Tim Pengembang SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
UU-RI No 12 – 2012 tentang PT Pasal 52
Penetapan Standar
Peningkatan Standar
Pelaksanaan Standar
Tindakan Korektif Pengendalian Standar Komendasi
Evaluasi (Audit)
Penetapan Standar-Dikti Pelaksanaan Standar-Dikti Evaluasi (atas pelaksanaan) Standar-Dikti Pengendalian (berdasarkan hasil Evaluasi atas pelaksanaan) Standar-Dikti Peningkatan Standar-Dikti Organisasi dan Tata Kelola
Siapa? Siapa? Siapa?
Siapa? Siapa?
Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
UU-RI No 12 – 2012 tentang PT Pasal 62 PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 22
Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi terdiri atas: otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan
norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
▪ pendidikan; ▪ penelitian; dan ▪ pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan
norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
▪ organisasi; ▪ keuangan; ▪ kemahasiswaan; ▪ ketenagaan; dan ▪ sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 22
Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 26
Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masingmasing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 31
Statuta PT sekurangnya memuat:
ketentuan umum; identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; sistem pengelolaan; sistem penjaminan mutu internal; bentuk dan tata cara penetapan peraturan; pendanaan dan kekayaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 32
Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur: penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawas dan penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; dan pelaksana administrasi atau tata usaha. diatur di dalam Statuta PT PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 28
Sistem Penjaminan Mutu Internal dikembangkan oleh Perguruan Tinggi
PT mempunyai otonomi untuk mengembangkan SPMI
UU-RI No 12 – 2012 tentang PT Pasal 53
SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara otonomi oleh setiap Perguruan Tinggi, SPMI menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, Standar di dalam SPMI menggunakan
SN-Dikti yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan melampaui SN-Dikti
SPMI didasarkan atas Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dan SPMI dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan.
Selebihnya? Dapat ditetapkan sendiri oleh setiap PT
Tugas dan Wewenang: Badan Penyelenggara PTS (Yayasan)? Rektor/Ketua/Direktur? Senat PT? Kantor Penjaminan Mutu? Siapa? Harus diatur di dalam SPMI, khususnya Manual Penetapan Standar
Standar Kualifikasi Dosen Tetap: Tugas dan Wewenang: Rektor/Ketua/Direktur? Dekan/Ketua Jurusan? Siapa?
Standar Kompetensi Lulusan: Tugas dan Wewenang: Ketua Jurusan? Dosen Tetap? Siapa?
Standar Kebersihan Toilet: Petugas Kebersihan? Siapa?
Harus diatur di dalam SPMI, khususnya Manual Pelaksanaan Standar
Nama Standar:_________________ Yayasan
Rektor/ Direktur/ Ketua
Kantor Penjaminan Mutu (jika ada)
Dekan /jika ada)
Ketua Jurusan
Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian
diisi
Peningkatan
Harus dijabarkan di dalam Manual Standar ini
dst
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Universitas/Institut yang ada Unit SPMI bernama Kantor Penjaminan Mutu
Yayasan
Rektor
Kantor Penjaminan Mutu
Dekan
Melakukan Evaluasi Diri (SWOT), Meninjau Peraturan, Mengusulkan rancangan Standar R Perpust keYayasan Penetapan
Menetapkan standar Ruang Perpustakaan
Pelaksanaan
Mengupayakan agar Standar R Perpust terpenuhi (terkait dengan Standar Pendanaan, Standar Sumber Belajar)
Evaluasi
Mengevaluasi setiap Semester apakah Standar R Perpust terpenuhi Melaporkan hasil Evaluasi kepada Rektor
Pengendalian
Peningkatan
Mengupayakan agar Standar R Perpust terpenuhi (terkait dengan Standar Pendanaan, Standar Sumber Belajar)
Melakukan langkah tindak lanjut agar Standar R Perpust terpenuhi. Bila terpenuhi, dapat mengusulkan peningkatan Standar keYayasan Menetapkan Standar R. Perpust yang lebih tinggi
Untuk setiap bentuk PT: ruang perpustakaan paling sedikit 60 (enam puluh) m2 per program studi
Rancangan Permendikbud RI tentang SN-Dikti Pasal 35 edisi 13 Maret 2014
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Sekolah Tinggi yang melaksanakan SPMI secara melekat di dalam Manajemen PT
Yayasan
Ketua
Lembaga Penelitian
Ketua Jurusan
Pelaksanaan
Mengupayakan agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi (terkait dengan Standar Pendanaan, Standar Sumberdaya Manusia)
Mengupayakan agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi (terkait dengan Standar Pendanaan, Standar Sumberdaya Manusia)
Evaluasi
Mengevaluasi setiap Semester apakah Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi Melaporkan hasil Evaluasi kepada Ketua
Melakukan Evaluasi Diri (SWOT), Meninjau Peraturan, Mengusulkan rancangan Standar Pengelolaan Penelitian keYayasan Penetapan
Menetapkan standar Pengelolaan Penelitian
Pengendalian
Peningkatan
Melakukan langkah tindak lanjut agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi. Bila terpenuhi, dapat mengusulkan peningkatan Standar ke YYsn Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi
Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) atau ayat (3) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan pengelola penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitan, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
Rancangan Permendikbud RI tentang SN-Dikti Pasal 50 edisi 13 Maret 2014
Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban untuk : a. b. c. d. e.
f. g.
Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; Menyusun dan mengembangkan peraturan serta panduan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian; Memfasilitasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian; Menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal penelitian perguruan tinggi; Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan HKI; Melakukan diseminasi hasil penelitian; dan Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. Rancangan Permendikbud RI tentang SN-Dikti Pasal 50 edisi 13 Maret 2014
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Politeknik yang mempunyai Tim untuk melaksanakan SPMI
Yayasan
Penetapan
Direktur
Tim SPMI
Mengusulkan rancangan Standar KAD keYayasan
Melakukan Evaluasi Diri (SWOT), Meninjau Peraturan, benchmarking, dsb
Menetapkan standar KAD
Pelaksanaan
Mengupayakan agar Standar KAD terpenuhi (terkait dengan Standar Pendanaan, Standar Sumberdaya Manusia)
Evaluasi
Mengevaluasi setiap Semester apakah Standar KAD terpenuhi Melaporkan hasil Evaluasi kepada Direktur
Pengendalian
Peningkatan
Ketua Jurusan
Melakukan langkah tindak lanjut agar Standar KAD terpenuhi. Bila terpenuhi, dapat mengusulkan peningkatan Standar ke YYsn Menetapkan Standar KAD yang lebih tinggi
Mengupayakan agar Standar KAD terpenuhi (terkait dengan Standar Pendanaan, Standar Sumberdaya Manusia)
1)
2)
3)
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen program diploma paling rendah memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan, dan diutamakan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Permendikbud RI tentang SN-Dikti Pasal 28 edisi 13 Maret 2014
4) 5)
Dosen program sarjana paling rendah memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan. Dosen program profesi terdiri atas : a. dosen yang memiliki kualifikasi paling rendah magister atau magister
terapan; dan b. dosen yang memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6) 7)
Dosen program magister, magister terapan, doktor, atau doktor terapan paling rendah memiliki kualifikasi doktor atau doktor terapan. Dosen program spesialis terdiri atas : a. dosen yang memiliki kualifikasi paling rendah doktor atau doktor terapan;
dan b. dosen yang memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Rancangan Permendikbud RI tentang SN-Dikti Pasal 28 edisi 13 Maret 2014
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Universitas yang mempunyai Kantor Penjaminan Mutu dan melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi
Yayasan
Penetapan
Rektor
Kantor Penjaminan Mutu
Memimpin penyusunan rnacangan SPMI Universitas, dan mengusulkan rancangan Standar di dalam SPMI ke Yayasan
Melakukan Evaluasi Diri (SWOT), Meninjau Peraturan, bersama Rektor Merumuskan Standar di dalam SPMI Universitas
Menetapkan seluruh Standar di dalam SPMI Universitas
Pelaksanaan
Memimpin pelaksanaan SPMI di Universitas
Evaluasi
Mengupayakan agar seluruh standar yang relevan dengan Program studi terpenuhi Melaksanakan AMI untuk seluruh standar yang terkait dengan Program studi yang akan diaudit (Auditee) sekali setiap tahun. Melaporkan hasil Audit ke Rektor
Pengendalian
Peningkatan
Ketua Jurusan
Melakukan langkah tindak lanjut agar seluruh standar yang telah diaudit terpenuhi di seluruh program studi Bila terpenuhi, dapat mengusulkan peningkatan Standar keYayasan Menetapkan Standar di dalam SPMI Universitas yang lebih tinggi
Mengikuti proses AMI: menyiapkan berkas AMI, menerima kedatangan Auditor
