THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF SANCTIONS TAXATION, CREDIT BANK DEMAND, BOOKKEEPING OR RECORDING, SERVICE OF TAX EMPLOYEE (FISCUS) ON

PENGARUH PENGETAHUAN SANKSI PERPAJAKAN, PERMINTAAN KREDIT BANK, PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, PELAYANAN PEGAWAI PAJAK (FISKUS) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM SEPANJANG JALAN MALIOBORO (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta) THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF SANCTIONS TAXATION, CREDIT BANK DEMAND, BOOKKEEPING OR RECORDING, SERVICE OF TAX EMPLOYEE (FISCUS) ON SMEs SECTOR TAX PAYER COMPLIANCE AT ALL THE WAY MALIOBORO (Case Study On Tax Service Office Pratama Yogyakarta) Meliana Dwi Putri1, Dudi Pratomo, SET., M.Ak2 1,2

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom [email protected], [email protected] Abstrak Untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pajak, pemerintah melirik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah wajib pajak sektor UMKM dari tahun ke tahun meningkat, namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta, dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Teknik penentuan sampel dengan teknik simple random sampling. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Pengujian statistik menggunakan aplikasi SPSS 20.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan sanksi perpajakan, pembukuan atau pencatatan, dan pelayanan pegawai pajak (fiskus) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro, sedangkan permintaan kredit bank berpengaruh positif. Secara simultan, pengetahuan sanksi perpajakan, permintaan kredit bank, pembukuan atau pencatatan, dan pelayanan pegawai pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. Walaupun besarnya pengaruh hanya 32,1% dan sisanya 67,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kata kunci: pengetahuan sanksi perpajakan, permintaan kredit bank, pembukuan atau pencatatan, pelayanan pegawai pajak (fiskus), kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Abstract To enhance the community's contribution to taxes, government glanced micro, small, and medium enterprises (SMEs). The number of taxpayers SME sector increased from year to year, but the increase is not balance with tax compliance. The method used in this research is descriptive verification method. The research was conducted by distributing questionnaires to taxpayers SMEs sector along Malioboro street listed on Tax Service Office Pratama Yogyakarta, with total sample of 40 respondents. Sampling technique with simple random sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and hypothesis testing. Statistical testing using SPSS 20.0 software. The results of this study indicate that partially, knowledge of sanctions taxation, bookkeeping or recording, service of tax employee (fiscus) were negative effect on tax compliance SMEs sector along Malioboro street, while credit bank demand was positive effect. Simultaneously, knowledge of sanctions taxation, credit bank demand, bookkeeping or recording, service of tax employee (fiscus) positive effect on tax compliance SMEs sector along Malioboro street. Although the influence of only 32.1% and the remaining 67.9% is influenced by other factors not examined. Keyword: knowledge of sanctions taxation, credit bank demand, bookkeeping or recording, service of tax employee (fiscus) on SMEs sector tax payer compliance

1. PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari masyarakat. Untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pajak, pemerintah melirik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM ini dianggap akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak. Dalam studi tentang UMKM, selalu dibahas bagaimana peran UMKM terhadap perekonomian secara umum. Pada umumnya, studi tersebut menyimpulkan bahwa UMKM berperan secara signifikan pada (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi dan (2) penyediaan lapangan pekerjaan (www.pajak.go.id diakses 13/11/2014). Salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan ditetapkan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah untuk menarik para Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2013), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang telah ditetapkan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fobia (2012), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan menambah modal usaha, para pedagang akan mengajukan kredit ke bank. Secara umum bank menerapkan beberapa syarat administrasi untuk memenuhi pengajuan kredit tersebut, salah satunya seseorang atau badan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirapati dan Jati (2014), manfaat NPWP yang salah satunya pengajuan kredit berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013), pengajuan kredit bank yang merupakan manfaat dari NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang atau badan yang telah memiliki NPWP wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajibannya yaitu melaksanakan pembukuan atau pencatatan. Hal ini diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan penelitian Ernawati dan Wijaya (2011), pembukuan atau pencatatan sebagai salah satu indikator dari pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun dalam kenyataan seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2014) pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo, banyak wajib pajak yang belum paham menyusun pembukuan yang baik dan benar sesuai dengan aturan perpajakan. Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak kemungkinan mengalami kesulitan. Dalam hal ini pelayanan fiskus sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepuasan para wajib pajak, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Dalam mencapai pelayanan yang prima, terbitlah Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. Dalam penelitian Pramushinta dan Siregar (2011) layanan fiskus diduga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2013), pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah diambil, tujuan yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengetahuan sanksi perpajakan pada sektor UMKM di sepanjang jalan Malioboro. 2. Untuk mengetahui permintaan kredit bank pada sektor UMKM di sepanjang jalan Malioboro. 3. Untuk mengetahui pembukuan atau pencatatan pada sektor UMKM di sepanjang jalan Malioboro. 4. Untuk mengetahui pelayanan pegawai pajak (fiskus) kepada sektor UMKM di sepanjang jalan Malioboro. 5. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM di sepanjang jalan Malioboro. 6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan, permintaan kredit bank, pembukuan atau pencatatan, dan pelayanan pegawai pajak (fiskus) secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. 7. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan, permintaan kredit bank, pembukuan atau pencatatan, dan pelayanan pegawai pajak (fiskus) secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. 2. Dasar Teori dan Metodologi 2.1 Dasar Teori 2.1.1 Perpajakan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, definisi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50 juta, 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300 juta sampai dengan RP 2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500 juta. 2.1.3 Pengetahuan Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi perpajakan menurut undang-undang terdapat dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 2.1.4 Permintaan Kredit Bank Bank merupakan jantung perekonomian sebuah negara, karena dana yang dibutuhkan para pengusaha mengalir dari bank tersebut. Hampir semua bank menggeluti penyaluran kredit kepada pengusaha, termasuk kredit kepada UKM (Manurung, 2008:63). 2.1.5 Pembukuan atau Pencatatan Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut (Mardiasmo, 2011:57). Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto (omzet) sebagai dasar untuk menghitung Pajak UMKM (Budi, 2013:43). 2.1.6 Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak (Pramushinta dan Siregar, 2011). Untuk mengukur dan menilai Pelayanan Fiskus di KPP Pratama Yogyakarta, penulis menggunakan indikator yang berdasarkan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. 2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak Simanjuntak mendefinisikan kepatuhan pajak secara sederhana, yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, yaitu Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pembayaran Pajak Tepat Waktu, Pelaporan SPT Tepat Waktu, Mengisi formulir pajak dengan benar, dan Menghitung jumlah pajak dengan benar 2.1.8 Kerangka Pemikiran Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Peningkatan penerimaan pajak membutuhkan peran aktif oleh wajib pajak, seperti UMKM. UMKM berkontribusi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini sistem pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System. Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Menurut Ismawan (2001), wajib pajak yang patuh merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diterapkanlah sanksi perpajakan. Wajib pajak terutama sektor UMKM harus memiliki pengetahuan akan sanksi perpajakan agar terhindar dari denda, bunga maupun peningkatan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui sanksi perpajakan akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh akan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Manfaat NPWP salah satunya adalah untuk dapat mengajukan kredit bank. NPWP menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi wajib pajak jika akan mengajukan kredit bank. Pedagang UMKM adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Seseorang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib melaksanakan pembukuan atau pencatatan. Kepatuhan wajib pajak, perlu didukung adanya peran dari wajib pajak dan pegawai pajak (fiskus). Salah satu peran fiskus yang penting adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima.

Pengetahuan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Priambudi (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu penetapan denda yang wajar dapat menciptakan kepatuhan dan meningkatkan kontribusi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Permintaan Kredit Bank dan Kepatuhan Wajib Pajak Salah satu cara dalam meningkatkan kelangsungan usaha para pedagang UMKM adalah dengan kredit ke bank. Pedagang UMKM harus memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan bank agar dapat disetujui permintaan kreditnya. Salah satu syarat administrasi yaitu kepemilikan NPWP. Dengan adanya syarat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama UMKM yang belum memilikik NPWP sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirapati dan Jati (2014), manfaat NPWP yang salah satunya pengajuan kredit berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP. Syarat yang diajukan oleh bank, dapat mendorong para pedagang untuk segera mendaftarkan usahanya dan memperoleh NPWP. Selain para pedagang yang bisa mendapatkan tambahan modal, pedagang UMKM juga akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pembukuan atau Pencatatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib melaksanakan pembukuan atau pencatatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah harta, kewajiban, modal, penghasilan maupun biaya wajib pajak selama melakukan kegiatan usahanya. Dengan dilaksanakan kewajiban pembukuan atau pencatatan ini wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi kegiatan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Ernawati dan Wijaya (2011), pembukuan atau pencatatan sebagai salah satu indikator dari pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kepuasan Wajib Pajak terhadap mutu pelayanan para pegawai pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Priambudi (2013) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga diharapkan dengan pelayanan fiskus yang memuaskan dan berkualitas, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. 2.1.9 Hipotesis Penelitian Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: Pengetahuan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. H2: Permintaan kredit bank berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak sektor UMKM. H3: Pembukuan atau Pencatatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. H4: Pelayanan pagawai pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. H5: Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Pemberian Kredit Bank, Pembukuan atau Pencatatan, dan Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. H6: Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Pemberian Kredit Bank, Pembukuan atau Pencatatan, dan Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. 2.2 Metodologi Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007:29). Sedangkan penelitian verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012:55). 2.2.1 Variabel Operasional Variabel independen penelitian ini adalah Pengetahuan Sanksi Perpajakan (X1), Permintaan Kredit Bank (X2), Pembukuan atau Pencatatan (X3), dan Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) (X4). Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM (Y). 2.2.2 Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang UMKM di sepanjang Jalan Malioboro yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta, berjumlah 656 Wajib Pajak sektor UMKM. Pedagang UMKM di sepanjang jalan Malioboro terletak di dua kelurahan, yaitu kelurahan Suryatmajan dan kelurahan Sosromenduran. Data jumlah populasi tersebut diperoleh dari data KPP Pratama Yogyakarta per Januari 2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Terkait dengan besar sampel yang digunakan, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan besarnya sampel. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus

Slovin, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 responden dari pedagang UMKM di sepanjang jalan Malioboro. 2.2.3 Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dari sumber sekunder ini berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan internet. Apabila dilihat dari segi teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20 dengan empat tahap. Tahap pertama pengujian kualitas data, tahap kedua uji asumsi klasik, tahap ketiga melakukan analisis regresi dan tahap terakhir uji hipotesis. 3. Pembahasan 3.1 Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel dengan alpha 0,05. Pada penelitian ini, jumlah sampel (n) = 40 responden Wajib Pajak sektor UMKM. Besarnya (df) dapat dihitung 40-2 = 38, serta alpha = 0,05 dan arah penelitiannya one tail, sehingga di dapat r-tabel untuk Wajib Pajak sektor UMKM sebesar 0,264. Uji validitas menggunakan bantuan software Statistical Program from Society Science (SPSS) versi 20.0 dalam pengolahan datanya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan kuesioner valid. 3.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan software SPSS 20.0, dengan fasilitas Cronbach’s Alpha (a). Menurut Sujarweni (2012: 186), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha variabel X1 (Pengetahuan Sanksi Perpajakan) sebesar 0,720; variabel X2 (Permintaan Kredit Bank) sebesar 0,816; variabel X3 (Pembukuan atau Pencatatan) sebesar 0,824; variabel X4 (Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus)) sebesar 0,934; dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM) sebesar 0,850 adalah reliabel karena memenuhi persyaratan minimal reliabilitas dengan koefisien cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. 3.3 Pengujian Asumsi Klasik A. Uji Normalitas Peneliti dalam melakukan uji normalitas menggunakan program SPSS dengan teknik Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Permintaan Kredit Bank, Pembukuan atau Pencatatan, Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus), dan Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM memiliki nilai kolmogorovsmirnov sebesar 0,468 dan nilai signifikan sebesar 0,981 yang berarti nilai signifikannya lebih besar dari alfa (α) 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal. B. Uji Multikolonieritas Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah VIF > 10 dan Tolerance < 0,1.Berdasarkan hasil pengujian, hasil nilai tolerance keempat variabel independen yaitu Pengetahuan Sanksi Perpajakan (X1), Permintaan Kredit Bank (X2), Pembukuan atau Pencatatan (X3), dan Pelayanan Pegawai Pajak (X4) memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antara variabel independen. Hasil nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, keempat variabel independen yaitu Pengetahuan Sanksi Perpajakan (X1), Permintaan Kredit Bank (X2), Pembukuan atau Pencatatan (X3), dan Pelayanan Pegawai Pajak (X4) memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam persamaan regresi pada penelitian ini. C. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Sumber: Output SPSS Berdasarkan gambar di atas, tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. D. Uji Autokorelasi Menurut Priyatno (2012:93), autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Berdasarkan hasil pengujian, nilai DW sebesar 1.742. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel (n) 40 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai dl: 1,285 dan du: 1,721. Oleh karena itu, nilai DW 1.742 lebih kecil dari 4-du (4-1,721) = 2,279 sehingga 1,721 < 1,742 < 2,279 (du < dw < 4-du) maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. 3.4 Analisis Regresi Linier Berganda Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda dengan nilai a (konstanta) sebesar 10,483, nilai b1 sebesar -0,017, nilai b2 sebesar 0,419, nilai b3 sebesar 0,236, dan nilai b4 sebesar 0,060. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 𝐘 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟖𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝐗 𝟏 + 𝟎, 𝟒𝟏𝟗𝐗 𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟔𝐗 𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟎𝐗 𝟒 +e 3.5 Uji Hipotesis A. Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka R square sebesar 32,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 32,1%. Atau variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sebesar 32,1%. Sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. B. Pengujian Secara Simultan Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 4,139 dengan signifikansi sebesar 0,008. Karena F hitung > F tabel ( 4,139 > 2,641) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Permintaan Kredit Bank, Pembukuan atau Pencatatan, dan Pelayanan Pegawai Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. C. Pengujian Secara Parsial Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi pada variabel Pengetahuan Sanksi Perpajakan (X1) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,926 dan nilai t hitung < t tabel (0,093<1,690). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya Pengetahuan Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi pada variabel Permintaan Kredit Bank (X2) lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,045 dan nilai t hitung > t tabel (2,077>1,690). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Artinya Permintaan Kredit Bank berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. Di mana permintaan kredit bank merupakan salah satu manfaat dari kepemilikan NPWP. Sehingga dapat memotivasi wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan memiliki NPWP, wajib pajak juga dapat terhindar dikenai sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi pada variabel Pembukuan atau Pencatatan (X3) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,105 dan nilai t hitung < t tabel (1,665<1,690). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya Pembukuan atau Pencatatan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi pada variabel Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) (X4) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,289 dan nilai t hitung < t tabel (1,076<1,690). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. 4. Kesimpulan dan Saran 4.1 kesimpulan Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah pengetahuan sanksi perpajakan, permintaan kredit bank, pembukuan atau pencatatan, dan pelayanan pegawai pajak (fiskus) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Penelitian ini dilakukan terhadap 40 responden Wajib Pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengetahuan Sanksi Perpajakan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada di kategori “Tinggi” dengan nilai sebesar 77%. Hal ini berarti responden telah mengetahui sanksi perpajakan yang diterapkan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi pajak yang kurang bayar, dan denda keterlambatan pelaporan SPT.

2.

Permintaan kredit bank wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada di kategori “Tinggi” dengan nilai sebesar 77,75%. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah mengetahui syarat-syarat pengajuan kredit bank dan mengajukan permintaan kredit ke bank untuk menambah modal usaha pedagang. 3. Berdasarkan rata-rata tanggapan responden, wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro telah melakukan pembukuan atau pencatatan dengan nilai sebesar 82,6% berada di kategori “Tinggi”. Mayoritas responden telah melakukan pembukuan atau pencatatan setiap bulan. Di mana pembukuan atau pencatatan dapat mengetahui jumlah penghasilan bruto, informasi keuangan, dan jumlah pajak yang akan dibayarkan. 4. Berdasarkan hasil dari rata-rata tanggapan responden mengenai pelayanan pegawai pajak (fiskus), sebanyak 80,57% berada di kategori “Tinggi”. Artinya, wajib pajak setuju sudah mendapatkan pelayanan prima oleh petugas pajak yang ada di KPP Pratama Yogyakarta. 5. Berdasarkan hasil rata-rata jawaban responden pada variabel kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM, persentase jawaban responden berada pada kategori “Sangat Tinggi”, dengan nilai 86,6%. Artinya, secara garis umum Wajib Pajak sektor UMKM sepanjang Jalan Malioboro telah patuh. Karena telah memenuhi kriteri patuh, yaitu memiliki NPWP, melakukan membayaran pajak tepat waktu, melaporkan SPT tepat waktu, mengisi formulir SPT dengan benar, dan menghitung jumlah pajak sesuai dengan tarif yang berlaku bagi UMKM. 6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, diketahui bahwa pengetahuan sanksi perpajakan, permintaan kredit bank, pembukuan atau pencatatan, dan pelayanan pegawai pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. Di mana berdasarkan hasil analisis didapat variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sebesar 32,1%. Sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil sebagai berikut: a. Variabel Pengetahuan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. b. Variabel Permintaan Kredit Bank berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. c. Variabel Pembukuan atau Pencatatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. d. Variabel Pelayanan Pegawai Pajak (Fiskus) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro. 4.2 Saran Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut: 4.2.1 Aspek Teoritis 1. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain, misalnya kesadaran wajib pajak. b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian UMKM bukan hanya di sepanjang jalan Malioboro, melainkan bisa mencakup semua UMKM di Kota Yogyakarta yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Agar dapat diketahui faktor apa yang paling dominan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Yogyakarta. 4.2.2 Aspek Praktis 1. Pengetahuan sanksi perpajakan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro secara umum telah baik. Disarankan dengan mengetahui saksi perpajakan yang diterapkan dapat meminimalkan wajib pajak dikenai sanksi. Sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 2. Untuk permintaan kredit bank, yang merupakan salah satu manfaat dari memiliki NPWP, penulis menyarankan agar pedagang UMKM yang telah memiliki NPWP bukan hanya untuk memenuhi syarat pengajuan kredit bank melainkan juga untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah memiliki NPWP. 3. Untuk pembukuan atau pencatatan, disarankan wajib pajak sektor UMKM telah melakukan kewajiban tersebut. Sebab dengan dilakukannya pembukuan atau pencatatan, pedagang akan mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran setiap hari bahkan setiap bulan atau tahun. Informasi yang diperoleh dari pembukuan atau pencatatan dapat dimanfaatkan pedagang untuk meningkatkan kepatuhannya. 4. Pelayanan pegawai pajak (fiskus) di KPP Pratama Yogyakarta secara keseluruhan telah memberikan pelayanan prima yang seharusnya. Namun, KPP Pratama Yogyakarta tetap perlu meningkatkan lagi pelayanan kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan merasa puas dan tidak merasa dipersulit. 5. Untuk kepatuhan wajib pajak sektor UMKM sepanjang jalan Malioboro berdasarkan hasil data kuesioner, secara umum mereka telah melakukan apa saja yang menjadi indikator wajib pajak patuh. Namun KPP

Pratama Yogyakarta perlu meningkatkan lagi intensitas dalam mengadakan sosialisasi penyuluhan, pelatihan kepada wajib pajak, serta penerapan sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dilakukan agar wajib pajak sektor UMKM menyampaikan SPT tepat waktu sehingga wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi. Daftar Pustaka: [1] Budi, Chandra. (2013). Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. [2] Direktur Jenderal Pajak. (2011). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima. [3] Ernawati, Sri dan Mellyana Wiajaya. (2011). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Jurnal SPRED Vol. 1 No. 1. Hal. 74-86. [4] Fobia, Selfy Karlinda. (2012). Pengaruh Faktor Pendapatan, Pelayanan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga: tidak diterbitkan. [5] Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. [6] Ismawan, Indra. (2001). Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. [7] Jayanti, Silvia Veri. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara). Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus: tidak diterbitkan. [8] Kadir, Ariyanto. (2014). Pengaruh Pemahaman Pembukuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo). [9] Manurung, Adler Haymans. (2008). Modal untuk Bisnis UKM. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. [10] Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. [11] Masruroh, Siti. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal). Skripsi pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang: tidak diterbitkan. [12] Pramushinta dan Baldric Siregar. (2011). Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. Jurnal ISSN. Vol. 5 No: 2. Hal. 173189. [13] Priambudi, Adam Adiansah Atsani. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol. 2 No:1. Hal. 1-12. [14] Priyatno, Duwi. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: CV Andi Offset. [15] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. [16] . (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [17] Sugiyono. (2007). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta. [18] . (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. [19] Sujarweni, V. Wiratna dan Poly Endrayanto. (2012). Statistika untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. [20] Wirapati, I Putu Waras dan I Ketut Jati. (2014). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pengrajin Dalam Memiliki NPWP di Kapubaten Gianyar. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal. 294-307. [21] http://www.pajak.go.id/content/article/bagaimana-ya-cara-terbaik-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak diakses pada tanggal 13 Nopember 2014.