Tony Herbiansyah Resmikian Penggunaan Pltd Sanggona tegas.co, KOLAKA TIMUR, SULTRA – Bupati Kolaka Timur Toni Herbiansyah meresmikan pemakaian pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) di Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, senin (16/01).
Bupati Kolaka Timur H Tony Herbiansyah mendatangani plakat peresmian PLTD Sanggona. FOTO : Humas Koltim
Diresmikan dan digunakannya PLTD, masyarakat yang mendiami Desa Sanggona dan Tondowatu Kecamatan Uluiwoi yang selama Indonesia Merdeka mbelum menikmati yang namanya listrik saat ini sudah dapat dinikmati dengan diterangi lampu listrik. “Alhamudulillah, akhir desa kita juga dapat diterangi listrik setelah berpuluh-puluh tahun kita hanya diterangi lampu petromag,”ujar salah sorang warga Sanggona di sela-sela peresmian PLTD oleh Bupati Koltim Peresmian PLTD Sanggona oleh Bupati H Tony Herbiansya yang didampingi
kajari Kolaka –Koltim Jefferdian SH MH, Ketua Tim Penggerak PKK Koltim Ir Hj Surya Adelina Tony Herbiansyah bersama ratusan masyarakat mendai bahwa dua desa di Kecamatan Uluiwoi sudah dapat menikmati penerangan listrik. “Penyedianan listrik adalah salah program pemerintah saat ini yang berupaya melakukan penyediaan energi listrik melalui program kedua “Nawa Cita” yakni ketahan dan kedaulatan energy,”Ujarnya saat memberikan sambutan. Menurut orang nomor satu di Koltim itu, mulai tahun anggaran 2016, Pemerintah Kabupten Koltim, telah memprogramkan PLTD Sanggona sebagai jawaban terhadap permasalahan tidak adanya pelayanan kelistrikan pada wilayah bagian Utara Koltim ini. “Dengan adanya PLTD tersebut, nantinya akan dapat memberikan peluang bagi desa lainnya yang belum terjangkau oleh listrik PLN untuk mulai secara konsisten untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan,”katanya. Ketua DPD partai Nasdem Sultra itu menambahkan, di tahun anggaran 2017 ini, Pemkab Koltim melalui APBD, telah memprogramkan penambahan rumah tangga sasaran (RTS) pemanfaatan PLTD yang ada, dan akan melakukan perluasan jaringan sampai ke Desa Lalombai dan Undolo. Dan masih di tahun ini juga, telah dialokasikan listrik perdesaan energi terbarukan antara lain empat PLTMH dans atu unit PLTS.
“Olehnya itu, kami sangat berharap semua elemen dan komponen pemerintah utamanya camat, desa dan lurah, serta masyarakat Koltim untuk dapat mendukung program-program yang digulirkan oleh pemerintah daerah agar dapat lebih berhasil dan berdaya guna. “Kepada masyarakat, peliharalah dan rawatlah aset yang telah kita bangun bersama ini agar dapat dgunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama,” harapnya. Sementara mantan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Koltim Eko Susanto menyampaikan PLTD ini menggunakan jaringan distribusi saluran udara tegangan rendah sepanjang 9000 meter persegi. “PLTD ini nantinya dapat melayani sebanyak 220 rumah tangga sasaran yang berada di Kelurahan Sanggona dan Desa Tondowatu. “Setiap pelanggan akan diberikan daya 450 waat,” Ujarnya saat memberikan laporan.
Diterangkan, pembangunan PLTD ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kelistrikan masyarakat di Kelurahan Sanggona dan Desa Tondowatu yang selama merdekanya RI belum pernah menikmati penerangan, karenanya ini merupakan salah satu wujud peningkatan kesejatraan bagi masyarakat kecamatan sanggona yang telah lama di idamkan. JUSRAN / MAN
Hujan Diserta Angin Kencang, Belasan Rumah Warga Roboh tegas.co, JEPARA, JATENG – Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah di Jepara, menyebabkan belasan rumah warga roboh pada senin malam. Robohnya rumah warga, terpaksa harus mengungsi sementara sambil melakukan perbaikan. Salah satunya adalah rumah rumah milik Yulianto roboh di desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Jepara Jawa Tengah dan harus mengungsi.
Salah satu rumah warga di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang menjadi korban amukan angin kencang. FOTO : DEDY SETYAWAN
Rumah kayu milik Yulianto dengan kondisi hampir rata dengan tanah, selain
itu 2 kendaraan sepeda motor dan 2 sepeda ontel, serta perabotan tumah tangga rusak parah akibat terimpa bangunan rumah. “Kejadian bermula dinihari tadi hujan lebat disertai angin yang sangat kencang menerjang desa tersebut. Kejadian berlangsung tidak lama, hanya sekitar 10 menit. Genting dan asbes rumah beterbangan saat kejadian,”Ujar Yulianto kepada awak media ini, selasa (17/1) Selain rumah Yulianto, angin juga menyapu atap rumah milik Khumaidi dan Taufiqurrohman, kedua rumah tersebut rusak parah pada bagian atap. “Hingga pagi ini warga masih membersihkan runtuhan bangunan yang roboh, belum ada bantuan dari pihak desa maupun Pemerintah Daerah , karena kejadian terjadi dini hari, ungkap Khumaidi warga lainnya yang menjadi korban. DEDY SETYAWAN /MAN
Disnaker Catat 1.081 Tka Tersebar Di Wilayah Sultra tegas. co. KENDARI, SULTRA – Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat 1.081 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang
tersebar di beberapa wilayahnya.
Kepala Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Prov. Sultra. DR Saemu Alwi. FOTO : FIY
“Per 9 Januari 2017 kami mencatat TKA yang ada di Sultra yakni sebanyak 1.081 TKA yang tersebar di 14 perusahaan yang ada di Sultra,” terang Kadisnakertrans Sultra, Saemu Alwi di Ruang Kerjanya, Senin (16/1/17). Jumlah pekerja asing di tiap perusahaan bervariasi. Misalnya, di Kabupaten Konawe ada PT.Virtu Dragon Nickel Industry dengan 942 TKA asal China dan PT Sinar Jaya yang mempekerjakan satu orang juga dari China Kemudian di Kabupaten Kolaka terdiri dari tiga perusahaan antara lain Sumitomo Heavy Industries, LTR dengan dua pekerja asal Jepang, PT. Mapan Asri Sejahtera sebanyak 11 pekerja dari China, dan sementara pada PT.Wartsila Indonesia belum ada TKA-nya. Sedangkan di Kota Kendari meliputi PT.Sonok Lestarimas memiliki 5 TKA dari China, PT.Kumming Gold Fortune sebanyak satu asal Singapura dan PT.Fajar PhinisiSeased satu orang dari Malaysia. Selanjutnya di Kabupaten Konawe Utara ada PT.Konutara Sejati sebanyak lima asal China. Untuk Kabupaten Wakatobi ada delapan orang asing berbagai negara dipekerjakan pada Wakatobi Resort. Mereka berasal dari Swiss, Spanyol, Jepang, Italia, USA dan Inggris. Sedangkan di Kabupaten Konawe Selatan ada PT.Jian Liang dengan sembilan pekerja dari China, PT.China Gansu Internasional Construction sebanyak 28 juga dari China dan PT.Ifishdeco sebanyak enam orang dari China. Dan sementara itu di Kabupaten Bombana pada PT.Surya Saga Utama ada 62 orang dari China dan Ukraina. Namun demikian, kata Saemu, jumlah tersebut masih bisa berubah-ubah. “Kita ini hanya dinas yang menangani masalah TKA saja, kalau pemeriksaan dokumen itu bukan wewenang kami, ada instansi lain, jumlahnya bisa berubah-ubah karena tiap perusahaan itu kontraknya berbeda-beda,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dari 1.081 TKA yang tercatat hanya yang memiliki IMTA dari Kementrian Tenaga Kerja yakni sebanyak 275 orang dan
selebihnya masih dalam proses pengurusan di Kementrian Tenaga Kerja. FIY / NAYEF
Nur Alam Harapkan Pengusaha Gepensi Jaga Profesionalitas tegas. co.KENDARI, SULTRA – Nur Alam,Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), mengharapkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) menjaga profesionalitas.
Gubernur Sultra H Nur Alam SE di dampingi Ketua DPRD Sultra H Abdurahman Shale menghadiri Musda Gapensi Sultra ke VII. FOTO
: BAIM J
Dalam sambutanya di Musyawarah Daerah (Musda) VII Gapensi, Nur Alam menitipkan pesannya itu di depan hadirin yang berjumlah ratusan pengurus dari tingkat DPC dan DPD. “Kita bicara masalah profesionalisme, maka seorang pengusaha itu harus profesional jangan hanya karena dia berteman dengan kepala daerah sudah tidak profesional,” katanya, Senin (16/1/17). Menurutnya, Gapensi harus menjadi contoh bagi organisasi lain, dimana dirinya sebagai kader Gapensi sudah membuktikan bahwa ia mampu menjadi seorang gubernur. “Jangan remehkan Gapensi, saya sudah membuktikan bahwa saya satu-satunya pengurus DPC yang bisa menjadi gubernur pertama di Indonesia,” ujarnya. Nur Alam yang mantan pengurus Gapensi juga ini mengatakan, dalam menciptakan pekerja yang berkualitas profesionalisme kerja harus dijunjung tinggi. Mana mungkin ada pekerjaan yang berkualitas kalau pekerjanya tidak profesional dalam bekerja’. Dirinya juga menyinggung sejumlah kontraktor yang suka “dekat-dekat” dengan kepala daerah. Menurutnya, hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan karena akan menurunkan nilai profesionalisme kerja. “Banyak itu para kontraktor yang mendekati kepala daerah agar diloloskan proses tendernya, akhirnya kualitas kerja itu tidak ada. Misalkan yang suka tender proyek jalan, belum lama dikerja sudah terkupas bahkan terbuka,” bebernya. Ia juga mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ada niat untuk tidak mengkader para pengusaha muda yang ada saat ini, namun ia melihat tidak ada jiwa prosesionalisme, sehingga ia tidak bisa membesarkan pengusaha yang ada. “Saya memang tidak mau karena saya melihat di jiwa pengusaha muda kita ini tidak memiliki daya saing untuk menghadapi era globalisasi. Jadi jangan mengeluh karena jawabannya itu kembali kepada diri masing-masing apakah sudah profesional atau tidak,” katanya. FIY / EDI SAFRAN / NAYEF
Nur Alam Curhat Di Hadapan Peserta Musda Gapensi tegas. co.KENDARI, SULTRA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, mencurahkan isi hatinya (curhat) tentang kiprahnya membangung selama dua periode kepemimpinannya. Curahan hati ini diutarakan di hadapan peserta Musyawarah Daerah (Musda) VII Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) di Swis-Belhotel Kendari, Senin
(16/1/17).
Gubernur Sultra H Nur Alam saat membuka Musda Gapensi ke VII di salah satu Hotel di kendari. FOTO EDI SAFRAN
“Saya ini akan terus membangun Sultra, tidak peduli apa yang terjadi dan apa yang akan orang katakan, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya akan membesarkan daerah ini,” ujarnya. Hal tersebut dikatakannya, seiring dengan berkembangnya rumor bahwa penggusuran yang dilakukannya di Kota Lama untuk pembangunan jembatan menghubungan antara Lapulu dan Kota Lama, dilakukan untuk kepentingan pribadinya yakni pembangunan hotel. “Pembangunan hotel, pikir juga sebelum melempar isu, untuk pembangunan hotel memangnya siapa yang akan tidur disana kalau hotel sudah jadi, hotel-hotel yang ada saat ini saja sulit untuk diisi full,” ujarnya. Untuk itu, diakhir kepemimpinannya ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi salah satu simbol pembangunan yang ada di Sultra. “Saya harus menjaga performa daerah kita meskipun tubuh saya harus hancur lebur, saya tidak kalah gertak dan saya akan tetap melakukan pembangunan,” tegasnya. FIY / NAYEF
Anggaran Ta 2017 Lpsk Rp75,9 Miliar tegas.co., JAKARTA – Realisasi penyerapan anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2016 mencapai 99,70 persen dari total pagu anggaran Rp67 miliar. Sedangkan untuk tahun anggaran (TA) 2017, LPSK diganjar anggaran sebesar Rp75,9 miliar.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai FOTO : RUL
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) LPSK dengan agenda evaluasi triwulan 4 tahun 2016 dan program kerja tahun 2017. Rakor yang dihadiri jajaran Ketua dan Wakil LPSK, sekretaris LPSK, pejabat struktural dan tenaga ahli di lingkungan LPSK, dilaksanakan selama empat hari mulai Kamis-Minggu, 12-15 Januari 2017. Pada rakor itu, baik divisi maupun sekretariat memaparkan realisasi kerja periode Oktober-Desember 2016. Kemudian setiap bidang juga memaparkan program kerja sepanjang tahun 2017, khususnya untuk triwulan pertama periode Januari-Maret. Dari pelaksanaan rakor diharapkan adanya rencana tindak lanjut demi meningkatkan kualitas layanan bagi pemenuhan hak saksi
dan korban serta penguatan LPSK secara kelembagaan. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, rakor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan LPSK setiap tiga bulan. Dengan diselenggarakannya rakor, pihaknya bisa melakukan evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana kuantitas dan kualitas realisasi program kerja masing-masing divisi dan sekretariat. “Rakor penting untuk mensinkronisasi program antar divisi dan sekretariat LPSK,” kata Semendawai, Jakarta, Senin (16/1/17). Semendawai juga mengapresiasi kinerja pegawai di lingkungan LPSK yang bekerja keras sepanjang tahun 2016 sehingga realisasi penyerapan anggaran LPSK tahun 2016 mencapai 99,70 persen. Untuk itu, dia meminta seluruh pegawai bersama pimpinan tetap mempertahankan prestasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016, tidak hanya dalam hal penyerapan anggaran, tetapi juga dalam peningkatan layanan bagi saksi dan korban. Menurut Semendawai, tantangan dalam pemenuhan hak saksi dan korban ke depan makin besar, di mana jumlah permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK meningkat setiap tahunnya. Selain itu, dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kesekretariatan Jenderal LPSK, dalam waktu dekat LPSK akan mengalami perubahan struktur dimana sekretariat jenderal LPSK akan dipimpin seorang sekjend. “Semua persiapan untuk mengarah ke sana (sekretariat jenderal) sudah dimulai dari sekarang,” katanya. RUL/MAS’UD
Fpi Tuntut Copot Kapolda Jabar tegas.co, JAKARTA – Massa dari Front Pembela Islam (FPI) sejabodetabek akan menggelar unjuk rasa di depan Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Selasa, Jakarta (16/1/17). aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam), Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, mereka menuntut Kapolda, yang mereka tuding mengadu domba umat, dicopot dari jabatannya. Massa FPI yang berpakaian serba putih itu, sebagaimana dilaporkan Antara, berjalan kaki dari Lapangan Mesjid Al-Azhar, sebagai titik kumpul mereka. Sebanyak 2.800 personel Polri disiagakan untuk mengamankan area Mabes Polri, yang sedang didemo FPI itu.
Massa FPI saat menggelar unjuk rasa di Mabes Polri dengan tuntutan agar kapolda jawa barat di Copot. FOTO :RUL
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, pihaknya dan Kepala Pelayanan Markas Polri Kombes Pol Budi Widjanarko yang akan menerima utusan rombongan FPI hari ini, untuk menyampaikan tuntutannya. “Saya akan terima dengan Kepala Yanma Kombes Budi Widjanarko,” kata Brigjen Pol Rikwanto selaku Karopenmas Polri, Jakarta, Senin, (16/1/17).
Dalam tuntutannya, massa FPI meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan, karena Anton dianggap membiarkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), di Bogor, Jawa Barat. Ribuan polisi tersebut disiagakan secara menyebar di sekitar Gedung Utama Mabes Polri dan Museum Polri. Polisi juga menurunkan tim K9 atau pasukan anjing polisi, untuk mengendalikan massa.Ruas jalan di depan Baharkam telah disterilkan dari kendaraan bermotor karena digunakan sebagai tempat unjuk rasa. Kendaraan yang mengarah ke Blok M diarahkan menggunakan jalur terowongan Trunojoyo. RUL / MAN
Politikus Pkb Dan Pks Dipanggil
Oleh Kpk tegas.co, JAKARTA – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kurniawan dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan dikorek keterangannya terkait dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) di Maluku. Pemeriksaan ini bukan yang pertama dijalani Fathan. Setidaknya, Fathan lebih dari tiga kali diperiksa terkait kasus yang telah menjerat tiga anggota DPR ini.
Juru Bicara KPK febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di gedung KPK
“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SKS (So Kok Seng alias Aseng),” kata Febri Diansyah selaku Juru Bicara, Jakarta, Senin (16/1/17). Fathan yang juga anggota Komisi V DPR telah beberapa kali diperiksa KPK. Ia diduga turut merasakan aliran duit suap untuk memuluskan proyek jalan tersebut. Dalam dakwaan terhadap mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, Fathan disebut sebagai anggota Komisi V DPR yang ikut dalam pertemuan di Hotel Ambhara, Blok M, Jaksel, pada Oktober 2015. Selain Fathan, pertemuan ini dihadiri Damayanti, Budi Supriyanto dari Golkar, Alamudin Dimyati Rois dari PKB, dan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Tak hanya Fathan, penyidik juga menjadwalkan memeriksa anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Muhammad Kurniawan. Seperti halnya Fathan, pemeriksaan terhadap Kurniawan juga dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Aseng. Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Tiga di antaranya adalah anggota Komisi V DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Ketiganya diduga menerima fee hingga miliaran rupiah dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. RUL / MAN
Lagi Pedangdut Saipul Jamil Diperiksa Kpk tegas.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan suami Dewi Persik yaitu Saipul Jamil akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan gratifikasi kepada Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara Rohadi.
Syaiful Jamil saat memberikan keterangan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu.
Saipul ditetapkan sebagai tersangka karena bersama-sama kakaknya, Samsul Hidayatullah, pengacara Kasman Sangaji dan Berthanalia Ruruk Kariman menyuap Rohadi. “SJM akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, Jakarta, Senin (16/1/17). Kasus tersebut berawal dari perkara pelecehan seksual yang melibatkan Saipul Jamil yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk menghindari hukuman berat, Saipul Jamil setuju menyuap majelis hakim lewat tim pengacara. Dari tangan pengacara, uang suap tersebut diserahkan ke panitera pengganti Rohadi. Suap itu untuk pengurusan perkara pencabulan pria di bawah umur yang menjerat Saipul yang disidangkan PN Jakut. Rohadi diduga menjanjikan hukuman ringan untuk Saipul dan mengatur komposisi majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. Penyidik tidak hanya memanggil Saipul. Advokat Nazaruddin Lubis yang pernah menjadi pengacara Saipul juga dipanggil penyidik. “Nazaruddin akan diperiksa untuk tersangka SJM,” ujarnya. RUL / MAN
Gapensi Sultra Gelar Musda Ke Vii tegas.co, KENDARI, SULTRA Gabungan Pengusaha Kontruksi Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang ke VII dalam rangka memilih ketua yang baru di tahun 2017. Musda kali ini dengan tema Membangun Profesionalisme dan Daya Saing Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Menuju Era Kebangkitan Pengusaha Daerah di laksanakan di salah satu hotel di Kendari, Senin (16/1).
Gubernur Sultra H Nur Alam SE di dampingi Ketua DPRD Sultra H Abdurahman Shale menghadiri Musda Gapensi Sultra ke VII. FOTO : BAIM J
Musda ke VII Gapensi Sultra turut dihadiri Gubernur Sultra H Nur Alam, Ketua DPRD Sultra H Abdurrahman Shaleh, Ketua DPP Gapensi Iskandar Hastawi, serta para ketua DPC Gapensi se Sultra. Ketua Umum DPD Sultra Gapensi Hj Asmawati SE dalam sambutannya
mengatakan, Musda ke VII tahun 2017 ini adalah momentum penting dalam mengevaluasi perjalanan Gapensi selama ini dan menjadikan telaah kritis terhadap salah satu organisasi tertua di Indonesia ini. “Musda ini bukan hanya membahas masalah peralihan kepemimpinan akan tetapi menjadi ajang konsolidasi pengurus dalam memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi,”Ujarnya saat memberikan laporan. Kemudian Ketua DPP Gapensi mengatakan, masuknya MEA, Gapensi harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang masuk dalam negri. “Permilihan Ketua akan digelar esok hari dan hari ini ini hanya akan membahas tata tertib bakal calon,”terangnya. Sementara itu Gubernur Sultra H Nur Alam dalam sambutannya, menekannkan terhadap profesionalisme kerja agar menghasilkan kualitas kerja yang bagus. “Gapensi sebagai organisasinya pengusaha kontruksi harus banyak membantu pemngunan Sultra,”Ungkapnya dalam sambutannya. Orang nomor satu di Sultra itu mengaku, sebagai mantan bagian dari Gapensi ini akan selalu membantu agar Gapensi ini tetap eksis sebagaimana eksisnya dulu sampai sekarang dan kedepannya. “Walaupun saya sudah jadi Gubernur, akan tetapi kedekatan emosional dengan Gapensi tetap ada dan sebagai balas budi saya terhadap Gapensi akan tetap memberikan sumbangsih jikalau saya dibutuhkan, selama itu tidak melanggar aturan yang berlaku.:”Tandasnya. BAIM J / MAN
