trekuasaan KEHAKIMAN DAIJAM ERA REFORM}TSI

PROCEEDING PANEI DISKTISI TENTAIVG

trEKUASAAN KEHAKIMAN DAIJAM ERA REFORM}TSI

DISELENGGARATAN OLEH : BADAIV PERENCAIVAAN PEMBANGI'NAN NASIONAIJ (BAPPENAS) BEKERJASAMA DENGAN BADAIV PEIIBINAAN HTIKUM NA.SIONAI/.DEPARTEMEN KEIIAKIMAN

JAKARTA, 3 lvtARET 1999

KATA PENGATAR

Panel Diskusi tentang Kekuasaan Kehakiman Daram Era Reformasi yang d'i laksanakan p"Ju tanggal 3 l"{aret 1ggg, dise?enggarakan Badan perencanaan pembangunan oleh f{asional (BAppENAS) bekerjasama dengan Badan pembinaan Hukum nasional ( BpHl.l) Departemen Kehak jman. Diskusi tersebut bertujuan untuk menyampaikan pokok_pokok pikiran mengenai Kekuasaan Kehakiman yang disampaikan oreh paneris yang terdiri

dari pakar

hukum

baik teoritisi

maupun

praktisi.

Har rain yang

diha rapkan panei diskusi tersebut adarah memberikan sumbangan pemikiran berupa hasi.t rumusan diskusi guna terwu jucjnya suatu kekuasaan tenati;; yang merdeka dan mancji r j sesuai dengan aspi ras.i masyarakat.

paner diskusi ini di ikuti kurang rebih oreh 80 orang teroi dari para pakar hukum dari berbagai perguruan

rj

nggi l,Jegeri maupun Swasta' para praktisi seperti hakim, jaksa dan pengacara 8i ro-bj ro Hukum serta Ti

D.part

emen.

Jak

Peiryu sun

DAFTAR

ISI

KATA PENGANT.AR DAFTAR ISI

8AB I.

BAB

L

L2-

Latar Belakang Maksud dan Tujuan

4

345-

Metode Penyusunan

4

Peserta Panel Diskusi Tempat dan Waktu Penyelenggaraan

4

L

Pokok-pokok Bahasan panel Diskusi A- Prof-H- Mardjono Reksodiputro, SH-,MA BDr-T- Mulya Lubis, Sh-,LL-M cProf-Dr- Paulus Effendie Lotulung, SH

II-

III

BAB IV LAMPIRAN

1l

PENOAHULUAN

D[3AB

'l

Dr- Albert Hasibuan,

SH

Pokot<-pokoli Usulan Dalam Sidang Kelompok ASidang Kelompok A Peranan Pengadilan Dalam Negara Berdasarkan l-{ukum EjSidang Kelompok B Kedudukan Hakim Dalam Penyelenggaraan Keliuasaan Kehakiman Yang Merdeka Kesinrpulan Umum

5

6 6 7 11 L2 15 15 15 18 LB

20

:

t.25456-

Laporan Ketua Ftelaksana Panel Diskusi Kata Pengantar Ketua Tim Pengarah panel Diskulsi Sambutan dan Perrrbufiaan DEPUTI VIII BAPPENAS Makalah-makalah Penyaj i dan Pembanding JaduaI Acara Panel Diskusi Daftar Peserta-

11

8AB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang. Kekuasaan kehakiman, menurut si stem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu badan penye'lenggara negara, di samping badan penyeienggara negara yang lain : MPR, presiden, DpR, DpA, dan BpK. Hubungan antara kekuasaan kehakiman dan badan penyelenggara negara lainnya didasarkan pada "asas kemandirian". Asas ini ditemukan dasarnya dalam penjelasan pasal 24 dan pasai 2s uuD 1945: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan i t u harus d i adakan j ami nan dal am undang-undang t ent ang kedudukan para hakim". Asas kemandirian kekuasaan kehakiman juga ditemukan dalam TAP MPR Nomor YI/MPR/1913 tentang Kedudukan dan Hubungan tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan,/atau antar Lembagalembaga Tingg'i Negara, dan da'lam berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman. Kemandi rian kekuasaan kehakiman pernah di se1 ewengkan mel al ui Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 1964, yang kemudian dikoreksi dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Kekuasaan kehakiman yang merdeka berkembang darj teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara kekuasaan

eksekutif,

legislatif,

dan yudikatif. Dengan tetap mempertahankan asas kemandi ri an kekuasaan kehakiman, teori tersebut dalam perkembangannya melah'i rkan beberapa varian, yaitu teori pembagian kekuasaan (distribut'ion of powers) dan t eori sa'l i ng-mengenda'l i kan kekuasaan ( check and ba'lance ) . paoa saat sekarang, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya didasarkan pada teori pemisahan (pembagian) kekuasaan, tetapi lebih

cjitempatkan dalam kerangka teori negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukum. Kekuasaan kehakiman, sebagai suatu "pengertian,,, tidak ditemukan penjeiasannya dalam Undang_Undang Dasar 1945. Di kalangan para ahr i terdapat kesepakatan umum bahwa pengertian

tersebut mengacu pada ,'fungsi,., yang

mempunya.i makna: kekuasaan daram menjarankan urusan peradiran yang meriputi

ksa, mengad'i ii, dan memuius perkara (fungsi yustisiar). Hal-hal iain yang berada di ruar penye'rengga raan fungsi peradi'lan (f ungsi non yust isia.l ) t idak termasuk ke dalam pengert i an kekuasaan kehakiman. Dengan demi ki an dapat d i bedakan antara "judicja'l power,, dan ,,judicial administration" meme.i

fungsi yustisiar tersebut kemandirian kekuasaan kehakiman harus dijamin, karena itu segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial cii'rarang. Kekuasaan judisial t idak hanya rembaga kepresidenan tetapi jugaekstra MpR, Dalam menjarankan

DPR, DPA, BpK serta kekuasaan ekstra yudisiai iainnya. lvfesk'ipun dikatakan bahwa fungsi non yustisiar tidak termasuk dalam pengertian kekuasaan kehak.iman, tetap.i hal tersebut pe r'l u pu 1 a mendapat perhat i an dan pengat uran secara seksama karena terkait dengan pelaksanaan fungsi yust isiai. pengaturan

fungsi non yust isial tanpa memperhat i kan fungsi yust isiar se I al u mengandung pot ens i mempengaruh i , bahkan daoat mengurangi kebebasan kekuasaan kehakiman. pada saat i ni , pengaturan mengenai f ungsi non yust i si a.l (organi sasi ,

administrasi, dan keuangan) tidak seragam. Untuk i.lahkamah Agung djatur dalam peraturan tersendiri, sedang untuk kekuasaan kehak'iman lainnya (peradi ran Umum, peradi ran Agama, Peradilan r''ririter, dan peradi'ran tata Usaha iJegara), pengurusannya diserahkan kepada pihak pemer.intah.

Masarah pengaturan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pengaturan iungsi atas, pada saat sekarang mendapat non yudisial seperti di

sorotan tajam dari banyak pihak' Kendat i ada jamf nan penyerenggaraan kekuasaan kehak.iman yang merdeka, namun da'ram praktek

i ni seri ngkar i menunjukkan hai yang sebar pengurusan iknya. soar_soar non .yudisiaj yang diserahkan kepada pemerintah dipandang sebagai pembuka

ser

ama

peluang terjadinya praktek-praktek .iniervensi

proses perad.i

I an

saram

.

Kritik terhadap penyerenggaraan kekuasaan kehakiman sesungguhnyu bukan sesuatu yang baru. Hal ini sudah sudah cukup iama menjadi pokok bahasan para ahl j, sepert i juga nampak da'ram seminat Hukum Nasionar Ke II tahun 1g6g dan daram berbagaj .lainnya.

p.rtemuan ilmiah Namun persoalan_persoalan tersebut kini menjadi semakin mengedepan ketika kita memasuki era reformasi. Reformasi pada dasa rnya beriujuan untuk menegakkan kemba.l i prinsip_prinsip dasar demokras.i dan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. Daram negara hukum yang demokratis hukum ditempatkan sebagai har yang uiama da'lam penye'renggaraan keh'idupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremasi hukum). Semuanya ;n'i teracai kan cukup lama d j Indonesia.

Sul it mengharapkan .oanyak penyel enggaraan kekuasaan kehakiman yang

hai,

termasuk msrdeka, ket i ka

jalann)ra kehidupan ketatanegaraan sepert i ditunjukkan pada rnasa-masa ia1u, diwarnai oreh ketidak seirnbangan yang mencorok antara badan-badan penyelenggara negara, bahkan ielah menjurus pada pemusatan kekuasaan pada saiu badan penyere.:g3ara negara (eksekutif). rdasarkan

pe rt i mbangan d'i at as dan se j a i an oengan amanat TAp r/pR Nomo r x/NlpR/1g98 mengena.i per 1un;ra pem i qah:n yang tegas antar fungsi-fungsi yudi kat menjadi oenting penyelenggaraan peneri f oari ekser:ut i f , maka ciskusi ce:gan po kok bahasan kekuasaan kehak iman dar am era reiormas i Be

.

2.

Maksud dan Tujuan panel Diskusj

Diskusi paner diselenggarakan oreh Badan perencanaan Pembangunan Nas i onar ( tsAppENAS ) bekerj asama dengan Badan Pembinaan

nasional (BpHN) Departemen Kehakiman. Penyelenggaraan paner diskusi ini bermaksud untuk menghimpun berbagai pemiki,-an para ahl i berkenaaan dengan penyeienggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka da.ram memasuki era reformasi . Tuj uannya Hukum

untuk

memperol eh masukan yang berharga guna judkan kebi jaksanaan ref ormasi cti bidang hukum sebagaimana di amanat kan TAp t.tpR Nomor XI /upa 19gg t entang pokok_pokok Reformasi pembangunan dalam penye.lamatan dan Normal isas j Keh i dupan iVas i ona I sebaga i Ha I uan ltega ra . rnewu

J.

Irlet

ode

pen,ve'l enggaraan

pane'r

Diskusi'in'i dibagj daram

dua sidang yaitu s.idang pleno dan kerompok. sidang pleno dibahas topik_topik tentang Feranan perad i 'ran da r am Negara

;::;:;::n

berdasarkan at as Hukum dan Hakim da'lam penvetenssaraan Kekuasaan Kehakiman yans

seranjutnya di ikut i dengan sidang-sidang kel.mpok yaitu, Kelompok A mendjskusikan tentang peranan pengadi.lan Dalam Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ke.ropok B mend.iskus.i

;::;:;:"n {..

kan renrang Hakim Dalarn Penvelenssaraan Kekuasaan Kehakiman yans

Peserta panel Diskusi peserta Fane.l Diskusi di.i kuti .lebih kurang eO oramng ierdi ri dari Perguran Tinggi Negeri maupuan s'asta, peng acara, Kcnsultan, Departemen, Lembaga Non Depurtemen dan pihal.t_pihak terr ibat daram penyerenggaran Kekuasaa,'.' Kehakiman.

4

5.

Tempat dan Wakt u Penye'l enggaraan

Panel Djskusj Hukum

.

ini

diselenggarakan di Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 3 Maret 1999.

**--:l i

BAB

II

POKOK-POKOK BAHASAN PANEL DiSKUSI

A.

Prof .H. Mardjono Reksodiputro, SH.,MA 'l . Komitmen untuk mewu judkan asas kemandi rian kekuasaan kehakiman, belajar dari "pengalaman buruk rnasa ia1u, tidak cukup hanya dilakukan mela'lui "legeslat.i f reform ( pe

rubahan undang-undang ) " , t et ap i

hal

ut

ama adal ah

"semangat", keyakinan akan kebenaran perubahan peraturan

2

-

yang bersangkutan, disertai kejujuran dan kerja keras untuk mengatasi semua kendara yang akan "merongrong'. pelaksanaan yang murni asas kemandi rian tersebut ". Ti dak di pungki.i , bahwa l embaga penegak keadi I an (pengadi'ran) mudah dipengaruhi lembaga eKsekutif . Hal ini kai'ena besar dan 'luasnya kewenangan yang di punyai l embaga eksekut i f untuk untuk "mengatur" 'lembaga penegak keadian melalui pengaruhnya "yang tidak etis,, (hakjm sebaik tidak dinamakan penegak hukum),

Namun demikian masarah in.i

bulkan mencerminkan kesel uruhan permasal ahan yang di hadapi da'lam mel aksanakan perubahan dalam kekuasaaan kehakiman. Katau hanya itu pe rmasa I ahannya

, maka j awabannya re'lat i f melalui penerapan dengan serius dan jujur

3'

sed rehana;

"asas-asas

pertama, penerapan yang baik (beginselen van berhoor'l i jk bestuur) , dan kar au depart emen kehakiman kurang "mu jarab' , kedua, perlgar i han kekeuasaan kehakiman dari "dua atap " ke kondisi "satu atap., yang dituntut sejak lama sehingga seluruh jajaran kekuasaan kehakiman berada di bawah atap Mahkamah Agung. Isu sentral dalam rangka pembaharuan kekuasaan kehakiman .vang mercJeka adalah me'lalui lembaga ,'asas-asas proses peradi'lan yang baik". Merupakan dambaan k.ita semua

terutama suatu

lembaga penegak hukum keadi lan

(pengadilan) yang benar-benar dapat memberjkan rasa aman t erhadap gangguan rasa ket i dakad i r an menyangkut , bai k

yang daiang dari luar gedung pengadi lan berupa i ntervensj lembaga eksekutif , maupun dari dalam gedung pengadi I an sendi ri . l"'asal ah ket i dakbebasan pengadi r an-pengadi I an pengaruh

buruk ciira

ran, kaiau mau ju jur, bukan sarah pemeriniah tetapi juga sarah semua mereka yan-c mempunya.i urusan ciengan pengadi ran, terutama komuniias nukum yang pengad'i

bersang,(ut an B. I I

Dr. T. Mulya Lubis, S.H., LL.M 1. Berbagai permasalahan yang dikemukakan oleh prof. Mardjonc merupakan ha'l-hai ;-an9 sejak janz menjaoi perhat ian ki ta dan capat kita setu ju.i . sesuai dengan semangar reformasi, rnaka yang perlu dila
:er,i aa.o kons:.:;_c.i . f a ini di:asarkan pacia pemikirar bai;.;a keteni.-::i dala:konstit--.' :ersebui meruFa;:3p a;zi- c?._ ser-.a

pe ramsa I

anan i,ang t

i mb:;

I

.

Saya ju:a t.:dak menjamin aCabila .:tid ne_3anenc:_ konstit-_.., riaxa lOOg kita ai: ar m:::a:atkal .::iuasaa:. Kehakirna- yanS bebas dan re:Ceka. .adi sa-, melihat:-.a aca Z (dua', hal .,{arJ har-s .dice:.::::a dapa: daia_ rangka i-i.:ghas; lkan Ke;:uasaa,,i ,.iehak:_ar ya?= l::as cv., l'.lerdeka, a i t u pert ama franus i an;. a da: r':oua s.,i s: ennya. _.

1.

ka'lau kita mengamendir konst.itusi kita, setidak_ tidaknya Namun

kita juga merubah uu Kekuasaan Kehakiman, uu r"rahkamah Agung dan uu peradi.ran dan sebagainya. Katakanrah kita menyempurnakan dan mungkin itu tidak akan sempurna, karena itu karya manusia. Tetapi pa.r ing tidak kiia te'rah membangun sistem yang menopang kapasitas jndividua.l mengenai siapa_siapa yang akan menjalankan fungsi peradi 1an ini, seh.ingga pertanyaan yang selama ini menghantui kita, yaitu dualjsme, atau Z (dua) atap dari sistem peradi.lan itu akan terselesaikan. 5' Apabi'ta yang menjadi sumber penyakit dari sistem peradi ran adarah duar isme dari sistem peracii ran kita ini, maka untuk dapat menjadi lebih konkrit tugas_tugas dari Kekuasaan Kehakiman ini drO"rjukan adanya satu garis pemisah antara fungsi yudisial dengan fungsi non yudisial ' Lleskipun hal ini sebena .it untuk rnya agak di'lakukan. tJamun saya tetap beranggapan su.l bahwa untuk menanggulanginya di samping kita memperbaikj kua.l itas manusia apakah itu hakim, jaksa, dan pol isi yang merupakan suatu telahaan, maka trias pcl itika yang berarti pemisahan kekuasaan eksekutif, iegislatif dan yudikatif mutrak untuk dirakukan. Karena daram riteraiur, yang dinaksud dengan Department of Justice acjalah general at t ornel". Jac i seben arnya Depart emen Kehak i man oapat di bubarkan, dan di gant i kan dengan Kej aksaan Agung. Akan tetapi iemba-oa yang mengurusi fungs.i pembaharuan hukum (bengke'j legislasi) harus tetap ada dan lebih ditingkaikan, seperti misalnya lembaga ssmacam 3pirN, yang meiigatur semua produk perundang_uncangan supaya t i dak ka:au.

6'

Judicial corrupt ion , ydflg pada saat ini merJpakan suatu endemik adarah berakar oari masarah corruci ion everywhere. Jadi bukan hanya pada lembaga yudisiai saja ada korupsi. Karau kita dapat rnengambir contcn seperti di Negeri a, ,!'ang rnana hak im rnemai nkan peranan ekcnomi neQ2

8

r

Karena yang masuk menjadi hakim ada'lah kalangan ekonom.i menengah ke atas yang notabene mementingkan masajah ekonomi. Dan untuk di Indonesia saya belum rne'l ihat hal

ini,

karena memang belum ada suatu kajian sosiologis mengena'i populasi hakim di Indonesia. Dar.i Fakuitas Hukum mana mereka berasal, dan dari latar be'lakang sosiar ku'ltura'l mana mereka berasal . Apabi i a lu.lusan dari

universitas-universitas terkena'l seperti uI, uNpAD, uNAiR, uctl tidak ingin masuk menjadi hakim melainkan

'ingin bekerja di kantor konsultan maka para hat
latar belakang dari para hakim/penegak keadilan berasal dari kai angan ke'r as menengah t entunya ha.r i ni

me'latarberakangi pandangan hukum yang universar ini. Tent unya ha'l i n i ada yang sa'r ah yang d i bawa ke Depart emen Kehakiman. Daram har ini ke pengadiran, seperti misalnya budaya mumpungj sme. 7.

Dengan dem'ikian kalau masalah judicial corruption merupakan suatu persoal an, maka sejauhmana kita dapat menemukan SDIU yang b j sa men j aga kead i i an ? Persoa'lannya adal ah pada rekru.itmen hakim. pada saat i ni orang tidak bangga untuk menjadi hakim. Orang tidak merasa "to be a judges" menjadi suatu kebanggaan. Kalau di luar negeri orang yang menjadi hakim merupakan suatu kebanggan dan mereka adalah 1o terbaik dari Fakultas Hukum, sedangkan di Indonesia orang yang menjadi hakim adalah 10 terbawah dari Fakurtas Hukum. sehingga

bagaimana kita mengharap kual itas dari putusan pengadilan. Dan, ini merupakan masarah serius yang kita

B.

hadapi. Di samping itu masarah kese jahteraan para hakim, po1.is.i , dan j aksa . se r ama peme r i nt ahan orde Baru pe rhat i an mengenai kesejahteraan terhadap hakim/penegak keadi lan

;.''

s.

juga be'rum tert ihat. oteh t<arena itu selagi ini masa reformasi , maka masa'lah kese jahteraan ini periu mendapat perhatian da'lam kaitannya meminimatisir Judiciat Corrupt i on i ni . Hal lain yang tidat< disinggung oleh prof .Mardjono adarah t idak munskin independent of judicial kita tumbuh tanpa adanya independent of 'lega1 profesion. Dengan demikian rnen jadi PR bagi k'it a yang hadi r semua adaiah mengenai BAR Association yang kuat yang menjadi tumpuan da'lam rangt
Di samping adanya suatu independent commision yang dicetuskan oteh prof . Mardjono yang kemudian d.i lansir

o'l

eh |....lenteri Kehakiman

10. Hal lain yang tidak karah pentingnya di samping sDM adalah menumbuhkan outside control terhadap 'l embaga peradi I an ( l embaga yudi l
10

I

Prof.Dr. PauIus Effendie Lotuiung,

c.

SH.

Dengan semangat dan j iwa kebi jaksanaan Reformasi dibidang hukum, per'lu ki ranya d j himpun pemi ki ran-pemi k j ran dan

pengkajian untuk iangkah-langkah dalam hal sebagai berikut

2.

:

Perlu adanya keputusan pemerintah atau pengaturanpengaturan yang membukt i kan dan menunjukkan adanya kemauan politik (po'l itica'l will) yang kongkrit dalam me I aksanakan pemi sahan yang t egas ant ar fungs i -fungs i yudukat i f dan eksekut i f, sebagaimana yang di amanat kan ol eh ketet apan MpR Nomo r X/MpR/ 1 998. Perubahan, set i dak-t i daknya peni nj auan kembal i at au rev'isi, terhadap undang-undang No. 14 Tahun 1g7o tentang

Keteniuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman, terutama pasa'l-pasal atau ketentuan-ketentuan yang tidak selaras aiau t idak sesuai dengan j iwa kemandi rian Kekusaaan i(ehakiman sebagajmana citentukan dalam pasai Z4 dan 25 l'!ln J.

to/tr I JbJ.

i teniang kedudukan Hakin seba.gai pegawai iiegeri "subordinated" pada l,{enteri dari Departerien masi ng-mas'ing dal am 1 i ngkungan peracii I an sebagai pe1 aksana Kekuasaan Kehakiman. perl u ki ranya pemi ki ran ian pengkaj'ian ientang kemungkinan-kemungkinan kedudukan hak'im sebagai Pejabat i'l=gara, seperti halnya 3ak'im Agu'.E Fen'in jauankemabl

pada l'.iahkamah Agung. A

i-an cian pengka j i an kembal i t eni ang bebera:a 'xetetapan l,fPR yang telah diterbitkan teniang kecudukar can hubungan serta ta:a kerja aniar ie:-ib.:33-iemcag: T'nggi l,iegara cengan Lercaga Tertinggi i.egara, teruie:? ierhacap l,tahkarnah Agung sebagai peinegang kekuasaa..i il:hak::rran. l,l'isainya ani'ra la.in : seper-ti Ke:riapan l.t:i.f,inor : !\r/tA?R/ 1979. Sehingga mel rau: hub:,1gan ii., capat ci pi ki rkan adanya mekani sme dan si sre- "chek E,t ca'l ance" t erhaciap penyei enggaraan Kekuasaar, Kehakinar c:l am
f 1

Dengan demikian Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan bebas t i dak harus berart'i aclanya kekhawat i ran t imbi I nya "REcHTERSTYRANIE",

yang ditakutkan kalau para hakim sepenuhnya di 1 epaskan dari Departemen-departemen yang bersangkutan (eksekutif ) dan dimasukkan dalam subordinasi ir"'lahkamah Agung

sebagai pe'laksana Kekuasaan Kehakiman yang

uh dan bu I at . Pelaksanaan d'i lapangan tentang langkah-iangkah kearah pemi sahaan yang tegas antar fungsi yudi kat i f dari eksekutif memang meinerlukan pentahapan waktu yang cukup r.rt

5.

panjang, dan karenya tidak dapat diterapkan secara radika'l dan sekal igus, tetapi me'lalui masa peral ihan. sehing-oa perlu ada ska'la perioritas tentang bidang-bidang mana yang cii rasakan I ebi h mendesak dan harus segera diwujudkan penyatuannya.

Selaian itu pentahapan waktu peral ihan dapat dipki rkan pula secara berjenjang, misainya: diterapkan terlebih dahulu terhaciap "acim'ini st rat ion of just.ice.. dit ingkat Pengadi 1an-pengadi lan Tinggi dan Hakim-hakim Tinggi di

-indonesia.

selanjuinya ciaiam pentahapan berikutnya barulah mei iputi Pengadi'ian-pengadilan Tingkat pertama, setelah melalui

pi'oses peningkatan/pengembangan

dan sa rana/prasarana kamah Agung da r am ku run vrakt u t e rt ent u . Pentaha.oan waktu tersebut i.iatas harus juga dipik.i rkan dalam kaitan dengan agenca nasionar yang harus diselenggarakan dalan r.raktu iiekat , yditu pemi I ihan umum dan Kenudian Sidang Umum f.lpR hasi I pemi lu yang sudah barang t ent au memerl ukan perhat i an dan konsent rasi sepenuhnya dari banEsa IndonEsi a. d

Dr. 1.

i

sDlvl

l"'lah

Al bert Hasi buan, SH Kedudukan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang r:lerdeka menurut sa:i e adal ah aki bat dar.i

perkekmbangan konsepsi Negara Hukum, d.imana dal am 12

I

2.

Penjelasan UUD 1945 djsebut bahwa "ftegara Indones i a berdasar atas hukum (Rechsstaat tidak ) berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat ),, Oleh sebab itu, pebicaraannya be rka.i t an dengan yang dinamis, bukan statis. Berkaitan edngan perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia, bisa dipastikan, bahwa ukuran kemajuan itu antara lain ditentukan dengan kemantapan wibawa hukum, pel aksanaan keadi I an huum, kepatuhan pada hukum, perl indungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. termasuk pura, rnembicarakan, dan terbuka terhadap piki ran tentang kedudukan hakim dalam penyeienggaraan kekuasaan

3.

.1

kehakiman yang merdeka. Penjelasan uuD 1945 ientang "kekuasaan kehakiman .iarah kekuasaan yang merdeka, art.inya terrepas dari pengaruh kekuasaan yang merdeka, artinya terrepas dari pengaruh kekuasaan pemerinah,'. Beg.itu juga, ketentuan Undang_ undang pokok Kekuasaan Kehakiman uu No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi " kekuasaan kehakiman adar ah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggrakan peradi I an guna menegakkan hukum dan keadiran berdasarkan pancasira demi t erse'l enggaranya Negara Hukum Repub 1 i k I ndones i a,, , hendaknya djkajtkan dengan dinamika. Kekuasaan kehakiman iarah kekuasaan yang rnerdeka artinya terlepas dari pengarahan dari kekuasaan pemerintah,,, harus di interpretas'i kan bahwa masarah adninistrasi dan keuangan serta organisasi .lembaga peradi.ian di lepaskan dar'i pemerintah serta diurus sendiri oreh r,.rahkamah Agung dengan sega'la konsekuensinya. jadi Mahkamah Agung dalam pemiki ran dan konsep ini juga

mengurus masalah

administrasi dan keuangan serta organisas.i dari peradi lan disamping masalah teknis yudisial.

iembaga

Perwujudan kebebasan berdasarkan interpretasi atau kemerdekaan kekuasaan kehakjman yang kebebasan di rumuskan penjerasan uuD 1g45 pasal 24 dan 25, serta pasar 1 UU No. 13

i4/1970, adarah kebebasan profionar. Artihyd, para hakim cial am kedudukannya adar ah bebas sepenuhnya dar am menyidangkan setiap kasusu peradjlan menurut hukum, serta

mernberikan keputusan berdasarkan keyakinan dan ketentuan agar keadi lan hukum teri aksana. Da'lam mewujudkan prof es.i -secara teknis peradi lan, hakim mempunyai kebebasan

profesionar. Atau dapat juga disebut kebebasan subst ant i f. Disampfng masarah administrasi dan keuangan serta organisasi diurus sendi ri, daram har ini oreh lvrahkamah Agung, juga agar para hakim tjdak ragi menjadi anggota Korpri. Cukup, para hakjm itu mempunyai organisasi Ikatan Hakim Indonesi a ( Ikahi ) dimana para hakim dapat

mengembangkan kemampuan

Oin kua.l j t asnya. Kedudukan hakim I ebj h mantap dal am hubungan

dengan

penyelenggaraan kekuasaan kehak'iman yang merdeka, selain adanya berbagai kebebasan tersebut, juga di tambahkan -quatu aturan tertentu tentang t.ingkah laku dan kegiatan para hakim. ya,itu, semacam code of conduct. Aiurarr tentang tingkah laku atau code conduct itu penting sebab marupakan aturan yang mengatur tingkah-raku para hak im supaya memungk i nkan para hak im bers i fat responsi f terhadap harapan dari masyarakat dan meraksanakan secara konkrit pengaiuran yang menggambarkan lvho yratches the lvatchmen itu. Dengan pengaturan ini, saya percaya bahura keyribawaan atau authority akan terbina di mana kewi bawaan tersebut sangat

diperlukan untuk terciptanya kewibawaan pengadi ran sebagai .suatu institusi pada gilirannya akan

mengembangkan kelv j bawaan hukum.

14

BAB

III

POKOK-POKOK USULAN DALAtvt SIDANG KEL0MPOK

A.

SIDANG KELOMPOK A TENTANG PERANAN PENGADILAN DALAM

NEGARA

BERDASARKAN ATAS HUKUM

1- Pengertian

kekuasaan kehakiman yang manciiri adalah kekuasaan kehakiman yang berada di bawah satu atap, yaitu di bawah t,{ahkamah Agung. Dalam kaitan kemandi rian kekuasaan kehakiman .ini, perlu seka'l i ciiperhatikan aspek kesejahteraan para hakim. Ha'l 'l ain yang perru mendapat perhat.ian da'lam kaitan kekuasaan kehakiman di bawah satu aiap adalah 'l ingkungan peracii lan mi I iter, mengingat di l.ingkungan perad.i lan ini

naan

personi 1 nya berbeda dengan personi 1 di ingkungan Peradl an Umum , Peradi'l an Tata Usaha negara cian

pembi 'l

2

,

Perad i'ian Agama. Berka i i an dengan kewenangan ir,lahkamah Agung unt uk melakukan hak menguj i secara materi I (iudicial review)

masih periu diskusi khusus. Diusurkan agar se'rain rnemi'i iki kewenangan judic'ia1 rev.iew, r,{ahkamah Agung juga perlu mei-irberikan opini-opinj hukum (lega'i opinion) ientarrg masalah-masalah konstitusional, seperti dalam kasus pe i^gant i an pres'i cien yang t e r j ad i bebe rapa waki u

yang I al u.

3.

i'.lahkaiiah A.gung periu membentuk suatu Komi s i i ndepencen untuk ;nelakukan studi (pvrenel iiian) mencari j alraban at as p3

rt

an),aan

:

1). A.:a yang sebenarnya terjadi dalam sistein peradilan 'rAa^^^.i.

-

i,_(Jrres td

i

2). l'.rengapa hal sedemikan dapat terjadi; dan 3). Apa yang harus kita lakukan bersama a:-ar keacaan t'idak bertambah buruk dan baga.imana mencegahnya ci kenud i

an har i

.

15

4).

PembentUkan suatu Badan pengawas profesi Hukum (BPPH-Legal professjon Supervisory Board), yans beranggotakan : mantran hakim agung, mantan hakim,

an j aksa agung muda, mant an j aksa t i ngg i , penasehat hukum senior yang non_akt i f dal am prof esinya, rnantan kepa'ra kepor isian negara, gubernur senior di bidang hukum dan beberapa tokoh masyarakat ( bukan Sarj ana hukum) . Juml ah + j s orans. Tugas : membantu hlahkamah profesi hukum. Badan ini bersi Agung menerbjtkan fat independen dan tidak berada di bahwa t{A, Departemen Kehakiman aiaU Kejaksaan Agung. Badan ini dapat pula sebagai .'badan pener jma p€ng36u..,,bertindak t enr ans pelanggaran atas .,asas_asas proSeS peradi.lan Yang baik (f air process)',. LaZ|. 5). penyusunan taiacara yane rinci tentang proSgS pensereksian dan rekrutn:ren hakin, proses evaiuas:, promosi dan mutasi hakinr. iata cara ini cisebar
84j

6). Atas pr-al.larsa perguruan r ingg.i (sebagai caerar net ra I ) i i sel enggarakan ps,-i emuan_peri emuar be,-ka- a antara anggota pengurus organisas.i_o..ganisas: prof esi ( IKAHI, PERSAJA, IKADII.J, AAI, HPii j, AKi..i:. 't 6

I

INI, PERADIN dan PERSAHI ) untuk nrenyepakat i sejumlah "program kerjasama', yang dapat mengemba'l i

kan kepe rcayaan masyarakat kepada badan_

badan peradiran dan pada profesi hukum. program kerj asama organi sasi profesi dengan perguruan t inggi dapat juga me'l 'iput "pendid.i kan lan jutan

l:ersama" (cont'inu'ing egal educat ion-cLE) d.i kampuskampus, secara berkal a dan teratur. CLE dapat merupakan sarana pu1 a unt uk meni nmgkat kan mutu pendidikan t inggi hukum, sehingga dipero.leh lu.lusan fakulias hukum yang'rebih mencerminkan keper.ruan

profesi hakim, iaksa, advokat dan konsultan

7).

I).

9)

'

hukum

IAE;85] tutoder-,:isasi proies peradiran dan badan peradilan, melalui pembaharuan undang_undang nomor 14 tahun 1970 (tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman) dan

peraturan perundangan lainnya yang berkaitan peranan bahan serta modernisasi sa rana dan prasarana badan peradi lan (a. t_. Komputrisasi, serta penerbitan putusan pengadi ran secara cepat, teratur dan ciiserta'i anotasi .i rmiah daram majarah hukum yang d i sebarkan kepada masyarakat hukum dengan harga murah (biaya cetak dan distribusj ). Iat;93;.

Penyusunan buku pedoman t ent ang ,,work.i ng st andards and profesjonal ethjcs', untuk mereka yang bekerja di bi dang profesi hukum. Buku i ni dimaksudkan sebagai referensi (rujukan) daram penyusunan dan menerapkan kode et i k profesi hukum, maupun dapat

dijaoikan buku rujukan mata kuriah tentang etika profesi di fakultas-fakultas hukum. tD.3l Pemberciayaan organi sasi Ikatan Hakim Indones.ia ( I KAHI ) seh i ngga menj adi badan yang i ndependen yang

dapat r,renyerenggarakan pertemuan-pertemuan berka.ra dalam r'rar angan sendi ri untuk menetapkan programprogram kerja daram reforrnasi di bidang peradi ran

17

(

kekuasaan kehak

i man

)

dan me I akukan

reformasi yang di lakukan bersama-sama pemeri ntah.

B.

SIDANG KELOMPOK B

oI

eh

eva'luas.i at as

tJahkamah Agung

TENTANG KEDUDUKAN HAKIM

DALAM

PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

1.

?.

Periu adanya keputusan pemer.intah atau pengaturan_ pengaturan yang membukt i kan dan menunj ukkan adanya kemauan poiitik (potitical will) yang konkrit dalam melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudjkatjf dari eksekutif, sebagaimana yang diamanatkan ot eh ket et apan tvtpR Nomo r X/MpR/ 1 99g; Peninjauan kembal j atau revjsi terhadap Undang_undang Nomo r 1 4 Tahun 1 970 t ent ang Ket ent uan-ket ent uan pokok

Kekuasaan Kehakiman, terutama pasal-pasar atau ketentuan_ ketentuan yang t i dak sel aras aiau t i dak sesuai dengan j iwa kemandi ri an Kekuasaan Kehakiman sebagaimana

ditentukan daram pasal 24 dan 25 uuD 1945.

3

.

4.

Dem.i kian pula di r akukan revi si terhadap perundang-undangan 1 ai nnya yang berkaitan dibidang peradi lan;

auan kembar i t ent ang kedudukan hak im sebaga.i pega$/ai negeri yang "subordinated,, pada Menteri Departemen terkait menjadi pejabat Negara; Pen i n j

peraksanaan rangkah-'rangkah kearah pemisahan yang tegas

antar fungsi yudikatif dari eksekutif memang memerlukan waktu. oreh karena itu tidak dapat diterapkan secara radikar dan sekal igus, tetapi merarui masa perar ihan, sehingga perlu ada skara prioritas terutama menyangkut rekruitmen, p€hgangkatan, promosi dan mutasi hakim. lvlutasi hakim perlu didasarkan pada proporsiona_litas jumrah perkara dan bukan berdasarkan pembagian keras

5.

pengadi I an yang bersangkut an. r/ahkamah Agung perlu membentuk komisi independen untuk me'lakukan studi pener it ian tentang sistem peradi

Indonesia beserta permasal ahannya; 1B

ran

d.i

I

6.

Pemberdayaan

organisasi ikatan Hakim Indones.ia sehingga menjadi badan yang independen serta dapat menetdpkan program kerja dalam reformasi di bidang peradi.ran serra mengevaruasi atas reformasi yang dirakukan oreh Mahkamah

Agung 7

'

B. 9. 10.

be

rsama

peme

r i nt ah

;

Perru diiingkatkan hak uji materiir pada tingkat undan gundang yang berada di tangan kekuasaan tahmakah Agung; imparsi a'i j tas dan kemandi ri an hakim perr u di i kut i dengan perbai kan kesejahteraan hakjm; Kedudukan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas harus di i kut i dengan sarana dan prasarana pengadi 1 an; Da'l am rangka meningkaikan wibavra pengadiran perlu dibuar Undang-undang Tentang Contempt of Couri.

19

BA8 IV K€SIMPULAN

UMUM

Setelah mendengar: Penyaj ian maka'rah-makarah dan pembandingnya, yaitu: a. Peranan Pengadiian Daram Negara Berdasarkan Atas Hukum Penyaj'i : Prof . H. |,,{ardjono Reksodiputro, S.H., I,l.A. Pembanding: Dr. T. Mulya Lubjs, S.H. Kedudukan Hakim Dalam penyel engga raan Kekuasaan Kehakiman Yang tulerdeka penyaj i : prof. Dr. paul us Efendi Lotulung, S.H. Pembanding: Dr. Albert Hasibuan, S. H. D

j skus i,/pembahasan da.lam

ji oang

pl eno.

Diskusi/pembahasan dalam sidang-sidang kelompot<, dapat kesimpuian dan saran-saran sebagai berikut :

ditari

Tentang peranan pengadiran oaram Negara Berdasarkan Atas 'l .ian

.

Pengert

k

Hukum

kekuasaan kehakiman yang merdeka ada.lah

kemandirian kekuasaan kehakiman daram menyerenggarakan fungsinya da'ram merneriksa, rnengadiri serta memutus perkara. untuk men jamin kemandi rian kekuasaan kehak.iman, perlu mendapat perhatian pengaturan mengenai yustisi'al di bawah Mahkamah Agung. per.luurusan non mendapat

perhaiian pu'ra daram kaitan kekuasaan kehakiman di satu atap ini adarah 1 ingkungan peradi ran Mi r bawah iter, mengingat pembinaan person.i 1 di l ingkungan peradi ran ini berbeda dengan personi 1 di I ingkungan peradi I an Umum, Peradi I an Tata Usaha Negara dan peradi I an Agama. Eerkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan hak menguj'i secara materi i r ( judic.iar review) masih perlu diskusi khusus. Oiusulkan agar selain memi I i ki kewenangan judic'ial review, r,rahkamah Agung juga perlu memberikan opini-opini hukum (tegar opinion) 20

tentang masalah-masalah konstitusional , seperti kasus pergantian presiden yang terjadi beberapa

yang I al u

Mahkamah Agung

perru

dalam waktu

suatu Komisi Independen untuk melakukan studi (penel it ian) mencari jawaban atas membentuk

rt anyaan : a. Apa yang sebenarnya pe

terjadi

dalam sistem peradilan

I ndones i a;

hal

b.

Mengapa

c.

Apa yang harus

tidak

sedemikan dapat

terjadi;

dan

kita lakukan bersama agar keadaan

bertambah buruk dan bagaimana mencegahnya di

an hari . Perlu dibentuk suatu Badan pengawas profesi Hukum (BppHLega'l Profession Supervisory Board), yang beranggotakan : mantan hakim agung, mantan hakim, mantan jaksa agung muda, mantan jaksa tinggi, penasehat hukum senior yang non-akt i f da'lam prof esinya, mantan kepaia kepol isian negara, gurubesar senior di bidang hukum dan beberapa tokoh masyarakat (bukan sarjana hukum). Tugas badan ini kemudi

A

membantu Mahkamah Agung menertibkan profesi hukum. Badan i ni bersi fat i ndependen dan t i dak berada di bawah

Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman

atau

Kejaksaan

Agung. Badan ini dapat pula bertindak sebagai ,.badan penerima pengaduan" tentang pelanggaran atas,,asas-asas proses peradilan yang baik (fair process)',.

5.

Perlu disusun tatacara yang rinci tentang proses pense'leksi an dan rekrutmen hakim, proses eval uasi , promosi dan mutasi hakim. Tata cara ini d.isebarkan secara luas diantara hakim, agar mereka mempunya.i kepastian tentang jenjang kariernya, kepastian tentang sistem

mutasi (sebagai suatu hak) dan kepastian tentang sistem eval uas'i dan sel eksi yang di I akr,rkan untuk menduduki jabatan hakim tinggi dan hakim agung. pelaksanaan dari aturan tentang rekrutmen sampai promosi ini harus t ransparan (untuk para hak'im dan masyarakat ). Dar am tata 21

cara ini ciimasukkan pula sistem pendidikan dan ratihan hakim di daram dan di ruar negeri dan sistem rekrutmen mahasiswa dan lulusan terbaik dari. fakultas-fakultas hukum (negeri dan swasta). Atas prakarsa perguruan tinggi (sebagai daerah netral) perlu diseienggarakan pertemuan-pertemuan berkala antara anggota pengurus organi sas.i_organ j sasi prof esi ( IKAHI, PERSAJA, IKADIN, AAI, HPHI, AKHI, INI, PERADIN dAN PERSAHI ) untuk menyepakat i se jum.lah .,program ker jasama,,

yang dapat

kan kepercayaan masyarakat kepada badan-badan peradiran dan pada profesi hukum. program mengemba'r i

kerjasama organisas'i profesi dengan perguruan tinggi

dapat juga meriputi

"pendidikan lanjutan bersama,, ( cont i nu i ng egal educat ion-cLE ) di kampus-kampus, secara berkala dan teratur. cLE dapat merupakan sarana pu.ra untuk meningkatkan mutu pendidi kan t inggi hukum, sehingga 1

d'iperoleh'lu'lusan faku'rtas hukum yang rebih mencerminkan keperl uan profesi hakim, j aksa, advokat dan konsur r an

hu kum

i proses peradi I an dan badan perad.i I an, mel al ui pembaharuan undang-undang nomor 14 tahun 1970 (tentang pokok-pokok kekuasaan kehak iman ) Oan perat uran perundangan lainnya yang berkaitan peranan bahan serta modern'isasj sarana dan prasarana badan peradilan (a..l. Komputerisasi, serta penerbitan putusan pengadi ran secara cepat, teratur dan disertai anotasi i'lm.iah dalam majalah hukum yang disebarkan kepada masyarakat hukum dengan harga murah ( bi aya cetak dan di st ri busi ) Penyusunan buku pedoman tentang "working standards and profesiona'l ethics" untuk mereka yang bekerja di bidang profesi hukum. Buku ini dimaksudkan sebagai referensi (rujukan) daram penyusunan dan menerapkan kode et.i k prof esi hukum, rnaupun dapat di jadi kan buku ru jukan mata kul iah tentang etika profesi di fakurtas-fakurtas hukum. Pemberdayaan organisasj Ikatan Hak.im Indonesja (IKAHI) t'lodern i sas

8.

Y.

.

22

seh i

ngga

j ad i

badan yang i ndependen yang dapat menyelenggarakan pertemuan_pertemuan men

berkala

da.lam kal angan sendi ri untuk rnenetapkan progFdm_prog,-dr. ker j a dalam reformasj di bjdang peradi lan (kekuasaan kehakiman) dan me'rakukan evaruasi atas

Mahkamah Agung bersama_sama

reformasi yang di.rakukan pemerintah.

o.reh

Tentang Kedudukan Hakim Dalam penyerenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

i'

Perr u adanya keputusan pemerintah atau pengaturan_ pengat u ran yang menun j ukkan adanya kernauan por i t i k (po'r i t i car wi r r ) yang konkrit da'ram mer aksanakan pemisahan yang tegas antar

fungsi_fungsi

2.

eksekutif, s€bagaimana yang d'iamanatkan yudikati f dari oleh ketetapan t'.{pR Nomo r X/HpR/ 998; peninjauan kembal j atau revisi terhadap Undang_undang I{omo r 14 Tahun 1970 t ent ang Ket eni uan_ket 1

ent uan pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama pasal_pasal atau ketentuan_ ket ent uan yang t i dak se'r aras at au i i dak sesua i dengan

j

iwa

kemancii

rian Kekuasaan Kehakiman

sebagainiana ditentukan ciaram pasal 24 dan 25 uuD 1g45. Demikian puia di'rakukan

3' 4.

revi si t erhadap perundang-undangan 1ai nnya yang berkaitan di bidang peradi ) an;

peninjauan kembaii tentang kedudukan pegarvai nege-i yang "subordinated" hakim Depart emen t erkai t

,

men

j

adi

paca

pe

j

abat

sebaEai

Menteri

,.{egara; pelaksanaan langkah_langkah kearah pemisahan yang tegas antar fungsi yudi kat i f dari eksekut i; memang nemerruian uraktu.

oreh karena itu tidak dapat diterackan seca,-a radika'r dan sekai igus, tetapi merarri rnasa perar ihan, seh'ingga perru ada skara prioritas ierutama nenyang<;-t rekruitmen, F€ngangkatan, promosi dan mu:asi hak:r. Mutasi hakim per'ru didasarkan pada proporsionar iras jumiah perkara dan bukan berdasarkan pembag.ian ke ias

pengad i I an

yang

be

rsangkut an . 23

--Tt

5.

ran dan

ian kembal i tentang beberapa ketetapan tu4PR yang te'lah diterbitkan tentang kedudukan dan hubungan sert a t ata ker j a antar .lembaga-l embaga Pemi

kj

pengkaj

Tinggi Negara dengan Lembaga Tertinggi Negara, t€rutama terhadap Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan Kehak'iman. r,1isa'lnya antara lain: seperti Ketetapan Mpfl

7, 8. 9.

tiomor : III/tlp*/197g. Sehingga melalui hubungan ini, dapat dipi ki rkan adanya mekanisme dan sistem ,.check en balance" terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam kaitannya dengan dengan Lembaga_iembaga Tinggi Kenegaraan 'lai nnya, t ermasuk eksekut i f . Kekuasaan Kehakiman yang mandi ri dan bebas, serta memasukkan urusan non yustisia'l da'lam subordinasi t",lahkamah Agung tidak pe r 1 u membuat kekhawat i ran adanya .,recht st i ran i e., . Demikian pula perJu melepaskan Hakim dari Korpri dan memberdayakan IKAHI sebagai induk organisasi para hakim. Perlu ditingkatkan hak uji materiir pada tingkat undangundang yang berada di tangan kekuasaan Mahkamah Agung; Imparsiar iias dan kemandi rian hakim perlu di i kut i dengan perbai kan kesejahteraan hakim; Kedudukan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas harus diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana

pengadilan; 10. Dalam rangka meningkatkan wibawa pengadi lan perlu dibuat Undang-undang Tentang Contempt of Court. 11. Diperlukan pemiki ran-pemiki ran tentang peraturanperaturan yang menyangkut kedudukan hakim dal am f ungs.i kehakiman yang mandi ri.

24

I

KEIK -IASAAN KEIIAKIMAN DALAM ERA REFORTI{ASI:

t

Peranan Pengadilan Dalarn Negara

I

Berdasarkan Atas Hukum

I I i

Oleh:

Mardjono Reksodiputro ljniversitas lndonesia

Disarnpaikan dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan Bappcnas bekerjasama dengan B l'lJN Departemen Kchakiman. J:rkarta. 3 lt4aret 1999

I

KEIK -IASAAN KEHAKIMAN DALAM ERA REFORMASI: Peranan Pengadilan Dalam Negara

Berdasarkan Atas Hukum

Oleh: N{ardjono Reksodiputro Universitas Indonesia

fllndahul,n:rrr

l''errt, Diskusi Panel "Kekuasaan Kehakiman Dalam Era Reformasinlaupun to1:ik yang diberikan kepada saya memang jelas, yaitu keinginan mengubah situasi kekuesean kehakiman yang ada sel€rang

agrr

dapat

nrenrenuJri aspirasi masyarakat lndonesia. Aspirasi masyarakat adalab agar derpat

dinrrj:rrlkan secara nyata suatu'(kekuasaan kehakiman yang benar-benar

ruerdek.a'!. lieperti yang dijelaskan dalam Term of Reference (TOR) diskusi panel

ini.

as{rs iiemndirian kekursean kehakirnan sudah diperjuangkan dan

disepakrti 1:ada awal Orde Baru. Hal itu terjadi antara lain melalui Seminar Flukum Nfix,onal Ke-tI tahun 1968 di Semarang (dan melalui berbagai pertemuan laniutan) rlz r perubahan UU

No. l9/19(A nrenjadi UL- No. 14/1970. Mengapa

nrasih pr:r'lu tita perrnasalahkan sekarang setelah kurang-lebih 30 tahun?

-l.ru'alrnya scderhana: karena penrerintahan

Orde Baru tidak

dengan

sepertulh lre lfi melaksanakan komitmennya turtuk mewujudkan asas kemandirian kekuasa.arr

'.t9kuasirkirn

[ :hakiman itu.

1rc|

Pelajaran yang dapat ditarik dari "pengalaman

buruk"

irri adalah br:hwa "perubahan undang-undang- (egislative reform) bukenlah yang

utam:r. Yal g utarnq adalah ..setrr-or"tnya,, keyakinan akan kebenararr perubahan ir:raturan bersangkutan disertai kejujuran dan kerja keras untuk nrengatasi 9:lrlu8 kendala asas

yffig pasti akan "merongrong" pelaksanaan yang murni

kem.uxlirian tersebut. Inilah yang ingin saya sampaikan melalui nakalah ini.

teoritis tentang topik yang diberikan, yaitu ..peranan l)alarn Negara Berdasarkan Asas Huku-", tidak mungkin dapat saya

l\,spe!1-aspgL Pengadilarr

bsikan- zt-Ltsan akademik adalah bahwa sebaiknya hal tersebut dibatras, diulas dam direkor'.endasikan oleh ahli-ahli hukutn btanegara, terutarna mereka y^ne

rr tentang sejarah konstitusi Indonesia dan dapat pula memberikan berhan lxrbindingan dari negara-negara lain .(comparatiw marerial). Alasan nremperdala

praktis ad,lah bahwa ini brrkan wakau dan tempatnya melakukan

"debat

a[:ademi]''. {amurl perlu dijelaskan disini bukan maksud saya mengtrul*gt suatu pembicaraar: ilmiah tentang sistem kekuasaan kehakiman lndonesia untuk nremalrarri l:elemahannya dan apa yang "berlebihan tanpa nlakna" (saperJluous), s'erta telalt ,rsaflg @bsolete) dalam sistem ini. Mudah-mudahan apa yang kita

diskusil;ar r;:karang dapat menggugah pemikiran dan pendalaman (enquiry) lebih laniut dalarr sidang kelompok.

.lrpalliahr'l'a rg Merupakan Isyu Sentral Rcfiormasi Kekuasaan Kehakiman?

lietai;rimana saya memahaminya, maka isyu scntral yang diperdebatkan sejali 3,) ralrrrrl yang lalu adalah "dualisme organi565i kckuasaan kehakiman".

Dikatak;ilr rahwa keluasaatr kehakiman scbagai suatu pcngertian (begrip) nrengacu ki'pada "fu-ngsi" (lihat TOR). Saya menyetujui hal tersebut. Jacli pcrmasillali'n yang harus kita diskusikan adalah bagainrana "fungsi sistem

r)9kuasirkim.pcl:

2

peradilan" r'kehrasaan kehakiman; judicial system) harus diatur kembali (di "reformilsi"l, agar mencegah "mimpi buruk' pada masa kemarin, selama 30 tahun. lr.pirk:rh "mimpi buruk- masyarakat [ndonesia tentang sistem peradilan?

B,i$wa lernliaga penegak keadilan (pengadilan) mudah dipengaruhi lembaga eksekutif. l,lengapa? Karena besar dan luamya kewenangan yang diprmyai lemb4grr el;sekutif untuk "mengatut'' lembaga penegak keadilan, melalui pe'ngaruhlyir "yang tidak etis" terhadap para "penegalc keadilan" (hakim

ti'lsk dinamakan "penegak hukum", karena pengertian penegak hukum atau "tiltu :'nforcer" adalah pengertian untuk polisi dan jaksa). Sehubmgan s:baiknSra.

dengan :itlr, bkus perdebatan terpaku pada "pemisahan kewenangarr atas hakimdzrri lernbag,' eksekutif (Departemen Kehaliiman). Bahwa hal ini adalah *masalah-

tidak dipuurp;riri, tetapi pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi iqlu sentral

refonnasi,li bidang kekuasaan kehakiman?

lld:r lrcndapat bahwa masalah di atas belum mencerminkan keselunrhan permaserlerhe.I yang dihadapi dalam melaksanakan pembaharuan

ke:hakinlarr" Icita- Karena kalau hanya

itu permasalahanny4

.lalam "kekuasaan maka jarrabannya

juga "reliril sederhana" (kalau dilihat melalui pendekatan praktis makalah ini). Pertaur:1, tt:rapkan dengan serius dan jujur "asas-asas pemerintahan i-ang baik("begin;elei van behoorlijk bestuur"). Benrti. pemerintah (lembaga eksekutif) secala

[:eti[ "menahan diri" untuk mempenganrhi secara tidak etis (apalagi sec.ua

ntelawatr lrtrkuln!) putusan hakim. Bagaimanilprrn "!g1atn-va", pihak pemerintah harus fttene: ima putusan pengadilan yang mengalahkannya itu. Kalau "obat" ini nrasih c'lieurlrg;ap kurang "mujarab" menshadapi penyakit "kronis" yang diendap pcmcrinttrJl :,ang

laltl

maka dapat ditarnbahk:rn jawaban kedua, yairu pengalihan

kekuasa.an l,ehakiman dari situasi

99kuas:rkirn;re|

"dua atap" ke kondisi'setu atap'.

tti

yang

1

dituntut sejrik 3O tahrm yang lalu, agar seft:rr.rh jajaran *kekuasaan kehakiman" berada rfi 'r:iwah "atap Mahkamah Agrnd', sebagai puncali dari sistem peradilan (jetdi

<:

ia,l g:s r e'm) Indonesia.

Suatt. rrarian dari pemecahan masalah

ini yang terlihat dalam TOR diskusi

panel, adalah rnembatasi fungsi kekuasaan kehakiman itu pada: ..kekuasaan dalam lncnidankan urusan peraditsr yeng metiputi memcriksa, mengadili, ttrztn rnc'roulus perkara" (diberi istilah "fi.rngsi 5rustisial" ymg dipersamakan dengan "|n.'icial power'). Sedangkan hal-hal lain yang berada

di luar fuogri

ke,kuasaatr l.:haliiman atau dikatakan (berada di luar penyelenggaraan fungsi pcradil:nn'D diberi istilah firngsi "non lrustisial- dari sistem peradilan yang

dipersarnakirn. dengan

"judicial administration". Singkatnya, kekuasaan

kehakinrtarr 'i iltlg ingin 'omerdeka" itu adalah firngsi yustisial dari sistem peradilan

judicial system), sedanglian "judicial aclministration of the judicial $.isr,r?" adalab firngsi non-5rustisial. varian ini, dengan mempergunakan (1udi<:iat'

lro''rsr of

the

'':;emantic,r" (studi bahasa tenteng arti kata), menyarankan agar hanya frurgsi ytrstisial 1'lut.ticial power) yang dilindungi dari pengaruh negatif lembaga eksekutif. Sedangf,:art t.rngsi non-vustisialnya (iurticiat administration) tidakperlu dilepaskan

dari lembag. eksekutif, dapat tetap pada Departemen Kehakiman.

Slaya tidak ingin kita disini berdebat tentang arti kata, yang penting adalah tr:rhvra l,:itlir rcremahami apa yang dipermasalahkan disini, yaitu dalam istilah yang

30 ta:run diperdebatkan adalah suatu sistem dengan hakim yang..kepala (rotak, p'ikir:rn)"-nya ditentukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan ..perut (gaji, surdatr

p't:ouros.i)''-: rra ditentukan oleh Dcpartenrcn Kehakiman. Sctragaimana dikatakan

oleh

'tott

r.

iskusi panel ini: "(p)ada saat

ini

pcngaturan mengcnai fungsi non-

yustisial (or l,anisasi, adminisffasi, dzur keuangan) ticlak seragam

99kur;:rkirm.1d:

...

Mahkamah

r Agung r:liah;r dalam peraturan tersendiri, sedangkan untuk Peradilam,rr.gama" peradilan

...

Militer, dan peradilan Tatausaha

pengururlenuri/a diserahkan kepada pemerintatr". Sedangkan

"{ip)engnrus,n soal-soal

Peradilan Umum,

TOR

Negara..., mengakui:

non yudisial yang diserahkan kepada pemerintah

dipandang s,:bagai pembuka peluang terjadinya praktek-praktek intervensi dalam proses p,er:rc lan".

Sa'ya sangat menghargai dan menghormati mereka yang dengan sepenuh

hati dar tr'il,irarr memikirkan dan memperjuanglan penyelesaian masalah "satu atau dua allp" di atas. Saya pun mendulnrng "kekuasaan kehakiman yarr,g m,erdeka." a:erlah salah satu sendi dalam kehidupan demokrasi -vang sedang kita baurgun kea lali bersama-sama. Sehingga masalah "satu atau dua atap" ini harus

stigsra dis:ll,saikan melalui: (a) peraturan perundang-undangannya yang diubah,

dem

(b) 1rt'merintah yang menjamin sikap "non intervensi" melalui

tekad

nelaksa.n:lki'n 'good governance" ("behoorlijk bestuur"). Tetapi menurut saya i-.ryu sentral adalah bukan ini (saja), tetapi *asss-asas pros$ peradilan yang

b:rifr" (fitir 1 rocess; due process of la'r,).lsyu sentral ini sangatlah luas! Isyu Serr{:r'e:: Pelecehen Asas-Asas Proses Peradilen yang Baik

ingin mengangkat "asas-asas proses peradilan -vang baik" sebagai ntateri ,ilaui topik saya "Peranan Pengadilan Dalam Negara Berdasarkan Asas Slaya

I{ukunr", yi.ng ingin kita diskusikan dalam rangka pembaharuan "kekuasaan kchakinrarr

r.

Siaya

tilam era reformasi".

ingin mohon perhatian bahwa apa yang didarnbakan olch warga

fllos1r2si1ft2t .ndonesia adalah suatu lcnrbaga penegak keadilan (pcngadilan) yang

')9ku:rsakim.rrcl

!

b,:nar-benar Japat memberikan "rasa aman" terhadap ketidakadilan yang mereka hadapi. Gitn guan terhadap "rasa eman"

ini tidak saja datang dari luar gedung

p,engadilao I erupa "interyensi lembaea eksekutif', tetapi juga dari dalam gedung

pengadilan :r:ndiri, berupa halim-hakim yang telah salatr atau keliru menerapkan h'ukum ("ke.rlaian" dalam melaksanakern tugas) dan (lebih menakutkan lagi) dari hakirn-hal
melecebkan rukum dan keadilan). Saya tidak mau memp€rgrrnal:an istilah "mafia

peradilad'.. karena dalam era refonnasi Cvang kadang-kadang sangat keras ktitiknya) ir kitajuga tidak mempergunakan istilah "mafia pemerintahan". Yang kita perlruna.(an adalah istilah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang sebagar o'peny,, suafu kit kanket'' selams 30 tahun silam ini. telah *menggrogoti"

asas-asas

pemerin'talra;r yang baik. Karena itu- yang juga "sangat menakutkan- para pencari

keadilarr

di

saya harus

lndonesia adalah

"KKN di bidang peradilan". Inilah yffig menurut

I la renungkaq perdebatkan dan "reformasikan" (kalau boleb memakai

istilah ini. r;:bagai pengganti kata "operasi untuk penyakit kanker-), yainr

s:nhal:

*lil lJ{ di lembaga

is-vu

penegak keadilan, yang tetah mcnggrogoti asas-

asts pros(s peradilan yang baik".

li-alar dalam KKN di bidang pemerintahan, media massa penuh dengan ceritera teJlt,Ilg "penvuapan pejabat" dan "komersialisasi jabatan". maka di bidang peradila.n r(;ritera sejenis ini jarang diungkapkan. Hal

ini tidaklah benarri bahwa

keadaan ta.lan penegak keadilan kita lebih baik. Suaru studi bersama antara ftflppenils d:n Bank Dunia melaporkan antara lain sebagai berikut: (l;inot ReJnrt ol'' l-)iagst,i(; : lsss.ssment r2f Legal Development in Indctnesia, 1997.hal. l2 l ):

"'ln <'xes

of' judicial

at-la.l and public hr,ioe

99kuirnhim.1rc

corruption, the practicing lawyers (attorne-vs-

prutsec'utors)

are also acc-u.sed oJ'./izcilitating

'-v. Iispecially. attornev.s ancl courtselon; oJ' low (legal

6

;r'e

Ir I

I I I I I I I

i

for non-litigation cases) are accused d being "brokers" in tru,Naclions involving "law as a commercial commodiOn". " cottrt^tltants

Karerra itulah apabila

kita

semua mau berkata juj*,

masalatr

*ketidaktebr:san pengadilan" dan "pengaruh burulC' yang mencoreng muka pengaditran

ljta dan membuat pengadilan kita tidak

masyara.kat. bukan saja "salah" pemerintalr.

dipercaya lagi oleh warsa

"tetapi joga" salah semua mereka

yrmg Doernpunyai urusan dengan pengadilan', terutama para anggota 4komurni&rt hukum" yang bersangkutan. Tentu saja sebagaimana dalam KKN

di bidang pr:merintahm,

yilg

"dituding-tudind' dan "didemonsEasi" adalah para

pejabat penr:rintaban. maka dalam

KKN di bidang peradilan yang pating terkena

"getahnva" i,
Aprrb'la kita mau menerima isyu senhal

ini

sebagai hal yang termasuk

dalam rlish,si tentang "Peranan Pengadilan Dalam Negara Berdasarkan Atas

Hukuln", c tka reformasi di bidang pengadilan pedu menvimak pendapat ini (_'\'irnl Rep,ot't.

hal l2l):

"Fe'o.ile's respect.for the judicial system will come from the courts !i€r1ti,.tt system. At

present the pub{ic is very much disappointed v,ith

It considery the c'ourts as having failed to fitllill their hop,e as the "last hartion" against injustices. ()ourt cases are coart serttice.

c'artdt'cted ineftciently

antl adiudication procedures are

not

traryBtvrent. Thi.s resulls in disre.rpect towards the .iudicial svstem ilnct t,r,? accusation that the courls are politicized and corruDt".

99ku:rs*i,rn.1n

Refo rmngii i I I ss*tr"dapi Tantangen

S'ekal

l"g

lsyu Sentra I

saya ingin mohon perhatian- bahrva perubatran p€ratunm

perundarrg'r:. rdangan bukanlah jawaban tuntas atas permasalatran

KKN yang kita

hadapi dilla'n sistem hukum Indonesia (jadi KKN bukan monopoli sistem peradilan srlia). Saya berpendapat bahwa ..semangatn mu berubah kar:ena

belaiar dlrr: kekeliruan yang talu adalah yang utama. Reformasi tidak dapat han-va nlelditi "pemaksaan". baik dari atasan maupun dari masl-arakat. Reformasi harus &rtaq:; dari "delam organisasi" y^ng bersangkutan. Pembaharuan sistem

peradilan

I'ita hanya akan berhasil apabila semne hakim

memang

nlenghenclalrinya. Ksmrrnitas hukum Indorresia juga harus menghendakinyatcrutam:r oqr tnisasi-organisasi profesi. Seperti juga yang berlaku bagi anak-anak

kita yang dirjarkan "say no to drugs". maka orangtuanva juga harus diberikan "semangla.t" untuk dapat mengatakal "s6y no to bribery". penyuapan (bribery) harus diarril;an dalam arti luas. tidak selalu imbalannya berujud uang atau harta dapat juga b,:nfuknya "pujian". "bintang penghargaan" atau ..promosi jabatan".

f idal; ada maksud sava untuk "mengkhotbahi" komunitas hukum kita (dimana. sa', a juga termasuk di dalamnya). Yang ingin disampaikan melalui nrakalalr

in

adalah kita harus menyadari bahwa masalahnya amat sangat berat.

Karena itrL reformasi

di

bidang

ini

memerlukan pula studi yang mendalam.

mensapir el:ka profesi hukum dan standar-standar kerja profesional

hrrlcum (pr:rQssional ethics and profbssional standards)

di

bidaog

kita begru

jauh

tr:rbelakang (misalnya dibandingkan negara tetangra: Singapura- Malaysia[3nrnei. Tlra land dan Filipina). Ujian obyeltifirya adalah kepercayaan masyarakat bisnis a:;irg terhadap pengadilan kita! MungIJn dipcrlukan studi indcpcnden dari kalangan ah i-ahli ilmu sosial untuk dapat mcmbantu ahli-ahli ilmu hukum untuli

99kuaski;m.1d:

8

i* 4

membeoali nrsrah tangganya. Kedengarannva memang ..menvakitkan'. tetapi menan€: tiCrr k ada "obaf' yargenalc

Kallt kita berani

mengakui bahwa "kekuasaan kehakiman" kita atau

sistem kearlilan (iustice system) kita tidak lagr memperoleh kepercayaan magrarakat pencari keadilan- maka ketidakpuasan masyarakat ini (pubtic disconten'f ierhadap hukum dan pejabat hukum (polisi, jaksq hakim, penasihat h'ukum)

htr.s dicari

dieliti

pe:n:mhsenya?) perkara-perkara (perdata

penyebabnya. Kemungkinan sekali. banyaknva (pernahkatr

dan pidana) yang

selalu

dimintal<arr I'ancling dan kasasi, mencerminkan tidak perc,ayanya pencari keadilan

pada pulu:in pengadilan. Sulinrya putusan pengadilan

dilaksanakan.

mencenniril.rn sekaligus tidak adarrya ke{asama antar pejabat hukum dan rcndahnyir v,ibawa pengadilan. Apabila reformasi di bidang kekuasaan kehalciman

(dengnn rrrar,alah yang dikemukakan sebagai iqvu sentral sungguh-srurgguh dilaksanakan,

di ahs) ingin dengan

maka seyogyanya Mahkamah Agung kita

membertfirk luatu komisi independen (misalnya yang beranggotakan ahli-ahli dari

berbagai p(:rglrruan

tingg di

Indonesia) untuk melakukan suatu penelitian

nencari -iil,etban atas pertanyaan-p€rtanyaan utama: (1) apa yang sebenarnya te{adi drrla r sistem peradilan lndonesia?, (2) mengapa hal sedemikian dapat

ttrjadi? dalr (3) apa yang harus kita lakukan bersama agar keadaan tidak bertamb,ah i:,unrk dan bagaimana mencegahnya pertanyaart

i.

di kemudian bari? Pertanyaan-

ri sepatutnya mengusik perasaan komunitas hukum di tndonesia.

Jakarta 3 Maret 1999 Disampaikan dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan Bappenas bekerjasama dengan BPHN Departemen Kehakiman.

99kuas&im.yd:

9

Lampiran Pada makalah Mardjono Reksodiputro:

ttPeranan Pengadilan Dalam Negara Berdasarkan Atas Hukum" (BappenasBPHN: Jakarta,3 Maret 1999)

SARAN MA S UKAN KE PA.D.A BAPPENA

S

-BPHN-MAIIKA}TAII

(Unhrk mervujudkan kebijaksanaan reformasi

di

A GTJN

G

bidang hukum sebagaimana

diamanatkan TAP MPR Nomor XA,PR/1999)

I.

Mahkamah Agung membentuk suatu komisi independen untuk melakukan

studi (penelitian) mencari jawaban atas pertanyaan:

(1) (2) (3)

apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem peradilan Indonesia;

mengapa hal sedemikian dapat terjadi; dan apa yang harus kita lakukan bersama agar keadaan tidak bertambah

buruk dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari

II.

Pembentukan suatu Badan pengarvas

?

profesi Hukum (BppH-Legal

Profession Supervisory Board), yang beranggotakan: mantan hakum agung,

mantan hakim, mantan jaksa agung muda, mantan jaksa tinggi, penasihat

hukum senior yang non-aktif dalam profesinya, mantan kepala kepolisian negara, gurubesar senior di bidang hukum dan beberapa tokoh masyarakat

(bukan sarjana hukum). Jumlah

+ l5

orang. Tugasnya: membantu

Mahkamah Agung menertibkan profesi hukum. Badan indepcnden' dan

tidak bcrada

Agung. Badan

ini

ini

bersifat

di barvah MA, DcpKch atau Kejaksaan

dapat pula bertindak sebagai "badan penerima

pengaduan" tentang pelanggaran atas "asas-asas proses pcradilan yang baik (fair process)." [A2]

IIR : Lampim poJn [tR 0:O]

1999

Halaman I

7

n.

Penyusunan tatacara

yang

rinci

tentang proses penseleksian dan rekrutmen hakim, proses evaluasi , promosi dan mutasi hakim. Tatacara ini disebarkan secara luas diantara hakirn, agar mereka mempunyai

kepastian tentang jenjang kariemya, kepastian tentang sistem mutasi (sebagai suatu hak) dan kepastian tentang sistern evaluasi dan seleksi yang

dilakukan untuk menduduki jabatan hakim tinggi dan hakim agung. Pelaksanaan dari aturan tentang rekrutmen sarnpai promosi ini harus

transparan (untuk para hakirn dan masyarakat). Dalam tatacara ini dimasukkan pula sistem pendidikan dan latihan hakim di dalam dan di luar negeri dan sistem rekrutmen mahasiswa dan lulusan terbaik dari fakuitasfakultas hukum (negeri dan swastiy. 1eS; n+1

IV.

Atas prakasa perguruan tinggi (sebagai daerah ,,netral') ciiseienggarakan pertemuan-pertemuan berkala antara anggota pengurus organisasi_ organisasi Profesi (IKAHI, PERSAJA, IKADIN, AAr, HPHI, AKHI, INI,

PERADIN dan PERSAHI) untuk menyepakati sejumrah

..program

kerjasama" yang dapat mengembarikan kepercayaan masyarakat kepada badan-badan peradilan dan pada profesi hukum. program kerjasama organisasi profesi dengan perguruan tinggi dapat juga meliputi .,pendidikan

lanjutan bersama" (continuing legat education-clE) secara berkala dan terafur.

di kampus_kampus,

CLE dapat merupakan sarana pula

untuk

meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum, sehingga diperoleh lulusan fakultas hukum yang lebih mencerminkan keperluan profesi hakim, jaksa, advokat dan konsultan hukum [Ag; 85].

V.

Modernisasi proses peradilan pembaharuan

dan baclan peradilan,

melalui

uu No.

14/1970 (tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, Lepi@

9.p
Halaman 2

penambahan serta modernisasi sarana dan prasarana badan peradilan

(a.1.

komputerisasi), serta penerbitan putusan pengadilan secara cepat, teratur dan disertai anotasi ilmiah dalam majalah hukum yang disebarkan kepada masyarakat hukum dengan harga murah (biaya cetak dan distribusi).

[Bl; 83]

u.

Penyusunan

Buku

Professional Ethics

"

Pedoman tentang "working standards and

untuk mereka yang bekeq'a di bidang profesi hukum.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi (rujukan) dalam menyusun dan menerapkan Kode Etik profesi Hukum, maupun dapat dijadikan buku

rujukan matakuliah tentang etika profesi di fakultas-fakultas hukum. tD.3l.

VII.

Pemberdayaan organisasi Ikatan Hakim Indonesia GKAHI) sehingga menjadi badan yang independen yang dapat menyelenggarakan pertemuanpertemuan berkala dalam kalangan sendiri untuk menetapkan programprogram kerja dalam reformasi di bidang peradilan (kekuasaan kehakiman)

dan melakukan evaluasi atas reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama-sama pemerintah.

Jakarta,3 Maret 1999.

n : IIR :

Lrnpid

A16r ltR 010!

1999

Hala::..a1 3

tti

ll T1

t1 1a

r{

'I I )

$uurufAil dAilil DAI,AII Ifi{NIIilGGARAAI{ KEKUA$AAI{ KIflAKII{,qil YAI{O IfiRDEKA

OLeh

:

Paulus Effendie Lotulung

Makalah Disampaikern pada

:

P.Al'lEL DI l;K I;SI TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ERA REFORMASI Di se I enggarakan Ol eh : BADAN PERENCANAAN PTMNANCUNAN NASIONAL

Iil\DAll

Ptllv

Bekerjasama Dr.:ngan : ]INAAN HUKUM NASION.AL - DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

Jakarta,

J lr{aret

1999

- IIKSDTIDUKAI{

"

EAI(IM DAIAM PE}frtsLE}IGGAN"A'IN

KEICUASAAI.I KEEAKIITIAI{ YANG MERDBKAn

Oleh : Paulus Effendie LoEulung

*)

3

I i

Fj

fr

have E,he duty to uphold and defend judicial ind.ependence, not as a privilige of judicial office but as Ehe constitutionally guaranteed right, of everyone to have t,heir disputes heard and ,.Tudges

decided by impart,ial judges"

(Ethical principles for judges. .Canadian Judicial Council, November 1999). I

.

Pgl&lkrlruluag Ternr,l

:

lcokok dalam

diskuei panel pada hari ini yang berjudu]

I'illelclrasaan Kehakirnan dalam Era Reformasir menurut. hemat penuris mt':nd)e:r:ikan

artsi Eereirat.

bahwa

kita

semua dibana kepada mener-

kembali mengenai penyerenggaraan Kekuasaan Kehakiman di ncrgl'itl:;r kiEa selama ini. Apakah implemenEasi ketenguan konsticus:r'Q:li;-L tentang kedudukan Hakim t,elah selaras dan harmonis atLgtliiirt

bunyi undang-undang Dasar ? Apakah das sein terah mentl(:lcati dan mencapai das Sollen dalam jaminan kemandirian d(;:',t,iiu

ke:riltrcJukan

Hakim

?

'.) P*r,rrl.i.s adarah Hakim Agung p.da Matrkamah Agung R.r. dan Guru Btir$'t:: tidak t,etap pada Fakultas Hukum universicas rndonesia (De'lr<:k,/Jakarta) dan Univereit,ag pakuan (Bogror) . M;tl:,r.lah ini ditulis unLuk panel Diskusi tentang "Kekuasaan KetLurli :Lman dalam Era Reformasi , yang diseLenggarakan pada " L:r.nry11arl

3 Maret

1.999

oleh

BprIN

dan gapENAs di irakarta.

il :

blrg.Ls

gs6

..s9--

9(a**t.

-s-€rs..94..J9

era refo:carasi ini dilalnrkan pengkaj ian kembali tenEang saan Kahakiman dan kedudukan Hakinn

Kekua-

?

Landasan konstiEusional yang merljadi dasar bagi kedUdu-

ka::: :akim dalam undang-undang Dasar L945 di Canbumkan dalam pasa.. 25 U.U.D. 1945 yang berbunyi : ,'13'/a':at-syarat, unt,uk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai

haki:r dit,et,apkan dengan Undang-Undangtr . P;rsa.. t.ersebut merupakan kaiEan yang tak Eerlepas dari bunyi pirsa. sebelumnya, yaitu pasal 24 U.U.D. L94S : (1)

.

Kekuasaan Kehakiman

dan (:2)

.

lain-lain

dilakukan oleh sebuah

Mahkarnah Agung

badan kehakiman menuralt Undang-Undang.

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman

itu diat.ur

,lengan Undang-Undang.

Menj:rdi dasar bagi cegaknya prinsip penyelenggaraan Kekuasaan Kr:ha':irnan yang merdeka, sebagaimana yang dimaksud daram Penje-

lasa:r kedua pasal tersebut,, ydng berbunyi

:

"Kekuasaan kehakimahn adalatr kekuasaan yang merdeka, artinya terlepae dari pengamh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harrrs diadakan jamj-nan dalam UndangtJndang tent.ang kedudukannya

para trakim".

D:rla'r hubungan Eersebut penulis membahasnya dalam makalah ini me-La.r-ri pendekatan

analisis

eenEang dua pengertian

kunci, yaitu

tetrE,::ng penfelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan tentang kedudu-

katr:r,lkim.

II

.|]IiN:.SL,ENGGARAAN KEKUASAAIi KEHAKIMAN

:

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam arE.i mandiri p,rcla hakekatnya merupakan syarat, dan jaminan untuk mencapai

berpihak (judicial impartialicy) P,iur3.r.,ilan yang eidak berpihak disini pengertiannya

p,prld'..:ilan yang Eidak

.

mencaKuD

T L

batk terbaclap putusan-putusan agau Broses pemutuean pertcara oleb para hakinnya (kernandirian individual) maupun kelernbagaan badarr peradilan iLu sendiri (kemandirian lnstitueional) dalam ka,it;tnnya dengan hubungan-hubungan bagai n-kelembagaan

adninistratif

dengan ketem-

negara lainnya dalam pemerintahan.

denikian kemandirian fiekuaeaan Kehakirnan btrJcanlah meruBaltart tujuan akhir didalanr Benyelenggaraan Kekuasaan Xehakiman, trllEe1ri mempakan sarana atau alat untuk menuju pada Eercalninya Frlra:lilan yang tidak beryihak. Ka:re:raoya pengertian kemandirian Kekuagaan Kehakiman harue cteEa:rtiasa dibaca dalam aatu nafae dengan lcet,idak-berpihakaa auaetl badan peradilanr uotuk menghindari dan menghilangkal halh;rl rang dapat menimburkan trbias" maupun pra-mengadtLi (Ehe Demgitn

ar:Lu:rl absence

of biae and prejudgmeat,) .

T:Ldai:latr culnrp adanya persepoi batrwa keadilan ha:nrs diberikan

oreh badan peradil,an, tet,api banrarah secara nyata dapat dilihau .lrlhwa keadilan memang sudah diEerapkan. (Just;ice mrst noE, only be don, but manifeetry be seen to have ber:n done). Dalam renegakkan kenundirian insE,itueional

dari

badan-

birdarr peradilan yang menjalankan Kelnrasaan Kehakiuran, diuurngk:h:k;rn adanya berbagai pola atau bentuk di-berbagai pola aEau

benE,rk diberbagai negara sehubungan dengan adanya Judicial a:lrnirtieEration dlsarrying judicial power (Kekuasaarx Kehakiman), yrurg segual dengan aepek hieLorie, sogiologis, 1egal culture, kehi'tupan politls dan ketaEanegaraan dL masing-maslng negara. Apak:lh judicial

power,/judicia.t funct.lon yang ada pada MaSkamah A;1ro:J, dldanpingi aE.au dilmbangi dengan Judiclal adminieErarion aLau court, admlnigtratrlon pada Depart,enren masing-maei.ng (ekse-

krrl:l;l) ? I:nclc::regL&

Bagalmanakah sebaiknya eigclm yang berlaku untuk ?

Administration tetap bera:ta pada Departemen Kehaki*"I y"rg melipuri : - lenunjukkan dan pengangkatan Hakim. - 'lutasi hakim.

.l)tlt'tgol' .negara

msnun3ulckan bahwa Courd

- .iioggaran biaya pengadilan. - rrasilitas dan gedung pengadilan. Deng;tn perkataan lain, kemandirian inst.itusional (Kekuasaan Kral::aiiiman) tidak dengan sendirinya berarti bahwa Depart,emen Kr:hai:iman tidak dapaE mencampuri keempat bi
arEi luas (court administrat,ion dan f ung;;i-fungsi judikatif ) t,idak repas dari keterkaitan a!au sa'lirrg pengaruh diantara faktor satu dan faktor lainnya rmrrai da:ri penunjukan dan pengangkacan hakim, kontror parremen dan kr>nt::ol masyarakaE, termasuk pers terhad,ap kinerja hakim. Sr:lriitgga tampak adanya sistim dan rnekanisme ',chek and balance" y;r.itrr bahwa kekuasaan hakim t.idak boleh diLaksanakan tanpa pengitwasan dan bahkan kekuasaan unt,uk mengawasi itu sendiri bul
Pr>:sir;i seperE,i itu antara lain t.ampak seperti di Beranda, d:lrrarra rndonesia daram siseimnya sekarang ini mengacu pada s:LsE..in Belanda tersebut .

penuris sependapat dengan Dr. Adnan Bulnrng Nasution, sH. dir-La"r makalahnya tanggal 1L Januari Lggg pada Diskusi Terbatas Namurr

Kons:rrsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) sebagai

berikut

:

di Beland,a, d.isana ada parlemen yang tcerfungsi baik (yang seEiap saaL dapac memanggil dan memint,a perLanggungan jawab Menteri Kehakiman bila ad.a .kebi j aksanaannya yang dinilai tidak tepaL ) ; ada pula .<ehidupan pers yang kritis dan leluasa melakukan kont,rol; 'Jan adanya partai politik serta organisasi kemasyarakatan :i/ang berperan aktif mengagregasi dan mengarE,ikulasikan kepencingan publik. sehingga t,ercegah kemungkinan Eer"Nam-ln bedanya dengan

jadi.nfi .campur Eangan Kemengerian KehakLman Eernaoap Iembirga - lendcaga Da1am

Peradilann

.

kesimpulannya penulis tersebut berpendapaE bahwa

g'ur.a mengembalikan kemandirian lembaga-Iembaga peradilan di

I'ni.c:esia, tak ada pilihan lain selain mengoptimalkan fungsi M.at,k rmah Agung sebagai sebuah tembaga Yudikatif , sehingga lenb rga-Iembaga peradilan kelak dapat memiliki nrmah tangganya senc.iri seperti lembaga-lembaga t.inggi negara lainnya, Yang k.ekru

:uhan anggarannya dialokasikan kedalam

APBN.

Apabila ditinjau pada keadaan di amerika serikat yang metr):rrahkan Court administrat,ion federal kepada I'Judicial Clorrl erencefl yang diawasi oleh KeLua Mahkamah Agung, dimana jal:s r Agung

CUMMINGS

yang membawahi Depart,emen Kehakiman pada

ta.lnrn 1993, telah mengaEak"l : rtBahwa Eugas pengadilan tidak

dapat dilaksanakan dengan ef isien dan lancar apabila lretrgtadilan t,idak dilerrgkapi dengan sarana yang memadai dimana tri€rll!:ardilan sendiri dapat mengawasinya dan bert'anggung jawab. Ii.erlcr;asaan Kehakiman yang mandiri mengharuskan pekerj aan adrriuj,sitrasi pengadilan janganlah dipegang oleh salah satu badan erk,ar:

ek,sr,lcutip atau dibawah pengawasan Departemen Kehakiman yang bj.r;i: menjadi penggugat utama di Pengadilan federal'..

-1.€rr3;:;'s,

Demikian pula di .Tepang setelah Perang Dunia II seadminisit.rasi peradiJ-an secara langsung dibawah penga-

Agung. Sedangkan di Republik Korea, kewenangan nlet('urus Administrasi Peradj-Ian dilaksanakan oleh saEu aparaE r:Ijr- 'tahkamah Agung yang d.isebut. sebagai Ministry of Court Adrrj-oistration dan dipimpin oleh seorang Hakim Agung yang dipilih \rrEr3iitl Mahkamah

r)l-8.. Ketua Mahkamah Agung.

iielrnjut,nya dalam Beijing SE,atement tanggal 19 agustrus 1995 Een; ang prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, Ydng Eel,rh ditanda tangani oleh 24 Ketua Mahkamah Agung wilayah .i\si:r-Pasifik yang hadir (termasuk Ketua Mahkamah Agung fndo-

1) dan dikukuhkan .dalam xoryterensi Law Asia ke xv r,ahun L95'? di l4anila, dalam bahagian tentang yudicial Adminisrrarion Lela t disepakaei bahwa tangg,ung jawab utama dari Adminisrrasi

ne$i

F'enc':.dilan, Lermasuk pengangkatan, pengawasan dan penjatuhan c.isti 71in dari Pej abat A
lajn tya harus diberikan kepada Judiciarl,.aEau oleh suaeu badan d.inra.:.a ,Judiciary mempunyai peranan penting (Has Ef f ective R.ole,

.

Dari berbagai sudut pandang t,ersebut d.iat.as, d.an berd.asra rkan keE,ent,uan konsticusional di Indonesia sendiri yaitu p'ds;d | 24 dan 25 undang-undang 1945 beserta penjelasannya, maka peru Lis berpendapat, bahwa Kekuasaan Kehakiman harrs dilaksanak.arr oleh Mahkamah Agung secara utuh. pemecahan ad,ministrasi pera'li1an (Court administration) dari fungsi-fungsi yudikarif ake.r. membawa konsekwensi

tidak effekE,ifnya fungsi yudikarif Lers:buc berja]an, sebab administrasi peradilan ini merupakan unsu : penunjang dari funEsi y:dikat.if . sehingga keduanya ha:rus uEt.h berada disatu Eangan unt.uk dapat saling menunjdng, can ak;.n tidak effekt.if serta tidak effisien apabila adminis:rasi pera Jilan (Court adminisc,ration) itu menj adi " sub ordina:ed." pac.a Departemen-Departemen yang bersangkut.an (Eksekut.if), j-a::u n"ela -ui pasar 11 ayat 1 undar:g-undang No.14 t.ahun 19zo te::a:]g Kete ttuan-ket,ent.uan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang meru=al
i'rqgl,)mentasi dari pasal 24 + 25 Undang-Undang i945.

Idee "Check and balance" dalan pelaksanaan dan penye'I :nggaraan Kekuasaan Keha
Mahk rmah

Agung dengan Departenen-DeparEemen ya::g bersangk::a:,

t3taili dituangkan dalam Ket-etapan MPR Eentang hubungan MaHcarai A'Eun,y dengan Lembaga Negara Tercinggi MpR dan Lenrlcaga-Ler:aEa TiigrJi Negiara lainnya, dimana cerd,apat saling kon;rol sesafiany,3

.

Dengan denfkian

iwa paear 11 ayat, 1 unclang-undang Dto J:4 lghun L970 tidakrah sesuai dengan hakekat inportialit,as letrl:etga-lembaga peradi.ran, yang menjadi tujuan dari ad,anya

.

J

llel:t r.saan Kehakiman yang mandiri .dan merdeka. I'dclerlisme Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan merdeka harus ilil'j riat daram kont,eks importialitas Hakim-Hakim didalam menja-

t;ultl:an puEusan, sehingga menjadi jaminan konetiEusionar bagi r:al:,} t,L' pencari keadilan bahwa mereka akan diperiksa dan diadili olt:lr lembaga peradiian dan hakim yang tidak berpihak, bebas cla::j pengaruh-pengaruh aEaupun direktiva intern maupun jucti

III.

extra

siil.

[]

I;l::rttDUKAl{ IIAKIM

!l

:

kaitan dengan peradiran yang tidak berpihak srelra ]ai Eujuan dari kemandirian Kekuasaan Kehakiman, maka hakim Daram

ili
baik intern urupun exEra judisiil . r'r!'r'sip the rule of law dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman L''nt:t'k menuju pada peradilan yang tidak berpihak didasarkan ntan6.iun

terr-.:ama pada kepercayaan masyarakaE (public conf idence) . Dan k:epe,rcayaan masyarakat ini tergantung pad,a inEegriE,as hakim, F,ac[;. eindakan-E,i.ndakan d.an cingkah laku yang menunjukkan ke_ ti
b,€r'i
baik.

rn demikian penyelengg'araan Kekuasaan Kehakiman yang. bebas i.arr rnandiri mernpunyai ciri karakt.eristik yang Eampak pada E'ertS ituran-pengaturan tentang kemandirian indiwidual_ para fterig

h'al':i'rJtya nraupun pada kemandirian

lnscitusional dalam pelaksa-

r.Sitlt operasionalnya.

J'and:an objekEif bagi kemand.irian

individual para hakim anEara I'ain meliputi syarac-syarat kepangkar,an,, promosi dan mutasi

$ ii

d ,il -J $ .it 1i

fr

il 1:

i :i

i ,ii

I jenjang karir yang b€rsangkutan, yang harus bebas dari ras,a kekhawaeiran akibat dari pengaruh-pengaruh dari faktor inte:n maupun exUra judisiil ' D,eng:.n demikian jelaslah bahwa hakim harus mampu dan berani nerrc lak segala cobaan yang mempengaruhi inporEialitasnya, baik

€iel,t

y'augi berasal dari pihak-pihak berperkara itu

sendiri,

aEau

pro).i:ik, ataupun dari pihak eksekutif , bahkan tekanan-tekanan ila::j pers ataupun opini publik yang bertenEangan dengan hati nur:e.

:"inya didalam memberikan keadilan.

berani dan Inarnpu menjatuhkan put'usan' selcirJ.ipun berakibat tidak populer, asalkan putusan ittt di cl.a.l;iirkan pada rasa keadilan yang dilandaskan pada 'fairnessl {k,:;;ujuran) sebagai kata kunci bagi teori keadilan menurut' Siehj.ngga hakim harrrs

f.i.L<:sof 'John RawIs.

Pereepsi dan konsep ideal bagi kedudukan hakim yang sebagaimana d,iuraikan diaEaS, memerlukan siStem :i.nr2i: Ltial p€:.ci:
dari rasa salah aaeu

clj.,lii.iam menjaEuhkan putusan-putusannya secara bebas

l.;ek.:.awat,iran. Ternyat,a dalam hukum poeiEif kita,

dalam sistem peradilan yang didasarkan pada Undangr.Irrd:,ng No. L4 Eahun LgTo adalah ketent,uan yang mengakibat,kan ll;rh.,,,a kedudukan hak.im menj adi " subordinated" pada kekuasaan l.:etn,'.a1a

,:-.lcs::kuEif

, sebagaimana Lercantum dalam pasal 11 ayat 1 yang

.l>er.;n:nyi

.

peradilan tersebuE pasal 10 ayac L, o:rg,rnisatoris, administratif dan f inansiil ada dibawah kel
rnen,;urangi ("menggrogoti aEau uit,hollen") makna kemandirian .K€krrasaan Kehakiman (Hakim) didaLam fungsi menyelenggarakan

peltrX.ilan. Kedudukau dibawalr uas\-rnasing Departemen yang ber-

meliputi organisatoris. rdminieeratif dan finansiil, ap*trila hal tereebuE diart'ikan pula nreliputi pereonalia hakim oarrgrkrrt,an

il.a:r pejabat, Kekuaeaan Kehakiman yang lain, t,enrtama daram bi
itu akan

B;rngag

pot.en'iar untuk

nErr(llloyahkan semangat, kemandirian Hakim. sebab bagaimanapun ju11er DeparEemen-Departemen yang bereangkut,an adalah t,ermasuk ilal.ernt

jajaran ekaekutif , dimana dalam berbagai kasue/perkara

$e::t.elncu, pihak ekseliuE,if dapat rnenjadi ealah saEu ber;r erkara.

pihak

yang

pasal i1 ayat 1 tersebut perru dikaJi ker*rerli untuk dihapuakan aEau setldak-tidaknya d.irrrmuskan k:etil:erli dan direvisi agar s6l.arae dan harmonis dengan jiwa Fa'a.L 24 Undang-und,ang 1945, denriklan pula dengan pasal_pasal l"atl€i terkait dalam berbagai penrndang-undangan dibidang peradill.a::rrnanya penrmuean

l.art.

subordinasi pada pihak eksekuEif Juga tarqrak dengan erdtrrrya kt.entuan bahwa Hakim adarah eebagai pegawai Negeri (l:.hert a.1. pasal 13 U.U. No.2 tahun 1.995), dimana pembinaan crarr penstalrasan umum terbadap Irakim sebagai pegawai Negeri ilil.e,kukan oleh MenEeri (baca : Eksekutif ) .

untuk men1amin inpartialitas, maka lrakiur adalah juga eelr.3al peJabat Negara seperbi halnya Hakim Agung pada Mahkamah Elel'q'3ryanya

Agttlr ].

perlu dieadar:i

eepenuhnya bahwa penyimpangan i'mgra'r'tialitas Hakim tridak tranya didaearkan pada penganrh ekseMemangi

I

Eerhadap kedudukan l{a}:im, narmrn Juga l.aj"r,, misalnya ant,ara Lain :

ir:ul:j

oleh faktor_fakt,or

- pihak-plhak yang berpertcara. - Benganrh polit,ik. . penganrh tekanan pers aLau oplni publik,

dgb.

Terh,rdaf pengaruh-penganrh demikian berlakulah siscim kontrol (raJy rrakaE/sosial-, kontrol inE,ernal dan tindakan-tindakan dari Keku

rsaan Kehakiman, bahkan kontrol j,nternasionaL.

t'end
juga penerapan saksi-saksi berdasarkan kode etrik

dan

kocte kehormatan Hakim merupakan sarana pengawasannya, dengan

ticle.ic mengesarnpingkan langkah-langkah represif

rainnya bila

t.er:r

Fata ada penyalahgunaan wewenang hakj-m dalam

f urrg

-=i Kekuasaan Kehakiman.

menj

alankan

olt:tr karena itu hakekat kebebasan hakim eidaklah bersifac mut:l lk, sebab pada dasarnya ia Uerikae pada : Ketetuan hukum yang berLaku. - Pertanggungan jawab kepada Tuhan yang Maha Esa didalam menj

atuhkan puEusan-.putusannya

.

- Sumpah jabat.an dan kode etik kehormatan Hakim. - Pertanggungan jawab pada masyarakat (social aEau public accounEability) Eerhadap putusan-putusannya. - Rasa kejujuran (fairness) dalam keadilan menuruE hati nuraninya. De:t(:an demikian, sekalipun harus diakui bahwa perbaikan-

integrit.as sumber Daya Manusia dija_ier ri' n Kekuasaan Kehakiman (terutama para hakimnya) memang rou:.:ak perlu dilakukan, namun langkah-Iangkah penyerxpurnaan ctj..r:idang perundang-undanEan yang menyangkuE, kedudukan Hakim 'itt,lii tidak dapaE diabaikan, dan sekarang harus dimulai xalaupun herl tersebut akan menempuh jalan yang cukup panjang.

$r€r::l:aikan dan peningkatan

rV. St!:W: Dalam Ketet,apan MPR. Nomor X/tqPR/1998 tentang pokok1:rocr

l< Reformasj- Pembangunan dalam Penyelamat,an dan Normalisasi

li(eh:,l,upan Nasional sebagai Ha1uan Negara, khususnya dibidang

lilrr'o.rn, t.elah diamanatkan anEara lain mengenai perlunya pemisa)nern ;7ang

Eegas

antar fungsi-fungsi yudikatif oari eksekuti-f

.

Malta dengan semangat dan

jiwa kebijaksanaan Reformasi dibidang

perlu kir:anya dihimpun pemikiran-pemihiran dan pengk;rji;rn untuk langkah-rangkah dalam har-hal sebagai berikut : 1. pr:rru adanya kepuLusan pemerintah at,au pengaturan-pengacuran huk.u'n,

y,lng membuktikan dan menunjukan adanya kemauan politik (tlolitical will) yang kongkrit dalam melaksanakan pemisahan yilng Eegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, srlbagaimana yang diamanatkan oleh keLet,apan MpR Nomor x,'MPR/19gg. 2

. I'srubahan, set,idak-cidaknya peninjauankembali aeau revisi, Er:rhadap undang-undang No.14

tahun Lg70 t,entang Ketentuan-

krltent,uan pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama pasal_pasal al:au ketent,uan-ketentua-n yang tidak seraras atau cidak

si:suai dengan jiwa kemandirian Kekuasaan Kehakimaa sebagaim:r:na ditenEukan dalam pasal 24 dan zs u.u.D. 1945. Dr:rnikian pula dilakukan revisi terhadap perundang-undangan I:tinnya yang berkaitan, dibidang peradilan. 3. F:ninjauankembaLi t,ent,ang kedudukan Hakim sebagai pegawai Nr:geri "subodinaE.ed" pada Menteri dari deparE.emen masing_ m:rsing dalam lingkungan peradilan sebagai pelaksana Kekua-

siran Kehakiman. perlu kiranya pemikiran dan pengkajian ErlnLang kemungkinan-kemungkinan kedudukan hakim sebagai P:rjabat Negara, seperti. halnya hakaim Agung pada Mahkamah A:;rng. 4 . F -'mi.kian

dan pengkaj ian kembari tent.ang beberapa ketet.apan Mr'R yang t.e1ah diterbiLkan t.entang kedudukan dan hubungan s:r.rLa t.ata kerja antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara dengan L::rnJcaga Tertinggi Neglara, terut.ama terhadap Mahkamah Agung

s:r)cagai pemegang kekuasaan Kehakiman. Misalnya antara lain : sirperE.i KeEetapan MpR Nomor : rtr/t{pR/1_g7g. sehingga melalui

ini, dapat. dipikirkan ad.anya mekanisme dan sistem 'r::irek en balance" terhadap penyerenggaran Kekuasaan Ke-

h.,bungan

h,rkiman dalam kaitannya dengan Lernbaga-lembaga Tinggi n')garaan lainnya, termasuk eksekutif .

Ke_

Dr:ngan demikian Kekuasaan Kehaklman yang

rnandiri dan bebas t 'dak trarus berarti adanya kekhawaEiran timbulnya ',RESHTERs'ryRANrEr, yang diLakut,kan kalau para hakim sepenuhnya d-repaskan d.a.ri Departemen-departemen yang bersangkutan (rrksekutif ) dan dj-masukkan dalam subordi.nasi Mahkamah Agrrng sr:bagai peraksana Kekuasaan Kehakiman yang utuh dan buLat. 5. F:laksanaan dilapangan tentang langkah-rangkah kearah pemi_

sithan yang tegas antar fungsi yudikatif dari eksekutif mr:mang memerlukan penuahapan waktu yang cukup panjang, dan k;rrenanya tidak dapat .-diterapkan secara radikal dan sekaligrts, tetapi melalui masa perarihan. sehingga perlu ada skara p::ioritas tentang bidang-bidang mana yang dirasakan lebih mr:ndesak dan harrrs segera diwujudkan penya.,uannya.

s'llain itu penEahapan waktu peralihan dapat dipikirkan pula srlcara berjenjang, misaLnya : diterapkan rerlebih dahulu t,:rhadap "administ,ration of just,ice" ditingkat pengad,ilan_ pr:ngadilan Tinggi dan Hakim-hakim Tinggi di rndonesia. srllanjutnya dalam pent.ahapan beri.kutnya barulah meriputi

Pnngadilan-pengadilan Tingkat. perEama, set.elah melalui p:oses peningkacan/pengembangan sDM dan sarana/prasarana di M,rhkamah Agung dalam

kurun wakEu t.entenE,u. Ptrnt'ahapan waktu tersebuE diaEas hanrs juga clipikirkan dalam k;ri-tan dengan agenda nasional yang harus diselenggarakan d'rram waktu dekat., yaiEu pemilihan umum dan kermrdian sidang

hasir pemiru yang sudah barang Eentu memerrukan pr:rhaEian dan konsentrasi sepenuhnya dari bangisa rndonesia. u:rum MpR

V. P.E N U T U P Dari uraian tersebuE diaEas Eernyatalah bahwa pelaksa_ :

n;:1.!n,'ian

nonrrol-:hrratr

l-airFann

!fala

Hakirr pada waktu

ini

rnasih belum sesuai dan t,idak mencerminkan

digariskan dalam pasal 24 dan 25 UUD 19,15, Kekr.rasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor : L4 tahun 19?0 Eidak lagi utuh didalam satu tangan, eetapi telah Eerpecah se-rarrgat, kemandirian yang

yaitu

dibawah tilahkamah .A,gung dan dibawah Dr?Fd::E,emen-departemen yang bersangkut,an (eksekutif ), hal mana keda Lam subord.inasi

dapa: menjadi salah eatu sebab yang menggoyahkan eendi-eendi irnpa::E,ialitas Lembaga PeradiLan clan kedudukan Hakim. Olr:h karenanya amanaE kecetapan

MPR

Nomor

pe:r1'rnya pemisahan yang Cegas ancar

:

X/MPR/1998 tenEang

fungsi-fungsi yudlkatif

dirri eksekutif, perlu ditanggapi secara positif dan tindak lanjrrEi dengan langkah-langkah konkrit dan nyatsa. Lang.rab-J.angkah Eersebut, harus bersifat realist,is, sekalipun b,:rp:,jak pada idialisme Kekuasaan Kehakiman yang utuh, dengan mrr.Ii.rat, pada situasi dan kondisi kenegaraan pada waktu ini, s,9hi:lgga perlu adanya perencanaan dan perrtahapan yang mat.ang da.La:r kait,an dengan penjadwalan waktu (time ectredule) , sekala p:r:io::itas, 6erca saaaran reformasi yang jelas dibidang Kekuaaaan Kehakiman dan kedudukan Hakim.

,Jakarta, 3 MareE

1999

BATA|I DARI

:

1. Mal
Oleh z Z. Asikin Kusumah Atmad,ja, S.H. bese::t,a para pembahasnya. S€nirrar Hukum Nasional ke II, tahun 196g,

BPHN.

2. Peraililan Bebas Negara llukum.

Oleh : Prof . Oemar Seno Adji, S.H. Pene::biE : Erlangga, Jakarta, 1995.

3.

Lafrs 63n

Ak1hir Tim Perrrrnrsan Harmonisasi

Hukurn tent,ang kekua-

saan Kehakiman, 1997, 1999, BPIIN. a

Ivla
Peradilan Yang rndependen di Indonesian OIeh : Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. Diskrrsi Terbatas KRHN, Jakarta, IA Januari 1999. 5. via!:a Lah : t'Kongep Kekuasaan Kehakiman yang bebas, merdeka dan ma::d:-ri".

OIeh : Dr. Romli Atrnasasmita, S.H. LLM. Kocr:linat.or Tim pakar Hukum Depart.emen Kehakiman Rr. 6. B'chir:al Principles f or Judges. Ca:arl.ian Judicial Council, November t_99g. 7. Sui;rr:me Court.

of

Korea

Mi:::ir;t.ry of Court Adn.inistration, 1991.

XJDUDIIKA}I HAKIT

Dlfl'rlli PEllyEtE]lOGARAAl[ IXIIJASAA]I [JHArlilAl{ yNG

Oleh: Dr. Albert Hasibuan,

T,ANIIL

f)iI:I:USI

IiERDIKA

S.H.

Makalah Disampaikan pada

:

TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ERA REFoRMASI

Diselenggarakan Oleh : Bekerjasama Dengan : HUKUM NASIONAL - DEPARTEMEN KEHAKIMAN Jakarta, 3 Maret l99g

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-

BA.D/.V PiTMBINAAN

R.

I.

It$Dlittll. IKAN IIAIIIM DALAII/I PEITSELENGGARAAIf I{EI(UASAAIT I(EIIAI(IMAN YAIYci MERDEI(A *) oleh : Dr. Albert Hasibuan, SH.

Bagaj.rnallilpu

r juga,

Penjelasan tIU

)

pembicaraan tentang kedudukan hakim dalam penyr3leng€:ara:rn kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut saya adalah akibir.t clari 1>erkembangan konsepsi Negara Hukum. dimana dalam 1945 disebut bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rectrsstaar) :i,. [;a.k berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)".

oleh -sel:ab itir, pembicaraannya berkaitan dengan pikiran )'ang dinamis. brrkarr staiis. Ibarat ungkapan filsuf Heraclites, di zarnan yunani kuno. tentatrg a.ir 1',1'g mengalir di sungai dari hulu ke muara tanpa henti-hentinya. Atau" ucnprflrl {eraclites tentang Panta ReL Yakni, seperti air yang bergerak

terus secara ,li rarnis menuju ujung tujuamnS'a. Atau, dikaitkan dengan faham per-henrbanS:;Lr er"olusi. yang dikernbangkan Teilhard de Chard.ia. tentang perr-rl:ahan daiam alarn

ini.

Sehingga, perubahan yang terl'adi clalam proses

evolusi ini. biar,anya dihubungkan dengan kemajuan.

Pikiriln irri. r:l :vansinya adalah menarik sikal> keterbukaan terhadap hal-hal baru. \lv'alattl trn keterbukaan karena dinamil
*)

i(t:rt;t l:r:ri r 'ttrttrk Panei Diskrrsi ter-rtang "Keklrasiran Kc:lr:rkinr;rrr rl;rl;rr:r [ir:r ltctbrrrrarsii',ttlt; cl i'-'cl:tr!.qarakan olch Bappctras bekcri;rs.lnta cieirq:rn []l'l{N. I)ir(i:i ra:l{{ai 3 }iarc.. i.:)l)!J.

sebalikny::i. Dalarri hal ini. berkaitan dengan perkernbangan dan penrb'angut:lan trukum di Indonesia, bisa dipastikan, bahwa ukuran kernajpan

ittl antara'lzr,r: ditentukan dengan kemantapan wibawa hukum, pelaksanaan keacliian lntkttm, kepatuhan pada hukum, perlindungan hak-hak asasi manrrsia clatr s;ebagainya. Termasuk pula. membicai-akan, dan terbuka terhardap pik ran tentang kedrrdukan hakim dalam penyelenggaraan kel
li:lr akiman yang merdeka.

Kita fahalrl.

lr

hwa sasaran kemajuan in.i tidak pernah berhenti. Dia terus diusethakall, cliperjuangkan secara dinamis. Oleh karena itu, tidak heran l::

bahr,t'a kons:; r;i Rechtsstaat atau Negarer Hukum

'li

juga bersifat dinamis.

Sejal;a,n dengair konsep demokrasi yang

bersifat dinamis dan bergerak terus atau rrllucut tr: betng, konsep Negara Hukunr menurut Prof. Ch. J. Enschede da.i:rrrt tulisan 1ya De Burger en het recht ouer mqcht, gezag en d,emocratte juga f.iclak pt:ritah berhenti pengembangannya. Rechtsstaat juga aluays rn bei"ng.

Dens:rtr piliira: r ini, maka sebaiknya disoroti terlebih clulu rrrasalah kebebasan

atau lienr,ttrd t-ian peradilan dan kernerdekaan kekuasaan kehakiman. Sebatr, lier:lrra institusi ini tidak lepas dari peran hakim yang bebas dan miltrcliri. St:l':ingga, konsepsi kebebasan ini harus juga clitempatkan secara diniltnis. khrrsiLlsnva rumusan Penjelasan UUD 1945 tentang 'kekrtasaan Iceftr:rl';intar-t iz, t.h kekuasaan Aang merdekct, arttntla terlepas clari pertgarttlt lcek'rrrr.srrarr p:trnerinto,h". Beq'itu juga, ketentuan Undang-Unclan{ pokol< Ke:lsrr:lsi:rill-r lir,t-ral
--*.1 ,1

r I

Inclon.esia". tr€ rdaknya dikaitkan dengan dinamika.

Aper

arti

ini ? Apa arti kebebasan yang dinamis atau kemandirian

d;Ln:utris

keicuaszran. I<eJ..akiman yang merdeka

? Kalau kita catat apa yang dikatakan

oleh lEdrnrnnd lBurke, seorang negarawan Inggris, dimasa lalu, yaitu bahwa keb,e',basan.

ab;trak tidak perlu dimasyurkan, karena kebebasan itu harus

tujuan yang bisa diterima or€rng, maka kita sepakat bahwa ketrebasan et,'.u kemerdekaan kehakiman disini juga ti
Resporrs

Dalar:n

f

r:le.tt,:,an

b ;i.Litg

hal

clan Judr ciaL AccountabiLitg.

i:c.i, ,lengan pertimbangan keneerdekaan yang

dinamis supaya ada jttclicial r€rsf)6r'Lsibility dan judrcral accountability, sava memandang agar petryr:lengge.r.lan kekuasaan kehakiman betul-betul merdeka dan

inclependelr. Dengan ini, maka rumusannya "kekuasaan kehakiman ialah keLilr:rseratn. 'Valrg

merdeka artinya terlepas dari pengarahan dari kekuasaan

pertrcrintah" :tarus di-interpretasikan bahwa masalah administrasi clan ker:angarD s€:ri:r organisasi lenrbaga peradilan dilepaskan dari pemerintah sertar cli ur,.tr; s :ndiri oleh Mahkamah Aqung dengan segala konsekuensinya. Jar:li. l\{:rhl<;an ah Agung dalam pemil
rt-ang kebebasan. acla yang mcnyatakan bahwa kebel>asan ke<"lttrlttliat:r h rkim ittt t-iclak.bera
t.e

t!

respons tb'i"ii-'-tt, dan accountabi.Li,tg, atau pad* r)ertanggungjawaban. Logikanl'a, ise:r,:rti yang dikatakan seoran$ penulls. dengan kebebasan itu Ju.dges ex*:r(i.:;er pou)er. wtth power coffLes responsirriltty. Atau, para hakim melak-sanake.r kekuasaan atau kewenangannya. Dengan kekuasaan itu, timbul rans;grur jawab. 5g

Dalam kenya.t,:.:ln sekarang ini, bentuk ;rerwujudan kebebasan berdasarkan inte:r'pireta:'ii l'':'bebasan atau kemerclekaarn kekuirsaan kehakiman yang dirtrrnuska.n F :njelasan uuD rg4s pasal 24 dan 20, serta pasar r UU No. 14/rg7e, arr:rrah kebebasan profesional. Artin.ya, para hakim dalam kedtrcluki'rr):rt'y'ir adalah bebas sepenuhnya dalam merryid"ngkan setiap kasus

peradilan n:eilurttt hukum, serta memberikan rrcputusan berdasarkan keyakinan cla rr ketentuan agar keadilan hukunr

terlaksana.

Dalam mervujuclk;'rn i r:ofesi secara teknis peradilan, hakinr rnempunyai kebebasan pr.les'ional- A :*r dapat juga disebut kebebasan substantif. Tetapi' sudatr imbul €rnggapan bahwa lcebebasan proli:sional para hakim, agar ha.lcirrr bisil rrre,mberikan keputusan seadil_adilnya prenurut hukum serta ber
harus ditunjang

p'll:onal. Panclangan ini, juga clisinggrrrrg clalam buku ..Judicial Incl'3r)ende:nce : The contemporary Debate", yang rrr-ccrit oreh s. shetreet kebel:asan

dan .[. Desr::het'.r:s.

Allrt;:lt'lrl''':r' ag:rr para hakim lebih bisa meningkatk;rrr sikap -yang responsif tcrltlt'r'lap Ine's ''aral
wil:at'vrl hr-tl''tirn'

sikap responsil' ini, justru rrrcmbrrat p^ra 6.1
dipr:rr:a5r4i1y'ir.

Jad.i, denF:an l,:ebebasan personal itu para hakim dalam penyelenggaraan kekuasararr keirakiman yang merdeka, disamping masalah administrasi dan keu-allgErn s(:r

a organisasi d.iurus sendiri, dalam hal ini oleh Mahkamah

jug;r ir[:]r para hakim tidak lagi menjadi anggota Korpri. cukup, para hakirn itu m.t:r;tpunyai organisasi Ikatan Hakim Indonesia (lkahi) dimana para hakirn d:r.pat n engiembangkan kemampuan clan kualitasnya.

A$t-rr:9,

Dalar:n hubr:n 1an ini, perlu diperhatikan bahwa sikap responsif dari para halr:ir:r dan Pt,ngadilan itu terkait dengan pertanyaan guts custod-iet tpsos

cu:;tr:'diet

i)

Artinya, siapa yang mengalvasi si pengawas ?

who rvatches

the vuatchrnen '?

Pert;rnyaarr t,:sebut

di ulangi lagi oleh Mauro Cappeletti dalam A

Cornparatu)e ::if.udA on Judicial ResponsDilfty tetapi kali

ini di hubungkan

detrgztrr Perl-,il ilgungjawaban

atau accountabtli.tg dari pengadilan dan para hakinr tadi. k iususnya berkenaan dengan besarnva kekuasaan dari para hal
CaPF':letli rr e ryatakan bahwa antara kekuasaan dan pertanqgungian aban seakan-ak:'tn citra sisi clari satu mata uang. pertanggun$au-aban penqadilan ittr, tJi ltulrttn:::{an dengan pertanyaarr siapa yang mengawasi si pen{ar..-as. antara litirt k'ir a clalam bentuk pertanggungiarvaban publik dan pertanggung jar,.'al::rn p(:rso ral dari para hahim darr sebaqainya.

jelas bahrva kontbinasi dar.i pertar-rqqurrgiau-:rban sosial dan ile j; ',vaban legal menrbuat kedudtrkan para hakini tidak ii

I)ett,Q,ittr rlt::irt:k an

pcrl itn.a,gtt

sul:'ordirt:rr';il.a -. atau lebih rendah clengan pemerintah. parrai politik atau

orgil,nisasi :s()s ll lainnya sekaligus di hubungkan degnan rasa tanggun.g ja'"','al>

para lirakirn.

Jadi, siki't1l ,''-u memberikan keseimba.ngan antara ke6ebasan

atau

kenrerndiriart J:engadilan dan para hakim clengan pertanggungiawaban atau

accountabiLilg:/ang cocok dengan kecenderungan yang kini berkembang di masvilraliat rn.'dern, termasuk masyarakat Indonesia.

ini

akan melihat hukum dan keadilan tidak lagi berdasarkan ker;mgka licttsi:psi tradisional, yaitu konsepsi resmi dari pihak penguasa dan Kecer:rderu.ngart

para pejabat, -,:tapi dalam kerangka konsepsi yang lebih demokratis. vaitu para l
berpihak, keterbukaan sosial dan sikap responsif dari para

hak.irn itu.

Sikap re:ipr. tsif dari pengildilan dan hakim sehubungan dengan pertyr3lspg€:alaitn kekuasaan kehakiman yang merdeka

olelt

ittr ternyata di terima

rli hukum, Shimon Shetreet, dalam tulisannya bersama-seuna Jules Des,ulrer res Judtcial. Indeperlde:nce,, TIrc contemporctry Debate. s,eot'al1g a

Shetl'te:r rrerrj'laskan sikap responsif

itu dari aspek kebebersan internal clan kolr:l';tif d;.ri lrengadilan ),-ang terdiri clari kebebasan para lrakirn secara incllvirluitl :;t:{.r kebebasan secetra kolektif. Kebebasan indiviclual ciari hakim ittt t,:,'l-diI'i i;rt r dua elemett yang esensial vaitu kebct>zrsan substantif clan kebt.rl; il-saut

p

or: ;r)fi?1.

o

di mall,;r d dengan kebebasan substantif adalah kebebasan hakim dalam meiaksanilker .fungsinya. Di sini hakim hanya tunduk pada otoritas hukum. Setru.tan letir: '.rntuk kebebasan substantif erdalah kebebasan fungsional atau

Yang,

terr:-rinolrr.€li

Jr:rman

di sebut

sachLi.che. Unabhaengigkeit

atau d-ectstonal

inclepend.erLc? Jalam istilah Anglo Saxon.

rsan personal adalah pengkaitan dengan hal-hal atau keadaan yartg rTren'Fan.lkut diri hakim seperti jaminan masa jabatan yang pasti, DenS;;an lie'be'b

ketetrtuzrn-Iri:t:ntuan yang obyektif tentang pemindahan, kenaikan pangkat dzrn setlaifetirry'a. Di katakan bahwa suatu kontrol yang mengganggu keLenangail tlern konsentrasi hakinr dalam melaksanakan tugasya adalah tidak

konsisten dr:n:i;ln kebebasan personal.

Ituli.rh.

saya sebutkan bahr,va para hakim dalam mewujudkan kelietrarrieu fre'sonalnya seyogyanya tidak menjadi anggota Korpri, sebagai orgarrisarsi cleri pegarvai negeri, yang bisa saja membar.va beban-beban tertenttt, :';elain tidak tepat lagi sebab masalah-masalah admlnistrasi dan rrir::ng;1pa

kerr-rilngern

se'la organisasi seharusnya tidak di Llrus oleh pemerintah

mel;rinkan c,le r Mahkamah Agung. Dal:irn lcori. k,:mudian di lanjutkan ltahwa kebebasan di maksud tidak cukup

tcr[;:ait s,ecara substantif dan perrsonal saja, tetapi harus juga terkait paclar lerntia,1lz, pengadilan secara keseluruhan, kalau kita bicara tentang hetrtr,'ir

I<ektrirsaitn liel ;lkirnan yang mcrdeka.

Di s;',ni, li',:tt:l irsan atau kenrancliriarr pen$adilan di jamirr secara konkrit clarl,.rnr

lr.orrstitrrsi sehingga pelanggerran terhadap kebebasan substantif dan

lit'I.;t'Lreis;rn p'tr ;onarl para htrkim herrus diurnEgap sebagai pelanggaran terhadap

rtrle:

qf

Llaw,

wa:ta'pttn tl:1,itu, saya berpendapat agar kedudukan hakim lebih mantap dal;am hubr,.r:. e;an dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

yang

merdeka, sel.iritr adanya berbagai kebebasan tersebut, juga di tambahkan suatu

aturan tertr:n'.rr tentang tingkah-laku dan kegiatan para hakim. yaitu, Senlaf::1lTl 'CQril: OJ COndUct,

Aturan tenta tg tingkah-laku atau code oJ conducf itu penting sebab merupakan erturan yang mengatur tingkah-laku para hakim supaya menlun[lk:inlc:rn para hakim bersifat responsif terhadap harapal dari masrrarak;a.t clan melaksanakan secara konkrit pengaturan yang men€1qambarkirn Who usatches the watchmen itu.

Dengirn pen;gailrrall ini, saya percerya batru'a kewibawaan atau authorttg akan tertrirra di mr.t .rl kewibawaan tersebut sangat di perlukan untuk terciptanya ke',,r'il:,awila.n

f.:ngadilan sebagai suatu institusi yang pada gilirannya akan

me lui,:rnkralt.g k, rn

Kit:r

kewibawaan hukurrr.

lrt,rbicara tentang wibarva hukum yang merosot pada saat ini. Ment;rn$. str] a. nrengerti bahwa kervibar,vaan htrkunr tergantung dari :ier-i.n1;;

peltcllakan dirrt pelaksanaan hukum di rnana semua orang hams mematuhinya atau oile'<7.iertc,, to law dan hukttm itu sendiri, tetapi ke'*'illar.r'aan pengadilan.

yang te:rllt:ntulr oleh rvibawa parra hakim akibat code- o-f condttct-nt-a. clapat pu lir rnr:rtyr urrt' r.n$l
ittt. nt:tktr

[i.i'-,r lapztt saja mengharerplcan l)alrv,'ir p:]r?r hirkinr t.iclzrk s:rja rrrcnjzrcli

rule:

of laut,

walaupun b3l:itu, saya berpendapat agar kedudukan hakim lebih mantap dal;atn hubt-r,e,an dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, seliritr adanya berbagai kebebasan tersebut, juga di tambahkan suatu aturan terten'.t-t tentan$ tingkah-laku dan kegiatan para hakirn. yaitu, SelTracarn cor']t gJ cOnduCt.

Aturan tenta:rg tingkah-laku atau cod.e of condtrct itu pentin$ sebab rnerupakan turan yang mengatur tingkah-laku para hakim supaya menlt:ngikinl<:rn para hakim bersifat responsif terhadap har-apan dari masvarak:et
men$fgarnbark:rn Who tuatches the watchmen itu. Den$:rn pengaiurarl ini, saya percaya bahu'a kewibawaan atau authority akan tertrir:ra di mer :e kewibawaan tersebut sangat di perlukan untuk terciptanya keu'il:'awaa.n F:ngadilan sebagai suatu institusi yang pada gilirannya akan menei,:mbang k, rn kewibawaan hukurn.

Kita seri.ng l)e:rbicara tentang wibarva hukum yang merosot pada saat ini. Menran$. sit) r. men$erti bahwa kervibawaan hukum terg.rntung dari penegak:rn diut pelaksanaan hukum di mana semua orang harus mematuhinya

atar: obczd-iencr to laus dan hukum itu sendiri, tetapi keu'ibawaan pengadilan. yerng terbentulr oleh rvibawa para hakim akibat cod.e of cortduct-nya, dapat puIa rnenyr.lrrrt' a.n$kan terhadap terbinanya kewibawaan hrrkum itu.

Dertlirn clr::rrtii:ian, dengan adanya berb:r(ai kebebasan para hakinr itu. tet-r'rti.lsttk ltr:b:basan personal, di tambah clengan perlgatur:rn tin.qkarS laku ittt. rnakrl h:ir.r lapat saja mengharapkan baliwa para hakim ticlak s,ja r'enjacli

'u:u bicara dari hukum atau spreekbui.s uan h<:t wet seperti yang di hcmuk;t.k;u oleh Montesquieu pa.da abad ke-lg, tetapi menjadi lebih dirran:is dala:.n pemikiran dan pandangannya untuk kemuclian marnpu cor()Irg atar"l

rnensisi

re:c:rLts

I

itacrt atau neg€rra

nuxr!#&lw

ay

rl

s ts b etng tersebut. i ;

Salair satun'ya, menurut saya, dalam hubungan dengan kedudukan hakim itu

ada.lirh rnel,el..sanakan rechtsutndistg atau penemuan hukurn yang di instrodusir c'ielr Prof. Parrl Scholten. Penernuan t.u' kum

itu rnenandakan bahwa para hakim ikut serta dalam

pengembang.il. dernokrasi serta aspirasi masyarakat, bukan saja bersandar

pada intetllrt:tasi yang klasik seperti interoretas.i gramatil
menguji. Terlepas apakah hak metrSluji s(::cttr l materiil itu hanya terhadap peratr:ran-peratr_rran di barvah uncla,n$-r:ttcla;t$ atau juga terhadap unclanrl-unciane; seperti !<einginankeirr.e;inan s :mentara ini, penggunaan jt,tdi.cial reuieu, ini jeias rntlll{iig;11:nbrlik,,.le sikap yang responsif dan el<spresi r:lari tarrocun{ jarvab atatr

acccr-,rnlrilt;'.It'g

dari hedudukan hakim dalaln perrl,elenfiqaraan

kelral.:inrzln

g lrrerdeka.

-'/a

ir

s)

ke1
it, :

r" I

INTECRAT1F

PERSryARATAN PELAI$A}{AAN

Semua perattmn perwdang'utdangan 1€B berksitstl dengen KK herus dipahami detl diternphrr eecara teryradu olch mcrcka yug menjaOi obyek dan subyek pclak
KEKUA$AAI{ KEILTKI}vIAN DALAI{ ERA REFORJ\{ASI

Dalam rer€ls\i rnm;apai basil yang - boik pcrrgnrbmgan kelroasran kehakiman -ru

'

dalam era reformasi, ntrka pelaksgqeannyn harw

anhra lain mernemrhi bcbenpa persyaratan

: : , i ,;. , I " '": '. ;, , etika profesi' . dapat dipstangguttg jawabkan bcbcrprogram,'' Pclnksanaanrya brns l ons4tlat :' ment rut bid"trg profesi setiap pelalsura l(K' frofecional,tichk trnoai rna\ berwawasan,pTs'. .,., ;"hhol dstt tidak bstivswassn target.; Pcntlng i,. . 12. MENGEMBAI.ICKAN HAK DAN KE. WATBAI.I ASASI YAI,IG BSRSA}.{GKUTA}I ri' i i'lii;i': penddiken 6hli hukurn y11g]4ry1r}. ''; i. iOatam pelakana.crl KK yarg diperjoangkart itu . CIIPERTANGUNCIAWABKA}{ Z. . Oefnf

ncbogaiberikut i l. RASIONAL POSI :IF i

-

.

'

:

:

::

,.

juga tida!. hanya hak asasi nrasing*nasing, tetapi . pelaksatraan kewajiban gashg: ,masrng sesuai lemampron, sihra-
Hcnisontal. terhadEp s€santa marrwia dan : , veitikal, tcrhalap Tuhan Allah. Pentirlg adanyo ' " petalcsarra KK yang bedanggungjawab. ' , ' )

3.

BERlvl"AJ'iFA.tT Unhrk diri sendiri dan orang lam

4.

.

r i

lJ( hartls merrpalan pcrwujudan: kebcaamaaq keruhr::il, kcsatuan dan grcrrahran bangsa Indcnasia, Tidak dishinrinatif' " Pelalcsanaan

KEADILA}IDAN KESEJAHTERAA}'I

I

.]

l,atau kelompok dalarn pelaksanaan

.

'

. ,

:

'

golongan lernah (ana\

MENCIJTAMAI(AN PERSPEKTIF XXPENTINCAN YANG DILAYANIIOLATUR, BUKAN I(EPE}{TNCANYANC

,

9^

Pdaksanaan K]'-

lunx mcupal:an lxrwu'

judmpsngamair I semuo sila Pancosilo

10. BERLANDASK,\N HUKUI{ SECARA

i

boleh

koruptl peniPuan) Demikisflloh bebcropa catatan suntln:i5an untuk

djskrxi pnncl inr. mengotai i.rsyarntfll

pelahsuro,an KK yang dapat tlipc-ta:P8tnr8' jawabkarr.Kiranya catehn ini bemataal rl o a rp 'usaU fita bersama mclyelnpli:naLa"'r pcldtso' naan KK dalam era reformasi di lrxlo'ncria' tscsor harapan pgttrli< ada prrrrrinat'luninat i'ug dapat mengcmbangksn leblh lzurjut c.'{iatur sc
koopcrasi' koordinasi'

I'.tcr-dis ip liner,int'a sehonal, intcrdcparterncntal),sirluonisasi (kesinarnbtmgan

usaha), sinrplifikasi @entmu.san scdeth*ra nrulah dimcngcrti rrrruk dilaksanakan). 8. SEBAGAI PEI i:AI\,IALAN PANCASILA

pcnderitaan ftcrug:,rrn) men'a\ fts& dan yang berssngkutm dengan msntffilsn esistcrisi, ganti kcnrgian (restihrst lqornFus-si)'

menimbulkan korban leltg mendedLa tncnbl, &sft dan sosifll, 16. TIDAK MERUPAXA}.I FAKTOR KRII'{INOCEN Pelaksanaan KK tidak bolch men;eCi scbnb tojadinya berbagBr m a cen I kej aha lan t?'eke rs'58J I'

Dolanr pc.lakssnaoq pengelolurt' pnye.lcng' gsrosn KK dipalulCIn pcncrapqn unstu'ttncrrr"

tr

pelaksuu KK herus mengutamelanl.psnu'

Dalam Pelaksanian KK tida!:

PET,AKSNNNAN KK

Ysibl

Para

,lihur

;\'IKTIMOOEN

I

1.

(te'rpod

., DILAN YC RTSTORANF IMEMULIHKANJ

'i sosial

-

N,IELAYNNYME|iG.TTUR KK dilalsanakon tcrutama wrtrrk metindungi kcparringan ynng rnenjadi obyck pelsyansn/' pcllg30rran, Brrlarr unruk kcpcntingan para pcr4uasa, pelaLuna k' K yang ry1ptur. I{ENERAPKAN LtNsuR-tNsuR KOOPERASI, KOORDNAS I, INTEGMSI, SINKRONIS|ASI, SI iVI PLIFIKASI DALA M

i

KR

: 15. TIDAKMERUPAAIN FAKTOR

6.

integras

dan

.14. MENGEMBA}IGI(ANRESPONSKEA.

perernprnrt).

utenejcmcn.

luas, rncngunakarr kckuasm

i kekuatamya unhrk mencsri l:eunhurgut pribrdi

KK adalair penrujudan kesejahteraan rakyat. dan ker'clilan kebaDaran,

n*yat

DANKEKUATAN dicegeh omng )rng mernpunyai kadu' ,dufan 'H*o tertentu dan bcrperan sebagai Pdnguess dalanr arti

pc]dsanaarr

Terutamg

KEDU'

DUI(A].I, KpwENAlic AN, KEKUASAAN

.

RA.TiYAT

T[juur

i3.

i'

PERSATUAN

PENGEilIBANGI(ANKEBENARAT'{,,, .

yulg bcrsangkuwt. -noar MENYAL.{{ cLJNAKA}'I

,. ,

:

I!1ENCEI/{BANGKAII KEBERSAI{AAN' KERIjKLNAII, KISATUAN DAN

5.

ldiuatrakatt

'

ini. Jokarla. 3lv{aret

l!)99

.BPIA-Dcpkcb Pegl

Dir(ui' IiK

Arif Gceia'SH. Dejall

frr F.efcrugi"

'd...r.

LAFORAN KETUA PELAKSANA PANEL DISKUSI

TENTA}G I(EKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ERA REFORMASI

.

Dis€lenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Naeional bekeriasama dengan Ba,Cii,rl Pembinaan Hukum Nasional Departenren Kehakiman Tanggal 3 Maret 1999

Yang terhorrrnt,

Bapal; lilay.Jen. Suhadi, S.H., Deputi Bidang Administrasi BAPP.!I.IAS;

;

Bapal: l)urwoto S. Gandasubrata, S.H; Saudar r-saudara Penyaji dan Pembahas; dan Saudal t-saudara peserta Panel Diskusi.

Assalamua'ia l
Hadirin

Yarrgr Kami Hormati;

ini kami melaporkan bahwa Panel Diskusi tentang "Keliuasaarr kehakiman dalam Era Reformasi', diselenggarakan atas Pada k;tsetrrpatan

kerjasama a'ftara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penrbi naan Hi t k um Nasional Departemerr Kehak iman. Pen yelen g garaan panel disl<usi ini d tnaksudkan untuk menghimpun berbagai pemikiran para ahli berlienaa.n dengan penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang merdeka darlam ffrom€:s tki Era Reformasi sekarang ini.

Pemilii'irn pokok bahasan Panel Diskusi, kami anggap penting dan tepat wialrtrt. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kebijaks;lr-r?ilrl reformasi bidang hukum, sebagaimana digariskan dafam Ketetapan l,lPR Nomor xl/MPR/ 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pernbangruttiin dalam Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, antara li:titt menentukan perlunya pemisahan yang tegas antar fungsifttngsi yurli
2

Berdersrrrkan pertimbangan di atas dan sejalan dengan amanat TAP MItFt Norn,or )lrlMPR/l998 di atas, maka meniadi penting penyelenggaraan Panel Dirillu:ii dengan pokok bahasan Kekuasaan Kehakiman dalam Era Refcrrmasi.

Herdirin y'alt1; Kami Hormati;

Dafarr tanel Diskusi

ini kami mengundang Bapak-bapak dan lbu sekaf ian, 'fi:trg kami nilai sangat berkompeten untuk memberikan pemikiran-F')mikiran yang berharga dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman ) ang merdeka dalam era reformasi sekarang ini. Adapun topik bahasan ,nrcliputi : 1. Perarrrirr Pengadilan dalam Negara Berdasarkan atas Hukum. Penrbicarra : Prof. H.Mardjono Reksodiputro, S.H., MA Penrbarlding : Dr.T.Mulya Lubis, S.H., LL.M 2, Keefudrrkan Hakim dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Yang lt'r;rdeka' Pennllir:ara : Prof .Dr.Paulus Effendie Lotulung, S.H Pernbartding : Dr. Albert Hasibuan, S.H

ini diikuti oleh kurang lebih 1Oo peserta, terdiri daru para ahiti b;rik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Atas p;artisip*rsri rJan.sumbangan pikiran para peserta, khususnya para Fanel rfiskusi

p,enyusiuarr rnakalah, tidak lupa kami ucapakan terima kasih. Terima kasih jug;a karni s:rmpaikan kepada BAPPENAS, atas kerja sama yang baik panel rlis

l<

usi,:Jap:rt dilaksanakan

-

rtnya kami panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, $rsrrrogel P€ln.,,l Diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai {ie,lartj

tr.rjrran $et'a ;aimana yang diharapkan.

Aktti(nta, kami mohon kepada Bapak May. Jen. suhadi, s.H. untuk men yampillr
Pengarahan dan sekaligus membuka dengan resmi Panel Dieikrrrii tentang "Kekuasaan Kehakiman dalam Era Reformasi" ini. Terima ki;rsrih A$sialilrrrua'laikum Wr. Wb. .

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

,,J

trcnx4ar.A.S. NATABAYA, S-H., LL.M

c:\prtrt\23?99

KATA PEN(ilrNTA& KETUA TrM pENcARAtt PADA ACARA PANEL DTSKUST ?ENTAlrf(i KEKUASAAN XEHAKIMAN DALAM DRA REFORMASI

Para per;e,r td Pane} Dlskusi yarrg terhornrat, ,[gsalsrnu :,]alkum wr.wb., Denga:r 8Ellgclt nrernprlhetlrrkan kl-ta clalam Era Ref,ormael. tnl m,:ngelaml semaki.n terpuruknya wibawa hukum, wibaea panegak hukum don wLllaw:r perad:LJ.an, dimana keadaan lnenjadi lebih chaoetlk dan Enir:rcltLetlk jaulr dari eifat dan cita-cJ.ta negara RI eebagai negara hu,ium nenurut UUD-194S, Untuk men,Jatasl keadaan itu dianggap ;:enti.ng dan gudah saatnya trhtuk rnnn ybdakan PaneL Dl.ekusJ. terrt.ang: "Kekuas€an Kelrakiman dcrlam Era Ref,ormasl{ pada lrari inJ.. Setj.a.i negara hukum secara mutLak berl-aku 3 aeas utama yarni: I r osa6 supremasl hukum ,.2. asa6 dijaminnya hak asasi manusLadan kewaJi-ban warga 3. erEas adanya Kekuagaan Kehakiman yang merdeka (an J.ndependent judiciary ) . Detni teg;crf:nya hukum, HAM dan keadi l.an nrengharuskan adtanya Krlkuasatrrr Ketrakiman yang merdeka, mafldiri dan berwibawa yang fnBmpu rnrlrrt,gakkan hukum, kebenar:an dan keadilan sebggai benteng terakltJ,:f penegakan hukum yang putusannya harue ditaatl apabJ,Ia t'arjedtl. 1:elanggaran/ een5Jketa hukurn Antara warga' maupun antara vrarga il,:r' pengua6a.

K:Lta berkumpul disini untuk membahas tentang bagaimana klta dapat me:rberdayakan KekuaEaall Kehakimat'r dalam negars hukum dangan 2 sub-thema yafni: l. :teranan Pengadilan dalam Negara berdasarkan ataB Hukum

Ftakim dalam Penl'sl.enggaran Kekuasaan Kehaklnan yang Merdeka, sebagai tokoh kuncl dan "the man behind :lre grce-n table' yang gangat menetltukan peranannya. Daj.e r, eenjelasarr UUD-I945 pasaJ. 24 dan 25 secara eingkat,nanun 6engan jtlas 6itentukan, bahwa "Kekuasaan Kehakinran adalah keku116aarr t/€rrig merdeka, artinya terlepas da1l Pengaruh kekuaeaan pemeri.irt:alr, Berhubung dengan itu harue diadakan Jaminan dalam

.

2. lledudukan

Undar,g,-trrrdang; tentang kedtrdukan para keducXur,
lrakim", sesuai

dengan

!;;onienya uu pelakgenaan teint'qng Kek\ratsaan' Kehaklnan ydng maupun dlbuert ,, Ieh plnrerintah dan DPR. baik dalam tna6a Orde Lama Orde Ba|u, ternyata tratah Inenyimpang dari Jtwa UUD-1945 dan nega'ca rrukutn, dllngan men-eubordindsikan KekuaBaan Kehalcinan keiarlrr I'emerintahTsadan Sksekutlf dan menjadlkan nakim/peJabat y"6t1ot,.f sebagal pegawai negeri yang cliblna oleh Menterl KehakLnran d,!n9ao segala rnono- Ioyal.itaenya. Namurr

kedudu)
KiLcr jitrus rnendirlkan Pengadl.l.an Negara dan bukan Pengadilan nerlrr t,: lt I

Pe-

-2 ,Putus,arr Pengadllan y6ng .6udah berkekuatan tetap merupakan hulturn dan lrr:r:us ditaatl oleh alapapun dan sesual dengan aBaB Bupr',:maBJ. lrlkum dal-am t)egara hukum. Jangan sepertl eekarang, dlmana prrt'rr;an pengadil-an sering dilecehkan, eehingga tldak ada Jarni.nan l,:er.Ci:r;tLon hukum, tetapi kekuasaan dan kekuatanLah yahg mensrntukan rian bukan hukum yang rnenentukan. Suclalr :i:ntnya Reformael Hukum dil.akukan. Bul
kiman dl neit,ara kita. 'fienrlirkt,ya pembahaean dj. forum ini tldak dilakukan aecora teioretis - :.Lmyah jauh tlrrggi di avtang-awang, namun hendaknya dilrrlculr.arr erreaia piaktls, reali.stls, pragrnatis dan obJekttf konlsrj.t, tleiiuai dengan situaei dan kondisi negara kita. cgfi,)r!6 para peserta Diskusi panel ini yang mewakilin pakar : nlasy'arak,lt irukurn Indonesia, walaupun serlng dikecam bahwa eebagal ti,ja rlnrelokukan ':"_?1::],.t_,:lyl ::?:s":^f:1:1.,dl-harapkan daparvu"l"r Huktlm dengan balk. Insya el}ah' 6*pot nrelek'rFan Reforrnasi JA,KI\RTA,

:, /.6r-ct 1999.

PUT(WOTO. S . GANDASUBRATA.

S/\MBUTAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI BAPPENAS PADA PANEL DISKUSI TENTANG KEKUASAAN K€HAKIMAN DALAM ERA REFORMASI Tanggal 3 Maret 1999

Assalamu'alaikurn Wr. Wb. Salanr sejafrtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Punruoto, yang terhormat Tuan runrah, Bapak Nata Baya, yang terhormat sdr. Ketua Parritia penyelenggara, lbu-lbu, gapak-gapak peserta Panel Diskusi, hadirin yang berbahagia.

Perkenankan saya menyertai seluruh yang hadir pada acara ini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala fimpahan raklrmat-Nya, terutama atas perkenan-Nya sehingga kita dapat bersAma-san'la hadir pada pagi ini,' guna rnelakukan suatu kegiatan yang semoga bernranfaat bagi kelatrgsungan kefriduparl bangsa dap negara kita . lbu-lbu/Bapak-Bapak sekalian, Krisis berat yang akhir-akhir ini rnenggufrcang selurulr aspek kehidupan bapgsa kita telalr metrjurus kepada ketidak-berdayaan masyarakat serta mengakibatka. krisis kepercayaan masyarakat terhacJap penyelenggara negara.

Kondisi de'nrikian metnbawa kita kepada keharusan untuk secepatnya ntelakttkan evalttasi dan koreksi terhadap wacana penrbangunan yar)g selarna ini kita peclotttani, utrtuk selarrjutrrya dalarrr era reformasi irri kita rurnuskarr

wacana-wacana baru sebagai dasar pijakan, sekaligus sebagai sasaran refornrasi.

,

, ,_{ 1g

\r tu.

. .}€4,(,,J{q

f

'lflf .

d,.Ct

L27J Ut

. -1c.nr

I i-u;

Tekad darr senrangat untuk r-rrewujudkan penrbaharuan di segara bidang penrbangurlan hosio'ar rraik di bidang ekonomi, poritik, hukur.rr, aganra, dan sosial budaya tersebut, te{alr dirumuskan dalam Ketetapan MpR Nomor : X/MPR/1998 tentang Poko'Pokolt Reforntasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan ttornralisasi kehidupan nasiorral sebagai haluan negara. Hasil evalttasi di bidang lrr.rkunt dalanr tap MPR terselrut menyirrrpulkan adaqya

calnpur tangan yang domirran dari penguasa terlradap prosed peradilan, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan lrukunl, pengabaian

rasa keadilan seda kuratrgnya perlindungan dan kepastian hukunr bagi rnasyarakat.

Mengatasi kondisi tersebut, telah didirunruskan kebijakan. antara

lain

memisahkan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukunr agar terwuj ud propors iona litas, profesionalitas serla integ ritas yang utulr. Dalanr rangka nrenindaklanjuti kebijakan refonnasi di bidang hukunr itulatr, pada

kesempatan ini Departemen Kehakiinan (dalarrr hat

ini BPHN) bekerja sbrna

dengan Bapperras rnenyelenggarakan acara panel diskusi guna nrenghinrpun pernikirarr.pemikiran dari para pakar hukurn dari berbagai profesi.

Atas partisipasi fbu-lbrr/Bapak-Bapak para peserla parrelis, kanri sanrpaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terinra kasil'r sebanyak-banyaknya. Begitu pula 'penghargaarr dan terirrra kasilr karli

sarnpaikan kepada Panitia

Penyelenggara. Selanjr-rtnya seraya menrohon perlindungan dan pertolongan-Nya (Tuhan YN4E)

dengan re'snri acara Panel Diskrrsi "Kekuasaan Kalrakin'ran Dalarn

Era

Reformasi" saya rryatakarr dibuka. Wassalamu'ala ikunr \tVr. Wb.

".-1*il

e

.;t

5

t;

i5

.C

it

l.

lo

'.aC

str

lt ;'t

JG;

t

'

'..fil

-I U)x <X

a

t

o G

oq

ti

t *

0 I

g;

iiiiii

a t.:

- rc i-'I
LJ 6J

-lfrl<

It5 ;:: € jI :l i f;f3;i

?{,\< a:=tr1 aXEce J<< =trtJ ?gF;:

g

!

;

:il$ :ri:L d

l;ii :;!;

a

u, o.

i5i"Io i !*

t".4 z<

t sl

sti Ii i: li

a a

5 h

:tfi xsrF

i ?;;i

?'g

iiq.

a. .O

a

4

uz!l

R,o'fi ;" ?st9 -Xrr. tr:.( }4O (,< 7. rl .C .(

5

J.

o

I

I< rE OAJ trt{ trl

Er

i

r

I

z

I

ir x' , PJ;

iI ir

(d

!

a

;

o

L A

,

riiriiiiri,i

Al -r E-c( pl

!(

lrltiifiiilriiiri'ii

/iffiiii ,is*sii ir

ft

__*

r

ila,-;9:::J :: 3:l?q i3 t 3 <61

S

q e sj 888 e' -'

-

3:33 eton6;tt8g i jq qqq j;l 9

-1 'rrrrrr.r,-

,

I

E

e

q : ; It

' ir Fr ;l-.:-..:1 ,.1:i8g3a

,,1=.:

qFrr

8

:_

TNFTM PESERTA DISICISI MIEL TEilTAtG

KEXt.E.*l

rFt.t't EFtl REFORI.$I 3 l'hRET 1999

KEHC
TS{GGAL.

NAMA

NO

Prof

.

INSTAIISI,/ALA'IAT

H.A.S. Natabaya, Sft.,LL.l.l

BPHN

0eparternen Kehaki,man

Jl. t'layjen. Sutoyo, Cilitan,

Ka. BPIIN

Jakarta Timur

l I

I'lay. Je'n Suhadi

BAPPENAS

ri

Jl. Tarnan Suropati Jakarta Pusat

Prof H. l€rdjono Reksodiputro, SH,

Prof-Or. Paulus E. Lotulung,

l4A

ABNR, Niaga

JI.

Teter Lt. Jalerta

24

Sudirman,

t'lahkarnah Acuns RI

SH

Jl.

Penyaji Penyaji

Merdeka ULara

Jakarta

Or. Albart Hasibuan,

Pembarding

SH

Dr. T. Mulya Lubis, SH,

Lt. JI. Jerd. Srdinnan

LL.l'l

Wisrna Dhannala

5

Pembardine

Jakarta Selatan Prof

.Dr. Satjipto

Jl.

Rahardjo,

Prof

Erlansea

Sernaram

SH

.Dr. Sunaryati Hartor)o.

Prof.Or. Ignail Sunny,

Stt

SH

VII Ho. 3

Kqnplek Bintaro Jaya Jakarta Selatan

Peeerta

Jl.

Peserta

Senopati

Jakarta Pusat

Prof-Dr. Sri Sumantri,

Kornks. Pertanian

SH

Peserta

JI.

XIV/II

Pal,apa, Ps. t'tinEgu

P€eerta

Jakarta Selatan Prof .Dr

-

l'4iriarn 6udiardjo,

Bisrnar Siregar, Prof

.

UI

Jl. Cilardak I Ho. 25 Jakarta Selatan

SH

Koesnedi Hardjqsernantri,

Pe€€rta

Depok KamPus UI Depok

f4A

SH

A

KLH

Jl. OI Panjaitan

Peserta Peeerta

Jakarta Timur Prof -Dr. Loebbv Loarn:n.

SH

JI S. Salcti No. 6, Sarrsrila Irdah Unit II

Peserta

L,[IPFO

Peserta

Cileduk, Jakarta

Prof

.Dr. Bagir

I'lanan. SH,

t'lCL

B.rrdurrit

t'

:}

NO

NANA B.M. Koentjoro Jalfi, stl

INSTA}ISI,/ALAi'{AT

Deperirdae

Pe€erta

Jl. Abdul Mr.ris

Jakarta Pusat

Adi Ardojo Soetjipto,

qH

Trisalcti

Oekan FH.

Pe€erta

Jl. S. Pa,rman

Jakarta 6arat Harjono Tjitrosoeboho,

Huse$tunar,

JI. Plaju No. Jakarta Pusat


Sll

ABHR, Niaga

Stl

Toler Lt.

JI. Jerd.

Stdirnan

JI. Panti

Asuhan

Jakarta Nursyahbani Katjasungkana,

Feserta

Cipinar€

24

A- 1 Re.Of3,/O4,

Pegerta

Pe'eerta

Jakarta Timur

Luhub PP Pangnribuan, SH, LL.M Mulyana W Kusr.nra

LEH

D
Peserta Peserta

LBTII

JI.

Diporregoro 74 Jakarta Pusat Apong HerIina,

SH

LBfl Dl(I Jakarta

Jl,. Diporegoro

Jakarta Pusatta

Pescrta 74

Komisi I DPR RI Jl. Gatot Subroto

Pcserta

Jakarta selatan FKP

Komisi

JI. Gatot

I

Peserta

EFR RI

Subroto

Jakarta gelatan FPP Korni,si

Jl.. Gatot

I

Peserta

OPR RI

Subroto

Jakarta selatan FFOI Komisi

JI. Gatot

I

OPR

RI

Peserta

Subroto

Jakarta selatan FABRI Ko,niei

Jl.

I FR

G.rbot Subroto

Jakarta selaten

RI

Peserta

NO

lo^

i-I

l* I

I

I'o I

131

32

33

NAIIA

IHSTAI|SI./ALtl€T

Pengadilan Hegeri

Peserta

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Peserta

Pengadilan Neeeri Jakarta Barat Jl. Letjen S. Parman, Jakarta

Peserta

Jakarta Pusat Jl. Ciajah l'lada, Jakarta

JI.

Anpera Raya, Jakarta

N*eri

Pe€erta

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pegerta

Pengadilan

Jakarta Timur Jl. Jerd. Alrnad Yani, Jakarta

J1.

RE

l'lartadinata,

Jakarlua

Pensadilan Tingei Dl(I Jakarta Jl. R. Suprapto, Jat<art:

peserta

Perreadilan Nageri

Peserta

Tan€eranE 'r1

34

TanEerarEt

Perrgadilan Negeri TlJ{ l(snplek Hal irn Pe rdanbakusu:,a

Pe€erta

Jl35

Jakarta Pengadilan Tineei Ttfi

Jl. Cikini

Raya,

Pergadilan

A€arna

Peserta

Jakarta Pusat

$

Jakarta Pusat

Peserta

Jl.

Jakarta

Pusat,

37

Pengadilan Agama Jakarta Salatan

Jl. 3a

Pesert*i

NO

59

40

NAI'14

INSTAi{SI,/ALJ{'iAT

Perroadilan Aear|a

Feserta

Perreadilan Agafia

Peserta

Jakarta Timur Jl- Bekasi Raya Jakarta Pusat Jakarta Lltara 'r 'l

Jakarta Ulara Pengadilan

Agama

Peserta

Jakarta Barat

Ja[<arta 42

F€r€adilan Agana Bekagi

Jl.

Peserta

Bekasi 45

44

Kejaksaaan Tingei tI
Peserta

Fakultas Hukun Universitas Irdonesia, UI DEPCK

Peoerta

FH. Univ.

Peserta

KAI'P(JS

45

Jl. Kiay

LNTAR

Tapa

Jakarta BArat 46

FH. Univ. Trisalcti

JI. S. PArman

Peserta

Jakarta Barat 47

FH. Univ. Nasional

Jl- Pejaten

Peserta

Jakarta Selatan 4A

49

FH. Univ. Parcasila Lent€ng Asur€ Jakarta Selatan

F*serta

FH- Univ. Jayabaya

Peserta

Jl.

Jl- Jerrd. A. Yani, Jakarta Timur

50

FH. Univ. Islam Jakarta JI. Ealai Rakyat, Utan Kayu, Jakarta Timur

Peser'..a

Peserta

i:,96

NO


NAMA

IHSTAIISI,/ALAi',IAT

FH. Univ. F4uhanrnadiyah

Pceert

Jl- Cirerdeu, Ciputat

Jakarta Selatan 52

FH- Univ. Atnajaya

Jl. Jerd.

Peserta

Sr.dinnan

Jakarta Selatan.

53

FH. Univ. 17 Asr.6tus

Jl. Sunter

Peserta

Podo,noro

Jakarta Utara

g

BJ,ro

J1.

Jakarta 55

Peserta

HUKUm EAPPENAS

Tanran

Suropati

Biro Hukt"cn Oep. Luar Negeri J I . Pejarnbon

Peserta

Jakarta Pusat 54f,

Eiro Hukun dan Per-t-f,J-an Dep. Negeri JI- tlerdeka Utara

Peserta

Dal,arn

Jakarta Pusat

56

5a

Biro Hukum dan Hurnas Dep. Ke"-ngan Jl. I'brdeka utara

Pe€erta

Biro

Peserta

Jakarta Pusat

Hukun dan HLrnas Deperirdag JI. Cratst Subroto Jakarta Selatan Bi

ro

Hukurn Oepartefien Pertannbar:gan

dan

Pesreta

Energi

59

Jl.

Peserta

60

Biro Hukun dan Per-lLF-an Sekretariat Negara Jl. Veteran, Jakarta Biro

P*erta

I'lerdeka Selatan Jakarta Pusat

Hukurn dan

Per-ttl*an

BULOG

51

Jl. Gatot Jak"arta

18

Subroto

Oitjen 6ea dan Cukai. Dep. Keuangan JI. A. Yani, q/ Pass

Jakarta

Ti.mur

Ditjen Imigrasi Oep. JI. HR. Rasuna Said

Kehakiman

Pegerta

Jakarta Sel.atan

Ditjen FADILUT'lTt-Sl Dep. Kehakiman Jl. HR. Rasuna Said

Pegerta

BAEINKI'I ASRI JI. Herdeka Earat Jakarta Pusat

Peserta

DISKI.T'I POLRI

Peserta

Jakarta Selatan

JI- Trurojoyo,

Jak"arta Selatan

MAHI'{ILTI ABRI CKI Jakarta

Jl. Sentra Printr,

Jakarta Timur

Biro Hukurn dan Per-Llj-an Kejaksaan Asung RI

Jl. Sultan Haganr.din Jakarta Selatan

FiAHKqilAI.t

Jl,.

ffi.S{6 RI

Herdeka Utara Jakarta Pugat

Biro Hukun dan KSLM Oep. Perhubungan

JI.

Merdeka Berat Jakarta Pusat

Biro Huk$n Bank Irdoresia J I - 1"1H. Tharnrin Jakpus 6iro Huktrn BKPF4 JI. Jerd. Gatot Subroto Jakarta Selatan

Peserta,

Cakung

Peserta

NAMA

NO

T2

Abdul Wahid,

INSTAIISI,/ALSNT

Pe€erta

KAPUSAINSIS

SH

BPIIN Dep. Kehakiman Jl.. t4ayjen. SutcD,o

Jakarta Tirnur 73

L. Sunartini,

Stl

P€6erta

KAPTJSREN

BPIIN Dep. Kehakiman

Jl. l4ayjen. SLrtoyo Jakarta Tirnur 74

Kuswantyo Tami Haryoro,

SH

Peserta

KAPUSOO<

Oep. Kehakirnan t4ayjen. Sutsyo

BPHN

Jl.

Jakarta Timur 7S

Nuraini Barda,i,

Sll

SEKRETARIS BPf{N

Pe€erta

Oep. Kel'ekirnan Jl. l'€yjen. Sutoyo

Jakarta Timur

76

Suherman Toh|a,

BPHN

Dep. Kehakiman Sutoyo

Peserta

Dep. Kehakiman

Peserta

JI. l4ayjen.

Jakarta Timur T7

78

Afmad Ubbe, Sfl

Raida

EF+IN

Jl. I'layjen.

Su'.oyo Jakarta Tirnur

L. Tobing, SH

Dep. Kehakirnan l'4ayjen. Sutoyo

Pe€€rta

BPIIN Oep- Kelukiman

Peserta

BPHN

Jl.

Jakarta Timur 79

Taryana Sunardar,

JL. l€yjen. Sutoyo Jakarta Timur

60

f'larulak Pardede,

SH

BPttN Oep. l*ehakitnan

Jl. i4ayjen.

Sutoyo

Jakarta Timur

Peserta