TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh:
LI PEI JUNG NIM: 070200100
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh: LI PEI JUNG NIM: 070200100
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Internasional
Sutiarnoto, S.H., M.Hum. NIP: 195610101986031003 Pembimbing I
Pembimbing II
Sutiarnoto, S.H., M.Hum.
Arif, S.H., M.H.
NIP: 195610101986031003
NIP. 196403301993031002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN
HUKUMAN
MATI
DALAM
SISTEM
HUKUM
NASIONAL” ini sesuai dengan harapan. Latar belakang penulisan skripsi ini tidaklah semata-mata demi kelulusan kegiatan akademik saja, tetapi penulis juga ingin mengkaji dan memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan tentang perkembangan hak asasi manusia yang kian mendapat sorotan dalam masyarakat internasional. Telah lama Isu hukuman mati menjadi isu kontroversial dalam kaitan dengan hak asasi manusia, terutama dalam “hak untuk hidup” dan “perlindungan atas hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia”. Kaum abolisionis dan retensionis terus bergulat, tidak hanya dalam forum universal seperti PBB, tetapi juga dalam forum nasional, bilateral, dan regional. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis maupun oleh perkembangan hukum internasional yang pesat dan luas mengenai isu hukuman mati sehingga suatu karya tulis yang statis sering menemui kesulitan untuk menggambarkan perkembangan yang sebegitu dinamis secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak mana pun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan isi skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
Dengan penuh rasa hormat, penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi dan dalam kehidupan penulis, yakni: 1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan; 2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum USU, beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum USU; 3. Bapak Sutiarnoto, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum USU dan Dosen Pembimbing I penulis; 4. Bapak Arif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis; 5. Ibu Surya Ningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis; 6. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. selaku Pembina Tim USU dalam Phillip C. Jessup International Moot Court Competition; 7. Prof. Alvi Syahrin, S.H., M.S. selaku Dosen Fakultas Hukum USU, atas ilmu dan kesempatan belajar yang telah diberikan; 8. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. dan Bapak Yusrin, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing tim debat MK beserta para Dosen Fakultas Hukum USU yang telah menyumbangkan ilmu yang tidak ternilai bagi penulis; 9. Seluruh civitas Fakultas Hukum USU: jajaran staf administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Hukum USU lainnya; 10. Keluarga penulis, Almarhum Ayah, dan Ibu tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan;
Universitas Sumatera Utara
11. Sahabatku selamanya, Heriyanto Yang, S.H., terima kasih atas bantuan dan dorongan yang ikhlas selama ini dengan kesabaran yang luar biasa; 12. Teman-teman Stambuk 2007, sahabatku Elsa, Miranda, Opi, Evelyn, Silvia, July, Dewi dan lain-lain beserta teman-teman ILSA; 13. Teman-teman Jessup, Kak Tere, Kak Lisa, Kak Sandra, Kak Deby, Kak Christie, Kak Lila, Kak Maria, Bang Naan, Bang Frans, Nisa, Dorothy, Paulina, Yuthi, Jennifer, Azis, serta anggota-anggota lainnya; 14. Tim Debat Mahkamah Konstitusi, rekanku Satra, dan para senior, Kak Irma, Bang Ucup, dan Bang Nov; 15. Teman-teman Ex-Aksel Sutomo (NOS), Johnny, Didi, Sipi, Andy, Devi dan lain-lain, yang selalu menemani penulis di masa penulisan skripsi, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu; Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat seluasluasnya bagi kita semua. Terima Kasih.
Medan, Desember 2010 Hormat Penulis,
LI PEI JUNG NIM: 070200100
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Kata pengantar
i
Daftar Isi
iv
Abstraksi
vii
BAB I PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Perumusan Masalah
6
C. Tujuan Penulisan
7
D. Keaslian Penulisan
8
E. Tinjauan Kepustakaan
9
F. Metode Penelitian
12
G. Sistematika Pembahasan
14
BAB II PERANAN PBB DALAM PERKEMBANGAN PENERAPAN DAN PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI DUNIA
17
A. Posisi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional
17
B. Tinjauan Umum PBB dalam Kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia
20
1. PBB Sebagai Organisasi Internasional
21
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Tujuan PBB
24
C. Berbagai Upaya PBB Mendorong Penghapusan Hukuman Mati
30
D. Pengaruh Resolusi PBB terhadap Kedaulatan Hukum Nasional Negara
36
Universitas Sumatera Utara
BAB III PENERAPAN DAN PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI DUNIA DALAM KAITAN DENGAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATURNYA 42 A. Penerapan dan Penghapusan Hukuman Mati di Dunia
42
B. Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur tentang Hukuman Mati
49
1. Hak untuk Hidup
50
2. Perlindungan dari Hukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
63
C. Pengaruh Instrumen Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Penerapan dan Penghapusan Hukuman Mati
71
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SECARA INTERNASIONAL DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI OLEH SUATU NEGARA 80 A. Berbagai Perlindungan dalam Penerapan Hukuman Mati
80
1. The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty
80
2. Larangan atas Perampasan Hak Hidup secara Sewenang-wenang (Arbritariness)
83
3. Larangan atas Summary Execution dengan Tidak Memenuhi Syarat Pengadilan yang Kompeten (Procedural Safeguards)
88
4. Berbagai Standar Perlindungan Internasional terhadap Penerapan Hukuman Mati sebagai Hukum Kebiasaan Internasional
91
B. Penolakan Ekstradisi atas Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati sebagai Insrumen untuk Mendorong Penghapusan Hukuman Mati
94
1. Pengertian Ekstradisi secara Umum
95
2. Penolakan Ekstradisi Atas Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati
98
Universitas Sumatera Utara
3. Justifikasi Hak Suatu Negara untuk Menolak Ekstradisi
BAB V
102
C. Penerapan Hukuman Mati di Masa Perang
105
PENUTUP
110
A. Kesimpulan
110
B. Saran
112
Daftar Pustaka
114
Universitas Sumatera Utara
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL *) Sutiarnoto, S.H., M.Hum. **) Arif, S.H., M.H. ***) Li Pei Jung ABSTRAKSI Hukuman mati memang merupakan salah satu aspek dalam hukum pidana nasional, namun ia sendiri merupakan suatu bentuk pengikaran terhadap hak untuk hidup yang diatur dalam hukum internasional. Tren penghapusan hukuman mati terlihat dari berbagai produk hukum internasional yang dibentuk guna mendorong penghapusan hukuman mati. Selain Universal Declaration of Human Rights (UDHR), instrumen hukum hak asasi manusia lain yang paling mendasar adalah International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) dan Second Optional Protocol-nya serta beberapa konvensi regional lainnya dan resolusi PBB. Skripsi ini mengemukakan bagaimana posisi hukuman mati dalam sistem hukum nasional dengan ditinjau dari hukum internasional. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan PBB dalam perkembangan penerapan dan penghapusan hukuman mati di dunia, bagaimana penerapan dan penghapusan hukuman mati di dunia dalam kaitan dengan instrumen hukum internasional yang mengaturnya, dan bagaimana upaya perlindungan hak asasi manusia secara internasional dalam penerapan hukuman mati oleh suatu negara. Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, jurnal, internet, instrumen hukum internasional dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini. PBB telah berperan aktif mendorong penghapusan hukuman mati. Berbagai badan dan organ PBB telah mengeluarkan resolusi yang menghimbau penghapusan dan perlindungan hak asasi manusia yang walaupun tidak bersifat mengikat, tetap merupakan sumber hukum internasional yang dapat mempengaruhi sikap negara anggota. Mengenai penerapan hukuman mati di dunia, selain berbagai pengadilan pidana internasional telah menghapus hukuman mati dalam statutanya, negara-negara yang menghapus hukuman mati baik secara de jure maupun de facto juga telah meningkat drastis. Kovensi-konvensi hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukuman mati pada dasarnya berfokus pada dua hak, yakni hak untuk hidup serta perlindungan dari hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Walaupun instrumen-instrumen hukum ini tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, tetapi bersamaan dengan beberapa additional protocols yang secara tegas melarang hukuman mati, hukum hak asasi manusia internasional telah menunjukkan konsistensi dalam tujuan implisit yaitu mewujudkan penghapusan total di kemudian hari. Bagi negara retensionis, masyarakat internasional membebankan sejumlah kewajiban untuk dipenuhi. Penerapan hukuman mati
Universitas Sumatera Utara
harus sesuai dengan norma perlindungan yang tercantum dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Selain itu, perampasan nyawa secara sewenangwenang dan tidak memenuhi syarat pengadilan yang kompeten (procedural safeguards) sesuai dengan ICCPR juga dilarang. Selain itu, demi mendorong penghapusan hukuman mati, hukum internasional memperbolehkan negara abolisionis untuk menolak permintaan ekstradisi atas kejahatan yang dapat diancam hukuman mati, kecuali negara-peminta memberi jaminan bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan. Dalam keadaan perang, umumnya diperbolehkan adanya kelonggaran dalam penerapan hukuman mati. Tetapi perlindungan-perlindungan yang dasar tetap harus dipatuhi, seperti pembatasan umur dan kondisi penerapan hukuman mati sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Kata kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU
Universitas Sumatera Utara
