Tugas Ujian Tengah Semester Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindung Lingkungan
Oleh Rahayu Eka Susilarini 1006679850
Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia Depok, 2012
[TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER K3LL] Depok, 2012 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.03/MEN/1998
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat: 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang- undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14); 4. Keputusan Presiden Ri Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja; 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan,dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Rahayu Eka Susillarini, 1006679850
Page 1
[TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER K3LL] Depok, 2012 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN.
No
Klausul
Kategori Tenaga Kerja
Material
Pasal 7 Pegawai pengawas dan Pegawai pengawas dalam
tim (5 orang) yang telah
melaksanakan pemeriksaan dan
ditunjuk oleh Kepala
pengkajian menggunakan
Kantor Departemen
formulir laporan pemeriksaan dan
Tenaga Kerja
Perlengkapan
pengkajian sesuai lampiran II
memeriksa lokasi dan
keamanan saat
untuk kecelakaan kerja, lampiran
sebab kecelakaan yang
memeriksa lokasi
III untuk penyakit akibat kerja,
hasilnya dituliskan
kecelakaan, kertas yang
lampiran IV untuk peledakan,
dalam lampiran-
dibutuhkan mencetak
kebakaran, dan bahaya
lampiran sesuai dengan
lampiran, Komputer,
pembuangan sebagaimana
jenis kecelakaan yang
dan printer.
dimaksud dalam pasal 6 limbah
terjadi. Pegawai
dan lampiran V untuk bahaya
pengawas harus
lainnya
mengerti cara penulisan lampiran sesuai pasal 10 Pasal 8
Kepala Kantor Departemen
1
Tenaga Kerja berdasarkan hasil
Kepala Kantor
pemeriksaan dan pengkajian
Departemen Tenaga
kecelakaan sebagaimana
Kerja beserta Staff
dimaksud dalam pasal 7 pada
Departemen Tenaga
tiap-tiap akhir bulan menyusun
Kerja (2 orang)
analisis laporan kecelakaan dalam membuat rekapitulasi daerah hukumnya dengan
kecelakaan tiap bulan
menggunakan formulir
yang telah dianalisis
sebagaimana lampiran VI Rahayu Eka Susillarini, 1006679850
Kertas untuk membuat Analisis Laporan Kecelakaan tiap bulan, komputer, printer, folder untuk menyimpan hardcopy laporan per bulan
Page 2
[TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER K3LL] Depok, 2012 peraturan ini. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
(1) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat selambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan staf (1 orang) untuk mengantarkan hardcopy kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja
Jasa yang dibutuhkan untuk mengantarkan analisis laporan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja (PT. Pos Indonesia) atau kendaraan dinas bila langsung diantar sendiri
Pasal 9 Kepala Kantor Wilayah
1
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga
Departemen Tenaga Kerja
Kerja membuat analisis
berdasarkan analisis laporan
kecelakaan untuk
kecelakaan sebagaimana
dijadikan arsip. Dalam
dimaksud dalam pasal 8
pengerjaannya dibantu
menyusun analisis kecelakaan
oleh staff Departemen
dalam daerah hukumnya dengan
Tenaga Kerja (4 orang)
menggunakan formulir
yang ditunjuk oleh
sebagaimana lampiran VII
Kepala Kantor Wilayah
peraturan ini.
Departemen Tenaga
Kertas untuk membuat Analisis Laporan Kecelakaan tiap bulan, komputer, printer, folder untuk menyimpan hardcopy laporan
Kerja
2
3
Pembuatan Analisis
Kertas untuk membuat
Kecelakaan dilakukan
Analisis Laporan
Analisis kecelakaan sebagaimana
tiap bulan oleh Kepala
Kecelakaan tiap bulan,
dimaksud pada ayat (1) dibuat
Kantor Wilayah
komputer, printer,
untuk tiap bulan.
Departemen Tenaga
folder untuk
Kerja dibantu staff (5
menyimpan hardcopy
orang)
laporan per bulan
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor
Jasa yang dibutuhkan
Departemen Tenaga Kerja harus
Departemen Tenaga
untuk mengantarkan
segera menyampaikan analisis
Kerja memerintahkan
analisis laporan kepada
Rahayu Eka Susillarini, 1006679850
Page 3
[TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER K3LL] Depok, 2012 kecelakaan sebagaimana
staf (1 orang) untuk
Menteri atau Pejabat
dimaksud pada ayat (1) kepada
mengantarkan hardcopy
yang ditunjuk (PT. Pos
Menteri atau Pejabat yang
kepada Menteri atau
Indonesia) atau
ditunjuk.
Pejabat yang ditunjuk
kendaraan dinas bila langsung diantar sendiri
Pasal 10 Pegawai pengawas yang Cara pengisian formulir
ditunjuk untuk mengisi
sebagaimana dimaksud dalam
lampiran II, III, IV, V,
lampiran II, III, IV, V, VI dan VII VI dan VII harus
Hardcopy tata cara
sebagaimana dimaksud dalam
mengerti tata cara
pengisian lampiran II,
pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1)
penulisan yang baku
III, IV, V, VI dan VII
dan pasal 9 ayat (1) diatur lebih
seperti yang ditetapkan
lanjut oleh Direktur Jenderal
Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industri
Pembinaan Hubungan
dan Pengawasan
Industri dan
Ketenagakerjaan.
Pengawasan
agar tidak terjadi kesalahan/antisipasi kesalahan.
Ketenagakerjaan. Pasal 11 Setelah mendapatkan laporan analisis Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.
kecelakaan dari berbagai wilayah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu staff (10 orang) menyusun analisis laporan kekerapan dan
Kertas untuk membuat analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional, komputer, printer, folder untuk menyimpan hardcopy laporan per bulan
keparahan kecelakaan tingkat nasional. Rahayu Eka Susillarini, 1006679850
Page 4
[TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER K3LL] Depok, 2012 Pasal 12 Pengurus atau pengusaha yang
Pegawai pemerintahan
melanggar ketentuan Pasal 2,
memperingatkan
Pasal 4 ayat (1), diancam
pengurus atau
dengan hukuman sesuai dengan
pengusaha bahwa
ketntuan Pasal 15 ayat (2) UU
kecelakaan yang terjadi
No. 1 Tahun 1970 tentang
akan ditindak sesuai
Keselamatan dan Kesehatan
ketentuan hukum yang
Kerja.
berlaku
Pembuatan dan pengiriman surat peringatan
Pasal 13 Pegawai pengawas (2 Pengawasan terhadap ditaatinya
orang) yang ditunjuk
Peraturan Menteri ini dilakukan
memastikan bahwa
oleh pegawai pengawas
pengurus atau
Ketenagakerjaan.
pengusahan benar-
Dana operasional yang dibutuhkan selama pengawasan
benar dikenakan sanksi Pasal 14 Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuk 3 KK2 dalam Peraturan Menteri No.
-
-
PER.04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
-
-
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Februari 1998 MENTERI TENAGA KERJA
Drs. Abdul Latief Rahayu Eka Susillarini, 1006679850
Page 5
