Transkrip Wawancana Peneliti Dengan Kepala Desk Politik dan Hukum Kompas (Tri Agung Kristanto) (Lantai III Gedung Kompas, Selasa 02 September 2010) Tri Agung Kristanto dilahirkan di Yogyakarta,
04
Maret
1969.
Pendidikan terakhir S-2 Manajemen Prasetya Mulya. Pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi ditempuh di Yogyakarta. Lulus dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Tri Agung Kristanto (Foto : C.R. Nurdin)
Gajah
Mada, tahun 1997.
Meski beragama Kristen Katolik, Tri Agung diterima juga jadi wartawan Radio INISI milik Universitas Islam Indonesia (UII), tahun 2002-an. Di radio ini, Tri Agung bertahan sekitar 1,5 tahun. Teman-temannya di Radio INISI sedikit heran, karena seorang Kristen Katolik mau masuk ke radio Islam. Waktu itu, Try Agung menjawab, “Kalau radio mau besar, harus terbuka untuk siapa saja”. Tri Agung sendiri belajar agama Islam, baik secara formal maupun secara nonformal. Tri
Agung pun
belajar agama Hindu. Di lingkungan Kompas
sendiri, Tri
Agung sering diminta pendapatnya tentang berita-berita yang menyangkut Islam dan umat Islam. TrI Agung terhitung fasih tentang Islam dan Hindu. Untuk pencarian keyakinan? “Untuk pengetahuan,” jawab Tri Agung. Sebelum bekerja di Kompas pula, Tri Agung pernah jadi wartawan Bernas (Yogyakarta) dan Surya (Surabaya). Tri Agung bertugas jadi kepala Biro Kompas Yogyakarta dan Jateng, tahun 2003. – 2004. Dari tahun 2004 – 2006, jadi kepala Biro Jateng, setelah Biro dipecah jadi dengan Biro Yogyakarta.
232
Dari tahun 2006 – 2010, Tri Agung diangkat jadi wakil kepala Desk Politik dan Hukum. Mulai tahun 2010, diangkat jadi kepala Desk Politik dan Hukum. Jabatannya ini cukup strategis, terutama untuk berita-berita politik, termasuk berita-berita debat kandidat presiden dan wakil presiden. Tri Agung menyaring
berita-berita
politik
dan
hukum
agar
tidak
ditunggangi kepentingan pihak eksternal, melainkan sematamata kepentingan publik. Di bawah ini, wawancara penelitian dengan Tri Agung: 1. Bagaimana prosesi produksi debat calon presiden dan wakil presiden :
dari fakta di lapangan sampai jadi berita di
Kompas? Kompas menugaskan wartawannya ke di lapangan untuk meliput peristiwa yang menjadi tugasnya. Prosesi dari fakta di lapangan sampai tersaji menjadi berita di Kompas, ada mekanismenya yang sudah jelas. Alur pengiriman berita dari wartawan ke redaksi, sampai jadi berita, bisa ditelaah dalam peta liputan, sebagaimana terlukis dalam srtuktur organisasi PT Kompas Media
Nusantara
(2006). 2. Bagaimana
wartawan Kompas memelihara profesionalisme
di tengah-tengah para tim kampanye/calon presiden dan wakil presiden yang belomba-lomba lebih dekat dengan media massa cetak khususnya? Calon presiden dan wakil presiden semua berkunjung ke Kompas. Kalau kunjungan mereka
itu diharapkan dimuat di Kompas
keesokan harinya, wajar saja. Semua diterima oleh Pak Jakob Oetama. Berita mereka
ditampilkan pada halaman satu, foto
berwarna. Kalau salah satu calon presiden ditampilkan di halaman dalam,
pasti
ada
komentar
233
atau
kritik
bahwa
Kompas
mengistimewakan calon presiden atau calon wakil presiden tertentu. Penelitian CDA, seperti yang Anda lakukan, pasti punya penafsiran seperti itu. Untuk memelihara profesionalisme dan independensi itu, di antaranya, Kompas punya Tim Ombudsman, yang anggotanya terdiri dari beberapa ahli, seperti Prof. Dr. Musdah Mulia, Ignatius Haryanto, dan lain-lain. Anggota Tim Ombudsman ini memberi
masukan kepada Kompas, termasuk
soal profesiaonalisme dan independensi itu. Mereka menyapa dan mengeritik Kompas secara aktif. Di tingkat
provinsi, ada pula
kelompok pembaca Kompas yang aktif menyapa dan memonitor Kompas. Mereka adalah para pelanggan setia Kompas., dan resmi sebagai organisasi atau perkumpulan yang menyapa Kompas. Di samping itu, masih ada lagi pembaca setia Kompas yang juga memonitoring dan menyapa Kompas, di beberapa provinsi, tetapi tidak merupakan organisasi atau perkumpulan resmi. Peran organisasi atau perkumpulan ini penting bagi Kompas, antara lain, agar Kompas
tetap berada pada
garis
profesionalisme
dan
independensinya. Tanggung jawab Kompas, pertama-tama kepada publik. Kompas hanya
mendorong politik kesejahteraan rakyat.
Siapa pun yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden, harus bersedia mewujudkan kesejahteraan rakyat itu. Politik inilah yang sejalaan dengan motto Kompas : Amanat Hati Nurani Rakyat. 3. Bagaimana cara wartawan Kompas menjaga jarak yang sama dengan politisi/parpol pengusung calon presiden dan wakil presiden, agar berita tetap berimbang? Sejak tahun 2003, seluruh wartawan (yang juga akhirnya karyawan) Kompas
dilarang
menjadi
profesionalisme selalu
anggota
parpol.
Netralitas
dan
kami tekankan kepada wartawan di
lapangan.
234
4. Kompas lahir dan pernah jadi bagian dari Partai Katolik? Memang betul, Kompas didirikan oleh orang-orang Partai Katolik, tetapi tidak pernah dijadikan media massa Partai katolik. Kompas akronim dari komando pastur pun tidak benar. Buktinya, tidak pernah ada pastur dalama jajaran Kompas. Malah, dua pemimpin redaksi Kompas (jabatan tertinggi di jajaran redaksi), justru pernah diduduki oleh haji : H. Suryo Pratomo (kini di Metro TV) dan H. Bambang Sukartiono. Di Kompas, banyak hajinya. (Peneliti pernah mewawancarai warga di sekitar gedung Kompas. Warga mengaku berterima kasih karena Kompas telah membangun masjid untuk warga. Juga ada pengajian rutin yang diadakan oleh Kompas. Ada majlis taklim Kelompok Kompas Gramedia (KKG) Di setiap lantai gedung
Kompas, ada mushalla, dan penulis dengan mudah
melakukan salat di tengah-tengah penelitian. Di lingkungan internal Kompas
pula,
ada
komunitas
persekutuan
doa
(Katolik).
Pengumuman ajakan berdoa secara bersama-sama
biasa
dipasang di lingkungan gedung Kompas. Dengan cara seperti itu, Kompas ingin membuktikan ideologi humanisme transcendental, baik di lingkungan Kompas maupun di lingkungan sekitar gedung Kompas. Seorang warga di sekitar gedung Kompas mengaku pernah tidak
lulus testing jadi karyawan gara-gara tidak
melepaskan
jilbab
kalau
“Sekarang,,tampaknya berubah.
diterima Malah,
jadi
mau
karyawan.
banyak karyawati
muslimah yang berjilbab,” kata warga itu. Pada hari Jumat, persis bersamaan dengan jam istirahat, banyak wartawan dan karyawan yang menunaikan salat Jumat di masjid terdekat, masjid yang didirikan Kompas sendiri.
Di Lantai I Gedung Kompas (ruang
lobby), tampak banyak foto yang cukup menarik,. Dari sekian foto yang dipajang ada foto salat Idulfitri berjamaah, dengan fokus perempuan salat berbusaha putih-putih. Juga, ada foto gereja).
235
5. Adakah pengaruh internal dan eksternal
dalam penulisan
berita debat calon presiden dan wakil presiden di Kompas? Selama penyajian berita debat calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009, Kompas tidak pernah di-komplain pembaca karena adanya kecenderungan kepada salah satu calon presiden dan wakil
presiden. Adanya komplain, justru ketika Kompas
menyediakan halaman khusus muktamar NU dan muktamar Muhammadiyah tempo hari. Pihak Muhammadiyah menyebut, berita-berita muktamar NU lebih banyak dari berita-berita muktamar Muhammadiyah. Pihak NU sebaliknya, menyebut berita-berita muktamar
Muhammadiyah
lebih
banyak
dari
berita-berita
muktamar NU. Bagi Kompas, semua itu sehat saja, dan sekaligus menunjukkan bahwa berita-berita muktamar kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu dikuti kedua belah pihak, diikuti oleh pembaca umat Islam. Maksud Kompas
menyajikan
berita, memang untuk dibaca Soal di lingkungan internal Kompas, kami harus akui sering terjadi perdebatan. Suatu waktu, Kompas dianggap kuningan
kemerah-merahan (Jusuf
(Megawati/Prabiowo,
Kalla/Wiranto),
atau
kebiru-biruan
kekuning(Soesilo
Bambang Yudhoyono/Boediono).. Tetapi, kami selesaikan semua itu dengan baik. Apa pun, berita yang dimuat di Kompas itu hasil keputusan bersama, termasuk tentu saja berita politik dan hukum. 6. Pak Jakob Oetama menyebut, bahwa “Perusahaan memang harus untung, tetapi itu bukan tujuan utama” (Infokita, No. 06/XXXIII/Juni 2010, Hal.10. Kol. 3). Pada saat pers sudah menjadi industri (pers bisnis) seperti sekarang ini, bagaimana wartawan Kompas memaknai/menerjemahkan pernyataan Pak Jakob Oetama itu?
236
Wah, ini pertanyaan yang
tidak ada kaitannya. Tetapi, seperti
itulah Pak Jakob Oetama tentang idealisme dan bisnis dalam Kompas, seperti yang Anda baca dalam majalah internal Kompas.
Jakarta, 02 September 2010 Peneliti/Pewawancara : C.R. Nurdin
237
Transkrip Wawancara Peneliti dengan Wakil Redaktur
Pelaksana Republika M. Irwan Ariefyanto
(Di Lantai I Gedung Republika, Rabu, 04 Agustus 2010)
Nama, satu
M.
Irwan
istri
dan
Ariefyanto, dua
anak.
Pendidikan, S-1 dan magister manajemen
di
Universitas
Padjajaran (Bandung). Pernah menjadi reporter di olahraga, hiburan, gaya hidup,
politik
dan hukum., di DKI Jakarta. Bekerja di Republika tahun 1996.
sejak
Jadi redaktur
wilayah tahun 2000, redaktur M. Irwan Ariefyanto (Foto : C.R. Nurdin)
hiburan dan gaya hidup 2001,
redaktur politik 2002-2004, redaktur hukum 2005-2008, asisten redaktur pelaksana politik, hukum, dan investigasi
2008 -
2010. Mulai tahun 2010, jadi wakil redaktur pelaksana.
1. Bagaimana prosesi produksi berita debat calon presiden dan wakil presiden : dari fakta di lapangan sampai jadi berita di Republika? a. Mekanisme Produksi Media Cetak Rapat Redaksi/Rapat Perencanaan (Pukul 10.00 – Pukul 11.00 WIB). Rapat
ini
mempunyai
fungsi
untuk
mempersiapkan perencanaan liputan hari ini untuk terbitan esok hari. Hadir dalam ini, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan semua redaktur, termasuk redaktur newsroom, 238
yang nantinya
akan menjadi koordinator
penugasan kepada para reporter. b. Penugasan oleh Redaktur Newsroom Hal ini dilakukan oleh redaktur newsroom untuk reporter atau wartawan dalam mencari berita guna mengetahui apa yang harus diliput para wartawan dan reporter.
c. Pemberian Tugas kepada Reporter (Setiap Waktu oleh Redaktur Newsroom) Masing-masing mempunyai
wartawan
jadwal/tujuan
ekonomi, politik, diarahkan
oleh
atau
reporter
liputan
seperti
atau olahraga. Hal ini redaktur
newsroom.
Perkembangan di lapangan akan dilaporkan oleh redaktur newsroom kepada
redaktur
melalui newsroom (SMS, newsroom SMS) dan diketahui oleh redpel dan pemred. d. Peliputan Reporter (Pukul 10.00-17.00 WIB) Reporter atau wartawan melakukan tugasnya, mencari berita dan kemudian melaporkannya melalui
newsroom.
Semua
didistribusikan melalui Republika
berita
Online dan
beberapa di antaranya dikirim ke web koran. e. Rapat
Penentuan
Halaman
Satu
dan
Perkembangan Berita di Lapangan Rapat ini dihadiri pemred, redpel, redaktur halaman satu, dan redaktur-redaktur
239
terkait
apabila ada pemberitaan yang layak menjadi unggulan di halaman satu. f. Proses Editing Naskah (Pukul 18.00-20.00 WIB) Hasil
naskah
liputan
para
reporter
dan
wartawan diseleksi dan di-edit oleh
redaktur
serta
sebelum
dikoreksi
oleh
kerektor
dilanjutkan ke proses pembuatan dummy.
g. Proses Pembuatan Dummy (Pukul 21.0022.00 WIB). Hal ini dilakukan oleh redaktur layout setelah melewati proses seleksi dan editing. h. Proses Cetak (Pukul 22.00-24.00 WIB) Ini adalah proses akhir dari beberapa proses atau mekanisme di atas untuk dijadikan surat kabar media cetak /surat kabar. i. Rapat Evaluasi (Pukul 22.00 WIB) Hal ini juga dilakukan oleh jajaran pimpinan dan para redaktur. struktur
Ini bisa
dilihat pada
jajaran redaksi dan mekanisme
prosesi pemuatan berita,
2. Bagaimana wartawan Republika memelihara profesionalisme di tengah-tengah para tim kampanye/calon presiden dan wakil presiden yang belomba-lomba lebih dekat media massa cetak khususnya?
240
dengan
Semua wartawan Republika harus independen dan profesional dalam
menjalankan
tugasnya.
Meski dalam kebijakan
pemberitaan ada kebijakan khusus, namun wartawan tidak boleh berpihak kepada salah satu kandidat. Yang menentukan arah kebijakan adalah pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. Arah kebijakan diterjemahkan oleh
redaktur yang kemudian
mengimplementasikannya dalam editing naskah yang diterbitkan dalam koran.
3. Bagaimana cara wartawan Republika menjaga jarak yang sama dengan politisi/parpol pengusung calon presiden dan wakil presiden, agar berita tetap berimbang? Semua
wartawan
mempunyai
kewajiban
untuk
menjaga
kedekatan nara sumber. Redaktur di bawah koordinator redaktur pelaksana mengawasi sejauh mana kedekatan reporter dengan narasumber. Pendekatan dengan narasumber memang wajib dilakukan, namun tetap tidak mengurangi independensi wartawan ketika menulis berita. 4. Adakah pengaruh internal dan eksternal dalam penulisan berita tentang pemilu presiden dan wakil presiden di Republika? Pengaruh internal dan eksternal cukup besar karena Republika adalah
koran
kepentingan
umat
Islam
yang
frame-nya
umat Islam khususnya.
Namun,
dibungkus dengan profesionalisme dan idealisme Harus diakui,
jelas
untuk
semuanya jurnalistik.
dalam pemilihan presiden/wakil presiden tahun
2009 lalu, arah kebijakan Republika lebih banyak menyoroti Soesilo Bambang Yudhoyono/Boediono dan Jusuf Kalla/Wiranto.
241
5. Kalau ada, bentuk dukungan terhadap pasangan calon presiden/wakil presiden itu,
apakah "dibunyikan" dalam
editroial, opini, atau dikemas pula dalam berita atau karya jurnalistik lainnya? Dalam editorial atau opini, Republika tetap bersikap netral. Namun, dalam pemberitaannya, porsi untuk dua kandidat
ini
lebih besar jika dibandingkan dengan kandidat yang lain. 6. Alasan dukungan terhadap pasangan calon presiden/wakil presiden
tertentu, kalau
ada,
apakah karena faktor
kedekataan, pemasangan iklan besar-besaran, ideologis, atau karena alasan lain? Alasannya,
karena dua kandidat ini (Soesilo Bambang
Yudhoyono/Budiono
dan
Jusuf
Kalla/Wiranto)
lebih
merepresentasikan umat Islam.
Jakarta, 04 Agustus 2010 Peneliti/Pewawancara : C.R. Nurdin
242
Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono dan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Kota Cilegon, ,Provinsi Banten, 27 Agustus 2010)
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margiono, hadir di PWI Kota Cilegon untuk menjadi narasumber dalam acara diskusi wartawan yang diikuti anggota PWI se-Provinsi Banten, di Hotel Krakatau, Kota Cilegon. Peneliti, selain menjadi peserta diskusi tersebut, sekaligus saja kemudian Margiono (Foto : PWI)
mewawancarai Ketua Umum
PWI
Pusat,
bukan untuk konsumsi media massa, melainkan sebagai pertanyaan penelitian. Selain Margiono, hadir pula narasumber lain, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. . Sebelum terpilih jadi ketua Dewan Pers, Bagir
Manan pernah
jadi
ketua
Mahkamah Agung (MA). Margiono sendiri, pernah menjadi pembicara pada acara kuliah umum Universitas Mercu Buana,
Bagir Manan (Foto : C.R. Nurdin)
dalam pembukaan tahun kuliah 2008/2009, di Kampus
Meruya. Pertanyaan penelitian ditulis dengan
huruf
tebal, sedangkan jawaban narasumber ditulis dengan huruf tipis.
WAWANCARA DENGAN KETUA UMUM PWI PUSAT, MARGIONO 1. Pak, saya mau mewawancarai Bapak, tetapi untuk penelitian.
Bisa, Pak? Ya. Untuk penelitian apa?
243
2. Saya sedang menyusun tesis dengan kajian analisis teks media.
Boleh. Apa yang ingin Anda tanyakan? 3. Independensi wartawan seperti apa?
Wartawan
menulis secara profesional. Wartawan menulis secara
lengkap, akurat, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. 4. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2009 lalu, wartawan
boleh memihak? Independen itu tidak berarti wartawan tidak punya sikap. Wartawan boleh saja berpihak, asal tidak dipaksa. Keberpihakannya itu tidak atas desakan atau pesanan pihak lain, tetapi sepenuhnya atas kesadaran dan untuk kepentingan umum.
5. Termasuk institusi
pers, boleh berpihak kepada salah satu
pasangan calon presiden dan wakil presiden? Ya, asal tidak ada paksaan dari pihak lain. Keberpihakan ini dilakukan secara sadar. Apalagi keberpihakan dalam pemilu presiden dan wakil presiden itu untuk kepentingan umum. 6. Maksud keberpihakan untuk kepentingan umum?
Ya, institusi pers sah-sah saja memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik secara samar maupun terangterangan. Sekai lagi, keberpihakan ini untuk kepentingan umum.
7. Apakah Pak Margiono
mempunyai
melihat media massa cetak khususnya
kecenderungan
atau
malah
memperlihatkan
keberpihakannya kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden? Ya, beberapa media massa cetak memperlihatkan kecenderungan atau keberpihakannya.
244
WAWANCARA DENGAN KETUA DEWAN PERS PROF. DR. H. BAGIR MANAN, S.H., M.C.L. 1. Beberapa hal saya ingin tanyakan. Tetapi, ini pertanyaan untuk penyusunan tesis, Pak! Boleh? Ya! Kuliah di mana? 2. Di program S-2 ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana, Pak! Pertanyaan Anda? 3. Bagaimana tentang berita-berita tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 lalu, di media media massa cetak, apakah tidak ada pengaduan atau keberatan dari masyarakat? Tidak ada. Malah, yang banyak pengaduan dari daerah tentang berita-berita pemilukada.
4. Apa yang dilihat Pak Bagir Manan tentang keberpihakan media massa cetak kepada salah satu calon presiden dn wakil presiden.? Tidak ada masalah. Media massa cetak berjalan secara alamiah saja.
Kota Cilegon, 27 Agustus 2010 Peneliti/Pewawancara : C.R. Nurdin
245
Transkrip Wawancara dengan Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si. (Guru besar UI dan Penulis Buku-buku Ilmu komunikasi) (Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 26 Oktober 2010) Lahir di di Kabupaten Pandeglang (Provinsi Banten), 05 April 1966, Prof.
Dr.
mempunyai penting
Ibnu
Hamad,
beberapa
sekaitan
M.Si.
kegiatan
dengan
dunia
akademisnya : mengajar di beberapa universitas
(termasuk
di
UI
–
almamaternya), menulis buku, jadi narasumber Ibnu Hamad. (Foto : C.R. Nurdin)
seminar,
menulis
di
beberapa media massa cetak dan
jurnal ilmiah, juga melakukan penelitian, seperti yang dilakukannya di Kabupaten Lebak, akhir Oktober 2010 lalu, hasil kerja sama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI. Hamad
menyebarkan kuisioner kepada beberapa responden yang terdiri dari beberapa tokoh di Kabupaten Lebak. “Untuk pertanyaan isu aktual di negeri ini, ada yang menjawab berita Mbah Marijan. Pokoknya, untuk pertanyaan ini, responden bebas menjawab,” kata Hamad. Doktor lulusan UI
tahun 2002 dan peraih gelar profesor
tahun 2010 ini
dikenal sederhana dan tawadlu’ (rendah hati). Setia dengan sepeda atau angkutan umum bus kota untuk beberapa perjalanannya. Kajian ilmu komunikasi yang diminatinya terutama tentang pesan (message, salah satu unsur komunikasi). Bagi Hamad, pesan bukan hanya alat untuk
menyampaikan
makna,
melainkan
juga
bisa
untuk
menciptakan makna. Untuk kepentingan tesis, penulis melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si. mengenai massa dan analisis teks media, seperti berikut: . 246
media
1. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana. Saya sedang menyusun tesis. Saya ingin mewawancarai Profesor tentang analisis wacana kritis. Boleh? Ya! Beberapa teman kuliah Anda pernah berkonsulatasi kepada saya untuk penyusunan tesis mereka.
2. Saya pun minta bantuan Profesor untuk keperluan tesis saya itu. Pertanyan pertama saya, apa yang sesungguhnya terjadi dengan media massa kita ketika kemerdekaan
pers sudah
sedemikian terbuka? Seperti Anda ketahui sekarang, kemerdekaan pers jauh lebih nyata dari zaman sebelumnya.
3. Perkembangan itu, ditambah dengan pesatnya teknologi komunikasi
dan
informasi,
apakah
kemudian
memungkinkan pers jadi industri, sehingga
lebih
jadi pers
kepentingan, jadi pers yang memihak kepada salah saru pasangan calon presiden dan wakil presiden misalnya? Sekarang, itu tidak bisa dihindari. Mesti saja ada kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun ideologi
4. Tesis saya berupa analisis teks media yang dimuat Kompas dan Republika. Objek kajian teks media itu mengenai wacana debat kandidat presiden dan wakil presiden. Bagaimana dengan tesis saya? Menarik! Ada dua objek
penelitian di situ. Pertama, debat
kandidatnya itu sendiri. Kedua, pemberitaan debat kandidatnya itu. Untuk yang pertama, Anda bisa gunakan semiotika sosial. Untuk yang kedua, Anda bisa gunakan analisis wacana kritis.
247
5. Tesis saya, termasuk debat
kandidat
yang kedua, mengenai pemberitaan
presiden
dan
wakil
penelitiannya adalah analisis wacana kritis
presiden.
Strategi
Teun A. van Dijk.
Profesor punya saran untuk saya? Ada tiga kategori yang dirumuskan van Dijk. Pertama, teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.
Untuk kognisi sosial, Anda harus
melakukan wawancara mendalam dengan Kompas dan Republika. Untuk konteks sosial,
Anda dalami sejarah dan latar belakang
Kompas dan sejarah serta latar belakang Republika. Untuk teks, gunakan elemen van Dijk, seperti tematik, skematik, stilistik, dan seterusnya. Ini memang rumit. 6. Profesor! Saya tinggal di Rangkasbitung, kuliah di Jakarta, justru ingin yang rumit, agar saya pintar. Kalau jauh-jauh kuliah ke Jakarta hanya untuk yang mudah-mudah, tak ada tantangan. Ya! (Ibnu Hamad tertawa). Anda bisa telaah itu sampai tuntas, sampai ditemukan ideologi di balik wacana yang dimuat Kompas dan Republika. 7. Analisis wacana kritis selalu berhubungan dengan (atau membongkar) ideologi? Pasti!
8. Saya sudah melakukan penelitian di Kompas dan Republika. Ideologi Republika jelas, Islam. Berdasarkan penelusuran pustaka,
Kompas
awalnya
berideologi
Kristen
Katolik,
didirikan oleh orang Kristen Katolik, dan untuk kepentingan Kristen Katolik. Tetapi, berdasarkan hasil wawancara, Kompas tidak merupakan bagian dari Kristen Katolik, dan bukan untuk dan kepentingan Kristen Katolik. Kompas kini menganut
248
humanisme transcendental melintasi
(persatuan dalam perbedaan),
agama, etnik, budaya, dan golongan. Bagaimana
saya harus menuliskannya? Ya, Republika memang sudah jelas berideologi Islam. Kompas memang kini menganut humanisme transcendental. (persatuan dalam perbedaan). Anda bisa melakukan penelusuran sejarahnya sendiri. 9. Saya pernah membaca karya ilmiah Profesor tentang analisis wacana
kritis
untuk
Kitab
Suci
Alquran.
memperoleh penjelasan langsung. Bagaimana
Saya
ingin
AWK untuk
Kitab Suci Alquran itu? (Lalu Profesor menuliskannya dengan membuat skema di kertas yang tersedia).
Ada tiga AWK untuk kitab Suci Alquran, yakni
ta’wiil, talwiin, dan tafsiir. Ta’wiil adalah membaca (menafsirkan) dengan kehendak sendiri. Talwiin, maksudnya membaca dengan sentuhan teologis, tetapi diwarnai cita rasa sendiri. Talwiin itu sendiri, secara harfiah, berarti pewarnaan. (Penulis : Ada nasihat, iyyaakum wa ‘t-talawwuna fi ‘d-diini = Hati-hatilah, kamu jangan warna-warni dalam beragama!). Tafsiir adalah membaca dengan rujukan yang sudah mu’tamad (dipercaya).
10. Pertanyaan
terakhir.
Kita
bisa
membuat
teori
dari
pengembangan teori yang sudah ada? Bisa! Saya dukung Anda meneruskan pendidikan ke jenjang S-3. Nanti, buatlah teori sendiri. Sebuah buku yang penting Anda baca untuk kajian media, The Mediating Message, ditulis oleh Rees dan Shoemaker.
Rangksbitung, 26 Oktober 2010 Pewawancara/Peneliti: C.R. Nurdin 249
250
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, perlu merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836); 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 5. Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
2
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Memperhatikan
: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2009. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
KEDUA
: Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah perubahan terhadap Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KETIGA
: Dengan berlakunya Peraturan ini, Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT
: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2009 KETUA,
ttd. Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA
Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32 TAHUN 2009 Tanggal : 18 April 2009 NO I
PROGRAM/KEGIATAN
MULAI
SELESAI
01/01/09
31/07/09
Penyusunan dan pembahasan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
01/01/09
31/05/09
a.
Tahapan, Program dan Jadual.
01/01/09
31/04/09
b.
Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih
23/01/09
28/03/09
c.
Pencalonan
23/01/09
30/04/09
d.
Kampanye dan dana kampanye.
23/01/09
30/05/09
e.
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS/TPSLN,
23/01/09
30/05/09
f.
Rekapitulasi penghitungan suara di PPK, PPLN, dan KPU Kab/Kota, KPU Prov dan KPU (secara nasional).
23/01/09
30/05/09
g.
Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemilu.
23/01/09
30/05/09
h.
Penetapan hasil Pemilu.
23/01/09
30/05/09
PERSIAPAN 1.
JADUAL WAKTU
KETERANGAN
Dilaksanakan oleh KPU
Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, dan instansi terkait. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
2.
Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.
01/02/09
20/10/09
3.
Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara secara manual dan elektronik di tingkat TPS.
01/05/09
30/05/09
01/02/09
30/05/09
Dilaksanakan oleh KPU.
10/02/09
30/05/09
Dilaksanakan oleh KPU.
4. 5.
Rapat Kerja/Bintek KPU Provinsi dan Tim Pembina Pemilu Luar Negeri. Rapat Kerja/Bintek Regional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
6.
Pembentukan PPK, PPS, dan PPDP serta PPLN, KPPSLN dan PPDPLN
01/02/09
30/04/09
7.
Pembentukan KPPS dan KPPSLN
15/06/09
15/07/09
1
NO II
PROGRAM/KEGIATAN
JADUAL WAKTU MULAI
SELESAI
10/04/09
31/05/09
KETERANGAN
PELAKSANAAN 1.
2.
Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. a.
Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu
10/04/09
10/05/09
KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan PPLN.
b.
Pengumuman DPS dan tanggapan manyarakat.
11/05/09
17/05/09
PPS/PPLN
c.
Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat
11/05/09
17/05/09
PPS/PPLN.
d.
Penetapan DPT dan Rekapitulasi di Kab/Kota
18/05/09
24/05/09
PPS/PPLN.
e.
Rekapitulasi DPT di Provinsi
25/05/09
27/05/09
KPU Kab/Kota
f.
Penetapan DPT tingkat Nasional
28/05/09
31/05/09
KPU Provinsi
Pencalonan a.
b.
c.
d.
e.
f.
Pertemuan dan penyampaian Kepada Parpol tentang Pencalonan Pres dan Wapres atau Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Pengambilan Formulir Pencalonan Pres dan Wapres di KPU. Pertemuan dengan Partai Politik atau Gabungan Parpol yang mengajukan pasangan calon Pres dan Wapres di KPU. Pendaftaran Pasangan Calon Pres dan Wapres ke KPU, termasuk Tim Kampanye dan penyampaian rekening khusus kampanye. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik. Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon.
KPU
01/04/09
01/05/09
09/05/09
11/05/09
10/05/09
16/05/09
Dilaksakan oleh Parpol/gabungan Parpol.
11/05/09
17/05/09
Dilaksanakan oleh KPU.
18/05/09
18/05/09
19/05/09
21/05/09
Dilaksanakan oleh KPU kepada Parpol/ gabungan Parpol. Dilaksanakan Parpol/ gabungan Parpol.
2
NO
PROGRAM/KEGIATAN g.
h. i.
j.
JADUAL WAKTU MULAI
SELESAI
Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon oleh parpol atau gabungan parpol kepada KPU.
22/05/09
25/05/09
Verifikasi ulang kelengkapan persaratan pasangan calon.
26/05/09
26/05/09
Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon.
24/05/09
27/05/09
Pengusulan bakal pasangan calon pengganti pasangan calon
KETERANGAN
Dilaksanakan oleh KPU. Keputusan KPU.
Termasuk yang berhalangan tetap sebelum penetapan calon
28/05/09
02/06/09
03/06/09
06/06/09
03/06/09
07/06/09
08/06/09
09/06/09
Pasal 23, 24, 25 UU No 42/2008
01/02/09
07/07/09
Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS.
Pertemuan antar peserta Pemilu tentang pelaksanaan kampanye.
01/06/09
01/06/09
Dikoordinasikan oleh KPU.
b.
Kampanye.
12/06/09
04/07/09
Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pemilu.
c.
Masa Tenang.
05/07/09
07/07/09
Tidak ada kegiatan kampanye.
03/05/09
04/07/09
k.
Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti dan/ yang berhalangan tetap. l. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti. m. Penetapan pasangan calon dan Pengundian serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3.
Pengadaan, pencetakan dan distribusi
4.
Kampanye a.
5.
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara a.
Persiapan.
1) Pengecekan persiapan pemungutan suara.
18/06/09
23/06/09
Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/ Kota, PPK dan PPS/ PPSLN.
3
NO
PROGRAM/KEGIATAN
b.
JADUAL WAKTU
KETERANGAN
MULAI
SELESAI
2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
18/06/09
22/06/09
Dilaksanakan oleh PPS.
3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN.
18/06/09
23/06/09
Dilaksanakan oleh PPLN.
4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.
24/06/09
03/07/09
Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN.
5) Penyiapan TPS/TPSLN.
07/07/09
08/07/09
Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN.
6) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.
07/07/09
07/07/09
Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
Pelaksanaan.
08/07/09
24/08/09
1) Pemungutan suara dan penghitungan suara.
08/07/09
08/07/09
KPPS/KPPSLN.
08/07/09
08/07/09
KPPS.
08/07/09
08/07/09
KPPSLN.
09/07/09
10/07/09
PPS.
10/07/09
14/07/09
09/07/09
15/07/09
PPK.
16/07/09
18/07/09
KPU Kab/Kota.
19/07/09
21/07/09
KPU Provinsi.
22/07/09
24/07/09
KPU.
2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. 3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN. 4) Pengumuman hasil penghitungan suara setiap TPS di wilayah kerja PPS. 5) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara dan membawa C1 IT ke KPU Kab/Kota. 6) PPLN menerima penghitungan suara tiap TPSLN di wilayah kerja PPLN dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. 7) KPU Kab/Kota menerima hasil penghitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. 8) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kab/Kota dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara. 9) KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
4
NO
PROGRAM/KEGIATAN
JADUAL WAKTU MULAI
SELESAI
KETERANGAN
KPU Provinsi dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara dari PPLN.
10) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional.
25/07/09
27/07/09
11) Perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres
28/07/09
11/08/09
28/07/09
30/07/09
29/07/09
11/08/09
01/08/09
12/08/09
20/10/09
20/10/09
Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres pada Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres 12) Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara mayoritas lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 % disetiap provinsi dan tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, tidak dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap ke II dan selanjutnya ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU.
a.
13) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden
6.
Pengadaan, pencetakan dan distribusi
01/02/09
07/09/09
7.
Kampanye Tahap II (penajaman visi, misi dan program).
15/08/09
04/09/09
8.
Pemungutan suara dan penghitungan suara Tahap II.
01/09/09
20/09/09
Dilaksanakan oleh MPR. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.
5
NO
PROGRAM/KEGIATAN a.
Persiapan
MULAI
SELESAI
01/09/09
07/09/09
KETERANGAN
02/09/09
07/09/09
Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS/PPLN.
2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.
29/08/09
02/09/09
KPPS/PPLN.
3) Penyiapan TPS/TPSLN.
07/09/09
07/09/09
KPPS/KPPSLN.
4) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.
07/09/09
07/09/09
Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
08/09/09
08/09/09
KPPS/KPPSLN.
09/09/09
09/09/09
KPPS.
09/09/09
09/09/09
KPPSLN.
10/09/09
11/09/09
PPS.
10/09/09
15/09/09
PPK.
09/09/09
14/09/09
16/09/09
18/09/09
KPU Kab/Kota.
19/09/09
21/09/09
KPU Provinsi.
1)
b.
JADUAL WAKTU
Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan di luar negeri.
Pelaksanaan 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara. 2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. 3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN. 4) Pengumuman hasil penghitungan suara setiap TPS di wilayah kerja PPS. 5) PPK menerima hasil penghitungan suara tiap TPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. 6) PPLN menerima hasil penghitungan suara tiap TPSLN di wilayah kerja PPLN dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. 7) KPU Kab/Kota menerima Berita Acara dari TPS termasuk Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. 8) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
6
NO
PROGRAM/KEGIATAN dari KPU Kab/Kota dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara. 9) KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara dari PPLN. 10) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap II secara Nasional. 11) Perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres Tahap II Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres Tahap II kepada Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres 12) Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi
JADUAL WAKTU MULAI
SELESAI
22/09/09
24/09/09
25/09/09
26/09/09
26/09/09
07/10/09
26/09/09
28/09/09
29/09/09
07/10/09
08/09/09
08/09/09
KETERANGAN
KPU.
a.
13) Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wapres dipandu oleh Ketua MA.
III
PENYELESAIAN
20/10/09
20/10/09
01/11/04
31/12/05
1.
Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU.
01/11/09
30/11/09
2.
Laporan KPU kepada DPR dan Presiden.
01/11/09
30/11/09
3.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu 2009.
01/11/09
30/12/09
Pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2004.
03/01/10
30/04/10
4.
Dilaksanakan dihadapan MPR diawali pembacaan Kep KPU ttg Penetapan Calon Presiden dan Wapres Terpilih oleh Ketua KPU
Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab/Kota dan Ketua KPU Provinsi. Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
7
NO
PROGRAM/KEGIATAN 5.
6.
7.
Evaluasi Pemilu 2009 dan penyusunan rekomendasi baggi perbaikan dan penyempunaan Pemilu 2014 Pembubaran panitia Pemilu di tingkat pusat, daerah dan di luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya. Konsolidasi organisasi.
JADUAL WAKTU MULAI
SELESAI
KETERANGAN Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
03/01/10
30/04/10
03/01/10
31/03/10
Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
31/12/10
Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota dengan instansi terkait.
03/01/10
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2009 KETUA,
Ttd. Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA
8
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin; b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaikbaiknya berdasarkan kemer- dekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; d. bahwa pers nasiona1 berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadiJan sosiaJ; e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d. dan e pelu dibentuk Undang-undang tentang Pers; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini. yang dimaksud dengan : 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurna1istik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik.dan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Perusahaan pers ada1ah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. 4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing. 8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. 9. Pembredelan atau peIarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena ptofesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. 14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJlBAN DAN PERANAN PERS Pasal 2 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mempero1eh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak To1ak. Pasal 5 (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal 6 Pers nasional me1aksanakan peranan sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum. dan Hak Asasi Manusia. serta menghormati kebhinekaan:
c. mengembangkan pendapat wnwn berdasarkan informasi yang tepat. akurat. dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik. koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. BAB III WARTAWAN Pasal 7 (1) Wartawan bebas mernilih organisasi wartawan. (2) Wartawan merniliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. BAB IV PERUSAHAAN PERS Pasal 9 (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 10 Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pasal 12 Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 13 Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Pasal 14 Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. BAB V DEWAN PERS Pasal 15 (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan persdan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers. (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. BAB VI PERS ASING Pasal 16 Peredaran pers asing dan pendiri perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan
fungsinya sepanjang tidak bertantangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235); 2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 MENTERI NEGARA SELKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS I. UMUM Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang merniliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : " Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah ". Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi , agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Pasa1 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk mempero1eh informasi terjamin. Kemerdekaan pers ada1ah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan da1am Kode Etik Jurna1istik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Ayat (2)
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Tujuan utama Hak Tolak ada1ah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi . Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan kese1amatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Pasa1 5 Ayat (1) Pers nasional da1am menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Pasal 8 Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk 1embaga atau badan usaha untuk menye1enggarakan usaha pers. Ayat (2) Cukup jelas Pasa1 10 Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Pengumuman secara terbuka di1akukan dengan cara :
a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk. sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Tujuan dibentuknya Dewan Pers ada1ah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kua1itas serta kuantitas pers nasional. Ayat (2) Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pe1anggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana di- maksud dalanl ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch). Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887
PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS NOMOR 03/SK-DP/III/2006 TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS DEWAN PERS, Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan
Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. 1.
Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2.
Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.
3.
Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.
:
Pertama :
Kedua :
MEMUTUSKAN Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008 Ketua Dewan Pers, dto Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Lampiran: PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS, Menimbang
:
Mengingat
:
Memperhatikan
:
1.
Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers;
2.
Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.
3.
Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masingmasing telah mempunyai kode etik;
4.
Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.
1.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2.
Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.
1.
Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
2.
Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Pertama :
Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.
Kedua :
Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketiga :
Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2006 Ketua Dewan Pers, dto Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik
KODE ETIK JURNALISTIK Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara melaksanakan tugas jurnalistik.
yang
profesional
dalam
Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
a. b. c. d.
Penafsiran Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
a. b. c. d. e.
Penafsiran Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia: 1. 2. 3.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Aliansi Wartawan Independen (AWI) Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
Abdul Manan Alex Sutejo Uni Z Lubis
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Asosiasi Wartawan Kota (AWK) Federasi Serikat Pewarta Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI) Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA) Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI) Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Komite Wartawan Indonesia (KWI) Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI) Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI) Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI) Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI) Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI) Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS) Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII) -----,,------
OK. Syahyan Budiwahyu Dasmir Ali Malayoe Masfendi Fowa’a Hia RE Hermawan S Syahril Bekti Nugroho Boyke M. Nainggolan Kasmarios SmHk M. Suprapto Sakata Barus Herman Sanggam A.M. Syarifuddin Hans Max Kawengian Hasnul Amar Ismed hasan Putro Wina Armada Sukardi Andi A. Mallarangan Jaja Suparja Ramli Ramses Ramona S. Ev. Robinson Togap Siagian Rusli Mahtum Mastoem Laode Hazirun Daniel Chandra Gunarso Kusumodiningrat
RIWAYAT HIDUP PARA KANDIDAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2009
A. CALON PRESIDEN Nama : Dyah Permata Megawati Setyawati Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947 Agama : Islam Status perkawinan : Menikah Suami : Taufik Kiemas Anak : Tiga orang. Pendidikan:
SD Perguruan Cikini Jakarta, (1954-1959)
SLTP Perguruan Cikini Jakarta, (1960-1962)
SLTA Perguruan Cikini Jakarta, (1963-1965)
Fakultas Pertanian UNPAD Bandung (1965-1967).
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).
Riwayat Pekerjaan
Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung), (1965)
Anggota DPR-RI, (1993)
Anggota Fraksi DPI Komisi IV
Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota FPDI DPR-RI, (1987-1997)
406
Ketua Umum PDI versi
Munas Kemang (1993 - sekarang) PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999 - sekarang
Wakil Presiden Republik Indonesia, (Oktober 1999-23 Juli 2001)
Presiden Republik Indonesia ke-5, (23 Juli 2001-2004)
Pengalaman Organisasi:
Aktivis GMNI, 1965-1972
Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat
Ketua Umum DPP PDI, 1993-1998.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 1998 sampai sekarang.
Pengalaman Pekerjaan:
Anggota DPR/MPR periode 1987-1992, 1992-1997, 1999, Pimpinan Fraksi PDI dan Anggota BKSAP DPR.
Wakil Presiden Republik Indonesia, 1999-2002.
Presiden Republik Indonesia, 2002-2004.
Lain-Lain :
Pembicara SESKOAD, SESKOGAB, SESKOAU, tahun 1994-1996.
Peserta Konferensi Wanita Islam International di Pakistan, tahun 1994.
Mengikuti Konferensi Intern Parliamentary Union.
B. CALON WAKIL PRESIDEN Nama : Prabowo Subianto Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951 Agama : Islam Status Perkawinan : Pernah Kawin. Istri : Anak : Satu orang
407
Pekerjaaan:
Pengusaha
Riwayat Pendidikan:
SD di Hongkong.
SMP di Zurich.
SMA: American School In London, U.K. (1968)
Akabri Darat Magelang (1970-1974)
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD
Akademi Militer (Akmil) 1974
Pengalaman Pekerjaan:
Danjen Kopassus (1996-1998)
Pangkostrad (1998)
Presiden dan CEO PT Nusantara
Pengalaman Organisasi:
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2004Sekarang)
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra)
408
A. CALON PRESIDEN Nama : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Lahir : Pacitan, Jawa Timur 09 September 1949 Agama : Islam Isteri : Kristiani Herawati Anak : Dua orang
Pendidikan : 1973 : Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akbar) 1976 : American Language Course, Lackland, Texas-AS 1976 : Airbone and Ranger Course, Fort Benning-AS 1982 - 1983 : Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning - AS 1983 : On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg-AS 1983 : Jungle Warfare School, Panama 1984 : Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman 1985 : Kursus Komando Batalyon 1988 - 1989 :- Sekolah Komando Angkatan Darat
- Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas – AS - Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri 2004 : Doctorate (Dr) Institut Pertanian Bogor, Indonesia
409
Riwayat Pekerjaan:
2004 - sekarang : Presiden Republik Indonesia
10 Agustus 2001 - 12 Maret 2004 : Menko Polkam, Kabinet Gotong Royong
26 Oktober 2000 - 01 Juni 2001 : Menko Polsoskam, Kabinet Persatuan Nasional
20 Oktober 1999 - 26 Agustus 2000 : Mentamben, Kabinet Abdurrahman Wahid
16 Februari 1998 - November 1998 : Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI
23 Agustus 1996 - 26 Agustus 1997 : Panglima Kodam II Sriwijaya Maret 1996 - Agustus 1996 : Kepala Staff Kodam Jaya
November 1995 - November 1996 : Kepala Pengamat Militer PBB di
Bosnia dari UNPF (United Nation Peace Force) 1994 - 1995 : Komandan Korem Pamungkas 072 Yogyakarta 1994 : Assisten Operasi Kodam Jaya 1993 : Komandan Brigade Infantry 17, Kujang I Kostrad
Penghargaan : 1973 : Lencana Adi Mahakarya dari Presiden Republik Indonesia
sebagai Lulusan Terbaik Akabri 1983 : Honorour Graduated IOAC, USA 2003 : Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik
Pangkat Terakhir : Jenderal TNI, 25 September 2000, Pensiun 10 November 2000
B.
CALON WAKIL PRESIDEN
Nama : Dr. Boediono Lahir : Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943 410
Agama : Islam Isteri : Herawati Anak : Dua orang Pendidikan : S1 : Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia
(1967) S2 : Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia
(1972) S3 : Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania,
Amerika Serikat (1979) Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997) Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter
(1997-1998) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggantikan Aburizal
Bakrie pada Reshuffle I Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009)
411
A. CALON PRESIDEN Nama : M. Jusuf Kalla Tempat dan Tanggal Lahir : Watampone-Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 Agama : Islam Status Pernikahan : Menikah Nama Istri : Ny. Mufidah Jusuf Jumlah Anak : Lima orang Pekerjaan : Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009)
Riwayat Pendidikan : Fakultas Ekonomi, Universitas Universitas HasanudinMakassar, 1967 PENGALAMAN ORGANISASI : Mahasiswa (1964-1966) Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS (1965-1966) Ketua Umum HMI Cabang Makassar (1966-1968) Ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulsel Profesi (1985-1997) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel (1997-2002) Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1985-1995) Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sulsel
412
(1987-2000) Wakil Ketua ISEI Pusat (2000-sekarang) Penasehat ISEI (1990-sekarang) Ketua Umum Ikatan Alumni UNHAS Makassar Sosial/Pendidikan (1975-1995) Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1975-sekarang) Ketua Perguruan Islam Datumuseng Makassar (1980-sekarang) Anggota Dewan Penyantun UNHAS, IAIN, IKIP Makassar (1982-sekarang) Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hadji Kalla (1990-sekarang) Ketua Umum Yayasan Pendidikan Al Gazali Makassar (2002-2006) Anggota Wali Amanat IPB Bogor (2004-sekarang) Dewan Penyantun Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Ketua Umum Antar Agama Sulsel PENGALAMAN PEKERJAAN: Pemerintahan (1999-2000) Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI (2001-2004) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Legislatif (1965-1968) Anggota DPRD Sulawesi Selatan (1982-1987) Anggota MPR RI Utusan Golkar (1987-1992) Anggota MPR RI Utusan Golkar (1992-1997) Anggota MPR RI Utusan Daerah (1997-1999) Anggota MPR RI Utusan Daerah Golkar
(1965-1968) Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan
413
(1978-1999) Anggota Dewan Penasihat DPD Golkar Sulsel
(1999-2004) Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar Sulsel
(2004-sekarang) Ketua Umum DPP Partai Golkar
Dunia Usaha
(1966-2001) Direktur Utama CV. Hadji Kalla
(1969-2001) Direktur Utama PT. Bumi Karsa
(1988-2001) Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama
(1988-2001) Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama
(1993-2001) Direktur Utama PT. Kalla Inti Surya
(1995-2001) Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International
PENGHARGAAN :
(2007) Doktor Honoris Causa dari Universitas Malaya
(2009) Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka, Jepang
(2009) Menerima Tanda Kehormatan “Commander Del’ Odre de Leopold” dari Kerajaan Belgia
B. CALON WAKIL PRESIDEN Nama : H. Wiranto, S.IP., SH Tempat/Tangal Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947 Agama : Islam Status Pernikahan : Menikah Istri : Hj. Uga Usaman, SH., M.Si Anak : Tiga orang Pendidikan Formal
SD Tahun 1959
SMP Tahun 1962
SMA Tahun 1965
Akademi Militer Nasional Tahun 1968
414
Universitas Terbuka (Fak. Ilmu Sosial & Politik) Tahun 1995
Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer Tahun 1996
Kursus/Pelatihan
Sussarpara Tahun 1968
Sussarcab Infantri Tahun 1969
Susjursar Tahun 1972
Suslapa Infantri Tahun 1976
Suspabinlatsat Tahun 1984
Seskoad Tahun 1984
Lemhanas Tahun 1995
Pengalaman Jabatan
Dan To 1/C Yonif 713 DAM XIII TMT 01-11-69
Wadan Kima Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-71
Kasi – 1 Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-72
Dan Kima Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-73
Kasi – 4 Yonif 713 DAM XIII TMT 01-04-75
Kasi – 2 Brigif L-18 Kostrad TMT 01-03-78
Dan Yonif – 713 DAM XIII/MDK TMT 14-04-80
Dan Yonif – 713 DAM XIII/MDK TMT 01-07-82
Karotiknik Dirbang Pusif TMT 01-07-83
Kadep Wilnik Pusif TMT 01-05-84
Kas Brigif – 9 Kostrad TMT 01-05-85
Waasops Kas Kostrad TMT 01-08-87
Asops Kasidivis – 2Kostad TMT 15-08-88
Ajudan Presiden RI TMT 01-10-89
Kas Dam Jaya TMT 25-03-93
Pangdam Jaya TMT 01-11-94
Pangkostrad TMT 01-03-96
Kasad TMT 07-06-97
415
Pangab TMT 11-02-98
Menhankam/Pangab TMT 16-03-98
Menkopolkam TMT 29-10-990
Ketua Dewan Eksekutif IDe Indonesia 2000- Sekarang
Ketua Umum DPP Partai Hanura 2006- Sekarang
Tanda Jasa/Penghargaan BT. Mahaputra Adipradana BT. Dharma BT. Yudha Dharma Utama BT. Kartika Eka Paksi Utama BT. Jalasenasa Utama BT. Swa Buana Paksa Utama BT. Bhayangkara Utama BT. Yudha Dharma Nararya BT. Kartika Eka Paksi Pratama BT. Veteran Timur Tengah BT. Kehormatan dari Spanyol BT. Kehormatan dari Australia BT. Kehormatan dari Belanda BT. Pingat Jasa Gemilang dari Singapura BT.Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT)
dari Brunai Darusallam BT.Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) dari Pemerintah Malaysia BT. Kesetiaan XXIV Tahun BT. Penegak g-30-S/PKI BT. Seroja BT. Wirakarya BT. Dwija Sistha Manggala/Wirakarya Kencana
416
417
