TEMEARAN DAERAtrI KABUPA'IEN DAERAH TINGKAT rqbuoR
: t:
TAHUN
II
1989
KLIJNGKUNG
SERIANOMOR:
I
BI.JPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG KEPUTUSAN BUPAft KEPALA DAERAH TK. II KLUNGKUNG NOMOR 137 TAHUN I989
TENTAN(; PEMBENTI.JKAN TIM INIENSIFTKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNaN (PBB) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATT-]N DAERAH TINGKAT II KLIJNGKUNG
BUPATI KEPALA DAER.ATI TINGKAT
Menimbang :
a.
II
KLUNGKUNC.
bahwa Pajak Burni dan Bangurran (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nrerupakan satu kesatuan sebagai sumbar Pendapatan Daerair. oleh karcnanya kulang relevan adar:ya pemisahan clidalarn pelaksanaan pc-rnbinaannya
:
bahwa Kepntusan karni No. Il9i973lKeu/19S4 tanggal
7
Agustus 1984 tentang Penyenrpuntaon 'l'earn Koordinasi Pendapatan Asli Daerah Kabupateu Daerah Tk. lI l(lungkung darr No. 77 Tahun 1988 tanggal 23 Mci i988 tentang Susunan Team Intensifikasi Pajak Butni dao Bangunan dalam
Mengingar ;
70
Kabupaten Daerah Tk. Il Klungkung. perlu disempttrnakarr karena tidak sesuai dengan maksud diatas : c. bahwa untuk itu perlu diatur kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. I. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerali ( l-embartn Negarir Republik fndonesia Tahun 1974 No. 38: Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia No. 3037 ) :
2. Undang-Undang No.69 tahun 1958, tentang Pembeutukan Daerah-Daerah Tk. II Dalam Wilayah Daerah-Daerah 'fk, I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tirnur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195.J No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655') : 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan ( Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1956 No. 77) ; 4. Undang-Undang No. ll drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun i957 No. 56- Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No. 1287 ) I 5. Undang-Undang No. l2 drt. Tahun 195? tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Republik lndonesia No. 1288 ) : 6. Undang-Undaug No. 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 No. 68, Tanrbaban Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3312) :
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung. Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pa.jak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Klungkung,
t Membentuk rim ,"r"'r,l,f"l," rrlu Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Daerah Tingkat lI Klungkung, den_qan susllnan seperti yang {ercantum clalam lampiran Keputusan ini.
Pasal
2
Tim yang dimaksud pada pasal I diatas nempunyai tugastugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan - kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan penrasukan PBB dan PAD. 2. Mengadakan pembinaan serta penyuluhan kepada para wajib Pa.jak/Retribusi apabila dipandang perlu : 3. Memecahkan masalah - masalah yang dihadapi oleh para Fetu-sas didalam melaksanakan pemungutan :
7t
4.
Berusaha menggali sumber - sumber Pendapatan Daerah sepanjang yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Klungkung.
Pasal
3
Segala biaya yang diakibatkan dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l{ Klungkung.
Pasal
4
(l)
Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan kami sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestlnya.
di : Klungku'ng. Padatanggal : 5 Juli 1989
Ditetapkan
Bupati Kepala Daerah Tingkat
II
Klungkung,
Cap, t. t. d. dr. TJOKORDE GDE AGUNG Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tanggal 5 Agustus 1989 No. 13 Tahun 1989 Seri A Nomor I Sekretaris Wilayah / Daerah,
Cap. t. t.
d.
I MADE WEDRA ATMADJA, NIP. 72
:
600002721
SH
1. 23. 4. 5, 6. 7. g. g.
Bapak Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta'
Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Bali di
Denpasar'
Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar di Denpasar' Kepala lnspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar' Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat
I Bali di Denpasar'
Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali'
Kerua DPRD Kabupaten Daerah Tk.
II
I Bali di Denpasar.
Klungkung di Klungkung.
Para Kepala Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah II se Bali. Kepala Inspektorat wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
Tingkat
10. 11.
Para Kepala Kantor/Dinas/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati. II Klungkung.
12. Para Camat se Kabupaten Klungkung. 13. Para Sekahan se Kabupaten Dati. II Kiungkung' 14. Para Kepala Desa / Lurah se Kabupaten Dati. II Klungkung' 15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan'
73
Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Klungkung Nomor 137 Tahun 1989 Tanggal: 5 Juli 1989 SUSUNAN TiM TT..ITEI{SIFII(ASI PAJ,AK BUM{ DAN tsANG{.]NAN (PBB) DAN PENDAPAT,{N ASLI DAER,5"H {pAD) KAEUPAN DAEI{AII :tINGKAT II I(LUNGKUI^,IG
Wakil Ketua Il
Bupati Kepala Daerah Tingkat I{ Khrngkung. Sekretaris WilayahiDaerah Tingkat 1I l(lungkurig. Ka. Dipenda/Pasedahan Agung Kabupaten Daera"ir Tingkat Ii Klungkung. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II Fenyuluhan PBB Ka-
Sekretaris
bupateu Klungkung. Ka Sub. tsag. Tata Usaha
Penasehan
Ketua Wakil Ketua
Anggota
I
pada Dipenda / Fesedahan
AgLrng
Kabupaten Datr. ll Klungku-cg. 1. Kepala Kantor Inspektorat Wil/Daerah T'k. iI Klungkung. 2. Kepala Dipar
Dati.
]t
Klungkui,'9.
Bupaii Kepaia I)aerah Tingkat
lI
Klungkung, Cap,
t, t. d.
,1r. 'ljOKORDE GDE AGUNG. 14
