas yang sudah tersedia menjadi sia -sia.
Terminal Toboli yang semula bertipe C, ditingkatkan
oleh Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) di bawah
pendukung seperti kios·kios dan penginapan tampak
kelasnya menjadi terminal tipe 8. Sebagai terminal
Dinas Perhubungan.
sepi. Pada siang
USDRP
~.'..,b. P~ ~~~n;. Ufo~r\ot~
sebagai
upaya
percepatan
pengentasan
hari terlihat beberapa pedagang
~
1m
* c;:::a
Profit Pasar Sentral Parig i Pembiayaan
Kontraktor Pelaksa na Project Implementation Unit Fasil itas Bangunan
Dana Pinjaman Bank Ounia: Rp. 21.494.229.000 PT. Waskita Karya Oinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Parigi Moutong Ba ngunan Utama terdiri dari dari 64 umt ruko, 100 kios. 100
los dan 150 La pak PKL. kantor pengelola pasar. Bangunan Pendukung lerdiri dari tempat parkir. jalan. MCK, Tempat Pembuangan Sampah Sementara. Saluran Drainase.
-
"'
Profit Terminal Toboli Pembiayaan
• Dana Pinjaman Bank Ounia
• OanaAPBD Kontraktor Pelaksana
Project Implementation Unit Fasil itas Ban gunan
Rp. 6.500.000.000 Rp. 4.566.088.000
PT. Ar iescont Perdana Dinas Perhub un gan Kabupaten Parig1 Moutong Bangunan Utama terdiri dari Peron seluas 1.500 M2,
Tempat Parkir seluas 1.200 M2. Bangunan Pendukung terdiri dari saluran drainage
(1.000 mi. Perkantoran 1700 m21 Ruang Tunggu (270 m21. Pos Penjagaan, Penginapan (16 kamarl, 16 kios. kanhn. jaringan air bers1h perpipaan (670 m). Pagar dan Gerbang.
~
USORP
~;.
~;
~
USDRP
111
MQA\!i~"~ ft/vA':.IA ~M
Tall sepanjang kira·kira seratus meter dibentangkan
dibanding cara konvensional. Satu petak paralon 4 x
memanjang ke !aut. Oua ujung tali, dan diantara
4 meter mampu menghasllkan 515 kilogram rumput Jaut basah, setara dengan 40 kilogram rumput laut kering. Satu hektare lahan bisa menampung hingga
tall itu dllkat di atas patok sebagai penahannya.
IAt'i ~MfM+ ~+
Sepanjang tali itulah diikat bibit rumput taut. Cara ini dinilal rawan dengan kerusakan, karena bibit rumput laut tidak bergerak elastis terutama saat ombak dan
567 petak dan setiap 45 hari panen.
arus laut menggaruk. Hasilnya juga relatif sedikit
Produksi rumput dl 5ulteng pada 2010 sudah menyamal produksl rumput laut Sulawesi Selatan
Tak lama kemudlan, pemerintah memberikan bantuan blblt lima ton dan anggaran sebagai
yang leblh dulu mengembangkan rumput laut.
stimulus sebanyak Rp10 juta per kelompok. Satu kelompok terdiri darl 10 sampai 12 orang. Modal itu kemudlan dlbellkan perangkat berupa pipa paralon 3/4 centimeter. pelampung, tali nilon 3 mlllmeter dan jangkar. Pipa paralon dlraklt menjadi empat persegi 4 x 4 meter. Setlap satu petak segi empat paralon dlbuatkan jala-jala (slmpul) darl tali nllon seluas 15 x 15 centimeter. Setlap sudut jala-jala itulah dllkat bibit
Produksi rumput laut 5ulteng pada 2010 telah mencapal 790.000 ton basah. jauh di atas produksi NTT pada tahun yang s~a hanya tercatat 500.000 ton. Produksi rumput laut Sulteng berasal dari areal budldaya 9.000 hektare yang tersebar dl tiga klaster budl daya. Klaster Ill Teluk Tolo menempati produksl tertinggl yaknl 70 persen. Klaster II Teluk Tomlnl
rum put lautjenls euchema cot toni seberat 100 gram.
memegang kontrlbusl 23 persen, seleblhnya berasal dari klaster I Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Tahun
Petanl menyebut cara lnl leblh modern dibanding menggunakan tali pancang. Hasilnya juga lebih memuaskan dengan produksi lima kali lipatdari benih
2011 Sulteng menargetkan produksl rumput laut sebesar satu )uta ton, dan 1,9 juta ton pada 2014. (Sumbtr: hrrp://dkp.sulreng.go.Jdl)
yang dltanam. Hanya saja investasinya lebih besar
A
rdin Abdlllah Ieiah sudah menjadi petani
atapnya ada yang masih menggunakan atap rumbla.
kakao. Bapak tiga anak itu pusing dengan serangan hama yang selalu merusak hasil
Pekerjaan masyarakat di daerah ini beragam. Ada petani kebun kakao, cengkeh, ada pula petani tambak
produksi kakaonya. Bertahun-tahun kondisi ekonomi
dan nelayan tradlsional. lima tahun belakangan ini
Abdlllah tak kunjung membaik. Menyekolahkan tiga anak dan hasrat membell sepeda motor pun susah, hlngga tlba pada tahun 2005, bersama puluhan warga
masyarakat setempat mulai mellrik budi daya rum put
Oesa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten
Parlg1 Moutong, Sulawesi Tengah, ia berallh ke
·saya sudah bertekad t erjun ke bidang ini. Apa boleh buat hasll kakao tidak bagus karena tidak pernah
pengelolaan budl daya rum put laut.
berhenti dlserang hama," kata Ardin. Pertama kali
Oesa Laemanta terletak dl baglan utara, Kota Palu,lbu
dltekunl sebelumnya lnl hambatannya cukup berat. Bahkan serlng gagal. Ardin dan petanl rumput laut
laut.
terjun ke budl daya rumput laut yang tak pernah kota Provlnsl 5ulteng. Umumnya desa-desa dl wllayah lnl berada dl pesisir pantal berhadapan dengan teluk Tomlnl. Oarl bentuk fisiknya, sebaglan rumah penduduk dl slni masih terbuat dari papan. Bahkan
Jain awalnya maslh menggunakan pola-pola lama dalam mengelola rumput !aut, yaknl menggunakan tali pancang.
USDRP
M,
~:=t"a~~~·L~'O~V:"ot.u"
~
Tiga Pasar Sentral di Sidenreng Rappang
Menggenjot Perekonomian Lokal ,.. .. -.... '
.d A
\
Pasar Sentrol
Tonrutedong
' '
'
dtbongun Jeb"Jgal pendukung
pembangunon
•
e.lonomi ma1yorokat
Rasa syukur ini bukan tanpa alasan . Tidak tanggungtanggung, Kabupaten Sidrap menerima bantuan
Kabupaten Sidenreng Rappang
\ ":
Batas Wilayah Ill
USDRP
~;";~;~~~(. ~l ·~.J".~~~"~O~~' ~
"Aihamdulillah! Pembangunan tiga pasar sentral berjalan dengan baik, tidak menemui kendala berarti. Sekarang ketiganya sudah beroperasi dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya." Ungkapan rasa syukur ini terlontar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Achmad ketika ditanyakan mengenai program pembangunan infrastruktur daerah.
Kabupaten Sidrap mempunyai potensi di sektor pertanian dengan produksi beras yang berlimpah
penerusan pinjaman dari Bank Dunia dalam program
dan hasil peternakan. Pemasaran hasil-hasil bumi
Urban Sector Development Reform Project (USDRPJ
dan ternak daerah ini perlu ditunjang dengan
dengan total nilai Rp 36,4 miliar. Dana tersebut
sarana infrastruktur berupa pasar. ltu sebabnya
un tuk proyek pembangunan pasar baru
Pasar
pembangunan
pasar
menjadi
prioritas
dalam
Sentral Rappang serta rehabilitasi dua pasar yaitu
pembangunan infrastruktur di Sidrap. Terdapat 3
Pasar Sentral Pangkajene dan Pasar Tanrutedong.
pasar di Sidarap yang melayani seluruh aktivitas
Pembangunan konstruksi tiga proyek pasar tersebut
perdagangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten
dllakukan selama periode Mei 2007 hingga Februari
Sidrap pun optimistis daerah ini dapat menjadi pusat
renovasi dan
perdagangan hasil pertanian dan peternakan terbesar
pembangunan pasar baru di Kabupaten Sidrap ke
di Sulawesi Selatan. Sudirman Bungi mengatakan
2009.
lhwal pengaj uan
proposal
Bank Dunia bermula dari keinginan Bupa ti Sidrap
pembangunan tiga pasar sentral di Kabupaten Sid rap
terdahulu, yaitu H. Andi R, beserta jajarannya untuk
ini sebagai wujud peningkatan ekonomi di bidang
meningkatkan
lokal.
perdagangan sekaligus dalam upaya peningkatan
Seperti dikemukakanoleh Kepala Bappeda Kabupaten
produksi dan kualit as untuk meningkatkan daya
perekonomian
masyarakat
Sidrap Sudirman Bungi, dCJ,.na pinj aman Bank Dunia
saing produk di dalam masyarakat. Juga bertujuan
untuk pembangunan sektor-sektor perkotaan akan
menstabilkan harga kebutuhan pokok khususnya
mampu mempercepat pengembangan infrastruktur
di wilayah Kabupaten Sidrap. Dengan semakin
di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan
berkembangnya
perekonomian
perdagangan akan meningkat, di mana peningkatan
masyarakat
Kabupaten
khususnya di bidang perdagangan.
Sidrap,
kesempatan
berusaha,
volume
ini juga disebabkan oleh aQanya pembangunan
M,
11!
Pengelolaan tiga pasar sentral ini d ilakukan oleh
Pasar Sentral Pangkajene. Setelah beroperasi dan
UPTD pasar di bawah pengawasan langsung dari
me mberikan manfaat keuangan bagi masyarakat dan daerah, Pemda Sidrap selanjutnya akan fokus pada
Dinas Pendapatan Oaerah Kabupaten Sidrap. Setelah dari ketiga pasar sudah terlihat. Tidak saja bagi
pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar agar tahan lama dan masyarakat merasa nyaman melakukan
rata-rata beroperasi sejak 2,5 tahun yang lalu, manfaat masyarakat yang beraktivitas langsung di pasar, tetapi
aktivitas jual be!i. Pemeliharaan ini menjadi kunci
juga bagi pemda melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sudirman Bungi menambahkan,
juga menjadi sorotan para pedagang selama ini.
berkembangnya aktivitas perdagangan dan yang
pengoperasian tiga pasar sentral ini secara signiftkan
Koordina tor lapangan di Pasar Sentral Rappang,
telah memberi dampak positif bagi perekonomian
Rudy mengatakan, lokasi pasar sekarang sangat
lokal di Kabupaten Sidrap maupun daerah-daerah
kotor dan becek. Hal itu dikarenakan halaman parkir
interkoneksi di sekitarnya. Sumber PAD juga sebagian besar berasal dari tiga pasar ini. "Tiga pasar sentral
roda empat dipakai untuk para pedagang yang tidak
ini menjadi obyek vital dan a set Pemkab Sid rap yang
yang diperuntukkan
unt~
kendaraan roda dua dan
harus dikelola seca ra profesional sehingga dapat
kebagian tempat berdagang di dalam pasar. Selain itu, jalan di de pan pasar belum diaspal dan terdapat
menghasilkan pendapatan yang optimal,"ujarnya.
banyak kubangan.
Oari Pasar Sentral Rappang, hasil pendapatan yang d iserahkan Oispenda dari sewa kios dan retribusi
Kondisi ini selain menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembeli, juga menimbulkan keresahan para
bisa di atas Rp 2,2 miliar per tahun sejak beroperasi.
pedagang.
Jumlah yang lebih kurang sama juga didapat dari
di dalam pasar mengeluh dengan keberadaan
"Banyak
pedagang
yang
berjualan
Pasor Senrrof Rappong kian 1e1ak dengan Jumlah pMagang yang rerus mrningkat
infrastruktur yang dibangun oleh pemda hingga
mendapatkan program Pengembangan Ekonomi Dunia~
pelosok-pelosok pedesaan. Sehingga arus komoditas
Lokal {PEL) dari Hibah USDRP- Bank
dan jasa dari sentra-sentra produksi ke sentra-sentra pemasaran menjadi lebih Ia ncar.
Ruslan. Upaya pendampingan kepada masyarakat khususnya petani dan peternak agar dapat
Senada
juga dilakukan agar dapat menumbuhkembangkan
meningkatkan dengan
yang
disampaikan
Sekretaris
Oaerah Sidrap, H. Ruslan. ""Saat ini perekonomian di
kesejahteraan
sosial
papar
masyarakat
ekonomi kerakyatan.
Kabupaten Sid rap masih dapat dikembangkan secara optimal. potensi hasil pertanian terutama beras dan
Pasar Sentral Rappang yang berada d i Kecamatan
peternakan, teru tama ayam petelur, belum digali dan
Rappang dibangun dengan biaya dari Bank Dunia
dimanfaatkanoleh pelaku ekonomi d i sini. Oleh karena
sebesar Rp 13,8 miliar. Pasar Tanrutedong yang
itu dengan beroperasinya tiga pasar yang dibangun
berada di pinggir jalan raya poros menghubungkan wilayah d i selatan Sulawesi Selatan (Makassar)
dengan dana pinjaman Bank Dunia akan membantu mereka mengakomodir hasil pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sidrap dan sekitarnya.~
dengan wilayah di bagian utara Su\sel seperti Palopo
Kabupaten Sidrap menjadi lumbung pangan atau beras bagi daerah di Sulawesi Selatan. "Potensi hasil
9,3 miliar. Sedangkan Pasar Sentral Pangkajene di Kecamatan Pangkajene juga direnovasi dengan biaya
pertanian terutama beras dan peternakan ayam
dari Bank Dunia sebesar Rp 13,3 miliar.
direnovasi dengan biaya Bank Dunia sebesar Rp
petelur menjadi kegiatan ekonomi unggulan yang
USDRP ~!~II ,·p: ,~:.:~~.~;~:o~Prko!J.:m
).l,_-mba;~un Kc-INt\;:; '"~~~cORP 'ent'k~
Pfo\o...wew ;n \!.
11 "j
pedagang yang di halaman parkir. Barang yang dijual
diperuntukkan sebagai lahan parkir kendaraan.
di halaman parkir sama dengan yang kami jual di
Pedagang lebih mengeluhkan
dalam, sehingga pembeli lebih memilih berbelanja
pasar akibat persaingan dengan minimarket di
ke
situ daripada masuk ke dalam," demikian
dikeluhkan pak Dian, pedagang tas sekolah. Hal ini
sepanjang jalan yang sama.
sepinya
~Banyak
aktivitas
pedagang di sini
yang mengeluh karena sepinya pembeli. Akibatnya
menurutnya mempengaruhi pendapatan pedagang
banyak yang pindah berdagang ke bagian luar atau
di dalam pasar. Selain kurang baiknya pengaturan
mengakali tetap berdagang di luar hari pasar untuk
lokasi berdagang yang menimbulkan masalah baru, persoalan lain yang dihadapi juga terkait dengan
mendapati pembeli menutupi kebutuhan seharihari,~ tutur Basri (30 tahun), salah satu pedagang
minimnya tempat untuk pengelolaan sampah yang
pasar. Sepinya aktivitas di Pasar Sentral Tanrutedong
menyebabkan kekumuhan. Kendaraan yang tidak
berimbas pula pada pendapatan yang mempengaruhi
tertampung di halaman parker yang terpakai oleh
setoran ke PAD. "Pendapatan adari retribusi di Pasar
pedagang, meluber ke bahu jalan. Muncul tempat
Sentral Tanrutedong, memang kecil. karena aktivitas
parkir dadakan. Selain itu, banyak pula angkutan umum yang 'ngetem' menunggu calon penumpang
perdagangan yang tidak ramai. Hal ini disebabkan lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Pangkajene
yang menyebabkan kesemrawutan di jalan.
dan juga tidak jauh dari pasar-pasar di Kabupaten
Pasar Sentral Tanrutedong, yang relatif !ebih sepi
Barru.~
dibandingkan Pasar Sentral Rappang, juga memiliki persoalan lain. Bangunan pasar ini ter!ihat kokoh
Achmad. Ke depannya, kondisi ini akan dievaluasi.
dan memiliki halaman depan yang luas dan rapih
Sementara itu, persoalan pengelo!aan sampah juga dialami di Pasar Sentral Pangkajene setelat
Pasar Sentral Pangkajene Pembiayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasilitas Bangunan
Pasar Sentral Rap pang
ujar Kepala Dispenda Kabupa ten Sidrap Pembiayaan Kontrakt or Pelaksana Project Implementation Unit Fasilitas Bangunan
direnovasi. Setiap hari pasaran, yakni hari Senin, Rabu, H. Ruston, Stkreroris Daetoh Kabuparen S1drop
Dana Pinjaman Bank Dunia : Rp. 13.370.&86.000 PT. Makassar lndah Graha Kimprasda. Kabupaten Sidenreng Rappang Renovasi Pasar Sentral Pangkajene. Perl uasan pasar yang telah ada untuk menampung 205 kios. 817 los dan 628 pelataran didukung oleh prasarana dan fasilitas listrik. MCK, tempat parkir. saluran drainase, masjid, kantor. tempat pembuangan air kotor dan tempat penampungan sampah. telepon dan hidran ~
dan Sabtu, sampah banyak menumpuk di jalanan karena kurangnya bak sampah. Terkadang sampah menumpuk sampai hari beriutnya menunggu diangkut oleh truk sampah. Di lantai_dua Pasar Sentral Pangkajene ini terdapat banyak kips atau 1apakjualan 1
Dana Pinjaman Bank Dunia : Rp. 13.858.382.000 PT. Adhi Karya Kimprasda, Kabupaten Sidenreng Rappang Pembangunan Pasar Sentral Rappang. Pembangunan gedung pasar baru ini untuk menampung 256 kios, 532 los. 776 pelataran, gedung kantor. selasar seluas 1.391 m2. tempat parkir untuk 20 kendaraan. MCK dan masjid yang didukung oleh prasarana air bersih, listrik, saluran drainase. jalan lokal. telepon, saluran air kotor, tempat penampungan sampah, hidran dan sebagainya.
yang tidak terpakai akibat ketiada'"itn i_!lngga"fllenuju lantai dua. Persoalan-persoalan
pas~apembangunan
dan renovasi menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkab Sidrap. Peningkatan fasilitas dan perbaikan kondisi pasar harus menjadi komitmen P~mkab Sidrap
dalam melayani
kebutuhan masyarakat.
Dengan bangunan fisik yang tahan lama dan tetap memberikan kenyamanan akan _melanggengkan sumber penghasilan masyarakat."'. Pere"konomian daerah pun akan berkembang. ..
.·n ... .
USORP ~:tbJnp~ ~!ar:~~u~o~~rk~IJJn
,
Pasar Tanrutedong Pembiayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementing Unit Fasilit as Bangunan
• Dana Pinjaman Bank Dunia Rp. 9.370.020.2&5 • Dana APBD Rp. 5.002.35&.938 PT. Nindya Karya Kimprasda, Kabupaten Sidenreng Rappang Perbaikan los pasar seluas 2. 730 mt dan 90, Pembangunan 3 unnit kios dan 1.230 m' los baru . Gedung Kantor. Selasar. Tempat Parkir. MCK. Air Bersih, Listr ik, Saturan Drainase. Jalan Lokal. Telepon. Saluran Air Kotor. Tempat Penampungan Sampah, Hidran
f.!
1Jng1 ;n Kt'mandonar Rellt"k~. ,
PelakSII
U;S~RP 11 9.
* I
l'~""'k ft/vMJ.i~i J.i N~CM'i IKM"K"~ pMi
I
-=r-
kantong peternak, terlebih setelah retribusi telur dlhapus sejak tahun 2010.
lni tidak terjadi secara instan. Bagi Pathuddin, misalnya, semua bisa terjadi berkat keuletan, inovasi,
misalnya, setahun terakhir bekerja mengambll telur
reguler, langkah ini diharap mencegah peternak
di peternakan milik Pathuddin dengan gaji sekitar Rp.
merugi akibat rendahnya harga telur.
800.000 per bulan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Sidrap Dukungan pemerintah melalui suntikkan dana Rp. 7
Sadiliah mengakui bahwa sektor peternakan ayam
millar kepada perusda yang bekerja sama dengan PT
petelur memang selama ini berjalan mandiri. Namun,
CJ Feed Jombang. Dengan pembelian pertama Rp. 4
pemerlntah tak sepenuhnya lepas tangan. Dukungan
miliar, perusda blsa menjual pakan Rp. 20.000 per sak
pemerlntah lebih disalurkan kepada pencegahan
leblh murah kepada petani. Perusda secara langsung
penyebaran flu burung atau avian influenza {AI) yang
bermitra dengan lima kelompok tani dan toko penjual
pada tahun 2011 mematikan sekitar 200.000 ayam di
pakan. Perusda menetapkan aturan ketat pada setlap
Sid rap.
memberanikan diri meminjam uang ke bank Rp 35
toko, yakni mereka tidak boleh mengambil profit di
lni dltunjukkan dengan m&ingkatkan anggaran yang
juta untuk memelihara 300 ekor ayam. Dua tahun
atas Rp 10.000 per sak dari peternak.
disiapkan untuk program kebersihan peternakan.
ekor. Prinsipnya sederhana, kebersihan kandang
Upaya melindungi peternak saat harga telur jatuh
10 juta untuk penyedlaan desinfektan. Pada tahun
harus selalu dljaga agar ayam bebas dari penyakit,
pun dilakukan. Pemkab memillki dana talangan Rp. 4
2011, anggaran bertambah menjadl Rp. 60 juta, dan
kualitas telur bagus sehingga harganya bisa tinggi.
miliar yang bisa digunakan saat harga gabah petani
naik pada tahun 2012 menjadi Rp. 350 )uta untuk
anjlok, pun ketika harga telur ayam jatuh. Pemerintah
4.000 liter cairan desinfektan.
dukungan bank, juga pemerintah. Tahun 2003, dia
Pada tahun 2010, pemkab hanya mengalokasikan Rp.
berselang, populasi ayamnya sudah mencapai 5.000
Pengetahuan
tentang
ayam
penting
untuk
elur ayam mengubah nasib Pathuddin (40).
T
mendukung produktivitas ayam. Di tahun 198o-an,
Kini, Ia sudah memiliki 80.000 ekor ayam dan
ayam butuh waktu 38 jam untuk bertelur, sedangkan
membina 40 peternak skala keel I. Pad ahal,
saat ini hanya 23 jam. Ayam pun perlu dibuat nyaman
11 tahun silam, ia masih anak kandang. Berkat telur
dengan suhu dan kelembaban. ldealnya, ayam
pula, Kabupaten Sidenreng Rappang, 200 kilometer
suka bertelur di temperatur 27 derajat celsius dan
utara Kota Makassar, menjadllumbung telur Sulawesi Selatan.
kelembaban 70 derajat. Untuk itulah, peternak harus pandai menempatkan kipas angin dan mengatur
melalui perusda akan membeli telur peternak di atas biaya produksl.
Peternak mandiri telah menggairahkan perekonomian di
kabupaten
berpenduduk
327.000 jiwa
itu.
Perusda-lah yang nantinya akan menjual telur ke luar
Pemerintah yang responslf turut menopang aktivitas
kabupaten. Saat inl, telur Sid rap umumnya dlkirimkan
peternakan rakyat. Sinergi keduanya menjadi kunci
ke seluruh daerah di Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan
bagaimana Sidrap tumbuh menjadi lumbung telur.
Pulau Kalimantan. Kendati tidak dllakukan secara
{Sumber:hrtp://cetok.kompos.coml)
pencahayaan. Sidenreng Rappang (Sidrap) telah leblh dulu dlkenal sebagai lumbung beras bagi Sulawesi Selatan ketimbang lumbung telur. Namun, telurlah yang
Pentingnya kebersihan membuat peternakan Pathuddin sebagal peternakan yang tersteril dl
membuat dl kolong rumah panggung kayu millk
Sidrap. Pekerja yang masuk~keluar kandang selalu
mayoritas warga Di Desa Bulo, Kecamatan Panca
membersihkan dlri dengan desinfektan lebih dulu.
Rijang,
Kasus kematian unggas akibat flu burung yang sempat
Kabupaten Sidrap, kini terparkir mobil
keluaran Jepang hingga Eropa.
melanda Sidrap menjadi alarm peringatan bagi para peternak untuk lebih mawas diri memellhara ayam
Dari total 6,4 juta ayam petelur di Sulsel, sebanyak 3,4
mereka.
juta ekor berada dl Sidrap. Jika setidaknya produksl per hari hanya 70 persen pun, terdapat 2.380.000
Keberslhan ini yang terus dijaga agar 1.360 tenaga
rak telur yang dihasilkan. Dengan harga telur per rak
kerja yang terserap di sektor peternakan ayam petelur
antara Rp. 25.000 dan Rp. 27.000, dalam sehari potensi
bisa tetap bekerja. Terlebih lagi, bidang ini mampu
uangyangberedardiSidrapkarenatelursajamelebihi
menarlk para pekerja di luar Sidrap untuk mengadu
Rp. 50 miliar. Tentu, uang itu mengalir langsung ke
nasib. Zainal (18), asal Kabupaten Kepulauan Selayar,
USDRP
~:~~~-~~~~.,~~~!~~,U~O~~;.olaan
'"l'mb.lngunl<em.ar\<1
Relleks•Ptlik.
US?,~P iOI
121
c:::;:t
c:::;:a c:;;::. c:;::lt
c;;e
c=e c::=Pasar Sawahlunto
•
'''
Menyemarakkan Kota Heritage '' '
c;:.
c;,=~
c:;;:. ~ c:;::::rt
~
.;:;. c;:a Kota Sawahlunto ukota ~aY.o.lli l unrr Pro-.11n~. )ur;Jdt\'ra Bar.Jt
Luas wtlayah 27! 4: ·
m ·a: p
11
Batas Wilayah
Utara Kabupatt• Selatat.
Te~ndh Jdlc
K.;bupot·~fl
_ r 1mur Kaburaren (.awahlunto/SiJunjung
Barat Kabupaten S.O Jumlah Kecamatan · 4 Kecamatan Jumlah Kelurahan 10 Kelurahan dan 65 0( a
Jumrah Desa 27 D a Jumlah Penduduk 54.913 Jiwa (Senlul2008) Website www.sawahluntokota.g! .td
Pasar Sawahlunto menjadi sala h satu poin entri dalam penataan kota secara keseluruhan di Kota Sawahlunto yang merupakan kota lama dengan bangunanbangunan tua. Pembangunan pasar baru tetap dengan konsep tradisional yang diselaraskan dengan ciri khas lingkungan ya ng sudah ter bentuk.
«:::::::..
Pasca-Lebaran Agustus 2012, terlihat kesibukan yang
proyek untuk mendorong kontraktor agar kerja tepat
tidak biasa di PasarSawahlun to. Pasar bukan ramai o leh
waktu; kata H. Amran Nur. Wali kota memonitor
banyaknya pembeli, tetapi aktivitas para pedagang
apakah pembiayaan (cosh flow) dan jadwal berjalan
yang tampak mengangkut barang dagangannya dari lokasi pasa r yang berada di kontur tanah yang lebih
sesuai
rencana, dan
ketersediaan tenaga
kerja
memadai.
rendah ke lokasi yang lebih t inggi. Mereka pindah ke pasar penampungan sementara karena ada penataan
Pembangunan konstruksi pasar tidak bisa langsung
d i pasar yang lama. Pembangunan Pasar Sawahlunto
dikerjakan sejak awal karena proses pelelangan
Blok B dan C terhitung baru berjalan sekitar satu bulan
yang memakan waktu dan proses pemindahan
pada akhir September lalu, sejak kontrak pengerjaan
pedagang ke tempat penampungan sementara.
ditanda tangani 30 Mei 2012. Target pembangunan
Proses pemind ahan pedagang ke tempat yang
konstruksi bangunan pasar diharapkan selesai dalam waktu sembilan bulan hingga 1 Maret 2013. Wakt u
tidak jauh dari pasar yang akan d ibangun, di tanah m il ik PT KAI Sawahlunto, dimulai pada 25 Agustus
pengerjaan yang kurang dari setahun ini ibarat
2012 selama lebih kurang satu minggu. Pedagang
mengerjakan proyek bandung bondowoso.
dengan kemauan dan kesadaran sendiri, setelah menerima sosialisasi mengenai pembangunan pasar,
Meski demikian, rentang waktu yang sing kat tersebut t idak menyurutkan semangat untukmengejartenggat
memindahkan barang dagangannya ke tempat yang telah disediakan. Ada komitmen dari pemerintah kota
waktu. Oleh karen a itu, mengingat besarnya manfaat
dalam rencana penempatan sementara sehingga
yang akan diterima masyarakat dan pemerinrah
kepentingan setiap pedagang terakomodasi dan ada
daerah setelah pembangunan pasar selesa i, Wall
jaminan mendapatkan tempat kembali setelah pasar
Kota Sawahlunto H. Amran Nur mengawasi la ngsung
selesai dibangun.
pembangunan. "Sekali seminggu saya datang ke
USORP
~:,~r"~~~ ~t'~~~·u~o:~"'o'~"
USORP
123
asli daerah dari kontribusi pasar dianggap target
Melainkan pembangunan skyfift untuk menunjang
ikutan, karena kepentingan dan aktivitas masyarakat pedagang menjadi prioritas. Seperti dikemukakan
tambang yang berbudaya. Sayangnya, meski piha k
Kepala PMU Muksis, "kalau ekonomi masyarakat kuat,
Bank Dunia menyetujui proyek skylift, pemerintah
kewajiban·kewajiban lain akan lancar:'
pariwisata di kota yang memiliki visi
s~bagai
kota
pusat melalui Kementerian Keuangan saat itu tidak menyetujui karena pembiayaan mel alui pinjaman
Pasar Sawahlunto menjadi salah satu poin entri
luar negeri diprioritaskan untuk sarana dan prasarana
dalam penataan kota secara keseluruhan di Kota
infrastruktur daerah.
Sawahlunto yang merupakan kota lama dengan bangunan-bangunan tua. Pembangunan pasar baru
Setelah pihak Bank Ounia dan pemerintah pusat
tetap dengan konsep trad isional yang diselaraskan
setuju dengan pembiayaan untuk pembangunan
dengan ciri khas lingkungan yang sudah terbentuk. Pembangunan pasar baru dibiayai melalui pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 17,5 miliar dengan sistem pengembalian cost recovery. Sumber pembiayaan dari
"Pemindahan berlangsung aman dan damai tanpa
bantuan tenaga atau armada dari pemerintah,"
keributan," ujar Ahmad Zaini, Kepala Unit Pengelolaan
papar Ahmad Zaini. Terdapat sebanyak 231 pedagang formal (memiliki toko atau kedai) dan
Teknis Oaerah (UPTO) Pasar Sawahlunto. Kondisi Pemerintah
lebih kurang 600 pedagang informal (pedagang kaki
Kota Sawahlunto dengan mengumpulkan semua
lima) yang dipindahkan dari pasar lama ke lokasi
ini
dikarenakan
sosialisasi
formal
p~dagang
dan pendekatan persuasif terhadap bebera pa pedagang. Selain itu, agar pedagang merasa nyaman dan tidak mengeluh di tempat Denga n biaya sekitar Rp 600 juta,
Wali Kota Sawahlunto H Amran Nur, Pasar Sawahlunto
di tempat penampungan sementara disediakan
yang lama sudah penuh dan padat. Kondisi pasar
juga disiapkan.
direncanakan
pem~rintah
Kini, hari·hari Kota Sawahlunto d iwarnai dengan geliat lalu keluar~masuk
lalang
kendaraan-kendaraan
proyek
membawa material. Para pekerja yang
kota karena keterbatasan pembiayaan melalui anggaran daerah. Semula, proyek daerah yang
didatangkan dari daerah laili untuk mempercepat
diajukan Pemkot Sawahlunto ke Bank Dunia untuk
pengerjaan proyek pun menambah ramai kota.
pembangunan di kota tambang ini bukan lah pasar.
penampungan sementara. Proses pembebasan lahan mendukung rencana Pemerintah Kota melakukan penataan kota secara keseluruhan. Oijelaskan oleh
fasi litas~fasi!itas
memang
dan pemindahan pedagang yang berjalan mulus ini
penunjang
berdagang sementara,
luar
Pasar Sawahlunto, aktivil'as fisik tidak bisa langsung dilaku kan karena proses tender yang perlu d iu!ang dan memakan waktu cukup lama sekitar satu tahun.
fasilitas seperti meja-meja untuk berdagang, talang
yang sudah berusia lebih dari 50 tahun itu semrawut
air untuk mengantisipasi cucuran air hujan, genset,
yang bisa membuat masyarakat enggan ke pasar.
penampungan air bersih khususnya untuk pedagang yang berjualan ikan dan daging, saluran got, mesin pampa air, pengecoran lantai, dan sebagainya.
meningkat, keberadaan pasar perlu dioptim alkan
"Setidaknya kami mengajukan 12 jenis pekerjaan
sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Kota ini perlu tempat belanja yang cukup baik. fnsya
untuk mencukupi saran a yang dibutuhkan pedagang.
Allah volume transaksi pedagan g bisa
Fasilitas di pasar penampungan sementara dicukupi dulu agar proses p~mindahan tidak memicu
kata H Amran Nur yang memimpin Kota Sawahlun to
keributan. Hasilnya bisa dilihat, pedagang m~ng~masi
meningkat, pemasukan untuk kas daerah pun akan meningkat. Namun, target menaikkan pendapatan
dan mengangkat sendiri barang dagangannya tanpa
uDitambah dengan potensi pariwisata yang terus
meningkat,~
untuk periode kedua. Jika volume perdagangan
USORP
12!
Bagt para pedagang, penataan Pasar Sawahlunto
berjualan sudah di bag tan depan... Apalagi pedagang
pedagang, terhadap penyelesaian proyek pasar ini
kota selanjutnya, yang menjadi pekerjaan berikutnya
mi d tsambut antusias. Meskt banyak para pedagang
yang mendapat t empat di bagtan belakang, mereka
pun tinggi. Masyarakat berharap, pasar yang baru
setelah
yang mengaku berkurang pendapatannya sejak
lebih menurun lagi pendapatannya; ujar Zulkoni
dapat menampung pedagang lebih banyak. Selain itu,
membenahi perparkiran dan penyediaan sarana
berdagang
yang tahu bahwa pembangunan Pasar Sawahlunto
pedagang juga berharap setelah Pasar Sawahlunto
penginapan berupa hotel dan homestoy.
yang baru dibiayai oleh Bank Ounia.
selesai dibangun dan siap beroperasi, mereka
d•
pasar
penampungan
sementara,
mereka menyadari kond1si tersebut hanyalah transisi. Kondisi akan pulih seperti sedia kala ketika mereka kembah ke lokasi pasar yang selesai dibangun.
Ahmad Zain1, Kepala UPTO mengakut memang
Menurut penuturan Rosni (63) pedagang sepatu
terdapat
dan pakaian, pendapatannya agak menurun sejak di
berbelanja ke pasar penampungan sementara pada
perbedaan jumlah
pengunjung
pembangunan
pasar
selesai
adalah
diajak berdialog oleh pemkot mengenai harga sewa
·eengan pariwisata yang maju, orang akan tinggal
bangunan kedai, los mini, atau kaki lima.
lebih lama di Sawahlunto. Pengeluaran mereka pun
"Harga sewa jangan terlalu tinggi, agar pedagang
meningkat, yang berbelanja akan lebih banyak:
akan lebih banyak. Apalagi dengan kua litas yang
yang
lokasi penampungan sement ara. Jika saat di lokasi
saat hari pasar (Rabu dan Sabtu) dengan hari biasa
yang kurang mampu tidak kesulitan membayar sewa
demikian harapan Bapak Walikota H Am ran Nur.
yan g lama ia bisa berbelanja barang dua kali dalam
lainnya. '"Pada harl biasa relatif t idak banyak pembeli
dan retribusi. Hal ini yang akan membuat pedagang
Harapan ini tidak berlebihan karen a Sawahlunto
seminggu ke Bukitti ngt, sekarang hanya sekali dalam
yang datang dibandingkan dengan hari pasa r. Jika
bisa t etap hidup; kata Zulkoni. Mengenai harga sewa
mulai dikenalluas karena ~bil bagian dalam agenda-
sebulan. "Selain pasokan barang yang memang
hari pasar, pedagang yang di bagian belakang pun
ini, pemkot melalui Ketua PMU Muksis, yang juga
agenda internasional seperti Tour de Singkarak dan
sedikit, belum banyak orang yang tahu lokasi tempat
bisa lebih laku. Kami mencoba mengatur berdasarkan
menjabat sebagai Asl sten Pembangunan di Kantor
Sawahlunto International Music Festival. Keberadaan
saya berjualan di sini; ujarnya. Zulkoni (5 0), pedagang
jenis barang dagangan sehingga pembeli dapat
Wallkota Sawahlunto menyatakan sedang melakukan
Pasar Sawahlunto yang baru membuat kota herit age
sembako yang menempati dua petak kedai juga
masuk hingga ke dalam dan bag ian belakang; papar
kajian atau studi kelayakan. NPada prinsipnya, Pasar
ini memiliki gerbong kereta api yang baru, selain
Ahmad Zaini. Para pedagang berh arap pembangunan
Sawahlunto diperuntukkan untuk meningkatkan
pasar dap at selesal tepat waktu hlngga mereka bisa
perdagangan. Ana li sis harga dilakukan dengan
gerbong Mak Itam yang bunyinya unik. Tuit..tuitt .. . srok..srook ... Menambahsemarakkotayangdibangun
mengeluhkan pengunjung yang sepi. Padahallokasi ia
kembali ke tempat semula. Animo masyarakat, selain
membandingkan
biaya
yang
dikeluarkan
dan
membaginya per meter persegi bangunan. Nantinya
Belanda untuk mendukung aktivit as pertambangan sejakabad ke·181alu.
akan ada keputusan bersama antara pemkot dengan OPRD mengenai harga sewa yang diatur melalui peraturan daerah. DPRD sendiri mengharapkan ada pemberian subsidi bagi pedagang. lni semua masih dikaji,'" jelas Muksis.
011
Proyek Pasar Sawahlunto ini jika selesai dibangun menempatkan
kota
herUage
Sawahlunto
satu
~
langkah di depan (one step ahead) dalam memajukan kota.
Keberadaan
pasar
akan
mendongkrak
pariwisata Sawahlunto, demikian kata Kepala Oinas Pariwisata Kota Sawahluno Medi lswandi. Tidak hanya itu, Sawahlunto bisa menjadi inspirasi bagi dunia kepariwisataan di Sumatera Barat. Keberadaan Pasar Sawahlunto menjadi lokomotif perekonomian kota
~
~:;7.-.:D.~.
;.-',,,.. "'r·~ ·. (f'
'!'
,:= :-;_;
I
yang menarik gerbong pariwisata, kerajinan lokal, produk pertanian, perkebunan rakyat, dan jasa. Sepertl lnilah yang akan menjadi arah pembangunan dl Sawahlunto, sebagai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Yang tidak lagi hanya bergantung pada batu bara yang mulai menipis. Namun demikian, untuk mendukung penataan dan perkembangan
USDRP
I
.;l-
r,•, ..'
, ..... •' '_ ............ I •
.: ' • ·J~
. '
:;, !c' ~-&.~ I f.•
· · 1 r)$;~, !. ' .' r 1
1; "
.,
'ti
~) \r~ .,,. ,t , '·}; ',·., ·-
..rf/,"1:'®6
::-"'-::
"' '
! \' . •
• 127
WiSttA-f-A T~M! AM f-~1\AAAM Sol\~f..C!!I- ~ilMI\~NV\~
K:
ta Sawahlunto memiliki wisata tambang
yang eksotis dan sarat sejarah pertambangan
ejak 200 tahun sHam. Berlibur ke Sawahlunto,
seperti tertarik ke Indonesia ratusan tahun lalu.
Sawahlunto dikaruniai sumber daya alam berupa
batubara yang melimpah. Kekayaan inilah yang membuat Belanda banyak membangun usaha batu· bara di sini. Setidaknya ada 600 orang Belanda tinggal
di kota ini pada masa penjajahan dan kehadirannya memengaruhi perkembangan arsitektur bangunan di sini.
Gereja, sekolah, gedung pemerintahan dibangun dengan arsitektur ala barat. Meski sudah berusia dua ratus tahun, bangunan-bangunan tersebut hingga kini masih dijaga. Perawatan yang baik ini pun berbuah manis, karen a sekarang Sawahlunto menjadi ajang wisata arsitektur sejarah, terutama bagi para pecinta wisata m in at khusus. lokal. Beruntungnya, Sumatera Barat dianugerahi Selesai menikmati bangunan sejarah, masih ada
kesenian songket yang cantik dan kaya budaya.
wisata tambang yang menjadi andalan utama pariwisata di sana. Bekas-bekas tambang batubara di
Setelah menggalakkan kembali pembuatan songket,
sini sebagian disulap menjadi tempat berlibur yang eksotik. Melihat lorong-lorong b ekas penambangan, sambil mendengarkan penjelasan dari sang pemandu wisata b isa membuat liburan te rasa berbeda. Serna kin dikembangkan, semaki n banyak wisatawan yang tertarik berlibur ke sini.
Profit Pasar Baru Kota Sawahlunto Pembiayaan
Kontra ktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasilitas Bangunan
Dana Pinjaman Bank Dunia Rp. 16.256.294.000 PT Nindya Karya Oinas Pekerjaan Umum, Kola Sawahlunto
96 Kios. 216 Kios, 300 lapak, 25 Cafe.
akhirnya ekonomi setempat mulai bisa bernafas dengan stabll. Berkembangnya kerajinan tenun songket juga berpengaruh pada bagian pariwisata. Turis yang datang ke sana menjadikan songket Silungkang sebagai buah tang an khas Sawahlunto. Tidak perlu repot-repot untuk mencari buah tangan
Kota a sal kereta a pi Mak Itam ini pernah hampir mati karena batubara sebagai sumber' daya alam andalan kian menipis. Tak habis akal, pemerintah setempat pun mencari cara untuk mengembalikan stabilitas perekonomian lokal. Beberapa di antaranya adalah dengan mengembangkan pariwisata dan kerajinan
tersebut. Karena pembangunan Pasar Sawahlunto, yang turut dibiayai oleh Bank Dunia mel a lui program USDRP, menyediakan kebutuhan para turis. Pasar Sawahlunto direnovasi untuk diintegrasikan dengan geliat pariwisata di kota bekas tambang yang kian bergairah. (Sumber: dari ber bogoi sumber)
12~
Pasar Kahayan Baru
Butuh Terobosan Agar Tidak Mati
~ ,~
'
.. - ... ,, '
•
Kota Palangkara:
~
Batas. Wilayilh
Di siang yang terik, 21 September 2012, puku l 13.30, t idak tam pak aktivitas yang berart i di Pasar Kahayan Baru, Kota Palangkaraya. Hanya beberapa kios atau toko yang menjual pakaian, mainan ana k, da n alat -alat rumah tangga yang m asih buka. Banyak deretan toko, yang sudah memasang papan nama, tertutup rapat . Mungkin karena sudah siang, tidak banyak pembeli yang datang. Namun, kondisi yang sama j u ga terlihat keesokan har inya hingga pukul 10 pagi.
Pem and angan ini tampak berbeda de ngan ke rama ian
Pasar Kahayan Baru d iakui oleh pedagang. "Sejak
di Pasar Besar Palangka raya yang berjarak sekitar satu
Leba ran (sebulan yang lalu) hingga hari in i kami
kilometer dari Pasar Kahayan Ba ru. Di Pasar Besar
belum 'pecah' (belum ada yang terjual). Bulan puasa
Palangkaraya, pasar terbesar dan terlengkap di ibu
agak lumayan karena orang berbelanja baju Lebaran,~
kota Kalimantan Tengah ini, seolah tidak pernah
cerita Yuli, penjaga Toko Permata Hati yang menjual
sepi pengunjung. Baik di pagi hari maupun di siang
pakaian.
hingga sore hari. Banyak to ko yang buka dan pembeli silih berganti. Menurut Asisten II Sekretaris Daerah
Namun, ada juga toko yang bertahan tetap buka
Kota Pala ngkaraya Hadia nsyah , Pasar Kahayan Baru
seperti toko ja hit 'Ayah Bunda: "Prospek di pasar ini
sudah beroperasi sejak dua t ahun yang lalu. Pasar
memang masih belum terlihat, kecuali bagi yang
ini dibang un karena pasar yang lama terbakar pada
sudah punya langganan sepert i kaml. Kami bisa buka
tahun 2005 dan menghabiskan sebagian besar blok
bahkan hingga tengah malam; pa par Bu Aje ng yang
yang ada.
menjalankan usaha jahit bersama suaminya Candra
Sete!ah konst ruksi p asar baru dibangun dengan dana pinjamanda riBank Du niasebesar Rp 18 mi!iar,sekitar
lainnya juga mengalami hal yang sama seperti diceritakan Baraun, Ke pala Bidang Pasar Dinas Pasar
70 persen pedag ang lam a yang me ngungsi ke tempat
dan Kebersihan Kota Palangkaraya. Ada ped agang
sementara
yang berjualan sejak diresmikan 2011, baru setengah
Wirawan di Pasar Kahayan Baru. Banyak pedagang
memutuskan
di
tempat yang sudah dibangun. Sayangnya, dari hari ke
bulan buka terpaksa tidak melanjutkan aktivitasnya
hari aktivitas pasar menurun. jumlah pedagang ya ng
kare na sepi pembeli.
berjualan pun berkurang.
USORP
kembali berdagang
Kond isi makin sepinya
us
13J
"Semua kios/toko sudah tersewa. Tetapi masih banyak
Baru yang mahal ini banyak d iketahu i pedagang
kata
secara luas. "Banyak pedagang dari sini (Pasar Besar
Baraun. Dinas Pasar menganalisis penyebab sepinya
Palangkaraya) yang mencoba berdagang di Pasar
Pasar Kahayan Baru dari pembeli salah satunya
Kahayan Baru, tetapi balik lagi karena sepi. Dengar· dengar, sewa di Pasar Kahayan Baru Rp 1,25 juta
toko yang belum
ada aktivitas
dagangnya,~
disebabkan pasar ini tidak d11alui angkutan umum hingga ke bagian belakang sehingga menyulitkan masyarakat mengakses lokasi pasar. Sepinya aktivltas
sebulan. lni terlalu mahal,'" cerita Pak Amat (32) yang
perdagangan di pasar baru ini juga ditengarai
Ia tidak mau berdagang di Pasar Kahayan Baru karena
karena penyewa pertama tidak langsung berdagang
menyewa dari tangan kedua bisa sangat mahal. Bisa
dan mencari penyewa lain. Akibatnya, pedagang
mencapai Rp 25 juta per tahun, katanya.
berdagang beras dan telur d i Pasar Besar sejak 2006.
berikutnya (tangan kedua) menyewa dengan harga yang lebih tinggi. Konsekuensinya, pedagang pun akan menaikkan harga jual untuk menutupi biaya
Ia menyarankan, jika ingin Pasar Kahayan ramai oleh
sewa. Jika harga lebih tinggi, pembeli enggan datang
dari penyewa. Harus ada transparansi mengenai
dan lebih memilih ke pasar yang menjual dengan
harga sewa dan pedagang dapat menyewa langsung
harga lebih rendah.
pedagang sebaiknya pedagang jangan menyewa
ke pemerintah daerah.
Untuk mengatasi kondisi
ini, agar penyewa los/kios/toko segera memulai Kondi si ini diakui oleh Bu Ajeng yang menga taka n
aktivltas dagangnya dan supaya tidak memengaruhi
menyewa dua los untuk tempat usahanya menjahit
target pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Pa·
sekitar Rp 5 juta per tahun kepada penyewa pertama.
langkaraya berniat melakukan upaya paksa dengan
Padahal jika ia mengikuti sewa yang ditetapkan
mengeluarkan pemberitahuan. Pemberitahuan di· sampaikan kepada seluruh pedagang atau penyewa
pemerintah besarnya hanya sekitar Rp 2.256.000 per tahun. lnformasi sewa los/kios di Pasar Kahayan
dibuat pada 2 Februari 2012.
Kmi penJuofon souvt"mr Ithas tanoh Born('{) sudoh mulai terpusat
blok ruko/to ko/lapak berdasarkan kesepakatan yang "Jika berdagang di Pasar Kahayan Baru, jauh dari distributor. Agen distributor ada d i Pasar Besar semua. Terhadap para pedagang atau penyewa yang masih
Ada tambahan ongkos Rp 25 ribu untuk sekali ang-
banya k belum memfungsikan atau membuka blok
kut ke Pasar Kahayan Baru. Sehingga dengan menambah ongkos kirim, harga jual menjadi mahal.
ruko/toko/lapak agar segera beraktivitas menjalan· kan usahanya sebelum batas waktu 2 Maret 2012.
Harga seikat sayur, misalnya, d i Pasar Besar hanya Rp
Apabila pemberitahuan tidak diindahkan atau dilak·
500, sementara di Pasar Kahayan Baru bisa Rp 1.500
sanakan maka pemkot secara sepihak mencabu t
per ikat," demikian penjelasan dari pak Amat. Selain
atau memutuskan kontrak/sewa. Sayangnya, hingga
harga yang murah di Pasar Besar, masya rakat pun
September 2012 tindakan mencabut atau memu-
sudah terbiasa berbelanja di sana. Banyak pembeli
tuskan kontrak belum terealisasi. Keengganan untuk
yang mengaku nyaman berbelanja di Pasar Besar.
berdagang di Pasar Kahayan Baru juga terjadi karena
Meskipun di beberapa tempat, seperti di bagian
sebab lain. Masyarakat pedagang Palangkaraya me ·
penjualan ikan dan daging kondisinya basah atau
yakini keberadaan pasar harus de kat dari sungai yang menjadi jantung t ransportasi. Arus barang, terutama hasil bumi dan perikanan, dipasok melalui sungai. Jika dekatdengan sungai, biaya transportasi dan distribusi
kondisi pasar agar pedagang mau memulai usaha
akan murah. Sehingga harga barang yang dijual pun
sehingga ramai dikunjungi. Pertama, alternatif solusi
bisa murah.ltu sebabnya, pedagang dan pembeli bisa
dengan membebaskan pedagang dari sewa. Namun a !ternatif ini berisiko jika menjadi temuan pihak
ramal di Pasar Besar.
USORP
becek, namun cenderung bersih. Asisten II Sekretaris Daerah Kota Palan gkaraya Hadiansyah memetakan dua solusi yang dapat dilakukan untuk memulihkan
Mctnb.:lt.;;.;:.Kt':.'\,1 R~llek~ Pei.Jk
USORP 113~
c:::')
Cl::)
cc::3 (l::Q
c::D cx::Q (gJ
C::D c::G c::G
C::D
o:za c::G Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Alternatif kedua dengan mengganti pedagang yang merupakan pemodal, sehingga sewa menjadi murah kembali. Namun alternatif ini pun berisiko dia nggap tidak berpihak terhadap rakyat yang ingin berusaha. Alternatif lain yang dapat d ilakukan untuk menarik pengunjung agar berbelanja di Pasar Kahayan Baru anta ra lain menyediakan pasar subuh yang beroperasi sejak pukul 01.00 d ini hari hingga pukul 06.00 pagi dan pasar blauran (campuran) dari pukull6.00 hingga 24.00 yang mengambil tempat di bag ian de pan pasar. Daya tarik lainnya adalah dengan menyediakan arena bermain dan tempat hiburan bagi anak·anak. Selain sepinya pembeli, Pasar Kahayan Baru juga menghadapi persoalan lain. Meski telah d iresmikan dan beroperasi sejak dua tahun lalu, pasar ini belum diserahterimakan dari kontraktor ke pemerintah kota. Pemeliharaan fisik bangunan menjadi persoalan karena jika belum diserahterimakan, keluhan terhadap kerusakan masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Namun, kontraktor seperti menghilang
;t71
sehingga ke luhan atas kerusakan fisik bangunan tidak mendapat perhatian dari pihak mana pun sehingga merugikan pedagang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pe kerjaan Umum Kota Palangkaraya Ninok mengatakan, "se rah terima pasar dari kontraktor belum terlaksana. Mekanismenya seperti apa karena hal ini terkait dengan pemeliharaan bangunan. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kekumuhan yang terjadi di sana sini," ungkapnya. Kecuali untuk penangangan di luar bangunan, pem kot tetap melakukan perbaikan dan pemeliharaan dengan menggunakan anggaran rehabil itasi instalasi pengo la han air limbah. ?ersoalan lisik bangunan yang banyak dikeluhkan pedagang adalah soal kebocoran atap dan pintu·pintu yang rusak. Banyak pedagang yang mengeluh harus memindahkan atau menggeser barang daganga nnya yang terkena cucuran air dari atap yang bocor saat
('l::G C!:la
c:za C!::l»
c::::z.
hujan tiba. Masalah lainnya menyangkut saluran air pembuangan dari blok pasar daging yang bocor sehingga menggenangi halaman dan jalan pasar. Terlepas dari persoalan yang dihadapi Pasar Kahayan Baru, denyuc perdagangan di Kota Palangkaraya menjadi nadi perekonomian kota. Selain Pasar Besar dan Pasar Kahayan Baru, terdapat 12 pasar lain, di luar ruko, supermarket, swalayan, atau deparremem store, yang terdapat d i seluruh Kota Palangkaraya. Kehadiran Pasar Kahayan Baru ini tetap disambu t optimis dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber mata pencaharian dan bagi pemkot sebagai sumber pendapatan daerah. "Kami tentu berharap Pasar Kahayan Baru lebih berkembang ke depannya,'" ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Muhladun. Posisinya yang berada di tengah kota diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat, baik pedagang, pembeli, maupun dunia usaha meramaikan fasilitas pasar yang sudah tersedia ini, tambahnya. Tak ingin pasar yang dibiayai dari pinjaman dana internasional ini menjadi sia-sia. Apalagi, pada tahun 2011, Pasar Kahayan termasuk salah satu pasar yang mendapat penghargaan berupa Piagam Pasar Tertib
Ukur karena berkinerja baik dalam perlindungan konsumen dan meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran. Untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi Pasar Kahayan Baru in i, pemkot berharap masih mendapat bantuan teknis terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan. Termasuk juga dalam pelaksanaan reformasi pemerintahan.
c:::3
e:::tt Q::la
CCI ~
c:::O
Profil Pasar Kahayan Baru Palangka raya Pembiayaan Kontraktor Pelaksana Project Implementation Unit Fasititas Bangunan
Dana PinJaman Bank Dunia , Rp 20.751.346.000 PT. Wasklla Karya Oinas Pekerjaan Umum Kola Palangkaraya 46 Umt Toko 2 Lantai, 45 Unit Toko 1 Lantai. 20 Unit Toko Buah, 50 Umt Los PKL. 18 Buah Lapak Btok Daging Babi, Petataran untuk PKL
seluas 765m 2
~
c::l:t ~
USDRP
CCI
c::»
US IRP
135
II::AA V~tld-, I"Mk 1>iliktld~M 1~i~/A+ bic..~A.,J_A
S
ebagian orang mungkin belum mengena!
ikan jelawat. Maklum, ikan bernama latin
leptobarbus hoevani itu belum sepopuler ikan nila dan ikan mas.
Meski demikian, ikan asli dari beberapa sungai di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu memiliki kandungan
Di Kota Palangkaraya, ikan jelawat menjadi salah satu makanan favorit dan tetap dicari orang terut ama mereka yang sudah pernah merasakan dagingnya. Maklum, dagingnya enak dan gurih, seperti ikan air tawar lainnya. Namun, ada sebagian orang tidak menyukainya karena durinya sang at banyak.
protein dan vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh.
Salah satu rumah makan yang menyajikan menu ikan
Selain sebagai ikan konsumsi, jelawat juga dapat
jelawat adalah Rumah Makan Matahari. Tinggal pillh
dijadikan lkan hias.
menu jelawat tim tauco, jelawat goreng, jelawat asam
Wajar jika ikan jelawat tidak setenar lkan air tawar lainnya. Maklum ikan jenis hanya dijumpai df daerah
(Sumber:daliberbagaisumber)
man is, atau jelawat masak kecap.
asalnya, seperti Sumatera (Jambi dan sekitarnya) dan
Kalimantan.
Jii6JT,'QJ
_ _ QQ (W~
lkan jelawat, yang mempunyai nama lain ikan kelemek dan jelejar (Jambi), memlliki nilai ekonomis cukup tinggi. Di Pasar Besar Palangkaraya Kalimantan Tengah, misalnya, harganya mencapai Rp. 35.000 - Rp 38.000 per kilogramnya. Pasokan ikan berasal dari Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan, Katingan, dan Kotawaringin Timur.
SORP
Pembangunan posar di Kora Polangkaraya d•ilwti dengan pembongunon infrowuktur jolon
-·
-
137
Pelaksanaan Reformasi USDRP
Upaya Vlewujudkan Reformasi Tata Pemerintahan Dasar
PEL Ctmoht
Grtya Po,ong hos•l pMdomprngon btdong Pengembangon fkonomi Lokaf
USDRP
Urban Sector Development Reform Project (USDRP) memiliki d ua komponen kegiatan, yaitu komponen reformasi tata pemerintahan dasar dan komponen investasi pembangunan perkotaan . Komponen reformasi menjadi jantung program USDRP untuk mewujudkan kemandirian daerah dan menjadi landasan yang kuat untuk keberlanjutan pengelolaan investasi pembangunan perkotaan.
Di tingkat pusat. USDRP membantu pemerintah
untuk melaksanakan Urban Institutional Development Program
(UIOP)
dan
merumuskan
kebijakan
pembangunan perkotaan khususnnya yang terkait dengan pembiayaan pembangunan perkotaan,
Di b idang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas, reformasi antara lain menekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen publik,
penanganan
keluhan
secara
sistematis,
pengentasan kemiskinan melalui pengembangan
dan keterlibatan masyarakat da!am pen gambilan keputusan publik. Untuk itu, pen ge!o laan website
ekonomi
pemerintah daerah menjadi saran a yang penting.
lokal (local economic development/LED)
dan peningkatan pelayanan umum. Sementara di tingkat daerah, USDRP membantu pemerintah kabupaten
atau
kota
peserta
program
untuk
melaksanakan reformasi tata pemerintahan dasar,
Oalam pengelolaan keuangan daerah, reforma si antara lain menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang mendu kung
perum usan strategi pembangunan kapasitas, dan
usulan program pembangunan yang d ii dentifikasi
pengembangan kelembagaan.
secara partisipatif melalui Musrembang. Pengawasan
l ingkup re formasi tata pemerintahan da sar men cakup tiga haL Yaitu menyangkut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, menyangkut pengelolaan keuanga n daerah serta pengadaan barang dan jasa. Pelaksana USORP di tingkat pusat berperan dalam monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan proyek dan kegiatan reformasi oleh peserta USDRP di daerah.
ditingkatkan,
keuangan atas manajemen dana public haru s begitu juga dengan
pelaksanaan
transparansi keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut
menye!esaikan
dan
mempublikasikan
mengenai penggunaan keuangan secara cepat. Detail anggaran, informasi program, realisasi anggaran, laporan audit tahunan dan laporan tindak lanjut hasil audit dapat diakses o leh masyarakat luas dan dewan perwakilan rakyat daerah.
USDRP 1'-'embang Lin Kc m..1nd
Relleok$1Pe1Jk
•.U5 ~.~P {141 or
dilakukan di dalam negeri di tingkat pusat, me!akukan
rencana tindak untuk meningkatkan kinerja reformasj
kunjungan lapangan ke daerah yang dianggap
di setiap bidang. Dengan penyusunan rencana tindak
berhasil dalam reformasi, maupun on the job training
ini diharapkan pemerintah kabupaten/ kota mampu
ke luar negeri. Kegiatan ini menjadi penting agar
mencapai indikator kinerja kunci (key performance
fokus supervisi kegiatan USDRP tidak hanya pada
indicator) USORP pad a akhir pelaksanaan proyek.
kondisi fisik, tetapi juga pada aspek reformasi tata pemerintahan.
Beberapa w orkshop ya ng telah diselenggarakan antara lain:
Kegiatan workshop mengundang peserta dari 10
Peningkatan
kabupaten/kota yang menerima dana penerusan
Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas, di
pinjaman
Yogyakarta pad a 21 -22 November2011.Sekaligus
dari Bank Dunia dan
menghadirkan
kapasitas
kinerja
komponen
narasumber ahli atau praktisi dari berbagai institusi,
kunjungan ke Peme~tah Kota Yogyakarta untuk
baik pemerintahan maupun akademisi. Oi dalam
mellhat dari dekat mekanisme pelaksanaan
workshop juga dilakukan kegiatan diskusi kelompok
penanganan keluhan di Kota Yogyakarta yang
untuk membahas lebih detail !ingkup reformasi tata
dikenal dengan nama UPIK, serta pada bagian
pemerintahan dasar yang menjadi pembahasan,
pe!ayanan website yang berada pada bidang
termasuk juga mencari solusi atas permasalahan-
Teknologi lnformatika dan Telematika.
permasalahan yang terjadi selama masa kegiatan
Pelat ihan Ekonomi Lokal di Bandung pada 12-16
USDRP berlangsung. ndak ketinggalan juga menyusun
Desember 2011. Pelatihan Ekonomi lokal di Jakarta pada 27-29
Kunjungotl li.e pcremok dombo Kabupoten Gowl
Pengadaan barang dan j asa pemerint ah harus efisien, terbuka, dan kompetitif guna mendapatkan barang at au jasa yang t erjangkau dan berkualitas sesuai
Pmjeloson do" soloh seorong srof pengefola pen<Joduon masyorokor Koro Yogyokorto
Februari 2012. Dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kabupaten Garut. Jawa Barat untuk
Di Kota Cimahi, misalnya, dana tersebut diturunkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
untuk kegiatan
t entang Pengadaan Barang dan Jasa. Tujuannya tak
yan g meliputi pengembangan produk makanan,
pengembangan
ekonomi
lokal
lain agar berdampak pada peningkatan pelayanan
kerajinan, tekstil dan produk tekstil, serta serta
publik.
bidang telematika dan animasi.
Di Kabupaten
Barru, Sulawesi Selatan, pengembangan ekonomi Semua lingkup reformasi tersebut dicoba diimple-
lokalnya lain lagi, yakni fokus pada usaha peternakan
mentasikan
sapi yang menjadi andalan daerah. Di Kabupaten
melalui
pengembangan
ekonomi
lokal yang menjadi faktor kunci pembangunan se-
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, potensi hasil
buah daerah. Daya saing daerah ditentukan oleh
perternakan ayam petelur dan perkebunan menjadi
bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakan
fokus pengembangan ekonomi lokal. Sementara Kota
pembangunan melalui optimalisasi sumber daya
Palopo, juga di Sulawesi Selatan, mengembangkan
dan potensi lokal tanpa melupaka n investasi yang
produk cokelat untuk perekonomian lokalnya.
berasal dari luar daerah. Pemerin tah kabupate n/kota harus menemukan dan mampu mengembangkan komod itas dan kawasan unggulan di daerahnya.
Untuk mendorong terwujudnya reformasi tata pemerintahan dasar tersebut, Central Project Management Unic ICPMU) USDRP banyak melakukan pendam-
Bentuk kegiatan pengembangan ekonomi yang di-
pingan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui
jalankan berbeda-beda antardaerah,
disesuaikan
rangkaian kegiatan pembangunan kapasitas (capacity
dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.
building) berupa workshop atau pelatihan. Baik yang
~~ORP
nar :tirhan P~rkotJ< n n Jn USORP
MH!'lba~un K~tm~ch;'~ R~tH~Ut PelakW
USDRP
1.14J
OTDP menjadi contoh keberhasilan suatu daerah
Bank Dunia bagi kesepuluh kabupaten/kota yang
mengembangkan
tidak
mend apat dana penerusan pinjaman. Pendampingan
berfokus hanya pada pembangunan infrastruktur
pelaksanaan reformasi di daerah sudah memasuki
ekonomi
lokal
dengan
semata, tetapi pada penanganan permasalahan
tahap akhir. Pekerjaan konstru ksi yang sudah selesai
sosial dan ekonomi masyaraka t. Melalui pendekatan
dibangun harus dilanjutkan dengan pengelolaan
yang berpusat pada masyarakat (people center),
aset·aset
OTDP memiliki tiga kegiatan utama, yaitu pelestarian
bangunan sekaligus mencari dan mempersiapkan
lingkungan,
rehabilitasi
pengguna
opium,
dan
pemutusan mata rantai perdagangan opium. Kegiatan reformasi yang menj adi faktor utama dalam program USDRP ini didanai melalui hibah dari
melihat langsung pelaksanaan pengembangan
untuk
menjaga
kuatitas
konstruksi
skema baru agar proses pendampingan dapat terus berjalan.
DiskusJ kefompok pada solah saru keg10ron -.... Copaory Building USORP
Rombongon OJT Tho1lond
ekonomi lokal yang dianggap berhasil di daerah ini. Yaitu peng embangan sentra peternakan
ke Chiang Rai, Thailand, yang dlikuti oleh perwakilan
domba dan penyamakan kulit.
dari pemerintah daerah peserta USORP.
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan
melalui pembelajaran langsung ke luar negeri ini
Pelatihan
Metode National Competitive Bidding (NCB) di
dimaksudkan agarpeserta dapat mentransformasikan
Padang, pada tanggal 23 April2012.
pengalaman dan informasi yang didapat ke dalam
Keberlanjutan Program Pengembangan Ekonomi
kebijakan yang bermanfaat bagi daerah. Peserta
lokal daerah, di Jakarta pada 12·13 Juni 2012.
diharapkan mampu memahami target pembelajaran
Workshop ini dimaksudkan untuk memberi
pengembangan
informasi kepada pemerintah daerah peserta
dari keberhasilan Doi Tung Development Project
USDRP mengenai akses ke sumber daya usaha, teknologi, dan pasar.
(DTDP). DTDP merupakan proyek unggulan Mae Fah
Penguatan monitoring dan evaluasi Pengadaan
Bhumibol Adulyadej. Wilayah Doi Tung merupakan
Barang dan Jasa, di Jakarta pada 17 Juli 2012.
ekonomi
lokal
dengan
be/aj ar
Luang Foundation yang didirikan oleh lbu Suri Raja
daerah terpencil di Thailand, di jantung segitiga emas produksi opium terbesar di dunia. DTOP memiliki
Kegiatan yang tidak kalah men arik dalam upaya
kawasan
pembelajaran terhadap komponen reformasi USDRP
Mahan Reforestration Project yang terdiri atas pabrik
pengolah an
komoditas andafan
Pang
adalah kunjungan lapangan ke luar negeri. Pada 30
pengolahan kacang Macadamia, pabrik pemintalan
April 2012 hingga 5 Mei 2012, Direktorat Jenderal
dan te nun kain, pabrik pembuatan kertas dari
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai
bahan kayu, pabrik pengolahan biji kopi, dan pabrik
execuUng agencykegiatan USDRP mengadakan on the
pembuatan keramik, di mana lokasi, bahan, serta
job training di bidang pengembangan ekonomi lokal
pekerjanya merupakan penduduk lokal Dei Tung.
Mt•nbar1q1 ;nPJPel.l'
r
~f~~'~ (145 'JRP
Penutup USDRP merupakan program yang dirancang bersama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia sebagai upaya dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam
keterpanduan dalam pelaksanaan khususnya komponen reformasi yang melibatkan beberapa kementerian, pendekatan reformasi tidak hanya
mewujudkan tata kelola pembangunan kota yang
top down, tetapi juga memberi kesempatan pada
mandlri, berdaya saing dan berkelanjutan. Selama 7
daerah untuk melakukan inovasl, serta perlunya exit
tahun pelaksanaannya, USDRP mengalami pasang
sttategy untuk keberlanjutan atau sustainability pasca
surut yang disebabkan oleh berbagai t antangan yang
kegiatan yang merupakan kuncl dan dana harapan
dlhadapi balk internal ataupun eksternal.
ke depan, adalah beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dalam buku ini.
Berbagai kemajuan atau inovasi yang dicapai oleh Pemerintah Oaerah tidak hanya terwujud berkat
Penyusunan buku ini bukan merupakan akhir
kerja keras satu pihak melainkan kerja bersama
dari inisiatif pembangunan perkotaan yang akan
berbagai pihak sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perkotaan yang baik. Buku inI sejatinya merupakan apresiasi dari
dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Buku ini diharapkan memunculkan ide·ide baru bagi pembangunan kota di masa mendatang terutama
Oirektorat Jenderal Cipta Karya kepada pihak-pihak yang telah berperan besar dalam menyukseskan programini.
upaya mendorong reformasi tatakelola pembangunan kota.
Oalam penyusunannya buku ini, kami telah merekam berbagai pengalaman dan pengetahuan yang datang dari para pelaksana program di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan program ini sebagai upaya mendiseminasikan leblh luas kepada pihak-pihak yang memilikl kepedulian besar terhadap proses
Sebagai kata penutup pada kesempatan ini. kami menyampaikan apresiasi kepada pihak·pihak yang
telah
membantu
penyusunan
buku
ini
hingga paripurna, diantaranya : Direktur Perkotaan dan Perdesaan - Bappenas, Direktur Pinjaman dan Kapasitas Daerah • Kementerian Keuangan, Hendropranoto Suselo, Task Team Leader USDRP - World Bonk Office Jakarta, Walikota/Bupati, PMU
pembangunan perkotaan.
USDRP dan PIU USDRP di 10 Daerah Peserta USDRP. masyarakat, pedagang dan kelompok masyarakat
Perlunya kejelian dalam memilih proyek dan sumber pendanaannya, koordinasi yang baik dan
lainnya, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah menjadi sumber informasi berharga dalam penyusunan buku ini.
SORP
'-.!"-' ~oor-.....s.
-'
~
CD
ff:, :1:..
...
\\.
\\'
~\ .J
Profil Proyek Keberhasilan
tergantung
desentralisasi
pada
di
ke mampuan
Indonesia
akan
pemda
untuk
di t ingkat daerah guna mendukung pengembangan
ekonomi
lokal
dan
pengurangan
kemiski nan,
meningkatkan kualitas kehidupan baik di kawasan
melalui
perkotaan maupun perdesaan. Di sektor perkotaan,
pengembangan kapasitas dan investasi di bidang
tujuan
jangka
Pemerintah
panjang
Indonesia
yang
adalah
hendak
dicapai
mengembangkan
pembaruan
infrastruktur di
tata
tingkat
pemerintahan kota/kabupa ten
dasar,
Pembiayaan Proyek lnvestasi sifat strategis danvya k Proyek digolongkan ke dalam kategori Revenue Generating d an Domain Ditjen Cipta karya
secara
terintegrasi. Oiharapkan pemerintah kabupaten/ kota
kota-kota yang mandiri yang dapa t menyediakan
peserta USDRP dapat m eningkatkan day a saing yang
pelayanan perkotaan, mendukung pengembangan
tentunya akan berdampak pada peningkatan aktivitas
ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan secara
ekonomi dan kesejah teraan masyarakat.
berkelanjutan. Urban Sector Development Reform Project (USDRP)
lsu sektoral yang diangkat dalam USDRP adalah
adalah proyek yang d isiapkan Pemerintah Indonesia
penyediaan pelayanan perkotaan yang berkelanjutan
(GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World
USDRP dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional RPJPN 2005-2025 Pembangunan Perkotaan Penyelmbangan
Pengendalian
pertumbuhan antar kota metropolitan· besar·menengah· kecil
pertumbuhan kota-kota besar dan
pembangunan kota·kota kecll dan
metropolitan
menengah terutama di luar Pulau Jawa
USDRP M• 1b F?•
~
~
io<•'mandor,an Pl!'rkolilat\ 1n; an USORP
Percepatan
• •
»W
Reformasi tata Pemerintahan Dasar Peningkatan kapasitas Kelembagaan • Bantuan Manajemen Proyek
Penlngkatan keterkaltan keglatan ekonomi di wilayah perkotaan·perdesaan
Bank) dengan pendekatan pembangunan secara
Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka USDRP
reformis mewujud kan kemandirian daerah dalam
m emberikan
penyelengg araan pembangunan kawasan perkotaan
al ternat if
dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial,
kegiat an tersebut secara garis besar \ terdiri dari dua
berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling
komponen, yaitu :
memperkuat
1. Komponen A. Urban Reform dan Institutional
dalam
mendukung
keseimbangan
ban tuan
te knis dan
pembiayaan
kepada beberapa kegiatan.
Kegiatan ·
pengembangan wilayah . Pendekatan pembangu nan
Support, yang mencakup:
secara reformis merupakan wuju d program reformasi
Development Program (UIDP), yang
nasion aI sa at ini yang masih perlu d iimplemen tasikan
pelaksanaan
pada semua lapisan pemerintahan, dari pusat sampai
Pengembangan
ke da erah. Sesuai dengan
Kebijakan Strat egi Pembangunan Perkotaan di Loan
Agreement perubahannya
Core
Urban Institutional
Ekonomi
melipu ti
mend orong
Reform,
Lokal.
Penyusunan
level pusat dan di daerah dan Pengembangan
tuj uan dari proyek (Project Development Objectives)
Kapasitas
Urban Sector Development Reform Project ad alah
mendukun g
(i} memfasilitasi mewujudkan kema nd irian daerah
komponen B. Komponen A hampir semuanya
dalam pembangunan infrastruktur perkotaan sesuai
bagi
Pemerintah
kegiatan
Daerah
kegiatan
diatas
untuk dan
dibiayai oleh granr.
kebutuhan masyarakat (demand) (ii) Menyediakan
2. Kompon en B. Urban Jnve5tment, berupa investasi
pelayanan publik dan pelayanan prasarana dan
bagi pembanguna n fisik sarana dan prasarana
sarana perkotaan yang berkelanju tan. (iii) Mendorong
perkotaan termasuk rencana pengelolaannya.
pertumbuhan
Komponen B dibiayai oleh Loan.
ekonomi lokal dan pengurangan
t ingkat kemiski nan (sebagai multiplier effect) melalui peningkatan pelayanan prasarana dan sarana
Dalam mendukung kemandirian Pemerintah Daerah,
perkotaan.
USDRP memberikan bantuan teknis konsultansi di
bidang reformasi tat a Pemerintahan Dasar, Reformasi
Cipta Karya akan memanfaatkan Pusat lnformasi
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah. Bantuan teknis tersebut akan diikuti oleh pembiayaan
Pengembangan Pemukiman & Sangunan (PIP2BJ
terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang secara ekonomis bersifat fufl re'lf!nue generating. Oiharapkan keseluruhan paket bantuan teknis
sebagai pusat diseminasi tata kelola pembangunan perkotaan yang baik. Untuk mendukung tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan maka USDRP mendapatkan pembiayaan
tersebut akan mendukung usaha Pemerintah Daerah
ya ng berasal dari pinjaman dan hibah. Alokasi
dalam mewujudkan manajemen pembangunan kota yang baik. Oi akhir pelaksanaan proyek, keseluruhan catatan pelaksanaan proyek diharap kan dapat
dana untuk komponen pinjaman diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan infastruktur yang mendukung tujuan pembangunan kota dan untuk
menjadi model bagi pelaksanaan pembangunan kot a
kegiatan bantuan teknis manajemen proyek serta
yang baik di kota lain di Indonesia. Untuk itu, Ditjen
dukungan
kepada
pelaksanaan
reformasi
tata
(IBRD Loan) Sub project Loan, Consultant services(include Capacity Building), front and fee and un allocated
45.000.000
(PHRD grant) Consul tant Services (include Capacity Building), under part A 1 except for t he civic parti cipations transparency activities under Part A.1
5.000.000
38.435.000
5,000.000
-
...
SUMBER PENDANAAN PROYEK {0JIJm USOJ
Local Economic Development
Urban ottvelopment Strategy
...
Tujuan USDRP Peningkatan Pendapatan Daerah
Peningkat an Oaya Saing
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kualitas lnfrastruktur
3,450
Good Governance
Strategis
t
Diset sil R t asi Urb.n Institution Development Fadlitles
PIP2B
Replikasi!Transfer of Knowledge
Unallocated
2,000
1,050
4.450 0,225 0.500
Jumlah
45,000
45,000
38.435
0,22S
"
±
pemerintahan daerah. Sedangkan pendanaan yang
Peserta USDRP terdlrl darl l 0 Pemerintah Daerah yang
berasaldarihibah PHROdiperuntukka nuntuk bantuan
mengajukan diri untuk iku t serta dalam program
teknis kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung
ini. Usulan tersebu t kemudian diverifikasi oleh Inter
pelaksanaan reformasi tata Pemerintah serta kegiatan pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan dan SDM
Ministriaf Steering Committee (IMSC) t erutama terkait
Pemerintah Kabupaten/Kota.
penetapan sub proyek secara sederhana digambarkan
dengan ketentuan kelembagaan dan ketentuan ekonomi sub·proyek. Prosedur kepersertaan dan dalam tabel berikut:
~
:t
M
;~
~J!
~
-
mlna;~;:;iko";;;;t;~;;~;n~i~ll2J
[2]
---vertf'ikasfldri\lnlitriUf
• Poputn.~~SO.OOO)tt¥~
f
0
11
~ ~
I
. .
•
~Wnt~pSur~t ~ny~u.anMm.lt
•
K.i~~SMM\iti~M
j 0
P!..I.,... R.&JA.bu,..lon
~n tMUNI.ind.tk~ t;at;af'emtfmtaNin
!i
~~~
.
~;:
~~DIW1'9SI<..It.lu DI'Mt SK
E::
~Wnt.lrw nnd.l\;1
•
pemblnguNn J)HkQtund.lnRPJMOY'f'9dluwbna.l.tm
•
USOflp
~tuk.n n m Tri:nd USOfW dan ~n angg.Jranny.l
$· t: ~~ ~
';:
f'ttlil.tl.lo)erwsptk)t'Usptmblngun.An
~renc:aN ~UNnpffl.otaan
~a
,B_
d..ln RPJM0ya119 dtuw!Un daWn USOftP
:·::~:":~ :::::~ ::':~ ::~ ::~ :::::::::::::_____~·~ • K.l ~ ~~~ ~~n~T6M~ pou$1'1 k.lnhmda
__ -
!
1
[2] [!]
_,. U$U In nvH IS
~nan FS(ff'asfblotyStudy) auu
~
Studll(day.lk4n
~
i~
r
~ ~~ ~
5~
ii
n
~~~ ~ ~ !i
d.Lim USORP Prf:Kflt.lt.l FS f~aS!bil
• ~n trt~ F S
,~
•••••
[!]
~~~AM~w~.lnl.~:n~w:~.~r-'11~ "~~~,~~
[ --pjnet•p•n koti1k•bUplttn Piiiit1
0
~l
~ Llt.U, KAt!Ooandokumcn INrig (Uh.ltPt1un,rukTH.MVOl4J
2 ;.
~ ;- :C:
~AMOAIAIKl·UPl,renc.tN
~~'
~sanbh.lncllon~han
yang
efektif
dan pemeriksaan (auditing) sehingga dana publik dapat d ikelola secara lebih efisien dan efektif.
Pembaruan Ekonomi Lokal
•
Pembaruan Transparansi dan Partisipasi
Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa
dan
non-diskriminatif,
mentransformasika n ta ta pemerintahan yang baik ke dalam peningkatan pe nyediaan pelayanan umum perkotaan adalah peningkatan kapasitas pemda. kebutuhan unNk meningkat kan kapasitas pemda, terutama d i bid;ng penyed iaa n pelayanan publik, perencanaan perkotaan, ma najemen keuangan, pengadaan dan man aj emen aset merupakah salah satu isu pe nting dalam
TerjallnnyakerjaS<~makotektlfantara
>
pemerintah, dunia uwha serta sektor non pemcrintah dan ma$yarakat untuk mcngldcntifika§i dan memanfaatkan se<:<~ra optimal su mbcr daya yang d imiliki
Mendorong Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Pemerintahan Guna Mencapai Keberlanjutan Pembangunan Perkotaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum
kop<>~
• Pembcrion ''"" y>ng S<'IUO<·Iu» nyo rn»Y'"'" un
~rkuat<~n ~ngadaan~ara)
• Mcliputi sistcm dan jasa bcrdasarkan pcinsip kompetls1 dan non-di~kriminatif
USDRP mendorong Pembaruan tata pemerintahan
merupakan faktor penting dalam pembangunan perkotaan dan penyediaan pelayanan perkotaan
dasar dalam tiga inisiatif yang merupakan p ilar penting yang diharapkan dapat mendorong peningkatan efektifitas tara pemerintahan di
yang berkelanjutan. Desentralisasi menuntut pemda untuk lebih tanggap terhadap berbagai
kota/kabupaten peserta USDRP, yaitu: 1. Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
permintaan masyarakatnya, termasuk dalam penyediaan pelayanan umum.
Accountability. Transparansi dan partisipasi
SDRP
(PPKDJ atau Local Finandal Management Pembaruan sistem pengelolaan keuangan termasuk penganggaran, akun tansi
Reform.
~l
Kompo nen Reformasi Pembangunan Perkota an A. Reformasi lata Pemerintahan Dasar daerah
mendorong terciptanya akuntabilitas pada
kompetisi
efisiensi, dan t ransparansi. Tantangan utama yang d ihad api dalam upaya
~a
~l)b retev~J
pemerintahan
pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip
1
•
C2!Ji ::aa....W:L••s..:.......: 1 lata
upaya penanganan keluhan secara lebih sistematis, pelibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan pub lik, serta
::-~
~ ~. ~
• Penlal.ln jeM nwst.tJ ~ ~r\trtl.ly.wog d.te1apkan y.lngdtusulkMl
---
(PPBJ) atau Procurement Reform. Pembaruan dl b idang pen gadaan ini bertujuan untuk memperkuat/memperbarui sistem
perkotaan
~f ~
rsUltnlrWHt:aS
•
l
-
~ ._I-----"-:.:;..:;_;_;~'=" c
3. Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa
pe mbangunan
semua institusi publik. 2. Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
r PfniLIIAn§.I.&IJI.w ••;•• renu.M~\; ~ltt.li 11
~w {SK atau Dt.lft SI( Rt-nc.lrwTtnd.aok,)
~~n}Mnf'not..:hprmbil~tl.lt.Mrenc:M'ol
~
!
c ,:~
dan
penyelenggaraan pelayanan publik: peningkatan akses masyarakat kepad a dokumen-dokumen dan informasi publik,
dalam
(TPA) atau Transparency, Part;cipation and
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
• Pc rkuatan sistcm pengclolaan keuangan ) tcrmasuk penganggaran. akuntansi dan pemcriksaan (auditing). ~chingga dana pu bhk dapat dikclola secara lcb1h e-fislen
I
I
151
daerah
mampu
membangun
strategi
dan
mengembangkan send iri agen da program PEL yang tepat se rta melaksanakan sendiri kegiatan PEL untuk daerahnya, dalam upaya mencapa i pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu melalui pen ing katan daya saing, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, sebagai pilar utama kemandirian masyarakat dan daerah. C. Pen gembangan Kelembagaan PIP2B Untuk memastikan keberlanjutan
TAHAP IV
]
pelaksanaan desentralisasi. Dalam Oesentralisasi, pemda dituntut unt uk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya men dasarkan kebutuhan lokal melalui proses perencanaan pembangunan
bertumpu pada kebutuhan nyata dan komitmen daerah untuk melakukan pembaruan.
secara partisipatif dan meningkatkan kapasitas untuk mampu menjalankan upaya pembaruan
dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diusung oleh pemerintah pusat. Melalui proses perencanaan partisipatif, pemda dapat merefleksikan pandangan/kebut uha n masyarakat terhadap strategi pembangunan perkotaa n dan program investasinya. Strategi dan program pembangunan perkotaan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan peningkatan kapasitas lokal seca ra memada i, termasuk profesionalisme staff pemda.
tentang Pedoman Pengembangan Fungsi "': Pusat lnformasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2Br secara bertahap, Ditjen Cipta Karya mengarahkan Q_enguatan PIP2B sehi ngga tidak hanya memiliki tu'ngsi diseminasi informasi semata, melainkan fungsi centre of exellence. D. Penyusunan Kebijakan St rategi Perkotaan
Urban
Institutional Development
kemudian dapat mendiseminasi pembelajaran
Nasional (KSPN) dan Daerah
Manajemen Perkotaan kepada seluruh stakeholder
Pembangunan perkotaan di Indonesia perlu mengantisipasi dan m~mfasilltasi tingginya pertambahan penduduk. Hal tersebut mengingat
pembangunan kota. Di era desentrali~asi ~aat inin, peran terbesar pembangunan berada d i Pemerintah Kabupaten/Kota. sementara Pemerintah Provinsi berperan sebagai perwakilan
kapasiras bagi daerah, USDRP menyediakan bantuan teknis (Technical Assistance/rAJ yang
Edaran Oirjen Cipta Karya nomor 04/SEIDC/2011
Program,
Facilities (UIDF). Lembaga ini yang diharapkan
Monev
berdaya saing. Ditjen Cipta Karya memutuskan untuk memperlua~ fungsi PIP2B sehingga bisa menjalankan fungsi sebagaimana konsep UIDF yang diperkenalkan dalam USDRP. Melalui Surat .
maka USDRP diakhir proyek diharapkan dapat
membentuk
l
nantinya akan mendukung penguatan kapasita Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan wulayah secara lebih mandiri dan
Pemerintah Pusat da!am membina Pemerintah Ka bupaten/Kota dalam mencapai SPM sesuai dengan peraturan peru ndangan. Fungsi d iseminasi informasi yang dilaksanakan oleh UIDF
bahwa pada tahun 2010 hampir separuh penduduk(seki tar 114 jutajiwa)tinggaldi kawa~an perkotaan, dengan tingkat pertumbuhan cukup signifikan yaitu 5,89 persen per tahun, jumlah tersebut jauh melebihi tingkat pertumbuhan nasional rata-rata yang hanya 1,17 persen per
B. Reformasi Pengembangan Ekonomi lokal Agenda pembaharuan PEL merupakan suatu kesatuan upaya unt uk memberdayakan Pemerintah Daerah agar mampu membangun tata kelola Pemerintahannya dengan baik dan berkualitas dalam memberikan pelaya nan kepada masyarakat. Dukungan PEL yang akan dikembangkan merupakan bagian dari upaya membangun keunggu lan manajemen pembangunan perkotaan ya ng bertumpu pada kreativi tas dalam tata kelola manajemen perkoraa n.
Profesionalisme jajaran manajemen dan staff pemda diharapkan akan menjadi salah satu ca ra yang paling efektif untuk meningkatkan umum. Untuk penyediaan pelayanan meningkatkan
efektiti tas
pengembangan
Bent uk pendukungan USORP terhadap daerah di antaranya adalah dengan memberikan bantua n teknis mela lui penyediaan metode yang tepat me ngenai pendeka tan PEL sehingga
DRP M ~mbangun
Ktm.Jndi
RQIItkSIPelak
1 2
I
Kab Sidrap Kab Pari mot Kab. Barru
4 5
Kota Cimahi
6
Kota Palangka Raya
7 8 9 10
Kota Parepare
Kota Palopo
Kota Banda Aceh Kota Sawahlunto Kab Morowali
3,634,986.08 2,846,445.36 4,690,453.84 1,323,978.01 4,761,936.02 2,373,816.59 4,348,526.06 4,719,101.12 1,966,292.13 2,146,067.42
daerah telah mengalokasi dananya di APBD
Pelaksanaan kegiatan capacity building secara aktif telah berhasil meningkatkan pelaksanaan
Fisik yg dibiayai Joan sudah selesai
2012 untuk implementasi pelaksanaan progra m PEL tahun pertama, meskipun alokasinya masih
Fi sik yg dibiayai loan sudah selesai
sektoral di SKPD -SKPD terkait.
ini tidak t erpisahkan dengan bantuan teknis yang
Fisik yg dibiayai Joan sudah selesai
Draft KSPN telah disusun oleh konsultan UIDP·
diberikan berupa konsult an lokal dari Pemerintah
Fisi k yg dibiayai loan sudah selesai
NUSPD dan diterima oleh Bappenas. Sekarang
Pusat.
Fisik yg dibiayai Joan sudah selesai
draft tersebut dibahasa di level yang tinggi
Fisik yg dibiayai loan sudah selesai
(antar Departemen lewat TKPP) untuk dapat
l nvestasi Pembangunan Perkotaa n
Fisik yg dibiayai Joan sudah selesai
dijadikan dokumen legal yang re ncananya adalah
Kota -kota di Indonesia manghadapi permasalahan
Tahap Konstruksi
Peraturan Presiden. Tiga Pilot kota penyusunan
pelayanan perkotaanyang sangatserius. Ket erbatasan
Tahap Konstruksi
KSPD telah selesai dan telah diseminarkan di level
investasi dalam pelayanan perkotaan dan kapasitas
Tahap Kon struksi
pusat dan menjadi masukan bagi draft KSPN. Di
pembiayaan operasi dan~emell hara an infrastruktur
32,811 ,602.63
Jumlah
tahun . Pa da tahu n 2025 nanti diperkirakan jumlah
Kebijakan dan St rategi Perkotaan Oaerah (KSPO)
pendudu k perkotaan akan mencapai 67,5 persen
di 9 Kota. Oiharapkan pilot project ini dapat
(1 52 juta jiwa), hanya sebagian kecil penduduk
memberikan best practices penyusunan kebijakan
yang tersebar d i kawasan perdesaan. Dengan
perkotaan yang partisipatif.
adanya kebutuhan akan strategi pembangunan perkotaan yang komprehensif dan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan
Beberapa hal yang terka it aktifitas dan kemaj uan
perkotaan, disusunlah Kebijakan dan Strategi
pelaksanaan komponen UIDP sejak tahun 2006-2012 adalah sebagai berikut:
Perkotaan Nasional (KSPN) untuk memperkuat
Pelaksanaan core reform di daerah bervariasi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
kualitas dan kuantitasnya, dengan tingkat varian
(RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
yang kecil. Berdasarkan observasi CPMU, Pemko
(RTRWN).
Banda Aceh memiliki kinerja paling memuaskan
keuangan teraudit yang semula belum ada, saat
nasional dan daerah yang akan menjadi acuan
ini beberapa daerah yang suda h melakukannya
komprehensif serta antisipatifbagi pemban gunan
adalah Banda Aceh, Sawahlunto, Palangakaraya
perkotaan sampai dengan tahun 2025. Tujuan
dan Parepare, (lewat website) serta Sidrap, Cimahi
KSPN adalah: (1) Menjabarkan arah kebijakan
dan Barru (lewat kora n). Hal ini adalah salah satu
nasional
sebagaimana
tertuang
tata pemerintah a. Agenda publikasi laporan
bukti kemajuan
guna mencapai KPI, selain tentunya hal lain yang
sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan
telah dicapai Pemda.
dan pembangunan perkotaan.
Kegiatan Pengembangan Ekonomi lokal berjalan diantaranya: beberapa daerah sudah mehyusun
diimplementasikan
USORP
rencana strategi PEL 5 tahun oleh tim PEL daerah
melaksanakan pilot project untuk penyusunan
dengan bantuan konsultan USDRP; beberapa
JSDRP
di daerah, maka
kondisi ini. Kapasitas anggaran pemerintah pun
kurang
memadai,
semakin
memperparah
perkotaan dan dapat dilegalkan dalam Peraturan
terbatas guna memperbaiki kondisi ini. Kebutuhan
Daerah. Untuk sosiali sasi lebih jauh, CPMU dan
akan dana~dana dari luar anggaran pemerintah
Bappenas sepakat mengembangkan penyusunan
menjadi signifikan dalam mendorong peningkatan
KSPD di luar kota kota USDRP yaitu di Kota Sorong,
kualitas infrastruktur perkotaan. Meski permintaan
Kota Pontianak, Kota Ambon, Kota Surabaya dan
investasi perkot aan di Indonesia cukup signifikan,
Kota Sa bang dengan pendanaan hibah.
kerang ka regulasi dan mekanisme kelembagaan,
PIP2B Makassar berjalan sesuai fungsinya seperti
masih belum memadai.
April 201 1, SK Ka Din as Tarkim Maret 2011 , dan
Peraturan Menteri Keuangan No. 35/KMK.0?/ 2003
Workplan PIP28 tahun 201 1. Bantuan teknis
yang
Konsultan PIP28 dari USDRP telah mulai bekerja
PMK.Ol0/ 2006 memuat persyaratan serta kerangka
telah
disempurnakan
dengan
No.
53/
lagi per Oktober 2011 s/d 30 Juni 2012 .. Saa t ini
kelembagaan untuk pinjaman dan hibah dari luar
rencana kerja 5 tahun (merupakan indikator utama
negeri bagi pemerintah daerah. Dalam kerang ka
Loan Agreement) telah se!esai disusun dengan
pembiayaan ini, pemda disyaratkan untuk t idak
fokus program untuk menj adikan PIP28 sebagai
memiliki tunggaka n kewajiban atas pinjaman yang
pusat unggulan Tata Ketola Kreatif Manajemen
sedan g berjalan. Namun demikian, PMK 53/2006
Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan.
telah
CPMU USDRP sejak tahun 2006-2012 telah
yang berlaku walaupun belum opt imal. Mekanisme
menyele nggarakan serangkaian keg iatan capacity
ini belum dapat berfungsi dengan baik untuk
dalam
bentuk
workshop/seminar!
menjawab berbagai persoalan dari sistem
pembiayaan investasi daerah jangka panjang.
pelatihan yang dimaksudkan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan agenda
Persyaratan nvestasi infrastruktur yang bisa didanai
reformasi tata pemerintah an dasar. Kegiatan yang
oleh USDRP adalah :
dilaksanakan lebih dari 40 kegiatan baik yang
a. Proyek infrastruktur ke-PU· an dan tidak termasuk
didanai oleh APBN, Gram ataupun Loan. Fokus
dengan cepat di daerah, dengan kemajuan Guna memastlkan kebijakan yang disusun dapat
yang
naskah akademik untuk strategi pengembangan
building
pelaksanaan reform di daerah
dalam RPJPN dan RTRWN; dan (2) Mewujudkan
daerah sendiri KSPD tersebut diharapka n menjadi
yang diamanatkan di SE Oitjen Cipta Karya No
terka it dengan pelaksanaan agenda reformasi
KSPN dimaksudkan untuk meningkatkan peran perkotaan sebagai salah satu basis pembangunan
perkotaan
reformasi di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan
daftar negatif Sub Proyek USDRP.
dari kegiatan capacity building mencakup pejabat
b. Bukan merupakan Proyek Nasional.
high level hingga staff. Hal ini dimaksudkan agar
c. Termasuk dalam kewenangan kota/kabupa ten
kegiatan yang dilakukan dapat ditindaklanjuti hingga
tataran
implementasi
di
daerah.
sesuai dengan UU Otonomi daerah. d. Proyek yang digagas dan dilaksanakan sendiri
.J:. _L c:::a ~
M"mba~unKcm
Rdteoks•Pela
'~~,9.~~ (161 USORP
e.
oleh kota/kabupaten caJon peserta USDRP.
Mekanisme penerusan pinjaman mengikuti PMK
Proyek dengan prioritas t inggi yang tertuang
53/2006. Sedangkan mekanisme penarikan pinjaman
dalam Strategi Pembangunan Perkotaan dan
mengikuti PMK 143/ 2006 yang diperbaharui dengan
RPJMD.
PMK 207/2008. Dana grant (yang dibantu oleh
Mendapatkan diusulkan
persetujuan dari
dalam
pembiayaan
DPRD untuk melalui
dana
pinj aman USDRP.
PHRO) pengelolaannya dibawah kendali Executing Agency dalam hal ini adalah Ditjen Cipta Karya yang
pelaksanaan proyeknya dilaksanakan oleh Central
g. Memberikan manfaat bagi pelayanan umum d i
Project Management Unit (CPMU) to USDRP.
kota/kabupaten calon peserta USDRP. Kriteria memberikan manfaat, dalam konteks USDRP.
Secara
dapat dilihat sebagai berikut :
investasi perkotaan terkini adalah sebagai berikut:
status
pelaksanaan
komponen
Revenue generating dan layak secara teknis,
lima daerah telah selesai menyelesaikan pekerjaan
2.5
fisiknya yaitu (i) Pasar Atas Cimahi, (ii) Pasar
Milyar).
Kahayan Pa langkaraya dan (iii) Pasar Rappang,
Menggunakan teknologi tepat guna (cost·
Pasar Tanrutedong dan pasar Pangkaj ene d i
effective proven technology).
Sidenreng Rappang, (iv) Pasar Pekkae, Mangkoso
ekonomi dan finansial (subproyek ~ Rp. ii.
singkat
iii. Menghasilkan Economic Internal Rate ofReturn
(EIRR) > 10% (sub proyek > Rp. 5 M ilyar). iv. MenghasilkanNetPresentValue(NPV) ~ tingkat
c. d.
dan Palanro di Kabupaten Barru; (v) Terminal Toboli di Parigi Moutong; (vi) Pasar Besar Palopo di Kota Palopo; dan (vii) Pasar Sentral Lakesi d i Kota
suku bunga SLA yang disepakati ((LIBOR Base
Parepare
Rate+ LIBOR Total Spread)+ 5,02% per tahun).
Satu daerah sedang menyempurnakan pekerjaan
h. Subproyek memenuhi persyarat an pengamanan
fisiknya dengan sumber dana APBD yaitu Pasar
sosial dan lingkungan (social and environmental
Sentral Parigi Moutong dan diperkirakan selesai
safeguards).
b.
s/ d 2013, hal ini dikarenakan dana APBD yang digunakan untuk menunjang pasar tersebut per
Dana USDRP yang bersifa t pinjaman lunak diteruskan
tahunnya terbatas
ke daerah dialokasikan sebesar US$ 33,7 juta dalam
Tiga Daerah yaitu Sawahlunto, Banda Aceh dan
bentuk dana pinjaman daerah melalui mekanisme
Kab Morowali sedang melaksanakan kegiatan
SLA (Subsidiary Loan Agreement) untuk membiayai
konstruksi
pembangunan infrastruktur masing-masing daerah
daerah tersebut dapat menyelesaikan tahap
yang
bersifat
d igunakan
full cost recoverable
untuk
mengembalikan
(revenuenya
pinjaman).
di
Japangan.
Diperkirakan
ketiga
pembangunan pada bula n Februari 2013 atau 3 bulan sebelum proyek berakhir,
Percent of ULGs that post semi·annual updates on websites or in printed media providing information
~-=~
T
a::::.
c:b.
a. b.
b.
At least 7096 of participating ULGs have: b. at least 10% of the users have increased their revenue turnover c. at least 50% users express increased satisfaction of doing business d. at least 30% consumers express increased satisfaction of using the facilities
At least 80% of participating ULGs post the specified information at six-months intervals at least during the last 18 months prior to proj ect closing date.
a.
b.
local development activities/programs Mid-term Development Plan (RPJMD)
c.
increases revenues by 15% or more, and increases O&M expenditures by 10% or more.
c.
Summary of Local Budget (APBD)
d. Annual Audited Financial Report e. Planned contract packages to be bid during the year Contracts awarded in past six months
d.
revenue Information concerning b to d will be obtained through impact assessment (PBME) a year after the operation of subproject or at the proje<:t dosing "
90%ULGs published local development activities/programs on the website or printed media 80 % ULGs published summary RPJMD on the website or printed media 60%ULGs published summary of local budget of the ongoing FY, and 50% published summary of budget realization of previous FY 40 % ULGs published annual aud ited financial report, although 70 % ULGs have
increased monthly revenue, At least another 30 % ULGs are preparing the USDRPfinanced infrast ructure to operation in early January 2012, therefore additional revenue will be recorded in the next mission. b. The PBME for assessing b to d will be prepared prior project closing. However, 10% ULGs have carried out satisfaction survey to traders and resulted # that more than 50% traders satisfy to the facilities provided and the use of infrastructure
100% ULGs published local development activities/programs on the website or printed media b. 80 % ULGs published summary RPJMD on the website or printed media c. 70% ULGs published summary of local budget of the ongoing FY, and 70% published summary of budget realization of previous FY d. 50 % ULGs published annual audited financial report, although 70 % ULGs have regulated the publication e. 80% ULGs published procurement plan (announcement) of a.
~ -I
USDRP
•"
urban services improved through project investments and ULG expenditures for ongoing O&M of infrastructure financed by the project Increase in the revenue turnover of the users (traders) Increase satisfaction of the users for doing business Increase satisfaction of consumers in using the facilities built through project investments
d•tianPe:ko!< 11'1 r JJn USORP
Kl!.,;u: Rclll'k.S•Prt•'
"-~·~rT'banqtJn
,.
~~H!':_P (16J
e.
Participating ULGs have public fe-edback mechanisms in place including: a. The use of at least one type of media(s) for publ!c complaints b. Identification of institutional arrangement for handling complaints c. Availability of Standard Operating Procedures (SOP) for public complaints handling a.
b.
Allocati on of block grants to kecamatan and/or kelurahan from the ULG and/ or from at least one agency with Standard Operating PrO<edure for theuseofbloc.k grants through participatory planning, OR Indicative budget for financing development activities proposed through participatory development planning process or musrenbang
I
At least 80% of participating ULGs have in place (a}, (b), and (c)
a.
regulated the publication 80%ULGs published procurement plan of the on·going FY 70 % ULGs published li st of contract awards 60 % ULGs have a systematic use of media for managing complaints and feedback
70 % ULGs published list of contract awards
b. a.
b.
b. 80 % UlGs
c.
have specific unit to manage complaints and feedback 70 % ULGs have SOP of complaints handling
a.
c.
70 % ULGs have a systematic use- of media for managing complaints and feedback 90 % ULGs have specific unit to manage 70 % ULGs have SOP of complaints handling
c.
a.
At least 50% of participating ULGs achieve (a) OR {b)
70 96 ULGs has block grant mechanism or indicative budget
70 96 ULGs has block grant mechani sm or indicative budget b.
c.
e::::::.
Issuance of local regulation (PERDA or De<:ree or Perbup/Perwal) on Principle of Regional Financial Management lssuanceoflocal regulation (PERDA or Decree or Perbup/Perwal) on Policies, Systems, and PrO<edures for the Preparation and Execution of APBD Publication of audited annual financial report
At least 8096 of participating ULGs achieve (a) and (b), and at least 60%of participating ULGs achieve (c)
Min. 75% of the bids be awarded w ithin the bi d validi ty period, and publicized in the public domain, e.g. websit e, local bulletin Min50%of tendering commi ttee members have nat ional procurement certification Announce in public domain and award the contractors/ suppliers with best performance at least once a yea r in at least one local agency using the agreed criteria
At least 80 % of participating ULGs achieve (a) and {b) and at least 60% of participating ULGs achieve (c)
a.
b.
100 % ULGshave local regulation concerning the Principle of Regional Finance 80% ULGs have local regulation concerning Policies, Systems, and Procedures for the Preparation and Execution of
a.
b.
c.
APBD c.
40 % ULGs publi shed annual audit ed fi nancial report. although 70 % ULGs have regul ated the publication
a.
90% ULGs awarded the bids within bid validi ty period, however only 70% of ULGs published the bid awa rd in the public domain, e.g. website, local bulletin t 00% ULGs have national certified tender committee None of ULGs announced performance of the contractors/ suppliers with best performance in the public domain (70% ULGs are preparing institution and mechanism for award mechanism)
b.
c.
a.
b.
c.
100 % ULGshavelocal regulation concerning the Principle of Regional Finance 80% ULGs have local regulation concerning Policies, Systems, and Procedures for the Preparation and Execution of APBD 50 % ULGs published annual audited financial report, although 70 % ULGs have regulated the publication
90% ULGs awarded the bids within bid validity period, however only 70% of ULGs published the bid award in the public domain, e.g. website, local bulletin 100% ULGs have national certified tender committee At least 70% ULGs are preparing institutions and mechani sm for giving award to bestperformers
~
.J.
e::::::e USORP ~·;11 ·,b. ~~. K. ~~~,,~ro~~kc.u.-1
~
'·lt'mbJngura
Xl'm~na'
ReHck" Prl
n
p.u,5R!';.~
.l)RP
(165
a Provincial Center of Excellence to support reforms In the UlGs in the province
a.
b.
a.
b.
local Economic: Development (LEO}focused business plan develoj)e'd by participating ULGs ULGs Implemented 25% of activities specified in the LEDfocused business plan ofULGs
Participating ULGs sign Sub· project Loan Agreements (SLAs) with Ministry of Finance for urban investment subprojects; PartKipating ULGs compk!te construction of urban investment subprojects
Provincial Center of Excellence, •t is at init ial functioning as the legal basis has been provided and consultant is In place At least 6096 of participating ULGs have (a) and at least SO% of participating ULGs having the LEO-focused business plan achieve (b)
a. b.
1009bofULGs signed SLAs At leastBO% of UlGs completed construction of urban investment subproject
(a) and (b) is not yet achieved
Organizational structure and budget are av.lilable, although annual work plan is being prepared.
a.
b.
a. b.
90% UlGs have signed SLA SO% ULGs have completed construction of subprojects
a. b.
lO ULGsare preparing Draft Final LEO Plan, to be completed by end of February 2012 At least SO % ULGs have included few activit ies In draft LED Plan in FY 2012, however number and amount of fund needs to be recalculated. 100% ULGs have signed SLA 70% ULGs have completed subproject construction
USDRP
~:~~~,:G~:.,~~·~o:;k
M("nD.J~ p~.1-"'l''!l'l."l1''--~,- ~
:1 61
