PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDIDIKAN Jl. KH. Agus Salim No. 05 Telp. 0333424680 Fax. 0333429080 http ://pendid ikan. banyuwang ikab.oo. id
email :
[email protected] BANYUWANGI . JAWA TIiIIUR
KEPUTUSAITI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI NOiiOR : 4211 3617 1429.10112015 TENTANG
PEDOI,IAN TATA CARA PEROLEHAN DAN PENGELOL/MN SUMBANGAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN i'ELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DENGAN RAHiiAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
.tlenimbang : a.
bahwa pengelolaan sumbangan Peran Serta Masyarakat oleh satuan pendidikan didasarkan pada Rencana Pendapatan dan
Belania Sekolah (RAPBS) dan/atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu standar nasional pendidikan;
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas sumbangan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu disusun pedoman Tata Cara Perolehan dan Pengelolaan Sumbangan oleh pengelolaan Satuan Pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan tata cara pengelolaan sumbangan peran serta masyarakat pada satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
tlengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran lndonesiaTahun 201! Nomor Negara Republik lndonesia Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
23
24,
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a); Peraturan Pemerintiah Nomor 17 Tahun 2410 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5105); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwuwangi Nomor
5
Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya 8.
Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar; dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 2 Mei2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.
{Uenetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEDOiIIAN TATA CARA PEROLEHAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PEI{DIDIKAI{ PADA SATUAT{ PENDIDIKAN MELALUI PERAITI SERTA iiASYARAKAT
Pertama
Pedoman Tata Cara Perolehan Dan Pengelolaan Sumbangan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Peran Serta Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Pengelolaan Dana
Kedua
,ffi_ *fi,
NIP. Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bupati Banyuwangi 2. lnspektur Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala BKD Kabupaten Banyuwangi
1
Muda 197907 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
Nomor
:4211 3617 1429.10112015 17 September2015
Tanqoal :
PEDOII'IAN TATA CARA PEROLEHAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN IIELALUI PERAN SERTA TIiASYARAKAT
A. PENDAHULUAN Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan operasional pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, serta tenrujudnya pemerataan keserp"Fn belajar
bagi semua siswa usia wajib belajar, dalam hal ini biaya operasional pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam mewuiudkan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, .
.
dana bantuan operasional pendidikan dariAPBD dan APBN belum mampu memenuhi
semua kebutuhan operasional pendidikan. Oleh karena itu peran serta dari masyarakat, khususnya wali murid berupa sumbangan dana pendidikan merupakan
salah satu solusi dalam memenuhi kekurangan biaya operasional pendidikan dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Program Banyuwangi
Cerdas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan pedoman Tata Cara Perolehan Dan Pengelolaan Sumbangan Pendidikan Oleh Pengelolaan Satuan Pendidikan, yang akan dijadikan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan Perolehan Dan Pengelolaan Sumbangan Pendidikan.
B. MAKbUD DAN TUJUAN
1.
Tata Cara Pengelolaan sumbangan pendidikan pada satuan pendidikan melalui
peran serta masyarakat dimaksudkan untuk memenuhi tanggungjawab satuan pendidikan kepada masyarakat;
2.
Tata Cara Pengelolaan sumbangan pendidikan pada satuan
pendidikan
bertujuan agar satuan pendidikan:
a. b.
memperoleh sumbangan pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku; dan melakukan pengelolaan sumbangan pendidikan sesuai ketentuan yang
berlaku.
C,
PENGERTIAN UI'IUIII
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati ialah Bupati Banyuwangi. 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tuaArali
peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang
peduli
pendidikan.
7. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber
daya keuangan
yang
diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
,8.
.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) adalah rincian anggaran
pendapatan dan belanja sekolah dalam bentuk uang yang akan dikelola oleh satuan pendidikan dalam suatu periode tertentu.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
10. Belanja sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah. 1
1. Penerimaan sekolah adalah uang yang masuk ke kas sekolah.
'12. Pengeluaran sekolah adalah uang yang keluar dari kas sekolah. 13. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, dan/atau
jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari
peserta didik atau
orang tuaAllali peserta didik dan/atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, tidak memaksa, tidak menjadikan persyaratan layanan pendidikan peserta didik, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan.
biaya pendidikan baik berupa uang, barang dan/ataujasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau
14. Pungutan adalah penerimaan
orang tuaArati secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, menjadi pesyaratan layanan pendidikan serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan
15. Pengelolaan
sumbangan adalah keseluruhan kegiatan
yang
meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
D. TATA GARA PENGELOLAAN SUilBANGAN PENDIDIKAN
1. Pengelolaan Sumbangan Pendidikan
a.
Pengelolaan sumbangan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, pemerintah dan/atau masyarakat peduli pendidikan.
b.
Sumbangan pendidikan dilaksanakan dalam rangka:
1). mememenuhi kekurangan pendanaansatuan pendidikan yang berasal dari pemerintah dalam memenuhistandar nasional pendidikan;
2). mendanai program satuan pendidikan untuk pengembangankeunggulan lokal sertapembinaan dan pengembangan mutu pendidikan melebihi standar nasional pendidikan.
c.
Pengelolaan sumbangan pendidikan sebagaimana
dimaksud huruf b
dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1) perolehannya dilaksanakan setelah calon peserta didik sah menjadi warga satuan pendidikan dan melaluiorang tualwali peserta didik;
2) dalam pembayarannya tidak melibatkan peserta didik kecuali untuk kepentingan sosial;
3)
dalam rangka pemenuhan kekurangan APBS yang bercumber dari dana pemerintah;
4)
keadilan berdasarkan kemampuan sosial ekonomi orang tua atau wali peserta didik;
5)
'6)
ramah sosialekonomiorang tuaAralipeserta didik kurang mampu;
perolehan sumbangan pendidikan melalui mekanisme pertemuan satuan
pendidikan, orang tuaAlrali peserta didik, dan komite satuan pendidikan bukan orang per orang;
7)
pertemuan orang per orang sebagaimana dimaksud huruf
e
dapat
dilaksanakan atas dasar inisiatif orang tuaArali peserta didak untuk menawad
8)
tidak berkait dengan percyaratan akademik untuk penerimaan peserta
didik, penilaian hasil belajar, '" dan/atau kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan.
Pemenuhan Sumbangan Belajar Tunggal
a. Sumbangan pendidikan berlaku sistem Sumbangan Belajar Tunggal (UBT) untuk pendanaan seluruh kegiatan anggaran satuan pendidikan setiap peserta didik.
b. Satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan berkewajiban menganalisis
dan mengklasifikasikan latar belakang sosial ekonomi orang tua/Wali peserta didik.
c. Terhadap orang tuaAuali peserta didik tidak mampu, satuan pendidikan berkewajiban:
1) 2)
menerbitkan Kartu Banyuwangi Belajar melalui Dinas Pendidikan; mencarikan subsidi silang dari orang tuaAlrlali peserta didik pengampu sesuai kemampuan untuk pemenuhan SBT;
3) mencarikan orang tuaArali peserta didik asuh; 4) masyarakat penyelenggara pendidikan; 5) mencarikan donatur peduli pendidikan; 6) tanggungjawab sosial perusahaan; 7) bantuan lain yang tidak mengikat; dan 8) Pemenuhan SBT sebagaimana dimaksud huruf c angka 2) dan
3)
dilaksanakan dalam pertemuan tersendiri orang tualwali peserta didik pengampu/pengasuh, donatur peduli pendidikan, satuan pendidikan, dan komite sekolah.
Penyusunan RAPBS dan RKAS Penyusunan RAPBS dan RKAS dilaksanakan Kepala Satuan Pendidikan
a.
bercama dengan komite sekolah;
b.
Kepala Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah mengkaji dan ' menghitung besaran defisit APBS berdasarkan pasal anggaran;
c.
Kepala Satuan pendidikan dan komite sekolah merencanakam penggalangan sumbangan pendidikan melalui peran serta masyarakat;
d.
Penggalangan sumbangan pendidikan penenuhan defisit pasal anggaran pengembangan keunggulan lokal serta pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan;
e.
Penggalangan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf d paling cepat bulan Agustus tahun berjalan;.
f.
Penggalangan sumbangan pendidikan pemenuhan defisit pasal anggaran
investasi satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme usulan
musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan, SKPD, atau kabupaten atau berdasarkan analisis Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
g.
Dalam hal defisit anggaran sebagaimana dimaksud huruf f tidak terpenuhi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan
dan Beanja Nasional (APBN), penggalangannya dilaksanakan
melalui
pertemuan orang tuaiaali peserta didik, kepala satuan pendidikan, dan komite sekolah tahun berikutnya;
h.
Usulan pengesahan RAPBS oleh kepala SKPD bidang pendidikan selambatlambatnya bulan Januari tahun berjalan;
i.
Pengesahan RAPBS oleh Kepala SKPD bidang pendidikan sebagaimana dimaksud huruf h selambat-lambatnya bulan Meitahun berjalan.
4. Struktur Pengelolaaan Struktur Pengelolaan sumbangan pendidikan orang tuaArali peserta didik dalam satuan pendidikan terdiri dari:
a. Komite sekolah; b. Kepala satuan pendidikan; c. Bendahara satuan pendidikan.
5.
Penanggung Jawab
a.
Kepala Satuan pendidikan adalah penanggung jawab
pengelolaan
sumbangan peran serta masyarakat dalam satuan pendidikan.
b.
Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan
dana peran serta masyarakat dalam satuan pendidikan wajib menunjuk . seorang bendahara yang berasal dari tenaga kependidikan atau pendidik untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan.
6.
Pengelolaan
a.
Pengelolaan Penerimaan
dan pencatatan barang yang bersumber dari
dalam satuan pendidikan dicatat oleh bendahara barang satuan pendidikan dan dilaporkan pada sumbangan pendidikan peran serta masyarakat
pengguna barang yang selanjutnya ditetapkan dalam neraca daerah.
b.
Satuan pendidikan wajib melaksanakan pengelolaan sumbangan pendidikan
peran serta masyarakat dengan transparan berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUB).
7.
Penatausahaan
a.
Komite sekolah dan bendahara satuan pendidikan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengelolaan sumbangan pendidikan orang tuaArali peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Komite sekolah dan
kepala satuan pendidikan setiap
tiga
bulan
mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi daya serap pendapatan dan daya serap belanja sumbangan pendidikan.
c.
Penatausahaan pengelolaan sumbangan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan yang berlaku.
8.
Perubahan Percncanaan Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan
a.
'
Satuan pendidikan dapat melakukan perubahan anggaran keuangan (PAK) terhadap RKAS paling banyak 1 (satu) kali selama dalam satu tahun pelajaran.
b.
Perubahan sebagaimana dimaksud huruf
a
menyesuaikan dengan
pendapatan sumbangan pendidikan yang tersedia.
c.
Perubahan anggaran keuangan sebagaimana dimaksud huruf a disahkan oleh Kepala SKPD.
9.
Pelaporan
a.
Kepala satuan pendidikan wajib menyusun laporan realisasi pengelolaan dan penyelenggaraan sumbangan pendidikan.
b.
Laporan sumbangan pendidikan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah melalui Kepala SKPD bidang pendidikan.
10. Pehgawasan
Pengawasan pengelolaan sumbangan pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal:
a.
Pengawasan internal dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Aparat Pengawas lnternal Pemerintah (APIP).
Kepala satuan pendidikan dan komite sekolah wajib mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan:
a.
Anak yang berusia 7 (tuiuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar.
b.
Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program waiib belajar.
Program wajib belajar dilaksanakan paling rendah sampai dengan jenjang
c.
pendidikan menengah atas.
Kepala satuan pendidikan dan/atau komite sekolah melaporkan kepada Bupati,
melalui kepala dinas, bagi orang tuaArali peserta didik yang tidak mengindahkan program wajib belajar sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan sanksi teguran
dan pembinaan aparat pemerintah
yang
benrenang. E. SANKSI Pihak yang melanggar ketentuan keputusan ini mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. BIAYA Segala biaya yang timbuldalam akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumbangan Pendidikan dibebankan kepada anggaran Satuan Pendidikan masing-masing.
G. LAIIII.LAIN Masukan dan saran penyempurnaan terhadap Pedoman
Tata Cara Perolehan dan
Pengelolaan Sumbangan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Peran Serta Masyarakat, dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
197907 1 001
