TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS KOSMOPOLITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA Oleh: Endang Yulianti Dosen Prodi Ilmu Hukum UNSIQ, Mahasiswi Program Doktoral Ilmu Hukum Pascasarjana UNS Surakarta. Email:
[email protected] Abstrak Seringkali dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang bertemu dengan orang lain, apalagi jika sudah lama tidak bertemu, selain menanyakan kabar atau menanyakan keluarga, juga akan menceritakan aktivitas sehari-hari, pekerjaan atau studi. Dalam pembicaraan, ketika tersebutkan kata “luar negeri” – dengan semua turunannya (sinonim, atau apa saja yang berbau luar negeri) – atau “internasional”, akan memberi kesan bahwa si pencerita berada di satu level lebih tinggi dari orang yang biasa saja. Misalnya : jalan-jalan ke luar negeri, memiliki barang-barang produk luar negeri, bahkan sekolah di sekolah luar negeri. Minimal sekolah internasional atau sekolah bertaraf internasional. Di sekolah ini semua serba internasional, serba canggih. Paper less, e-learning, teleconference, sehingga ketika hal-hal yang berbau luar negeri ini ternyata tak se-ideal yang diharapkan, situasi sosial mulai dari percakapan yang menyanjung hegemoni luar negeri, hingga suatu system bisa dan struktur masyarakat bisa saja berubah. Hukum Pendidikan Nasional yang idealnya dapat menjadi instrument yang menciptakan keseimbangan sosial, khususnya di dunia pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia begitu penting untuk menjadi perhatian masyarakat karena dunia opendidikan memberi kontribusi bagi perkembangan sebuah peradaban. Pendidikan penting bagi pengembangan sumber daya manusia serta perubahan sosial di suatu negara. Kata kunci : Pendidikan, cosmopolitan, perubahan sosial.
yang dalam Undang-Undang Nomor 20
A. Pendahuluan Karya
ini
mencoba
mengkaji
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
fenomena ini dalam bingkai Politik
Nasional
Hukum Pendidikan Nasional : Tinjauan
disebutkan bahwa “ sistem pendidikan
tentang
nasional
Pendidikan
berbasis
pada
harus
bagian
konsiderans,
mampu
Kosmopolitan dalam perspektif Hukum
pemerataan
dan Perubahan sosial.
peningkatan mutu serta relevansi dan
dibangun
diatas
Karya ini
kredo
tujuan
efisiensi
kesempatan
menjamin
manajemen mutu
pendidikan,
pendidikan,
didirikannya Negara Kesatuan Republik
peningkatan
serta
efisiensi
Indonesia (het doel van de staat) yaitu :
manajemen
pendidikan
untuk
“mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menghadapi tantangan sesuai dengan
ikut melaksanakan ketertiban dunia…”,
tuntutan perubahan kehidupan lokal,
Vol. I No. 02, November 2015
nasional dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan
secara
terencana,
pendidikan
terarah
dan
Cosmopolitan
sebagai
Education
berbasis
suatu
1. Pendidikan Kosmopolitan
Berbasis
Dunia dewasa ini diwarnai dengan
berkesinambungan” .
(Pendidikan
B. Hasil Temuan dan Analisis
kosmopolitan)
model
yang
mulai
kehidupan masyarakat yang senantiasa cepat
berubah,
generasi
terutama
muda.
dikalangan
Paloma
Picasso
menggurita di masyarakat – suatu sisi
menyebutkan bahwa “dunia menjadi
dalam globalisasi di bidang pendidikan
semakin kosmpolitan dan kita semua
yang
mempengaruhi satu sama lain” (Swara
juga
berdampak
International
minded – di satu sisi dapat menjawab
Ditpertais,
tantangan untuk menjadi bagian dari
kosmopolitan,
masyarakat luas lintas batas geografis
Yunani, kosmopolites (warga dunia). Inti
dengan segala konsekuensi berdifusinya
dari pandangan ini adalah
berbagai berbagai
bahwa manusia terlepas dari afiliasi
budaya, tetapi jika
tidak disikapi dengan bijak,
akan
berakibat pada kekaburan nilai dalam
8
Mei
2014).
berasal
dari
Kata bahasa
gagasan
sebuah komunitas tunggal. Doshi
menggambarkan
bahwa
masyarakat yang ada saat ini adalah
tata kehidupan masyarakat Indonesia. Proyeksi ini akan tampak pada
masyarakat global dengan avatar yang
sumber daya manusia. Ketika orang
tidak tunggal. Dalam segala aspek,
berteriak
manusia saat ini dihadapkan dengan
mengkritisi
para
koruptor,
pernahkah juga berpikir di mana mereka
aneka
menggali pengalaman, membekali diri
konsekuensinya
sebagai kaum terdidik. Ketika orang
geografis, geopolitik dan sosial lenyap.
berteriak
Industri
tentang
kebutuhan
akan
tata
nilai
dan
dan
sekat
batas
pengetahuan
sebagai lintas
telah
pimpinan negara yang berkarakter, di
membentuk jalinan antara orang-orang
mana
di dunia (Wedner Menski, 2011: 3-11) .
sesungguhnya
dibentuk
dan
karakter
dididik.
ini
Hukum,
Marx
dan
Engels
memandang
semestinya dapat menjadi panglima,
kosmopolitanisme
menjadi instrument perubahan, untuk
ideologi
menyikapi
bukan
menganggap kapitalisme pasar sebagai
perubahan
inheren meluas , melanggar system
semata-mata sosial.
perubahan
sosial,
meligitimasi
sebagai
kapitalisme.
refleksi Mereka
negara bangsa sebagaimana dibuktikan oleh bahwa produksi dan konsumsi telah
304
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
selaras, sebagaimana efek globalisasi
biasa muncul di dunia pendidikan adalah
kapitalis termasuk ideology borjuis yang
Sistem Pendidikan Multikulturalisme.
melegitimasi kebebasan dalam segala hal
Multikulturalisme
dimana
kelompok-kelompok
individu
saling
diuntungkan.
mengacu
pada
budaya
besar
Kosmopolitan muncul ke permukaan
mencari kesetaraan dengan dominan
sebagai ide yang berjalan searah dengan
dalam kerangka politik yang harus
globalisasi. Erasmus Rotterdam, menarik
diterima.
kosmopolitan sebagai suatu paham yang
kosmopolitan yang mereduksi batas-batas
mendukung cita-cita perdamaian dunia,
dunia, mendorong munculnya Pendidikan
menekankan kesatuan umat manusia atas
berbasis Multikulturalisme Kosmopolitan
pembagian ke dalam negara yang berbeda
(Novi Citra Oktaviana, 2013 : 3), yang
dengan
manusia
mengacu pada visi masyarakat yang
ditakdirkan oleh alam untuk bersosialisasi
menerobos ikatan-ikatan kultural yang
dan hidup harmoni . Ia memohon toleransi
tidak terikat dengan budaya khusus, secara
nasional dan agama (Desiderius Erasmus,
bebas bergiat dalam eksperimen antar
1986 : 289-322).
kultur
menyatakan
bahwa
Konteks historis dari
kebangkitan filosofis kosmopolitanisme selama abad Pencerahan terdiri dari
Pengaruh
dan
pandangan
mengembangkan
suatu
budaya tertentu milik mereka sendiri. Dalam
area
kosmopolitan,
banyak faktor, yaitu : (1) Meningkatnya
multikulturalisme
kapitalisme dan perdagangan di seluruh
menimbulkan masalah dan perdebatan.
dunia dan refleksi teoritis; (2) Realitas
Asimilasi dianggap ancaman bagi negara
ekspansi negara dan kerajaan, pelayaran
yang wilayahnya menjadi tempat mobile
dunia dan antropologi; (3)
Minat baru
bagi imigran dengan bebasnya. Asismilasi
dalam filsafat helenistik dan munculnya
ini diartikan berbeda-beda bagi setiap
gagasan tentang Hak Asasi Manusia; (4)
masyarkat negara. Contoh : Di Indonesia,
Focus filosofis pada akal manusia; (5)
asimilasi dikaitkan dengan abad ke 13
Keanggotaan
perkembangan Islam. Di Amerika serikat
kaum
intelektual
pada
memang
masih
diskriminasi Indian oleh imigran meksiko
transnasional. Ideologi globalisasi yang semakin
melalu
kebijakan
language
batas negara hingga batas kebijakan.
Kristenisasi (Walker dan Serano, 2006 :
Migrasi
60-68).
mempermudah
semakin masuknya
bercampurbaurnya ide ini. Istilah yang
Tinjauan Filosofis
Amerika
Pada
praktek
akhirnya
berusaha
ibadah
native
berkembang ini mereduksi habis-habisan
trans-nasional
atau
pelarangan
dan
pemerintah mengentaskan
kegiatan Rasis yang cukup lama dengan
305
Vol. I No. 02, November 2015
Berdasarkan
memajukan aspek pendidikan untuk
ketentuan
dalam
semua kelompok dan tenaga pengajar
undang-undang, ada beberapa hal yang
sehingga
perlu diperhatikan yaitu pada bagian
mewujudkan
siswa
yang
bijaksana dalam menghadapi tantangan
menimbang butir C :
global.
pendidikan
nasional
menjamin
pemerataan
kesempatan
pendidikan,
peningkatan
mutu
2. Perspektif Hukum Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003) Dengan sekian banyaknya nilai-nilai yang bertebaran di kalangan msyarakat, termasuk ide pendidikan yang berbasis kosmopolitan ini, hukum menjadi alat untuk menata masyarakat agar nilai-nilai sosial dapat terakomodasikan dengan baik.
relevansi
bahwa
Hukum
adalah
Fusi
kepentingan (Bernath L Tanya, 2013 : 9798), hukum di masa kini juga banyak dipengaruhi unsur luar , baik karena pergaulan bangsa ataupun bangsa ini punya kepentingan dengan unsur luar. Undang-undang banyak
Sisdiknas
memiliki
kelemahan
dianggap (dalam
banyak artikel maupun jurnal pasal-pasal yang dianggap kontroversial asalah pasal 6, pasal 12, pasal 24, pasal 47, pasal 53) dan dianggap memberi akses pada agenda besar kapitalisme di bidang pendidikan. Hal ini berkaitan erat dengan komitmen Indonesia dalam General Agreement on Trade
in
service
(GATs),
dimana
perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik yang harus diprivatisasi.
306
harus
efisiensi
mampu
serta
manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai
dengan
tuntutan
perubahan
kebutuhan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
Sebagaimana dalam teori hukum Van Jehring
dan
bahwa sistem
Dari kalimat diatas ada beberapa hal yang menjadi target Sisdiknas menurut UU
a
quo,
kesempatan;
yakni
:
peningkatan
pemerataan mutu
yang
relevan; efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kebutuhan
lokal,
dilakukan
pembaharuan
secara
nasional,
terencana,
global;
pendidikan
terarah
dan
berkesinambungan. Sedangkan jabaran target Sisdiknas tersebut berdasarkan UU a quo dapat diuraikan sebagai berikut
:
kesempatan
Pemerataan
pertama, (pasal
5-
12);
kedua,
Peningkatan mutu yang relevan, diatur dalam pasal bab IX, Standar Nasional Pendidikan
(pasal
35-38);
ketiga,
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan
perubahan
kebutuhan lokal, nasional, global (pasal
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
33),
berkaitan
dengan
sarana
dan
prasarana pendidikan (pasal 45-76);
bersangkutan Pemerintah
atas RI.
persetujuan
Pasal
65
memuat
pembaharuan
ketentuan : (1) Lembaga pendidikan
pendidikan secara terencana, terarah dan
asing yang terakreditasi atau yang diakui
berkesinambungan (pasal 13-32, 34, 35-
di negaranya dapat menyelenggarakan
44).
pendidikan di wilayah NKRI sesuai
dilakukan
keempat,
Pendidikan
dengan peraturan perundang-undangan
berbasis kosmopolitan ada pasal 33,
yang berlaku; (2) Lembaga pendidikan
bahwa :
(1) Bahasa Indonesia adalah
asing pada tingkat pendidikan dasar dan
Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar
menengah wajib memberikan pendidikan
dalam pendidikan Nasional; (2) Bahasa
agama
daerah dapat digunakan sebagai bahasa
peserta didik warga negara Indonesia;
pengantar dalam tahap awal pendidikan
(3) Penyelenggara pendidikan asing
apabila diperlukan dalam penyampaian
wajib
pengetahuan
dan/atau
pendidikan di wilayah NKRI dengan
tertentu;
Bahasa
Pintu
masuk
bagi
ketrampilan
dan
kewarganegaraan
bekerjasama
dengan
bagi
lembaga
dapat
mengikutsertakan tenaga pendidik dan
digunakan sebagai bahasa pengantar
pengelola warga negara Indonesia.; (4)
pada satuan pendidikan tertentu untuk
Kegiatan pendidikan yang menggunakan
mendukung kemampuan berbahasa asing
sistem pendidikan negara lain yang
peserta didik. Keseluruhan ayat ini tanpa
diselenggarakan
penjelasan. Ayat 3 menjadi alasan ketika
dilakukan
di sekolah-sekolah bertaraf internasional,
perundang-undangan yang berlaku; (5)
dan
internasional
Ketentuan mengenai penyelenggaraan
menggunakan bahasa pengantar dan
pendidikan asing sebagaimana dimaksud
menghadirkan
pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih
(3)
atau
sekolah
native
asing
speaker
asing
lanjut
sebagai tenaga pengajar. Pada
Bab
XVII
tentang
di
sesuai
dalam
wilayah dengan
peraturan
NKRI
peraturan
pemerintah.
Kedua pasal tersebut tanpa penjelasan.
oleh
Jika dicermati, pasal ini membuka
lembaga negara lain, pasal 64, bahwa
ketentuan secara bebas untuk masuknya
Satuan pendidikan yang diselenggarakan
lembaga penyelenggaraan milik asing
oleh perwakilan negara asing di wilyah
ataupun lisensi asing. Tidak bisa tidak
NKRI , bagi peserta didik warga negara
budaya atau spirit yang dibawa tentu
asing, dapat menggunakan ketentuan
memiliki warna / corak yang tak sama
yang
dengan budaya Indonesia.
penyelenggaraan
berlaku
Tinjauan Filosofis
Pendidikan
di
negara
yang
307
Vol. I No. 02, November 2015
Menurut hemat penulis, atas pasal-
bapak
pendidikan
nasional,
pasal tersebut, muncul interpretasi dan
mengembangkan
implikasi. Percepatan laju globalisasi
yang up to date hingga kini. Konsep
dibidang pendidikan yang dipacu dengan
pendidikan KHD dapat dimasukkan ke
motif ekonomi, politik dan kultural
dalam filsafat Aliran Idealisme. Aliran
tidak dapat dihindari. Secara positif
ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak;
dapat dimaknai sebagai akses untuk
benar salah dan baik buruk secara
membuat kehidupan masyarakat lebih
fundamental tidak berubah dari generasi
maju. Namun di sisi yang lain, kemajuan
ke generasi. Manusia mestinya berlaku
dapan mengakibatkan misunderstanding
jujur, adil, ikhlas, pemaaf, kasih sayang
penyalahgunaan ilmu. Maka perlu diatur
pada sesama karena itu merupakan
standar
kebaikan yang universal.
kurikulum
yang
tetap
mengutamakan nilai-nilai kebangsaan. 3. Perspektif Indonesia
Filsafat Pendidikan
konsep
pendidikan
Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh KHD pada dasarnya mengacu kepada nilai benar
dapat
dan salah serta baik dan buruk yang
mencermati adanya pemetaan budaya
bersifat mutlak dan universal. Konsep
dimana hegemonisasi dan polarisasi
pendidikan KHD juga bisa dimasukkan
budaya terjadi. Hibridisasi bukanlah
dalam
fenomena baru, hanya saja karena
Rekonstruksionisme.
mudahnya akses informasi maka media
menyatakan tujuan pendidikan adalah
masa,
kegemaran
membuat aturan sosial yang ideal dan
termasuk gaya hidup kosmopolitan dan
merekonstruksi budaya pada masyarakat
memilih pendidikan yang kosmopolit
majemuk.
pun , menjadi sesuatu yang biasa-biasa
dikembangkan
KHD,
saja. Pendidikan berbasis kosmopolitan
kontinuitas,
konvergensitas
tampak pada system pengajaran di mana
konsentrisitas, pada dasar-nya memberi
pemikiran bahwa; semua yang ada
tempat budaya masyarakat lain yang
adalah
majemuk ke dalam budaya masyarakat
Secara
historis
wisata,
sama,
perbedaan.
kita
makanan,
hampir
Jadi
tidak
positifnya
ada
adalah,
filsafat
Aliran Aliran
Konsep
Trikon ter-diri
setempat sepanjang perpaduan
ini
yang dari dan
antar-
kelompok minoritas punya hak yang
budaya tersebut bersifat akulturatif dan
sama.
saling mengisi.
Ki Hajar Dewantara (selanjutnya KHD), pendiri Taman Siswa , sebagai
308
Konsep-konsep
pendidikan
KHD
lainnya kiranya pantas didalami dan
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
diimplementasi;
antara
lain
Menurut
adalah
hemat
penulis,
Ke-
pendidikan berbasis kosmopolitan yang
seimbangan, Konsep Dasar dan Ajar,
dalam aplikasinya berbentuk pendidikan
Konsep Trisentra Pendidikan, Konsep
multikulturalisme,
Kebangsaan,
merupakan upaya yang menyelaraskan
Konsep
Trihayu,
Konsep
Konsep
Kekeluargaan,
pada
dasarnya
Tutwuri
persoalan kebudayaan dan unsur-unsur
Handayani, Konsep Tringa, Konsep
yang bertentangan didalamnya, dalam
Trirasa, Konsep Trina, dan Konsep Tri
suatu pemahaman untuk membangun
Pantangan.
harmoni
Konsep
Among,
Konsep
dengan
dasar
persamaan.
merupakan
Undang-undang Sisdiknas yang memberi
implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka
peluang besar bagi pendidikan berbasis
Sistem Pendidikan Nasional
sebagai
kosmopolitan ini mestinya di bangun
untuk
dengan pilar-pilar karakter Indonesia.
Konsep
usaha
sadar
KHD
dan
ini
terencana
mewujudkan suasana belajar dan proses
Pancasila mencakup nilai-nilai universal. Relevansi pendidikan berbasis
pembelajaran agar peserta didik, secara aktif mengembangkan potensi dirinya
kosmopolitan
untuk
pendidikan Indonesia akan tampak jika
memiliki
keagamaan,
kekuatan
spiritual
pengendalian
diri,
memahami
ini dengan
Pancasila
sebagai
basis
nilai-nilai
dan
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
normatif,
serta
kutamaan-kutamaan
universal.
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara,
dalam
dan
dengan dasar Filsafat Pancasila.
Pancasila
keterampilan
yang
diperlukan
Pancasila merupakan landasan dan hasil cipta dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah lama mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia.
Identitas
Pancasila
mencerminkan suatu system pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup. filsafat pendidikan pancasila merupakan system
Negara
pancasila
yang
dilaksanakan dalam berbagai subsistem
tatanan
falsafah
membaca
mengaburkan
itu
Salah
memahami
sendirilah orientasi
yang system
pendidikan nasional Indonesia. 4. Perspektif Perubahan Sosial Perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam suatu system sosial. Perubahan itu menyangkut struktur sosial dan proses sosial atau bisa jadi keduanya sekaligus. Studi perubahan sosial juga meliputi ruang
dan
waktu.
Dimensi
ruang
menunjuk kepada wilayah terjadinya
kehidupan bangsa dan masyarakat.
Tinjauan Filosofis
309
Vol. I No. 02, November 2015
yang
masyarakat dengan tingkat sosial
melingkupinya. Dimensi ini mencakup
yang tinggi mengubah pola pikir dan
juga konteks historis yang terjadi pada
tingkah
wilayah tersebut. Dimensi waktu dalam
change,
studi perubahan meliputi konteks masa
mendorong
lalu (past), sekarang (present) dan masa
mobilitas sosial ke tingkat yang lebih
depan (future) (Nanang Martono, 2012 :
tinggi secara struktur.
2-3).
Hal
perubahan,
serta
kondisi
Kingsley Davis mendefinisikan
laku.
Sebagai
agent
pendidikan
kosmopolit
masyarakat
ini
tampak
transformasi
of
untuk
pada
terjadi
masyarakat.
Menurut
sebagai
Lauer dan Harper, ada signifikansi
perubahan yang terjadi dalam struktur
perubahan struktur sosial dalam kurun
dan
waktu
bahwa
perubahan
fungsi
sosial
masyarakat.
Posisi
tertentu.
Hal
ini
dipilah
pendidikan berbasis kosmopolitan dalam
menjadi : Perubahan dalam personal,
karya ini
perubahan dalam cara bagian-struktur
dikaji melalui pendekatan
struktural dan pendekatan konflik.
sosial berhubungan, perubahan dalam
a. Pendekatan Struktural
fungsi-fungsi
struktur,
berkaitan
yang
dilakukan
Beberapa konsep perubahan sosial
dengan
yang
masyarakat, perubahan dalam struktur
menggunakan
pendekatan
apa
struktural untuk mengkaji fenomena
yang
pendidikan berbasis kosmopolitan ini
memunculkan struktur baru. Pertama,
antara
perubahan
lain
Selo
Soemardjan
berbeda,
perubahan
dalam
personal,
sosial
yang
segala
berhubungan dengan perubahan peran
perubahan pada lembaga masyarakat
dan individu-individu baru dalam
yang
system
kehidupan manusia. Dalam type ini
dalamnya
perubahan bersifat gradual (bertahap)
nilai-nilai , sikap dan perilaku setiap
dan tidak terlalu banyak unsur-unsur
anggota
baru
perubahan
sosialnya,
perubahan berbasis
sosial
meliputi
mempengaruhi termasuk
di
masyarakat. sosial
Dari
ini,
teori
pendidikan
kosmopolitan
ini
ataupun
unsur-unsur
yang
hilang. Jika dilihat dari pendidikan berbasis
kosmopolitan
kita
akan
mempengaruhi struktur masyarakat.
menemukan perubahan
Lembaga
yang
tentang perempuan. Tidak ada lagi
kosmopolit dianggap mendatangkan
batasan kelaziman perempuan untuk
prestise.
lembaga
berkarya di bidang pekerjaan yang
pendidikan yang menjadi pilihan bagi
dulunya dikhususkan bagi pria saja.
310
pendidikan
Keberadaan
pandangan
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
Perempuan ikut berperang dalam
arah go-public atau go-internasional.
wilayah public yang dulunya digeluti
Ini artinya, bukan lagi berada di strata
laki-laki. Kedua, perubahan dalam
sosial tradisional tetapi di tingkat
cara
sosial
yang lebih tinggi. Hal ini tentu
berhubungan. Perubahan tampak pada
berdampak pada gaya hidup yang extra
alur kerja lembaga pendidikan. Bila
ordinary, penghayatan norma-norma
masa lalu serba manual, dengan
yang tentunya berbeda dengan yang
perkembangan teknologi dan interksi
konvensional.
bagian-struktur
yang lintas geografis, baik dalam
b. Pendekatan fungsionalis
metode pengajaran maupun kegiatan
Fungsi lembaga pendidikan dalam
harian dapat dilakukan secara online.
memelihara
Distribusi, Publikasi, mobilisasi pun
suatu system sosial
dilihat dalam
menjadi semakain canggih. Ketiga,
beberapa
antara
perubahan
fungsi-fungsi
Emile Durkheim : Fungsi utama
struktur, berkaitan dengan apa yang
pendidikan adalah mentransmisikan
dilakukan
Dalam
nilai dan norma dalam masyarakat
lembaga pendidikan yang kosmopolit,
(Emile Durkheim, 2004:128). Posisi
transfer nilai lebih banyak bernuansa
pendidikan
global. Maka diperlukan character
Durkheim
building yang kuat sebagai filter bagi
Pendidikan sebagai alat solideritas
nilai global yang dibawa melalui
sosial, prinsipnya adalah tanpa ada
pendidikan.
unsur
dalam
dalam
masyarakat.
struktur
Pendidikan
perubahan
Keempat,
mempertahankan
pandangan
dalam
lain:
pandangan
adalah
:
kesamaan,
Pertama,
kerjasama,
berbeda.
solideritas sosial dan kehidupan sosial
kosmopolitan
tidaklah mungkin ada. Pendidikan
yang
berbasis
atau
menyiapkan tenaga terdidik untuk
berbasis
kosmopolitan
kepentingan global, sesuai dengan
berprinsip
kesamaan,
tuntutan negara modern ke arah
mampu
perindustrian.
ekonomi
berkiprah di dunia global. Kedua,
tampak mulai dari penyediaan sarana
pendidikan sebagai instrument dalam
prasarana
penyaluran
pembagian kerja. Perubahan menurut
lululusan. Kelima, perubahan sosial
Durkheim dilihat terjadi karena faktor
memunculkan
demografi. (kependudukan). Faktor
Pendidikan
Nuansa
maupun
struktur
berbasis
baru.
kosmopolitan
mencetak lulusan yang berorientasi ke
Tinjauan Filosofis
demografi
memberi
yang
yang
diharapkan
akses
secara
untuk
sempit
dimaknai dengan lajut pertumpuhan
311
Vol. I No. 02, November 2015
Indonesia.
Disatu
meningkatnya jumlah tenaga kerja,
globalize
localism
sehingga terjadi population dencity,
localized globalism. Jadi ada timbal
yaitu ukuran statistic terhadap tinggi
balik secara universal pula.
penduduk
ini
mengakibatkan
rendahnya frekuensi interaksi dalam masyarakat.
Maka
dibutuhkan
pembagian kerja (division of labour) berdasarkan
keahlian.
bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam
pembangunan.
Kosmopolitan
yang
Basis
dewasa
ini
menjadi trend sosial, memungkinkan individu bahkan suatu bangsa untuk bereksistensi di masyarakat global. Selain
Emile,
memiliki
Talcott
pemikiran
Parsons
yang
sama
dengan Durkheim tentang pendidikan. Baginya sekolah adalah miniature masyarakat (Nanang Martono, 2012 : 199-202). Menurutnya, masyarakat menyandang dua status , ascribed status dan achived status. Achieved hanya diperoleh melalui lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan media transfer nilai-nilai. Baik itu nilai
particular
maupun
nilai
universal. Sebagai cermin dari sebuah masyarakat,
maka
pendidikan
berbasis kosmopolit mencerminkan masyarakat
Indonesia
kosmopolit
pula.
diperhatikan
adalah
Yang
yang perlu
penghayatan
menjadi
tetapi
juga
5. Model Hukum yang ideal untuk mewujudkan pendidikan yang searah dengan kebutuhan Indonesia
Pendidikan
berfungsi untuk memberi kesempatan
pihak
Analisis Emile Durkheim tentang perkembangan
manusia
dari
tahap
solideritas mekanik hingga solidaritas organic
dapat
menganalisis pendidikan
digunakan bagaimana
nasional,
untuk Hukum
(yang
dalam
produk legislasi berupa Undang-undang Sisdiknas)
dapat
mengubah
kehidupan
manusia
terutama
tipe dalam
masalah pembagian kerja. Akal manusia yang selalu
berkembang dibarengi
dengan perkembangan jumlah penduduk membuat semakin banyak terobosan baru
di
banyak
sektor
kehidupan,
termasuk istem pendidikan. Pendidikan berbasis kosmopolit adalah sebentuk model yang disatu sisi merupakan hasil kemajuan teknologi tetapi di sisi lain adalah dampak sistem yang melingkupi dunia dan menjadi gejala yang global. Sebagaimana dikemukan oleh Anita Lie, Perkembangan globalisasi memiliki empat wacana besar, yaitu delokalisasi dan lokalisasi, perkembangan teknologi dan informasi, kebangkitan korporasi multinasional,privatisasi
dan
nilai-nilai universal dalam konteks
312
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
pembentukan pasar bebas (Anita Lie,
menjadi
satu
visi
kembali
kepada
2004 : 67). Undang-undang Sisdiknas
kepentingan nasional yang sama.
hendaknya menyesuaikan dengan hal-hal
Struktur masyarakat yang heterogen
beriku ini : Pertama, delokalisasi dan
diwarnai dengan banyaknya ruang-ruang
lokalisasi : dalam praktek pendidikan ,
hukum.
penggunaan bahasa nasional seharusnya
Indonesia pun adalah masyarakat yang
lebih banyak porsinya dibandingkan
plural.
bahasa asing lainnya. Penggunaan buku
(Sulistyowaty
asing dan system pendidikan asing
Pertama , hukum dipandang sangat
diadopsi dalam kerangka nasionalisme
memainkan peranan penting, karena
Indonesia.
hukum
Kedua
,
Perkembangan
Komposisi
Sulis
masyarakat
berpendapat Irianto,
bersentuhan
bahwa
2012:167):
dengan
domain
inovasi dan teknologi -versi Anita Lie-
sosial, politik dan ekonomi. Hukum
dirasakan di seluruh dunia dengan
mendefinisikan kekuatan ekonomi dan
adanya
media
politik. Hukum mengkonstruksi segala
teleconference. Terhadap hal ini, maka
sesuatu dan mengkatagorikan perbuatan
Undang-undang masih perlu menerapkan
kita dalam kategori benar atau salah.
metode tutorial, sehingga masih ada
Kedua, ada aktor yang menybabkan
waktu untuk berada dalam kebersamaan
hukum bergerak. Mereka adalah para
dan melestarikan nilai gotong royong
individu yang mobile,. Para aktor ini
dan kerjasama. Ketiga, Kebangkitan
menjadi agen perubahan hukum. Ketiga,
korporasi multinasional, hal ini bukan
pemahaman globalisasi dalam konteks
hanya dibidang industry saja. Tetapi
sejarah sangatlah penting. Sepanjang
merambah
pendidikan.
sejarah dapat dilihat bagaimana traktat
Idealnya hukum harus mampu mengatur
juga menyebabkan hukum bergerak.
agar sekolah tetap sebagai lembaga jasa
Namun
yang memiliki fungsi sosial, bukan nir
memiliki karakter yang berbeda
laba.
dan
e-learning
ke
industry
Keempat,
Privatisasi
dan
pada
saat
Merujuk
ini
globalisasi
pada
pendapat
pembentukan pasar bebas. Memang
pragmatisme Amerika, Roscoe pound
dalam hal ini pemerinta hanya berperan
dengan
pada tingkat regulasi. Tetapi bukan tidak
keseimbangan kepentingan( Bernath L
mungkin, dengan penghayatan falsafah
Tanya, 2012 : 139), hukum tidak boleh
pendidikan
Dewantara,
dibiarkan mengawang-awang. Hukum
dibuat
mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu
Ki
mekanisme
Hajar controlling
sedemikian rupa sehingga kebijakan
Tinjauan Filosofis
dunia
basis
yang
teorinya
penuh
sesak
tentang
dengan
313
Vol. I No. 02, November 2015
kebutuhan –kebutuhan dan kepentingan
kapitalisme yang seolah tersembunyi di
yang saling bersaingan.
balik
rumusan
pasal-pasal
dalam
Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa
undang-undang sisdiknas, bukan sesuatu
: Hukum sebagai sarana perubahan sosial,
yang absolut karena kehidupan selalu
memiliki makna sosiologis dilihat dari
berjalan dinamis.
sifatnya
yaitu
lebih
diarahkan
Sebagai instrument perubahan
bagi
bekerjanya hukum dalam masyarakat,
sosial,
bukan semata-mata pada isinya yang
hukum memerlukan 2 (dua) proses yang
abstrak; memandang hukum sebagai
saling berkaitan. Yaitu Institusionalisasi
lembaga
dikembangkan
pola perilaku (institutionalization of
melalui usaha manusia dan menganggap
pattern of behavior ) dan Internalisasi
sebagai kewajiban untuk menemukan
pola perilaku (internalization of pattern
cara-cara yang baik dalam memajukan
behavior).
dan mengarahkan usaha demikian itu;
perilaku menunjuk pada pembentukan
lebih menekankan pada tujuan-tujuan
norma
sosial yang dilayani oleh hukum dan
menegakkannya. Dalam Undang-undang
sanksinya; menekankan bahwa aturan
Sisdiknas, perlu adanya norma yang
hukum itu haruslebih dipandang sebagai
jelas, karakter yang jelas berorientasi
pedoman untuk mencapai hasil yang
pada
dianggap adil oleh masyarakat daripada
keadilan
sebagai kerangka yang kaku (Satjipto
untuk masuknya system pendidikan
Raharjo, 2010 : 93).
asing,
sosial
yang
Steven
Vago
mengatakan
;
Institusionalisasi pola-pola
dan
ketentuan
kemanusiaan, sosial.
tetapi
integrasi
Dibukanya
tetap
untuk
dan
peluang
memasukkan
produk
pengembangan budaya Indonesia dalam
undang-undang Sisdiknas yang lahir
kurikulum, dengan standar pendidikan
sebagai produk legislator ini tentunya
yang Internaslisasi pola perilaku berarti
juga dilator belakangi berbagai faktor
inkorporasi nilai yang implicit dalam
dan kepentingan. Hukum pun tidak
suatu instrument hukum. Ini diwujudkan
otonom dari ekonomi, sosial dan politik.
melalui
Baik
Dalam
refleksi
untuk
penulis,
kehidupan
keadaan
yang
yang
tegas
kepada
bahwa
pada
lembaga pendidikan yang tidak sesuai
dimulai
dari
atau melanggar standar aturan yang ada
dipahami
dasarnya
sanksi
tidak
seimbang.
(Steven Vago,1997 : 285-288).
Keterbukaan diri terhadap nilai-nilai
Merujuk pada teori Steven Vago
universal bukanlah suatu hal yang salah.
yang mengatakan bahwa Keberhasilan
Bahwa
hukum sebagai mekanisme perubahan
314
kemudian
ada
kepentingan
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
sosial dikondisikan oleh faktor legislasi
pendidikan.
dan putusan, maka keberhasilan undang-
lembaga pendidikan ini baik di tingkat
undang Sisdiknas sebagai instrument
dasar sampai perguruan tinggi semakin
perubahan ditentukan oleh beberapa hal
menciptakan gap pada strata sosial yang
berikut ini :
ada di Indonesia. Maka idealnya, dalam
1. Hukum tersebut dapat sampai ke
Undang-undang,
tengah
masyarakat.
informasi
tentang
hendaknya
bisa
Transmisi hukum
sampai
itu
sehingga
secara
Sementara
harus
tegas
pendidikan
dicantumkan
peruntukkan
yang
Hukum
faktanya,
lembaga
merakyat.
harus
Kedua,
menunjukkan
menjalankan
rasionalitasnya, dalam arti dimengerti
fungsinya selain sebagai customer
sesuai dengan nilai-nilai yang ada.
tetapi
Menurut hemat penulis, bahwa Undang-
masyarakat
dapat
control
pelaksanaan
suatu
undang Sisdiknas ini harusnya lebih
sistem. 2. Aturan yang samar seperti dalam
rasional
dalam
pasal tentang basis nilai dan budaya
masyarakat.
derah,
umum
perlu
diskriminasi
diperjelas.
RAS,
memperlakukan
bukan
yang
Anti berarti
tak
sama
Ketiga,
tertentu.
membutuhkan
berkala
sebagai
oleh
kementrian
sementara
Lembaga
oleh
kementrian
Dukungan referensi
Agama. perubahan
negara atau
dipantau
masyarakat lain yang dikenal berhasil.
Kemendinas
Ada baiknya bahwa pemerintah tidak
UU
oleh
pendidikan
pendidikan seperti Madrasah dan STAIN
peerta didik mengikuti ajaran agama
secara
Pengelolaan
Pendidikan,
dikelola
terhadap
kebutuhan
dikelola
menjadi sama , khususnya memaksa
3. Responsi
melihat
perpanjangan
tangan
pemerintah, beserta masyarakat.
hanya berkiblat pada system pendidikan kapitalis saja tetapi juga bercermin pada
mensyaratkan
negara-negara Asia, misalnya Jepang
terpenuhinya 7 kondisi agar hukum
dan Cina. Keempat, Penegakan hukum
dapat
instrument
harus ditujukan untuk merubah dalam
pertama,
waktu yang relatif pendek. Undang-
Hukum harus keluar dari sumber yang
undang bersifat normatif dan umum,
prestis dan otoritatif. Dalam hal Undang-
maka perlu adanya aturan organik
undang Sisdiknas, disinyalir ini hanyalah
sebagai jabaran undang-undang yang
produk
melegalkan
sifatnya aplikatif. Peraturan pemerinta,
industri
Standar Pendidikan nasional, Reinstra
William
Evan
berfungsi
perubahan
sosial,
politik
kapitalisme
Tinjauan Filosofis
di
sebagai yaitu
yang bidang
:
315
Vol. I No. 02, November 2015
(rencana strategis), dan keseluruhan
didiskusikan terlebih dahulu dan bukan
disertai target pencapaian tertentu dalam
disusun oleh para pakar di bidang
waktu
pendidikan.
tertentu
akan
mempercepat
perubahan. Kelima, Penegakan hukum meniscayakan
komitmen
perubahan
Jika ingin memfungsikan hukum sebagai
instrumen
perubahan,
sebagaimana dimaksudkan hukum. Ciri
perundangan
khas dari hukum adalah adanya perintah
disosialisasikan. Kesalahan interpretasi
dan larangan disertai sanksi bagi yang
dalam
melanggarnya.
Undang-undang
mengakibatkan kesenjangan pemahaman.
Sisdiknans yang sekarang berlaku masih
Maka undang-undang tidak dapat berlaku
dan
multi-interpretasi
belum
jelas
sanksinya. Perlu reformasi di berbagai
harus
maka
undang
-
dikomunikasikan,
undang
seringkali
efektif. Ketika
mencanangkan
pendidikan
badan pelaksana. Keenam, Implementasi
berbasis kosmopolit atau biasa dikenal
hukum
dengan multikultarisme, spiritnya adalah
mengandung
sanksi
positif
maupun negatif. Sanksi negatif diberikan
toleransi,
kepada
yang
percaturan di dunia luar atau globalisasi.
melanggar norma. Dapat berupa sanksi
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah
pidana. Contohnya bagi pelaku tindak
dengan demikian akan timbul suatu
pidana kekerasan baik di seklah Nasional
kebangggaan terhadap ideologi sendiri,
dan
terhadap budaya asli yang dimiliki.
anggota
masyarkat
Internasional.
Sanksi
positif
diberikan bagi yang mematuhi kaidah,
membuka
Konsep
diri
terhadap
“The Law of the non
berupa pemberian penghargaan reward
transferability of law” dari Seidmann
bagi orang-orang yang berjasa dalam
(Robeth Seidman,2012:227) pada intinya
dunia pendidikan. Ketujuh, Penegakan
memandang
hukum masuk akal, tidak hanya terhadap
ditransfer begitu saja dari masyarakat ke
sanksi yang dipergunakan tetapi juga
masyarakat lain yang berbeda kultur. Hal
perlindungan
ini diperkuat dengan Peter L Berger dan
hak-hak
yang
hilang
karena terjadinya pelanggaran hukum.
hukum
tidak
dapat
Thomas Luckman yang mengatakan
balik
bahwa berkenaan dengan penegtahuan
undang-undang Sisdiknas, adalah bahwa
kita akan dunia, kita dimungkinkan
dari pembuatannya sudah mengabaikan
untuk menentukan hal-hal yang sifatnya
hak bicara. Undang-undang tidak boleh
individual,
hanya sekedar produk politik, sehingga
membenarkan kita saat berada dlam
kehilangan substansinya, karena tidak
pranata-pranata
Fenomena
316
yang
ada
di
sehingga
sosial.
nantinya
Dalam
akan
hal
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
pendidkan berbasis kosmopolitan ini,
interaksi dan interelasi yang timbul di
betapa kompleksnya peta hukum yang
masyarakat.
mengatur masalah pendidikan Rentang
kosmopolitan merupakan konsekuensi
keluasan permasalahan meliputi bidang
dari
politik, birokarasi, pola perilaku menjadi
pendidikan
medan kekuatan sosial yang dapat
dipicu dengan komitmen Indonesia
mengubah hukum setiap saat. Pranata
dalam GATs yang ternyata di masa
sosial yang ada dimasyarakat, dibantuk
sekarang membawa pendidikan ke
untuk mengatur berbagai kepentingan
ranah bidang jasa yang memiliki nilai
termasuk dunia pendidikan. Menemukan
komoditi. Jika dilihat dari sejarahnya
hukum
dengan
sendiri, kosmopolitan yang berkiblat
kebutuhan masyarakat bukan suatu hal
Amerika itu ditujukan untuk mengatasi
yang
Kepentingan-
permasalahan pendidikan dan rasisme,
kepentingan yang ada di selurah segmen
sehingga muncul hubungan timbal
massyarakat dibungkus dalam konsep
balik yang sinergis untuk bisa move
hak dan kewajiban.Selalu ada benturan
beyond dari tuntutan-tuntutan keluar
antara hak dan kewajiban.
nation-state dan mempertimbangkan
yang
ideal
sesuai
gampang.
Menggunakan
hukum
sebagai
instrument perubahan tidak dapat lepas
Pendidikan
globalisasi.
berbasis
Pintu
berbasis
masuk
kosmopolitan
sistem pendidikan berbasis sosial kosmopolite. Dari perspektif perubahan sosial,
dari anggapan bahwa hukum harus mengetahui tujuan-tujuan yang jelas.
pendidikan
Paradigm nilai akan menjadi tolak ukur.
dapat menjadi agent of change, dan
Maka perlu evaluasi terus menerus
berjalan
hingga hukujm tetap progresif sebagai
perkembangan
patokan norma di masyarakat, yaitu :
globalisasi.
1. Pendidikan berbasis Kosmopolitan
hubungan timbal balik antara hukum
dalam
perspektif
Hukum
dan
ini
dipahami
kosmopolitan
seiring
dengan
glocalism Karena
gejala sosial.
selalu
Metode
dan ada
yang
dipakai dalam pendidikan berbasis
Perubahan Sosial. Hal
dan
berbasis
dari
dasar
kosmopolitan adalah learning by atau
perubahan sosial yang meliputi :
doing
struktur social dan proses sosial.
Learning, yang dibangun atas dasar
Struktur sosial menyangkut system
nilai
nilai dan bangunan sosial di masrakat.
perwujudan hak asasi manusia. Suatu
Sedangkan proses sosial mencakup
sistem baru termasuk hukum, akan
Tinjauan Filosofis
bahwa
Student
pendidikan
Centered
adalah
317
Vol. I No. 02, November 2015
menjadi alat perubahan sosial yang
ditransfer begitu saja dari masyarakat ke
terus mobile dalam tipe struktur sosial
masyarakat lain yang berbeda kultur.
Tetapi
tipe
Falsafah bangsa menjadi filter bagi
Gemeinshacft, keberlakukannya lebih
berdifusinya macam-macam nilai dalam
lama dan sulit untuk berubah.
globlisasi.
Gesselschaft
dalam
2. Model Hukum ideal yang searah dengan kebutuhan Indonesia. Model
hukum
menjawab
yang
kebutuhan
C. Simpulan Kata kunci dari semua uraian diatas
mampu
adalah bagaimana hak dan kewajiban
Indonesia
dapat dikelola secara optimal sesuai
adalah dengan mengembalikan arah
dengan
system pendidikan nasional pada
“mencerdaskan
tujuan negara yaitu ; mencerdaskan
melaksanakan ketertiban dunia yang
bangsa
dan
perdamaian
tujuan
mulia bangsa
ikut
melaksanakan
berdasarkan
perdamaian
dunia.
Mencerdaskan
keadilan
sosial”,
yaitu
dan
ikut
abadi
dan yang
bangsa menjadi landasan utamanya.
diimplementasikan
Bangsa
nasional. Apakah system itu muatannya
yang
cerdas
senantiasa
tentu
survive,
akan dengan
kapitalis
atau
sistem
sosialis,
pendidkan
tetapi
jika
kecerdasannya mampu berinovasi dan
dilaksanakan
mengubah dunia. Bangsa yang cerdas
proporsional atas dasar falsafah bangsa
dan
akan
yaitu Pancasila, maka hukum akan
dunia.
berfungsi sebagai alat perubahan sosial
alat
yang membawa keadilan, kepastian dan
berwawasan
mengutamakan Hukum perubahan
nasional,
perdamaian
yang sosial
dijadikan
diimplementasi
melalui perundang-undangan. Dapat menjadi
alat
perubahan,
jika
secara
tepat
dan
kemanfaatan bagi semua orang. Untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan
masyarakat,
hukum
dikomunikasikan dan disosialisasikan
berfungsi sebagai alat perubahan sosial.
sehingga
lagi
Bertitik tolak dari perspektif Undang-
multiinterpretasi. Dengan sosialisasi
undang Sisdiknas, perspektif perubahan
perundang-undangan itu maka adatasi
sosial, perspektif filsafat pendidikan
sosial hukum pun akan berlangsung
Indonesia, perspektif perubahan sosial,
baik secara institusionlisasi maupun
dalam
internalisasi.
kosmopolitan dapat menjadi model yang
tidak
terjadi
Pada intinya, secara teoritis maupun fenomonologis,
318
hukum
tidak
konteks
Pendidikan
berbasis
dipilih dalam mencerdaskan kehidupan
dapat
Tinjauan Filosofis
Vol. I No. 01, November 2015
bangsa tetapi dengan catatan disesuaikan
Program Wajib belajar, Standarisasi
dengan basis normatif hukum Indonesia,
Pendidikan dan kecakapan, Pengelolaan
yaitu Pancasila.
sarana prasarana seperti education net
Progresivitas
sebagai
berbasis kearifan lokal, Sanksi yang
instrumen perubahan sosial hendaknya
progresif, baik dalam bentuk sanksi
dapat dilakukan melalui : Hukum yang
positif maupun sanksi negatif. [ ]
berwawasan
Hukum
kebangsaan,
Revitalisasi
DAFTAR PUSTAKA Erasmus, Desiderius A. 1986. Complaint Damai menolak dan Ditolak oleh seluruh dunia. B. Radice: Toronto of University Press Irianto, Sulistyowati. 2012. Kajian Sosio-legal, Bali : Pustaka Larasan Kok-Chor, Tan. 2004. Justice Without Borders : Kosmopolitansisme, Nasionalisme, Patriotisme, Cambridge : Cambridge University Press. Lie, Anita. 2004. Pendidikan dalam dinamika Globalisasi, dalam Pendidikan dalam Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit buku Kompas Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial Perpektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Tinjauan Filosofis
Oktaviana, Citra Novi. 2013. Implementasi Pembelajaran Berbasis Multikultural untuk Mengembangkan Toleransi. Jakarta: Universitas Indonesi. Resiprository.up.edu Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing Tanya, Bernard L. et.al. 2013. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing _______________. 2011. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama. Yogyakarta: Genta Publishing Vago, Steven. 1997. Law And Society. New Jersey: Simon & Schuster / A Viacom Company.
319
Vol. I No. 02, November 2015
320
Tinjauan Filosofis
