TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA KIOS (STUDI KASUS DI MENCO RAYA, KELURAHAN GONILAN, KARTASURA) Oleh : Ayuk Pratiwi (NIM: I000110002) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ABSTRAK Sewa-menyewa merupakan salah stau bentuk perbuatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat barang atau jasa yang tidak dimilikinya, seperti menyewakan kios bagi para pengusaha. Masyarakat yang menyewakan kios bagi para pengusaha. Sewa-menyewa kios di Menco Raya, Kelurahan Gonilan, Kartasura menerapkan pembayaran uang muka itu di larang karena mengandung unsur gharar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan uang muka kios di Menco Raya, Kelurahan Gonilan, Kartasura. Dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka sewamenyewa (ijārah) di kios Menco Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kulitatif atau cara berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kios di menco raya merupakan ‘urf atau kebiasaan bagi pemilik kios yang menyewakan kios dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa-menyewa kios dilakukan pemilik kios dan penyewa kios sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa (ijārah), sehingga hukumnya sah. Praktik uang muka dalam sewa-menyewa kios yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama penerapan sistem uang muka tidak kembali sama sekali apabila penyewa batal menyewa kios, kedua penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari pengganti atau penyewa baru), ketiga penerapan sistem uang muka akan kembali dengan akad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya cidera janji antara pihak pemilik kios dan penyewa kios Kata Kunci: Hukum Islam Sewa Menyewa, Kios, Uang Muka.
ISLAMIC LAW PRACTICE REVIEW OF RENT-HIRE KIOSK (CASE STUDY IN MENCO RAYA, GONILAN VILLAGE, KARTASURA)
By : Ayu Pratiwi (NIM: I000110002) Faculty of Islamic Studies Universitas Muhammadiyah Surakarta ABSTRACT Tenancy is a form of action that is frequently carried out human muamalah to make ends meet. These needs may include goods or services that benefit does not have, such as renting out stalls for entrepreneurs. People who rent stalls for entrepreneurs. The rental kiosk in Menco Kingdom, Village Gonilan, Kartasura applying the advance payment was banned because it contains gharar. The aim of this study is to describe and explain the implementation of a cash advance kiosks in Menco Kingdom, Village Gonilan, Kartasura. And explain the views of Islamic law on the implementation of advance leasing (Ijarah) in kiosk Menco Kingdom. This research uses field research (field research) with descriptive qualitative approach. Source of data used primary data sources and secondary data sources. Data collection is done by observation, interview, documentation. Data were analyzed using qualitative methods or ways of thinking inductively. Based on the results of this study concluded that an advance payment in the rental kiosk in Menco highway is' urf or custom for the kiosk owner who rents a kiosk with payment systems per year. Lease contract carried stall stall stall owners and tenants in accordance with the pillars and the terms leasing (Ijarah), so that the law is valid. Practice advances in the rental kiosk done in three ways: first application of the system of advance payment does not come back at all, if the tenants fail rented stall, the second application of the system of advance payment will be returned to the conditional (finding a replacement or new tenants), the third application of the system advance payment will be returned to the contract / new deal. The application of advances should be done as long as no party feels aggrieved. Cash advance to avoid any breach of contract between the owner of the stall and stall tenants
Keywords: Islamic Law Lease, Kiosk, Advances.
1
PENDAHULUAN
ditetapkan
Allah
Swt
agar
dalam
melakukan kegiatan muamalah jangan
Latar Belakang Masalah Islam memandang manusia sebagai
sampai memakan harta sesama secara
mahluk yang memiliki dorongan untuk
batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan
bermuamalah, sebagai bentuk naluri
dengan persetujuan kedua pihak dengan
sosial. Di antara naluri sosial tersebut
sukarela dalam menjalankan akad1.
adalah keinginan untuk menyukai dan
Dalam
akad
ijarah
minimal
memiliki harta orang lain. Oleh karena
terhadap dua pihak yang mengadakan
itu, Islam mengatur hal tersebut dalam
perjanjian,
suatu akad, dimana seseorang dapat
kesanggupan untuk memberikan sesutu
memberikan manfaat dari sesuatu yang
dan pihak lain mengikatkan diri dalam
dia miliki, dengan jalan mendapatkan
suatu
suatu ganti pembayaran. Sewa menyewa
pembayaran. Semua akad ijarah wajib
atau Ijarah merupakan salah satu bentuk
dilaksanakan dengan persetujuan kedua
akad
muamalah
manfaat
dengan
satu
pihak
kesepakatan
untuk
memperoleh
pihak
dengan
jalan
penggantian,
menjalankan akad2.
menyatakan
berupa
sukarela
ganti
dalam
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
Penyewa kios yang semakin banyak
Allah SWT. Ijarah menyerahkan manfaat
membuat pengelola menciptakan strategi
benda kepada orang lain dengan suatu
untuk
ganti pembayaran.
menerapkan
Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang
mencari
1
sistem
untung panjar
dengan terlebih
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16. 2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 381.
2
dahulu jika ingin menyewa. Hal itu
padahal penyewa belum sepenuhnya
dimaksudkan
tidak
merasakan manfaat dari hal tersebut.
memberikan obyek sewa jika ada orang
Aturan dalam hilangnya uang muka
lain yang mempunyai maksud sama.
dalam pembatalan sewa tersebut belum
Walaupun
uang
banyak diatur dalam Islam. Serta juga
muka, namun belum tentu orang tersebut
bisa terindikasi pada perbuatan ẓa‟lim
benar-benar akan jadi menyewa kios
dan pemaksaan yang merusak akad.
agar
sudah
pengelola
memberikan
yang dimaksud. Jika terjadi pembatalan
Berdasarkan uraian di atas, penulis
tentu pengelola kios sudah mendapatkan
tertarik untuk mengadakan penelitian
keuntungan karena uang muka tidak
tetang akad uang muka sewa-menyewa
akan dikembalikan.
tersebut menurut hukum Islam. Maka
Namun
sewa
dari itu, penelitian ini dideskripsikan
menyewa kios tersebut terkadang juga
dalam bentuk skripsi yang berjudul
menimbulkan
masalah.
“TINJAUAN
HUKUM
ISLAM
Sebagaimana dialami oleh sejumlah kios
TERHADAP
PRAKTEK
SEWA-
yang berada di kawasan Menco Raya,
MENYEWA KIOS ( studi kasus di
kelurahan Gonilan, Kartasura mematok
MENCO
uang muka dengan sangat tinggi. Dalam
GONILAN, KARTASURA ).
beberapa kasus uang sewa tidak terlalu
Rumusan Masalah
besar.
penyewa
Berdasarkan dari latar belakang
hendak
masalah di atas, maka penulis mencoba
merasa
begitu,
suatu
Kemudian, kurang
mengakhiri
praktek
apabila
cocok
akad
dan
sewa
menyewa
tersebut, uang muka tak dikembalikan
memberikan bagaimana
RAYA,
KELURAHAN
pokok-pokok tinjauan
hukum
masalah, Islam
3
terhadap uang muka sewa-menyewa kios
rangka pengembangan usaha sewa-
di Menco Raya, Kelurahan Gonilan,
menyewa kios di daerah Menco Raya.
Kartasura?
Tinjauan Pustaka Dalam
Tujuan Penelitian Dengan
melihat
pokok
penelitian
ini,
penulis
melakukan kajian terhadap penelitian-
permasalahan tersebut di atas, maka
penelitian sebelumnya sebagai berikut:
tujuan penelitian ini adalah
1. Aisyatun
Nadlifah,
tahun
2009
1. Untuk mengetahui pandangan hukum
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Islam terhadap pelaksanaan uang
yogyakarta, Skripsi yang berjudul
muka sewa menyewa (ijarah) di Kios
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Menco Raya.
Penerapan
Panjar
Dalam
Sewa-
menyewa Rumah (Studi Kasus Di
Manfaat Penelitian Dari penelitian ini penulis berharap
Sapen
Demangan
Gondokusuman
dapat bermanfaat bagi berbagaipihak,
Yogyakarta). Kesimpulan dari skripsi
antara lain:
di atas tentang penerapan panjar
1. Secara
teoritis,
diharapkan sumbangan
dapat
penelitian
ini
memberikan
pemikiran
dalam sewa menyewa rumah adalah memperbolehkan
dengan
bagi
pertimbangan bahwa Allah SWT
masyarakat akademisi maupun para
mempermudah segala urusan asalkan
pengusaha-pengusaha
sesuai ketentuan hukum Islam dan
muslim
dan
tambahan khasanah bacaan ilmiah. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam
tidak
akan
pelaksanaannya.
mempersulit Itu
upaya
mengandung
maksud bahwa panjar dibolehkan
4
selama itu sudah disepakati oleh
Jemur wonosari Wonocolo Surabaya,
pihak-pihak
dalam
melanggar
perjanjian. Selain itu tidak boleh
konsumen
merugikan salah satu pihak.
informasi lebih supaya tidak ada
yang
terlibat
2. Abd.Rahman Arief, Tahun 1999. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,
skripsi
yang
berjudul
hak
penyewa
untuk
transaksi ini. 3. Atik Elmiyatin, tahun 2009. Fakultas Syariah,
IAIN
Undang No. 8 Tentang Perlindungan
Surabaya,
dengan
Konsumen
hukum
Akad
Sewa
mendapatkan
pihak yang merasa di rugikan dengan
”analisis Hukum Islam Dan Undang-
Terhadap
sebagai
Islam
Sunan
Ampel
judul
tinjauan
terhadap
sistem
Kamar (Kost) Bagi Mahasiswa Di
penyewaan harian dalam penyewaan
Jemurwonosari
Kolam Pemancingan Lestari. Hasil
Surabaya”.
Wonocolo Mengenai
hasil
penelitian
penelitian, skripsi ini menjelasakan
persewaan
akad sewa-menyewa kamar (kost)
Lestari memiliki 2 sistem pelayanaan
bagi mahasiswa di Jemurwonosari
yaitu sistem persewaan harian dan
Wonocolo
bertentangan
sistem jual beli kiloan. Sistem sewa
dengan hukum Islam sebab akadnya
harian adalah sistem sewa dengan
tidak jelas. Sedangkan analisis dalam
harga yang telah ditetapkan bagi
Undang-Undang RI No. 8 Tahun
semua penyewa yaitu Rp 30.000-,
1999
meski
Surabaya,
yang
diperoleh
kolam
pemancingan
Tentang
Perlindungan
akad
sewa-menyewa
berbeda-beda antara penyewa satu
kamar (kost) bagi mahasiswa di
dengan penyewa yang lain, sedangkan
Konsumen
manfaat
adalah
yang
diperoleh
5
sistem jual beli kiloan adalah harga
MENCO
kiloan
GONILAN, KARTASURA.
yang harus
dibayar
oleh
RAYA,
KELURAHAN
pemancing dari jumlah ikan yang
Kerangka Teoritik
dipancing.
1. Akad sewa-menyewa (Al-ijarah)
Berdasarkan
hukum
Islam
harian
dalam
sistem
tinjauan penyewaan
penyewaan
Kolam
Pemancingan Lestari telah memenuhi
a. Pengertian
Akad
sewa-menyewa
(Al-ijarah) Ijarah adalah menukar sesuatu
syarat sah ijarah, karena adanya
dengan
kesepakatan sewa menyewa antara
diterjemahkan
pemilik
indonesia berarti sewa-menyewa dan
kolam
dan
penyewa,
meskipun jumlah ikan yang diperoleh
ada
imbalannya, dalam
bahasa
upah-mengupah3.
antara penyewa satu dengan penyewa
Sedangkan sewa menyewa adalah
yang lain berbeda dengan harga yang
perjanjian dimana yang menyanggupi
sama. Sedangkan dalam sistem jual
menyerahkan benda untuk dipakai
beli kiloan di kolam pemancingan
selama waktu tertentu dan pihak lain
Lestari telah memenuhi syarat sah
menyanggupi membayar harga yang
jual beli.
ditetapkan
Berdasarkan telaah pustaka diatas tepat
bahwa
teks
praktis
yang
diangkat oleh penulis belum ada yang
untuk
dipakai
pada
ketentuan yang telah diatur4. Kitab Undang-undang
Hukum
Perdata
memuat ketentuan sewa menyewa
meneliti. Oleh karena itu, layak untuk 3
diteliti.
Dalam
hal
ini
penulis
mengambil wilayah penelitian di
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada, 2007), hlm 115. 4 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), hlm. 164
6
dimana seseorang bersedia memberib.
Rukun dan Syarat Ijarah (sewa-
manfaat suatu benda terhadap orang
menyewa)
lain
1. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang
dengan
pembayaran
yang
disanggupi pihak tersebut5.
yang melakukan akad sewa-menyewa
Sewa menyewa adalah suatu cara
atau upah-mengupah. Mu’jir adalah
untuk memperoleh manfaat dengan jalan
yang memberikan upah dan yang
penggantian berdasarkan ketentuan yang
menyewakan, musta’jir adalah orang
ditetapkan
yang
Allah
Swt
agar
dalam
menerima
upah
untuk
melakukan kegiatan muamalah jangan
melakukan sesuatu, disyaratkan pada
sampai memakan harta sesama secara
mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh,
batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan
berakal, cakap, melakukan tasharruf
dengan persetujuan kedua pihak dengan
(mengendalikan harta), dan saling
sukarela dalam menjalankan akad6.
meridhai.
Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
sewa-menyewa
(ijarah)
2. Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir , ijab kabul sewa-menyewa
merupakan kesepakatan antara pemilik
dan
pihak
penyewa
disyaratkan diketahui jumlah oleh
mendapatkan manfaatnya barang dengan
kedua belah pihak, baik dalam sewa-
membayar sewa, sedang pemilik sewa
menyewa
mendapatkan ongkos sewa.
mengupah.
penyewa,
5
pihak
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 381. 6 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16.
upah-mengupah
maupun
dalam
Ujrah,
upah-
3. Barang yang disewakan atau sesuatu yang
dikerjakan
dalam
upah-
mengupah disyaratkan pada barang
7
yang disewakan dengan beberapa
Sewa menyewa dianggap sah jika
syarat berikut ini:
memenuhi
a) Hendaklah barang yang menjadi
ditentukan. Syarat-syarat akad dalam
objek akad sewa-menyewa dan
sewa menyewa yaitu kedua pihak yang
upah-mengupah
akan berakad baliqh dan berakal, saling
dapat
dimanfaatkan kegunaannya.
rukun
dan
syarat
yang
menyatakan kerelaan dalam berakad,
b) Hendaklah benda yang menjadi
manfaat obyek sewa menyewa harus
objek sewa-menyewa dan upah-
diketahui sehingga tidak menimbulkan
mengupah
perselisihan di kemudian hari, obyek
kepada
dapat
diserahkan
penyewa
berikut
dan
kegunaannya
pekerja
sewa
(khusus
dihalalkan dan bukan kewajiban bagi
dari
benda
tidak
bercacat,
penyewa8. Rasa suka sama suka dan
dalam sewa-menyewa). c) Manfaat
menyawa
yang
prinsip
kerelaan
penting,
sebab
disewakan adalah perkara yang
menentukan sah atau tidak akad yang
mubah (boleh) menurut syara‟
dilakukan
bukan
Kerugian yang ditanggung salah satu
hal
yang
dilarang
(diharamkan).
kekal‟ain (zat)-nya hingga waktu ditentukan
menurut
perjanjian dalam akad.7
c. Landasan
Hukum
menyewa.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 117-118.
Ijarah
(sewa
menyewa) Dasar
hukum
Ijarah
yang
berdasarkan firman allah swt:
8
7
sewa
pihak akan menimbulkan ketidakadilan.
d) Benda yang disewakan disyaratkan
yang
dalam
Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1998), cet. 2, hlm. 19-20.
8
a) Kondisi barang bersih. Kondisi barang bersih berarti
...... Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu9.
sewa
barang
dipersewakan bernajis
yang
bukan
atau
benda
benda yang
diharamkan. b) Dapat dimanfaatkan. Itu
berarti
pemanfaatan
benda bukan untuk kebutuhan
d. Obyek Sewa Menyewa Obyek
bahwa
menyewa
adalah
benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Obyek akad
konsumsi tapi nilai benda tidak berkurang (permanen). c) Milik orang yang melakukan akad.
meliputi jasa dan upah. 1) Syarat-syarat yang berkaitan dengan
Milik
orang
yang
melakukan akad berarti bahwa
jasa. Perjanjian
sewa
menyewa
orang
yang
melakukan
dianggap sah jika jasa yang menjadi
perjanjian sewa menyewa atas
obyek sewaan memenuhi syarat
sesuatu barang adalah pemilik
yang ditetapkan10 yaitu:
sah atau mendapat izin pemilik barang tersebut.
9
Departemen Agama RI. AlQur’an dan Terjemahan (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm 107. 10 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. I , edisi 1 (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29
d) Mampu menyerahkan.
9
Mampu berarti
bahwa
menyerahkan
rusak atau tidak dapat diserahkan
pihak
sesuai perjanjian.
yang
menyewakan menyerahkan
dapat barang
2) Syarat Ijarah
yang
Keabsahan ijarah sangat berkaitan
dijadikan obyek sewa menyewa
dengan a‘qid (orang yang berakad),
sesuai
dan
ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi
jumlah yang diperjanjikan pada
objek akad), ‘ujrah (upah), dan zat
waktu
akad (nafs al-‘aqad). Adapun syarat-
dengan
bentuk
penyerahan
barang
syarat sah ijrah itu antara lain:11
kepada penyewa. e) Mengetahui.
a) Adanya keridhaan dari kedua belah
Mengetahui diartikan melihat sendiri
keadaan
barang
baik
pihak b) Adanya manfaat dalam sesuatu yang
tampilan maupun kekurangan yang
diperjanjikan,
ada. Pembayaran kedua pihak harus
terjadinya
mengetahui
adanya kejelasan manfaat maka akan
tentang
jumlah
untuk
menghindari
perselisihan.
pembayaran maupun jangka waktu
menghilangkan
pembayaran.
pertentangan.
Dengan
perselisihan Jika
sesuatu
dan yang
f) Barang yang diakadkan ada di tangan.
diperjanjikan tersebut tidak diketahui
Perjanjian sewa menyewa atas
manfaatnya yang mendorong adanya
suatu barang yang belum di tangan
perselisihan maka perjanjian tersebut
(tidak berada dalam penguasaan pihak 11
yeng
mempersewakan)
adalah
dilarang sebab bisa jadi barang sudah
Rahmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 26.
10
tidak
sah.
Adapun
cara
untuk
ulama sepakat melarang ijarah, untuk
mengetahui yang diperjanjikan harus dengan
menjelaskan
manfaatnya,
maksiat atau berbuat dosa. e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang
pembatasan waktu, atau menjelaskan
diwajibkan
jenis pekerjaannya.
contohnya adalah untuk sholat fardlu,
c) Sesuatu yang diperjanjikan dapat
kepadanya,
diantara
puasa, dan lain-lain. Juga dilarang
dilaksanakan dalam realita dan sesuai
menyewa
dengan hukum syara‟. Dari syarat ini
melayaninya sebab hal itu merupakan
dalam realita atau hakekat tidak sah
kewajiban si istri.
menyewa hewan untuk berbicara
f)
istri
sendiri
untuk
Tidak mengambil manfaat bagi diri
dengan anaknya, sebab hal itu sangat
orang
mustahil atau dipandang tidak sah
menyewakan diri untuk ketaatan
menyewa seorang perempuan yang
sebab manfaat dari ketaatan tersebut
sedang haid untuk membersihkan
adalah untuk dirinya. Juga tidak
masjid sebab diharamkan syara‟.
mengambil manfaat dari sisa hasil
d) Kemanfaatan
yang
dibolehkan
diperjanjikan
menurut
yang
disewa.
Tidak
pekerjaannya, seperti menggiling
syara‟.
gandum dan mengambil bubuknya
harus
atau tepungnya untuk dirinya. Hal
perkara-perkara
ini didasarkan pada hadis yang
yang di perbolehkan syara‟, seperti
diriwayatkan oleh Daruqutni bahwa
menyewakan rumah untuk ditempati
Rasulullah SAW melarang untuk
atau
untuk
mengambil bekas gilingan gandum,
mencari ikan dan lain-lain. Para
ulama Syafi‟iyyah menyepakatinya
Pemanfaataan digunakan
barang
untuk
menyewakan
jaring
11
dan
ulama
Hanabillah
srta
Ulama
Hanafiyah
berpendirian
Malikiyyah menbolehkannya jika
bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat,
ukurannya jelas sebab hadis tersebut
tetapi boleh dibatalkan secara sepihak
dipandang tidak shohih.
apabila terdapat udzur dari salah satu
g) Manfaat yang diperjanjikan sesuai
pihak yang berakad seperti, salah satu
dengan keadaan yang umum. Tidak
pihak wafat, atau kehilangan kecakapan
boleh
menyewa
pohon
untuk
bertindak dalam hukum. Jumhur Ulama
atau
tempat
berpendapat bahwa akad ijarah itu
berlidung sebab tidak sesuai dengan
bersifat mengikat kecuali ada cacat atau
manfaat
barang itu tidak boleh dimanfaatkan12.
dijadikan
jemuran
pohon
yang
dimaksud
dengan ijrah.
Menurut ulama Hanafiyah, apabila
e. Macam-Macam Sewa Menyawa
salah seorang meninggal dunia maka
Ulama membagi ijrah menjadi
akad ijarah batal, karena manfaat tidak
dua:
boleh
1) Ijarah al-a‟yan: terjadi sewa-menyewa
Ulama berpendapat lain, bahwa manfaat
tentang benda/binatang dimana orang
itu boleh diwariskan karena termasuk al-
yang menyewakan mendapatan imbalan
maal (harta). Oleh sebab itu kematian
dari penyewa.
salah satu pihak yang berakad tidak
2) Ijarah menyewa
al-a‟mal: tentang
terjadinya
sewa-
pekerjaan/buruh
dimana pihak penyewa memberikan
diwariskan.
Namun,
Jumhur
membatalkan akad ijarah. Sementara
itu,
menurut
Hendi
Suhendi ijarah akan menjadi batal dan
upah kepada pihak yang menyewakan. 12
f. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah
H. Abdul Rahman. Fiqh Muamalat ( Jakarta: Kencana), 2010. Hlm 283-284.
12
berakhir
bila
ada
hal-hal
sebagai
luar biasa, atau objek ijarah hilang
berikut13:
atau musnah, seperti terbakarnya
1) Terjadinya cacat pada barang sewaan
gedung,
ketika ditangan penyewa.
tercurinya
barang-barang
dagangan, dan kehabisan modal.
2) Rusaknya barang yang disewakan,
6) Pembatalan akad atau ada udzur dari
sepertinya ambruknya rumah dan
salah satu pihak14 seperti rumah yang
runtuhnya bangunan gedung.
disewakan disita negara karena terkait
3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit. 4) Telah terpenuhinya manfaat yang
adanya utang, maka akad ijarah batal. g.
Mengulang sewakan dan melepas sewa
kepada
Pihak
penyewa
pihak
ke
dilarang
tiga untuk
diakadkan sesuai dengan masa yang
mengulang sewakan obyek sewa
telah
kepada
ditentukan
dan
selesainya
pihak
ketiga
tapa
pekerjaan (berakhirnya masa sewa).
sepengetahuan dan persetujuan dari
Apabila yang disewakan itu rumah,
pemilik obyek sewa. Mengenai hal
maka rumah itu dikembalikan kepada
ini diatur di dalam pasal 1559 ayat
pemiliknya, dan apabila yang disewa
(1) KUH Perdata yang menyatakan
itu
bahwa:
jasa
seseorang
maka
orang
tersebut berhak menerima upahnya. 5) Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan
“Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperzinkan, tidak diperbolehka mengulang
sewakan
barang,
yang
ijarah jika ada kejadian-kejadian yang 14
13
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 122.
Rachmat Syafe‟i, Muamalah, hlm. 137.
Fiqih
13
disewanya, ataupun melepas sewanya
perjanjian
kepada
dilakukan oleh pihak penyewa dengan
orang
pembatalan
lain,
atas
perjanjian
ancaman
sewa
dan
sewa-menyewa
pihak ketiga juga batal demi hukum.
pengantian biaya, rugi, dan bunga,
Teknik Pengumpulan Data
sedangkan pihak yang menyewakan,
a. Studi lapangan
setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa.”
yang
1) Observasi. Observasi
yaitu
pengamatan
Dari ketentuan yang berlaku dari
dan pencatatan sistematis terhadap
pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata
fenomena yang diteliti15. Observasi
tersebut dapat diketahui bahwa:
adalah pengamatan langsung tanpa
a. Mengulang sewakan kepada pihak
perantara terhadap obyek yang
ketiga hanya dapat dilakukn oleh
diteliti16. Metode ini digunakan
seorang
apabila
untuk mengumpulkan data yang
diperbolehkan di dalam perjanjian
berupa pengamatan di lapangan
sewa-menyewa atau disetujui oleh
tentang
para pihak. Jika pihak penyewa
terhadap praktik sewa-menyewa
mengulan sewakan obyek sewa dalam
kios (studi kasus di menco raya).
massa
penyewa
sewa
menyewakan melakukan
tinjauan hukum
Islam
maka
pihak
yang
obyek
sewa
dapat
Wawancara merupakan salah satu
perjanjian
cara yang digunakan oleh seseorang
pembatalan
2) Wawancara
sewa-menyewa dan menuntut ganti 15
rugi. Akibat pembatalan perjanjian sewa-menyewa
tersebut
maka
Koentjaraningrat, Metodemetode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia. 1991), hlm. 44. 16 M. Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi,(Bandung: Aksara, 1985), hlm.
14
untuk
tujuan
mencoba,
Dalam pengambilan sampel ini
mendapat keterangan/pendapat secara
tidak lepas dari populasi. Populasi
lisan
adalah sejumlah keseluruhan dari
dengan
dengan
tertentu,
seorang
responden
bercakap-cakap
langsung
objek
penelitian,
sedangkan
dengan seorang itu17. dalam metode
sampel adalah contoh representatif
ini, penyusun menggunakan metode
atau wakil dan suatu populasi yang
bebas terpimpin atau interview guide.
cukup
Maksudnya
sebagai
keseluruhan
yang
pewawancara harus mewawancarai
representatif
sifatnya
responden
keseluruhan18.
penyusun
dengan
menggunakan
besar,
yaitu
bagian dipilih. dari
catatan mengenai pokok-pokok yang
Adapun yang menjadi populasi
ditanyakan, agar arah wawancara
dalam penelitian ini adalah seluruh
tetap dapat dikendalikan, dan tidak
pemilik kios dan seluruh penyewa
menyimpang dari pedoman yang
kios di Kelurahan Gonilan.
ditetapkan. Dalam hal ini penulis
Dalam penelitian ini sample
akan melakukan wawancara dengan
yang dijadikan ukuran adalah 5
para pemilik kios dan penyewa kios
orang penyewa kios dan 3 orang
di Menco Raya.
pemilik kios.
3) Teknik Pengambilan Sampel
4) Dokumentasi Pengambilan
data
dengan
meneliti bahan-bahan yang bersifat 17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. V, hlm. 132-133. .
18
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996).
15
tertulis seperti buku, karya tulis,
bertitik tolak dari pengetahuan umum,
catatan-catatan, peraturan-peraturan
kemudian ditarik kesimpulan khusus20.
dan
Dalam hal ini di kemukakan data
sebagainya
relevansinya penelitian
yang
dengan untuk
sumber
ada tujuan
lapangan
tentang
sewa
menyewa,
data.
kemudian penyusun menganalisis data
Teknik dokumentasi ini dilakukan
tersebut dengan menggunakan beberapa
dengan cara mengumpulkan data
teori dan ketentuan umum yang berlaku
melalui
menurut hukun Islam.
peninggalan
tertulis,
terutama berupa arsip-arsip dan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
termasuk juga buku-buku tentang
Agar tidak saling menyalahkan jika
pendapat teori, dalil, hukum-hukum
terjadi
dan lainnya, yang berhubungan
menyewa maka harus ada rujukan atau
dengan masalah penelitian19.
dalil
Teknik Analisis data
menyikapi penerapan sistem uang muka
Analisis
data
yang
pembatalan
yang
dalam
bisa
sewa
transaksi
digunakan
menyewa
sewa
untuk
kios
yaitu
penyusun gunakan adalah analisa data
menyesuaikan dengan adat kebiasaan
kualitatif yaitu menganalisis data yang
yang berlaku di masyarakat, uang muka
terkumpul,
yang
setelah
itu
disimpulkan
diterapkan
bersifat
sebagai
dengan menggunakan pendekatan atau
pengikat kedua pihak untuk saling
cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari
menghargai akad dalam artian pengelola
pengetahuan yang bersifat umum dan
tidak memberi kesempatan pihak lain
19
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiry Press, 2003). hlm. 13.
20
Soeharti Sigit, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis Manajement (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 155.
16
yang ingin menyewa kios pada obyek
muka masih identik dengan akad yang
yang
calon
masih bersifat tanggungan (pesanan) dan
penyewa mempunyai niat baik untuk
belum ada kejelasan akad tersebut akan
meneruskan
tidak
benar-benar terlaksana atau tidak. al-
membatalkan transaksi secara sepihak
Qur‟an juga menegaskan bahwa dalam
apalagi
perniagaan harus dilakukan atas dasar
sama
dengan
akad
tanpa
catatan
dan
mengkonfirmasikan
dengan pihak pengelola kios. Uang
kerelaan.
muka bersifat sebagai ganti rugi jika
اليجوز الحد ان ياحذ مال احد بال سبب
calon penyewa tidak jadi menyewa kios
21
شرعي
yang diperjanjikan karena uang muka mempunyai kesamaan dengan sistem
muslin berdiam diri terhadap suatu
booking (pemesanan). Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (Ijarah) karena yang berlaku adalah pembayaran secara tunai atau dengan cara dicicil setelah terjadi kesepakatan bersama
antara
pihak
yang
menggunakan
meliputi manfaat
perbuatan yang bersifat haram. Tindakan yang benar adalah harus menolak dan berusaha mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang agama sebagai contoh menerapkan uang muka yang terlalu tinggi dan mencari-cari alasan
mempersewakan dengan penyewa. Ijarah
Islam tidak membenarkan seorang
akad
untuk
suatu
benda
agar
calon
telah ditetapkan bersama-sama. Uang
mau
membatalkan niat untuk menyewa kios
21
dengan biaya dan waktu tertentu yang
penyewa
Asmuni A. Qa’idah-Qa’idah Fiqih; Fiqhiyah..., hlm.104.
Rahman, Qawa’idul
17
tersebut. Cara-cara tersebut tentu tidak
merupakan „urf atau kebiasaan bagi
dibenarkan dalam Islam sebab tanpa
pemilik kios yang menyewakan kios
dasar
menciptakan
dengan sistem pembayaran pertahun.
ketentuan sendiri yang sangat merugikan
Selain itu uang muka dilakukan untuk
orang lain maka harus dicegah.
menghindari adanya wanprestasi atau
hukum
Islam
Kesimpulan
cidera janji antara pihak pemilik kios
Berdasarkan penelitian yang telah
dan penyewa.
dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan
Saran
sebagai berikut:
1. Bagi pemilik kios perlu menjelaskan
1. Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa
kios
uang
muka dan masa hak khiyar ketika
Kartasura
melakukan akad sewa kios, walaupun
hukumnya sah karena sesuai dengan
penerapan uang muka telah menjadi
rukun dan syarat sewa menyewa
„urf. Ketika bertransaksi sebaiknya
(ijarah). Hukum pembayaran uang
pemilik kios memberikan kuitansi
muka dalam penyewaan kios di
sebagai
Menco
Gonilan
Selain itu pemilik kios tidak boleh
Kartasura boleh dilakukan selama
meminta uang muka dengan jumlah
tidak
yang
Gonilan
Raya
ada
Menco
pembayaran
Raya
Kelurahan
di
tentang sistem
Kelurahan
pihak
yang
merasa
dirugikan. Karena pembayaran uang muka
tanda bukti
terlalu
pembayaran.
banyak
sehingga
memberatkan bagi penyewa kios. 2. Bagi
penyewa
kios
perlu
dalam penyewaan kios di Menco
memperhatikan kejelasan akad ketika
Raya Kelurahan Gonila Kartasura
bertransaksi dan meminta kuitansi
18
sebagai bukti pembayaran. Penyewa perlu melihat kondisi kios yang akan disewa dan lingkungan sekitar, agar penyewa
tidak
membatalkan
menyesal
penyewaan
dan
Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
secara M. Ali. 1985. Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Aksara.
sepihak.
DAFTAR PUSTAKA Ahmad Azhar Basyir. 1993.Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press. R.
Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996.Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Suhendi, Hendi. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada. Subekti, 1995. Pokok-pokok Hukum Perdata. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Departemen Agama RI. 2004. AlQur’an dan Terjemahan. Surabaya: Mekar Surabaya. Supardi, 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press. Margono, 2000. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta. Suryabrata, Sumadi. 2004. penelitian. Jakarta: RajaGrapindo.
metode PT
Nawawi, Hadari. 2003. Penelitian Bidang Yogyakarta: Gadjah Universiry Press.
Metode Sosial. Mada
Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju. suryabrata, Sumadi. metode penelitian. Jakarta: PT RajaGrapindo.
