PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR Ib TAHUN 2OI2 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,
Menimbang :
dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Lamongan, khususnya dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, termasuk limbah E}3 yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya; c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan limbah 83, diperlukan pengawasan secara terpadu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka dalam rangka pengendalian dan pengawaszln akibat Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Lamongan, dan untuk .melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan.
Mengingat :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
a.
bahwa lingkungan hidup perlu
1.
1e50);
2
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4.
5 Tahun I9B4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor !25, Tambahan
3O2e);
Undang-Undang Nomor
327a).;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48aa\ 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72sl; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 3 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun lggg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3910);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye lenggaraan Peme rintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a593);
3
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OOT
tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupate n / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2Z Tahun 2Ol2
tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Tata Cara
Perrzinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; 15. Keputusan Kepala Bappedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988 Nomor LIC); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOT Nomor l6lE)1, 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2OlL (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2oll Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2OlL tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2O11-2031 (Lernbaran Daerah Kabupaten Larnongan Tahun 20ll Nomor 15).
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI
KABUPATEN LAMONGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah, adalah pemerintah Kabupaten Lamongan. 3. Kepala Daerah, adatah Bupati Lamongan. 4. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. 5. Instansi Perizinan, adalah Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Lamongan. 6. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunva, yang mempengaryhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya - disingkat 83, adalah
setiap bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Limbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifai dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik langsung ".ir..r"merusakan maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsunga.n hidup manusia serta makhluk hidrip lain. 9. Pengelolaan Limbah 83, adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pEmanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah 83. 10. Penghasil limbah 83, adalah setiap orang/badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbih eg. 11. Pengangkut limbah E}3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah E}3. 12. Pemanfaat limbah 83, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah 83. 13. Pengolah limbah 83, adalah badan usaha yang rnengoperasikan sara.na pengelolaan limbah 83. 14. Penimbun limbah 83, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah 83. 15. Pengawas, adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah gsl
5
16. Penyimpanan
limbah E}3, adalah kegiatan menyimpan limbah 83 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pem"rr""t dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah El3 dengan maksud
menyimpan sementara. penyimpanan sementara limbah E}3 yang selanjutnya disingkat
17. Tempat
TPS limbah 83, adalah tempat atau bangunan untuk menyim-pan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat danlatau pengolah dan /atau'penimbun limbah 83 dengan maksud menyimpan sementara. 18. Pengumpulan limbah E}3, adalah kegiatan pengumpulan limbah 83 dari penghasil limbah 83 dengan maksud minyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah E}3. l9.rzin pengumpulan limbah 83, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah 83 kecuali minyak pelumas/oli bekas yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. 20.Izin penyimpanan limbah 83 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan p"rryi*p".r.i sementara limbah 83 yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. 21. Pemanflaatan limbah 83, adalah suatu kegiatan penggunaan kembali
(ranse) dan/atau daur ulang (recycte) dan/atau pe-l.ha1 kembali (recouery)yang bertujuan untuk mengubah limbah E}3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga alnan bagi lingkungan dan kesehatan manusia 22.Pengawasan, adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Pengelolaan limbah 83 dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah 83 terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
limbah 83 bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah 83 serta melakukan pe*ulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
(2) Pengelolaan
BAB III IDENTIFIKASI LIMBAH 83 Pasal 3
Limbah E}3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya. Pasal 4
(1) Jenis lirnbah 83 rnenurut surnbernya meliputi : a. limbah 83 dari sumber tidak spesifik; b. limbah 83 dari sumber spesifik; c. limbah 83 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
6
(2) Daftar limbah dengan kode limbah D22o, D22r, D222, dan D223 dapat, dinyatakan limbah 83 setelah dilakukan uji roxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan / atau uji karakteristik. (3) Jenis dan daftar limbah E}3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepalg" Daerah. BAB IV WEWENANG PEMEzuNTAH DAERAH Pasal 5
(1) Kepala Daerah memiliki wewenang
pengendalian pengelolaan limbah perundang-undangan yang berlaku.
dan tanggung jawab
83 berdasarkan
dalam
peraturan
(21 wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi : a. izin penyimpanan limbah 83; b. izin pengumpulan limbah 83 skala Kabupaten; c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah 83; d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah
e.
Et3; dan
pembinaan. Pasal 6
wewenang dan tangggng jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup. (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (1)
BAB V PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Kesatu Subyek dan Obyek Pasal 7 (1)
Subyek pengendalian limbah Et3 adalah setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang menghasilkan dan melakukan kegiatan pengelolaan limbah 83.
(2)
Obyek pengendalian limbah 83 adalah kegiatan pengelolaan limbah meliputi penyimpanan limbah 83 dan pengumpulan limbah 83 kecuali minyak pelumas dan oli bekas.
83 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang
7
Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 8 (1)
Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang menggunakan limbih 83 dan/atau menghasilkan limbah 83 wajib melakukan pengelolaan limbah E}3
(21
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah 83 atau penghasil limbah 83
dapat menyerahkan pengelolaan limbah 83 yang dihasilkannya
kepada pengelola limbah 83 yang telah memiliki izin. Pasal 9
83 terdiri dari penyimpanan limbah 83 dan pengumpulan limbah 83. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. (1) Pengelolaan limbah
Pasal 10
orang/kelompok oranglbadan hukum yang karena kegiatannya menghasilkan limbah 83 wajib : a. melaksanakan pengelolaan limbah 83 termasuk reduksi limbah 83; b. memiliki sistem tanggap darurat; c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah 83; dan d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah 83. Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah 83 wajib membuat catatan tentang : a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah 83; b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah 83 kepada pengelola berizin; c. narna pengangkut limbah 83 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun;
(1) Setiap
(21
dan neraca limbah 83. (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (41 Format neraca limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
d.
Bagian Ketiga Penyimpanan Limbah 83 Pasal 1 1
(1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah 83 yang ditempatkan pada TPS limbah 83 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah 83.
8
(2) Apabila limbah E}3 yang dihasilkan kurang dari 10 (sepuluh) kilogram perhari, penghasil limbah 83 dapat menyimpan limbah 83 yang dihasilkannya selama-lamanya 18o (seratus delapan puluh) -hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkutan atau - pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah 83 dengan persetujuan Kepala instansi pengelola limbah 83. Pasal 12 (1)
(2)
(s)
Penyimpan limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan pada TPS limbah E}3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah Bg milik pihak orang lain melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan yanf berlaku yang dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pemilihan lokasi TPS limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbukLn terhadap lingkungan sekitarnya. Pengangkutan limbah 83 dari sumber ke TpS limbah 83 milik orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui proses pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
limbah 83 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah 83 yang saling cocok.
(4) TPS
Bagian Keempat Pengumpulan Limbah 83 Pasal 13 (1)
(2)
Kegiatan pengumpulan limbah 83 hanya diperkenankan untuk jenis limbah yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin. setiap orang/kelompok orang/badan hukum dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah 83 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat
atau pengolah atau penimbun limbah 83. yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah 83 wajib memiliki : a. laboratorium atau alat analisa limbah 83 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah 83 yang dikelola; dan b. tenaga yang terdidik di bidang an6lisis dan pengelolaan limbah B3. (4) Laboratorium atau alat an6"lisis limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah 83. (s) segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah 83 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul. (3) Perusahaan
Pasal 14
(1) Pengurnpulan lirnbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.
(2) Kegiatan pengumpulan limbah E}3 dapat dilakukan terhadap tebih dari 1 (satu)jenis dan/atau karakteristik limbah 83 yang saling cocok.
9
(3)
Pemilihan lokasi pengumpulan limbah 83 harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 15 Pengumpul limbah 83 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan limbah 83; b. memiliki sistem tanggap darurat; c. melaksanakan pen€rnggulangan kecelakaan pengelolaan limbah 83; d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah 83; dan e. memiliki tempat penyimpanan sementara. (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah 83 wajib membuat cacatan tentang : a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah 83 dari penghasil limbah E}3; b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah 83 kepada pemanfaat danlatau pengolah dan /atau penimbun limbah 83; dan c. nama pengangkut limbah El3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat danlatau pengolah dan f atau penimbun limbah 83. (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Instansi pengelola Lingkungan Hidup sesuai perundang-undangan yang berlaku. (1)
BAB VI PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH 83
Bagian Kesatu Jenis Izin Pasal 16 (1)
(2)
Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah E}3 dan/atau pengumpulan limbah E}3 wajib memiliki izin dari Kepala Daerah. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. b.
izin penyimpanan limbah 83; izin pengumpulan limbah 83.
Pasal 17
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. identitas perusahaan yang meliputi nama pemsahaan, alamat, bidang usaha, narrra penanggr-rng jawab kegiatan; b. sumber limbah 83; c. jenis pengelolaan limbah 83; d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah 83; e. jenis dan karakteristik limbah 83;
10
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon izin, meliputi: 1) mematuhi jenis limbah 83 yang disimpan/dikumpulkan; 2) mengikuti persyaratan penyimpanan'dan/atau pengumpulan limbah 83 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis karakteristik limbah 83, 4) menghindari tumpahan/ceceran 5) mencatat neraca limbah 83; 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah 83; dan
7) menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan
pengumpulan limbah 83. d sistem pengawasan; dan b. h. masa berlaku izin.
dan/atau
Pasal 18
Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan atas narna pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan limbah 83 dan/atau pengumpulan limbah 83.
Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 19 (1)
(21
Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan ditandatangani oleh pemohon di atas kertas bermaterai secukupnya. Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 20
Jangka waktu penerbitan izin selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Pasal 21
(1) Dalam pelaksanaan pemrosesan izin Kepala Daerah membentuk Tim Teknis. (2)
Tim teknis sebagaimana dimaksud
pada
melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
(3)
ayat (1)
bertugas
persyaratan teknis
penyimpanan/pengumpulan limbah B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas tim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal22 (1)
Pemberian
izin atau penolakan izin diberikan
dalam
bentuk
Keputr.rsan. (2)
Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan-alasan yang mendasari penolakan izin tersebut.
11
Pasal 23 (1)
Keputusan Pemberian
izin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
ayat (1) harus mencantumkan kewajiban-kewajiban pemegang izin
(21
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f. Permohonan y€rng ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat diajukan kembali oleh pemohon dengan melengkapi/ mencukupi alasan yang menjadi penolakan.
Bagian Ketiga Masa Berlakunyalzin
Pasal24
(1) rzin penyimpanan limbah E}3 dan/atau izin pengumpulan limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama S (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 6O (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin
berakhir. (3) Peryaratan dan mekanisme perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat {21diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 25
(1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila : a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara pengelolaan limbah El3; b. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin; c. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha; d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan e. adanya pencabutan izin. (2) Dalam h,ar izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan hurrrf d, pemegang izin dapat mengajukan permohonan kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin. (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan apabila : a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pasal 26
(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2s ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Instansi Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut : a. pernberian peringatan tertulis Kesatu dan Kedua, masing-masing dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari ; b. apabila peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan Kepala Daerah melalui Instansi Perizinart menerbitkan surat pembekuan sementaraizin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
t2
c. jika
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin. (21 Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permoho nan izin kembali. Pasal 27
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila :a. izin diperoleh dengan cara melawan hukum; b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin; dan c. kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 28 (1)
Segala biaya
untuk memperoleh win pengelolaan limbah
83 dibebankan kepada pemohon izin. (2t Untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah 83 yang dilakukan oleh Instansi pengelola Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 29
(1) Kepala Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanazrn pengelolaan limbah 83; (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Pengelola
Lingkungan Hidup. Pasal 30
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana'dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2l', Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup berkewajiban
untuk
:
a. melakukan pemeriksaan terhadap b. c. d. e.
sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah 83; melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan; meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah 83 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha; menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah.
13
Pasal 3 1
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, meliputi : a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah 83, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin; b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah 83;
c.
dan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat. Pasal 32
Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. BAB IX SANKSI
Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 33
(1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 10, pasal 11, pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini. (2) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. b. c. d.
teguran tertulis; paksaan Pemerintah; pemberhentian sementara izin; dan pencabutan izin. Pasal 34
Jenis paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk : a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan c. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau r-rsaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan win danlatau pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.
t4
Pasal 36
Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 37 (1)
(2)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.OO0.O0O,O0 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 38
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 orang/kelompok orang/badan hukum yang dalam melakukan pengelolaan limbah 83 tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, dan pasal 15 dapat dikenakan pidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam undangUndang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB X KETENTUAN PEI{YIDIKAN Pasal 39
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di tingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan Daerah. (2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a.
b.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
c. d.
pelanggaran Peraturan Daerah ; meminta keterangan dan barang
terhadap
bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah
;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah
;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta f. g.
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; men5ruruth berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
115
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah 83 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. BAB XII PENUTUP Pasal 4 1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Lamongan Kabupaten Lamongan. pada
A r{n?r-,ba62ot2
BUPATI
ONGAN,
ttd
Diundangkan di La.mongan pada tanggal 29 Januari 2013 BUPATEN LAMONGAN,
SEKRETARIS DAERAH ttd
YUH
ffi;n
EFENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I.AMONGAN TAHUN 2OI3 NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR tb TAHUN 2Ot2 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM
Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan,
termasuk penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun 83. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Lamongan, khususnya dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan limbah 83, diperlukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna pengendalian dan pengawasan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal
1
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Ayat
(1)
Ayat
(2)
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Pasal 3
Cukup Jelas. Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas. Pasal 6
Ayat
(1)
Cukup Jelas. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Instansi lain yang ditunjuk
adalah Instansi yang melayani perizinan
terpadu.
secara
Pasal 7
Ayat
(1)
Cukup Jelas. Ayat (2)
lzin penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas dab oli bekas merupakan . kewenangan pemerintah Pusat Pasal 8
Cukup Jelas. Pasal 9
Cukup Jelas. Pasal
1O
Ayat
(1)
Huruf a Yang dimaksud dengan reduksi limbah 83 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat
bahaya dan racun limbah 83
dihasilkan dari suatu kegiatan.
Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Ayat
(21
Ayat
(3)
Ayat
(4)
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Pasal
11
Cukup Jelas. Pasal 12
Cukup Jelas. Pasal 13
Cukup Jelas.
sebelum
Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20
Cukup Jelas. Pasal 21
Cukup Jelas. Pasal 22
Cukup Jelas. Pasal 23
Cukup Jelas. Pasal24 Cukup Jelas. Pasal 25
Cukup Jelas. Pasal 26
Cukup Jelas. Pasal27 Cukup Jelas. Pasal 28
Cukup Jelas. Pasal 29
Cukup Jelas. Pasal 30
Cukup Jelas. Pasal 3 1
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas. Pasal 33
Cukup Jelas. Pasal 34
Cukup Jelas. Pasal 35
Cukup Jelas. Pasal 36
Cukup Jelas. Pasal 37 Pengenaan pidana ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 38
Cukup Jelas. Pasal 39
Cukup Jelas. Pasal 40
Cukup Jelas. Pasal 41
Cukup Jelas.
