BUPATI BENER MERIAH
RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Bener Meriah yang sehat, perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan; b. bahwa pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam suatu sistem pelayanan kesehatan terpadu yang berlaku di Kabupaten Bener Meriah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang…………….
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Dokter Gigi. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah. 2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah. 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. 5. Rumah………………
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong. 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong. 8. Sumber Daya kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif mengabdikan diri di sektor kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun yang tidak memiliki pendidikan formal kesehatan. 9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan vokasi atau pendidikan akademis baik dengan pendidikan profesi maupun tanpa pendidikan profesi di bidang kesehatan. 10. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama Asas Pasal 2 Pelayanan Kesehatan berasaskan nilai ilmiah, manfaat, informatif, transfaran, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan gender dan pemberdayaan serta kemandirian masyarakat, kemitraan, nilainilai budaya lokal, dan perlindungan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan sistem kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak Pasal 4 (1) Hak-hak petugas: 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Bekerja menurut standar hukum. 3. Menolak permintaan dari pasien dan atau keluarganya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi. 4. Mendapat informasi selengkapnya dari pasien dan atau keluarganya untuk kepentingan pengobatannya. 5. Mendapatkan perlakuan yang adil dan jujur. 6. Mendapatkan imbalan jasa atas profesi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Hak……………….
(2) Hak-hak pasien: 1. Pasien berhak memperoleh informasi tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskemas. 2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. 3. Pasien berhak memperoleh pelayanan-pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi tanpa diskriminasi. 4. Pasien berhak mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan. 5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi: a. Penyakit yang diderita; b. Tindakan medis yang akan dilakukan; c. Kemungkinan penyakit sebagai tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya; d. Alternative terapi yang lainnya; e. Prognosa (perjalanan penyakit); f. Perkiraan biaya pengobatan. 6. Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh petugas; 7. Pasien berhak menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya; 8. Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 5 (1) Kewajiban-kewajiban Petugas : a. Mematuhi Undang-Undang dan kode etik sesuai dengan status kepegawaianya; b. Memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan profesi mencakup kebutuhan bio - psiko - sosial – religius;; c. Memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada pasien tentang penyakit yang diderita; d. Melindungi Hak-Hak Pasien; e. Memegang teguh rahasia jabatan. (2) Kewajiban-kewajiban Pasien : a. b. c. d. e. f. g.
Membawa kartu identitas, untuk kunjungan pertama kali; Membawa kartu berobat; Membawa kartu jaminan kesehatan; Mengikuti alur pelayanan Fasilitas Kesehatan; Mentaati aturan pelayanan dan mematuhi nasehat serta petunjuk pengobatan; Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan; Bagi pasien umum berkewajiban membayar distribusi pasien sesuai dengan Qanun yang berlaku.
Bab IV…………………….
BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Pertama Wewenang Pasal 6 (1) Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tanggung Jawab Pasal 7 (1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan penganggaran dan evaluasi dari pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (3) Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya. (4) ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi tingginya. (5) memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. (6) ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 8 (1) Alokasi anggaran urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN Bagian Pertama Tenaga Kesehatan Pasal 9 (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan dapat merekrut dan mendidik tenaga kesehatan bagi tenaga yang berasal dari Kampung terpencil dengan perlakuan khusus. (2) Pemerintah………………..
(2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 (1) Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Kampung terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal serta tunjangan khusus. (2) Penentuan Kampung terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi. (2) Tenaga pertolongan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pendidikan terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan diberikan sertifikat. Pasal 12 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. (2) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati. Pasal 14 (1) Anggaran kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak ketiga lainnya. (2) Biaya Pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem asuransi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 15 (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap lembaga dan tenaga pelayanan kesehatan. (2) Pembinaan………………….
(2) Pembinaan lembaga dan tenaga pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan; b. fasilitasi teknis pelayanan; c. konsultasi teknis pelayanan; d. pendampingan; dan e. koordinasi pelayanan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 16 (1) Pengawasan terhadap kinerja penyelenggara upaya kesehatan, pengelolaan keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, usaha swasta dan mandiri. (3) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal17 (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan. (2) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dalam Peraturan Bupati. BAB VIII PENGADUAN Pasal 18 (1) Masyarakat termasuk pasien dan keluarga dapat melakukan pengaduan atas setiap pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta. (2) Setiap lembaga pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan unit pengaduan masyarakat. (3) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor. (4) Pengaduan yang disampaikan oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggapi dalam waktu 2 x 24 jam. (5) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bab IX………………….
BAB IX KETENTUAN SANKSI Pasal 19 (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan aparatur pemerintah yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, penutupan kegiatan dan atau sanksi administrasi kepegawaian lainnya. (3) Tata cara dan prosedur penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati.
sanksi administrasi ditetapkan dengan
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Perizinan untuk lembaga pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang telah dikeluarkan sebelum qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu berakhirnya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BenerMeriah. Ditetapkan di Redelong Juni 2017 M Pada tanggal Ramadhan 1438 H Plt. BUPATI BENER MERIAH,
RUSLI M. SALEH Diundangkan di Redelong Pada tanggal Juni 2 0 1 7 M Ramadhan 1438 H SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,
ISMARISSISKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR :
