THE FULL TEXT OF 20 RECOMMENDATIONS FROM THE B20 AUSTRALIA SUMMIT TO G20 GOVERNMENT LEADERS.
TEKS LENGKAP 20 REKOMENDASI DARI PERTEMUAN TINGKAT TINGGI B20 AUSTRALIA UNTUK PARA PEMIMPIN PEMERINTAHAN NEGARA-NEGARA G20.
To promote structural flexibility, all G20 Untuk meningkatkan fleksibilitas struktural, governments should: semua pemerintah negara-negara G20 harus: 1.
Rapidly implement and ratify the Bali Trade 1. Facilitation Agreement and provide capacitybuilding assistance and financial support for developing world trade partners to do the same.
Secepatnya menerapkan dan meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Bali dan memberikan bantuan pengembangan kapasitas dan dukungan keuangan kepada mitra perdagangan dunia dari negara-negara berkembang sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama.
2.
Develop country-specific supply chain 2. strategies and address supply chain barriers through domestic regulatory reform and infrastructure investment.
Mengembangkan strategi rantai pasokan masingmasing negara yang spesifik dan mengatasi hambatan rantai pasokan melalui reformasi regulasi domestik dan investasi infrastruktur.
3.
Reaffirm the critical importance of 3. infrastructure - and private investment in infrastructure - and set specific five year investment targets aligned to a national strategic vision.
Menegaskan kembali akan sangat pentingnya infrastruktur - dan investasi swasta dalam infrastruktur - dan menetapkan target investasi lima tahun tertentu yang disesuaikan dengan visi strategis nasional. 1
4.
Establish, publish and deliver credible national 4. infrastructure pipelines that have been rigorously assessed and prioritised by independent infrastructure authorities, and which take full advantage of private sector finance and expertise.
Menetapkan, mempublikasikan dan menghasilkan jalur infrastruktur nasional yang kredibel yang telah secara ketat dievaluasi dan diberi prioritas oleh otoritas infrastruktur yang independen, dan yang memanfaatkan secara penuh sumberdaya pembiayaan dan keahlian dari sektor swasta.
5.
Establish an Infrastructure Hub with a global 5. mandate to disseminate leading practice to facilitate the development and delivery of pipelines of bankable, investment-ready infrastructure projects.
Membangun suatu Pusat Infrastruktur dengan mandat yang luas untuk mensosialisasikan caracara terbaik dalam memfasilitasi pengembangan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang layak didanai dan siap untuk mendapatkan investasi.
6.
Establish a national innovation agenda and 6. pipeline with supporting structural reforms.
Menetapkan agenda inovasi nasional dan jalurnya dengan dukungan reformasi struktural.
7.
Increase the level of alignment and 7. responsiveness between the learning ecosystem and workforce needs.
Meningkatkan derajat keselarasan dan daya tanggap antara ekosistem pembelajaran dengan kebutuhan tenaga kerja.
8.
Remove barriers inhibiting entrepreneurs from 8. starting and growing businesses.
Menghapus hambatan yang menghalangi pengusaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis.
9.
Undertake structural reform to increase 9. flexibility, adaptability and mobility within and
Melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan fleksibilitas, adaptabilitas dan mobilitas baik di dalam pasar tenaga kerja 2
across labour markets.
maupun yang terkait.
To promote free movement across borders, G20 Untuk mempromosikan pergerakan bebas lintas governments should: batas, pemerintah negara-negara G20 harus: 10. Reinforce the standstill on protectionism and 10. Memperkuat komitmen membendung wind back barriers introduced since the proteksionisme dan mengurangi hambatan implementation of the standstill, especially hambatan yang diberlakukan, terutama hambatan non-tariff barriers. non tarif. 11. Ensure preferential trade agreements (PTAs) 11. Memastikan agar perjanjian-perjanjian realise better business outcomes by consulting perdagangan preferensial (PTA) memberikan with business, improving transparency and hasil usaha yang lebih baik dengan mengadakan consistency and addressing emerging trade konsultasi dengan para pelaku usaha, issues. memperbaiki transparansi dan konsistensi dan menangani isu-isu perdagangan yang muncul. 12. Work towards greater promotion and protection 12. Mendorong peningkatan dan proteksi yang lebih of cross-border capital flows and foreign direct besar dari arus modal lintas batas dan investasi investment (FDI) through a Model Investment asing langsung (FDI) melalui Model Investment Treaty. Treaty.
3
To promote consistent and effective regulation, Untuk mendorong terwujudnya peraturanall G20 governments should: peraturan yang konsisten dan efektif, semua pemerintah negara-negara G20 harus: 13. Finalise the core global financial reforms in 13. Menyelesaikan reformasi pokok keuangan global 2014 and establish a protocol for international dalam tahun 2014 dan menetapkan protokol rule-making processes commencing in 2015, untuk proses pembuatan peraturan internasional which better engages the private sector to dimulai pada tahun 2015, yang akan ensure rules are fit for purpose and fully take mengikutsertakan sektor swasta dengan lebih account of their impact on the real economy. baik untuk memastikan bahwa peraturanperaturan sesuai dengan tujuan dan sepenuhnya memperhitungkan dampak terhadap ekonomi riil. 14. Ensure emerging market economies are 14. Memastikan bahwa pasar negara-negara effectively represented on global standard berkembang (EME) terwakili secara efektif setters and that regulations reflect the social, dalam pembuatan standar global dan bahwa economic and financial challenges faced by peraturan-peraturan terkait telah EMEs. mempertimbangkan tantangan sosial, ekonomi dan keuangan yang dihadapi oleh EME. 15. Review prudential and conduct regulation to 15. Meninjau kembali kebijakan dan pelaksanaan ensure restrictions on access to finance do not peraturan untuk memastikan bahwa pembatasan unduly hamper financial inclusion, trade and akses ke sumber pendanaan tidak secara commodity markets and finance for SMEs. berlebihan menghambat inklusi keuangan, perdagangan dan pasar komoditas serta keuangan untuk UKM.
4
16. Promote longer-term investment by removing 16. Mendorong investasi jangka panjang dengan unnecessary regulatory disincentives, and menghapus peraturan yang tidak perlu, dan developing local capital markets and financing mengembangkan pasar modal lokal serta instruments that better align risk and return. instrumen pembiayaan yang dapat menyelaraskan risiko dan keuntungan dengan lebih baik. 17. Implement transparent infrastructure 17. Menerapkan transparansi dalam proses procurement and approvals processes that pengadaan infrastruktur dan persetujuannya yang comply with global leading practice, including sesuai dengan praktik global, termasuk komitmen a commitment to specific timeframes for terhadap batas waktu tertentu untuk persetujuan. approvals. To promote integrity and credibility commerce, all G20 governments should:
in Untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas dalam perdagangan, semua pemerintah negaranegara G20 harus:
18. Agree to harmonise laws related to anti- 18. Bersepakat untuk menyelaraskan undang-undang corruption that incentivise companies to build yang berkaitan dengan anti-korupsi, dan leading practice compliance programs and selfmemberikan insentif bagi perusahaan yang report compliance breaches. membangun program kepatuhan serta melaporkan sendiri pelanggaran kepatuhan. 19. Enforce applicable legal frameworks such as 19. Menegakkan kerangka hukum yang berlaku the OECD Anti-bribery Convention and UN seperti Konvensi Anti-suap OECD dan Konvensi Convention against Corruption and implement PBB Menentang Korupsi serta membentuk atau or strengthen a national independent corruption memperkuat otoritas korupsi nasional yang 5
authority in each jurisdiction to monitor and enforce.
independen di setiap wilayah hukum untuk memonitor dan menegakkan peraturan-peraturan tersebut.
20. Endorse the G8 core principles on transparency of ownership and control of companies and legal arrangements.
20. Mendukung prinsip-prinsip utama G8 tentang transparansi kepemilikan dan kontrol perusahaan serta pengaturan-pengaturan hukum.
6
