s
BUPATI SERANG PROVINSI BA^^TEN
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,
Menimbang
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yane baik
berhasU guna. barsih dan bertangg^^wab
^ perlu menetapkan Pedoman PcngawlSa InTem Pemenntah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati. Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentana Knbr- a Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ^99^''^^'"® Negaia Republik lahm 1999 Nomor (Lembaran 75, Tambahan LembaranIndonesto Neeara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undmg-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentana
Shr?T Republik Indonesia
NeSf Tahun 1999 Nomor(Lembman 140 TnmKol
Lembaran Negara RepubUk Indonesia No'mor^ 3^7^
T^r^m Tl!S^^Undang-Undang Nomof2(] 2001 Nomor Indonesia Tahun
3.
Tj Tambahan Lembaran Neeara RpmiKiiv Indonesia Nomor 4150); ^^egara Kepublik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 9nnn h <-
embentul^ Provinsi Banten (Lembaran Negara RenuSk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 TamKoV.
Negara Republik Indonesia Nomor 4oio)T
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Indonesia Tahun 2004 N^mor^
Republik Indo™siTm"s);
Tahun
r
Le^ibaran
2no4 m
+ tentang
Repubiik
"""""" 5. Undang,
5. Undpg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben^an Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neg^a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Daerah (Lembai-an Negara Republik Indonesia
p ^ 244,5584) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ^mb^an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
567^ ^
Negara Republik Indonesia Nomor Administrasi
5n?4
Republik Indonesia Tahun
rIndonesia A Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); ^^cpuomc
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Republik Indonesia
Lembaran Negara Nomor
Pete^ NomorKineija 8 Tahun tentang Pelaporan Pemerintah Keuangan dan Instansi2006Pemerintah
&r", Tahun 2006 Nomm ^ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 12. Peraturm Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sist-m
Pemerintah (Lembaran Ne^^R^uSS
NegaraTepubli^tadonliTrir^go?™''^ Lembaran TahuS 20^6 & 731"'"""
^erang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun onnn
15. Peraturan.
-3-
IS.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Pembentukan Organisasi Kecamatan
Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009
BiriS ^ Desa,Desa. Kepala Desa, Badan P. Permusyawaratan Desa dan Perangkat ^bupaten Serang Nomor 18 Tahim 2011 Q (Umbaran Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
Daerah
18.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemtentukan Organisasi Dinas Daerah
n° u Kabupaten 3 h ®®^^aimana dengan Daei^ Serang telah Nomordiubah 1 Tahun 2014Peraturan tentane 9 T^un 2011 Organisasi Dinas 19^^ Ml tentang Pembentukan Kabupaten Serang Nomo?
"• STp^sis-ssfiruic
(Lembaran Daerah ISbupSn
Pera^™ n
. ,
fSTr^TT^^
®22) sebagaimana telah diubah dengan
Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupat^Se^g
aerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02); 7 Tahun 2012
rr
Daerah
^mbaran Daerah Kabupain SeranfT^™ 2'o^rr NoS^fo)^'"'''^
'JfT
Kabupaten Sei^g Tahun^MlS MEMUTUSKAN.
-4-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SEB^ BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. penyeknggaraan urusan pemerintahan oleh
NegaraRepubSonesk™""''
Undang-Undang Dasar P-yeknggara
yang menjadi kewenangan daerah otonoJ! 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang,
pemenntahan
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang. 8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Serang.
^emSLLX^'d^neS
terdiri dari Sekretariat Daerah
Teknis Daerah. Kecamatan Z;
-SS:"XpenZZan ^
-dalah Dmas Daerah. Umbaga
kelX
penyelenggaraan tugas dan funaci ^
lain
-™.
terhadap
keyaMnan yang memadai bahwaLgiaSTS memberikan tolok ukur yang telah ditetapkan secara Zetei^X^ T mewujudkan tata kepemerintahan yang b4.
"• S sSTkS PeXkaXe™Z ftmgsinrelakukZpengZ*
'"-Skat APIP
menrpunyai tugas pokok dan
P®°y«'=°g8araan pemerintahan dan pelakZnaanpenrb^^ terhadap audit untuk XaS ketenamn t'' kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
^ profesional berdasarkan standj yang terdiri atas aspek 15. Audit.
-5-
hnSf
proses mencari, dan mengumpnlkan bertujuanmenemukan mengungkapkan S rangkaian kegiatan membandingkan hasU/prestasi sua*u
=£E~^== !=~ss^'-5r5.'s£r-•"
•»" N..«
pe^YuiSST^^SSi
prosedur
menjadi dasar memadai bkgi Inspektorat^uT^^mem^-T^l® atas laporan keuangan bSwrS t " keyakman terbatas dilakukan atas lapor^ k7^lZt^ mo^ikasi material yang harus
disajikan berdasarkan sistem oenlenHfll^^^-
keuangan tersebut
dengan standar akT^sfj^nSS.
pertanggungja^b^^l^ql^ suSf tujuan/sasaran strategis instansi.
tahunan yang berisi ^
mencapai sebuah
srs'ss"';; 'S2L:;r''r*"..""P®ngenalan permasalahan, dan pemberian soln^i ,' ? akuntabilitas SKPD oleh Inspektorat Daerah
P^^^gkatan kineija dan
menyeluruh di lingkungan Pemerintah PuJd^
•
dan/atau bara^
dokumen
dan hak /ecara
'dngsional
oler'pelSS X'
^anggungVab
pengawasan pada instansi pemerintah JL da^rs".Sl
•^-Xt.:^m^aiS.rgi^Tntwas°-^'
"• 5=S3^S=?S=3;^&£5S.lSr' BAB II
maksud dan TUJUAN Pasal 2
pengawasan penyeto^S^"^rinteAM
pelaksanaan Pasal.
-6-
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
kerangka pemahaman bagi APIP dalam hal lingkup mekanisme
b. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; nepodsmejdan
kolusi, daii
dSiSrPenyimpangan (fraud) serta
^
Pemenntahan Daerib dan
BAB III
RUANG LINGKUP PENGAWASAN Pasal 4
Ruang lingkup pengawasan mencakup :
a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup kabupaten;
Pemeririi DetadS
^yelenggaraan
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daemh;
pemM^Z
Dat^;
™«d^gt''atiT^?ugatr2ri^^^ BAB IV
BENTUK PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum
Bentuk Pengawasan mencakup ;
Pasal 5
a. pengawasan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan (audit); dan
b. pengawasan dalam bentuk kegiatan non pemeriksaan (ruM audit). Pasal
-7-
Pasal 6
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5hiiruf a, meUputi : a. pemenksaan reguler/berkala, yaitu: pemeriksaan yang
secara
Denc^aaTkP^ ^ terhadap tugas pokok, fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan barang; b. pemei^saan Pemerintahan Desa, yaitu: pemeriksaan yang dilakukan terhadan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
'• IDUM^s). pSSST"
yaitu:
lernaaap
Keuangan Mita. (LKM)yangatau Badan Usaha Milik Desa pemenksaan dilakukan
Penyelenggaraan/pengelolaan LKM atau BUMD^
ddakukan
Lha^^VtemaS^J^Stay^^S;!^
terhadap
dilakukan
^terhadar^r^S'^
dil^^
aparat ^)enegak hukum.
penyehdikan atau penyidikan oleh Pasal 7
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf b, meUputi kegiatan: a. pemantauan dan evaluasi;
b. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah; C. penilaian Sistem Pengendalian Intern; d. pengujian;
e. Pendampingan dan konsultasi;
f. Evaluasi Laporan AkuntabUitas Kineija Pemerintah; g. Evaluasi Sisten Pengendalian Intern SKPD; dan h. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain
pengawasan, pendidikan dan nelaHhan
• ,•
'^^rupa sosialisasi mcngenai
Wultasi, pengelolsan hnsU penS^^!; drS^^h;:JS^3t^^ Pasal 8
SrSelSgrrira'"SaX^^^ dibandingkan dengan pelaksaS '
-ngka dan sasaran Bagian
-8-
Bagian Kedua Pemeriksaan Pasal 9
(1) Pemeriks^ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan
^d^gS
dengan ketentuan peraturan perundangsebag^^a dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
Fungsional Auditor dan/ atau Tim Pemeriksa. Pasal 10
Mam hal terdapat aduan atau dugaan penyimpangan maka dapat dilaksanakan
pemenksaan dengan terlebih dahulu dilakukan penelusuran. PassJ 11
melaksanal^ tagas, Pejabat Fungsional Auditor dan/ atau Tim Pemeriksa a. integritas, yaitu :
kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi
dan orgamsasi dalam melaksanakan tugas;
2. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undanean Han mengungkykan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan profesi yang berlaku;
pcraruran perundang-
3. menjaga citra dan mendirkung visi dan misi organinasi; ha&an kegiatan ilegal, atau mengikatkan
wgt^sTjr 3 ^autdZf'
diri
pada
mendiskreditkan pmfesi APIPatau mengoreksi perilaku sesama
b. objektivitas, yaitu :
«. m muwa. ...y.bUiJ^aEn'SS.ZJnStr''^ 3. menolak
-9-
3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertunbangan profesionalnya; dan jawab dan
c. kerahasiaan, yaitu :
2. tid^ akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kenentincmn t ^ luar kepentingan atau dengan cara vane bertentangan dengan ketentuan peraturanorganisasi perundang-u^d^gSJ! d. kompetensi, yaitu :
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit; dan keefektifan dan toaUtaa Pd.S3j. 12
Pasal 13
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud HalflTTi Pasal 9avat iO\ H/.r.cTo keanggotaan sebagai berikut :
^
^ ' dengan susunan
a. penanggung jawab;
b. wakil penanggung jawab; c. pengendali teknis;
d. ketua tim; dan e. anggota.
(2) Tim Peineriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat penugafean dari Bupati.
^
k^
i
berdasarkan
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat {r>\ ri i
melaksanakan tugas dibantu oleh staf sekretariat pada Inspektorat Pasal 14
' 'ayat
Pasal 9 kaitu
penugasan untuk mendapatkan tanggapan dari au^M. tanggapan
Bagian.
-10-
Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi Pasal 15
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hunif a
^akuk^ terhadap administrasi pemerintahan daerah dan administrasi remenntanan Desa.
Pasal 16
ev^usi dilaksanakan imtuk mencegah teijadinya kegagaian
dalam pencapaian tujuan kegiatan.
Pasal 17
mempertimbangkan aapck resiko Bs^an Keempat
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pasal 18
Paid
Pemerintah Daer;h^!::^eUpuSr ''
sebagaimana dimaksud dalam
keuangan SKPD dan
a. laporan keuangan semester pertama; dan b. laporan keuangan tahunan.
la^ran keuangan SKPD semester pertama dapat disertai dengan pemyataan reviu laporan keuangan SKPD. keuangan diserta: pemyataan reviu laporan keuanganPemerintah PemerintahDaerah Daerah.tahunan waiib Pasal 19
. ha.a reviu bururvi Uporeu Hasil R«iu diuuiduureereii utvh invpvktui;
'• SXSdSfreiSiSJSSlS, KiS™' •««««»" s;.sa d. pemyataan
-11-
dengan paragraf penjelas
lar^ penjelas dibuat dalam hal auditan pelaporan
iti'ssts.ssiffiss,' h^rof!?^
.11
I^^sraf penjelas adalah pemyataan yang dibuat dalam Pasal 20
Pelaporan basil reviu laporan keuangan SKPD dilakukan sebagai berikut; a. basil leviu berupa Laporan HasU Reviu ditandatangani oleb Inspektur; dan b. laporan basU reviu disampaikan kepada kepala SKPD. Bagian Kelima
Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pasal 21
sebagaimana dintaksud dalatn Pasal 7
a. memabami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerab;
'• prl^an^a"
''-g- P">ak t^rkait di setiap
" keuangan; £3^^tS^tkem^gS^°te2tS? telah diidendfdtasi pada sebuab dan ''^""J'Ekman teqadmya salab saji material dalam lapo^ Bagian Keenam
Pengujian Pasal 22
Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hnmf ri ,4-i i
mengantisipasi teijadinya penvimoanpan Ho
u
^
terhadap potensi ketidaktaatan terLdap ketem^
' dilakukan untuk
Pencegahan dini
undangan. dilakukan pengujian ter^S^X^r^M"^ Pasal 23
Apabila terdapat ketidaktaatan terhadan v,at^„+.vo
J^dtmgan APIP dapat memberikan umpan b^tkTt^l Paraturan perundangkepada SKPD.
umpan palik atau laporan atas pengujian Pasal
-12-
Pasal 24
Bagian Ketujuh
Pendampingan dan Konsultasi Pasal 25
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e
Penye.angga.aan pen.eHn"S!:^
a. penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah;
b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa;
c. penyelenggaran pengelolaan keuangan LKM dan/atau BUMDes; d. pengelolaan keuangan BUMD; dan
DaerSi. ^
mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 26
Jb^n'"dri'^ konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 avat (2) independensi Am
menjaga integritas, obyektifitas dan
Bagian Kedelapan Evaluasi LAKIP Pasal 27
Bagian Kesembilan
Evaluasi SPI SKPD Pasal 28
Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi *^pt c
dalam Pasal 7 huruf e bemfHrimon
undangan.
^
u
•
I SKPD seb^aimana dimaksud
Pnda ketentuan paratuian perundangBAB.
-13-
BABV
TAHAPAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Tahapan Pasal 29
aspek/ fungsi manajemen memiliki tahapan a. perencanaan pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan; c. pelaporan hasil pengawasan; dan
d. evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan Pasal 30
(1)Renc^a pengawasan tahunan disusun dalam bentuk PKPT dunaksud dalam Pasal 9 avat fn
dan memperhltungkan ketersediaan sS,be.Tya
•
oentuK PKPT sebagaimana
(2) PKPT sebagaimana dimaksud nada avat n\ *. i Bupati. ^ ditetapkan dengan Keputusan Pasal 31
SpT""
-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) didasarkan ates
a. keserasian;
b. keterpaduan;
O. menghindari pemeriksaan tumpang tindih dan berulang-ulang; dan d. memperhatikan efisiensi dan efektdfitas HnlorY, pengawasan. eieKtmtas dalam penggunaan sumber daya Pasal 32
PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) meUputi: a. ruang lingkup;
b. sasaran pemeriksaan; c. auditan
-14-
c. auditan yang diperiksa;
d. jadual pelaksanaan pemeriksaan; e. jximlah tenaga;
f. anggaran pemeriksaan; dan
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Pasal 33
dasar pertimbangan
dalam
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan Pasal 34
Pengawasan dilaksanakan dengan mendasarkan PKPt
• j
benttik pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5.
dengan
Bagian Keempat
Pelaporan Hasil Pengawasan Pasal 35
(1) HasU pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan.
(2) Laporan hasa pengawasan sebagumana dimaksud pada ayat (1) meUputi: a. laporan hasil pemeriksaan;
b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi; c. laporan hasil pengujian;
d. laporan hasU reviu Uporan Kenangan SKPD dan Pemerintah Daerah; dan e. laporan hasil evaluasi LAKIP.
berS^*^
'2' Pasal 36
Un^ meningkatkan keterbukaan informasi dan auditan, dilakukan gelar pengawasan daerah
•u u
Bagian
-15-
Bagian Kelima
Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal 37
auditan bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut hasd pengawasan. Pasal 38
Pcnyelesa^ t^serta bukti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, disampaLkan audi^ kei^da APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanseal ditcnmanya Laporan Hasil Audit.
langgai Pasal 39
terhadap hasil pemeriksaan dilakukan oleh APIP berdasarkan
data/bukti penyelesaian oleh auditan.
Pasal 40
dikelompokkan berdasarkan
b. dalam proses, apabila saran/rekomendasi sedane dalam nroses nenvelesoja.,
akan tetapi belum semua rekomendasi dipenuhi olhCStoT
c. belum^ditindaklMjud, apabila saran/ rekomendasi belmn ditindaklaninti seluruhnya sesuai dengan saran/rekomendasi APIP;dan
i^dal^S^a.saran/rekomendasi tidak dapat Pasal 41
" Pe^emfa^JSJ^drSSatSS; c. mendapatkan persetujuan Bupati; dan
d. telah mendapatkan masukan/arahan dari Kementeiian Dalam Negeri. Pasal
-16-
Pasal 42
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dinyatakan selesai, apabila :
a. auditan menyampaikan bukti tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi; b. telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut oleh APIP kepada auditan; dan penetapan status pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan telah
Au^t
dmyatakan dalam Benta Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pasal 43
(1)Audi^ yang tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP sebaeaimana dim^sud dalam Pasal 42 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketertuan peraturan perundang-undangan.
ucngan Ketenman
(2) Tindak lanjut rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud pada avat m dikoordmasikan oleh Wakil Bupati.
paaa ayat (l)
Pasal 44
Pe^bangan tindak lanjutnya
n. te^dkakukan ekspose kepada Bupati dan telah mendapatkan peraetujuan
s^a penyelesaian proses hukunmya diseSTCd^^^t p^ BAB VI
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN Pasal 45
Lapotan Hasil Audit
penyelesaian tindak lanjut;
bertanggung jawab terhadap b. melakukan
17-
b. melakuto kunjungan lapangan terhadap auditan untuk menanyakan perkembangan penyelesaian tindak lanjut; dan
wu"
pemerikaaan dilatokan paling sedikit 2 Pasal 46
Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak laniut
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 45 disampaikan kepada Bupati. BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 46
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita. DaerahLb^atSl^ra^r Ditetapkan di Serang pada"tan^al i •
•'
Desember 2015
fj. BUP^ ^RANG, ••
i-"'
.
\
i
'
Diundangkan di Serang Pada tanggal 18 Desember 2015
SEKR|^A^^DAERAH KABUPATEN SERANG, '
.."s..
.'f,.
''•* S ! 'V-
_
-iV • jl
'
RAIS /
BEi?I^ DAP?i^ KABUPATEN SE
.65
