Bali, 27 Februari 2015
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, 1.
Mengawali sambutan pagi ini, perkenankan Saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan suasana yang baik di hotel Sofitel, Nusa Dua - Bali, dalam acara Visa Card Managers Annual Meeting.
2.
Saya menyambut baik tema “Digitalization in a Growing Economy”, terutama mengingat teknologi digital sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian yang terus meningkat baik secara lokal, kawasan Asia, maupun internasional.
3.
Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Visa dan seluruh insan Sistem Pembayaran yang hadir disini yang tetap menunjukkan komitmen untuk mendorong Sistem Pembayaran di Indonesia yang lebih baik ke depan.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian,
[Fungsi Regulator] 4.
Dalam beberapa kesempatan bersosialisasi dengan pelaku industri dan masyarakat luas, saya selalu mengutip ucapan dari salah seorang penulis ternama Amerika di awal abad ke-19, James F. Cooper, yang mengatakan “The very existence of government at all, infers inequality ”. Esensi yang paling hakiki dari keberadaan otoritas adalah untuk menjamin bahwa ketidakseimbangan pranata sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat dikelola untuk kemaslahatan masyarakat luas.
5.
Adagium ini menjadi penting, terutama mengingat potensi pasar domestik Indonesia yang sangat massive dengan kapasitas perekonomian yang terus meningkat. Tanpa dikelola dengan baik, bangsa kita tidak akan pernah menjadi “Tuan Rumah” di negerinya sendiri. Page 1 of 7
6.
Oleh karena itu, seiring dengan kompleksitas kemajemukan sosial serta tingginya dinamika perkembangan teknologi digital, kendali otoritas sebagai alat kontrol untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat menjadi
semakin
strategis,
khususnya
untuk
mencapai
sistem
pembayaran yang benar-benar aman, lancar, dan efisien.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian,
[Perkembangan Ekonomi Indonesia] 7.
Milenium 21 menjadi sebuah cakrawala baru yang membuka begitu banyak kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang semakin menyejahterakan. Dengan tekad tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat sumbangsihnya bagi perekonomian nasional.
8.
Dalam beberapa tahun terakhir, amplitudo perubahan lingkungan global terus mendera perekonomian domestik. Di tengah lingkungan strategis yang sedang tidak ramah tersebut, pondasi ekonomi kita pada beberapa bagiannya perlu diperbaiki dan diperkuat.
9.
Sejarah membuktikan bahwa meskipun perekonomian Indonesia tidak pernah lepas dari turbulensi, ekonomi kita selalu bertahan dengan menciptakan stabilisasi dan bahkan bangkit dengan mencatat pertumbuhan tinggi. Tahun 2011 menandai akhir masa transisi recovery Indonesia dengan berhasil masuk ke dalam kategori middle income
country dengan income per capita di atas USD3.000. World Bank bahkan telah menetapkan ekonomi Indonesia pada peringkat ke-10 di dunia melalui pendekatan Purchasing Power Parity (PPP). 10. Hal ini tentunya merupakan sebuah kebanggaan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Namun demikian hal ini juga menyisakan tantangan dan pekerjaan bagi kita semua, agar kapasitas ekonomi yang besar dari bangsa ini juga dapat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh segenap masyarakat.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian,
[Potensi Pasar Domestik] 11. Kita menyadari bahwa potensi pasar Indonesia yang besar saat ini belum tereksplorasi secara optimal. Kendati penggunaan sistem pembayaran terus meningkat, survey yang dilakukan McKinsey & Company (2013) menunjukkan bahwa volume penggunaan uang tunai untuk transaksi retail masih sangat dominan, yakni 99,4% dan termasuk tertinggi dibanding negara peer ASEAN. Page 2 of 7
12. Dengan kondisi tersebut dan sejalan dengan perkembangan tren digitalisasi masyarakat Indonesia dan dunia internasional, kami meyakini bahwa potensi peningkatan Elektronifikasi ke depan akan semakin besar. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong potensi sistem pembayaran tersebut. 13. Pertama,
Perkembangan
sistem
pembayaran
di
Indonesia
terus
menunjukkan peningkatan. Statistik menunjukkan bahwa transaksi non tunai mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22% (volume) dan 21% (nilai transaksi). Dari semua instrumen non tunai, yang menunjukan perkembangan paling pesat adalah uang elektronik yaitu sekitar 30% pada tahun 2014. 14. Kedua, tren digitalisasi melalui penggunaan perangkat telekomunikasi (HP) oleh masyarakat termasuk di wilayah remote selalu menunjukkan kenaikan, dan saat ini telah mencapai 270 juta 1 pengguna. Penetrasi pengguna internet di Indonesia juga sangat tinggi mencapai 74,6 juta di tahun 20142. 15. Ketiga, populasi yang sangat besar berkisar 250 juta penduduk atau setengah dari total populasi seluruh ASEAN. Dengan tingkat pertumbuhan kelas menengah yang mencapai 150 juta jiwa pada tahun 2014, lebih dari 50% penduduk Indonesia berpotensi menjadi pengguna sistem pembayaran. 16. Keempat, kami mencatat perkembangan insfrastruktur pembayaran juga menunjukkan pertumbuhan signifikan tiap tahunnya, seperti jumlah ATM, EDC dan penggunaan channel elektronik seperti mobile banking,
internet
banking
dan phone banking. Pertumbuhan infrastruktur pembayaran dalam dua tahun terakhir, yakni ATM dan EDC, masingmasing mencapai 14% dan 50%. 17. Kelima, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah kita canangkan pada 14 Agustus 2014 lalu mendapat dukungan yang luas dari berbagai lembaga Pemerintah. Bank Indonesia terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi program untuk terus mengefektifkan program GNNT ini.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian,
[Mandat Bank Indonesia]
1 2
Data Kemenkominfo 2014 Mark Plus Insight Netizen Survey, 2014
Page 3 of 7
18. Sebagai otoritas sistem pembayaran, misi Bank Indonesia adalah Mengelola dan memelihara Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang yang
aman,
efisien,
dan
lancar,
melalui
perluasan
akses
dan
mempertimbangkan kepentingan nasional. Capaian misi tersebut akan kita tempuh melalui dua aspek penting, yaitu yang pertama: melakukan Penguatan Sistem Pembayaran, dan kedua: proaktif dalam memelopori kerjasama dan kolaborasi. 19. Penguatan Sistem Pembayaran dituangkan kepada empat pilar, yaitu pertama: Sistem Pengelolaan Uang yang Efektif dan Efisien, kedua: Perluasan Elektronifikasi Pembayaran, ketiga: Infrastruktur Pembayaran yang handal dan aman, dan pilar keempat adalah Pengawasan dan Oversight yang Kuat dan Tajam (Rigorous). Pada kesempatan ini kita akan lebih banyak eksplorasi pilar kedua, yaitu Perluasan Elektronifikasi Pembayaran. 20. Terkait Perluasan Elektronifikasi Pembayaran tersebut, salah satu visi Bank Indonesia di bidang non tunai adalah mewujudkan masyarakat yang memiliki preferensi tinggi dalam menggunakan instrumen dan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan, atau yang dikenal dengan Less Cash Society. 21. Perwujudan
Less
Cash
Society
ini
penting
untuk
mendorong
perekonomian yang lebih efisien, disamping mendorong governance yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan oleh masyarakat, pelaku bisnis maupun lembaga-lembaga pemerintah.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian,
[Elektronifikasi] 22. Pada awalnya, istilah yang sering kami gunakan adalah Digital Payment Services, namun seiring dengan fokus dan upaya mencapai misi di bidang non tunai, kami memandang istilah yang lebih tepat adalah Elektronifikasi. 23. Elektronifikasi adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Perluasan penggunaan elektronifikasi diartikan sebagai upaya untuk mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi digital, atau dari manual menjadi elektronik, dan meningkatkan akses keuangan yang terbatas menjadi luas (inklusif). 24. Strategi perluasan elektronifikasi pembayaran dilakukan melalui upaya kampanye terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Page 4 of 7
Kami akan mengupayakan fasilitasi dengan Pemerintah maupun institusi terkait yang memiliki potensi sebagai katalisator penggunaan elektronifikasi sistem pembayaran. 25. Perluasan elektronifikasi pembayaran juga merupakan bagian integral dari kebijakan keuangan inklusif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat unbanked terhadap lembaga keuangan. Melalui pemanfaatan teknologi
informasi,
kami
berharap
program
elektronifikasi
yang
diluncurkan dapat menjadi motor dalam menjawab tantangan ini dengan memberikan layanan kepada mereka secara aman dan efisien.
Bapak dan Ibu yang berbahagia,
[Kebijakan Bank Indonesia Mendorong Less Cash Society] 26. Kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran yang diejawantahkan dalam 4 peran yakni: (1) penetapan kebijakan, (2) kewenangan dalam entry dan exit policy industri sistem pembayaran, (3) operator sistem pembayaran dan (4) pengawasan. Melalui 4 peran tersebut
kami
memiliki
kewenangan
dalam
menentukan
arah
pengembangan sistem pembayaran ke depan. 27. Penetapan kebijakan diarahkan pada pencapaian target penggunaan transaksi non tunai sampai dengan 2,4 kali PDB di 2015 dan 3 kali PDB pada 2016. Kebijakan entry dan exit policy, diarahkan agar kondisi industri sistem pembayaran semakin sehat dan siap berkompetisi dengan pelaku industri global. Sebagai operator, Bank Indonesia terus menciptakan sistem pembayaran yang aman dan andal sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta industri pembayaran. Terakhir,
Bank
Indonesia
terus
memperkuat
pengawasan
sistem
pembayaran sehingga perkembangan inovasi sistem pembayaran tetap diikuti dengan aspek mitigasi risiko yang baik sehingga pada gilirannya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non tunai semakin meningkat. 28. Untuk mendorong perluasan non tunai, Bank Indonesia telah mencanangkan strategi pencapaian less cash society dalam 4 fokus kegiatan, yaitu (1) perubahan budaya masyarakat ke arah non tunai, (2) perluasan layanan pembayaran non tunai, (3) pengembangan infrastruktur pendukung dan (4) harmonisasi ketentuan. 29. Pertama, strategi perubahan budaya akan kita lakukan melalui upaya kampanye terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan mengupayakan fasilitasi dengan Pemerintah maupun institusi Page 5 of 7
terkait yang memiliki potensi sebagai katalisator penggunaan elektronifikasi sistem pembayaran. Upaya-upaya sebagaimana yang pernah dilakukan bersama antara Bank Indonesia dan industri seperti kerjasama e-ticketing di sektor transportasi publik dan penyaluran bantuan Pemerintah (government to people) akan terus ditingkatkan. 30. Di sisi lain, kami juga tengah mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap non tunai melalui program edukasi yang berkelanjutan seperti integrasi pengajaran non tunai ke dalam kurikulum pendidikan. 31. Kedua, perluasan elektronifikasi pembayaran juga merupakan bagian integral dari kebijakan keuangan inklusif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat unbanked terhadap lembaga keuangan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengharapkan industri sistem pembayaran dapat menjadi motor dalam menjawab tantangan ini dengan memberikan layanan kepada mereka secara aman dan efisien. 32. Bank Indonesia saat ini juga telah melakukan perluasan elektronifikasi pembayaran melalui pengembangan Electronic Bill Presentment and Payment guna mengintegrasikan pembayaran untuk bill payment. 33. Ketiga, mewujudkan infrastruktur pembayaran yang andal, efisien dan aman melalui pengembangan National Payment Gateway (NPG) dan National Scheme. Pengembangan infrastruktur NPG mempunyai tujuan akhir meningkatkan efisiensi layanan SP, termasuk dalam hal biaya, meningkatkan jangkauan layanan SP melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, dan meningkatkan kemandirian SP ritel nasional dengan melakukan pemrosesan secara domestik. 34. Kemandirian SP sangat terkait dengan implementasi standar nasional. Bank Indonesia akan memastikan bahwa standar yang ditetapkan sejalan dengan kepentingan nasional dan diimplementasikan sesuai target waktu yang ditetapkan. Kita bersama telah memulai hal itu dan merupakan kewajiban kita bersama juga untuk menyelesaikannya. Saya sadar bahwa sesuatu yang original kita mulai mungkin masih terdapat kekurangankekurangan, namun merupakan tugas kita bersama untuk menutup kekurangan-kekurangan terebut. 35. Keempat, menerapkan regulasi dan pengawasan yang kuat dan transparan untuk seluruh penyelenggara sistem pembayaran. Dalam aspek pengawasan instrumen sistem pembayaran, BI tentu saja akan memperkuat kapabilitas pengawasan sistem pembayaran. 36. Selain itu kami akan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antara otoritas kebijakan dengan pelaku usaha sistem Page 6 of 7
pembayaran. Langkah tersebut diwujudkan melalui rencana pembentukan sebuah wadah koordinasi yang bersifat high level dan terdiri dari otoritas serta pelaku usaha sistem pembayaran. Koordinasi dan konsolidasi yang intensif diharapkan mampu mensinergikan berbagai kepentingan dan mengarahkan industri agar mampu bergerak efisien; mendorong iklim yang kondusif serta memperkuat perlindungan konsumen, dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional.
Saudara-saudara sekalian.
[Penutup] 37. Di akhir sambutan saya pagi ini, saya kembali mengingatkan kita semua bahwa pengembangan sistem pembayaran harus dibangun diatas prinsip kompetisi yang sehat, meminimalkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, membuka ruang akses serta terjangkau pelaku domestik dan masyarakat luas, serta menghilangkan rente ekonomi. 38. Khusus terkait Perluasan Elektronifikasi, Saya juga kembali menekankan kembali bahwa perwujudan less cash society seperti yang kita citacitakan pada dasarnya lebih mengarah pada perubahan budaya/perilaku, dibanding perubahan sistem. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan kepada masyarakat umum merupakan tahapan paling strategis. Karena hanya dengan peningkatan kualitas pendidikan kita dapat membuka jendela keunggulan komparatif serta membangun fondasi bagi perwujudan masyarakat Indonesia yang unggul dan sejahtera. 39. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia sebagai Otoritas Sistem Pembayaran akan berupaya untuk mengarahkan industri agar mampu bergerak efisien; mendorong iklim yang kondusif bagi sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan; serta memperkuat perlindungan konsumen, dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional. 40. Demikian sambutan ini kami akhiri, dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, meridhoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan Terima Kasih. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas
Page 7 of 7
