BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 428 TAHUN 2011
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN GLOBAL TECHNOLOGY NEEDS ASSESSMENT (TNA) INDONESIA - TAHUN 2011
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang
: a. bahwa dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mencegah berlanjutnya perubahan iklim yang merugikan Iingkungan hidup dan kehidupan manusia pemerintah Republik Indonesia menyusun program kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional;
b. bahwa untuk mendukung program kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif guna menerapkan teknologi yang tepat melalui kegiatan penyusunan Global Technology Needs Assessment (TNA) ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk suatu tim Global Technology Needs penyusunan pelaksana Assessment (TNA) Tahun 2011, dan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan anggota Tim, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai berdasarkan penetapan Keputusan ini; Mengingat :
-2
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Perubahan Iklim) (Lembaran Bangsa Bangsa Mengenai Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Keputusan ...
-36. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M Tahun 2008; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/MENHUT-11/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung;
10. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Memperhatikan: 1. Surat Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim, Nomor B-48/DNPI/07/2010, tanggal surat 14 Juli 2010, perihal penunjukan BPPT sebagai Koordinator Kegiatan TNA; MEMUTUSKAN: DAN PENGKAJIAN BADAN KEPALA KEPUTUSAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN GLOBAL TECHNOLOGY NEEDS ASSESSMENT (TNA) INDONESIA TAHUN 2011.
Menetapkan :
KESATU
:
Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut sebagai Tim Pelaksana dalam Lampiran Keputusan ini Penyusunan Global Technology Needs Assessment (TNA) Indonesia - Tahun 2011 dengan judul "Indonesia 's Technology Needs Assessment For Climate Change Mitigation", yang selanjutnya akan disebut sebagai Tim TNA BPPT 2011.
KEDUA
:
Tim TNA BPPT 2011 sebagaimana tersebut dalam
DIKTUM
PERTAMA.. .
-4KESATU di atas dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mendukung tugas dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Secara Nasional melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan Global Technology Needs Assessment (TNA) Indonesia - Tahun 2011. Tugas , tanggungjawab dan kewenangan Tim TNA BPPT 2011 adalah:
KETIGA
1. Membuat prioritas teknologi dari sektor terpilih berdasarkan dengan meeting" "stakeholder intensif pertemuan Multi Criteria Analysis; menggunakan metode 2. Membuat Technology Action Plan (TAPs) berdasarkan "market mapping" dan metode lainnya; 3. Membuat project proposal untuk masing-masing sektor terpilih; 4. Membuat laporan lengkap TNA dan TAPs beserta dengan lampirannya sesuai dengan format yang sudah ditentukan; KEEMPAT :
Dalam melaksanakan tugas , tanggungjawab dan kewenangannya dibantu sebagaimana tersebut di atas, Tim TNA BPPT 2011 dimana tugas, tanggung jawab dan ahli, tenaga oleh kewenangannya adalah sebagai berikut: 1. Merangkum dan memformulasikan dokumen hasil rapat WP (Work Package) dan rapat sektoral kepada WBS; 2. Mendorong WP dan WBS dalam melaksanakan rapat sektor dengan " para stakeholder"; 3. Membantu dalam pelaksanaan rapat stakeholder mitigasi dan adaptasi; 4. Mendorong dan membantu WP yang mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan rapat , maupun dalam menyusun laporan; 5. Memberi masukan dan mengkoreksi laporan tengah (midtern) dan laporan akhir, sebelum laporan diserahkan; 6. Membantu mendapatkan data maupun peta dari sektor yang terkait; 7. membantu mempersiapkan kedatangan tamu dari Asian Instituteof Technoilogy Bangkiok dan UNEP.
:
Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT di atas Tim TNA BPPT 2011 bertanggungjawab dan melaporkan semua hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala BPPT.kepada Kepala BPPT melalui Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA),
KELIMA
KEENAM :.. .
-5KEENAM
Setiap tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang akan dilaksanakan Tim terkait pelaksanaan Penyusunan Global Technology Needs Assessment (TNA) Indonesia - Tahun 2011 dengan judul "Indonesia's Technology Needs Assessment For Climate Change Mitigation" harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis dan Tim Pengarah yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua Harlan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).
KKETUJUH :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berpekentingan. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal , « Februari 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),
DR.IR. MARZAN A. ISKANDAR
-6LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR429 TAHUN 2011 DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN GLOBAL TECHNOLOGY NEEDS ASSESSMENT (TNA) INDONESIA - TAHUN 2011. NO
NAMA
01
02
[
NIP 03
UNIT KERJA
JABATAN DALAM TIM
05
06
01
Prof.Dr.lr. Kardono, M. Eng
19530715.198110.1.001
Pusat Tek.Lingkungan
Kepala Program (Programme Coordinator)
02
Agung Riyadh, S.Si.,M.Si
19681221.199603.1.003
Pusat Tek.Lingkungan
Kepala Teknis (Chief Engineer)
03
Ir. Wahyu Purwanta., MT
19670909.199403.1.002
Pusat Tek.Lingkungan
Ka. Kelompok Grup (Group Leader, WBS.1. Mitigation)
04
Prof.Ir.M.S.Boedoyo, M.Eng
19570220.198009.1.001
Pusat Tek. Pengembangan Sumberdaya Energi
Ka. Kelompok Grup (Group Leader, WBS.2. Adaptation)
05
Dr.lr. Agus Kristijono, M.Sc
19550522.198003.1.005
Pusat Tek. Sumberdaya Lahan, Wilayah clan Mitigasi Bencana
Ka. Sub Kelompok (Leader, WP1.1. Feorestry)
06
Ir. La Ode Muh. Abdul WAhid
19610410.198703.1.002
PTP. Sumberdaya Energi
Ka. Sub Kelompok (Leader, WPI.2. Energy)
07
Sri Wahyono, S.Si., M.Sc
19690308.199503.1.001
Pusat Tek.Lingkungan
Ka. Sub Kelompok (Leader, WPI.3. Waste)
08
Drh.Diah. A. Erowati A.S.,M.Kes
Pusat Tek.Lingkungan
Ka. Sub Kelompok (Leader, WP. 2.1. Food Security)
19570420.198203.2.003
-7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 42.8 TAHUN 2011 -----------------------------------------------------------------------------NO I
NAMA
NIP
UNIT KERJA
JABATAN DALAM TIM
02
03
05
06
01
08
Drh.Diah. A. Erowati A.S.,M.Kes
19570420.198203.2.003 Pusat Tek.Lingkungan
Ka. Sub Kelompok (Leader, WP. 2.1. Food Security)
09
Ressy Oktavia, M.Si
19721011.199803.2.002 PusatTek.Lingkungan
Ka. Sub Kelompok (Leader, WP. 2.2. Coastal Vulnerability)
10
Dr.Ir. Rudi Nugroho, M.Eng
19680216.199312.1.001
Ka. Sub Kelompok (Leader, WP. 2.3. Resources)
11
Drs. Feddy Suryanto
19611118.198303.1.004 PusatTek.Lingkungan
Manajer Program (Programme Manager)
12
Saraswati Diah Rini H.,SE
19720624.200710.2.001
Pusat Tek.Lingkungan
Wakil Manajer Program (Ass. Programme Manager)
13
Widiatmini Sih Winanti
19580719.198309.2.001
Pusat Tek. Lingkungan
Tenaga Ahli
14
Job Supangkat
-
PT. Premanet Indonesia
Tenaga Ahli
15
Handayani
-
PT. Premanet Indonesia
Tenaga Ahli
PusatTek.Lingkungan
Di tetapkan di Jakarta pada tanggal, t'9 Februari 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR
