BUPATI SERANG PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG BUPATI SERANG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) 2015, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan pelayanan persalinan yang terjangkau dan berkualitas untuk penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI);
b.
bahwa untuk terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dibutuhkan Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) dalam upaya pelayanan promotif dan preventif yang digunakan disetiap puskesmas dan jaringannya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Operasional Jamkesmas dan Jampersal pada Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Bupati.
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Negara Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-undang..............
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5003);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang. Memperhatikan : 1.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
2.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2011. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG.
BAB.................
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
sebagai
unsur
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Serang. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang. 7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. 8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah jaminan yang diberikan kepada semua masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya. 9. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan yang diberikan kepada semua warga yang belum memiliki jaminan untuk pelayanan persalinan 11. Kepesertaan Jampersal adalah merupakan perluasan kepesertaan dari jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manejemen Jamkesmas. 12. Pemberi layanan/tindakkan adalah puskesmas dan jaringannya serta sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan atau Swasta. 13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric dan neonates emergensi dasar. 14. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik dan neonatus emergensi komprehensif 15. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah Puskesmas selain melayani rawat jalan juga melayani rawat inap 24 (dua puluh empat) jam. 16. Fasilitas Kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan swasta. 17. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah fasilitas pelayanan yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Serang. 18. Ante Natal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). 19. Persalinan adalah peristiwa yang dialami oleh seorang wanita ketika melahirkan anak. 20. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai Standar Pelayanan Kebidanan. 21. Keluarga..............
-4-
21. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan menunda kehamilan, mengatur kehamilan dan membatasi kehamilan. 22. Buku KIA/Kartu Ibu dan Anak adalah pedoman yang dimiliki oleh ibu dan anak yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak. 23. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Serang adalah Tim yang melaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas yang meliputi penerimaan dana dari Pusat, Verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya. 24. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian dari pelayanan PUSKESMAS yang berlokasi di desa. 25. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya di sebut poskessdes adalah tempat pelayanan kesehatan baik kesehatan ibu dan anak maupun kesehatan lainnya untuk melayani kesehatan diwilayah satu desa. 26. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disebut distu adalah tempat atau bangunan milik pemerintah yang memberikan pelayanan seperti pusksmas untukbeberapa desa yang jauh dari jangkawan puskesmas. 27. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah tempat yang merupakan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bayi dan balita yang meliputi wilayah kerja seringkat rukun kerja (RW). 28. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut pusling adalah program pelayanan kesehatan untuk desa atau kampung yang memiliki keterbatasan akses kelokasi, Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes. 29. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah sebuah usaha pelayanan kesehatanyang biasanya besifat kuratif dan merehabilitatif yang dilakukan oleh Non Pemerintah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan pada Program Jamkesmas dan Jampersal pada Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Serang. Pasal 3 Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan tidak mampu serta pelayanan persalinan yang terjangkau dan berkualitas. BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3 Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi : a. pelayanan kesehatan dasar; b. pelayanan spesialistik; dan c. pelayanan rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal………….
-5-
Pasal 4 Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan dasar, meliputi: a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang terdiri dari : 1. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan ; 2. pelayanan pengobatan umum ; 3. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal ; 4. penangan gawat darurat ; 5. pelayanan gizi kurang/gizi buruk ; 6. tindakkan medis/operasi kecil ; 7. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ; 8. pelayanan Imunisasi wajib/dasar bagi bayi ; 9. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah ; 10. pelayanan KB, termasuk penangan efek samping dan komplikasi ; 11. pelayanan laboratorium sederhana ; dan 12. pemberian obat. b. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama terdiri dari : 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ; 2. penangan gawat darurat ; 3. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang ; 4. perawatan persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) ; 5. perawatan satu hari ; 6. tindakkan medis yang diperlukan ; 7. pemberian obat ; 8. pemeriksan laboratorium sederhana dan penunjang medis lainnya ; dan 9. akomodasi dan makan pasien. c. Pelayanan pertolongan persalinan diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama. meliputi: 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) ; 2. Persalinan normal ; 3. Pelayanan nifas normal termasuk KB pasca persalinan ; 4. Pelayanan bayi baru lahir normal ; 5. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi ; 6. Pelayanan pasca keguguran di puskesmas PONED ; 7. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED ; 8. Pelayanan..............
-6-
8. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED ; 9. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi PONED ;
dasar di puskesmas
10. Penanganan pra rujukan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi di puskesmas PONED ; dan 11. Penanganan rujukan pasca keguguran di puskesmas PONED. Pasal 5 Pelayanan spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi : a. laboratorium sederhana ; b. pemeriksaan EKG ; c. pemeriksaan USG ; dan d. pemeriksaan Rontgen Pasal 6 Pelayanan rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari : a. rujukan kasus ; dan b. rujukan specimen/penunjang diagnostik. Pasal 7 Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas, puskesmas DTP dan puskesmas PONED serta jaringannya termasuk polindes, poskesdes, puskesmas pembantu, posyandu, puskesmas keliling dan fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Serang. BAB IV PESERTA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL Pasal 8 (1)
Peserta program Jamkesmas meliputi: a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan mempunyai kartu Jamkesmas; b. gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar yang tidak mempunyai identitas dengan surat rekomendasi dari Dinas sosial Kabupaten Serang; c. semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH); d. penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan Negara yang dinyatakan dengan surat rekomendasi dari kepala Lapas/Rutan Kabupaten Serang; e. korban bencana paska tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati; f. penderita thalassaemia mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Peserta..............
-7-
(2)
Peserta program Jampersal meliputi: a. ibu hamil dan ibu bersalin yang tidak memiliki jaminan persalinan; b. ibu nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari paska melahirkan yang tidak memiliki jaminan persalinan; dan c. bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari yang tidak memilki jaminan persalinan BAB V KLAIM ATAS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 9
Puskesmas dan fasilitas kesehatan kelengkapan sebagai berikut :
swasta
mengajukan
klaim dengan
disertai
a. kelengkapan klaim pelayanan Jamkesmas meliputi : 1. klaim rawat jalan tingkat pertama dilengkapi : a) form daftar tagihan klaim rawat jalan peserta Jamkesmas di pelayanan dasar dengan menggunakan form klaim JK-I; dan b) surat pernyataan Kepala Puskesmas tentang rawat jalan pasien Jamkesmas. 2. klaim rawat inap tingkat pertama dilengkapi : a) form daftar tagihan klaim rawat jalan peserta Jamkesmas di pelayanan dasar dengan menggunakan form klaim JK-I; b) foto copy Kartu Peserta Jamkesmas ; dan c) surat jaminan pelayanan perawatan (SJPP) oleh puskesmas. 3. klaim penggantian biaya transport rujukan peserta Jamkesmas: a) form penggantian biaya transport rujukan ; b) surat rujukan peserta Jamkesmas ke fasilitas kesehatan yang dirujuk. b. kelengkapan klaim pelayanan Jampersal meliputi : 1. foto copy lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan; 2. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan dan ibu bersalin /keluarga yang melahirkan untuk pertolongan persalinan; 3. foto copy/tembusan surat rujukan, termasuk tindakan prarujukan yang telah dilakukan ditandatangani oleh ibu hamil /ibu bersalin atau keluarganya; dan 4. foto copy KTP atau identitas lainnya dari ibu hamil/ibu melahirkan. Pasal 10 Besaran tarif klaim pelayanan untuk jaminan kesehatan dasar mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan untuk jaminan persalinan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Pasal....................
-8-
Pasal 11 (1)
Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, puskesmas DTP dan puskesmas PONED yang melakukan pelayanan rawat inap mendapat alokasi biaya operasional perawatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pembayarannya dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Serang.
(2)
Tim Pengelola Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dan mengirimkan Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan ke Pengelola Pusat. BAB VI PEMANFAATAN DANA Pasal 12
(1) Setiap pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal disetorkan dan tercatat di Kas Daerah sebagai pendapatan puskesmas yang bersifat bruto. (2) Dana yang diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan. (3) Jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tenaga kesehatan sebesar minimal 50 % (lima puluh) persen dari pendapatan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan minimal 75 % (tujuh puluh lima) persen untuk tenaga persalinan kesehatan penolong persalinan, yang mekanisme pembayarannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Puskesmas. (4) Besaran pemanfaatan dana jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati. (5) Dana atas Jasa pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal yang dilakukan oleh faslitas kesehatan swasta sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan tersebut. BAB VII PELAPORAN Pasal 13 (1) Fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas selaku Tim Pengelola paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya. (2) Dinas selaku Tim Pengelola Kabupaten wajib melakukan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Serang dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi Banten sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas dilaksanakan oleh Dinas. Pasal …............
-9-
Pasal 15 Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas dilakukan melalui : a. pengawasan melekat ; b. pengawasan fungsional internal ; dan c. pengawasan eksternal. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang Pada tanggal BUPATI SERANG,
A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan diserang Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
LALU ATHARUSSALAM R BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR
