TINJAUAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH PDAM CABANG SAMARINDA SEBERANG OLEH MASYARAKAT JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN BAQA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 6 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

TINJAUAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH PDAM CABANG SAMARINDA SEBERANG OLEH MASYARAKAT JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN BAQA Hendri Irawan1 ([email protected]) La Sina2 ([email protected]) Hairan3 ([email protected]) Abstrak Tanah merupakan sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah Negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dari Peraturan Daerah tersebut pada Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa “Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah dalam lingkungannya sebagai Barang Daerah yang telah dipisahkan”. Namun masyarakat jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan baqa, yang di ketuai H.Naco menggunakan lahan milik instansi pemerintah, serta mendirikan bangunan di atas tanah tersebut tanpa ada ijin yang di berikan. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 adalah upaya negara untuk melakukan pengaturan mengenai aset negara dalam bidang pertanahan. UU Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Apabila masyarakat yang di ketuai H.Naco ingin menggunakan lahan tersebut harus memiliki ijin dari pihak pengelola tanah yaitu PDAM. pengaturan mengenai pengelolaan aset Negara/daerah yang saat ini masih berlaku terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pemanfaatan Tanah PDAM, Samarinda Seberang

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 6

Pendahuluan Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dalam melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah, tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan keinginan negara. Negara Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki kepulauan dengan luas daratan 192.257.000 ha, dengan jumlah penduduk yang mencapai 237.641.326 jiwa.4 Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, dengan tingkat kepadatan demikian menimbulkan peningkatan yang pesat pada sektor pertanahan, dalam hal kebutuhan akan tanah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, semakin meningkat juga masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tanah yang harus ditangani dengan cepat, kebutuhan akan tanah yang meningkat menyebabkan masyarakat berusaha memanfaatkan tanah yang ada semaksimal mungkin, termasuk atas tanah yang sudah ada dasar penguasaan di atasnya.

4

Artikel berjudul “Penduduk Indonesia Hasil SP2010”http; //pasuruankab.bps.go .id/index .php/pelayan-statistik/sensus-rilis/release-sp2010/release-sp2010-indonesia, diakses tanggal 30 Agustus 2013.

2

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) Salah satu permasalahan pemanfaatan ini terjadi di tanah milik instansi pemerintah dimana masyarakat yang merasa tanah tersebut tidak di manfaatkan dengan sepenuhnya maka sebagian tanah tersebut di gunakan untuk bermukim dan bercocok tanam, tanah yang di manfaatkan masyarakat merupakan tanah intansi Pemerintah dimana dalam pengelolaan tanah sebagaimana di atur dalam UUPA yang menjadi pijakan hukum bagi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan tanah, dimana hak menguasai negara melahirkan kewenanagan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu : a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan runag angkasa; c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM cabang Samarinda Seberang yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa, pada tahun 1979 Pemerintah melalui surat penunjukan yang dikeluarkannya, bahwa tanah dengan luas 10 ha merupakan milik PDAM untuk pembangunan instalasi pengolahan air khusus masyarakat Samarinda Seberang. Pada saat itu dimana tanah tersebut hanya di pergunakan 2 ha oleh pihak PDAM untuk instalasi pengolahan air, yang mulai beroperasi pada tahun 1981, dengan adanya cabang PDAM di Samarinda Seberang masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan air bersih. Setelah 15 tahun PDAM beroperasi, pada tahun 1995 seseorang yang bernama H.Naco mendirikan sebuah gubuk kecil yang menempati lahan PDAM tersebut, dimana pada saat itu sudah mendapat teguran oleh pihak PDAM agar

3


jangan mendirikan bangunan di atas tanah itu, tetapi H.Naco tersebut tetap mendirikannya dan tidak menghiraukan teguran oleh pihak PDAM, dengan alasan apabila tanah itu akan dipergunakan kembali oleh PDAM maka bangunan yang didirikannya boleh di bongkar. Dalam Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya apabila masyarakat memakai tanah tanah tanpa ada ijin dari pemilik maka akan di kenakan sanksi pidana. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan semakin meningkat di lahan tersebut. Pada tahun 2011 pihak PDAM ingin mengambil alih sepenuhnya tanah yang di duduki masyarakat sekitar jalan Sultan Hasanuddin agar kawasan pengolahan air bisa steril. Masyarakat yang bertempat tinggal di lahan tersebut di beritahukan untuk segera mengosongkan lahan yang di tempatinya, pihak PDAM pun melakukan musyawarah kepada masyarakat disana, tetapi pada saat diminta untuk mengosongkan tanah tersebut. Mereka malah menolak dan meminta ganti rugi atas bangunan yang mereka dirikan. Mereka yang tinggal disana tidak memiliki surat kepemilikan tanah atau pun ijin dari pemerintah daerah dan tidak memiliki bukti-bukti yuridis, sedangkan PDAM memiliki surat sebagai hak milik mereka sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan permintaan ganti rugi dari masyarakat yang menduduki lahan tersebut, pihak PDAM mau menyetujui ganti rugi atas bangunan yang didirikan di tanah itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Musyawarah yang di lakukan pihak PDAM pada bulan November minggu ke dua tahun 2011, yang di wakili dari biro hukumnya, dan masyarakat yang di wakili

4

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) oleh H.Naco orang yang pertama kali menempati lahan itu. Pihak PDAM meminta baik-baik agar masyarakat yang menduduki lahan tersebut agar segera pindah dari tempat itu, tetapi masyarakat yang di wakili H.Naco tidak mau dan bersikeras untuk tetap berada di tanah tersebut. H.Naco meminta bukti surat-surat dari pihak PDAM apakah memang benar tanah itu milik instansi PDAM. Musyawarah yang kedua pada minggu ke tiga bulan November, dengan membawa surat yang di pertanyakan oleh H.Naco, pihak PDAM memperlihatkan bahwa tanah yang mereka duduki adalah milik PDAM. H.Naco tidak membantah lagi karena masyarakat yang menduduki tanah tersebut tidak mempunyai bukti, Setelah itu PDAM meminta lagi untuk membongkar bangunan yang ada di tanah tersebut. H.Naco beserta masyarakat di sana mau membongkar rumahnya dengan syarat ada ganti rugi dari pihak PDAM atas bangunan yang sudah mereka dirikan disana. Musyawarah yang ke tiga di bulan Desember minggu ke empat, dengan melakukan perundingan pihak masyarakat yang di wakili H.Naco, PDAM mau memberikan ganti rugi sebesar Rp.200 juta untuk semua 41 kepala keluarga yang berada disana,karena kebanyakan rumah yang berada disana berada satu atap seperti rumah bangsalan. Maka di hitung per kepala keluarga dengan mendapat Rp.5 juta satu keluarga. Dari hasil musyawarah itu H.Naco meminta waktu satu minggu dari tangal 1 s/d 7 Januari 2012, kepada pihak PDAM untuk memberi tahu masyarakat disana agar melakukan pembongkaran sendiri. Setelah satu minggu H.Naco dan masyarakat yang menduduki lahan tersebut mengambil sikap tetap berada di lahan itu, dan waktu yang di berikan untuk membongkar bangunan sendiri, ternyata bangunan yang berdiri di atas tanah PDAM tersebut tidak di

5


bongkar juga, H.Naco beserta masyarakat yang tinggal disana berubah pikiran tidak mau pergi dan tetap menempati tanah milik PDAM tersebut, ganti rugi yang di berikan pihak PDAM dirasa tidak sesuai dengan bangunan yang didirikannya di tanah PDAM itu. Pembahasan 1. Pemanfaatan Tanah PDAM Cabang Samarinda Seberang Oleh Masyarakat Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa a. Pemanfaatan Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menggunakan istilah barang negara untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mendasarkan pada definisi tersebut, aset negara yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu

semua benda bergerak atau benda tidak

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa tanah sebagai benda tak bergerak, merupakan milik negara/daerah dari perolehan yang sah. PDAM kota Samarinda memiliki asset yang dikatakan sama dengan asset daerah, karena asset berupa tanah yang dimiliki daerah diberikan penguasaan

6

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) pengelolaannya kepada PDAM untuk di kelola dan dijaga, jadi asset milik PDAM sama dengan asset milik daerah. Dalam pendiriannya PDAM dikuatkan dengan dasar hukum, Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kotamadya Samarinda. Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah tersebut meyatakan bahwa “PAMDA KOMAS adalah Perusahaan daerah yang berbentuk Badan Hukum sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962. PDAM kota Samarinda diberikan kekuasaan untuk mengelola asset daerah yang disebutkan, Pada Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Direktur utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan PDAM sesuai dengan kebijakan Walikota.” b. Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kotamadya Samarinda Perusahaan air minum dalam pendiriannya pertama kali pada tahun 1974, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kotamadya Samarinda. Perusahaan air minum kotamadya Samarinda mendapat modal dari pemerintah kota berupa uang tunai sebesar Rp. 2.392.026,18 (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua puluh enam rupiah delapan belas sen). Setelah mendapat modal dari Pemerintah kota, yang awalnya

7


Perusahaan tersebut hanya berada di pusat kota Samarinda. Kini perusahaan milik daerah mulai berkembang dan membuka cabang di pinggiran kota, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota samarinda. PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat kota Samarinda, agar bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di kota Samarinda. PDAM yang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda, dan merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat kota Samarinda. Dengan kekayaan yang terpisah PDAM dapat mengelola dan mengatur, sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota. Di dalam pengelolaannya PDAM diberi kuasa oleh pemerintah kota untuk menjaga asset, jadi asset yang dimiliki Pemerintah kota bisa dikatakan asset milik PDAM juga karna pemerintah memberikan kuasa kepada PDAM untuk mengelola dan menjaga asset tersebut. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menjelaskan. Adapun maksud dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2006 adalah untuk mengamankan barang Daerah,

menyeragamkan

langkah-langkah

dan

tindakan

dalam

pengelolaan barang milik Daerah, memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik Daerah.

8

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) Berdasarkan Peratuaran Daerah kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2006 untuk pengamanan barang milik daerah Pasal 53 ayat (4) bahwa “Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang”. Namun yang terjadi di asset milik Pemerintah daerah yang pengelolaannya di serahkan kepada PDAM, jalan sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa. Untuk menjalankan aturan yang ada seharusnya ada pemagaran untuk mengamankan asset, Tetapi asset yang berada di jalan Sultan Hasanuddin tidak ada pemagaran oleh PDAM, dengan asset yang di biarkan tanpa ada pagar atau plang nama hak milik yang bisa menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah.

c. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 adanya upaya negara untuk melakukan pengaturan mengenai aset negara khususnya dalam bidang pertanahan. UU Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Berkenaan dengan larangan bagi siapa saja yang menggunakan tanah tanpa ijin, di sebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang berbunyi: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.”

9


Selanjutnya

terhadap

penggunaan

tanah

dengan

secara

maksimal tanpa ada ijin dapat dikenakan sanksi pidana, yang di sebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang berbunyi: (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5,maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebuaan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1; b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini; d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini; (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyakrrya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhnya. (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Larangan pemakaian tanah izin sesuai ketentuan UU Nomor 51Prp Tahun 1960 menjelaskan bahwa negara wajib melindungi aset-aset negara baik yang terlantar atau yang berada di tangan pihak lain untuk dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Implikasi dari ketentuan tersebut bahwa apabila adanya seseorang/badan hukum yang memakai tanah tanpa izin dikenakan sanksi pidana.

10

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) 2. Status tanah PDAM Cabang Samarinda Seberang Jalan sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa a. Status Tanah PDAM yang di duduki oleh masyarakat Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa Untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanah PDAM yang di duduki oleh masyarakat jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa, maka sebagaimana di maksud dalam UUPA Pasal 22 ayat (2) yaitu dikatakan bahwa:Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: a. b. c.

penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan; dengan Peraturan Pemerintah; ketentuan Undang-undang. Lahan PDAM yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin

Kelurahan Baqa, memang diakui sebagai tanah milik instansi PDAM dengan

dasar

hukum.

Melalui

surat

penunjukan

nomor:

37/S.P/Komas/1979 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Samarinda pada tahun 1979, dengan luas tanah 10 Ha yang peruntukannya untuk pembangunan instalasi pengolahan air di Samarinda Seberang. Untuk memberikan kepastian hukum kepada asset tanah yang pengelolaannya di berikan kepada PDAM, maka dengan di keluarkannya surat dari Sekretariat Daerah Nomor .590/087/Perk.3/V/2013 dengan perihal penegasan surat penunjukan, maka isi surat tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan banyaknya surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Samarinda. Kepada masyarakat yang merupakan tanah

11


penggantian /kompensasi atas tanah mereka akibat relokasi proyek antara Tahun 1973-2004. Selanjutnya pada saat sekarang ini banyak permohonan masyarakat untuk meningkatkan status haknya, yaitu dari surat penunjukan

menjadi

sertifikat

hak

milik

terkendala

dalam

surat

penunjukan tersebut tertulis kata menempati. Berkaitan dengan perihal tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memngingat tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain, maka dengan ini kami tegaskan

bahwa

kata

menempati

sama

dengan

memberikan

(penggantian) kepada mereka. b. Pemeliharaan yang dilakukan oleh PDAM Cabang Samarinda Seberang terhadap Barang Milik Daerah Dalam

Peraturan

Daerah

Nomor

2

Tahun

2008

tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemeliharaan Barang milik daerah adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sasarannya adalah semua barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa pemeliharaan: ringan, sedang dan berat. a. Pemeliharaan ringan pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran. b. Pemeliharaan Sedang pemeliharaaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran, misalnya: pembayaran PBB secara rutin setiap tahun. 12

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) c.

Pemeliharaan

Berat

pelaksanaannya

tidak

dapat

diduga

dan

memerlukan angggaran besar pula, dalam hal tanah, maka untuk mengambil alih tanah yang diduduki/diserobot oleh pihak lain memerlukan biaya yang tinggi. Tuntutan ganti rugi dikenakan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian negara/daerah dengan memberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Tuntutan ganti rugi tidak didasarkan pada persangkaan, tetapi dengan fakta dan data yang jelas. c. Kendala-Kendala Dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Oleh PDAM Cabang Samarinda Seberang Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa Dalam kegiatan pemeliharaan terhadap pengelolaan barang milik daerah, banyak menghadapi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaanya. Mulai dari substansi peraturan mengenai kegiatan pemeliharaan, serta masyarakatnya yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Substansi peraturan Peraturan hukum yang baik akan memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan baik, tetapi sebaliknya bila peraturan itu tidak baik akan semakin sulit untuk dijalankan dan ditegakan. Peraturan itu baik akan menjadi salah satu faktor penegakan suatu peraturan tersebut. Dalam Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota samarinda, khusus

13


untuk kegiatan pemeliharaan dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan optimal atau sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Masyarakat Faktor masyarakat yang di ketuai H.Naco, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang

kuat

terhadap

pelaksanaan

penegakan

hukum,

sebab

penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masayarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum. Akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,

maka

akan

semakin

sukar

untuk

melaksanakan

penegkan hukum yang baik.5 Penutup A. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Mlik Daerah, bahwa dalam Pasal 25 bentuk pemanfaatan tanah bisa dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Sewa bisa dilakukan dengan tidak merubah status kepemilikan, tetapi masyarakat yang menempati tanah itu tidak melakukan sewa mereka menempati secara gratis. Keberadaan masyarakat

5

14

Ibid, halaman 13.

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) yang menduduki tanah tersebut yang tidak memberikan kontribusi dan keuntungan bagi PDAM, maka penggunaan asset daerah secara melawan hukum perlu diberikan sanksi pidana. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. 2. Status kepemilikan lahan PDAM yang berada di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baqa Samarinda Seberang, pada umumnya tanah itu milik masyarakat. Tetapi sudah di bebaskan dengan ganti rugi melalui surat penunjukan Nomor 37/S,P,/Komas/1979 tentang penunjukan lahan untuk instalasi air minum. Dengan dasar surat itulah PDAM di berikan kuasa untuk mengelola tanah tersebut, yang di kuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Asset daerah berupa tanah dalam Pasal 24 tidak boleh di pergunakan masyarakat sebelum memiliki izin, apabila masyarakat ingin memanfaatkan tanah tersebut harus membuat surat perjanjian dan atas persetujuan pengelola barang tersebut yaitu PDAM. SARAN Untuk menindaklanjuti kesimpulan penulis menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah perlu secara berkala untuk mengadakan evaluasi terhadap kinerja aparatnya dan program kerja yang telah ditetapkannya. Dalam kaitannya dengan aset tanah, perlu dicermati adanya penyerobotan oleh pihak lain yang disebabkan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan

15


tanah yang sah,

seharusnya tanah milik pemerintah harus diberi papan

petunjuk atau memasang patok batas-batas tanah, dan apabila ada pendudukan di atas tanah tersebut jangan terlalu lama didiamkan harus segera mengambil keputusan, agar semua masalah tidak berlarut dan cepat terselesaikan. 2. Konsep pengaturan untuk melindungi aset negara adalah dengan adanya UU yang terintegrasi dan harmonis. Maksud dari integrasi dan harmonis disini adalah dengan adanya UU yang khusus mengatur mengenai aset negara dan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai pengelolaan aset Negara/daerah yang saat ini masih berlaku terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan adanya

peraturan

perundang-undangan

yang

lain

yang

membahas

mengenai aset Negara/daerah tidak secara khusus mengatur mengenai aset negara.

Daftar Pustaka A.

Literatur Chomzah achmad Ali., 2004, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jilid 2, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta. Emirzon Joni., 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase). PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hatta Mohammad., 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta. Harsono Boedi., 2005, Hukum Agraia Indonesia, Djambatan, cetakan kesepuluh, Jakarta.

16

Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Pdam (Hendri Irawan) Harsono Boedi., 2008, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan keduabelas. Djambatan, Jakarta. Harahap M.Yahya., 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradlan dan Penyelesaian Sengketa. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Kadir, Muhammad Abdul, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Aditya Citra Bakti, Bandung. Manan Bagir., 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud.,2010, Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta Rahardjo Satjipto., 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima, Bandung. R. Raharjo., 2008, Himpunan Istilah Pertanahan dan Yang Terkait, Djambatan, Jakarta. Soetikno Iman., 1990, Politik Agraia Nasional, Gadjah Mada Univcersity press, cetakan ketiga, Yogyakarta. Soekanto Soejono., 2008, Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta. Soekanto soejono.,2002, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soekanto Soejono.,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Soimin Soedharyo., 2008, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, edisi 2, Jakarta Santoso Urip., 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. B.

Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) Undang-undang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. Republik Indonesia Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

17


Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701) Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008) C. Dokumen Skripsi dan Tesis Asharinnuha, SH,(2005); Fungsi, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Dammayanti Utami Bastian, (2012); Analisis Yuridis terhadap pemanfaatan tanah oleh petani di wilayah izin usaha pertambangan PT Kayan Putra Utama Coal, Skripsi Universitas Mulawarman, Samarinda. Darmadi, (2011); Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Hibah Oleh Yayasan, Skripsi Universitas Mulawarman, Samarinda. D. Artikel dan Jurnal Artikel berjudul “Penduduk Indonesia Hasil SP2010”http;//pasuruankab.bps.go.id/index.php/pelayanstatistik/sensus rilis/release-sp2010/release-sp2010-indonesia, diakses tanggal 30 Agustus 2013. Artikel berjudul “Pengertian Tanah” kangoes.com/artikel-tips-trik-idemenarik-kreatif.definisi/pengertian-tanah.html, diakses tanggal 7 juli 2013. Artikel berjudul “Perkembangan Penggunaan dan Kebijakan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan Pangan” http://pse,litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ Pros Silalahi 06.pdf, diakses tanggal 7 Juli 2013. Artikel berjudul “Pembuatan Akta jual beli yang tidak sesuai ketentuan

dalam prosedur pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah” http://repository.usu.ac.id/123456789 /30887/3/chapter%20II.PDF, diakses tanggal 7 Juli 2013. Artikel berjudul “Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management)” http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm diakses tanggal 30 Agustus 2013.

18

TINJAUAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH PDAM CABANG SAMARINDA SEBERANG OLEH MASYARAKAT JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN BAQA

Recommend Documents