TENTANG. Modul Ini. Modul LJJ P2TB Bagi DPM PUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJEN PP DAN PLDan PB IDI

Modul LJJ P2TB Bagi DPM PUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJEN PP DAN PLDan PB IDI

TENTANG

Modul Ini

Di lndonesia, penyakit Tuberkulosis termasuk salah satu prioritas nasional untuk program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta sering mengakibatkan kematian. Mulai tahun 1995, Program Pengendalian TB mengadopsi strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Shortcourse, yang direkomendasi oleh WHO Penguatan Kebijakan Nasional Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TB) ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap Program Pengendalian TB, agar ada peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan. Modul Kebijakan Nasional P2TB, dimaksudkan untuk memberikan wawasan dasar sehubungan dengan rangkaian konsep dan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis (TB).

1


Materi yang akan dibahas pada mudul ini adalah: Situasi TB global dan nasional; strategi dan kegiatan P2TB; Peraturan

perundang terkait P2TB; Visi, Misi, Tujuan dan Target; Strategi P2TB; Kebijakan Operasional P2TB dan terobosan menuju Akses Universal P2TB

2


TUJUAN Pembelajaran

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan Nasional Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TB)

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: 1. Situasi TB global dan nasional 2. Peraturan perundang terkait P2TB 3. Visi, Misi, Tujuan dan Target 4. Strategi dan Kegiatan P2TB 5. Kebijakan Operasional P2TB 6. Terobosan menuju Akses Universal P2TB (6 pilar)

3


POKOK Materi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Situasi TB global dan nasional Peraturan perundang terkait P2TB Visi, Misi, Tujuan dan Target Strategi dan Kegiatan P2TB Kebijakan Operasional P2TB Terobosan menuju Akses Universal P2TB (6 pilar)

4


KEGIATAN Belajar 1 SITUASI TB GLOBAL DAN NASIONAL TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Situasi TB global dan nasional

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan tentang: 1. Situasi TB global 2. Situasi TB nasional

Pokok Materi 1. Situasi TB global 2. Situasi TB nasional

5


URAIAN Uraian materi di bawah ini adalah penjabaran mengenai situasi TB global dan nasional 1. Situasi TB Global Pada tahun 1990-an, situasi TB didunia semakin memburuk, jumlah kasus TB meningkat dan banyak yang tidak berhasil disembuhkan, terutama pada negara yang dikelompokkan dalam 22 negara dengan masalah TB besar (high burden countries). Menyikapi hal tersebut, pada tahun 1993, WHO mencanangkan TB sebagai kedaruratan dunia (global emergency). Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberkulosis. Pada tahun 1995, diperkirakan ada 9 juta pasien TB baru dan 3 juta kematian akibat TB diseluruh dunia. Gambaran situasi keadaan TB secara global, dapat Anda pelajari dari slide-slide di bawah ini:

6


Target yang ditetapkan akan dicapai tahun 2035 adalah 10/ 100k

2010

7

2020


2. Situasi TB Nasional (di Indonesia) Hingga saat ini TB masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat Indonesia, untuk memahami situasi TB secara nasional, silahkan Anda cermati slide-slide di bawah ini

8


Perkembangan TB secara nasional a. Indonesia merupakan negara dengan pasien TB terbanyak dan diperkirakan jumlah pasien TB sekitar 5,8 % dari total jumlah pasien TB di dunia; b. Hasil Survei Prevalensi TB di Indonesia tahun 2004 sebagaimana diagram sebagai berikut: 100% 90%

Unreach Population

80%

70% Diagram ini menunjukkan bahwa angka insidensi TB Others

60%

Lung Hosp

50%

PP

40%

PHC

30%

Pvt Hosp

Govt Hosp

20% 10%

0% Jawa Bali

Kalimantan Papua

Sumatra Sulawesi

Hasil Survei menunjukkan angka insidensi BTA positif secara nasional 110 per 100.000 penduduk. Secara regional insidensi TB BTA positif di Indonesia dikelompokkan dalam 3 wilayah yaitu: 1) Wilayah Sumatera angka insidensi TB adalah 160 per 100.000 penduduk; 2) Wilayah Jawa angka insidensi TB adalah 110 per 100.000 Penduduk; 3) Wilayah Indonesia Timur angka insidensi TB adalah 210 per 100.000 penduduk.

9


4) Khusus untuk Provinsi DIY dan Bali angka insidensi TB adalah 64 per 100.000 penduduk. c. Hasil Riskesdas 2007 Data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menempatkan TB di urutan pertama penyakit menular penyebab kematian baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyakit TB merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit kardiovaskuler (stroke) pada semua kelompok usia, dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. d. Hasil Riskesda tahun 2010 Berdasarkan hasil laporan Riskesdas (2010), angka kesakitan Tuberkulosis Paru terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia. Prevalansi Tuberkulosis Paru pada tahun 2009 sampai tahun 2010 sebanyak 725 per100.000 penduduk berdasarkan hasil pemeriksaan dahak dan/atau foto paru. Upaya pengendalian TB secara umum dikatakan mengalami kegagalan, sebab utama kegagalan tersebut antara lain: a. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan antara lain mengakibatkan tidak terjaminnya penyediaan obat, tidak dilakukan pemantauan, tidak terstandarnya pencatatan pelaporan; b. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat);

10


c. Tidak memadainya tatalaksana pasien terutama pada faskes swasta terrmasuk DPM mengakibatkan diagnosis, paduan obat yang tidak terstandar dan kegagalan menyembuhkan pasien yang diobati Untuk mengatasi kegagalan tersebut di atas maka pemerintah melakukan akselerasi P2TB, yang dapat Anda pelajari dari slide berikut ini

11


SEKARANG Saya Tahu

Ada 4 (empat) penyebab utama meningkatnya beban masalah TB antara lain adalah: 1. Kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat, seperti pada negara negara yang sedang berkembang. 2. Kegagalan program TB selama ini. Hal ini diakibatkan oleh: a. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan b. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus /diagnosis yang tidak stAndar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang stAndar, dan sebagainya). c. Tidak memadainya tatalaksana kasus (diagnosis dan paduan obat yang tidak stAndar, gagal menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis) d. Salah persepsi terhadap manfaat dan efektifitas BCG. e. Infrastruktur kesehatan yang buruk pada negaranegara yang mengalami krisis ekonomi atau pergolakan masyarakat.

12


3. Perubahan demografik karena meningkatnya penduduk dunia dan perubahan struktur umur kependudukan. 4. Dampak pandemi HIV. Saat pandemi HIV/AIDS di dunia menambah permasalahan TB. Ko-infeksi dengan HIV akan meningkatkan risiko kejadian TB secara signifikan. Pada saat yang sama, kekebalan gAnda kuman TB terhadap obat anti TB (multidrug resistance = MDR) semakin menjadi masalah akibat kasus yang tidak berhasil disembuhkan. Keadaan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya epidemi TB yang sulit ditangani. Ada 3 (tiga) sebab utama kegagalan tersebut antara lain: 1. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan; 2. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat); 3. Tidak memadainya tatalaksana pasien (diagnosis dan paduan obat yang tidak terstandar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, tidak terstAndarnya pencatatan pelaporan dan kegagalan menyembuhkan pasien yang diobati).

13


KEGIATAN Belajar 2 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT P2TB TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Peraturan Perundangan Terkait P2TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan tentang: Peraturan Perundangan Terkait P2TB

Pokok Materi Peraturan Perundangan Terkait P2TB

14


URAIAN Materi Tujuan dari peraturan perundangan bagi Program Pengendalian TB adalah untuk menjamin, mengatur, memberikan petunjuk dan batasan bagi pengelola Program Pengendalian TB dalam memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman, memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan, serta memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Peraturan perundangan pada Program Pengendalian TB adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota

15


c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3447); d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia; e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/ Per/ VIIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obat h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ MENKES/ SK/ V/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

16


SEKARANG

Saya Tahu

Tujuan dari peraturan perundangan bagi Program Pengendalian TB adalah untuk menjamin, mengatur, memberikan petunjuk dan batasan bagi pengelola Program Pengendalian TB dalam memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman, memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan, serta memberikan keadilan bagi seluruh warga negara

17


KEGIATAN Belajar 3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN TARGET PENGENDALIAN TB TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Visi, Misi, Tujuan dan Target Program Pengendalian TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan tentang: 1. Visi; 2. Misi; 3. Tujuan; 4. Target

Pokok Materi 1. 2. 3. 4.

Visi; Misi; Tujuan; Target

18


URAIAN

Materi

Mengapa DPM perlu mengetahui tentang visi dan misi P2 TB? DPM adalah salah satu pihak yang diharapkan berperan serta aktif dalam mewujudkan visi dan misi P2TB, sehingga DPM perlu memahami visi misi tersebut. 1. Visi Visi Program Pengendalian TB adalah “Menuju Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan” 2. Misi; Misi Program Pengendalian TB sebagai berikut: a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani dalam pengendalian TB. b. Menjamin ketersediaan pelayanan TB yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

19


c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya pengendalian TB. d. Menciptakan tata kelola program TB yang baik. 3. Tujuan; Tujuan Program Pengendalian TB adalah Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 4. Target Target Program Nasional Pengendalian TB yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Mennengah Nasional (RPJMN) periode 2010 – 2014 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan RI adalah: a. Tercapainya penemuan pasien baru TB BTA positif mencapai 90% dari perkiraan pasien baru TB BTA positif harus ditemukan; b. Menyembuhkan paling sedikit 88% dari semua pasien baru TB BTA positif yang diobati. Dengan tercapainya target ini diharapkan dapat menurunkan tingkat prevalensi dan kematian akibat TB hingga separuhnya pada tahun 2015 dibanding tahun 1990, sesuai tujuan millenium development goals (MDGs) pada tahun 2015.

20


KEGIATAN Belajar 4 STRATEGI DAN KEGIATAN PROGRAM TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi memahami Strategi dan Pengendalian TB

ini, peserta dapat Kegiatan Program

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta menjelaskan 1. Strategi Program Pengendalian TB 2. Kegiatan Program Pengendalian TB

Pokok Materi 1. Strategi Program Pengendalian TB 2. Kegiatan Program Pengendalian TB

21

dapat


URAIAN

Materi

1. Strategi Program Pengendalian TB Perkembangan strategi DOTS secara global dapat Anda lihat pada slide di bawah ini:

22


23


Dari 7 strategi di atas hal penting yang perlu diperhatikan oleh DPM adalah strategi: 1. Meningkatkan perluasan pelyanan yang bermutu, 2. Menangani tantangan TB/ HIV, MDR-TB, TB anak dan masyarakat miskin serta rentan lainnya, dan 3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyaraka, dan swasta, mengikuti International Standars for TB Care (ISTC) Ada 7 (tujuh) strategi utama pengendalian TB yaitu: 1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan ,DOTS yang bermutu 2. Menghadapi tantangan TB/HIV, MDR-TB, TB anak dan kebutuhan masyarakat miskin serta rentan lainnya 3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, LSM, dan swasta melalui pendekatan Public-Private Mix (PPM) dan menjamin penerapan International Standards for TB Care 4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB

didukung dengan: 5. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan manajemen program pengendalian TB 6. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program pengendalian TB 7. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi stratejik.

24


2. Kegiatan Program Pengendalian TB Kegiatan Program Pengendalian TB meliputi : a. Tatalakasana dan Pencegahan TB 1. Penemuan Kasus Tuberkulosis 2. Pengobatan Tuberkulosis 3. Pemantauan dan Hasil Pengobatan Tuberkulosis 4. Pengendalian Infeksi pada sarana layanan 5. Pencegahan Tuberkulosis b. Manajemen Program TB 1. Perencanaan program Tuberkulosis 2. Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis 3. Manajemen Logistik Program Tuberkulosis 4. Pengembangan Ketenagaan Program Tuberkulosis 5. Promosi program Tuberkulosis c. Pengendalian TB komprehensif 1. Kemitraan dalam Pegendalian Tuberkulosis 2. Penguatan Layanan Laboratorium Tuberkulosis 3. Public – Private Mix (pelibatan semua fasilitas pelayanan kesehatan) 4. Kolaborasi kegiatan TB-HIV 5. Pendekatan praktis dalam kesehatan paru 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB 7. Kewaspadaan masalah MDR 8. Penelitian tuberkulosis

25


SEKARANG Saya Tahu Ada 5 (lima) Tatalakasana dan Pencegahan TB 1. Penemuan Kasus Tuberkulosis 2. Pengobatan Tuberkulosis 3. Pemantauan dan Hasil Pengobatan Tuberkulosis 4. Pengendalian Infeksi pada sarana layanan 5. Pencegahan Tuberkulosis Ada 5 (lima) Manajemen Program TB 1. Perencanaan program Tuberkulosis 2. Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis 3. Manajemen Logistik Program Tuberkulosis 4. Pengembangan Ketenagaan Program Tuberkulosis 5. Promosi program Tuberkulosis Ada 8 (delapan) Pengendalian TB komprehensif 1. Kemitraan dalam Pegendalian Tuberkulosis 2. Penguatan Layanan Laboratorium Tuberkulosis 3. Public – Private Mix (pelibatan semua fasilitas pelayanan kesehatan) 4. Kolaborasi kegiatan TB-HIV 5. Pendekatan praktis dalam kesehatan paru 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB 7. Kewaspadaan masalah MDR 8. Penelitian tuberkulosis

26


KEGIATAN Belajar 5

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGENDALIAN TB TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Kebijakan Operasional Pengendalian TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan Kebijakan Operasional Pengendalian TB

Pokok Materi Kebijakan Operasional Pengendalian TB

27


URAIAN Materi

Dalam menatalaksana pasien TB, DPM harus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, agar dapat berperan serta aktif Untuk mencapai tujuan Program Pengendalian TB, ditetapkan kebijakan operasional sebagai berikut: 1. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam kerangka otonomi dengan Kabupaten/ kota sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana). 2. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS dan memperhatikan strategi Global Stop TB partnership. Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci: a. Komitmen politis; b. Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya;

28


c. Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan; d. Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu; e. Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan pengendalian TB, kelima komponen tersebut di atas harus dilaksanakan secara bersamaan. 3. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap Program Pengendalian TB. 4. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB. 5. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan (faskes), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Balai/Klinik Pengobatan, Dokter Praktik Swasta (DPS) dan fasilitas kesehatan lainnya. 6. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB (Gerdunas TB).

29


7. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu dan akses layanan. 8. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TB diberikan secara cuma-cuma dan dikelola dengan manajemen logistk yang efektif demi menjamin ketersediaannya. 9. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program. 10. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya terhadap TB. 11. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya. 12. Memperhatikan komitmen internasional yang termuat dalam MDGs. Dari beberapa kebijakan di atas yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tentang 5 komponen strategi DOTS karena terkait dengan tugas DPM dalam memberikan pelayanan pada pasien TB sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk (PNPK) TB

30


SEKARANG Saya Tahu

Ada lima (5) komponen Strategi DOTS yaitu: 1. Komitmen politis; 2. Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya; 3. Pengobatan jangka pendek yang stAndar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan; 4. Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu; 5. Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan. Dalam tata laksana pasien TB, DPM harus berpedoman pada PNPK TB

31


KEGIATAN Belajar 6

TEROBOSAN MENUJU AKSES UNIVERSAL TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami terobosan menuju akses universal P2TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan terobosan menuju akses universal P2TB

Pokok Materi Terobosan menuju akses universal P2TB

32


URAIAN Materi Millenium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuantujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Tujuan Pembangunan Milenium berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Delapan (8) tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pencapaian target global TB tertuang di Indikator ke 6 MDG’s yaitu memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. TB

33


menjadi lebih menantang sehubungan dengan munculnya isu-isu Public-Private Mix (PPM), HIV/AIDS, TB-MDR, TB Anak, Penguatan Laboratorium dan lain-lain. Pengendalian TB dengan strategi DOTS di Indonesia dilaksanakan sesuai azas desentralisasi Kabupaten/Kota sebagai titik berat manajemen program dalam kerangka kerja otonomi yang meliputi persencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana). Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat TB. Layanan TB yang tidak standar tidak akan menyembuhkan pasien TB, tetapi kemungkinan akan memicu terjadinya TBMDR/XDR. Hampir seluruh provinsi di Indonesia, pelaksanaan DOTS pada layanan publik telah menunjukkan keberhasilannya dan menunjukkan peningkatan yang cepat dalam kegiatan program TB sejak tahun 2004. Tetapi Universal akses terhadap layanan TB yang berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa adanya upaya sistimatis untuk melibataktifkan peran “all care providers” atau seluruh penyedia layanan keseluruhan untuk memastikan pasien TB

34


didiagnosis yang benar, pengobatan dengan regimen yang benar, kepatuhan dan ketuntasan pengobatan TB, terlaporkan/ternotifikasi kedalam sistim surveilans. Telah dibangun jejaring Public Private Mix (PPM) TB dengan melibatkan Rumah Sakit, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Lapas/ Rutan, di tempat kerja/ industri dengan skema pelibatan asuransi kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia untuk pelibatan Apotik swasta, Direktorat BPPM dan Sarana kesehatan/ Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia untuk proses pelibatan laboratorium swasta, Kementerian Pertahanan dan Pusat Kedokteran POLRI agar mampu melaksanakan kewajiban kesehatan masyarakatnya dalam melaksanakan layanan TB yang berkualitas hampir di seluruh provinsi, dengan tujuan utama untuk memproteksi agar masyarakat yang terdampak TB memperoleh akses layanan TB berkualitas yang menjamin kesembuhan. Keterlibatan rumah sakit dalam program TB semakin meningkat, termasuk pemberian dukungan melalui Akreditasi RS baru/ Nasional dengan pengembangan standar Internasional dengan mengadopsi 14 standar Joint Commission International ditambah Sasaran III MDGs yang menjadi prioritas RPJMN yaitu Penurunan angka kesakitan TB yang akan berlaku mulai 2012.

35


Standar Internasional untuk Pelayanan TB yaitu ISTC (International Standard for Tuberculosis Care) dengan 21 standar, oleh Ikatan Dokter Indonesia dijadikan sebagai standar layanan TB di Dokter Praktik Mandiri (DPM) sehingga akan menutup kran terjadinya TB-MDR/XDR. Pengendalian TB di Indonesia mengenal 6 (enam) pilar Public Private Mix (PPM) untuk optimalisasi pencapian target global pengendalian TB dengan pelibatan mitra potensial terkait TB. Melalui ke enam pilar ini, akses universal yang berkualitas bagi semua pasien TB akan lebih mudah dilaksanakan. Ke enam pilar tersebut digambarkan sebagai berikut:

36


Penjelasan 6 pilar PPM TB di Indonesia: 1. Pelayanan DOTS dasar di Puskesmas Penguatan sistem surveilans dan Management Information for Action (MIFA) Peningkatan kualitas pelayanan Meningkatkan cakupan TB-HIV Menjangkau masyarakat di wilayah Daerah Tertinggal dan (DTPK) Meningkatkan rujukan ke layanan DOTS berkualitas 2. Pelayanan DOTS di RSU/ RS swasta Akreditasi rumah sakit: penerapan SPM-RS TB DOTS dan mekanisme referral ke layanan DOTS berkualitas 3. Pelayanan DOTS oleh Dokter Praktik Mandiri (DPM) dan Spesialis Penerapan International Standard for TB Care (ISTC) 4. Diagnosis TB yang berkualitas Penguatan jejaring laboratorium Quality Assurance (QA) untuk Laboratorium pemerintah dan swasta 5. Obat Anti TB (OAT) dan penggunaannya secara rasional Penegakan Hukum Prakualifikasi WHO untuk OAT One gate policy Standard Operasional Procedure (SOP) Pengelolan logistic\k OAT dan uji kualitas OAT Regulasi penggunaan OAT di pasaran Pelayanan farmasi TB dan pengawasan penggunaan obat rasional

37


6. Penguatan sistem komunitas Sebagai advocator Peningkatan awareness masyarakat Mobilisasi social, identifikasi terduga TB, demand creation dan pelayanan TB di daerah spesifik

SEKARANG Saya Tahu

Dari enam (6) pilar program pengendalian TB yang terkait dengan DPM adalah pilar 3 yaitu Pelayanan DOTS oleh Dokter Praktik Mandiri (DPM) dan Spesialis

38

TENTANG. Modul Ini. Modul LJJ P2TB Bagi DPM PUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJEN PP DAN PLDan PB IDI

Recommend Documents