Tugass Teknologi Komunikassi
PENGE EMBANGA AN SUMBE ER DAYA MANUSIA M DALAM M MENUNJAN NG I IMPLEMEN NTASI E-G GOVERNMENT DI DIISHUBKOM MINFO PATEN PAS SER KALT TIM KABUP
Oleh h SYAH ARDIANS NIM. 85081 118070
Prooduksi Meddia Informassi Publik Diiploma II Sekolah Tinggi Multti Media MM MTC Yogyak karta 2012 2
BAB I PENDAHULUAN Salah satu elemen sukses pengembangan e-government adalah kapasitas pemerintah. Artinya adalah kemampuan pemerintah mewujudkan visi eGovernment menjadi kenyataan. Untuk itu maka pemerintah hendaknya memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif eGovernment. Selain itu juga tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government memberikan manfaat yang luas (Indrajid, 2002). Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Paser yang berusaha mencoba memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informasi yang berkualitas. Hal ini sedikit banyak memberikan dampak positif pengembangan teknologi informasi sebagai penunjang pelayanan masyarakat dari segi regulasi. Bahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paser ini diberikan fasilitas infrastruktur teknologi komunikasi dengan kapasitas besar pada tahun anggaran 2011. Namun sangat disadari bahwa pembangunan jaringan komunikasi merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah di manapun di Indonesia. Demikian pula dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pemanfaatkan teknologi informasi yang ada dan tergolong kapasitas besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang pelayanan masyarakat.
Adanya kecenderungan tiap-tiap bagian mengembangkan dan mengoperasikan sistem teknologi komunikasinya masing-masing, membuat tidak efektif dan efisiennya pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser. Dari berbagai SKPD yang ada di Kabupaten Paser ada yang sudah menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan baik berupa perijinan dan mengolah data menjadi informasi. Namun dukungan positif dari masing-masing kepala SKPD yang ada di Kabupaten Paser tidak sama. Apabila visi dan misi kepala SKPD tersebut tidak sejalan dengan konsep pengembagan eGovernment, maka dapat dipastikan penerapan teknologi informasi di Dishubkominfo tersebut akan jalan ditempat. Selain itu, hambatan dari para pegawai yang tidak mau lepas dari zona nyaman dan anti perubahan. Adanya perubahan masih dianggap sebagai tambahan beban pekerjaan yang akan mengurangi kenyamanan lingkungan kerja. Salah satu faktornya adalah faktor usia. Umumnya faktor usia ini menghambat pegawai untuk belajar dan menggunakan teknologi informasi dalam bekerja. Makalah dengan judul “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Implementasi e-Government Di Dishubkominfo Kabupaten Paser Kaltim” disusun untuk mengetahui permasalahan implementasi e-Government di Dishubkominfo dari aspek pengembangan sumber daya manusianya. Makalah ini akan menjawab rumusan masalah bagaiamana strategi pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi di Dishubkominfo Kabupaten Paser ?
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang kondisi sumber daya manusia terkini di Dishubkominfo dan akhirnya dapat memberikan arahan pembangunan lima tahun ke depan dengan dibuatnya roadmap pembangunan lima tahun ke depan berkaitan dengan penerapan e-Government. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini, data yang dikumpulkan berupa data hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi data dan studi pustaka. Penelitian mengambil lokasi di Dishubkominfo yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan (Tapis) Kabupaten Paser Kaltim. Data yang didapat dari hasil observasi, dikumpulkan, diedit dan dengan bantuan model SWOT data dikelompokan untuk mendapatkan faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Kemudian dirumuskan strategi yang tepat dan terakhir disusun roadmap pengembangan sumber daya manusia untuk lima tahun kedepan.
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN A. Konsep E-Government E-Government dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). e-Government tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal bila tidak dilakukan penataan – ulang (reform) terhadap tata laksana pemerintahan, pengelolaan informasi publik, pengelolaan fungsi instansi pemerintah, serta pelayanan kepada publik dan organisasi bisnis. Faktor pendukung utama untuk menjamin suksesnya implementasi e-Government meliputi : 1. Adanya dukungan kelembagaan berupa pembentukan unit organisasi yang khusus menangani seluruh tahapan pengembangan e-Government. 2. Adanya penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi unit organisasi, baik di unit pelaksana e-Government maupun di unit lainnya dalam suatu instansi pemerintah untuk memudahkan koordinasi dan kelancaran admisnistrasi. 3. Adanya perubahan standar prosedur operasi dalam mengatur pertukaran data dan informasi dari yang semula berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. 4. Adanya kerja sama sinergis antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyelenggarakan layanan publik melalui berbagai pola kemitraan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, ada 5 (lima) prinsip penting yang perlu diperhatikan: 1. Menyediakan informasi dan pelayanan secara on line. 2. Menjamin kemudahan dan kelancaran akses universal terhadap informasi dan pelayanan publik. 3. Pegawai pemerintah harus mempunyai ketrampilan, sehingga mampu memanfaatkan Teknologi Informasi secara optimal. 4. Kerjasama antar-instansi pemerintah dan swasta agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik. 5. Dukungan pimpinan dalam menghilangkan hambatan dan memberi keteladanan dalam pengembangan e-Government. B. Inpres No 3 tahun 2003 Guna menjamin terlaksananya hubungan kerja antar unit pelaksana e-Government di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan e-Government nasional, perlu dikoordinasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan INPRES no 3 Tahun 2003. Pengembangan
e-Government
merupakan
upaya
untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang e-Government.
Agar
kebijakan
pengembangan
e-Government
dapat
dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.
BAB III DATA DAN PEMBAHASAN A. GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA SAAT INI Dishubkominfo dengan jumlah pegawai 136 orang yang terdiri dari PNS 98 orang, dan Honorer daerah 38 orang. Dari jumlah tersebut ada hanya satu orang lulusan SMP dan selebihnya memiliki ijazah minimal SMA. Bahkan 48 orang pernah menempuh pendidikan tinggi baik diploma maupun sarjana. Dengan mayoritas pegawai yang pernah menempuh pendidikan tinggi, maka mayoritas pegawai di Dishubkominfo sudah mengenal teknologi computer. Hal itu akan berdampak pula pada pegawai yang belum pernah mengenal komputer sama sekali. Minimal pegawai yang telah mengenal teknologi komputer dapat berperan sebagai agen perubahan dalam memanfaatkan Komputer dalam menunjang pekerjaan di Dishubkominfo. Hasil observasi menunjukan bahwa semua pegawai yang bekerja di Dishubkominfo bisa menjalankan aplikasi word office. Akan tetapi di Dishubkominfo ini tidak ada pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi. Dan untuk memasukan data pelayanan sehari-hari dengan menggunkan aplikasi e-Health, semua pegawai yang bisa menggunakan apliksi office tersebut, dapat melakukannya. Dan telah ditunjuk satu orang pegawai yang bertanggung jawab atas data yang ada dalam aplikasi e-health tersebut. Dimana pegawai tersebut berkedudukan sebagai koordinator manajemen data.
B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) Dari gambaran umum kondisi pegawai Dishubkominfo di atas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matrik SWOT dibawah. Kemudian dapat dianalisis untuk menentukan strategi pembangunan sumber daya manusia dalam menunjang implementasi e-Government. Gambar 1. Matriks Analisis SWOT Pembangunan Sumber Daya Manusia di Dishubkominfo Kab.Paser Faktor lingkungan internal Kekuatan (S) 9 Sumber daya manusia yang cukup untuk implementasi eGovernment. pegawai bisa 9 Semua menggunakan aplikasi office 9 Semua pegawai bisa mengentri data e-Health.
Faktor lingkungan eksternal Peluang (O) 9 Lokasi Dishubkominfo di pinggir jalan raya dengan tersedianya jaringan komuniksi yang mudah. 9 Dorongan masyarakat untuk tersedianya pelayanan masyarakat yang bekualitas Hambatan (T)
9 Lokasi Dishubkominfo yang berada di luar kota dan jauh dari Bag.Humas Setkab. 9 Kurangnya fasilitas pelatihan teknologi informasi yang terstruktur dan terencana dengan jelas dari Humas . 9 Kurang perawatan terhadap komputer.
Strategi SO 9 Implementasi e-Health untuk pelayan data dan informasi di Dishubkominfo 9 Pelatihan penggunaan internet untuk menunjang pekerjaan. 9 Pelatihan pembuatan dan pengelolaan web Strategi ST 9 Implementasi tukar menukar data dan pengajuan kebutuhan Dishubkominfo melalui internet 9 Implementasi good government melalui web Dishubkominfo
Kelemahan (W) 9 Tidak adanya pegawai dengan latar belakang pendidikan TI 9 Faktor usia yang menurunkan minat untuk belajar. 9 Tidak adanya kesatuan visi dan misi dalam implementasi eGovernment.
Strategi WO 9 Menyatukan visi implementasi eGovernment 9 Membentuk agen perubahan yang terdiri dari pegawai dengan kepemimpinan e-Government kuat. 9 Pelatihan e-Health untuk pelayanan perijinan Strategi WT 9 Pembuatan dan pengelolaan web Dishubkominfo. 9 Pelatihan penulisan konten web 9 Pelatihan pelaporan dan pengajuan kebutuhan Dishubkominfo melalui internet
C. Roadmap Pembangunan Sumber Daya Manusia Hasil analisis SWOT kemudian dikembangkan dalam roadmap pembangunan sumber daya manusia untuk lima tahun ke depan yaitu : 9 Penyatuan visi e- 9 Pelatihan e-Health 9 Implementasi e- 9 Pengelolaan web 9 Pelayanan untuk pelayanan Government perijinan dengan Health untuk Dishubkominfo perijinan 9 Pembentukan penggunaan pelayanan dengan baik. 9 Pelatihan arus agen perubahan kertas yang Perijinan 9 Implementasi data lewat 9 Pengajuan minimal berbasis TI arus data untuk internet. pegawai berbasis 9 Penerapan 9 Pembuatan web pelaporan dan 9 Pelatihan TI keterbukaan Dishubkominfo permintaan pembuatan dan 9 Kepemimpinan einformasi publik kebutuhan pengelolaan web Government di barang Dishubkominfo Dishubkominfo lewat web Dishubkominfo.
Tahap V Penyatuan visi e-
Peningkatan
government
kapasitas teknologi informasi
TI untuk pelayanan perijinan
Tahap IV
Implementaasi arus
Tahap I 2011
Tahap II 2012
Tahap III
2013
Good Government
data
2014
2015
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Dari gambaran umum kondisi sumber daya manusia di Dishubkominfo, dapat dilihat bahwa kondisi SDM Dishubkominfo tersebut memiliki tiga kekuatan
yaitu
jumlah
mengimplementasikan
SDM
e-Government
yang di
cukup
banyak
Dishubkominfo,
untuk
ditambah
kemampuan semua pegawai yang bisa mengoperasikan aplikasi office dan mampu mengentri data e-health. 2. Sedangkan kelemahan sumber daya manusia yang tampak antara lain adalah tidak adanya kesatuan visi penerapan e-Government diantara pegawai, faktor usia yang sudah tua yang mempengaruhi semangat belajar dan tidak adanya karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan TI. 3. Dari analisis SWOT dapat dikembangkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang dapat disusun roadmap pembangunan Sumber Daya Manusia di Dishubkominfo yaitu tahap I penyatuan visi e-Government, tahap II peningkatan kapasitas teknologi informasi, tahap III TI untuk pelayanan perijinan, tahap IV implementasi arus data dan tahap V Good Government.
B. REKOMENDASI 1. Untuk mempermudah pelaksanaan semua tahapan pembangunan sumber daya manusia di Dishubkominfo, maka faktor kepemimpinan eGovernment memiliki peranan penting sebagai teladan dan agen perubahan, setelah itu diperlukan penyatuan visi implementasi eGovernment. 2. Tetap diperlukan karyawan dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi, sebagai penanggung jawab teknis dan dapat memastikan bahwa komputer dapat berfungsi dengan baik. 3. Diperlukan sisten reward and punishmen yang tepat sebagai perangsang peningkatan kinerja dan agar tercipta lungkungan kerja yang kompetitif namun tetap kondusif menuju implementasi e-Government menuju good government.
DAFTAR PUSTAKA
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta. Kominfo., 2005, Panduan Kebijakan Kelembagaan, Otorisasi, Pertukaran Informasi
dan
peran
Serta
Swasta,
tersedia
di:
http://www.
depkominfo.gi.id Kominfo., 2003, Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan Yang Baik dan Manajemen Perubahan, tersedia di: http://www. kominfo.gi.id Kominfo., 2003, Inpres No 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembanngan E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
