BUPATI SERANG PERATURAN BUPATI SERANG Nomor 22 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG PERATURAN BUPATI SERANG Nomor 22 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG Menimbang :

Mengingat

bahwa dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip setandar pelayanan minimal yang sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Setandar Pelayanan Minimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-undang................

-26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penerapan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 17. Peraturan……………...

-3-

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 760) ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777). Memperhatikan

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Serang. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. 6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umu m Daerah. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II.................

-4BAB II TUJUAN Paal 2 Tujuan dibuatnya Standar Pelayanan Minimal RSUD sebagai berikut : a. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan rumah sakit dengan mutu tertentu yang dilakuk an masing-masing unit pelayanan; b. meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur se jauhmana Rumah Sakit dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya; dan c. memperjelas tugas pokok Rumah Sakit dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif. BAB III RU ANG LING K UP Pasal 3 Ruang Lingkup Setandar Pelayanan Minimal Pelayanan yang diberikan oleh RSUD

meliputi semua jenis

BAB IV KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 4 (1) Kepuasan pasien atas pelayanan Rumah Sakit terletak pada bagaimana Rumah sakit mampu mengidentifikasi kebutuhan da n karakteristik pasien yang dilayani. (2) Kebutuhan dan karakteristik sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan mutu produk layanan. (3) Standar tehnis sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah profesi medis yang telah diakui secara nasional dan atau internasional dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator-indikator keberhasilan. BAB V KEW AJIBA N DA N H A K D AL A M PE LA K S AN AA N ST A ND AR P EL AY AN A N MI N I MAL Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 5 (1) Standar Pelayanan Minimal berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumberdaya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. (2) Penetapan…………..

- 5 (2) Penetapan indikator dan target capaian merupakan kewajiban bagi Rumah Sakit untuk : a. mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terusmenerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada stake holder; b. memberikan Reward dan Punishment kepada unit-unit pelayanan atas pencapain standar kinerja yang ditetapkan dalam SPM yang akan diatur lebih lanjut dalam tata kelola Rumah Sakit; dan c. memberikan informasi secara transpa ran kepada Pemerintah Daerah pencapaian SPM yaitu berupa laporan kinerja pelayanan dalam rangka pembinaan. Bagian Kedua Hak Pasal 6 Dalam rangka mengupayakan capaian yang telah ditetapkan dalam SPM ada hak untuk : a. memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumberdaya minimal yang digunakan dalam pelayanan; b. menetapkan jenis , jumlah layanan minimal; dan c. mengembangkan kapasitas Rumah Sakit secara mandiri. BAB VI JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN Pasal 7 (1)

Jenis dan prosedur pelayanan terdiri dari : a. pelayanan Gawat Darurat; b. pelayanan Rawat Jalan; c. pelayanan Rawat Inap; d. pelayanan Bedah Sentral; e. pelayanan Rawat Intensif; f. pelayanan One Day Surgery (ODS); g. pelayanan Hemodialisa; h. pelayanan Rahabilitasi Medik; i. pelayanan Farmasi; j. pelayanan Gizi; k. pelayanan CSSD; l. pelayanan Laburatorium PA; m. pelayanan Laboratorium PK; n. pelayanan Radiologi; o. pelayanan Rekam Medis; p. pelayanan Forensik dan Medikolegal; q. pelayanan K3RS; r. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit; s. pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin; t. pelayanan Kemitraan; u. pelayanan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit; v. pelayanan Medical Check Up (MCU); w. pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; x. pelayanan………

- 6 x. pelayanan Loundry; y. pelayanan Administrasi Manajemen; dan z. pelayanan Bank Darah (2)

Jenis dan Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 8

(1)

Isi Kriteria indikator Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut: a.

sahih (valid), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan MInimum yang dimiliki Rumah Sakit sesuai dengan typenya ;

b.

dapat dipercaya (reliable) yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai;

c.

sensisitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan; dan

d.

spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan obyek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

(2) Setiap indikator ditetapkan target minimal pencapaian dalam kurun waktu tertentu. (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: I.

INSTALASI GAWAT DARURAT , meliputi : a. kemampuan menangani life saving anak dan dewasa; b. jam buka pelayanan gawat darurat; c. pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersetifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD; d. ketersediaan tim penanggulangan bencana; e. waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat darurat; f. kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat; g. kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat; h. tidak ada keharusan untuk membayar uang muka; dan i. Waktu Pelayanan Ambulance.

II. INSTALASI RAWAT JALAN, meliputi : a. pemberi pelayanan di poliklinik spesialis; b. ketersediaan pelayanan rawat jalan; c. buka pelayanan sesuai ketentuan; d. waktu tunggu di Rawat jalan; e. kepuasan Pelanggan pada rawat jalan; f. penegakkan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB; dan g. kegiatan pencatatan dan pelaporan Tuberculosisi (TB) di Rumah Sakit. III. INSTALASI RAWAT INAP, meliputi : a. pemberi pelayanan di rawat inap; b. dokter penanggung jawab pasien rawat inap; c. ketersediaan..........

-7c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.

ketersediaan pelayanan rawat inap; angka kejadian infeksi nosokomial; jam visite dokter spesialis; kejadian infeksi pasca operasi; tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian; kematian pasien > 48 jam; kejadian pulang paksa; kepuasan pelanggan rawat inap; kegiatan pencatatan dan pelaporan Tuberculosisi (TB) di Rumah Sakit; penegakkan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB; ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa; tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri; kejadian kematian ibu karena persalinan; lama hari perawatan ganguan jiwa; 15 (lima belas) Kejadian (re admision) pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤1 bulan; pertolongan persalinan dengan seksio sesaria; pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit; pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi; kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr; pemberi pelayanan persalinan normal; keluarga berencana mantap; dan konseling KB mantap.

IV. INSTALASI BEDAH SENTRAL, meliputi : a. waktu tunggu operasi elektif; b. kejadian kematian di meja operasi; c. tidak adanya kejadian operasi salah sisi; d. tidak adanya kejadian operasi salah orang; e. tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi; f. tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi; dan g. komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi dan salah penempatan endotracheal tuve. V. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT, meliputi: a. pemberi pelayanan unit intensif; dan b. rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam. VI. INSTALASI ODS, meliputi : a. waktu tunggu operasi; b. kejadian kematian dimeja operasi; c. tidak adanya kejadian operasi salah sisi; d. tidak adanya operasi salah orang; e. tidak adanya kejadian salah tindakan operasi; dan f. tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing lain pada tubuh pasien setelah operasi. VII. INSTALASI HEMODIALISA, meliputi : a. jam buka pelayanan Hemodialisa; b. pemberi pelayanan di Instalasi hemodialisa; c. waktu tanggap pelayanan di instalasi hemodialisa; dan d. kepuasan pelanggan di instalasi hemodialisa. VIII. INSTALASI………….

-8VIII. INSTALASI REHABILITASI MEDIK, meliputi : a. kejadian droup out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan;

b. tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik; dan c. kepuasan pelanggan. IX. INSTALASI FARMASI, meliputi : a. waktu tunggu obat jadi ; b. waktu tunggu obat racikan; c. tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat; d. penulisan resep sesuai formularium; dan e. kepuasan pelanggan. X. INSTALASI GIZI, meliputi : a. ketetapan waktu pemberian makan; b. sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien; c. tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet; d. jumlah cakupan konsultasi gizi pasien ruang rawat inap yang dirujuk ke Instalasi gizi; e. jumlah cakupan konsultasi gizi pasien ruang rawat jalan yang dirujuk ke poliklinik gizi; dan f. kelengkapan alat makan pasien. XI. INSTALASI CSSD meliputi : a. mutu sterilisasi instrument, linen dan bahan; b. kelengkapan instrument, linen dan bahan; dan c. kecepatan waktu dalam mensterilkan instrument, linen dan bahan. XII. INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI, meliputi : a. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Patologi Anatomi; b. pelaksanaan ekspertisi; c. tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi; d. kepuasan Pelanggan ; dan e. tidak adanya kesalahan pemberian nomor laboratorium Patologi Anatomi. XIII. INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK, meliputi : a. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik; b. pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik; c. tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium; dan d. kepuasan pelanggan. XIV. INSTALASI RADIOLOGI, meliputi : a. waktu tunggu hasil pelayanan foto radiografi non kontras; b. pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen; c. kejadian kegagalan pelayanan rontgen; dan d. kepuasan pelangan. XV. INSTALASI REKAM MEDIK, meliputi : a. kelengkapan pengisian Rekam medik rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan; b. kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap 14 hari setelah pasien keluar rumah sakit; c. kelengkapan pengisian informed consent bagi pasien akan dilakukan tindakan; dan d. waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan. XVI. INSTALASI...............

-9XVI.

INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL a. waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah; b. angka kecepatan waktu pelayanan VeR; c. penyelesaian VeR luar sama atau kurang dari 7 hari; d. kecepatan Penyelesaian VeR luar dan dalam sama dengan atau kurang dari 14 hari; dan e. pelaksanaan otopsi.

XVII. INSTALASI K3 RS, meliputi : a. meminimalisasi resiko penyakit akibat kerja (PAK)/Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK); b. pengumpulan Data Kesehatan Pekerja RS; c. pemeriksaan Kesehatan Rutin untuk Karyawan; d. pembuatan Prosedur Tanggap Darurat; dan e. melengkapi Alat Pelindung Diri (APD). XVIII. KOMITE PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI RUMAH SAKIT (PPIRS), meliputi : a. terbentuknya Komite PPIRS yang terlatih; b. ketersediaan alat pelindung diri; dan c. kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di Rumah Sakit. XIX.

TIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN Pelayanan terhadap pasien Maskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan.

XX.

INSTALASI KEMITRAAN, meliputi : a. pembuatan keterangan medis untuk klaim umum asuransi; dan b. penanganan komplain pelanggan kemitraan.

XXI.

INSTALASI SANITASI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT a. baku mutu limbah cair; dan b. pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan.

XXII. INSTALASI MCU Kepuasan Pelanggan. XXIII. INSTALASI PSRS, meliputi : a. kecepatan waktu menanggapai kerusakan alat; b. ketepatan waktu pemeliharaan alat; dan c. peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. XXIV. INSTALASI LOUNDRY, meliputi : a. tidak adanya kejadian linen yang hilang ; dan b. ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap. XXV. ADMINISTRASI MANAJEMEN, meliputi : a. tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi; b. kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja; c. ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat; d. ketepatan waktu pengurusan kenaikan pangkat; e. karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun; f. cost recovery; dan g. ketepatan waktu penyusunan keuangan;

h. kecepatan…………

- 10 -

h. kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap; dan i. ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu. XXVI. BANK DARAH RUMAH SAKIT, meliputi: a. pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap transfuse; b. kejadian reaksi transfuse; dan c. waktu tunggu hasil pelayanan darah. (4) Indikator Standar Minimal sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di pada tanggal

Serang

BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM RAIS BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR ……….