TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA TANAH (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA TANAH (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh) Zefri Noci Vera Email : [email protected] Jl. Kolam No 1 Medan Estate, Kampus FISIPOL Program Studi Kepemerintahan Universitas Medan Area Diterima 24 Februari 2015/ Disetujui 10 Maret 2015 Abstract Community participation is needed of the ownership of land, current land position in accordance with the development, the land is a means to carry out the construction, agricultural land, industry, and trade. The problems proposed in this research is "How tinggkat public participation in the ownership of the land deed in the village of Bale" and "Factors that influence the level of public participation in the ownership of the land deed" Results of research and discussion to explain the level of participation of rural communities Bale extremely high participation in the activities of the land deed registration, there are some society participation in the follow land registration activities, namely: participation in the direct involvement, community participation of individuals, participation in the form of support. It can be concluded that community participation is very important in the possession of the land deed. Keywords: Level, Community Participation,ownership,Land Deed

Abstrak Partisipasi masyarakat sangat di butuhkan terhadap kepemilikan tanah, kedudukan tanah saat ini sesuai dengan perkembangan jaman, tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan, lahan pertanian, perindustrian,dan perdagangan. Permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah di Desa Bale” dan “Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah” Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat desa Bale sangatlah tinggi partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pendaftaran akta tanah, ada beberapa partisipasi mayarakat dalam mengikuti kegiatan pendaftaran tanah yaitu: partisipasi dalam keterlibatan langsung, partisipasi individu masyarakat, partisipasi dalam bentuk dukungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam kepemilikan akta tanah. Kata Kunci: Tingkat,Partisipasi Masyarakat,kepemilikan,Akta Tanah

PENDAHULUAN Dalam memenuhi kebutuhan tanah oleh masyarakat sering terjadi hambatan dan berbagai macam permasalahan mengenai status hak kepemilikan dan batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat. PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pendaftaran tanah belum semua meliputi bidang-bidang tanah di Indonesia. Persoalan penyelenggaraan pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah Indonesia baru mendapat penyelesaian secara prinsipil dengan terbitnya (UU 478

PERSPEKTIF

No.5 Tahun 1960) yang menetapkan pasal 19 ayat 1 sebagai dasar. Yang berbunyi: 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftan tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 ini meliputi: a. Pengukukan, pemetaan, dan pembuktian tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-ha tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak.yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat keperluan lalulintas dan ekonomis serta kemungkinan penyeenggaraannya,menurut pertimbangan menteri agrarian. 4. Dalam Peraturan Pemerintah di atur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalat ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembiayaan biayabiaya tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah hanya untuk kepentingan pemberian jaminan kepastian hukum. Belum lagi banyak berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari sengketa,seperti batas-batas tanah,jika terjadinya jual beli tanah tanpa bukti nama pemilik tanah, dan di perparah lagi kurangnya kesadaran masyarakat desa dengan tingkat pengetahuan tentang pentingnya akta tanah. Oleh karena itu apabila semua bidang tanah telah terdaftar dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, idealnya secara yuridis-teknis telah ada jaminan kepastian hukum terhadap

PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015

ISSN : 2085 – 0328

semua bidang tanah terdaftar dan dampak positifnya dapat mencegah terjadinya permasalahan pertanahan khususnya yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan tanah serta mempertahankan hak termasuk kebendaan yang melekat padanya. Sebagai implementasi dari UU NO 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok agraria, maka oleh pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksananya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.(kurniawan Ghazali 2013:68) Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah sangat terkait dengan aspek teknis, yuridis, dan administrative data bidang tanah. Kekhasan penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sangat terkait dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan terhadap satuan bidang- bidang kepemilikan atas tanah, baik atas bidang tanah yang belum terdaftar atas sesuatu hak maupun atas bidang tanah yang sudah terdaftar atas seuatu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Desa Bale merupakan salah satu desa yang sedang berkembang di kabupaten Bener Meriah ,akan tetapi sangat disayangkan jika perkembangan tersebut tidak diringi dengan partisipasi masyarakatnya terhadap kepemilikan akta tanah, mengingat sebahagian masyarakat desa bale masih ada yang belum memiliki akta tanah. Dengan demikian penelitian ini akan melihat Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta

479

PERSPEKTIF

Tanah (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh). TELAAH PUSTAKA Pengertian Partisipasi Kata partisipasi secara ilmiah mengambil bagian dari suatu kerja sama partisipasi menurut Bintoro (1995:222225) partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembagunan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan yang di tetapkan dalam proses pembangunan. Menurut kamus besar kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia yang di karang oleh Badudu (2003:273), pastisipasi merupakan pehihal turut berperan serta dalam waktu kegiatan, ikut mengambil bagian keikutsertaan dan peran serta. Partisipasi menurut Nogi (2005:321) adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Partisipasi menurut Steele dalam tangkilisan (2005:320) adalah merupakan unsur kunci pembangunan,pengertian partisipasi bukan semata-mata melalui pemilihan umum saja, ia juga mengandung suatu system yang benar-benar menjamin terwujudnya hak sosial dan ekonomi,setelah hak-hak sipil politik serta pendidikan kewarganegaraan. Didalamnya harus ada budaya partisipasi (acultur of participation) dimana rakyat membutuhkan sejumlah kemampuan dan sumberdaya untuk berperan. Pengertian Masyarakat Masyarakat merupakan mahluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan disekitarnya, dengan mengunakan pikiran,naluri,perasaan,keinginan,manusi a member reaksi dan melakukan


ISSN : 2085 – 0328

interaksi dengan lingkungannya, pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat istilah “rakyat” menunjuk pada adanya jumlah yang lebih besar dari “penduduk” yang memiliki kehendak umum bersama (masyarakat sipil) di hadapkan pada pemerintah yang mengatur dan memerintah kehendak tadi. Sehingga dengan demikian terdapat kepentingan prioritas yang jelas . Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa seseorang yang berada dalam suatu kelompok wajib memperhatikan atau memahami cirri-ciri tersebut. Masyrakat terdiri dari banyak individu yang terdiri dari berbagai kelompok,merekapu dapat berkumpul dam membentuk massa. Menurut Ralph linton dalam abdul Syani (1995:47) mengemukakan bahwa: “…Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama ,sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya berfikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.” Konsep Partisipasi Masyarakat Memperhatikan luasnya pengertian partisipasi, maka beberapa ahli berupaya mengkategorikan partisipasi dalam berbagai tipe atau bentuk sehingga makna dari partisipasi tersebut akan lebih mudah di pahami dan dijelaskan. Partisipasi masyarakat menurut isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,pemilihan dan penagmbilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keteribatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

480

PERSPEKTIF

Menurut Bintoro (1984:220) berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif ini juga di sebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi yaitu: Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah,strategindan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat,paling sedikit suatu sehingga dengan demikian rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga dengan demikian mendapat dukungan pelaksanaannya. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan solidaritas sosial. Kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan,kegiatan produktif ,yang serasi pengawasan sosial,atas jalannya pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumbangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan,kegiatan produktif yang serasi,pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lainlain.tabungan dan intervensi dan dengan demikian pembentukan modal,suatu kesediaan membayar pajak.ini adalah bentuk partisipasi mutlak dalam bernegara,apalagi bila dalam pembangunan. Ketiga, keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongangolongan masyarakat tertentu dapat di tingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Minsalnya dalam hal ini dilakukan dalam bentuk pembangunan daerah-daerah


ISSN : 2085 – 0328

terbelakang,kebijaksanaan, dan programprogram pembangunan yang merangsang keterlibatan produktif golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan program-program yang di sebut Community develovment.” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Menurut Slamet (1994:142) faktor-faktor internal yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau di tentukan oleh cirri-ciri sosiologis seperti umur,jenis kelamin,pendidikan,pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal secara teoritis terdapat hubungan antara cirriciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan,jenis pekerjaan,lamanya menjadi nggota masyarakat, besarnya pendapatan dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi tersebut,yaitu: 1. Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia mengengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap,cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 2. Jenis kelamin Nilai yang cukup dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perepuan adalah adalah “di dapur” yang berati bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga,akan tetapi semakin lama peran perempuan tersebut telah bergeser

481

PERSPEKTIF

dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 3. Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi pendidikan dianggap dalam mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4. Pekerjaan dan penghasilan Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan beberapa penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatankegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomiannya. 5. Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlibat dalam partisipanya yang besar dlam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Dari pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa faktorfaktor internal ialah faktorfaktor lain yang mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat ialah dilihat dari faktor pendidikan,pekerjaan dan penghasilan serta adanya dorongan dari masyarakat tersebut. Pengertian Akta tanah Akta tanah ialah mendaftarkan tanah sehingga mendapatkan surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hak atas tanah adalah hak yang berwewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan


ISSN : 2085 – 0328

dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki-nya. pendaftaran tanah di selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh kepala kantor pertanahan (kantor pertanahan). Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, adalah rangkayan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus,berkesinambungan dan teratur meliputi : 1. Pengumpulan,pengolahan,pembukua n,dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. 2. Pembuatan peta dan daftar bidang tanah. 3. Pemberian surat tanda bukti hak. Maria S.W.sumardjono dalam buku Urip Santoso (2013:282) menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dilatar belakangi oleh kesadaran akan pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. secara normative,kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumberdaya manusia pendukungnya. Hak – hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, makin maju masyarakat maka akan makin padat penduduknya, sehingga menambah pentingnya kedudukan hak – hak atas tanah. Camat Sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Perihal camat di jumpai dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya di singkat UU No.32 Tahun 2004) dan

482

PERSPEKTIF

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan (selanjutnya di singkat PP No.32 Tahun 2004) menurut pasal 1 Angka 9 PP No.19 Tahun 2008 menentukan camat ialah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang pemerintah dari Bupati/walikota. Di samping PPAT yang di angkat, Camat ditunjuk pula sebagai PPAT oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk wilayah kerja di kecamatan masing-masing. Dengan demikian peranan Camat sebagai pejabat yang membuat akta tanah yang berperan dalam penyelesaian untuk pendaftarannya. Berkaitan tugas Camat yang demikian banyak, maka tidak mustahil akan menemui kesulitan (hambatan) tertentu dalam pembuatan akta maupun pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Tujuan Pendaftaran Tanah 1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi kepada fihak-fihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang di perlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administarasi pertanahan dan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan di berikan sertifikat hak atas tanah.


ISSN : 2085 – 0328

Setifikat adalah sebagai produk terakhir dari pendaftaran tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berisi salinan dari buku tanah yang dilengkapi surat ukur yang berisi data yuridis dan data fisik bidang tanah, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengandung pengertian bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Dasar hukum Pendaftaran Tanah UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (pasal 19) (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diaadakan pendaftran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketenteuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ii meliputi: a. pengukuran,pemetaan,dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak,yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3). Pendaftaran tanah di selenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya,menurut pertimbangan menteri Agraria. (4). Dalam Peraturan Pemerintah di atur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud di dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu di bebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

483

PERSPEKTIF

(1).

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan,pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya. (2). Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. (3). Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai mana yang di maksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah di lakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan – kegiatan tertentu yang oleh peratuan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan di tugaskan kepada pejabat lain. Manfaat Pendaftaran Tanah Untuk mewujudkan tata tertib administrasi pertanahan, setiap bidang pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik satuan atas rumah susun wajib di daftar. Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakan pendaftaran tanah, yaitu: a. Manfaat bagi pemegang hak. 1) Memberikan rasa aman.


ISSN : 2085 – 0328

2) Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya. 3) Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak. 4) Harga tanah menjadi lebih tinggi. 5) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru. b. Manfaat bagi pemerintah. 1) Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib pertanahan. 2) Dapat memperlancar kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan. 3) Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, minsalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar. Prosedur pengurusan akta tanah Pengurusan di kantor kepala desa 1. Mengurus surat keterangan tidak sengketa Fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sengketa. Pemohon adalah pemilik sah. Dalam keterangan surat tidak sengketa tersebut ada tanda tangan saksi-saksi yang dapat di percaya. 2. Mengurus surat keterangan riwayat tanah Surat keterangan riwayat tanayat taah berfungsi untuk menerangkat secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan saat ini.dalam keterangan surat riwayat tanah tersebut diceritakan proses peralihan baik berupa peralihan sebagian-sebagian,atas keseluruhan,karena pada awalnya tanah girik biasanya sangat luas kemudian di jual atau di alihkan secara sebagian sebagian.

484

PERSPEKTIF

Contoh kalimat yang ada dalam surat keterangan riwayat tanah: pada tahun 1975 girik C 45 persil No.100 luas 15.000 m2 di jual kepada girik C51 seluas 5.000 m2. pada tahun 1980 girik C45 persill No.100 luas 10.000 m2 di jual kepada girik C 52 seluas 6.000 m2. dari kalimat di atas diketahui bahwa awalnya girik C45 seluas15.000 dan di jual dua kali kepada masing-masing girik C 51 seluas 5.000m2 pada tahun 1975 dan kepada C52 seluas 6.000 m2 pada tahun 1980,sehingga girik C45 tersisa luas 4.000 m2. Jika tidak ada peralihan setelah tahun 1980 maka luas tanah yang bisa di mohonkan saat ini adalah 4.000 m2. 3. Mengurus surat keterangan penguasaan tanah secara sporadic Dalam surat keterangan penguasaan tanah secara sporadic ini dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif sebagai metode analisis data. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada. Menurut jalaluddin Rakhmat (2005:35) Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data serta gejala-gejala. Metode deskriptif bertujuan untuk : 1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada. 2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku. 3. Membuat perbandingan dan evaluasi. 4. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam


ISSN : 2085 – 0328

menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah di teorikan kemudian dicari kesimpulannya. PEMBAHASAN Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta Tanah. Adapun kegiatan pembuatan akta tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa Bale berikut ini data yang di ambil dari kegiatan desa Bale dalam pembuatan akta prona dari tahun 20112014. Table 1.Jumlah Pemilik Akta Tanah Dari Tahun 2011-2014 TAHUN JUMLAH AKTA TANAH 2011 65 akta tanah 2012 155 akta tanah 2013 189 akta tanah 2014 219 akta tanah Sumber: dokumen kantor kepala desa bale 2014. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pemilik akta tanah dari tahun 2011 hanya 65 akta tanah, pada tahun 2012 sebanyak 155 akta tanah, kemudian di tahun 2013 sebanyak 189 akta tanah dan yang terakhir pada tahun 2014 sebanyak 219 akta tanah dari tabel di atas dapat di lihat adanya peningkatan masyarakat yang telah memiliki akta tanah dari tahun 2011- 2014.

485

PERSPEKTIF

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bale dalam pembuatan akta tanah ini banyak dari masyarakat yang mengikutinya, dapat dilihat dari data yang di peroleh banyaknya masyarakat mengikuti kegiatan pembuatan akta tanah ini yaitu dengan adanya pembuatan akta prona yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum di mulainya kegiatan pembuatan akta prona kepala desa Bale sudah mengumumkannya kepada masyarakat desa Bale sehingga masyarakat desa bale sudah menyiapkan syarat-syarat yang telah diumumkan oleh kepala desa, dari hasil keterangan kepala desa dan data yang di peroleh setelah di wawancarai jumlah masyarakat cukup antusias dalam mengikuti kegiatan pembuatan akta tanah yaitu 219 orang yang sudah mengikuti itupun melalui kegiatan pembuatan akta prona pada tahun 2014. Dari hasil keterangan kepala desa Bale banyaknya pada masyarakat mengikuti kegiatan pembuatan akta tanah ini karena adanya pembagian warisan,adanya pembukaan lahan baru dan adanya penggantian dari SKT (Surat Keterangan Tanah) untuk di buat akta tanahnya serta mahalnya biaya pembuatan akta tanah jika tidak adanya kegiatan pembuatan akta prona. Oleh karena itu dengan adanya pembuatan akta prona ini masyarakat sangat antusias ikut berpartisipasi dalam pendaftaran akta tanah, terlebih lagi syarat-syaratnya tidak terlalu rumit hanya mengurus surat keterangan tidak sengketa, mengurus surat keterangan tanah , dan surat sporadik dari kantor kantor kepala desa, dalam pembuatan akta prona ini pun dikenakan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat hanya sebesar Rp.500.000, sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat desa Bale tidak terlalu di bebankan. (wawancara, Zulkifli, 2015). Kemudian penulis mewawancarai Sektetaris Desa dengan pertanyaan “apa kewenangan Pemerintah desa terhadap


ISSN : 2085 – 0328

pembuatan akta tanah?” zuhri mengatakan “kewenangan Desa hanya mengurus data dan syarat – syarat pembuatan akta tanah kemudian setelah mengumpulkan data tersebut, kami mengantarkan data tersebut ke kantor kecamatan, karena hanya Camat yang menerbitkan akta tanah tersebut tuturnya”. (wawancara,S.Zuhri, 2015). Dari keterangan tersebut dapat diketahui masyarakat Desa Bale ini memiliki rasa yang tinggi terhadap kepemilikan akta tanah dan juga sudah banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu mau mendaftarkan tanahnya dalam bentuk sebuah akta tanah, terlebih lagi pemerintahan desa sudah memberitahu kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan akta tanah. Dari keterangan tersebut dapat kita lihat data jumlah masyarkat yang sudah berpartisipasi dalam mendaftarkan tanah nya di table di bawah ini. Table 2. Jumlah Data Masyarakat Yang Telah Berpartisipasi Mendaftarkan Tanahnya TAHUN JUMLAH AKTA TANAH 2011 65 akta tanah 2012 155 akta tanah 2013 189 akta tanah 2014 219 akta tanah Sumber : dokumen kantor kepala Desa Bale Data di atas merupakan jumlah pemilik akta tanah yang di dapat dari kantor kepala desa bale. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk memiliki akta tanah di Desa bale sangatlah tinggi partisipasinya dalam kepemilikan akta tanah. Dari keterangan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan pembuatan akta tanah ini

486

PERSPEKTIF

penulis mewawancarai 4 orang dari masyarakat desa Bale penulis mengambil dari setiap dusun, seorang informan dari Dusun Mesjid saat di wawancarai dengan pertanyaan “apakah sudara sudah pernah mendaftarkan tanah dan apa yang mendorong serta memotifasi saudara untuk mendaftarkan tanah saudara?”. Aman ayu mengatakan “ sudah, saya sudah pernah mendaftarkan tanah saya di kantor kepala desa,yang mendorong dan memotifasi saya untuk mendaftarkan tanah tersebut untuk membayar pajak bumi dan bangunan , untuk mengetahui bahwa tanah itu milik saya, serta adanya lindungan dari pemerintah, kemudian tanah yang telah saya daftarkan tercatat di kantor pertanahan dalam bentuk akte tanah di tambah lagi saya saat mendaftarkan tanah saya biaya juga tidak terlalu tinggi sehingga saya terdoronglah untuk mendaftarkan tanah milik saya ”(wawancara,aman ayu,2015). Dari dusun Weh Delung penulis informan salah satu yang di atas kemudian hal ini di ungkapkan lagi dari salah satu masyarakat,saat di wawancarai juga dengan pertanyaan “apakah saudara sudah pernah mendaftarkan tanah dan apa yang mendorong serta memotifasi saudara untuk mendaftarkan tanah saudara?”. Kemudian Rusli mengatakan “sudah,saya sudah pernah mendaftarkan tanah saya, alasan yang mendorong saya untuk mendaftarkan tanah saya adalah adanya pengumuman yang di sampaikan oleh pak geuchik tentang pentingnya membuat akta tanah, pada saat itulah saya berkeinginan untuk memiki akta tanah, supaya tanah yang saya punya sudah terdaftar, dan memiliki kekuatan secara hukum supaya di kemudian hari tidak adanya sengketa dengan pihak masyarakat manapun,sehingga saya terdorong mendaftarkan tanah saya dan di desa ini di mudahkan lagi dengan adanya pembuatan akta tanah melalui Prona sehingga biaya yang


ISSN : 2085 – 0328

dikeluarkanpun tidak terlalu mahal maka dari itu saya mau mendaftarkan tanah saya”.(Wawancara,Rusli,2015) Dari Dusun Peteri Pintu penulis mengambil salah satu informan, saat di wawancarai dengan pertanyaan “apakah saudara sudah pernah mendaftarkan tanah dan apa yang mendorong serta memotifasi saudara untuk mendaftarkan tanah saudara?” M.Dahlan Melala mengatakan, “ saya sudah pernah mendaftarkan tanah saya,itupun melalui kegiatan pembuatan akta prona, alasan saya terdorong untuk mendaftarkan tanah saya yaitu karena biayanya murah sehingga saya termotifasi untuk mendafftarkan tanah milik saya,berhubungan dengan adanya pengumuman dari geuchik untuk menghindarkan sengketa lahan dan adanya pembukaan pembuatan akta tanah melalui kegiatan Prona”. ( wawancara,M Dahlan Melala, 2015). Kemudian keterangan informan yang terahir yaitu dari Dusun Paya Jerango, saat di wawancarai dengan pertanyaan yang sama juga “apakah saudara sudah pernah mendaftarkan tanah dan apa yang mendorong serta memotifasi saudara untuk mendaftarkan tanah saudara?”. Ucak kemudian mengatakan,” sudah,saya sudah pernah mendaftarkan tanah saya, itupun dikarenakan adanya pembuatan akta prona yang telah di umumkan oleh geuchik sehingga saya terdorong untuk mendaftarkan tanah yang saya miliki,sehingga biaya juga tidak terlalu banyak dikeluarkan dari sanalah saya terdorong dan termotifasi untuk memiliki akta tanah.( wawancara,Ucak, 2015) Dari tabel dan keterangan yang di dapat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah, yaitu partisipasi dalam bentuk motifasi individu,dorogan individu dan tanggung jawab oleh masing-masing individu untuk ikut medaftarkan tanahnya.

487

PERSPEKTIF

Kendala Yang dihadapi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Tanah. Dalam setiap kegiatan pembuatan akta tanah yang dilakukan,pasti memiliki berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat jika adanya kendala maka untuk memiliki akta tanah tersebut pastinya memiliki pengaruh sehingga proses pembuatan akta tanah itupun berpengaruh, namun dalam kenyataannya selama ini banyaknya kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam kepemilikan akta tanah tersebut. Berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam kepemilikan akta tanah di Desa Bale, Zuhri sebagai sekretaris Desa dan sebagai pengumpul data pelaksana program kegiatan Prona menerangkan dalam sebuah wawancara. “kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa bale ialah terkendala mahalnya biaya pengurusan dan pembuatan akta tanah , selama ini masyarakat hanya memiliki SKT (surat keterangan tanah) atau sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa,bahkan masyarakat desa mengganggap sudah cukup dengan memiliki SKT dan sporadik saja, selanjutnya masyarakat Desa Bale hanya mau mendaftarkan tanahnya jika ada sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan adanya kegiatan pembuatan akta prona yang di buka setiap setahun sekali di kantor kepala Desa Bale, terlebih lagi masyarakat Desa Bale mayoritas sebagai petani sehingga untuk memiliki akta tanah ini pun masih terkendala di biaya pengurusan.(wawancara,S Zuhri, 2015). Selanjutnya kepala Desa Bale sekaligus penanggung jawab dalam kegiatan pembuatan akta tanah dan kegiatan prona, Zulkifli menuturkan dalam sebuah wawancara “ dalam kepemilikan akta tanah,kendala yang dimiliki masyarakat adalah dalam hal biaya dimana rata-rata pekerjaan mayoritas masyarakat Desa bale Adalah sebagai petani kopi , kemudian tanah yang mereka miliki masih berupa tanah


ISSN : 2085 – 0328

warisan dan lahan baru di buka untuk bercocok tanam.(wawancara,Zulkifli,2015) Penjelasan yang di dapat dari informasi tersebut di atas dapat di simpulakan bahwa kendala yang dihadapi masyarakat Desa bale yaitu: 1. Faktor pekerjaan Mayoritas masyarakat desa umumnya bekerja sebagai petani masalah biaya pengurusan menjadi faktor kendala dan besar kemungkinaan juga kesibukan masyarakat dalam pekerjaan juga sering terkendala di dalam kepemilikan akta tanah. 2. Faktor wilayah Pada umumnya masyarakat desa jika tidak ada sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah dalam bentuk akta tanah, masyarakat tersebut belum mau mendaftarkan tanahnya karena masih menganggap SKT dan sporadic saja sudah cukup. Kendala dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta tanah tidak menjadi faktor kendala total dalam kepemilikan akta tanah. Keterangan ini di dapat dari salah satu tokoh masyarakat desa bale di jelaskan oleh Marwan selaku tokoh masyarakat mengungkapkan dalam sebuah wawancara “ sosialisasi merupakan hal yang terpenting dalam maksud dan tujuan pembuatan akta tanah,di tambah lagi masyarakat desa umumnya masih ada yang belum tahu sebagian macam-macam persayaratan pembuatan akta tanah. Dimana setiap orang juga memiliki perbedaan baik dalamekonomi,pengetahuan,kemampuan serta keterbatasan lainnya.oleh karena itu perlunya sosialisi serta menjelaskan secara detail bahwa memiliki akta tanah itu tidak merasa di rugikan bagi masyarakat yang memiliki sebidang tanah (wawancara,Marwan,2015) Dari informasi tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa setiap individu masyarakat perlu untuk di

488

PERSPEKTIF

terapkan rasa ingin memiliki akta tanah karena pondasi dari setiap partisipasi adalah masyarakat tersebut mau mendaftarkan tanahnya,sehingga dengan hal itu segala kendala yang terjadi dapat terselesaikan dan dapat di atasi. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Bale Terhadap Kepemilikan Akta Tanah. Berdasarkan hasil observasi penulis dalam penelitian ini,ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta tanah di Desa Bale, yaitu saat di wawancarai informan dengan pertanyaan “menurut saudara, faktor apakah yang melatar belakangi saudara untuk mendaftarkan tanah saudara?” Salah satu masyarakat yang telah berpartisipasi untuk mendaftarkan tanah nya pada tahun 2011, aman ayu mengatakan “ yang melatar belakangi saya untuk mendaftarkan tanah saya adalah adanya kegiatan pembuatan akta prona,sehingga saya ikut serta dalam kegiatan permbuatan akta tanah, pada saat itu adanya pengumuman dari pihak desa untuk pembuataan akta prona dan mereka ingin masyarakat segera mengikuti kegiatan Prona, mengingat pada saat itu biaya dalam pembuatan akta tanah juga tidak terlalu mahal karena adanya kegiatan pembuatan akta prona.(wawancara, februari ,2014). Kemudian informan dari rusli Dusun weh delung salah satu informan yang di wawancarai karena telah memiliki akta tanah juga salah satu dari informan yang telah mengikut kegiatan prona, Rusli Mengatakan “ yang melatar belakangi saya mengurus akta tanah saya karena adanya kegiatan Prona oleh pihak desa, kemudian adanya informasi yang di beritahukan sebelumnya kepada saya melalui pengumuman syarat dan prosedurnya juga tidak terlalu rumit serta biaya yang dikeluarkanpun tidak sama


ISSN : 2085 – 0328

seperti saat pengurusan di badan pertanahan (wawancara, februari, 2015) Dari Dusun Peteri Pintu penulis mewawancarai salah seorang informan yang telah memiliki akta tanah, karena mengikuti kegiatan Prona pada tahun 2014 saat di wawancarai M Dahlan Melala mengatakan “menurut saya,alasan saya untuk mendaftarkan tanah saya ialah karena adanya sosialisasi dari pihak desa adanya pembukaan kegiatan prona pada tahun 2014 lalu, semua mengenai syarat dan banyaknya biaya yang di keluarkanpun ikut turut di paparkan dalam pengumuman yang dilakukan oleh pihak desa, dengan demikian yang melatar belakanngi saya untuk mendaftarkan tanah saya ialah prosedur dan pengurusan pembuatan akta tanah melalui kegiatan Prona ini sangat memudahkan saya, sehingga saya mau ikut serta dalam kegiatan Prona ini untuk mendaftarkan tanah yang saya kelola untuk demi kenyamanan, dan menghindarkan dari sengketa, karena tanah yang saya miliki merupakan tanah hasil pembagian warisan (wawancara,februari,2015) Kemudian keterangan dari informan yang terakhir dari dusun Paya jerango yang sudah mendaftarkan tanahnya dan sudah memiliki akta tanah,menurut hasil wawancara,saat di wawancarai ucak mengatakan “ faktor yang melatar belakangi saya mendaftarkan tanah saya ialah,saya baru membeli tanah tersebut untuk membangun rumah tempat saya tinggal nantinya waktu saya membelinya hanya masi dalam surat sporadik , kemudian beberapa bulan kemudian adanya pengumuman dari kantor kepala desa bahwa akan ada kegiatan pembuaatan akata prona,karena syarat dan biaya pengurusan pembuatan akta tanah melalui prona tidak terlalu sulit maka dari itulah saya ikut serta mendaftarkan tanah yang saya miliki (wawancara,februari,2014). .

489

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

Dari uraian di atas faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Bale terhadap kepemilikan akta tanah dapat di simpulkan bahwa masyarakat desa Bale dengan adanya sosialisasi dari pemerintah desa tentang adanya kegiatan pembuatan akta prona dan terlebih syarat dan pengurusannya mudah, disanalah keikutsertaan masyarakat sangatlah tinggi keinginan individu masingmasing masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah khususnya di desa Bale, termasuk juga dalam kegiatan pembuatan akta Prona itupun masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan pembuatan akta tanah yang merupakan kegiatan nasional untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Keinginan masyarakat dan dorongan masyarakat untuk memiliki akta tanah semakin bisa di lihat dari banyaknya masyarakat yang berpartisipasi mendaftarakan tanah miliknya, dengan demikian partisipasi masyarakat di Desa Bale terhadap kepemilikan akta tanah sangatlah tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya terhadap kepemilikan akta tanah yang di awali dari dorongan dan motifasi dari masing-masing individu masyarakat. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yakni Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, maka pada Bab terakhir ini penulis menyusun kesimpulan beserta saran sebagai berikut : 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta tanah di Desa Bale dari data yang diperoleh dapat di simpulkan, ada beberapa partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pendaftaran tanah:


a. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan langsung , dalam hal ini partisipasi masyarakat Desa bale terlibat langsung secara individu dalam mendaftarkan tanahnya,walaupun kegiatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Prona yang di buka oleh pemerintah desa. b. Partisipasi individu masyarakat, dalam dalam hal ini partisipasi masyarakat Desa Bale dalam memiliki akta tanah ialah kewajiban dari individu masyarakat . c. partisipasi dalam bentuk dukungan, dalam hal ini masyarakat memberingan dukungan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona dan ikut serta dalam mengikuti kegiatan pembuatan akta tanah melalui kegiatan Prona. 2. Walaupun adanya kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus dan mendaftarkan tanah mereka, akan tetapi Kendala terbesut tidak menjadi faktor kendala seutuhnya yang dihadapi oleh masyarakat desa bale. 3. Tingginya partisipasi masyarakat di desa Bale di karenakan bukan hanya karena dilihat dari tingkat pendidikannya dan pekerjaannya,partisipasi masyarakat di Desa Bale dalam memiliki akta tanah yaitu dengan adanya kegiatan pembuatan akta Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang di buka di kantor kepala Desa bale. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni “Tingkat partisipasi masyarakat terhadap

490

PERSPEKTIF

kepemilikan akta tanah di Desa bale kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh”, tingkat partisipasi masyarakatnya dalam kepemilakan akta tanah sudah banyak dari masyarakat yang berpartisipasi,maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Perlu untuk kedepannya sosialaisasi dari pemerintah desa pentingnya akta tanah kepada masyarakat desa bale, dan dalam pembuatan akta tanah jangan mempersulit masyarakat untuk kedepannya. 2. Untuk pemerintah Desa Bale khususnya berikan sosialisasi dan pelayan yang terbaik lagi kepada masyarakat kedepannya supaya masyarakat desa bale lebih banyak lagi yang ikut serta dalam mendaftarkan tanahnya. DAFTAR PUSTAKA Aman Ayu,Masyarakat yang telah memiliki akta tanah , Tanggal15 februari 2015, Pukul 15.00-15.30 WIB. Badudu, J.S, 2003. Kamus kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: PT kompas Media Nusantara. Budiardjo,Miriam.2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dirjen Pembangunan masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.1998. Dokumen Data dan jumlah Penduduk masyarakat Desa bale kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah Provinsi Aceh 2014. Ghazali, kurniawan, 2013. Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta: kata pena. Hatta, Mohammad, 2000. Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Mutiara.


ISSN : 2085 – 0328

http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/23 6152 Kartono, kartini. 1980. Pengantar metodologi penelitian, Bandung: Pionir Jaya. Kaho, Josef Riwu,2007, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta:PT Rajawali grasindo pers. Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria Makmur,Syarif,2008,Pemberdayaan SDM dan Efektititas Energi, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. Marwan, Tokoh Masyarakat desa Bale, Tanggal14 Februari 2015,Pukul 14.00-14.00 WIB. M.Dahlan Melala, Masyarakat yang telah memiliki akta tanah, Tanggal 18 februari 2015, pukul 11.00-11.30 WIB Nazir, Moh, 2003. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya. Nawakamal, 2009. Menuju Demokrasi Pemetaan. Bogor: TIFA. Panduan Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Peraturan pemerintah NO.37 Tahun 1998,Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: BPN Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Rakhmat, Jalaluddin, 2005. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: PT. Remadja Karya. Rusli,masyarakat yang telah memiliki akta tanah , tanggal 15 februari 2015, Pukul 17.00-17.30 WIB Syani,Abdul,1995.Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, lampung: pustaka jaya. Santoso, Urip, 2013. Hukum Agraria, Jakarta: Kencana.

491

PERSPEKTIF

ISSN : 2085 – 0328

Syani,

abdul, 1995. Sosiologi dan perubahan masyarakat. lampung: pustaka jaya. Tanglisan,S.Nogi,Hessel, 2005. Manajemen publik. Jakarta: Grasindo. Tjokromidjojo,bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3S. UU NO. 5 Tahun 1960. (undang undang pokok tentang agraria) UU NO.6 Tahun 2014 (Tentang Desa) Ucak, masyarakat yang telah memiliki Akta Tanah, Tanggal 19 februari 2015,pukul 16.00-16.30 WIB. Slamet Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas maret university press. Zulkifli, Kepala Desa Bale, Tanggal 12 februari 2015, Pukul 17.00-17.30 WIB.


492

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA TANAH (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

Recommend Documents