TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM. Skripsi

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh Nama

: RIKI SYAHPUTRA

NIM

: 060200211

Departemen : Hukum Perdata BW

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama

: RIKI SYAHPUTRA

NIM

: 060200211

Departemen : Hukum Perdata BW

Ketua Departemen

Prof. Dr. Tan Kamello, S.H.M.S NIP.196204211988031004

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr.Drs.Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A.

Dr. Ida Aprilyana S, S.H.M.Hum

NIP.195103171980031002

NIP.197604142002122003 Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan 2010


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang tiada terhingga serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu berupa penulisan skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN

ORANG

TUA

DITINJAU

DARI

UNDANG-UNDANG

NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berbagai kendala yang penulis hadapi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Atas bantuan yang diberikan baik bantuan moril maupun materiil, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara karena sudah berusaha untuk memberikan

perubahan

yang

maksimal

kepada

fakultas

dengan

meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan kampus Fakultas Hukum USU.


2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH sebagai Pembantu Dekan I yang telah membantu para mahasiswa memenuhi segala kebutuhan akademik dan administrasi. 3. Bapak Pembantu Dekan II Safrudin Hasibuan, SH, MHum, Dfm yang telah membantu mahasiswa di pembayaran SPP dan sumbangansumbangan kegiatan kampus. 4. Bapak Pembantu Dekan III Muhammad Husni, SH, MHum yang telah banyak membantu mahasiswa di bidang kemahasiswaan dan beasiswa. 5. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU. 6. Bapak Dr. Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta menyumbangkan ilmu dan ide yang beliau miliki demi terselesaikannya skripsi ini. 7. Ibu Dr. Idha Aprilyana Sembiring, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 8. Bapak M. Hayat, SH selaku Dosen Wali yang selama delapan semester telah membimbing dan memotivasi penulis untuk meraih hasil maksimal di setiap semesternya. 9. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum USU yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama delapan semester.


10. Ungkapan rasa terima kasih ananda berikan kepada kedua orang tua : Ayahanda tercinta Syahril Sofyan dan Ibunda tercinta Culastri yang memberikan dukungan dalam doa, motivasi, perhatian serta kasih sayang sampai dengan saat ini. 11. Kakakku Vivi Syafriany dan abang Tarmidzi Rangkuti, Abangku Rinaldy, SE dan kakak Sri Hastuti, SE dan Kakakku Kartika Sari, Amd dan abang Susilawanto, SP serta keponakan-keponakan tersayang Rakha, Fadhlan dan Alfian. 12. Buat sahabat-sahabatku Alwan Husni Dalimunthe, Daud Hidayat Lubis, Anggi Purnama Harahap, Muhammad Zeini, Atika Ayu Septiani Pulungan, Sheila Miranda Hasibuan dan Nina Wanda Hasibuan atas persahabatan yang telah kina bina selama ini dan memberikan semangat agar skripsi ini selesai. Untuk Muhammad Heru, Nurul Ain, Hanisa Astri, Kukuh Tejo Harimurti, SH yang telah bersama-sama penulis menjalani masa-masa sidang klinis. 13. Buat teman-teman stambuk ’06 Fakultas Hukum USU yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas pertemanan kita selama ini di masa-masa kuliah yang indah. Namun apapun hasilnya, segala daya upaya dalam pengoptimalan penulisan ini sepenuhnya terbatas pada kemampuan dan wawasan berpikir penulis, yang pada akhirnya penulis sadar bahwa bahasan ini masih jauh dari kesempurnaan.


Penulis memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini. Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Medan,

Februari

2010 Penulis,

(Riki Syahputra)


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………….......

ii

DAFTAR ISI………………………………………………..

vi

ABSTRAKSI……………………………………………….

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………

1

B. Perumusan Masalah………………………………….

3

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan………………………

4

D. Keaslian Penulisan…………………………………..

5

E. Tinjauan Kepustakaan……………………………….

5

F. Metode Penelitian…………………………………...

10

G. Sistematika Penulisan……………………………….

12

BAB II TINJAUAN

UMUM

PERKAWINAN

MENURUT

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM A. Pengertian Perkawinan……………………………..

14

B. Tujuan Perkawinan…………………………………

18

C. Syarat-Syarat Perkawinan………………………….

22

D. Larangan Perkawinan………………………………

29

E. Kedudukan Anak…………………………………..

38

BAB

III

HAK

DAN

KEWAJIBAN

ANAK

DITINJAU

DARI

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM A. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974……...

48

B. Menurut Hukum Islam……………………………..

50

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

A. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974………

58

B. Menurut Hukum Islam………………………………

63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………….

79

B. Saran…………………………………………………

80

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAKSI Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam skripsi ini permasalahan yang dikemukakan adalah permasalahan mengenai kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hak dan kewajian orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Untuk itu metode yang digunakan metode Penulisan Kepustakaan (Library Research Method) dimana cara mengumpulkan data dilakukan berdasarkan kepustakaan. Bahan yang dipergunakan diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan bahan kuliah yang tidak dipublikasikan yang telah dipilih terlebih dahulu dan memiliki sifat yang lebih teoritis. Penelitian juga dilakukan secara langsung yaitu dengan mengambil data dari artikel-artikel majalah dan websites internet. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Hukum Islam kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri; bahwa hak dan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan apabila anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin sedangkan dalam Hukum Islam hak orang tua yaitu mentaati orang tua selama tidak mendurhakai Allah SWT, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah, menshalati dan beristighfar untuk orang tua jika telah wafat dan kewajiban orang tua antara lain menyusui anak, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan anak dan menikahkannya jika telah memasuki usia siap nikah; bahwa hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka anak wajib membantu orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak sedangkan dalam Hukum Islam hak anak antara lain hak radla’, hak hadlanah, hak nasab, hak waris dan hak nafkah. Untuk itu disarankan agar dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan tenggang waktu seorang anak dikatakan sebagai anak sah dan kata memelihara anak diberikan batasan yang lebih jelas karena makna dari kata memelihara sangat luas.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkawinan sesuatu yang sakral dan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 28B UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya : 1 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian (ta’rif) perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2 Nikah salah satu dari kebutuhan jasmani yang diadakan Tuhan untuk manusia, sebab jika nikah tidak menjadi kebutuhan jasmani tentulah nikah tidak diingini seseorang.

1

Aulia Rahman, UUD 1945 Setelah Amandemen, Jakarta : PT. Nuansa Aulia, 2006, hal.26. Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hal. 33.

2


Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (21) memberikan petunjuk sebagai berikut Wa akhadina minkum miitsaaqaan ghaaliizhan, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat.3 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 4 Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, sehubungan dengan kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga serta perlakuan orang tua terhadap anak bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Menurut ajaran agama Islam, anak sebagai hasil dari suatu perkawinan adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring 3

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hal. 26. 4 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan : CV. Trading Co., 1976, hal. 11.


dengan pertumbuhan usianya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Awal mula manusia berinteraksi dan bersosialisasi adalah dari rumah. Dari rumahlah diajarkan segala aturan, hak dan juga kewajiban setiap individu. Segala proses pendidikan juga berawal dari sini. Tidaklah mengherankan bila keluarga memegang peranan penting dalam pondasi masyarakat. Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini anak-anak kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka. Mengetahui hak dan kewajiban di dalam keluarga merupakan bagian dari realisasi keimanan dan adab kita sebagai seorang muslim. Perhatian yang besar ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai Islam yang telah kita serap dan kita pahami bersama. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah, pertikaian dan ketidakharmonisan akan hilang dengan sendirinya.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah kedudukan anak

sah

berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?


2. Bagaimanakah hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ? 3. Bagaimanakah hak dan kewajiban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui kedudukan anak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. 2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. 3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah : 1. Secara Teoritis. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ke-perdataan pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga. 2. Secara Praktis. Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua.


D. Keaslian Penulisan Sepengetahuan penulis berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam” belum pernah dilakukan. Skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran dan usaha penulis tanpa ada penipuan, penjiplakan atau lainnya yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, untuk itu penulis dapat bertanggung-jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Undang-Undang hanya mengenal dua golongan anak yaitu : a. Anak yang sah dari kedua orang tuanya. 5 Mengenai anak yang sah ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi ketentuan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami-isteri tersebut.

5

M. Yahya Harahap, Op.cit, hal. 183.


b. Anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si-ibu yang melahirkannya. Banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat status anak yang dilahirkan seorang perempuan tidak diketahui siapa bapaknya. Oleh karena secara hukum tidak diketahui hubungan darah seorang anak yang dilahirkan seorang ibu dengan ayah kandungnya, maka tidak ada jalan lain selain daripada menentukan aturan ketentuan hukum bahwa seorang anak yang tidak diketahui bapaknya, hukum hanya menyerahkan hubungan anak itu dengan ibu yang melahirkannya saja. Inilah yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Di dalam Hukum Islam pada dasarnya terdapat dua kategori mengenai anak yaitu : a. Anak yang lahir selama perkawinan. 6 Seorang anak yang lahir dari seorang ibu baru dianggap anak yang sah dari seorang suami apabila anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesudah aqad nikah diresmikan secara sah. Jadi agar si suami dianggap sebagai bapak yang sah atau sebaliknya supaya anak yang lahir dari seorang isteri merupakan anak yang sah menurut hukum, maka kelahirannya harus paling sedikit 6 (enam) bulan sesudah sahnya

6

Ibid, hal. 184.


perkawinan. Hal ini didasarkan pada bunyi dalam Al-Qur’an surat AlAhqaaf ayat (15) yang artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan…”

Dan Al-Qur’an surat Lukman ayat (14) yang artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya : ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusu digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusu. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusu selama 2 tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusu yang disebut secara umum dalam ayat pertama tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusu, sisanya tinggal 6 (enam) bulan sebagai masa minimal kehamilan. b. Anak yang lahir sesudah putusnya perkawinan. Kelahiran anak tersebut masih dalam periode iddah sesudah perkawinan itu putus, baik iddah kematian maupun masa iddah perceraian. Masa iddah karena perceraian yaitu sebanyak 3 (tiga) kali suci (menstruasi) sedangkan masa iddah dalam hal wafatnya suami ditentukan


4 bulan 10 hari. Sehingga anak yang lahir sesudah 4 bulan 10 hari sesudah perceraian secara nyata, anak itu dianggap anak yang sah dari bekas suami.

2. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : 7 1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memang sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah orang tuanya membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah sewajarnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan jalan menghormatinya. Demikian juga mentaati maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya.

7

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 299.


Dalam Hukum Islam, anak mempunyai hak-hak antara lain : a. Hak Radla’ artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. b. Hak Hadlanah artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. c. Hak nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab dimana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : 8 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kewajiban tentang memelihara ini adalah pengertian yang sangat luas dan rasanya sulit untuk memberi definisi yang lengkap atas arti pemeliharaan ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberi suatu definisi tentang arti pemeliharaan dimaksud. Nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi-kondisi perkembangan sosial.

8

Ibid., hal. 299.


Dalam Hukum Islam, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam berbagai tempat dalam Al-Qur’an agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT menyebutkan bersamaan dengan pentauhidan-Nya dan memerintahkan para hamba-Nya untuk melaksanakan sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim.

F. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya. 9

2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan juga berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW serta ijma.

9

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hal. 13.


b. Bahan hukum sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer berupa tulisan atau buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer. c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library Research Method) 10 yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundangundangan dan bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data Hasil pengolahan data disajikan secara deskriptif analitis yaitu data tersebut digambarkan secara jelas dan disusun secara teratur, kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan metode deduktif dimana hal-hal akan diuraikan terlebih dahulu secara umum kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal tersebut.

10

Ibid.,hal. 20.


G. Sistematika Penulisan Suatu penulisan ilmiah perlu dibatasi ruang lingkupnya agar hasil yang akan diuraikan terarah dan data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar materi ini dapat diikuti dan dimengerti dengan baik, maka skripsi ini disusun secara sistematis dalam pembahasan yang semakin meningkat bab per bab. Secara keseluruhan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang menjadi alasan pemilihan skripsi ini, sekaligus merumuskan masalah, serta memaparkan cara untuk mencapai tujuan pembahasan skripsi ini dan juga membatasi ruang lingkup pembahasan.

BAB II

: TINJAUAN

UMUM

UNDANG-UNDANG

PERKAWINAN NO.

1

TAHUN

MENURUT 1974

DAN

HUKUM ISLAM Bab ini berisikan uraian teoritis secara umum, dimana akan diuraikan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan kedudukan anak sah. Kesemua hal ini hanya akan dibahas secara umum saja.


BAB III

: HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Bab ini berisikan uraian teoritis secara umum, dimana akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban anak yang ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

BAB IV

:

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Bab ini berisikan uraian teoritis secara umum, dimana akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban orang tua yang ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Berisi kesimpulan dan saran yang ditarik berdasarkan apa yang telah dijabarkan secara jelas di dalam bab pembahasan. Berdasarkan kesimpulan ini kemudian diberikan saran yang dianggap dapat memberikan masukan-masukan, minimal untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan pemikiran.


TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM. Skripsi

Recommend Documents