GUBERNVR JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
590/14 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/23 TAHUN 2013 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI 500 kV PLTU 2 JAWA TENGAH GARDUINDUK TEGANGAN EKSTRA TINGGI 500 kV KESUGIHAN(NEW RAWALO)KABUPATEN CILACAP GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang
bahwa dalam rangka tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan EkstraTinggi (SUTET) 500 kV PLTU 2 Jateng- GITET 500 kV Kesugihan (New Rawalo) telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590123 Tahun 2013
:a.
tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 5OO kV PLTV 2 Jawa Tengah Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Kesugihan (New Rawalo) Kabupaten Cilacap;
b
bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya adanya penambahan tower baru dan perubahan rute Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sehingga kebutuhan tanah untuk tapak tower T.3 Expand, T.5 New Dan T.7 Expand yang berada di desa
Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten
Cilacap
mengalami perluasan lahan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan; C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590123 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 5OO kV PLTU 2 Jawa Tengah Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 5OO kV Kesugihan (New Rawalo) Kabupaten Cilacap;
Mengingat
:1.
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Undang-Undang Nomor
Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92\;
2 2.
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377); 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Q12 tenlang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran 4.
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O1a);
１■
１■
12
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
3
13.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14
7 I Tahun 20 12 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah bebarapa kali yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2Ql4 lenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
Peraturan Presiden Nomor
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
16.
17
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OO9 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2O1O Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
18.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Persiapan Pengadaan Tanah Bagr Pembangunan 19
Memperhatikan
Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6O); Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59O123 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 5OO kV Kesugihan (New Rawalo) Kabupaten Cilacap; 1. Surat General Manager Unit Induk Pembangunan VII Nomor 985/ 130/UIP VIII2OL4 perihal Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan T.3 Expand, T.5 New, T.6 New dan T.7 Expand Jalur SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng - GITET 5OO kV Kesugihan tanggal 9 Desember 2014; 2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1 IBLH.II/3464 perihal Penjelasan
Perubahan 20t4;
Izin Lingkungan tanggal 31
Desember
4
3. Surat General Manager Unit Induk Pembangunan VII
Nomor 001/ 130/UIP Vlll2OLS perihal Penjelasan Perubahan lzin Lingkungan Untuk Revisi Ijin Penetapan Lokasi SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng GITET 500 kV Kesugihan tanggal 2 Januari 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KESATU
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59O123 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 50O kV PLTU 2 Jawa Tengah Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Kesugihan (New Rawalo) Kabupaten Cilacap diubah sebagai berikut : 1. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini. 2. Diktum KEDUA diubah menjadi sebagai berikut : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV diberikan kepada Unit induk Pembangunan VII PT. PLN (Persero) seluas t 36.751,10 m2 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu koma sepuluh meter persegi),
KEDUA
3. Diktum KEEMPAT diubah menjadi sebagai berikut : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Listrik Negara pada Unit Induk Pembangunan VII PI. PLN (Persero). Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
di
pada tangga-l
Semarang
2 Pebruari
AWA TENGAH,
RANOWO
ψ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pada Yth. : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia; Wakil Gubernur Jawa Tengah; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah; Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah; Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2Ol 5
5
8.
9
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Ja、 va Tengah;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PrOvinsi JaWa Tengah;
10 Kcpala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jav/a Tengah; 1l Kepala BirO Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 12. Kepala Biro Tata Pcmerintahan SETDA Provinsi Jaヽ va Tcngah; 13. Bupati Cilacap; 14. Kcpala Kantor Pcrtanahan Kabupatcn Cilacap;
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR」AWA TENGAH PrA 0′ 14 TM● 2“ 5 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR」 AWA TENGAH NOMOR 590/23 TAHUN 2013 TENTANG PERSETU」 UAN PENETAPAN LOKASI 獣鶴♂ PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR 」AWA TENGAH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN SALURAN UDARA 590/23 TAHUN 2013 TENTANG PERSETU」 UAN TEGANGAN EKSTRA TINGG1 500 kV PEMBANGKIT uSTRIK TENAGA NOMOR PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UAP 2」 AWA TENGAH― GARDU INDUK TEGANGAN EKSTRA TINGG1 500 SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGG1 500 kV kV KESUGIHAN INEW RAWALO)KABUPATEN CILACAP PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP 2」 AWA TENGAH― GARDU INDUK TEGANGAN EKSTRA TINGG1 500 kV KESUGIHAN(NEW RAWALO)KABUPATEN CILACAP
