PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI TA. 2012 PADA DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SIMALUNGUN BERITA ACARA PENJELASAN LELANG Nomor : 03/PAN-E.TENDER.1/TP2E-2012 Tanggal : 29 AgustusUS 2012 UNTUK KEGIATAN : 1
Pembangunan Garasi Bus Pemkab Simalungun di Kompleks Perkantoran SKPD Pamatang Raya Kec. Raya
2
Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati di Kec. Raya
3
Penambahan Ruang Gedung RSUD Tn. Rodahaim di Kec. Raya
4
Rehab Rumah Dinas Camat dan Pemagaran Kompleks Kantor Camat Dolok Silau
5
Pembangunan Balai Harungguan Kantor Camat Silimakuta
6
Lanjutan Pemagaran dan Pembangunan Ruang Rapat Rumah Dinas Sekda di Pamatang Raya Kec. Raya
7
Peningkatan Jalan Lingkungan Sinondang - Buluristangan di Kec. Raya
8
Pembangunan Parit Pasangan di Kiri-Kanan Jalan Merdeka dan Sutomo Kota Saribudolok Kec. Silimakuta
9
Rehabilitasi Pasar Merek Raya Kec. Raya
10
Pematangan Lahan Untuk Rencana Lokasi Pasar Saribudolok Kec. Silimakuta
11 12
Pengembangan Sistem Penyediaan Sarana Air Minum (SPAM) Perdesaan umbul Bah Biak di Sidamanik Kec. Sidamanik Pengembangan Sistem Penyediaan Sarana Air minum (SPAM) Perdesaan di Huta Sambual dan Lokkung Nag. Dalig Raya Kec. Raya
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, dimulai pada pukul 10.00 s/d 14.00 Wib Panitia Pengadaan Barang/Basa Untuk Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi TA. 2012 pada Dinas Tata Ruang, Permukiman, Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun telah melakukan acara penjelasan pelelangan umum E-Tendering pekerjaan konstruksi untuk kegiatan tersebut di atas melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Simalungun. ACARA PENJELASAN LELANG 1. Acara penjelasan lelang melalui aplikasi SPSE berupa tanya jawab. Pertanyaan dari peserta lelang dan jawaban/ penjelasan dari panitia pengadaan terlampir bersama berita acara ini. 2. Materi penjelasan lelang terlampir bersama berita acara ini. 3. Risalah lelang (materi penjelasan, ketentuan lainnya serta tanya-jawab dalam acara penjelasan lelang) merupakan lampiran Berita Acara Penjelasan Lelang; 4. Berita Acara Penjelasan Lelang beserta seluruh lampirannya merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan yang menjadi suatu ketetapan dan acuan kerja bagi peserta lelang dalam menyusun dan mengajukan penawaran serta sebagai pedoman bagi panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran. 5. Berita acara lelang beserta lampirannya dapat diunduh/ download melalui portal LPSE Kab. Simalungun. Demikian Berita Acara Penjelasan Lelang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pengadaan, 1. RUDI DAMANIK, ST, MT. Ketua/ Anggota 2. FIRMANSYAH SIAGIAN Sekretaris/ Anggota 3. LUSMAN SIAGIAN, ST Anggota 4. RUSMINA SIREGAR Anggota 5. TAMBOK TAMBUNAN Anggota
(.............dto................) (.............dto................) (.............dto................) (.............dto................) (.............dto................)
1
LAMPIRAN BERITA ACARA PENJELASAN LELANG Nomor : 03/PAN-E-TENDER.1/TP2E-2012 Tanggal : 29 AgustusUS 2012
RISALAH PENJELASAN LELANG Hari / Tanggal : Senin, 27 Agustus 2012 Waktu : 10.00 s/d. 14.00 WIB Tempat : LPSE Kab. Simalungun
Nama Paket : Pembangunan Garasi Bus Pemkab Simalungun di Kompleks Perkantoran SKPD Pamatang Raya 1. D. Dokumen Penawaran. Setelah mempelajari dokumen pengadaan Lampiran Tabel 1. Daftar Personil Inti. Untuk Posisi Site Manager menggunakan SKA Ahli Muda Manajemen Proyek dan untuk Surveyor menggunakan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi. Jenis Usaha Konstruksi antara lain : Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi. Dasar Hukum LPJK dalam menerbitkan SBU, SKA/SKT Bidang dan Sub Bidang berdasarkan Peraturan tersebut diatas dan Peraturan Menteri terkait maka keluarlah Peraturan LPJK penetapan Kualifikasi/Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha dan (SBU, SKA/SKT) sesuai Jasa layanan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha dan kompetensinya. SKA/SKT yang harus dimiliki oleh Personil disesuaikan dengan komptensi masing-masing pada saat pengurusan (SKA/SKT Perencana/Pengawasan/Pelaksana). Untuk Jasa Pengawasan dan Perencanaan digunakan SKA/SKT perencanaan dan Pengawasan. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi digunakan SKA/SKT jasa pelaksana konstruksi. Bahwa Tenaga Ahli/Terampil yang ditetapkan Panitia pada pelelangan ini bukan untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil, tetapi untuk Badan Usaha Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan dan Badan Usaha yang Berbadan Hukum yang Layanan Jasa Konstruksinya dilaksanakan secara terintegrasi. Di Dinas lain di Kabupaten Simalungun, Personil yang memiliki SKA Pelaksana atau SKT Pelaksana yang digunakan di dalam kebutuhan personil untuk pelelangan Jasa Pelaksana Konstruksi, kog di dinas ini lain ya? Saran kami Personil untuk Posisi SKA Manajemen Proyek dan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan DIRUBAH MENJADI untuk Posisi Site Manager S1-Teknik Sipil/Arsitektur menggunakan SKA Pelaksana Ahli Muda Struktur dan untuk Posisi Pelaksana menggunakan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. Terimakasih. Jawaban : Komposisi tenaga ahli yang kami buat sudah sesui kebutuhan 2. Gambar untuk item pekerjaan sesuai Daftar Kuantitas dan Harga tidak dilampirkan seperti : Detail Pekerjaan Besi Tulangan, Detail Galian Tanah untuk Pondasi, Detail Pondasi, Detail Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan Lantai, Besaran Watt Lampu, Detail Rangka Atap sehingga kami terkendala didalam pembuatan metode pelaksanaan, pembuatan jadwal waktu pelaksanaan dan uraian penggunaan bahan. Boleh dilampirkan/diupload detailnya? Jawaban : Adendum dokumen lelang akan kami upload 3. Judul Pekerjaan Gambar tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang kami download Judulnya “Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun”. Apakah memang ini judulnya? Kalau judul ini memang salah, boleh diupload kembali? Jawaban : akan kami upload kembali Tambahan Jawaban : Nama Pekerjaan adalah Pembangunan Garasi Bus Pemkab Simalungun di Kompleks Perkantoran SKPD Pamatang Raya dan addendum gambar kami upload. 4. Digambar tertera Pekerjaan Kaca, Listplank, besi Hallow namun didalam Daftar Kuantitas dan Harga tidak ada. Mohon Penjelasan. Jawaban : addendum dokumen lelang akan kami upload 2
Tambahan Jawaban : Penawaran sesuai dengan RAB 5. Untuk Item D. Pekerjaan Atap point No. 4 : Ada kekurangan kata dalam pengeditan tabel kolom pada daftar kuantitas dan harga sehingga tidak jelas untuk kata “fantas”, Boleh daftar kuantitas ini diperbaiki dan diupload kembali? Boleh detail gambarnya dilampirkan/diupload juga. Jawaban : akan kami upload 6. Pada daftar kuantitas dan harga tertera pekerjaan Keramik tetapi pada gambar tidak ada detail pekerjaan keramik. Boleh panitia lampirkan/upload detail gambarnya? Jawaban : akan kami upload 7. Pada daftar kuantitas dan harga tertera pekerjaan Lantai Kerja Beton 1Pc : 3Psr : 6Kr tetapi pada gambar tidak ada detailnya. Boleh panitia lampirkan/upload detail gambarnya? Jawaban : akan kami upload 8. Melihat semua kekurangan pada dokumen ini, Boleh diperpanjang waktu pemasukannya? Jawaban : melihat banyaknya pertanyaan dan kekurang lengkapan dokumen lelang, maka pemasukan penawaran akan kami undurkan dan dapat dilihat pada berita acara aanwizjing Tambahan Jawaban : Tanggal upload dokumen penawaran adalah tanggal 30 pukul 09:00 s/d 31 Agustus 2012 pukul 12:00. 9. Selamat Pagi Panitia, kami belum mengurus jaminan penawaran dan dukungan bank karena apabila terjadi perubahan di dalam anweijing ini maka yang kami ikuti adalah Berita Acara hasil penjelasan (Adendum). Apabila kami mengurus jaminan penawaran dan dukungan bank sebelum anweijing maka tidak akan berlaku apabila terjadi perubahan (addendum). Mengingat pengalaman penerbitan Jaminan Penawaran dan Dukungan Bank ini dari instansi perbankkan biasanya minimal 2 (dua) hari kerja setelah masuk surat permohonan dan instansi perbankkan ini tidak bisa kami paksa wajib menerbitkan jaminan/dukungan bank setelah anweijing ini (27-08-2012). Mereka juga punya peraturan tersendiri dan birokrasi tersendiri yang tidak bisa kita paksakan sesuai keinginan peserta yang mengurus. Belum lagi masalah penetapan personil yang direkayasa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum lagi masalah detail gambar dan judul gambar yang tidak jelas, belum lagi masalah sering gagal upload dokumen penawaran di LPSE Kab. Simalungun ini, belum lagi masalah ada kata “fantas” yang terpotong pada daftar kuantitas dan harga, besaran watt lampu tidak jelas. Sebaiknya panitia mengalahkan peserta pada saat evaluasi saja agar perusahaan pemenang mendekati HPS, jangan kalahkan peserta di dalam proses penyiapan dan pemasukan dokumen penawaran sistem eprocurement produk LKPP ini. Setuju Panitia? Berapa hari perpanjangan waktu pemasukan dokumen/upload penawaran yang diberikan panitia? Jawaban : tanggal pemasukan penawaran akan kami sampaikan dalam BA Aanwizjing Tambahan Jawaban : Tanggal upload dokumen penawaran adalah tanggal 30 pukul 09:00 s/d 31 Agustus 2012 pukul 12:00. 10. Apakah Panitia bisa menyampaikan/berkoordinasi dengan LPSE untuk melakukan antisipasi apabila terjadi gagal upload nantinya? Jawaban : akan kami koordinasikan 11. Apakah bisa panitia menyampaikan kepada admin LPSE agar tetap ditempat/dikantor LPSE selama masa Jadwal Pemasukan/Upload Dokumen Penawaran? Jawaban : akan kami koordinsikan 12. Nomor Kontak LPSE Kabupaten Simalungun yang diberikan LKPP kepada Kami tidak aktif. Apakah panitia mau melampirkan Nomor Kontak/Email LPSE atau Panitia agar dapat berkonsultasi langsung apabila terjadi kegagalan Upload Dokumen Penawaran/Kualifikasi? 3
Jawaban : silakan menghubungi lpse simlungun 13. Apa dasar hukum panitia dalam menetapkan personil ini? Jawaban : personil sesuai kebutuhan di lapangan 14. Kami tidak menanyakan tentang sesuai atau tidak sesuai kebutuhan personil tetapi kami telah menyampaikan dasar hukumnya maka panitia menjawab sesuai dasar hukum jugalah. Apa dasar hukumnya sampai personil yang tidak lajim ini ditetapkan didalam pelelangan, tolong dengan pasalpasalnya ya? Jawaban : personil disusun berdasarkan jenis-jenis item pekerjaan yang akan dilksanakan dimana masing-masing tenaga ahli memiliki keahlian tersendiri yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas pekerjaan.Panitia menyusun berdasrkan perencanaan yang dibuat konsultan Nama Paket : Rehab Rumah Dinas Camat dan Pemagaran Kompleks Kantor Camat Dolok Silou 1. D. Dokumen Penawaran. Setelah mempelajari dokumen pengadaan Lampiran Tabel 1. Daftar Personil Inti. Untuk Posisi untuk Surveyor menggunakan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung dan Untuk Posisi Draftman menggunakan SKT Juru Gambar. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi. Jenis Usaha Konstruksi antara lain : Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi. Dasar Hukum LPJK dalam menerbitkan SBU, SKA/SKT Bidang dan Sub Bidang berdasarkan Peraturan tersebut diatas dan Peraturan Menteri terkait maka keluarlah Peraturan LPJK penetapan Kualifikasi/Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha dan (SBU, SKA/SKT) sesuai Jasa layanan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha dan kompetensinya. SKA/SKT yang harus dimiliki oleh Personil disesuaikan dengan komptensi masing-masing pada saat pengurusan (SKA/SKT Perencana/Pengawasan/Pelaksana). Untuk Jasa Pengawasan dan Perencanaan digunakan SKA/SKT perencanaan dan Pengawasan. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi digunakan SKA/SKT jasa pelaksana konstruksi. Di Dinas lain di Kabupaten Simalungun, Personil yang memiliki SKT Pelaksana yang digunakan di dalam kebutuhan personil untuk pelelangan Jasa Pelaksana Konstruksi, kog di dinas ini lain ya? Saran kami Personil 1 orang STM untuk Posisi Pelaksana dengan menggunakan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. Terimakasih. 2. Jawaban : Personil sesuai kebutuhan di lapangan Nama Paket : Pembangunan Balai Harungguan Kantor Camat Silimakuta 1. D. Dokumen Penawaran. Setelah mempelajari dokumen pengadaan Lampiran Tabel 1. Daftar Personil Inti. Untuk Posisi untuk Surveyor menggunakan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung dan Untuk Posisi Draftman menggunakan SKT Juru Gambar. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi. Jenis Usaha Konstruksi antara lain : Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi. Dasar Hukum LPJK dalam menerbitkan SBU, SKA/SKT Bidang dan Sub Bidang berdasarkan Peraturan tersebut diatas dan Peraturan Menteri terkait maka keluarlah Peraturan LPJK penetapan Kualifikasi/Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha dan (SBU, SKA/SKT) sesuai Jasa layanan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha dan kompetensinya. SKA/SKT yang harus dimiliki oleh Personil disesuaikan dengan komptensi masing-masing pada saat pengurusan (SKA/SKT Perencana/Pengawasan/Pelaksana). Untuk Jasa Pengawasan dan Perencanaan digunakan SKA/SKT perencanaan dan Pengawasan. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi digunakan SKA/SKT jasa pelaksana konstruksi. Di Dinas lain di Kabupaten Simalungun, Personil yang memiliki SKT Pelaksana yang digunakan di dalam kebutuhan personil untuk pelelangan Jasa Pelaksana Konstruksi, kog di dinas ini lain ya? Saran kami Personil 1 orang STM untuk Posisi Pelaksana dengan menggunakan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. Terimakasih. 4
JAWABAN : PERSONIL SESUAI KEBUTUHN Nama Paket : Lanjutan Pemagaran dan Pembangunan Ruang Rapat Rumah Dinas Sekda di Pamatang Raya Kec. Raya 1. D. Dokumen Penawaran. Setelah mempelajari dokumen pengadaan Lampiran Tabel 1. Daftar Personil Inti. Untuk Posisi untuk Surveyor menggunakan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung dan Untuk Posisi Draftman menggunakan SKT Juru Gambar. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri PU sebagai Pembina Jasa Konstruksi. Jenis Usaha Konstruksi antara lain : Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi. Dasar Hukum LPJK dalam menerbitkan SBU, SKA/SKT Bidang dan Sub Bidang berdasarkan Peraturan tersebut diatas dan Peraturan Menteri terkait maka keluarlah Peraturan LPJK penetapan Kualifikasi/Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha dan (SBU, SKA/SKT) sesuai Jasa layanan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha dan kompetensinya. SKA/SKT yang harus dimiliki oleh Personil disesuaikan dengan komptensi masing-masing pada saat pengurusan (SKA/SKT Perencana/Pengawasan/Pelaksana). Untuk Jasa Pengawasan dan Perencanaan digunakan SKA/SKT perencanaan dan Pengawasan. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi digunakan SKA/SKT jasa pelaksana konstruksi. Di Dinas lain di Kabupaten Simalungun, Personil yang memiliki SKT Pelaksana yang digunakan di dalam kebutuhan personil untuk pelelangan Jasa Pelaksana Konstruksi, kog di dinas ini lain ya? Saran kami Personil 1 orang STM untuk Posisi Pelaksana dengan menggunakan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. Terimakasih. Jawaban : personilsesuai kebutuhn di lapangan Nama Paket : Penambahan Ruang Gedung RSUD Tn. Rondahaim di Kec. Raya 1. Setelah mempelajari dokumen pengadaan Lampiran Tabel 1. Daftar Personil Inti. Untuk Posisi Site Manager menggunakan SKA Ahli Muda Manajemen Proyek, Untuk Posisi Personil K3 menggunakan SKT Muda K3 Konstruksi, Untuk Posisi Personil Pelaksana Menggunakan SKT Pelaksana Plambing, Untuk Posisi Personil Pelaksana Menggunakan SKT Instalator Jaringan Listrik, untuk Posisi Surveyor menggunakan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung dan Untuk Posisi Personil Draftman menggunakan SKT Juru Gambar. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jenis Usaha Konstruksi antara lain : Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi. Dasar Hukum LPJK dalam menerbitkan SBU, SKA/SKT Bidang dan Sub Bidang berdasarkan Peraturan tersebut diatas dan ditambah Peraturan Menteri terkait maka keluarlah Peraturan LPJK penetapan Kualifikasi/Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha dan (SBU, SKA/SKT) sesuai Jasa layanan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha dan kompetensinya. SKA/SKT yang harus dimiliki oleh Personil disesuaikan dengan komptensi masing-masing pada saat pengurusan (SKA/SKT Perencana/Pengawasan/Pelaksana). Untuk Jasa Pengawasan dan Perencanaan digunakan SBU, SKA/SKT perencanaan dan Pengawasan. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi digunakan SBU, SKA/SKT jasa pelaksana konstruksi. Bahwa Tenaga Ahli/Terampil yang ditetapkan Panitia pada pelelangan ini bukan untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil, tetapi untuk Badan Usaha Jasa Pengawasan, Jasa Perencanaan dan Badan Usaha yang Berbadan Hukum yang Layanan Jasa Konstruksi dilaksanakan secara terintegrasi. Di Dinas lain yang juga di Kabupaten Simalungun, Personil yang memiliki SKA Pelaksana Struktur atau SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung yang digunakan di dalam kebutuhan personil karena Kompetensi personil adalah pelaksana pekerjaan sesuai gambar, pengukuran dan volume yang ditetapkan oleh PPK sesuai perencanaan dan dalam pelaksanaannya adalah untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana dan di dalam pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengawasan. Pelelangan ini untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sehingga SKA/SKT yang dibutuhkan adalah SKA/SKT Pelaksana Konstruksi (Pelaksana Struktur/Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung). Sebaiknya panitia merubah dan menetapkan kembali personil untuk pelelangan ini sesuai jasa pelaksana konstruksi. Kami yakin panitia sudah tahu tentang peraturan perundangan-undangan tentang SBU, SKA/SKT ini karena telah memiliki sertifikat pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP. Saran kami Personil yang dibutuhkan adalah untuk Posisi Site 5
Manager S1-Teknik Sipil/Arsitektur, SKA Pelaksana Ahli Muda Struktur dan Posisi Pelaksana SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. “SKA Manajemen Proyek, dan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan, SKT Plambing, SKT Instalator Jaringan Listrik tidak diisyaratkan. Terimakasih. Jawaban : daftar personil sudah sesui kebutuhan 2. Penggunaan SKT Muda K3 Konstruksi tidak mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan peraturan menteri PU No. 9/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, Peratuan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3. Tugas serta tanggung jawab Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa didalam proses pelelangan sampai pada pelaksanaan kontrak sudah harus tentang K3 dan sudah harus disertakan didalam dokumen pengadaan. Jadi bukan semata-mata hanya menyiapkan SKA/SKT K3. Untuk Personil K3 sebaiknya tidak diisyaratkan karena SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung yang kami usulkan telah memenuhi unsur K3 dan telah tertera pada SKT pada bagian belakang sertifikat Uraian Kompetensinya. Jawaban : tenaga ahli K3 mempunyai tugas khusus menangani kesehatan dan keselamatan kerja 3. Didalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan ini dilaksanakan lantai 1 padahal digambar pekerjaan ini lantai 2. Mohon penjelasan. Jawaban : pekerjaan ini dua tahap tapi yang dilelangkan tahap I hanya lantai 1 4. Didalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan ini dilaksanakan lantai 1 padahal digambar pekerjaan ini lantai 2. Mohon penjelasan. Jawaban : rencanya pembngunan ada 2 tahap, tapi yang dilelangkan hanya tahap I untuk lantai 1 5. Didalam analisa harga satuan pekerjaan untuk koefisen kebutuhan bahan tertera tanda ######, koefisien ini tidak bisa kami gunakan dalam perhitungan harga satuan masing-masing pekerjaan. mohon diperbaiki. Jawaban : akan kami upload 6. Didalam pemasukan/upload dokumen penawaran/kualifkasi terjadi Gagal Upload atau LPSE tidak bisa dibuka. Mohon agar diantisipasi dan Kepala LPSE atau Admin berada di Kantor LPSE selama masa jadwal pemasukan penawaran. Jawaban : akan kami koordinasikan 7. Kami tidak menanyakan tentang sesuai atau tidak sesuai kebutuhan personil tetapi kami telah menyampaikan dasar hukumnya maka panitia menjawab sesuai dasar hukum jugalah. Apa dasar hukumnya sampai personil yang tidak lajim ini ditetapkan didalam pelelangan, tolong dengan pasalpasalnya ya? JAWABAN : personil sesuai kebutuhan di lapangan Nama Paket : Pematangan Lahan Untuk Rencana Lokasi Pasar Saribudolok Kec. Silimakuta 1. selamat siang panitia dalam analisa yang di dokumen, kami tidak melihat adanya nilai koefisien upah> mohon dichek panitia. Jawaban : adendum dokumen lelang kan kami upload 2. selamat siang panitia, untuk tenaga teknik yang di persyaratkan panitia, yaitu tenaga teknik teknisi laboratorium tanah, menurut kami karena pekerjaan pematangan lahan yang dilelangkan saat ini tidak menggunakan pemadat. jadi menurut kami ska geodhesi atau ska geoteknik bisa juga digunakan. jadi tidak hanya terikat kepada teknisi laboratorium tanah. Jawaban : SKA Geoteknik atau SKT Teknisi Laboratorium 6
3. untuk skt operator yang panitia persyaratkan di dalam dokumen kami rasa juga tidak diperlukan, karena kami masi perusahaan kecil, kami tidak memiliki alat berat sehingga harus memiliki anggota operator yg bersertifikat. Jawaban : SKT Operator dihilangkan 4. skt geodhesi juga bisa menurut kami panitia, karena pekerjaan yang dilelangkan tidak memerlukan pemadatan tanah. jadi ska geodhesi juga menurut kami sanggup melakukannya. Jawaban : mengeni ska/skt akan kami sampaikan dalam BA Aanwijzing 5. mohon panitia menyesuaikan ska/skt dengan kebutuhan dilapangan Jawaban : ska/skt akan kami sesuaikan dengan item pekerjaan 6. kecuali pekerjaan kita membutuhkan pemeriksaan laboratorium atau ilmu tanah yng spesifik. pekerjaan yang ditawarkan hanya meratakan dan tidak memerlukan data sondir atau sandcone. jadi panitia jangan memperumit persyaratan lelang. Jawaban : akan kami pelajari terlebih dhulu mengenai ska geodhesi 7. apakah menurut panitia kemampuan teknisi laboratorium lebih tinggi dari ska geodhesi? jadi jika skt teknisi laboratorium sudah mampu menurut panitia, mengapa ska geodhesi tidak? Jawaban : kami pelajarai terlebih dahulu 8. panitia jangan hanya diam saja, bila penting kita uji materi dokumen panitia jika paniti mengatakan ska geodhesi tidak mampu Jawaban : akan kami pelajari 9. mohon pertimbangan panitia masalah ska geodhesi, ska geoteknik kami bisa adakan panitia, hanya saja kita mau manyatakan kebenaran bahwa ska geodhesi juga mampu untuk pekerjaan ini. Jawaban : akan kami pelajari 10. tolong dijawab panitia. Jawaban : Akan kami sampaikan pada BA Aanwizjing Tambahan Jawaban : Mengingat dalam pekerjaan penimbunan tidak membutuhkan adanya pemadatan tanah sehingga tidak diperlukan adanya penyelidikan laboratorium tanah, maka untuk tenaga ahli pelaksana yang memiliki SKT Teknisi Laboratorium Tanah ditiadakan. Pamatangraya, 29 Agustus 2012 Panitia Pengadaan, 1. RUDI DAMANIK, ST, MT. Ketua/ Anggota 2. FIRMANSYAH SIAGIAN Sekretaris/ Anggota 3. LUSMAN SIAGIAN, ST Anggota 4. RUSMINA SIREGAR Anggota 5. TAMBOK TAMBUNAN
(.............dto................) (.............dto................) (.............dto................) (.............dto................) (.............dto................)
7
