TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN DI KECAMATAN PARIGI ( STUDI PADA POLSEK PARIGI)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN DI KECAMATAN PARIGI ( STUDI PADA POLSEK PARIGI)

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo

OLEH: MUHAMAD ASRULAH B H1 A1 12 298

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016

ABSTRAK Muh. Asrulah.B ( H1 A1 12 298)’ Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi” oleh Bapak Prof. Dr. H. Muntaha, SH. MH sebagai pembimbing I dan Bapak Herman, SH. LLM sebagai pembimbing II, dengan konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari atau mengetahui serta menganalisis penyebab tejadinya perjudian di Kecamatan Parigi dan Upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perjudian di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka menciptakan upaya penanggulangan perjudian di Kecamatan Parigi selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, khusunya yang penelitiannya berkaitan langsung dengan masalah perjudian. Tipe penelitian adalah empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Parigi tepatnya pada Polsek Parigi. Sumber data diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari para pelaku. Dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku serta dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada pelaku dan pihak kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi diantaranya karena faktor kebiasaan masyarakat, faktor pendidikan rendah, faktor tindakan masyarakat yang masih rendah, serta faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Ada beberapa cara penanggulangan perjudian yang dapat dilakukan dengan upaya prefentif atau suatu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya perjudian diantaranya dengan mengadakan penyuluhan hukum, membatasi sarana dan alat perjudian serta meberikan pencerahan-pencerahan agama kepada warga. Selain upaya preventif ada pula upaya refresif yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadinya perjudian serta memberlakukan hukuman yang setimpal terhadap pelaku perjudian. Agar penegakan hukum di bidang perjudian dapat terwujud dengan baik maka peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dan para aparat penegak hukum lebih meningkatkan upaya penanggulangan perjudian di kalangan masyarakat.

ABSTRAC Muh. Asrullah. B ( H1 A1 12 298), “Evaluation of kriminologis to badnes of gambling in district of Parigi” by Mr. Prof. Dr. H. Muntaha, SH. MH as counsellor of I and father of Herman, SH. LLM as counsellor of II, with Criminal Law Faculty of Law university Concentration of Halu Oleo. Target of this research is to study or know and also analyse its cause of gambling him in distric of Parigi and effort what done by enforcer government officer of punish to overcome gambling in distric of Parigi Sub-Province of Muna. This research as idea contribution in giving information to the interested parties in order to creating effort of gambling in distric of Parigi besides can be made by consideration to next researhcer, its of him wich its direct interconnected research with problem of gambling. Research type is empiric. Research location executed by in distric of Parigi precisely at Polsek Parigi. Source of date obtained from primary date obtained directly from all perpetrator. And date of secunder of obtained from some book and also other document. Technique date collecting that is bay inteview directly to police side and perpetrator. Result of this research of that there is some cause the happening of gambling in distric of Parigi among others because factors habit of society, law education factor, society action factor wich still lower, and also factor of is strainghtening of law wich not yet is maximal. There are some way of gambling wich can done with effort of prefentif or apisaller to prevent of happening of gambling among others by performing a counselling of law, limiting of gambling and appliance and medium and also give clarifications of religion to citizen. Besides effort of prefentif there is also strive refresif with must be done that is by doing raid to places wich is gristle the happening of gambling and also go into effect in kind penalization to perpetrator of gambling. So that straingtening of law in gambling area earn form better hence governmental role and also very required and all enforcer government officer punish more is inproving of effort of gabling among society.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subuhanna Wataala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya ahkirnya penulisan Hasil Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi ( Studi Pada Polsek Parigi) dapat

diselesaikan.

Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat maju dalam ujian skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi, namun berkat ketekunan dan kerja keras yang diiringi doa semua itu dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda tercinta (La Dikari S.Ag M.Pd) dan ibunda tersayang (Srizul S.Pd., M.Pd) atas segala doa, bimbingan, dukungan, cinta dan kasih kepada penulis “sumber inspirasi”. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Muntaha, SH. MH selaku pembimbing I dan Bapak Herman SH. LLM selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, M.S selaku Rektor Universitas Halu Oleo.

2.

Bapak Prof. Dr. H. Muhamad Jufri SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

3.

Ibu Heryanti SH. MH selaku ketua jurusan pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

4.

Bapak Lade Sirjon SH. LL.M selaku ketua bagian hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

5.

Bapak Haris Yusuf SH. MH selaku ketua program studi pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

6.

Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

7.

Bapak Kapolsek Parigi beserta seluruh jajarannya, terima kasih atas bantuannya pada saat penelitian.

8.

Kepada adik-adik tersayang Desy Asrina Niurnaningsi Bainto, Muhamad Asmaul Bainto, Nur Aswati Bainto, Muhamad Asmunir Bainto, Muhamad Asriadin.B terima kasih atas motifasi dan doanya yang di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9.

Kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah alumni, khususnya mahasiswa kosentrasi hukum pidana “Tomi Sunandar SH, Trisno Wijaya SH, Muhamad yazid muhtar SH, La ode Hidayanto, La sahrun, Ali Yasmin, Muhamad Riad, Nursan, Hermanto, Irsan Dermawan, Nawir, Ahmad Hidayat,dan temanteman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa yang di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai.

10. Kepada kakanda saya Cakra Sakti SH. MH terima kasih atas bantuan serta dukungan yang di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Buat Feti Fera A.Md, S.Ap, terima kasih atas bantuan dan doanya yang diberikan kepada penulis selama penyusanan skripsi sampai selesai. Penulis juga menyadari bahwa karena ketebatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini, sehinnga penulisan skripsi ini masih terdapat keskurangan dan kekeliuran. Oleh karena itu demi perbaikan dan kesempurnaanya penulis senantiasa berlapang dada menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Kendari, Penulis

November 2016

Muh. Asrulah B

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

iii

ABSTRAK .......................................................................................................

iv

ABSTAC... .......................................................................................................

v

KATA PENGANTAR ....................................................................................

vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ...........................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..............................................................................

5

C. Tujuan penelitian ................................................................................

5

D. Manfaat Penelitian .............................................................................

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perjudian ..........................................................................

6

B. Unsur-unsur Perjudian .......................................................................

9

C. Jenis-jenis Perjudian ...........................................................................

11

D. Pengertian Perjudian dan Kejahatan serta Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan ............................................................

16

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ................................................................................ 26 B. Jenis Dan Sumber Data ......................................................................

26

C. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 26 D. Analisis Data ......................................................................................

27

E. Tipe Penelitian ...................................................................................

27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Teori-Teori Kriminologi .................................................................... 28 B. Data Perjudian Di Polsek Parigi ......................................................... 31 C. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Perjudian Di Kecamatan Parigi .. 37 D. Upaya Penanggulangan Perjudian....................................................... 47 E. Kendala/Hambatan Penanggulangan Perjudian di Kecamatan 56 Parigi. BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................

55

B. Saran ................................................................................................... 56 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Data jumlah kasus perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2012- 2016 ............................................................................. 32 Tabel 2. Data Pengahasilan Pelaku Perjudian Di Kecamatan Parigi Tahun 2012-2016 .............................................................................. 34 Tabel 3. Data jenis perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2012-2015 ............ 34 Tabel 4. Data mengenai tingkat pendidikan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2011-2015 ............................................

34

Tabel 5. Data umur pelaku perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2012-2015................................................................................ 35 Tabel 6. Data Mengenai Jenis Kelamin Pelaku Perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2012-2015...................................................................

36

Tabel 7. Data Status Perkawinan Pelaku Perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2015-2015 ............................................................................. 36

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu kewaktu tidak dapat dielakan dari berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Kejahatan di dalam masyarakat mengalami perkembangan, terutama setelah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi, hukum, kebudayaan dan moral, oleh karena itu disamping tumbuh dalam masyarakat itu sendiri juga mengalami pengaruh dari luar yang bersifat negatif yang secara langsung akan mengakibatkan jalannya pembangunan.1 Kejahatan perjudian misalnya, yang bukan masalah sosial yang baru. Perjudian adalan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainnya menggerakan keuntungan dari perjudian.2 Banyak Negara yang melegalisir adanya perjudian ini dengan alasan utamanya adalah merupakan sumber devisa yang banyak mendatangkan keuntungan dengan tujuan untuk kota dan biaya lainnya. Tuntutan tersebut membutuhkan dana yang cukup tidak mungkin semata-mata di peroleh dari sumber konvensional. Di Negara Malasyia yang memberlakukan hukum islam 1

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Adjitama, Bandung, 2003, hal. 7. 2 Mustofa Muhammad, Kriminologi. Jakarta, HUKUM UI Press, 2007, hal. 5.

1

malah melegalisasi ( melokalisasi) perjudian disatu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan masyarakat, tepatnya di Genting Hinghland. Dalam prakteknya pemerintah Negeri serumpun itu membuat aturan tegas dan ketat. Misalnya, warga Malaysia yang bergama islam di larang masuk ke area perjudian. Malaysia pun mampu memanen devisa yang sangat besar dari melokalisasi perjudian di Genting Hinghland. Selain malasyia, Cina juga melokalisasi perjudiannya di suatu kawasan khusus Makao, Las Vegas, sebuah kawasan perjudian paling kondang di dunia, adalah cerita menarik lain dari lokalisasi perjudian. Kawasan terletak di Gurun Nevada itu terkenal sebagai kota makmur di Negara Paman Sam. Sekitar 75 % pendapatan penduduk Las Vegas berasal dari sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran dan lain-lain. Uniknya kontribusi bisnis disana hanya sekitar 25% ini artinya kemakmuran penduduk Las Vegas justru buah dari hasil keberhasilan kota itu mengembangkan bisnis pariwisata yang nota bene hanya “ bisnis ikutan” dari lokalisasi perjudian di sana.3 Sama seperti bangsa-bangsa lain, prilaku perjudian juga merebak dalam masyarakat indonesia. Namun karena hukum di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut di lakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat di jumpai dalam berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti main dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu, sampai dengan penggunaan tekonologi canggih seperti melalui telepon genggam dan

3

Ibid., hal. 6.

2

internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olah raga seperti piala dunia tidak ketinggalan di jadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian online di internet pun sangat banyak di kunjungi oleh penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering ngebrowse ke situs-situs. Perjudian adalah perbuatan yang bersifat spekulasi belaka, resiko dalam perjudian tentunya dapat membuat orang “kaya mendadak”, tetapi tidak sedikit orang dibuat sengsara. Hal ini yang selalu mendorong orang untuk berspekulasi dengan harapan akan menang dengan sedikit taruhan. Dorongan untuk menang ini membuat seseorang selalu bergairah, sehingga seluruh harta bendanya telah habis terkuras di meja judi. Menurut sudut pandang agama, perjudian merupakan perbuatan yang diharamkan dan masalah perjudian tidak akan mendapatkan tempat sebagai masyarakat yang melakukan perjudian yang dapat menerima sebagai satu hal yang wajar. Pada prinsipnya permainan judi adalah suatu perbuatan untung-untungan yang senantiasa mengharapkan keuntungan yang lebih besar dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian sebagai kejahatan pidana. Perjudian sebagai tindak pidana kecuali memiliki izin. Akan tetapi, berlakunya Peraturan Pemerintah4 “tentang penerbitan perjudian, pemberian izin di dalamnya penyelenggaraan perjudian dilarang, hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 1a Peraturan Pemerintah No.9 yang berbunyi: “Pemberian izin menyelenggarakan segala bentuk dan tempat perjudian dilarang baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun di kaitkan dengan alasan-alasan lain”.

4

M . Asis Syamsuddin, bisnis perjudian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13.

3

Memang terasa ganjil, aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat melarang terang-terang tetapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya bersekutu denga potret penegakan hukum yang setengah hati dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kurang keberhasilannya upaya penanggulangan akses-akses judi yang telah dilakukan sejak pemerintah orde lama, orde baru dan pemerintahan sampai saat ini adalah suatu ketidak pastian segenap warga masyarakat untuk mendukung uapaya penanggulangannya tersebut. Ketidakpastian masyarakat inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-okmun tertentu untuk ,mengejar dan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa meperdulikan dampak yang ditimbulkan dan sudah menjadi rahasia umum selama ini keberadaan industri perjudian di proteksikan oleh berbagai pihak, termaksud oleh aparan hukum itu sendiri. 5 Perjudian tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi juga menjalar di berbagai daerah yang ada di Indonesia termaksud juga di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara. Penulis sengaja mengambil ruang lingkup di Kecamatan Parigi karena dengan fenomena meningkatnya perjudian di Kecamatan Parigi selama ini maka peneliti berusaha mengungkapkan serta mengetahui perkembangan dan motivasi yang melatar belakangi karena di satu pihak perjudian disana di pahami sebagai suatu kebiasaan padahal di sisi lain bertentangan dengan Undang-Undang. Dari uraian latar belakang di atas itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan memberi judul proposal ini : TINJAUAN KRIMINOLOGIS

5

Ibid., hal. 14.

4

TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN DI KECAMATAN PARIGI ( STUDI PADA POLSEK PARIGI )

B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka peneliti untuk lebih terfokus, peneliti membatasi permasalahan yaitu sebagai berikut: a. Faktor apakah penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi ? b. Upaya apakah yang di lakukan oleh aparat penegapk hukum untuk menanggulangi terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi? C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi. b. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi. D. Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada pihak

yang

berkepentingan

dalam

rangka

menciptakan

upaya

penanggulangan delik perjudian di Kecamatan Parigi. 2.

Dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti masalah delik perjudian.

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perjudian Setiap pembelian perilaku pada dasarnya melibatkan pilihan-pilihan untuk merespon ataukah membiarkan situasi berlalu begitu saja. Pada umumnya setiap pilihan yang diambil akan membawa kepada suatu hasil yang hampir pasti atau dapat di ramalkan. Namun demikian adakalanya pilihan tersebut jatuh pada sesuatu yang tidak dapat diramalkan hasilnya. Jika pilihan yang di ambil jatuh pada hal yang demikian maka dapat di katakan bahwa kita telah memberikan peluang untuk kehilangan sesuatu yang berharga dengan kata lain kita telah terlibat dalam perjudian. Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen dan resiko dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian6. Judi di sebut masyir atau qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merigikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dalam suatu aksi atau peristiwa7. Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana potensi kehilangan suatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perulaku berjudi dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko seperti yang di sebutkan dari ketiga unsur yang membedakan sebagai berikut : 6

Topo Santoso dan Eva A Chjani Zulfa, Kriminologi Perjudian, Raja Grafido Fersad, Jakarta, 2005, hal. 5. 7 Ibid., hal. 6.

6

1.

Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang ( atau suatu yang berharga) di mana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.

2.

Resiko

yang

diambil

tergantung

pada

kejadian-kejadian

dimasa

mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui dan banyak ditemukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan. 3.

Resiko yang bukanlah suatu yang harus dilakukan; kekalahan/ dapat dihindari dengan tidak mengambil bagian dalam bermain judi. Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan

sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mangambil resiko kehilangan tersebut atau tidak8. Berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP Tentang Perjudian. yang dirumuskan sebagai berikut: “ Main judi berarti tiap-tiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlomban atau permainan yang lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berburuh atau main itu, demikian juga pertaruhan lain” Di dalam Al-Quran mengenai perjudian itu telah digariskan secara tegas oleh Allah SWT, selain berjudi itu hukumnya haram juga termaksud salah satu dosa besar. Allah SWT berfirman: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji termaksud perbuatan 8

Johanis Papu, Definisi perjudian, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2006, hal. 32.

7

syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menhalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat; maka berhentilah kamu.9 Di dalam ayat di atas Allah mensifati judi dan lain-lain dengan sifat yang membuat setiap insan yang memiliki iman hakiki sikecil apapun dihatinya akan berhenti mendadak melakukan hal-hal tersebut, maka pantaslah para sahabat ketika ayat ini turun memerintahkan anak-anak mereka sekalipun gelas arak itu sudah ada di mancungnya, seraya menjawab perintah Allah “ kami berhenti ya rabb” Sifat-sifat itu adalah: Pertama : Allah mensifati perbuatan itu di atas dengan “rijs” yang berarti kotoran manusia,bau busuk dan menjijikan. Kedua : Judi adalah perbuatan syetan, riilnya begini: kalau orang kita memakai pakaian ala barat dikatakan : sok barat lu!”, maka sangat pantas orang yang melakukan perjudian dikatakan: “sok setan, lu?”, karena keduaduannya sama-sama melakukan kekhasan suatu kau”. Ketiga

:Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya.

9

Ibid., hal. 33.

8

Keempat : Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi Niat Busuk setan dibalik perjudian itu, yaitu: - Merusak

ukhwah

diantaranya

muslim

dengan

timbulnya

permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan saling berukhwwah keran Allah. - Sarana syaitaniah ini melupakan kita untuk zikrullah dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan rohani dan jasmani. Tak satupun sikap yang bisa ditunjukan oleh seorang mungkin katika memahami ayat diatas kecuali menyerah, mengangkat kedua tangannya dan berkata,:”ya Rabb saya berhenti berjudi”. B. Unsur-unsur Perjudian Mengatakan bahwa “ Perbuatan judi diancam dengan pidana apabila memenuhi unsur pasal 303 ayat (1) dan (2), serta pada pasal 303 KUHP”. Pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh juta rupiah dihukum barang siapa yang tidak: a. Menuntut pencaharian dengan sengaja mangadakan atau meberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja campur tangan dalam perusahaan man judi.

9

b. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau untuk memakai kesempatan itu. c. Turut main judi sebagai pencaharian. menyebutkan unsur-unsur perjudian sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP, sebagai berikut: a.

Permainan di adakan kerana mengharap keuntungan atau kemenangan

b.

Kemenangan itu hanya didasarkan pada untung-untungan ataupun kebetulan belaka.

c.

Diadakan taruhan uang atau barang. Kaitanya dengan uraian di atas, mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 303 KUHP terhadap beberapa subyek perjudian: a) Orang

yang

dengan

sengaja

menawarkan

atau

memberikan

kesempatan bermain judi. b) Orang yang dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian. c) Orang yang menjadikan judi itu sebagai mata pencaharian. d) Orang

yang

dengan

sengaja

menawarkan

atau

memberikan

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. e) Orang yang berjudi supaya orang lain turut serata dalam permainan judi sebagai mata pencaharian. f) Orang yang dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang dijadikan mata pencaharian melanggar pasal 303 KUHP.

10

g) Orang yang ikut serta main judi dijalan umum atau tempat yang dikunjungi umu,. Jadi ada jutuh perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila salah satunya dilakukna, maka orang tersebut telah dianggap mewujudkan delik perjudian. C. Jenis-Jenis Pejudian 1. Perjudian Bangsa Arab Jahiliyyah Mereka memotong seekor unta dan sebagainya menjadi 28 bagian, lalu mengambil 10 anak panah dan menuliskan nama-nama tertentu pada anak panah itu, 3 nama anak panah itu kosong dan 7 berisi nama. Kemudian seluruh anak ditaruh disatu bejana dan masing-masing mereka mengambil satu anak panah, siapa yang mendapat anak panah kosong merekalah yang membayar harga untu, dan sering yang menang memberikan daging unta itu kepada fakir miskin. Sesungguhpun demikian, ruh judi bila telah mengakar pada jiwa, ia akan membawa orang tersebut kepada kemiskinan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu, objek perjudian mereka sering meluas sampaisampai anak istripun barang taruhan.10 2. Kupon Undian (lottrery ticket) Bentuk judi ini diciptakan dan disebarkan oleh para penjajah negeri Islam seperti : Inggris, Belanda, dll. Yaitu memberikan kupon undian dengan harga murah dengan imingan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan

10

http://mbahdaur.blogspot.com/2012/05/macam-macam-perjudian-di- indonesia.html

11

pemenangnya ditentukan dengan cara yang tak jauh berbeda dengan perjudian Jahiliyah. Terkadang keuntungan digunakan untuk kepentingan olah raga dn sosial seperti yang dilakukan oleh orang Jahiliyah yang dahulu dikenal di Negeri kita dengan nama ( SDSB). 11 3. Pertaruhan Olah Raga (sporting gambling) Islam sangat mengajarkan oleh raga ketangkasan berperang, seperti: berkuda, memanah, gulat, dll yang dalam bahasa moderen bisa dikatakan merakit dan menggunakan senjata ringan dan berat, bela diri, dll, dalam rangka mempersiapkan kekuatan menggetarkan musuh-musuh Allah sesuai dengan firman-NYA: “ Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka (orang kafir) kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan kuda-kuda yang ditambatkan, untuk menggetarkan musuh Allah dan musuhmu, dan kelompok lain yang hanya Allah yang mengetahui mereka.” Makanya Rasulullah SAW pernah mengadakan perlombaan dibidang ini dan memberikan hadiah bagi pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin mudah untuk lebih mempersiapkan diri mereka. Adapun perlombaan yang tidak mengandung unsur judi ada dua bentuk: 1. Hadiah bagi pemenang di sediakan oleh pihak ketiga seperti donatur, dan para peserta sama sekali tidak dipungut bayaran untuk terselenggaranya acara tersebut.

11

Ibid.

12

2. Hadiah diberikan oleh salah satu pihak yang bertanding dia memberikannya untuk lawan andai lawan menang tidak mendapat apaapa andai lawannya kalah.12 4. Undian Berhadiah Biasanya diselenggarakan oleh supermarket atau perusahaan tertentu untuk meningktakan penjualan mereka, ini termaksud perjudian bila mana si pembeli berniat membeli barang tersebut dengan tujuan bisa mengikuti undian berhadiah sekalipun barang yang dibeli tetap stabil. 5. Asuransi ( insuranse ) Asuransi yang kita maksud di sini adalah asuransi yang nasabahnya membayar premi dalam jumlah tertentu dan menerima jumlah yang jauh lebih besar dan bayarannya bila terjadi suatu peristiwa tertentu, seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, selain itu dana yang tersimpan di kelola dengan cara praktik riba ini sama dengan definisi judi di atas. Kemudian dalam peraturan pemerintah tentang penerbitan perjudian

13

dirumuskan sebagai berikut: “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik yang dilaksanakan di kasino, di tempattempat keramaian, maupun yang berkaitan dengan alasan-alasan.” Dalam penjelasan resmi pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 desebutkan secara terperinci, tentang jenis perjudian yang dinyatakan terlarang sebagai berikut: 12

Purwiyanto, Berjudi dalam Perspektif Hukum dan Agama, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2009, hal. 54. 13 Ibid., hal. 56.

13

1. Perjudian di kasino, yaitu: a.

Roulette

b.

Blackjack

c.

Crep

d.

Keno

e.

Tombolo

f.

Super Pimpong

g.

Lotto Fair

h.

Satan

i.

Slot Machnis

j.

Paykyu

k.

Kensi kei

l.

Big six whell

m. Ciwa luck n.

Lempat pase/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar

o.

Poker

p.

Twenty one

q.

Hua-hua

r.

Kiu-kiu

2. Perjudian di tempat keramaian a.

Lempar pase/bati pada sasaran satu atau papan yang berputar

b.

Lempar gelang

c.

Lempar uang

14

d.

Kim

e.

Pancingan

f.

Menembak sasaran yang tidak berputar

g.

Lempar bola

h.

Adu ayamadu kerbau

i.

Adu domba (kambing)

j.

Pacu kuda

k.

Karapansapi

l.

Pacu anjing

m. Mailai n.

Moyang/macak

o.

Erek-erek

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, yakni: a. Adu ayam b. Adu sapi c. Adu kerbau d. Adu domba (kambing) e. Pacu kuda f. Karapan sapi. Semua

jenis

perjudian

yang

dimaksudkan

adalah

tidak

dicantumkan secara tegas Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah. Dalam

15

hal ini termaksud juga kupon-kupon putih, permainan yang menggunakan kartu seperi domino, yoker, jenderal dan remi dan juga semua bentuk dan jenis permainan yang sekarang ini banyak dilakukan oleh anggota masyarakat penggemar judi, khususnya di Kecamatan Parigi.14 6. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan serta Teori-Teori Kriminologi tentang Penyebab Kejahatan a. Pengertian Kriminologi Mengenai pengertian kriminologi secara umum dan mendasar sebagaimana diungkapkan oleh Topo Santoso. bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan yang secara harfiah berasal dari kata crime and logos, crime artinya kejahatan, sedangkan logos berarti pengetahuan. Dari pengertian tersebut di atas bahwa kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga tidak mudah di tangkap dengan jelas. Dikatakan demikian karena dalam mempelajari kejahatan tidak lepas dari berbagai pengaruh dan sudut pandang. Ada yang mempelajari atau yang memandang kriminologi dari sudut latar belakang timbulnya kejahatan dan ada pula yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.15 Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan selaus-luasnya. Pendapat lain mengatakan bahwa kriminologi adalah seluruh kejahataan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat yang bertalian 14

Ibid., hal. 57. Topo Santoso, Pengertian Kriminologis secara umum, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2005, hal. 21. 15

16

dengan perbuatan jahat dan penjahat termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari para penjahat. Dari berbagai pendapat tentang definisi kriminologi di atas disimpulkan bahwa kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan yang memperlajari tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatn. Disamping itu, juga mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari fenomena sosial.16 b. Teori –Teori Kriminologi Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topiward dari kata Crimen (kejahatan/penjahat) dan logos (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan krimonologi sebagai: “the body of knowledge regarding delinquiency and crime as social phenomenom. It includes within its scope the process of making law, the breaking og law, and reacting to word the breaking of laws”. Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada: 1. Pembuatan hukum yang meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. 2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktorfaktor yang mempengaruhi.

16

Ibid., hal. 22.

17

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Kemudian

dalam

perkebangannya,

guna

membalas

dimensi

kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn McShane teori itu diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu: 1. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (macrotheories). Pada asasnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termaksud ke dalam macrotheories ini adalah teori Anomie dan teoti konflik. 2. Teori-teori mikro (micritheories) yang bersifat

lebih konkret. Teori ini

ingin menjawab mengapa seorang kelompok orang dalam masyarakat melakukan

kejahatan

atau

menjadi

kriminal

Konkritnya, teori-teori ini lebih berorientasi

(etiology

criminal).

pada pendekatan psikologis

atau biologis. Termaksud dalam teori-teori ini adalah social control theory dan social learning theori. 3. Beidging theories yang tidak termaksud dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun

kenyataannya,

klasifikasi

teori-teori

ini

kerap

membahas

epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etimologi pelaku kejahatan. Termaksud kelompok ini adalah subculture theori dan differential opportunity theori.

18

Selain klasifikasi di atas, Frank P.William III dan Marilyn McShane juga mengklasifikasikan berbagai theori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi, yaitu? 1. Teori Klasik dan Teori Pasitivis Asanya teori klasik legal statues,, stuktur pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). Teori posivities terfokus pada patologi kriminal penanggulangan dan perbaikan perilaku individu. 2. Teori Struktural dan Teori Proses Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut Strain Treories karena, “ Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior”. Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengaruh pada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses, membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi jahat. 3. Teori Konsensus dan Teori Konflik Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Selain itu, sebagai perbandingan Jonh Hagan mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi:

19

1. Teori-teori under control atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori disorganisasi sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol sosial. Pada dasarnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian. 2. Teori-teori kultur, Status dan Opportunity

seperti teori Status

Frustasi, teori kultur kelas dan teori Opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup. 3. Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori konflik kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan. Dari klasifikasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidaklah identik/sama. Aspek ini teoritisi utama (dramatis personal) yang mencetuskannya. Selain itu, pengklasifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektifitas orang yang melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan dikotomi artifisial. c. Pengertian Kejahatan Berbicara tentang hukum rasanya tidak begitu sulit. Bertindak sesuai hukum acap kali tidak mudah. Akan tetapi, yang paling sulit adalah menapik hukum yang tidak benar, yang tidak ada adil dan sewenang.wenang. dalam hal ini, kebalikannya yang akan terjadi apabila kita berbicara tentang apa yang dinamakan kejahatan, namun permasalahan tentang apa yang dinamakan

20

kejahatan adalah suatu permasalahan setua usia peradaban manusia. Untuk membahas hal ini sebetulnya merupakan suatu latihan akademik yang menarik dan mengasilkan. Persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti merupakan bahan debat yang komtroversial. Seperti apa yang dinamakan cantik atau kecantikan yang akan menimbulkan suatu perdebatan, bahkan permasalahan.17 Jalan yang paling aman dalam megkaji permasalahan kejahatan dapat ditempuh dengan menghindari diskusi tentang berbagai teori yang masingmasing mempunyai berbagai pangkal titik tolak “ autlook”-nya. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis definisi kejahatan sebagai berikut: 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu. 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 3) Perbuatan dimana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan di mana dapat dihukum oleh Negara. Pendapat tersebut diatas mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial yang ditentukan secara umum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang disatu sisi harus pula perUndang-undangan yang menetnukan.

17

Romli Atmasasmita, Definisi kriminologis, Tarsito, Bandung, 2005, hal. 43.

21

Selanjutnya kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa penderitaan hukum. Secara logis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan masyarakat.18 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat serta bertentangan dengan moral masyarakat. d. Teori-teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengakaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan maysarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni: 1) Teori Kontrol Sosial Dan Contaiment Pengertian teori kontrol atau chontrol theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teory kontrol sosial atau control theory

18

Ibid., hal. 45.

22

merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “peergroups”.19 Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang.20 Berkaitan dengan teori ini Reis (Ramli Atmasasmita, 2005) membedakan dua macam kontrol; 1) Personal control adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara tidak melanggar normanorma yang berlaku dimasyarakat. 2) Sosial Control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 2) Teori Differential Association 19 20

Ibid., hal. 47. Ibid., hal. 49.

23

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (learning process)21. Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar. Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut; a. Tingkah laku kriminal dipelajari; b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi; c. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi; d. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain; e. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi.dorongan atau alasan pembenar;

21

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

24

f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui pengahayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai; g. Seorang menjadi ‘delinquet” karena pengahayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya; h. Asosiasi diferensial ini berfariasi bergantung dari frekuency, duration, priority, dan insensity. i. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; j. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan percerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.22 3) Teori Konflik Untuk memahami pendekatan teori komflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatn dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsesus masyarakat (communal consensus). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang

22

Ibid., hal. 15.

25

benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukan konflik adalah nomal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenkan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompom tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.23 Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih” Bahwa proses pebuatan dan kontrol hukum merupakan cermin lansung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka mendapat kontrol. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kanyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.24 4) Teori Bio-Sosiologis 23 24

Simandjuntak B, Pengantar kriminologi dan Patologi sosial, Tarsito, Bandung, 1977, Hal. 31. Ibid., hal. 32.

26

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social25: - Faktor-faktor fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya. - Faktor-faktor antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya. - Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebaginya. Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa peyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.26 5) Teori Labeling Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupunmasyarakat luas. 25

Mahadar, Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan, Laksbang Bessindo, Jakarta , 2005, hal. 51. 26 Ibid., hal. 52.

27

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signitifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pendangan individu pada diri mereka snediri.27 Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dan masyarakat yang luas, dimana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Tomas dan Mead28 mereka berpendapat bahwa: “ pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi social dengan mana seorang menjadi deviant. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

27

Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hal. 12. 28 Ibid., hal. 14.

28

BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data dan beberapa dokumen serta referensireferensi yang berkaitan langsung dengan delik perjudian. B. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Parigi karena disana diketahui masyarakat sering melakukan delik perjudian. Penelitian dilakukan tepatnya pada Polsek Parigi, asas pertimbangan bahwa pihak kepolisian yang paling terdepan dan mengetahui masalah bentuk kriminal, khususnya perjudian. C. Jenis dan Sumber Data Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini maka jenis dan sumber data-data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, yakni pelaku dan pihak Polsek Parigi. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah literaturliteratur/buku, dokumen-dokumen serta referensi-referensi hukum yang ada relefansinya dengan objek yang di teliti. D. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk wawancara (interview) yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pelaku dan pihak kepolisian tentang masalah perjudian.

29

E. Analisis Data Data yang berhasil diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif adalah analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Data Perjudian di Polsek Parigi Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan perjudian, masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat menusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dengan hampir sebagian memiliki unsur perjudian sebagain fenomena dalam dunia realita bahkan kehidupam umat manusia abad ke-20 ini masih ditandai pula eksistensi perjudian sebagai fenomena yang tidak berkesudahan. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka perjudian sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, makin menggenjal dan menyebar luas frekuensinya dalam masyarakat, sudah mulai menyentuh kehidupan masyarakat dan bukan perbuatan ini telah menjadi budaya dilingkungan tersebut dengan melibatkan seluruh sekmen masyarakat sebagai pembuat tanpa terkecuali, seperti halnya remaja, petani, pedagang, supir, buruh, PNS. Bahkan ibu rumah tangga. Alasan keterkaitan ini yang dipicu oleh keuntungan yang berlipat ganda.

31

1. Data Jumlah Kasus Perjudian Data Kepolisian Polsek Parigi mengenai delik perjudian yang dilaporkan selama jangka waktu 2012-2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1 Data Jumlah Kasus Perjudian Di Parigi Tahun 2012-2016 No 1 2 3 4 5

Tahun Kasus dilaporkan Diselesaikan 3 3 2012 7 7 2013 14 8 2014 16 15 2015 2016 Jumlah 40 33 Sumber Data: Polsek Parigi Tahun 2016

Jumlah pelaku 6 14 22 31 73

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 40 kasus, yaitu tahun 2012 sebanyak 3 kasus, tahun 2013 sebanyak 7 kasus,, tahun 2014 sebanyak 14 kasus, tahun 2015 sebanyak 14 kasus dan tahun 2016 belum ada kasus yang dilaporkan. Sedangkan kasus yang diselesaikan sebanyak 33 kasus, yaitu 3 kasus pada tahun 2012, 7 kasus pada tahun 2013, 8 kasus pada tahun 2014, dan 15 kasus pada tahun 2015. Jadi ini berarti bahwa dari 40 kasus yang dilaporkan hanya 33 kasus yang dapat terselesaikan, dengan jumlah pelaku secara keseluruhan 73 orang pelaku. Sekalipun demikian, walaupan tiap tahun kasus perjudian di Kecamatan Parigi rata-rata hanya di bawah lima belas kasus, tetapi dari segi jumlah pelaku menunjukan angka yang tidak sedikit yang perlu segera mendapat penanganan yang serius dari semua pihak sebab jika tidak, maka dikhawatirkan jumlah pelaku akan semakin meningkat. 32

Dengan demikian, dari tahun ke tahun jumlah kasus perjudian di Kacamatan Parigi sangat memprihatinkan bagi masyarakat pada umumya maupun bagi pemerintah. 2. Data Sumber Penghasilan Pelaku Perjudian Adapun data penghasilan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2012-2015 sebagai berikut: Tabel 2 Data Sumber Penghasilan Pelaku Perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2012-2015 Tahun PNS Nelayan Pedagang Supir mobil Jumlah 2012 1 2 2 1 6 2013 2 5 5 2 14 2014 1 3 9 9 22 2015 2 9 10 10 31 Jumlah 6 19 26 22 73 Pada tabel di atas menunjukan bahwa jenis penghasilan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi dalam jangka waktu 2012-2015 terdiri dari empat jenis penghasilan dengan rincian; PNS 6 orang, nelayan 19 orang, pedagang 26 orang dan supir mobil 22 orang. Dengan demikian jelas terlihat bahwa rata-rata pelaku perjudian di Kecamatan Parigi di dominasi oleh supir pedagang. 3. Data Jenis Perjudian Adapun data jenis perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2012-2015 sebagai berikut:

33

Tabel 3 Data jenis Perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2012-2015 Jenis perjudian 2012 2013 2014 Judi lengko 2 2 Kartu domino 2 2 8 Kartu djoker 1 3 4 Jumlah 3 7 14 Sumber Data: Polsek Parigi tahun 2016

2015 8 8 8 24

Jumlah 12 20 16 48

Pada tabel di atas menunjukan bahwa jenis kasus perjudian yang terjadi di Kecamatan Parigi dalam jangka waktu 2012 sampai 2015 terdiri dari tiga jenis perjudian dengan rincian: Kasus judi lengko 12 kasus, Kasus domino 20 kasus, dan Kartu joker 16 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa perjudian domino adalah yang paling dominan dibandingkan dengan perjudian lain. 4. Data Mengenai Tingkat Pendidikan Data mengenai tingkat pendidikan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi dari Tahun 2012 dilihat pada tabel 4 berikut: Tabel 4 Data mengenai tingkat pendidikan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2012-2015 Tahun SD SMP SMA 2012 2 2 1 2013 6 3 3 2014 7 9 4 2015 11 10 5 Jumlah 26 24 13 Sumber Data: Polsek Parigi tahun 2016

Sarjana 1 2 2 5 10

Jumlah 6 14 22 31 73

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui pelaku perjudian pada umumnya didominasi

oleh

orang-orang

dikalangan

masyarakat

yang

tingkat

pendidikannya rendah, sejalan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang merupakan salah satu faktor terjadinya di Kecamatan Parigi pada tahun 2012 34

dari 6 pelaku perjudian 2 pelaku berpendidikan SD, 2 SMP, 1 SMA, dan 1 sarjana. Tahun 2013 dari 14 pelaku perjudian 6 pelaku berpendidikan SD, 3 SMP, 3 SMA, dan 2 orang lainnya berpendidikan sarjana. Pada tahun 2014 dari 22 pelaku perjudian, 7 pelaku berpendidikan SD, 9 pendidikan SMP, 4 pendidikan SMA dan 2 seorang sarjana. Pada tahun 2015 dari 31 pelaku perjudian, 11 berpendidikan SD, 10 SMP, 5 SMA, 5 berpendidikan sarjana. Data diatas menunjukan bahwa delik perjudian di Kecamatan Parigi sangat memprihatinkan bagi masyarakast dan para pihak yang berwewenang. 5. Data Mengenai Umur Pada bagian ini disajikan data mengenai umur dengan tujuan untuk melihat orang-orang yang terlibat dalam perjudian yang ditinjau dari latar belakang usia masing-masing untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: Tabel 5 Data umur pelaku perjudian di Kecamatan Parigi Tahun 2012-2015

Tahun U.17-20 U.21-31 U.31-60 2012 1 2 3 2013 1 5 8 2014 4 10 8 2015 3 13 15 Jumlah 9 30 34 Sumber Data: Polsek Kecamatan Parigi tahun 2016

Jumlah pelaku 6 14 22 31 73

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaku perjudian pada usia 17-20 terdapat 9 orang, usia 21-31 terdapat 30 orang, dan usia 31-60 terdapat 34 orang. Jadi jelaslah bahwa usia 31-60 tahun merupakan usia yang paling banyak melakukan perjudian.

35

6. Data mengenai Jenis Kelamin Data menurut jenis kelamin dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Data Jenis Kelamin pelaku perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2012-2015 Tahun Laik-laki Perempuan Jumlah pelaku 6 2012 6 14 2013 14 17 5 2014 22 25 6 2015 31 62 11 Jumlah 73 Sumber data: PolsekParigi Tahun 2016 Data tersebut di atas, mengenai jenis kelamin pelaku perjudian. Untuk laki-laki sebanyak 62 orang dan untuk perempuan sebanyak 11 orang, jadi jelaslah bahwa pelaku perjudian yang paling dominan adalah laki-laki 7. Data Mengenai Status Perkawinan Data mengenai status kawin tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut Tabel 7 Data mengenai status perkawinan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi tahun 2012-2015 Tahun Kawin Tidak kawin Jumlah pelaku 4 2 6 2012 9 5 14 2013 14 8 22 2014 19 12 31 2015 Jumlah 46 27 73 Sumber Data: Polsek Parigi tahun 2016 Berdasarkan tabel di atas, menunjukan pada tahun 2012 dari 6 jumlah pelaku, 2 diantaranya belum kawin dan 4 sudah kawin. Tahun 2013 dari 14 jumlah pelaku, 5 diantaranya belum kawin dan 9 sudah kawin. Tahun 2014 dari

36

22 jumlah pelaku 8 diantaranya belum kawin dan 14 sudah kawin, tahun 2015 dari 31 jumlah pelaku, 12 diantaranya belum kawin dan 19 sudah kawin Dari keseluruhan data dari tahun 2012-2015 yang diambil penulis, maka penulis merangkum bahwa data perjudian yang terdapat di Kecamatan Parigi tergolong sangat parah. Hal ini dimungkinkan kesiagaan para penegak hukum di sana dalam mengontrol dan menindak semua segmen masyarakat yang melakukan perjudian masih kurang efektif. B. Faktor Penyebab terjadinya Delik Perjudian Di Kecamatan Parigi 1. Faktor Kebiasaan Masyarakat Faktor kebiasaan ini merupakan salah satu pengaruh besar maraknya terjadinya kejahatan perjudian di Kecamatan Parigi. Ini di karenakan adanya pengaruh kebiasaan yang menganggap bahwa judi adalah sebuah kebiasaan yang harus dilestarikan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Kanit Reskrim Polsek Parigi Sulaeman Hadi, S.H. (wawancara tanggal 13 oktober 2016) bahwa: “Banyak Pelaku yang melakukan kejahatan perjudian karena faktor kebiasaan dalam hal ini sudah dijadikan suatu budaya. Dan menurut keterangan pelaku hal tersebut untuk menghilangkan rasa bosan sehabis bekerja. Dan juga biasanya kegiatan judi misalnya main domino banyak terjadi pada bulan puasa karena dijadikan sebagai kegiatan ngabuburit untuk menunggu waktu buka puasa”.

Suatu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, namun tidak dapat disangkal bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu realitas yang dikerjakan manusia dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup.

37

Dari hal diatas jika digabungkan dengan pendapat masyarakat yang dilakukan dengan wawancara secara langsung ternyata hampir mempunyai persamaan adapun hasil wawancara penulis terhadap beberapa responden sebagai berikut: La Juma supir mobil di wasolangka (wawancara 10 oktober 2016) mengatakan bahwa: “ Penyebab sehingga dirinya sering melakukan perjudian karena sudah kebiasaan masyarakat. Bagaimana kalau kita disuatu daerah kita ada disitu dan kita melihat orang berjudi atau sering mengadakan perjudian secara legal maka kita akan ikut bermain judi”. Kemudian la bolo seorang nelayan di Wasolangka (wawancara 10 oktober 2016) mengatakan bahwa: “ yang mendorong sehingga saya melakukan perjudian karena sudah kebiasaan saya semula dari ikut-ikutan terhadap terhadap temantemannya dan sekaligus menghilangkan kejenuhan dengan temantemannya dan sangat tidak seru apabila ada salah satu pemain tidak ditaruhi sesuatu”. Kemudian la Halimu seorang pedagang di Wasolangka (wawancara 11 oktober 2016), mengatakan bahwa: “yang menyebabkan saya melakukan perjudian dikarenakan kebiasan saya dengan teman-teman selain itu, karena judi saya bisa mendapatkan banyak uang ”.

38

Kemudian la Pundu seorang PNS (wawancara 12 oktober 2016),mengatakan bahwa: “ yang mendorong saya melakukan perjudian karena sudah kebiasaan saya biasanya sepulang kantor saya bertemu teman-teman untuk bermain judi dan hanya untuk sekedar menghibur diri”. Dengan demikian masalah kebiasaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya perjudian, dimana orang dengan mudah belajar dan mendapatkan tempat perjudian dan juga karena tekanan kelompok. la Siiru seorang pedagang di Wasolangka (wawancara 11 oktober 2016), mengatakan bahwa: “yang menyebabkan saya melakukan perjudian dikarenakan sudah kebiasaan saya, dan dengan judi saya bisa mendapatkan banyak uang dan judi hanya memerlukan modal yang sedikit dengan keuntungan yang sangat besar”. Kemudian la Mbola seorang nelayan (wawancara 12 oktober 2016), mengatakan bahwa: “ yang meyebabkan saya melakukan perjudian karena sudah kebiasaan saya untuk menhilangkan rasa lelah sepulang melaut, dan hanya untuk mengibur diri tidak ada tujuan lain”. Kemudian Pa Tia, selaku kepala Lurah Kel. Wasolangka (wawancara 12 oktober 2016), mengatakan bahwa: “penyebab warga melakukan perjudian karena mereka menganggap bawhwa perjudian sudah merupakan tradisi atau sudah kebiasaan .

39

Warga melakukan perjudian dengan anggapan dengan modal sedikit bisa menjadi besar. Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tersebut diatas, maka hemat penulis bahwa perjudian di Kecamatan Parigi sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Judi sudah dijadikan suatu tradisi yang susah untuk dihilangkan. Dengan demikian faktor kebiasaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan perjudian, juga kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. Kesimpulanya bahwa kebiasaan sebagai pemicu pelaku perjudian dan sudah merupakan suatu tradisi yang susah untuk dihilangkan. Kebiasaan kelompok masyarakat membuat sang penjudi merasa tidak enak jika tidak berjudi. 2. Faktor Pendidikan Rendah Menurut Arisanti (2009: 71) bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak dan cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum. Faktor pendidikan juga menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh karena

40

seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Penulis mencantumkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan perjudian di Kecamatan Parigi, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan dari hasil data mengenai tingkat pendidikan, diketahui bahwa para pelaku tindak pidana perjudian berpendidikan lulusan SD dan tidak tamat SMP mempunyai presentase yang tinggi dibandingkan dengan para pelaku yang SLTA/Sederajat ataupun Akademi/Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar presentase terjadinya tindak pidana perjudian. Rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikir pragmatis dan sederhana yakni berfikir kalau dengan bermain judi bisa memperoleh uang sekian juta tanpa berfikir seberapa besar jumlah uang yang dipertaruhkan di perjudian, berapa besar perbandingan orang yang menang, juga jarang berfikir berapa besar peluang antara kemenangan dan kekelahan. Semuanya berfikir pada kemenangan dan kemenangan saja.

41

Jika dilihat dari tabel tingkat pendidikan pelaku perjudian di Kecamatan Parigi didominasi oleh masyarakat dengan pendidikan SD (sekolah dasar). Seperti yang dikemukakan oleh

Bapak Bripka Zamblin, beliau

mengatakan bahwa: “ dari kesekian banyak pelaku tindak pidana perjudian di Kecamatan Parigi rata-rata berpendidikan rendah yaitu sekolah dasar, mereka melakukan perjudian tanpa berpikir akan konsekuensi yang akan didapat semuanya hanya berfikir akan kemenangan saja dan dengan mendapat uang yang melimpah”(wawancara 12 Oktober 2016). 3. Faktor Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah Tangapan masyarakat berbeda-beda tentang perjudian ada yang menolak sama sekali karena perjudian merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan banyak masalah, namun adapula yang menerima karena merupakan sumber penghasilan atau sudah merupakan kebiasaan masyarakat itu. Dimana pada zaman moderen ini ksusunya di kampung-kampung menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial menjadi lemah dan menentang perjudain tidak boleh dihapuskan karena disebabkam oleh: 1. Sebagian anggota masyarakat kecanduan perjudian yang semuanya bersifat untung-untungan. 2. Perjudian dan pertaruhan mereka menharapkan kentungan besar dalam waktu singkat dengan cara mudah dan kemudian mendapatkan status sosial yang tinggi.

42

3. Perjudian itu dianggap sebagai peristiwa biasa sehingga masyarakat acuh tak acuh terhadapnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Herson, mengatakan bahwa: “ kami dari pihak kepolisian sangat sulit untuk menanggulangi perjudian di Kecamatan Parigi karena kami tidak pernah mendapat laporan atau keluhan-keluhan dari masyarakat atau tokoh masyarakat, dan menurut saya masyarakat di sini acuh tak acuh tentang perjudian dan menganggap bahwa perjudian hal yang biasa-biasa saja. ” (wawancara, 12 Oktober 2016). 4. Penegakan Hukum Yang Belum Maksimal Hukum merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat untuk menaatinya. hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Jika aturan ini dilanggar akan ada sanksi yang bersifat memaksa. Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kecamatan Parigi tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian yang terjadi di Kecamatan Parigi kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara. Seperti yang dikemukakan oleh Bribka Zamlin (wawancara tanggal 12 oktober 2016): “Banyak kasus perjudian selesai di tempat perkara serta apabila ada kasus yang lanjut sampai pengadilan, putusan hakim dalam

43

menjatuhkan vonis masih rendah kepada para pelaku kejahatan perjudian sehingga tidak memberikan efek jera.” Data

hasil

penelitian

menunjukan

bahwa

tidak

adanya

sosialisasi/penyuluhan mengenai bahaya judi dan hukuman yang tepat bagi masyarakat jika didapati berjudi, sehingga masyarakat tidak segan lagi berkumpul dan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perjudian seperti mimpi, shio yang berlaku pada hari itu dan nomor yang paling banyak keluar. Selain itu, karena sering melihat aparat kepolisian ikut dalam memasang perjudian, masyarakat seakan-akan tak takut lagi dan secara terang-terang berjudi. Hal inilah yang membuat perjudian makin marak di lingkungan masyarakat akibat lemahnya hukum dalam menangani masalah perjudian. Selain itu vonis hukuman yang dijatuhkan hakim sangatlah ringan. Rata-rata kasus yang sudah divonis para pelaku penjual togel divonis berkisar 3-4 bulan penjara. Padahal ancaman hukum bagi para pelaku perjudian sudah diatur dalam pasal 303 KUHP dengan ancaman hukum 10 tahun penjara. Rendahnya vonis hakim tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku perjudian sehingga mereka ingin mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya. C. Upaya Penanggulangan Perjudian Perilaku perjudian merupakan gejala sosial yang sangat meresahkan masyarakat yang fenomenanya sudah menjelajah di masyarakat. Sudah melibatkan seluruh segmen masyarakat bahkan sudah membudaya disamping itu

44

juga merupakan perilaku yang melanggar undang-undang oleh karena itu seyogyanya diupayakan penanggulangan secara sungguh-sungguh. Penanggulangan perjudian sama seperti menanggulangi kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulangan perjudian sesungguhnya merupakan upaya pada terus-menerus, sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan tidak dapat menjanjikan secara resmi bahwa perjudian itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan perjudian baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan perjudian sesungguhnya telah ada terus dilakukan yang pada umumnya dengan berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil mencari yang paling tepat dan obyektif. Untuk mangatasi masalah tersebut, sebelum penulis membahas mengenai upaya penanggulangan perjudian di Kecamatan Parigi terlebih dahulu penulis mengutarakan solusi yang realisitis, seperti yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dimana beliau mengeluarkan langsung perintah kepada seluruh Kapolda di Indonesia untuk membrantas perjudian dan menindak para penjudi. Berkaca pada ironi ini, sekaligus membantu semangat anti perjudian, seperti yang dikatakan Asis Samsuddin( Asii Samsuddin, 2006) bahwa lokalisasi perjudian merupakan solusi yang paling realistis dalam mengatasi persoalan perjudian, kongkritnya perlu adanya keberanian mengambil kebijakan di Negeri ini untuk melikalisasi perjudian disuatu kawasan tertentu yang jauh dari

45

lingkungan banyak penduduk, sembari mementahkan sejauh mana resistensi yang bakal muncul. Kebijakan ini juga mesti didukung oleh payung hukum (Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tersendiri dan tak kalah pentingnya penegakkan hukum (law enforcement)) secara tegas dan konsisten. Siapapun yang ingin berjudi silakan datang kelokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Bagi yang berjudi diluar lokasi-lokasi perjudian itu siap-siaplah dikenakan sanksi hukum yang berat. Penegakan hukum ini tidak bisa secara persial, tetapi mengisyaratkan keterpaduan diantara aparat penegak hukum (integrate legal system) termaksud DPR, DPRD, kalangan LSM, dan peran masyarakat. Dengan lokasi perjudian, pemerintah berpeluang memiliki sumber pendapatan “ devisa” dari pajak pengelolaan perjudian yang pada gilirannya dapat dialikasikan untuk anggaran pos-pos tertentu. Dengan dana ini biaya dari sektor pendidikan dan kesehatan dapat disubsidi dari mana sumber subsidi pendidikan dan kesehatan itu? Pendapatan pajak (tax income). Disinilah muncul relevasi antara kebijakan lokalisasi perjudian dan pendapatan Negara dari sektor pajak melalui penyelenggaraan bisnis perjudian yang telah dilokalisasi tadi. Pemasukan juga akan diperoleh dari bisnis-bisnis ikatan lainnya seperti hiburan, perhotelan, dan sebagainya. Yang disatu sisi dapat berkembang dan tumbuh sebagai sarana wisata dan disisi lain sebagai tempat pengenaan pajak.

46

Terlepas dari solusi melokalisasi perjudian perlu ada cara lain atau langkah-langkah kongkrit yang tepat untuk menanggulangi delik perjudian di Kecamatan Parigi. Berikut ini penulis akan sajikan mengenai upaya efektif yang dilakukan untuk memberantas perjudian di Kecamatan Parigi. Sebagai berikut: 1. Melakukan penggerebekan terhadap warga yang tengah melakukan perjudian 2. Menyediakan lapangan kerja yang baik 3. Memberikan pengertian yang baik terhadap masyarakat tentang bahaya judi 4. Memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku Dengan demikian langkah-langkah tersebut diatas diyakini dapat menanggulangi perjudian. Menurut hemat penulis langkah-langkah tersebut diatas sangat baik apalagi dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahaya permainan judi selain melanggar undang-undang , juga merupakan dosa besar yang dilaknat oleh Allah SWT. Selain itu ada pula beberapa upaya penanggulangan menurut penulis yang diyakini sangat efektif untuk menanggulangi perjudian. Adapun upaya penanggulangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Upaya Preventif Upaya penanggulangan secara preventif adalah suatu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya delik perjudian di Kecamatan Parigi misalnya: 1. Mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat Kecamatan Parigi. Arti

pentingnya

penyuluhan

hukum

terhadap

masyarakat

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta

47

mendidik masyarakat supaya mereka mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaikbaiknya. Sistem hukum yang harus di patuhi dan ditaati serta di pahami oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja tetapi yang lebih luas didalamnya hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai implikasi penyuluhan hukum di masyarakat, khususnya para orang tua, pemuda dan remaja perlu di lakukan sedini mungkin dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian masyarakat yang sering resah dan tidak nyaman karena adanya kejahatan perjudian yang terjadi diligkungannya berangsurangsur akan hilang. Maraknya kasus perjudian di dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, pemerintah setempat bekerja sama dengan aparat hukum perlu mengadakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan yang membahas mengenai bahaya judi dan sanksi atau hukuman bagi pelaku perjudian, misalnya

penyuluhan di

sekolah-sekolah atau dengan

pemasangan baliho dan atau membagikan stiker kepada siswa/siswi dan masyarakat tentang bahaya judi, atau mengadakan kegiatan penyuluhan di Balai-Balai Pertemuan lingkungan setempat. 2. Membatasi sarana dan prasarana perjudian yang mudah diperoleh.

48

Tersedianya sarana dan prasarana perjudian merupakan salah satu faktor yang memudahkan sekelompok masyarakat untuk melakukan perjudian. Mudahnya diperoleh sarana dan prasarana untuk perjudian, masyarakat dengan mudah melakukan praktek perjudian tanpa harus memikirkan cara untuk mendapatkan alat-alat untuk berjudi. Misalnya tersedianya kartu domino, dan kartu djoker di kios-kios, serta adanya lokasi yang strategis untuk melakukan perjudian sabung ayam yang sulit dilacak oleh aparat setempat. Untuk itu, aparat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya kasus perjudian khususnya di kecamatan parigi adalah dengan membatasi penjualan kartu-kartu domino dan kartu djoker di kios-kios, dengan cara memberikan peringatan akan memberikan denda kepada masyarakat yang menyediakan kartu-kartu tersebut. Serta sering melakukan patroli atau ronda malam untuk mencegah bilamana ada lokasi tersembunyi untuk melakukan perjudian. 3. Memberikan pencerahan-pencerahan agama kepada masyarakat tentang segala aspek yang dapat ditimbulkan oleh tindakan perjudian. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatanperbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan

49

peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatanperbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh. Bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan akhlak agama. Dengan mengadakan

memberikan acara-acara

pencerahan-pencerahan pengajian

setiap

agama

minggunya

dengan dengan

mendatangkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan ceramah-ceramah islami tentang bahaya judi dan hukum judi dalam islam. Sebagaimana islam sangat mengharamkan judi dalam bentuk apapun. b. Upaya Repsesif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan

50

masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat Dalam membahas sistem refresif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat

5

(lima)

sub-sistem

kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif yaitu untuk menanggulangi perjudian di Kecamatan Parigi dengan cara menyadarkan orang yang telah melakukan perjudian misalnya: 1. Mengadakan penggerebekan/razia di tempat-tempat

rawan terjadinya

perjudian. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dalam melakukan upaya represif dengan melakukan razia ketempat yang rawan terjadi kejahatan perjudian. Razia ini dilakukan sebagai upaya penaggulangan kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menaggulangi kajahatan perjudian, mengigat Kecamatan Parigi merupakan daerah yang sering terjadi kejahatan perjudian. 2. Memberlakukan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya terhadap pelaku perjudian. a. Melakukan Penyidikan Kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi yang dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi yang bertugas. Dalam hal ini pemeriksaan polisi terhadap suatu peristiwa kejahatan melalui

51

pemeriksaan

pendahuluan,

menemukan

barang

bukti,

mencari

tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan. b. Melakukan Penuntutan Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penuntutan, dimana berkas yang telah disidik oleh penyidik diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk urusan selanjutnya. Setelah menerimah surat pemberitahuan model P-21, maka tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ke tahap II. Jika proses penuntutan telah selesai, penuntut umum melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Dari beberapa upaya tersebut diatas segi pelaksanaannya masih mangalami kendala, sebab mengingat keadaan medan, sarana dan persinil masih kurang memadai dan juga sikap tegas aparat kepolisian dalam melakukan penggerebekan masih kurang. Penanggulangan perjudian di Kecamatan Parigi masih tetap mempengaruhi hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan perjudian seperti pemberian sanksi pidana, melakukan pembinaan, seperti program olah raga, program kerohanian. Berdasarkan kedua upaya tersebut di atas (upaya preventif dan upaya represif), diharapakan agar masyarakat enggan untuk melakukan

52

perjudian, disamping itu agar citra dan wibawa pihak keamanan tidak terlecehkan dimata masyarakat. D. Kendala/hambatan Penanggulangan Perjudian di Kecamatan Parigi Dari upaya penanggulangan perjudian di Kecamatan Parigi terkadang mengalami suatu hambatan/kendala. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Karena sulit dilacak tempat-tempat perjudian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi/ laporan dari masyarakat setempat mengenai tempat-tempat diadakanya perjudian. 2. Karena masyarakat acuh tak acuh dan takut memberikan laporan. Diakui oleh masyarakat Kecamatan Parigi bahwa hanya sebagian kecil mereka melaporkan mengenai adanya kejadian perjudian, sebagian masyarakat apabila melihat orang yang melakukan perjudian yang secara kebetulan maka biasanya orang yang melihat itu tidak menghiraukan dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi untuk membuktikan adanya perjudian terkadang sangat sulit mencari orang yang dijadikan sebagai saksi. 3. Polisi bertindak setelah ada laporan. Polisi tidak akan bertindak apabila belum ada laporan atau keluhan-keluhan dari masyarakat tentang adanya perjudian wilayah hukum Polsek Parigi. Selain kendala tersebut diatas, ada pula kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisisan dalam menanggulangi delik perjudian di Kecamatan Parigi antara lain

53

karena pemain judi sudah mengetahui apabila polisi akan melakukan penggerebekan, kurangnya laporan dari masyarakat mengenais tempat-tempat diadakannya permainan judi dan sikap ketegasan aparat kepolisian dalam melakukan penggerebekan serta adanya oknum yang terlibat langsung dalam proses perjudian. Kondisi

demikian

merupakan

akses

negatif

dari

keterbatasan

penggerebekan pihak kepolisian untuk mengusut sacara tuntas perrjudian dan pihak lain menunjukan kurangnya tanggungjawab, disiplin, dan liyalitas petugas polisi dalam menanggulangi perjudian, penulis berpendapat bahwa perjudian ternyata mempunyai persamaan yang sulit diberantas, sehingga perlu adanya kerjasama antara segenap elemen masyarakat, pihak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menanggulanginya.

54

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian materi skripsi ini, terdapat beberapa kesimpulan dari pokok pembahasan sebelumnya yang meliputi, sebagai berikut: 1. Penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi yaitu faktor kebiasaan masyarakat, faktor pendidikan rendah, faktor tindakan masyarakat yang masih rendah dan faktor lemahnya penegakan hukum. 2. Upaya penanggulangan perjudian di Kecamatan Parigi terdiri atas: a. Upaya preventif adalah suatu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi misalnya: -

Mengadakan

penyuluhan

hukum

terhadap

masyarakat

di

Kecamatan Parigi -

Membatasi sarana dan prasarana perjudian yang mudah diperoleh

-

Memberikan pencerahan-pencerahan agama kepada masyarakat tentang segala aspek yang ditimbulkan oleh perjudian

b. Upaya represif yaitu usaha untuk menanggulangi perjudian dengan cara menyadarkan orang yang telah melakukan perjudian misalnya: -

Mengadakan penggerebekan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadinya perjudian.

-

Memberlakukan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya terhadap pelaku perjudian.

55

B. Saran 1. Agar penegak hukum dibidang perjudian dapat terwujud dengan baik maka peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap lingkungan para penjudi dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya untuk mengadakan pendekatan situasional. 2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait lebih meningkatkan upaya penanggulangan kepada masyarakat. 3. Aparat yang berwewenang agar menyempurnakan undang-undang perjudian yang sudah ada terutama menyangkut sanksi pidana yang kurang efektif.

56

DAFTAR PUSTAKA

Buku Abdul Wahid.2002. Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang. Asis Syamsuddin, 2006. bisnis perjudian. Raja Grafindo Persada, Jakarta Johanis Papu.2006. Definisi perjudian. Laksbang Bessindo, Jakarta Kartini Kartono, 2001. Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada, Jakarta Mahadar. 2005. Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan. Laksbang Bessindo, Jakarta Mustofa Muhammad. 2007. Kriminologi. Jakarta: HUKUM UI Press.M . Purwiyanto. 2009. Berjudi dalam Perspektif Hukum dan Agama. Laksbang Bessindo, Jakarta. Romli Atmasasmita, 2005. Definisi kriminologis. Tarsito, Bandung. Simandjuntak B. 1977. Pengantar kriminologi dan Patologi sosial. (Tarsito, Bandung. Topo Santoso. 2005. Pengertian Kriminologis secara umum.Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang. ____________ dan Eva A Chjani Zulfa.2005. Kriminologi Perjudian. (Raja Grafido Fersad, Jakarta Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Adjitama, Bandung __________________. 2006. Bunga Rampai Hukum, Refika Adjitama, Bandung Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981. Tentang penerbitan pelaksanaan penerbitan perjudian. Undang-undang No.7 1974. Tentang Perjudian.

Situs Internet http://mbahdaur.blogspot.com/2012/05/macam-macam-perjudian-diindonesia.html