TRANSAKSI E-COMMERCE IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA Wisnu Ardytia Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
[email protected]
ABSTRAKSI Manfaat teknologi informasi dalam perkembangan dunia perniagaan saat ini sangatlah dirasakan oleh masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya dengan adanya media e-commerce. Bagi masyarakat pada umumnya perlindungan bertransaksi adalah hal yang menjadi prioritas utama baik perniagaan konvensional maupumodern melalui internet. Negara maju lebih dahulu merancang agar e-commerce dapat direspon positif oleh masyarakat baik melalui regulasi maupun secara teknis, seperti sistem pengantaran yang cepat dan dipercaya, pembayaran yang aman dan yang terutama dukungan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia sendiri keadaan terbalik mulai dari teknis yang kurang memadai ataupun dirasa kurang sampai permasalahan regulasi yang belum mendukung sepenuhnya ditambah lagi permasalahan dalam bidang pajak dan perlindungan konsumen. Kata kunci : Teknologi informasi, perniagaan, elektronik.
ABSTRACT The benefits of information technology in the development of world trade today is perceived by the international community in general and Indonesia in particular people with the medium of e-commerce. For society in general trade protection is the top priority both conventional and modern commerce over the internet. Developed countries in order to advance designing e-commerce can be a positive response by the public either through regulation or technically, such a fast delivery system and a trusted, secure payment and are primarily support the existing law. In Indonesia, the state reversed ranging from inadequate technical or until problems perceived lack of regulation that does not yet support fully coupled problems in the field of taxation and consumer protection.
Keywords : Information technology, commerce, electronic..
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peradaban dan teknologi selalu mengiringi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun pada masyarakat umumnya. Aktivitas dan pola hidup masa kini sudah melaju kearah modernisasi, salah satunya dalam hal perniagaan atau transaksi jual beli. Jika sebelumnya perniagaan dilaksanakan melalui sistem konvensional yaitu bercirikan bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung serta mengunakan media kertas (paper based transaction) namun saat ini perniagaan melibatkan teknologi informasi sehingga perniagaan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dengan cara
yang sangat bergam dan bervariasi (fleksibel). Sehingga dari latar belakang tersebut munculah istilah electronic commerce (e-commerce) yang dapat diartikan aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran dan permintaan barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media teknologi jaringan internet. Sehingga secara umum e-commerce dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumer), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan mengunakan jaringan-jaringan komputer (computer network), yaitu internet. Kenyataan itulah 130
131 ANALISA, Vol. 1, No. 3, Desember 2013 : 131 – 134
yang membuat geliat ekonomi mengunakan media online saat ini berkembang pesat baik dalam tingkat individual sampai dengan perusahaan besar yang sudah atau akan mengunakan jasa kemajuan teknologi ini. Sudah dapat diprediksi sebelumnya bahwa kemajuan teknologi selalu berdampak positif dan negatif bagi pengunanya atau implementasinya. Beberapa hal yang perlu dikedepankan dalam hal dampak perniagaan dengan media online adalah aspek legalitas, pelayanan dan kepuasan, pajak dan perlindungan konsumen. Halhal itulah yang selama ini selalu menjadi kendala dalam pergerakan kemajuan ekonomi berbasis media online, karena tidak semua penguna teknologi mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan jual belinya, biasanya baik penjual dan pembeli melakukan transaksi hanya berdasarkan asas kepercayaan belaka karena regulasi dan pembuktian belumlah mampu mengatasi semua permasalahan dalam dunia jual beli online.
1.2 Keuntungan dan Kerugian Transaksi Media Online Manfaat jual beli dengan mengunakan media internet memang memiliki banyak keunggulan, salah satunya manfaat pengunaan sistem ecommerce dalam suatu perusahaan adalah dapat meningkatkan pangsa pasar (market exposure). Transaksi e-commerce membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu, sehingga setiap penjual dapat melebarkan pasarnya. Menurunkan biaya operasional (operating cost) hal tersebut dikarenakan Transaksi e-commerce merupakan transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya operasional layaknya perusahaan konvensional tidak masuk dalam neraca perusahaan. Melebarkan jangkauan (global reach) merupkan manfaat berikutnya dalam transaksi on-line yaitu pemasaran dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat
mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Manfaat berikutnya adalah dapat meningkatkan loyalitas pelanggan (customer loyalty) ini disebabkan karena sistem transaksi ecommerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan, sehingga dari kemudahan-kemudahan atau pelayanan jasa yang memuaskan dari penjual tersebut membuat loyalitas pelanggan terus terbina. Keuntungan selanjutnya ialah meningkatkan supply management yaitu pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga lebih menyempurnakan selain itu juga dapat memperpendek waktu produksi dimana pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual apabila kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu karena on-line serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Sebuah sistem tidak hanya menawarkan keuntungan semata, melainkan kerugian juga mengikutinya. Begitu juga dengan e-commerce mempunyai banyak kerugian diantaranya secara umum adalah kehilangan dari segi keuangan secara langsung melalui modus kecurangan data transfer rekening, pencurian informasi berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (kesalahan non-teknis), pengunaan akses ke sumber informasi dari pribadi yang tidak berhak (hacker), kehilangan pemasukan bagi negara melalui pajak, serta kerugian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen lainnya. 2. PERMASALAHAN E-COMMERCE DI INDONESIA 2.1. Permasalahan Regulasi Faktor kunci atau yang paling utama dalam e-commerce adalah transaksi perniagaan antara dua pihak
Ardytia: Transaksi E-Commerce Implementasi Dan Permasalahannya 132 (penjual dan pembeli) dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, dan dinyatakan secara sah oleh hukum yang berhubungan dengannya. Dengan kata lain, aspek hukum yang harus diperhatikan adalah masalah kontrak, saksi, dan mekanisme perdagangan yang dilakukan (Ford, 1997). Menyangkut hal tersebut di atas, ada dua prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu asas persamaan fungsi (functional equivalence) dan sumber hukum (source of law). Persamaan fungsi (functional equivalence) adalah mempersamakan atau bisa dikatakan menganalogikan bahwa ecommerce mempunyai prinsip-prinsip yang sama dengan perdagangan konvensional pada umumnya, berawal dari pengertian tersebut diatas maka sudah semestinya instrumen hukum dapat mengantisipasi keperluan-keperluan atau permasalahan perdagangan di media online saat ini. Permasalahan muncul ketika regulasi tidak berjalan seiring dengan perkembangan jaman dan inovasi semakin maju, sehingga tidak sedikit regulasi-regulasi tertinggal selangkah dengan realita dilapangan bisnis salah satunya regulasi mengenai e-commerce, terkadang terdapat metode atau model transaksi yang belum ada regulasinya. Oleh sebab itu menginggat semakin pesatnya model transaksi e-commerce ada baiknya pemerintah selaku pemegang kebijakan regulasi diharapkan mempunyai strategi-strategi dalam menyusun regulasi terkait dengan kebutuhan tersebut. Sumber hukum (source of law) merupakan permasalahan lain yang harus diperhatikan, karena dunia maya tidak memiliki batasan geografis yang selama ini dikenal dalam sistem hukum konvensional. Jika terjadi pelanggaran hukum, sangat sulit menentukan hukum negara mana yang akan dipergunakan mengingat secara mekanisme, pihakpihak dan sarana/fasilitas perdagangan dapat dalam suatu saat berada di sejumlah negara yang berbeda; kecuali jika sebelumnya, pihak-pihak yang mengadakan transaksi telah menyetujui untuk mempergunakan sistem hukum negara mana seandainya terjadi pelanggaran terhadap kontrak. Contohnya adalah di Amerika, paling tidak ada dua
sumber hukum yang biasa dijadikan pegangan dalam melakukan transaksi jual beli di internet, yaitu Uniform Commercial Code (UCC) dan United Nations Model Law on Electronic Commerce. Berbagai isu-isu yang mungkin terjadi di dalam mekanisme perdagangan e-commerce telah disentuh dalam kedua peraturan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para praktisi bisnis atau konsumen yang terlibat secara langsung dalam proses perdagangan melalui internet. Negara-negara lain pun seperti Uni Eropa, Jepang, Singapura, dan Malaysia telah pula menyusun perangkat hukumnya masing-masing, baik yang berlaku untuk sistem e-commerce lokal, maupun yang melibatkan mitra atau konsumen dari luar negara terkait. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jualbeli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi e-commerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut
2.2 Permasalahan Perlindungan Konsumen Mayoritas permasalahan dalam ecommerce mengenai kepuasan yaitu konsumen tidak memiliki pilihan lain selain tinggal meng-click icon yang menandakan persetujuannya atas apa yang dikemukakan produsen di website-nya,
133 ANALISA, Vol. 1, No. 3, Desember 2013 : 131 – 134
tanpa adanya posisi yang cukup fair bagi konsumen untuk menentukan isi klausul. Lebih lanjut dalam perdagangan melalui e-commerce ini baik penjual dan pembeli kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui ecommerce ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada sistem perdagangan online adalah bahwa penjual tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan. Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “penipuan”? Lalu bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan tersebut. UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Saat ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap sehingga dapat merugikan konsumen. Penipuan yang terjadi dalam sistem e-commerce tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara online, penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu, penipuan secara online dapat juga dikenakan pasal 378 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” UU ITE juga telah mengatur permaslahan penipuan yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sedangkan dalam Pasal 45 UU ITE mengatur tentang sanski dari Pasal 28 ayat (1) tersebut yaitu ancaman pidana dari penipuan secara online ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar. Walaupun UU ITE sudah memberikan regulasi mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui e-commerce ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri. 2.3 Permasalahan Pajak Seiring dengan banyaknya kegiatan perekonomian dilakukan menggunakan media internet sudah otomatis banyak pula potensi pajak yang dapat diraup dari sistem perniagaan ini. Tinggal bagaimana menyikapi pelaksanaan penerapan pajak dapat diberlakukan. Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat akan menerbitkan kitab Undang-
Ardytia: Transaksi E-Commerce Implementasi Dan Permasalahannya 134 Undang Perdagangan yang baru. Keberadaan UU ini akan menggantikan peraturan perdagangan lama. Salah satu aturan baru yang ada di dalam UU Perdagangan tersebut adalah ecommerce atau perdagangan online. Nantinya, ada sebuah kewajiban untuk membayarkan pajak jual beli dari transaksi perdagangan via online. Regulasi tersebut diatas pada kenyataannya akan sulit direalisasikan karena banyak faktor yang menjadi titik lemahnya suatu sistem perpajakan ecommerce, salah satunya adalah sistem pembayaran e-commerce yang sudah melekat dalam satu kesatuan. Lebih lanjut biasanya transasksi online dilakukan dengan mengunakan kartu kredit atau kartu debit, yang menjadi persoalan adalah apakah pihak perbankan mau berkoordinasi untuk memungut pajak dari transaksi perdagangan online tersebut. Kalaupun regulasi pajak ecommerce tersebut jadi diberlakukan diharpakan pemerintah dapat memberikan rewards melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pelaku bisnis online. 2. KESIMPULAN Sistem transaski perniagaan dengan media online adalah suatu terobosan teknologi informasi yang memberikan berbagai keuntungan, disamping itu juga meninggalkan jejak permasalahan disisi yang lain. Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam sistem e-commerce hendaknya dapat segera teratasi mulai dari masalah regulasi dimana pemerintah selaku penentu kebijakan regulasi diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang benar-benar mengakomodir segala sesuatunya yang terkait dengan sistem ecommerce salah satu contonhnya peraturan perundangan hendaknya dapat mengakomodir untuk jangka waktu yang lama terhadap segala perkembangan inovasi kehidupan. Permasalahan selanjutnya mengenai perlindungan konsumen, dalam hal ini solusi dapat ditekankan kepada pelaku bisnis dimana kepuasan pelanggan adalah yang paling utama dan pemerinah sendiri dapat merefleksi hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pelaku bisnis e-commerce.
Permasalahan terakhir mengenai pemberlakuan pajak dalam aktivitas perniagaan dengan sistem e-commerce diharapkan juga pemerintah mengeluarkan seadil-adilnya dan yang pasti memberi asas manfaat bagi semua pihak. DAFTAR PUSTAKA Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994. C.S.T. Kansil dan Crsitine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Grafika, Jakarta, 2009.
Sinar
Purwaningsih, Endang, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Saliman, Abdul R, Ahmad Jalis dan Hermansyah, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004. Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
130
