. f t1
.i
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR
14
TAHUN 2072
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,
Menimbang :
a.
bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat
di Kabupaten Lamongan, telah membentuk lembaga penyiaran Radio Khusus pemerintah Daerah (RKPD) yang telah berubah menjadi Radio Suara Lamongan;
b.
bahwa Lembaga penyiaran publik
Lokal
merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan ot.t - pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial,-dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan
masyarakat; c.
bahwa dengan ditetapkannya peraturan
Pemerintah Nomor 11 'Iahun 2OO5 tentang Penyrelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Publik, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (2), terhadap penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkarrry. peraturan Pemerintah ini dan memilih menladi Lembaga
Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan
penyesuaian; d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, da-n untuk melaksanakan ketentuen pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 11 ,l.ahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran
2
Publik, dipandang perlu rnenetapkan peraturan
Daerah tentang Pembentukan Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lamongan. Mengingat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Janva Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal g Agustus 1.
1e50);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun tggg tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg99 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor IS4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gg1); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZOiO+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2a, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gZ) 4.
sebagaimana
telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O0g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2OlI Nomor 82); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 7O7, Tartbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3980); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor tog, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
3981);
2OO5
tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2g, Tamtahan
Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor 4a8fl;
3 1O.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO5 tentang Lembaga Penyiaran publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aag6l;
11. Peraturan Pemerintah
Nomor Tg Tahun 2OOs tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371 ; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 /PER/M.KOMINFO / g /2OO8 tentang Pedoman Pembangunan dan penggunaan Menari Bersama Telekomunikasi; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 I M.KOMINFO/9 / 2OO8 tentang Tata Cara dan Persyaratan perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1g Tahun 2OO9, Nomor : O7IPRT lMl2OO9, Nomor 19/PER/M.KOMINFO l03l2OO9 dan Nomor 3/pl2009 tentang pedoman Pembangunan dan penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi ; 16. Peraturan Menteri perhubungan Nomor : KM 10 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Arat dan perangkat Telekomunikasi; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2oo7 tentang urusan pemerintahan Daerah
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOZ Nomor 16/E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA
LAMONGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
:
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Lembaga Perwakilan Ralcyat oaerah seuaiai unsur
5.
6. 7.
8. 9'
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Lembaga Penyiaran publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemeriniah naerah] menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi membeiik.r, layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran publik Lokal Radio Suara Lamongan yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Lamongan, adalali temtagf Penyiaran Publik Lokal Radio suara Lamongan rabupaten Lamongan. Dewan Pengawas, adalah organ Lembagi penyiaian publik Lokal Radio suara Lamongan yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga penyiaran publik t okal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lemtagl Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lamongan. Dewan Direksi, adalah unsur pimpinan iembaga penyiaran publik Lokal Radio Srrara Lamongan yang berwenang dai bertalggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Pubtik Lokal nl-dio - Suaru. Lamongan.
Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pema.ncar dan/atau sara.na spektrum frekwensi udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 10. Program, adalah kegiatan penyelengg"r.* yang berisikan "iu"ru.r,kepad"a khalayak serangkaian program acara siaran yang ditujukan dan wilayah tertentu, dengan menggun.kar, spektrum fiekwensi radio. 11. Siaran, adalah pesan atau -rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat di-terima melalui perangkat penerima siaran. 12. siaran lokal, adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/kota sesuai witaylrr siaran layanan. BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Bentuk Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran publik Lokal (LPPL) Radio Suara Lamongan untuk *.rlg..tikan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongair.
5
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3
(1) LPPL Radio Suara Lamongan adalah lembaga penyiaran lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten Lamongan. Bagian Ketiga Tugas Pasal 4
LPPL Radio Suara Lamongan bertugas memberikan pelayanan informasi,
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5
(1) LPPL Radio Suara Lamongan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada
kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (2) LPPL Radio Suara Lamongan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. BAB III ORGANISASI
Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6
(1) Organisasi LPPL Radio Suara Lamongan, terdiri dari
a. b.
:
Dewan Pengawas; Dewan Direksi;
(2) susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi. Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 7
(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Suara Lamongan, dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
6
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalanlian LPPL Radio Suara Lamongan serta memberikan nasehai kepada Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LppL Radio Suara Lamongan.
Pasal 8 (1)
(2)
Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang
diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan pengawas. Dewan Pengawas terdiri atas unsur LppL Radio Suara Lamongan, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pasal 9
Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku terhadap LppL Radio Suara Ladongan. Pasal 10 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
a. b. c. d. e. f._ g. h.
memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LppL Radio Suara Lamongan serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi; mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LppL Radio Suara Lamongan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Direksi;
mengikuti perkembangan kegiatan LPPL Radio Suara Lamongan dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera meliporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh; memberikan saran dan pendapat kepada LPPL Radio Suara Lamongan terhadap laporan neraca dan rugi laba LppL Radio suara Lamongan; memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dingan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LppL Radio suira Lamongan; memberikan laporan kepada Kepala Daerah dalam p".rg.rrg-katan dan pemberhentian Direksi; melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah; dan
memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (setiap tribulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya. Pasal
11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Z ayat (2), Dewan Pengawas wajib memperhatikan : a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan elisiensi LPPL Radio Suara Lamongan; b. ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Suara Lamongan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7
c.
pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LppL Radio Suara Lamongan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi. Pasal 12
Besaran dan jenis penghasilan Dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 13
(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur. (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan e"g"*"i Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
(1) Dewan Direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan
b.
pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
memimpin dan mengelola LPPL Radio Suira Lamongan sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya gun; dan hasil
guna;
c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
9. f. mewakili
LPPL Radio Suara Lamongan
di dalam dan di
luar
pengadilan; dan g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Bentuk, isi dan tata cara penJrusunan rencana strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan
piaturan
fada perundang-undangan yang berlaku. (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui. (4) Rencana strategis induk LppL Radio suira Lamongan yang telah disetujui oleh Dewan pengawas disampaikan kepada"K.p"t. baerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif. Pasal 15
Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LppL Radio Suara Lamongan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan KJpah Daerah.
BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan pengawas Pasal 16 (1)
(2) (3)
Dewan Pengawas ditetapkan Kepala Daerah atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Pasal 17
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang : a. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta h. i.
pengalaman di bidang penyiaran publik; tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan non partisan. Pasal 18
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LppL Radio suara Lamongan;
f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman g.
hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17. (21 Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
9
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan pengawas yang
(3) Pembelaan
bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana
pemberhentian tersebut. Kepala Daerah memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. (s) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) masih dalam proses, anggota Dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (6) Apabila Kepala Daerah menerima pembelaan diri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal. (7) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Kepala Daerah. (4)
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi Pasal 19 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang: a. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik; e. berpendidikan sarj ana; f.
mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, pengalaman dalam bidang penyiaran publik serta bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; 1. tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama; dan j. non partisan. o b'
Pasal 2O (1) (21
Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan pengawas. calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas.
Pasal
(3)
1
Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan pengawas. Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Anggota Dewan Direksi berhenti apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. berhalangan tetap.
(1) Dewan (21
2
10
(41 Anggota Dewan
Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Lamongan;
c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman d.
hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis ot.f, Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)
masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan-dapai melanjutkan tugasnya.
(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian "y"ils1 anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal. (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan pengawas. (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemerik"..r, dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan peng-awas. (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.
Pasal 22
Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 23 (1)
Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial rnelalui sidang
Dewan Pengawas. (2)
Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan pengawas.
(1)
11
Pasal 24 (1) (2) (3)
Pengelolaan LPPL Radio suara Lamongan dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial sesuai dengan bidang masing-masing. Pengambilan keputusan dilakukan melalui .rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama. selain Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, Dewan pengawas, dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LppL Radio suara Lamongan. BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN
Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 25 (1)
Kekayaan LPPL Radio suara Lamongan merupakan kekayaan Daerah
yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan (2)
untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bagian Kedua Pendanaan Pasal 26
(1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Suara Lamongan memiliki sumber pendanaan yang berasal dari : a. iuran penyiaran;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD); c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; dan e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Suara Lamongan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Lamongan setiap tahun disetujui oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.
BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal2T
(1) LPPL Radio Suara Larnongan wajib menJrusun dan rnenyarrrpaikan Rencana Kerja Tahunan dan Jangka M.enengah kepada Kepala
Daerah. (2) LPPL Radio Suara Lamongan wajib men5rusun dan menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Daerah.
I2 Pasal 28
(1) LPPL Radio Suara Lamongan wajib menJrusun dan menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Daerah berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.
(2) Tata cara penjrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Kepara oaerah. Pasal 29
Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio suara Lamongan wajib memberikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 30
Dewan Direksi- bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan
penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga. Pasal 31
(1) Tahun buku LPPL Radio Suara Lamongan adalah tahun anggaran
Daerah. (21 Laporan tahunan paling sedikit memuat: a. laporan mengenai pelaksanaan rencana telah dicapai;
kerja serta hasil yang
b.
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan. (3) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Lamongan ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan pengawas untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 32
(1) Pegawai LPPL Radio Suara Lamongan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan dan bukan pegawai-Negeri sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjinjian kefra. (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan t<ewa3iuln-pegawii LppL Radio Suara Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang".r V""g berlaku dan keputusan Dewan Direksi. (3) Persyaratan, ked,dukan, hak dan kewajiban pegawai LppL Radio suara Lamongan yang bukan pegawai - Negeri Sipit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
13 (4)
Pegawai LPPL Radio Suara Lamongan baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengururs Partai Politik. Pasal 33
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Lamongan dilakukan oleh Direktur.
di lingkungan LPPL Radio
Suara
Pasal 34
Di lingkungan LPPL Radio Suara Lamongan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35
(1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Lamongan harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. (21 Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Lamongan belum terbentuk, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selaku penanggung jawab RKPD melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Suara Lamongan. BAB XI PENUTUP Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal
,3 Hopr"ber 2Ol2
Diundangkan di la.mongan pada tanggal 29 Januari 2Ol3 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
I
YUH ry6ort.r* EFENDT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2OI3 NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN N 2or2
*o*o*rkr"
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LAMONGAN
I.
UMUM
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan penyiaran melalui "Radio Suara Lamongan" yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka lembaga penyiaran yang didirikan Pemerintah Daerah tersebut, harus berbentuk badan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dipandang perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lamongan dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal
1
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Cukup Jelas. Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup Jelas. Pasal 4
Cukup Jelas. Pasal 5
Cukup Jelas. Pasal 6
Cukup Jelas. Pasal 7
Cukup Jelas. Pasal 8
Cukup Jelas. Pasal 9
Cukup Jelas. Pasal 10
Cukup Jelas. Pasal
11
Cukup Jelas. Pasal 12
Cukup Jelas. Pasal 13
Ayat
(1)
Ayat
(2)
Cukup Jelas.
Anggota Dewan Direksi yang berasal dari pegawai
Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya dibidang kepegawaian dan
bidang keuangan. Pasal 14
Cukup Jelas. Pasal 15
Cukup Jelas. Pasal 16
Cukup Jelas. Pasal 17
Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas.
a
Huruf c Cukup Jelas. Huruf d
Yang dimaksud dengan berkelakuan baik dalam Huruf Huruf
Peraturan Daerah ini adalah dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
e
f
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak menjadi pengurus partai politik. Pasal 18
Cukup Jelas. Pasal 19
Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak menjadi pengurus partai politik. Pasal 20
Cukup Jelas. Pasal
2
1
Cukup Jelas. Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota Dewan pengawas memiliki
kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang
tugas masing-masing. Ketua Dewan Pengawas dapat bertindak atas nama Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan anggota Dewan Pengawas.
Ayat
(2)
Cukup Jelas. Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki
kedudukan dan kewenangan setara
dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang
tugas masing-masing. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan anggota Dewan Direksi. Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya daram rapat Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama. Ayat (2)
Cukup Jelas. Ayat
(3)
Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran. Pasal 25
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan daerah yang tertanam pada LppL
Radio suara Lamongan yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku juga mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama in] telah dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada LPPL Radio suara Lamongan, tetapi status
hukumnya masih berada dibawah Pemerintah Daerah. Pasal 26
Cukup Jelas. Pasal 27
Cukup Jelas.
pengeroraan
Pasal 28
Cukup Jelas. Pasal 29
Cukup Jelas. Pasal 3O
Cukup Jelas. Pasal 31
Cukup Jelas. Pasal 32
Cukup Jelas. Pasal 33
Cukup Jelas. Pasal 34
Cukup Jelas. Pasal 35
Cukup Jelas. Pasal 36
Cukup Jelas.
