PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH Menimbang
: a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 dan dalam rangka mengisi Keistimewaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu pembentukan Majelis Pendidikan Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan yang dapat dijadikan wadah bagi pembentukan insan yang berkualitas dan bertaqwa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893); 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH MEMUTUSKAN Menetapkan
:
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya. c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah. d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah. f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah; g. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah ; h. Kebijakan Daerah adalah Qanun dan Peraturan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh; i. Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Qanun ini dibentuk MPD Kabupaten Bener Meriah. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Tanggung Jawab Pasal 3 (1)
MPD merupakan suatu badan yang independen dan kolektif yang memberikan pertimbangan dalam bidang Pendidikan.
(2)
MPD merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.
(3)
MPD Kabupaten Bener Meriah berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Bener Meriah. Pasal 4 MPD mempunyai tugas memberi masukan, arahan dan nasehat, serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dalam bidang pendidikan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 5
(1)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, MPD mempunyai fungsi, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pendidikan.
(2)
MPD mempunyai fungsi membina masysrakat untuk meningkatkan, kesadaran terhadap pendidikan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6
(1)
Organisasi MPD terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Ketua Komisi; d. Sekretariat;
(2)
Struktur Organisasi MPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Paragraf Satu Pimpinan Pasal 7
(1)
MPD dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) Ketua.
orang Wakil
(2)
Ketua MPD mempunyai tugas memimpin MPD dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pendidikan. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Pimpinan MPD mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan. Paragraf Dua Sekretariat Pasal 9
(1)
Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.
(2) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan keuangan, Administrasi, Perpustakaan dan tugas lain yang dianggap perlu serta tugas-tugas lain yang diberikan pengurus. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan Administrasi Umum, perlengkapan dan tata laksana; b. Pengeluaran Administrasi Keuangan. c. Penyiapan risalah rapat. d. Penghubung MPD dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Lembaga Pemerintah Daerah lainnya. Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub bagian Administrasi; b. Sub bagian Keuangan c. Sub bagian Perlengkapan Paragraf Tiga Ketua Bidang Pasal 12 Ketua Komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data-data dan informasi permasalahan pendidikan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam rapat MPD. Pasal 13 Komisi-komisi terdiri dari : 1. Komisi kurikulum dan evaluasi; 2. Komisi pendidikan dan tenaga pendidikan; 3. Komisi sarana pendidikan; 4. Komisi Penelitian dan pengembangan pendidikan; 5. Komisi Pendidikan pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa;
6. Komisi Pendidikan dayah; 7. Komisi pendidikan tinggi. Pasal 14 (1)
Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 14, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPD.
(2)
Tata cara pelaksanaan rapat komisi untuk mengambil suatu keputusan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPD. Pasal 15 Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dipimpin oleh 1 orang ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. Paragraf Empat Masa Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus Pasal 16
(1)
Pengurus MPD Kabupaten Bener Meriah dilakukan dalam musyawarah, Ketua Komite Sekolah/Madrasah Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah, mewakili Bupati dan lainlain.
(2)
Masa kepengurusan MPD ditetapkan selama 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
(3)
Penggantian atau reshufel kepengurusan MPD dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil rapat khusus MPD. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan penyelenggaraan (MPD) dibebankan kepada APBD dan Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupaun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.
BAB V PENGUKUHAN PENGURUS MPD Pasal 18 (1)
Untuk pertama kali pengurus MPD ditetapkan oleh Bupati atas Rekomendasi DPRD.
(2)
Pengukuhan terhadap pengurus MPD dilakukan oleh Bupati. Pasal 19
(1)
Pada Sekretariat MPD dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
(2)
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri Pasal 21 Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah. Ditetapkan di : Redelong Pada Tanggal : 29 Juli 2006 PJ. BUPATI BENER MERIAH, DTO IR. RUSLAN ABDUL GANI, DIPL, SE
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal : 31 Juli 2006 Nomor : Tahun 2006 Seri D SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH, DTO Drs. A L D A R. A B, MM Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889
LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 24 TAHUN 2006 TANGGAL : 29 JULI 2006
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
Ketua
Wakil Ketua Sekretaris
Subbag Administrasi
Komisi Kurikulum dan evaluasi
Komisi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Komisi Sarana Pendidikan
Komisi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Subbag Keuangan
Subbag Perlengkapan
Komisi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa
Subbag Perpustakaan
Komisi Pendidikan Dayah
Komisi Pendidikan Tinggi
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH,
Drs. H. M. SAAT ISRA
