64 Tema Isme – Isme Politik Judul “Ideologi dunia Sosialisme, Komunis, Liberalisme, Kapitalis, Islam, Fasisme, Demokratisme dan Pancasila’’
ZAMIRA ULFA 1101120291 KELOMPOK 9
EKOLOGI PEMERINTAHAN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2012
1. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun makalah ini dengan judul “Ideologi dunia Sosialisme, Komunis, Liberalisme, Kapitalis, Islam, Fasisme, Demokratisme dan Pancasila’’ Makalah ini disusun berdasarkan tema kelompok 9 yaitu ” Isme - isme Politik”. Makalah ini memaparkan tentang Isme – isme politik secara keseluruhan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing mata kuliah EKOLOGI PEMERINTAHAN yakni Pak Muchid, S. SOS, M. Phil. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi yang membacanya. Oleh karena itu , saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan , untuk penulisan makalah selanjutnya. Sekian terimakasih.
Pekanbaru, 3 Desember Oktober 2012
ZAMIRA ULFA
2. ABSTRAK Keseluruhan Pembahasan dari makalah ini yaitu Sejarah lahirnya ideologi Sosialisme, Komunis, Liberalisme, Kapitalis, Islam, Fasisme, Demokratisme dan Pancasila’’ Dimana sejarah masing- masing ideology tersebut memiliki sejarah yang sangat berbeda sekali karena kelahirannya dari beda Negara dan didasarkan karena banyak faktor seperti agama, tempat, pemimpin, kesamaan dan lain – lain. ideologi - ideologi dunia itu memiliki tujuan untuk mendapatkan kesahjetraan untuk rakyatnya ataupun negaranya serta perbandingan antara satu ideology dengan ideoogi yang lainnya.
Kata Kunci : Ideologi adalah pandangan / atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaliknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.
3. DAFTAR ISI
1. KATA PENGANTAR ............................................................................. i 2. ABSTRAK ............................................................................................. ii 3. DAFTAR ISI.......................................................................................... iii 4. ISI ( KANDUNGAN )............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ......................................................................... 1 C. Tujuan………………………………………………………………...2 D. Kerangka Teori dan Telaah Pustaka………………….……………2 E. Pembahasan…..……………………………………………………...9 A. Sejarah Ideologi di Dunia…………………….……………….....9 1. Sejarah Kelahiran Sosialisme…….........................................9 2. Sejarah Kelahiran Komunisme……………………………12 3. Sejarah Kelahiran Liberalisme dan Kapitalisme…………14 4. Sejarah Kelahiran Islam……………………………………20 5. Sejarah Kelahiran Fasisme………………………………...21 6. Sejarah Kelahiran Demokratisme…………………………22 B. Tujuan Berkembangnya Ideologi – Ideologi Dunia dan Berpengaruh Pada Sistem Politik……………………………..31 1. Tujuan dan Sistem Politik Sosialisme……………………..31 2. Tujuan dan Sistem Politik Liberalisme…………………...32 3. Tujuan dan Sistem Politik Kapitalisme………………….. 35 4. Tujuan dan Sistem Politik Islam…………………………..36 5. Tujuan dan Sistem Politik Fasisme………………………..38 6. Tujuan dan Sistem Politik Demokratisasi………………...38 7. Tujuan dan Ssistem Politik Pancasila…………………….39 C. Perbandingan Terhadap Ideologi – Ideologi di Dunia………40 F. Penutup……………………………………………………………...18 1. Kesimpulan…..………………………………………………….18 2. Saran……………………………………………………………..18 G. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….19
4 . ISI ( KANDUNGAN ) A. Latar Belakang Masalah Ideologi - ideologi diperlukan bagi suatu Negara sebagai pedoman dan dasar bagi suatu Negara, dimana langkah arah dan tujuan bagi suatu Negara tersebut untuk melangkah. Dimana aktivitas yang dilakukan oleh suatu Negara tersebut tidak menyimpang dari ideologi yang dianut oleh masing- masing Negara. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas ideologi tersebut, selain itu penulis tertarik dengan hubungan ideologi itu terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan Bahwasannya ideologi yang berkembang didunia saat ini ada berbagai macam, ideologi itu lahir karena telah memiliki sejarah masing - masingnya sehingga terbentuklah suatu ideologi tersebut. Ideologi itu sendiri diterjemahkan sebagai pedoman hidup yang menjadi cita – cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh para tokoh pemikir Negara serta kemudian menyebarluaskan secara resmi sebagai dasar Negara. Fanatisme buta atau hanya ikut- ikutannya para pemimpin pemerintahan suatu Negara, bagaimanapun sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem perekonomian , sistem administrasi
dan sistem sosial lainnya, akan cendrung sedikit
banyakya
dipengaruhi dan berkiblat pada salah satu paradigma yaitu paradigma sosialisme dan komunisme atau paradigma liberalisme kapitalis atau juga paradigma islam.1 B. Perumusan Masalah Dengan tema “ Isme – Isme Politik maka penulis memberikan judul yang telah dipilih oleh penulis yaitu “Ideologi dunia Sosialisme, Komunis, Liberalisme, Kapitalis, Islam, Fasisme, Demokratisme dan Pancasila’’ Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana
sejarah
lahirnya
ideologi
Sosialisme,
Komunis,
Liberalisme, Kapitalis, Islam, Fasisme, Demokratisme dan Pancasila’’ 2. Apa tujuan berkembangnya ideologi - ideologi dunia dan bisa berpengaruh pada sistem politik suatu negara? 1
Inu Kencana Syafi’I, Ekologi Pemerintahan, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2011, hlm 46
3. Bagaimana perbandingan terhadap Ideologi- ideologi didunia tersebut? C. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu : 1. Untuk mengetahui sejarah lahirnya ideologi tentang sosialisme komunisme, liberalisme, kapitalisme, islam 2. Mengetahui tujuan berkembangnya ideologi - ideologi dunia dan bisa berpengaruh pada sistem politik disuatu Negara. 3. untuk mengetahui bagaimana perbandingan terhadap ideologi besar tersebut D. KERANGKA TEORI
Penulis disini lebih banyak mengambil pendapat para ahli yang telah mengkaji tentang liberalisme itu sendiri dan asumsi – asumsi dari buku para ahli/ ilmuwan itu sendiri. 1. Ideologi Sebelum membahas mengenai dimensi ideologi disini perlu sekali penjelasan tentang dimensi bagaimana ideologi itu lahir, mengenai hal ini pada dasarnya ideologi terumuskan dengan sejumlah kemungkinan, pertama, ideologi lahir karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang sangat luar biasa, dalam sejarah bangsanya ia hadir dan membawa itu sekaligus mampu memberikan inspirasi serta pengaruh yang kuat kepada orang lain secara luas. Yang kedua, berdasarkan alam pikiran masyarakat, ideologi ini dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan mempresentasikan kelompok masyarakat. Pada dasarnya ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari atas dua kata , yakni ideo yang artinya pemikiran, logis artinya logika, ilmu pengetahuan. Dafatlah didefinisikan ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan citacita.2 Dr . Firdaus Syam dalam bukunya pemikiran – pemikiran politik barat, sejarah, filsafat
2
dan ideologi dan pengaruhnya terhadap dunia ketiga
Ali Syariati, Tugas….., ibid, hlm. 146
menyebutkan Ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terapat diberbagai subjek
atau
kelompok
masyarakat
yang
ada,
dijadikan
dasar
untuk
direalisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh Negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam Negara, seperti partai politik atau asosiasi. Kadang hal ini sering disebut sub ideologi / bagian dari ideologi. Ideologi juga merupakan mythos yang meliputi political doctrin ( doktrin politik ) dan political formula ( formula politik ). Alfian seorang ilmuwan politik diindonesia mengemukakan bahwa ideologi adalah pandangan / atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaliknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.3 Ali syariati, seorang ilmuwan dari Iran , mengemukakan bahwa ideologi adalah sebuah kata ajaib yang menciptakan
pemikiran dan semangat hidup
diantara manusia, terutama diantara kaum muda dan khususnya diantara para cendiakawan dan para kaum intelektual dalam suatu masyarakat.4 2. Liberalisme Sedangkan menurut
Isjwara dalam bukunya pengantar ilmu politik
mengungkapkan bahwa liberlisme itu adalah faham yang mengutamakan kebebasan individu. Liberalisme dan individualisme sebenarnya adalah hal yang sama yang ditinjau dari sudut pandangan yang berlainan.5 Menurut
Mansour Fakih dalam bukunya bebas dari Neoliberalisme
mengungkapkan bahwa paham liberalisme yang berkonotasi luas, dapat mengacu pada faham ekonomi, politik bahkan dapat juga sebagai gagasan agama. Liberalisme juga faham yang mempertahankan otonomi individu yang melawan intervensi komunitas6. Menurut Hesti Yunisia dalam bukunya Ideologi dalam
3
Alfian, pemikiran dan perubahan politik Indonesia, Jakarta, gramedia, 1981, hlm 187. Op. cit, hlm 145 5 Isjwara, pengantar ilmu politik, Universitas pedjajaran, putrabadin, 1999, hlm : 3 6 Mansour Fakih, Bebas dari neoliberalisme,Yogyakarta, Insist Press, 2003, hlm : 53 4
Perspektif Islam bahwa liberalisme itu menekankan pada hak setiap individu untuk life, liberty, and pursuit of happiness7 3. Kapitalisme Kapitalisme merupakan cara produksi, secara lebih luas dapat dijelaskan bahwa kapitalisme sebagai
:’’ Suatu cara perekonomian yang berhubungan
dengan produksi- produksi apa saja yang dapat diselenggarakan dalam suatu perusahaaan8 atau stelsel pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat- alat produksi9 4. Sosialisme Menurut George Lansbury, Pemimpin partai buruh, menulis dalam bukunya My England ( 1934 ), dijelaskannya :’’ sosialisme berarti cinta kasih, kerjasama dan perusahaan dalam setiap masalah kemanusiaan merupakan satu – satunya perwujudan dari Iman Kristiani. Saya sungguh yakin, apakah orang itu tahu atau tidak. Mereka yang setuju dan menerima persaingan dan pertarungan satu dengan yang lain sebagai jalan untuk memperoleh roti setiap hari, sungguh melakukan
penghianatan
dan
tidak
menjelankan
kehendak
Allah’’10
Sosialisme , pada hakikatnya berpangkal dari kepercayaan diri manusia, melahirkan kepercayaan pula bahwa segala penderitaan dan kemelaratan yang di hadapi dapat diusahakan melenyapkannya.11 5. Komunisme Komunisme adalah sebuah aliran berpikir berladaskan kepada atheism, yang menjadikan materi sebagai asal segala- galanya. Ditafsirkan sejarah berdasarkan pertarungan kelas factor ekonomi. Karl marx dan Frederich Engels adalah took utamanya dalam mengembangkan faham ini.12
7
Hesti Yunisiva, Ideologi dalam perspektif Islam,Bandung,ESAB Ghifari Yusuf, hlm : 34 Op.cit. Sukarno, di Bawah Bendera Revolusi, jilid 1, Jakarta, Panitia Penerbit DBR,1965,hlm.181 9 Op.cit. Sukarna, Ideologi, Bandung, Alumni,1981, hlm 59 10 Op.cit, …Wiliam Ebenstein dan Edwin Fogelman, Isme- isme Dewasa ini, Edisi 9, Jakarta, Erlangga, 1990, hlm. 220 11 Op.cit…. Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barat, Bandung, Mizan, 1999, hlm 188 12 Abu Rido ( pnyt ), Gerakan keagamaan dan pemikiran, Wamy, 1999, hlm. 198 8
6. Islam Pengertian islam secara terminologis diungkapkan Ahmad Abdullah Almasdoosi ( 1962 ) bahwa islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelar kemuka bumi, dan terbina didalam bentuknya terakhir dan sempurna didalam al- qur’an yang suci yang diwahyukan Tuhan kepada nabinya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Qur’an yang suci yang diwahyukan Tuhan kepada nabinya yang terakhir, yakni nabi Muhammad SAW, satu kaidah hidup yang memuat tuntutan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material13. 7. Fasisme Faham fasisme ini merupakan tipe nasionalisme yang romantic dengan segala kemegahan upacara dan symbol - simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran Negara.14 8. Demokratisme Demokrasi menurut asal kata berarti rakyat atau government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kretain berarti kekuasaan atau berkuasa). Bahwa ide demokrasi dianggap ambiguous atau pengertian,sekurang-kurangnya
ada
ambiguity
atau
berbagai
ketentaktentuan
mengenai”Lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide,atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi (either in the institututions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word ,idea and practice are conditioned). Jadi jika demokratisme yaitu ideologinya yang diagungkannya. 9. Pancasila Secara Etimologis, Istilah pancasila berasal dari bahasa sanskerta dari India ( Bahasa kasta Brahmana ). Sedangkan menurut Muhammad Amin, dalam
13 14
Nurhasanah Bakhtiar. Pendidikan Agama Islam untuk Pergurian Tinggi Umum, 2011, hlm : 8 Ramlan Surbakti, memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia,1992,hlm :38
bahasa sanskerta dalam perkataan “ pancasila memiliki dua arti secara leksikal yaitu : Panca artinya lima “ syila” vocal I pendek artinya” batu sandi,” alas atau dasar” “ syila vocal I panjang artinya” peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh”. Yang mana memiliki makna leksikal “ berbatu sendi lima” atau secar harfiah” dasar yang memiliki lima unsure. Adapun istilah “ Panca Syila “ dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting ( Yamin, 1960 : 437 )15. 10. Ideologi Politik Ideologi politik adalah himpunan nilai - nilai, ide – ide atau norma – norma, kepercayaan atau keyakinan, Suatu Weltanschauung, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan prilaku politik. Nilai dan ide- ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan, dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa, serta saran - saran mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu, ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung- renung, mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau dipengaruhi oleh kejadian – kejadian dan pengalamanpengalaman masyarakatnya dimana ia berada, dan sering harus mengadakan kompromi dan perubahan- perubahan yang cukup luas. Contoh dari beberapa ideologi atau doktrin politik misalnya demokrasi, komunisme, liberalisme. Fasisme dan sebagainya.16
15 16
Kaelan, Pendidikan pancasila “ Pardigama” Yogyakarta “ Paradigma, hlm :21 Miriam Budiarjo. Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm:45-46
11. Sistem Politik Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisis, dimana suatu sistem bersifat abstrak. Dalam konteks ini
sistem terdiri dari
beberapa variabel. Selain itu konsep sistem politik dapat diterapkan pada situasi yang konkret, misalnya Negara, atau kesatuan yang lebih besar dimana sistem politik terdiri dari berbagai Negara. Dalam konsep sistem politik ditemukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Adapun uraiannya sebagai berikut. 1.
Proses adalah pola- pola tingkah laku ( sosial dan politik ) yang dibuat oleh manusia Dalam mengatur hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam suatu Negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah memiliki kehidupan sendiri, sebenarnya merupakan proses yang pola- pola ulangannya sudah mantap dan mencerminkan struktur.
2.
Struktur mencakup lembaga- lembaga formal dan informal, seperti parlemen
,
kelompok
kepentingan,
kepala
Negara,
jaringan
komunikasi dan sebagainya. 3.
Fungsi adalah membuat keputusan- keputusan, policy ( kebijakan ) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai- nilai ( yang bersifat material
).
Keputusan-
keputusan
tercapainya tujuan- tujuan masyarakat.
kebijakan
diarahkan
pada
17
Definisi sistem Politik menurut para ahli yaitu : a. Sri Soemantri Sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam- macam badan politik, baik suprastruktur politik ( lembaga eksekutif, legislatife dan yudikatif ) dan infrastruktur politik ( ada 5 komponen : partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik dan tokoh politik). b. Gabriel Almond
17
Retno Listyarti. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm :132
Sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarkat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi adalah tugas yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. c. Samuel P. Huntington Sistem Politik didefinisikan menurut
beberapa cara
pandang yaitu, Kultur, Struktur, Kelompok, Kepemimpinan, Kebijakan. d. David Easton System politik yaitu merupakan sistem Interaksi atau hubungan yang terjadi dalam masyarakat melalui mana dialokasikannya nilai- nilai dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. e. Rusadi Kataprawira Sistem Politik yaitu mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan antara satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng Untuk itu dapat dikatakan bahwa sistem politik yaitu suatu tata cara untuk mengolah bagaiamana memperoleh kekuasaan di Negara, mempertahankan kekuasaan didalam Negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya,dan mengatur hubungan Negara dengan Negara, atau dengan rakyatnya, atau dengan secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik yaitu tata cara untuk mengatur Negara. Dengan banyaknya pendapat para ahli diatas, penulis kira sudah bisa untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis. Karena dengan adanya acuan yang telah dikemukakan oleh para ahli mempermudahkan penulis menyelesaikan makalah ini. Dengan demikian selanjutnya penulis akan membahas tentang perumusan masalahnya.
12. Sejarah Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab yaitu Tarikh, sirah atau ilmu tarikh, yang maknanya ketentuan masa atau waktu, sedang ilmu tarikh berarti ilmu yang mengandung atau yang membahas penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam bahasa inggris sejarah dapat disebut dengan history yang berarti uraian secara tertib tentang kejadiankejadian masa lampau (orderly descriphon of past even ) Adapun secara terminologi berarti sejumlah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benarbenar terjadi pada diri individu dan masyarakat sebagaimana benar-benar terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Sedangkan pengertian yang lain sejarah juga mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa karena sejarah mempunyai arti dan bernilai sehingga manusia dapat membuat sejarah sendiri dan sejarah pun membentuk manusia.
E. PEMBAHASAN
A. Sejarah Ideologi Dunia 1. Sejarah kelahiran Sosialisme Masyarkat tidak berubah dengam kesadaran saja, dan bahwa masyarakat tidak dapat berubah kehendaknya sendiri. Tidaklah mungkin mengatur masyarakat melebihi pengaturan alam selain menyerahkannya pada hukum masing- masing untuk mengubah masyarakat. Orang harus mengadakan reaksi terhadap kekuatan sosial yang mereka punyai, menciptkan lembaga – lembaga yang akan menggerakkan beberapa kekuatan tersebut, menyusun unsure - unsur baru untuk memutarkan roda masyarkat, dan memngerjakan ini semua samabil mematuhi paksaan - paksaan data sosial dan data alam sehingga dapat mendominasi lebih baik. Kaum borjuis setelah mendapatkan kemenangan dimanapun juga telah membasmi ikatan feodal, lepas dari penghormatan kepada orang tua dan hidup sederhana, tidak ada tali pengikat, yang tinggal itu hanya orang dengan kepentingan pribadi semata. Kaum berjois dengan semakin baiknya alat produksi,
sempurnanya alat- alat komunikasi, menarik semua bangsa, bahkan yang paling biadab sekalipun, kedalam peradaban dunia.18 Sebut saja ini sebagai jalan yang pertama ( the first way). Paradigma ini muncul utuk mengatisipasi liberalisme kapiltalisme yang mengatisipasi perbedaan kelas dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, caranya adalah dengan menyamaratakan penghasilan perekonomian. Oleh karena itu alat produksi harus dikuasai oleh pemerintah atau sekolompok orang ( partai sosialis) yang dikontrol pemerintah dengan peraturan yang ketat. Berupa control keseragaman terhadap upah dan pengjian, namun kemudian kekakuan penganturan muncul, siapa yang tidak bekerja tidak mendapat upah yang layak, sebaliknya kenaikan upah tidak dapat dituntut begitu juga perbaikan jaminan lainnya, bahkan lebih jauh sangat dicurigai kenaikan kemungkinan demonstrasi buruh dan pemogokan masal19. Setelah melebarnya sayap-sayap ideology liberalisme dan kapitalisme, maka dunia telah tersentuh ideology ini dipenuhi dengan pragtimisme hidup, sikap individualistis, konsumeris, hedonisme, materialism dan sekulerisme. Ini telah menimbulkan masalah social sampai pada tingkat
unit social terkecil,
seperti melemahkan ikatan emosional dalam keluarga, disorientasi dan disorganisasi social, Pada skala yang besar yang timbulnya aliansi social sebab jauh dari agama dan ketimpangan social dalam kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Ini yang kemudian menimbulkan reaksi untuk memberikan rumusan alternative dalam melakukan perubahan social ditengah masyarakat. Lahirlah faham sosialis. Mereka menentang kepentingan individu sebagai dasar pribadi, juga kebebasan ekonomi yang melibatkan Negara. Faham sosialis mengusahakan industry Negara bukan semata digunakan untuk mencari keuntungan yang melebihi usaha keuntungan kapitalis yang mungkin berhasil, mungkin tidak. Akan tetapi untuk
mengembangkan sistem penyelenggaraan industri yang lebih
demokratis dan bermanfaat dan bermanfaat, penggunaan mesin yang lebih memperhatikan manusia dan penggunaan hasil kecerdasan manusia yang lebih bijak.20.
18
Schumacer, Kecil Itu Indah, Jakarta, LP3ES, 1979,hlm. 240 -241 dan 246. Inu Kencana Syafi’I, Ekologi Pemerintahan, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2011, hlm 46 20 Mas’ud An Nadwi, Islam dan Sosialisme, Bandung Risalah, 1983, hlm. 32 - 36 19 19
Kapan sosialisme itu lahir , tidaklah mudah untuk menentukan munculnya faham ini, sebab konsep kemakmuran yang ideal yang dicita- citakan faham sosialis telah ada bukunya plato yang berjudul Republic. Dalam buku itu, plato mengambarkan bahwa penguasa tidak memiliki kekayaan pribadi, serta apa yang dimiliki oleh Negara berupa hasil produksi dan konsumsi dibandingkan samasama kepad semua. Robert Owen ( 1777- 1858 ) , dikenal sebagai pelopor sosialisme inggris, merupakan orang pertama yang
yang menggunakan kata
sosialisme21. Adanya peranan kristiani, kitan suci tertua perjanjian lama, yang mulamula mengatur tentang kode sosialis mencakup perlindungan kepada para buruh , wanita dan kaum lemah , orang- orang kristiani awal, menolak konsep” milikiku’’ dan milikmu, mereka telah memperaktikkan sosialisme didalam kehidupan sehari hari. Pada zama pertengahan banyak sekte dan gerakan , khususnya yang bersifat keagamaan, mengecam kekayaan dan perdagangan sebagai kejahatan serta ketidaksesuaian dengan kehidupan kristiani. Sekte - sekte tersebut sering menyendiri dan hidup didalam keadaan prihatin serta dengan semangat persaudaraan bersama - sama menanggung kemiskinan sebagai protes terhadap ketamakan yang merajalela didunia dan sekitarnya.22 Pada dasarnya sosialisme dapat berkembang dinegara maju atau memiliki gerakan demokrasi yang kuat.23. Menurut tokoh sosialis utopis, Thomas Moore, sebagai kekuatan politik, sosialisme merupakan reaksi dari sosialisme dan kapitalisme dapat mengembangkan dirinya hanyalah dinegara, dimana tradisi lembaga liberal sudah berkembang seperti di Erofa Barat, sedangkan Negara yang tidak memiliki tradisi tersebut cendrung akan menjadi fasisme24. Sebab penerapan industry didalam masyarakat yang tidak memiliki lembaga liberal, penyesuaian politik terhadap tekanan yang diakibatkan industrialisasi, mereka lebih cendrung mengambil bentuk otoriterianisme seperti Spanyol, Portugis dan Brazil atau totelitarianisme seperti Faisme Jepang, Jerman, Atau Komunisme China dan Uni Soviet, sehingga luasnya inisiatif atau Kendali pemerintah didalam sector 21
William Ebenstein & Edwin Fogelman, op. cit, hlm.211. Ibid, 208 23 Firdaus Syam, Pengantar Ideologi dan Prinsip- Prinsip Kemasyarakatan Dalam Islam, Jakarta, HMI Cabang Jakarta, 1985, hlm .49 24 Ibid, Hlm, 49-50 22
ekonomi masyarakat mencerminkan cakupan serta daya serap kekuasaan politik yang dimiliki atau ingin diperjuangkan oleh masing- masing Negara otoriter atau totaliter itu25 Dalam zaman Renainsans dan Reformasi, bangkit lagi protes terhadap ketimpangna didalam kemakmuran. perpaduan antara keyakinan
Argumentasi baru yang merupakan
lama dan rasionalisme baru sebgaimana yang
dikemukakan didalan buku Thomas More, Utopia ( 1516 ). Pada revolusi kaum puritan diabad ke – 17 di Inggris, berbarengan dengan gerakan utama yang berasal dari kelas menengah, telah tampil dari sekelompok yang lebih radikal yang disebut para penggalai ( Diggers ) atau para pemerata sejati ( true levers) . mereka berjuang untuk memperktikkan prinsip kepemilikan tanah secara komunal dan bukan menyangkut pengguanannya. Gerakan ini tidak berumur panjang, tetapi protes radikal yang diajukannya terhadap pemilikan tanah itu sendiri tetap Bergama. Dengan demikian dapat diaktakan bahwa sosialisme mengandung dalam dirinya unsure protes terhadap ketimpangan social, dan tidak ada satupun gerakan yang menamakan dirinya socialis kecuali mewujudkan protes itu, dapat dikatakan bahwa sosialis sudah sesuai peradaban barat itu sendiri. Pemikiran Yunani maupun Yahudi- Kristiani maupun ( bahkan islam menurut penulis ), menolak konsepsi kekayaan sebagai landasan hidup bahagia”26. 2. Sejarah kelahiran komunisme Ketika karl max mulai menyerukan model sosialismenya, keadaan di Erofa sedang terjadi eksploitasi kaum Berjois ( Kapital ) kepada para buruh ( Proletar ). Marx seorang yahudi yanfg dilahirkan di Jerman, watanya yang sombong, keras kepala, memiliki kelebihan yang membuatnnya berani. Ia menjadi seorang yang revolusioner dengan gagasan dan gerakannya untuk melakukan perubahan berdasarkan suatu ideology baru, yakni komunisme27. Istilah ini kemudian dipergunakan bagi golongan sosialis yang lebih militant. Marx dan Engels menggunakan istilah dari hasil karya mereka dengan sebutan
manifesto
komunisme, ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sambil memperlihatkan kemauan untuk “bersamanya”, bersama dalam hal milik dan 25
William Ebenstein & Edwin Fogelman, op. cit, hlm.208- 209 Ibid. 27 Firdaus Syam, op,cit hlm. 52. 26
dalam hal menikmati sesuatu. Menurut Engels, istilah itu kurang mengandung pengertian utopis, erat hubungannya dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialism dari sejarah28. Sebuah pendekatan yang digunakan oleh Engels dan Marx pada sifat yang ideologis pada akhirnya membangun masyarkat komunis,
sebuah
masyarakat
sama
rasa,
sama
rata
(
Unclesses
).
masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunisme yang tidak berkelas, tentram tenang, manusia dengan disiplin diri, dan pandangan terhadap kerja sebagai sumber kegembiraan, lepas dari perlu tidaknya kerja ini dipandang dari segi keuntungan serta kepentingan diri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya , sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Orang bekerja bukan untuk mencari nafkah, melainkan karena panggilan hati sendiri. Setiap orang melakukan peran sesuai dengan kesanggupannya sebab tingkat produksi telah demikian rupa melimpah, maka pendapatnya tidak lagi berupa upah melainkan bergantung kepada keperluan individu. Kemauan pengetahuan mesin akan memungkinkan kemudahan, maka disini tidak ada lagi perbedaan kerja otak dengan kerja otot sebab pembagian kerja bukan lagi dari berdasar jenis, melainkan berdasarkan keperluan hidup tiap- tiap individu.29 Marx tampaknya mengendalikan komunisme sebagai salah satu- satunya cara pemecahan masalah aliansi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme, ia mendefinisikan komunisme tanpa mengacu pada kebencian dan perang kelas.” Komunisme merupkan penghapusan yang pasti akan milik pribadi, aliansi diri manusia dan karena itu merupakan pemberian yang nyata dari hakikat kemanusiaan dan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturlaisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan humanisme yang sempurna merupakan naturalisme. Dalam bahasa ambisius yang muncul ketika Marx masih muda, ia mengatakan “ Komunisme merupakan pemecahan terhadap teka teki sejarah dan komunisme sadar akan perannya itu 30. Rusia kegiatan pembaharuan untuk menegakkan negara yang komunisme setelah meletusnya Revolusi
merupakan
pusat
berdasarkan faham
Bolshevik ditahun 1917. Pada
tahun1919 didirikan Third Internatioanal atau yang dikenal dengan komunisme 28
Karl Max and Frederich Engels,” Manifesto Of The Comunist Party “ dalam Selected Works I, Moskawa, Foreign Languange Publishing House, 1958, hlm 28. 29 Deliar Noer, op.cit, hlm. 204 30 William Ebenstein & Edwin Fogelman, op. cit, hlm. 15
internasional. Sosialisme komunisme ini mulai dikenal dengan istilah Boshevism, kelompok ini yang memenangkan puncak revolusi di Rusia ditahun 1917 itu. Sebelumnya itu pada tahun 1898, telah berdiri Social Democrat Party yang membuka cakrawala berpikir baru bagi penulis Rusia. Rapat keja yang dilakukan di Perlitz dipenuhi dengan pertentangan yang tajam sesama mereka, sampai kemudian terbelah menjadi dua golongna. Golongan pertama memilih cara kerja melaui cara berjuang yang tidak revolusioner diberi nama Menshevic atau kelompok minoritas. Adapun golongan kedua dengan pengikut
yang lebih
banyak- mayoritas memiliki cara perjuangnya dengan cara revo - lusioner, ini kelompok yang sisebut Bolshevic. Golongan ini berhasil memegang kekuasaan tertinggi di Rusia dibawah pimpinan lenin, didukung Troky, dll. 3.Sejarah lahirnya Liberalisme dan kapitalisme Liberalisme dan kapitalisme lahir menjadi suatu faham dan melembaga sekitar abad ke 18 didaratan Erofa dan Inggris. Sistem Kapitaisme dan liberalisme menandai cara dalam menjawab persoalan kehidupan yang yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Eropa daratan yang sebelumnya berkuasa para raja- raja, kaum feodal tidak saja memegang kendali kekuasaan politik, tetapi berperan dalam penguasaan politik, baik ditingkat pemilikan sampai kepada produksi. Raja bekerjasama dengan tuan tanah dan gereja memiliki peranaan dalam mengendalikan kehidupan politik, social dan ekonomi masyarakat. Sumber ekonomi dan faktor produksi dikuasai oleh tiga kelompok dalam masyarakat itu. Pada saat itu yang paling berperan adalah kalangan gereja, kekuasaan gereja demikian besar. Gereja tidak saja memiliki hak untuk menentukan bagaimana kegiatan politik, ekonomi maupun keagamaan itu harus berjalan. Gereja memiliki hak untuk memasung kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, bahkan melakukan tindakan inkuisisi terhadap mereka yang menentang keputusan gereja, utamanya atas nama
ajaran kristiani. Rakyat tidak hanyan
mengalami penderitaan, ekploitasi dan kesengsaraan, persoalan hak asasi mengemukakan pendapat yang berbeda akan menghadapi hukuman dan siksaan dari penguasa gereja. Gereja demikian absolute dalam mengatur kehidupan politik, kemasyarakatan, keagamaan dan ilmu pengetahuan serta pendidikan.
Akibat tindakan gereja , raja dan kaum feodaltirani, rakyat melakukan perlawanan. Mereka menuntut kebebasan, persamaan dan keadialan liberty, fraternity, dan aequality, sebuah semboyan yang dikumandangkan dalam revolusi di Prancis, telah melahirkan liberalisme dalam lapangan politik, kapitalismse dalam lapangan ekonomi, hedonism dalam lapanga social didalam kebudayaan, dan free value dalam lapangan ilmu pengetahuan. Dalam lapangan teologi, pemberartasan peran agama dan gereja. Gereja hanya berperan dalam lapangan keagamaan, bahkan dari segi teologis menimbulkan aliran baru yagn dialirkan yang diakibatkan ketidakpuasaan terhadap kepemimpinan Paus di Roma serta kebijakan gereja. Ini kemudian melahirkan kristiani dalam aliran yang seperti protestan, Cavlin, Anglikan,
selain Kristen ortodok dan lainnya. Disini lahir
pandangan teologi dari Marthen Luther, Calvin dan sebagainya. Liberalisme tumbuh dari konteks masarakat erofa pada abad pertengahan, ketika itu masyarakat ditandai dengan dua kataristik berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu system dominasi kompleks dan kukuh , dan pola hubungan dalam sistem yang bersifat statis dan sukar berubah. Kaum aristokrat saja yang diperkenankan memiliki tanah , golongan feodal inilah yang menguasai proses politik dan ekonomi, sedangkan petani berkedudukan sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh patronnya, yang harus membayar pajak dan menyumbangkan tenaga bagi sang patron. Dibeberapa tempat di Erofa, para petani malahan
tidak diperkenankan untuk pindah ketempat lain yang
dikehendaki tanpa persetujuan sang patron. Akibatnya mereka tidak lebih sebagai milik pribadi sang patron. Sebaliknya, kesehjateraan para penggarap itu seharusnya ditanggung oleh sang patron.31 Industri dikelola dalam bentuk glide- glide yang mengatur secara ketat, bagaimana suatu barang diproduksi dan berapa jumlah distribusinya. Kegiatan itu dimonopoli oleh kaum aristokrat. Dalam konteks perkembangan masyarakat itu muncul industri dan perdagangan dalam skala besar , setelah ditemukan beberapa teknologi baru. Untuk mengelola industri dan perdagangan dalam skala besar besaran ini jelas diperlukan buruh yang bebas dan dalam jumlah yang banyak dan bebas dalam jumlah yang banyak, ruang gerak yang leluasa, mobilitas yang tinggi dan kebebasan berkreasi. Kebutuhan kebutuhan baru itu terbentur pada aturan – 31
Ramlan Surbakti, memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia,1992,hlm :33- 34
aturan yang dibeerlakukan secara melembaga oleh kaum feodal. Yang membantu golongan ekonomi baru terlepas dari kesukaran itu muncul faham liberalisme. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah ( rasa ingin tahu dan ingin mencari pengetahuan yang baru ) dan artristik umum pada zaman itu.32 Keresahan intelektual tersebut disambut oleh pedagang dan industry, bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja,dan gilde - gilde. Mereka tidak bertujuan sematamata untuk menjalankan kegatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar besarnya . sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mengeluarkan modal sekecil- kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya. Masyarakat yang terbaik ( rezim terbaik ) menurut faham liberalisme adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan- kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat –bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan.33 Seseorang
yang
bertindak
atas
tanggung
jawab
sendiri
dapat
mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi liberalisme inilah, John Stuart Mill mengajukan argument yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal34. Maka dari pada itu berangkat dari keinginan manusia untuk hidup bebas, maka pengawasan manusia atas manusia itu dikurangi, sehingga berbagai protes untuk menyuarakan hidup dan kehidupan dilontarkan, misalnya kebebasan berpendapat , kebebasan bergaul, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan menulis, kebebasan mencari nafkah, kebebasan berkumpul dan kebebasan mewujudkan keberadaan. Kelompok liberalis ini menganggap bahwa penertiban dan peraturan kurang manusiawi dan terlalu sentralis, tidak
32
Ramlan Surbakti, memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia,1992,hlm :34 Ramlan Surbakti, memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia,1992,hlm :34 34 John Stuart Mill. 1958. Representative Government. Disunting oleh C.V. Shields. New York : Liberal arts press 33
menghargai demokrasi , privasi, dan hak asasi manusia, sehingga lebih jauh mereka menuntut : 1. Mengumpulkan kekayaan secara bebas 2. Persaingan bebas dalam politik 3. Pasar bebas dalam perdagangan 4. Kehidupan bebas dalam pergaulan 5. Pemerintahan yang bebas Hal inilah yang melahirkan pemerintahan liberal melahirkan partai cinta yang dihuni anggotanya dari para pelacur dan mucikari, pemerintah yang megizinkan kaum gay, lesbian dan homosex. Sehingga lahir istilah sepasang pengantin yang berdasi, lahirlah pembuatan fil cabul, pelacuran terang- terangan, penjualan senjata api dan kebebasan memilikinya, perjudian resmi yang dilindungi pemerintah secara terbuka.35 Secara keseluruhan syarat- syarat untuk pemerintahan yang liberlalisme antara lain sebagai berikut yang dimodifikasi oleh Giddens : 1. Negara lepas tangan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam banyak hal ( no state ) 2. Terdapat fundamentalis pasar yang dikuasai swasta berduit. 3. Otoritarianisme 4. Terdapat penerimaan yang sangat jauh berbeda ( feodalistik ) 5. Welfare 6. Moderenisasi linier yang liberalis 7. Kepedulian pada ekologi yang rendah. Inilah yang kemudian yang disebut sebagai jalan kedua ( The Seccond Way ) bahkan Francis Fukuyama dengan berbangga mengatakan bahwa pada akhir kehidupan diperlukan kapitalis liberal walau manusia tinggal satu orang ( the end of history and the last man ).36 Lebih jelasnya untuk mengetahui prinsip prinsip ideologi liberalisme dan kapitalisme itu yakni dapat dilihat dari tabel dibawah ini
berdasarkan buku
pemikiran- pemikiran politik barat yang ditulis oleh Firdaus syam ( 2006 : 263264 ) 35 36
Inu Kencana Syafi’I, Ekologi Pemerintahan, Bandung, Pustaka Reka Cipta,2011, hlm :47- 48 Inu Kencana Syafi’I, Ekologi Pemerintahan, Bandung, Pustaka Reka Cipta,2011, hlm :48
No
Prinsip Liberalisme
1.
Mementingkan
Penjelasan
Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka
individu
(
the jalan
emphasis
on the mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada
individual )
selebar
lebarnya
agar
setiap
orang
untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yang mmenjahatinya. Oleh karena itu, dibuat peraturan yang cocok untuk meningkatkan dan melancarkan usaha serta tidak ada campur tangan Negara dalam kehidupan ekonomi, kecuali dalam batas- batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam mengokohkan keamanan37
2.
Memperlakukan pemikiran
Konsep satu orang satu suara ( one man one vote )
orang adalah bukti, bahwa pendekatan kuantitatif lebih
lain secara sama dikedepankan
berbanding
kualitatif
dalam
(treat the other’S pengambilan kebijakan keputusan politik reason equality ).
kebijakan
apapun.
Cara
seperti
ini
atau
memang
mempresentasikan setiap individu, tetapi benarkan suara terbanyak suara kebijakan ? itu tidak penting, dengan demikian persoalan moral, etika dapat dikalahkan dengan banyak suara.
3.
Percaya terhadap
Equality, dalam semboyan revolusi diprancis, telah
Persamaan dasar
mengilhami semangat ideologi liberalisme. Bahwa
Semua manusia
manusia , setiap individu memiliki peluang
yang
( hold the basic sama dalam berkompetensi, hak- hak yang sama. equality
of
all
human ) 4.
Kebebasan
Dalam
berpolitik
setiap
individu
bebas
berbicara ( Free of mengemukakan pendapat, melakukan kritik dan 37
Ibid
speackers )
debat mengenai berbagai masalah yang ada dan dibincangkan masyarakat umum. Kebebasan bicara merupakan
sarana
untuk
mendapatkan
akses
informasi secara lebih terbuka dan jelas.
5.
Pemerintah dilakukan
Rakyat setiap individu memiliki hak partisipasi dengan politik secara aktif melalui berbagai alat atau sarana
persetujuan
yang politik yang ada guna mengontrol pemimpin politik
diperintah
yang menjadi kepercayaan sekaliguus wakil dalam
( government by menjalankan kebijakan politik
menuju kepada
the consent of the kesehjateraan rakyat. people
or
the
governed ) 6.
Pemerintah yang
Ini menegaskan juga walau politik juga dihasilkan
berdasarkan hukum dari prooses demokrasi, artinya yang menang ( the rule of law )
memang untuk mengendalikan hak kekuasaan. Akan tetapi, kekuasaan itu bukan segalanya, kekuasaan tunduk kepada hukum dan dikontrol oleh hukkum dan dikontrol oleh hukum melalui lemabga politik lainnya.
Kekuasaan
hanya
salah
satu
sarana
kepemilikan pribadi dalam merebut kepentingannya. Namun agar tidak disalahgunakan ( Corruption ), diperlukan perangkat hukum untuk mengontrol kekuasaan itu.
7.
Negara adalah Alat Negara berperan untuk melindungi rakyat sebagai (
the
state
instrument )
in warga negaranya. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat bagi mengekspresikan kepentingan warga
negaranya
mengenai
apa
yang
harus
diperjuangkan. Sebab itu Negara tidak memiliki hak semena – mena.
8.
Adanya pemisahan Hal ini diperlukan agar terjadi apa yang dikenal
dan
pembagian dengan check and balance, terjadinya kehidupan
kekuasaan
pada politik, pemerintahan dan Negara dalam kewenangan
lembaga Negara (
the
kekuasaan yang “ terbelah “ agar tidak terjadi
separation tindakan tirani atau dictator dari Negara atas warga
and distribution of negaranya ) state institutions ). 9.
Percaya
teradap Kaum liberalisme, percaya kepada tuhan, tetapi ini
tuhan
sebagai sebagai sesuatu yang pribadi dan spiritual. Agama
pencipta ( Trust in bukan pandangan hidup, ia hanya sarana untuk god as the creator ) pemenuhan rohani serta spiritual. Mereka tidak anti tuhan. 10.
Menolak dogmatis/ Ini disebabkan filosofois kaum liberalisme adalah refuse dogmatism
rasionalisme.
Pengagungan
akan
kemampuuan
berpikir manusia, menempatkan hal yang bersifat doktrin menjadi tidak menarik bagi penganut ini.
4.
Sejarah kelahiran Islam
Lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pada abad ke - 7M, menimbulkan suatu tenaga penggerak yang luar biasa, yang pernah dialami oleh umat manusia. Islam merupakan gerakan raksasa yang telah berjalan sepanjang zaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M dan pendapat baru menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 M. (A.Mustofa, Abdullah,1999 : 23). Namun yang pasti, hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula – mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh. (Taufik Abdullah:1983) Datangnya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, dapat dilihat melalui jalur perdagangan,dakwah, perkawinan, ajaran tasawuf dan tarekat, serta jalur kesenian dan pendidikan, yang semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Indonesia
5. Sejarah Kelahiran fasisme Didalam,
http://dc430.4shared.com/doc/hkmlZ1Vy/preview.html
Fasisme lahir dari sebuah system politik yang mana kaum-kaum penganutnya memiliki kesamaan-kesamaan pokok dalam dunia politik itu sendiri, seperti: frustasi, kemarahan, dan perasaan tak aman. Fasisme lahir selama periode kerusuhan sosial dan politik berikut Perang Dunia I . Perang telah melihat Italia mulai merasakan rasa nasionalisme, bukan kedaerahan historisnya. Meskipun menjadi seorang Power Sekutu , Italia diberi apa yang dianggap nasionalis transaksi yang tidak adil di Perjanjian Versailles.Ketika sekutu lain memberitahu Italia untuk menyerahkan kota Fiume di Konferensi Perdamaian Paris , veteran perang Gabriele d'Annunzio mendeklarasikan negara merdeka di sana, Kabupaten Italia Carnaro . Dia menyebutkan
dirinya Duce bangsa
dan
mengumumkan
konstitusi
,
dengan Piagam Carnaro , yang sangat berpengaruh terhadap Fasisme awal, meskipun ia sendiri tidak pernah menjadi seorang fasis.
Kelahiran gerakan Fasis dapat ditelusuri ke pertemuan ia diadakan di Piazza San Sepolcro di Milan pada tanggal 23 Maret 1919, yang menyatakan prinsipprinsip asli dari Fasis melalui serangkaian deklarasi. Ini termasuk dedikasi untuk veteran perang Italia, deklarasi fasis 'kesetiaan ke Italia dan oposisi terhadap agresor asing, sebuah pronouncment bahwa fasis akan melawan faksi-faksi politik lainnya dan sebuah deklarasi penentangan terhadap bolshevisme dan sosialisme , khususnya sosialisme dari Partai Sosialis Italia . Mereka juga menyatakan niat mereka untuk merebut kekuasaan dan oposisi mereka terhadap multipartai demokrasi perwakilan di Italia. Kaum fasis mengambil sikap moderat terhadap perekonomian, secara efektif menyatakan bahwa mereka lebih menyukai kolaborasi kelas sementara menentang intervensi negara yang berlebihan ke dalam perekonomian, dan menyerukan tekanan terhadap pengusaha dan pekerja untuk bersikap kooperatif dan konstruktif, mengatakan: "Seperti untuk demokrasi ekonomi, kami
mendukung sindikalisme nasional dan menolak intervensi Negara ketika itu bertujuan throttling penciptaan kekayaan. " Mussolini dan kaum fasis yang bersamaan revolusioner dan tradisionalis . karena ini sangat berbeda dari yang lain dalam iklim politik saat itu, kadangkadang digambarkan sebagai "Jalan Ketiga". The Fascisti, dipimpin oleh salah satu orang kepercayaan yang dekat Mussolini, Dino Grandi , membentuk pasukan bersenjata veteran perang yang disebut kemeja hitam (atau squadristi) dengan tujuan untuk memulihkan ketertiban. Pemerintah jarang mengganggu dengan tindakan kemeja hitam ', karena sebagian rasa takut yang meluas revolusi Komunis. The Fascisti tumbuh sangat cepat sehingga dalam waktu dua tahun, ia berubah menjadi Partai Fasis Nasional pada kongres di Roma . Juga pada tahun 1921, Mussolini terpilih di Kamar Deputi untuk pertama kalinya dan kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja pada tahun 1922. ia kemudian melanjutkan untuk menginstal sebuah kediktatoran pembunuhan setelah 10 Juni 1924 dari anti-fasis penulis Giacomo Matteotti oleh agen-agen rahasia polisi Ceka Mussolini itu. Mussolini kolonialisme mencapai lebih lanjut ke Afrika dalam upaya untuk bersaing dengan Inggris dan Perancis kerajaan kolonial. Mussolini Italia berbicara tentang membuat suatu bangsa yang "besar, dihormati dan ditakuti" seluruh Eropa, dan bahkan dunia. An early example was his bombardment of Corfu in 1923. Contoh awal pemboman tentang Corfu pada tahun 1923. Segera setelah ia berhasil mendirikan rezim boneka di Albania dan dipaksa berakhir pemberontakan di Libya yang pernah menjadi koloni (longgar) sejak 1912. Itu adalah mimpinya untuk membuat Mediterania jamu-jamu kuda ("laut kami" dalam bahasa Latin). 6. Sejarah kelahiran Demokratisme Didalam buku dasar - dasar ilmu politik yang ditulis oleh Prof. Miriam Budiarjo ( 2008 : 108- 134) sejarah kelahiran demokrasi yaitu :
Pada pemulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang di wariskan kepadanya dari masa yang lampau yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang di hasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 S.M) demokrasi merupakan langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan–keputusan politik di jalan kan sevara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi yunani dapat diselengarakan
secara
efektif
karna
berlangsung
dalam
kondisi
yang
sederhana,wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu Negara-kota) lagi pula, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari atas budak belian dan pedangang asing demokrasi tidak berlaku,dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung,tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan,gagasan yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa romawi,yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan yunani, dikalahkan oleh suku bangsa eropa barat dan benua eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan pehatian tadinya tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-sola keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandanganpandangan baru. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada keebebasan beragama.
Demokrasi konstitusional abad ke 19 : Negara hukum klasik Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelangarakan hak-hak politik itu secara efektif timbulah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi,apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah konstitusi itu menjamin hak-hak politik menyelangarakan
pembagian kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.
Menurut Carl j. friedrich,konstitusionalisme dalah gagasan bahwa pemerintah merupakan :
Suatu kumpulan aktivitas yang diselegarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk pemerintahan itu tidak di salah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah Pada abad 19 dan permulaan abad ke 20 gagasan mengenai perlunya
pembatasan mendapat perumusan yuridis,ahli – ahli hukum eropa barat continental seperti imanuel kant dan fredich Julius stahl memakai istilah rechstaat,sedangkan ahli anglo saxon seperti A.Vdicey memakai istilah rule of law.
empat unsure rechstaat dalam arti klasik yaitu:
Hak –hak manusia
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak itu ( di Negara –negara eropa continental biasanya disebut trias polotika )
Pemerintah berdasarkan peraturan –peraturan
Peradilan administrasi dalam perselisihan
Unsur-unsur Rule of law dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan oleh A.V. dicey mencakup:
Supermasi aturan hukum,tidak ada nya kekuasaan sewenang –wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum.
Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum,dalil ini berlaku baik untuk orang biasa,maupun penjabat.
Terjaminya hak –hak manusia oleh undang – undang ( dinegara lain oleh undang – undang) serta keputusan – keputusan pengadilan.
Demokrasi konstitusional abad ke 20 Rule of law yang dinamis Dalam abad ke 20 terutama sesudah perang dunia ke II ,telah terjadi perubahan ini perubahan social ekonomi dan ekonomi yang sangat besar.perubahan – perubahan ini disebabkan oleh factor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses – ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis; tersebarnya paham sosisalisme yang mengingin kan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di eropa. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara baik dibidang social maupun di bidang ekonomi,lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab
atas
kesejahteraan rakyat dan karnanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan social. Perkembangan demokrasi di asia : Paksitan dan Indonesia Sesudah nya perang dunia II muncul beberapa Negara asia dan afrika.walaupun Negara – Negara baru itu banyak berbeda satu sama lain baik mengenai kebudayanya,kegiatan geografisnya,maupun perkembangan sejarahnya.
Pakistan Ketika lahir pada tahun 1947 pakistan terdiri atas dua bagian,Pakistan
baran dan Pakistan timur yang satu sama lain terikat persamaan agama yaitu agama islam.tetapi kedua bagian terpisah sevara geografis oleh wilayah india sepanjang 1.600km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan,bahasa,tingkat pendidikan,dan sebagainnya. Pakistan timur dalam bahasa dan kebudayaannya berorientasi kepada Bengal,sedangkan Pakistan barat kepada Punjab.pakistan timur lebih bnyak penduduknya,tetapi mayoritas pegawai negeri.sementara itu, bnyak perwira angkatan darat bersal dari Pakistan barat lebih besar kemajuan ekonominya sehingga Pakistan timur dianaktirikan pada semua bidang.
Presiden ayub khan berpendapat bahwa sistem parlementer kuran cocok untuk Pakistan yang 80 % rakyat nya buta huruf, karna itu ia mengangap struktur perlu dirombak dan diganti dengan suatu sistem yang memenuhi beberapa syarat :
Mudah dimengerti oleh rakyat yg buta huruf dan hidup di daerah perdesaan
Memberi kesempatan kepada rakyat termasuk lapisan yang paling bawah untuk secara aktif memikirkan memutuskan masalah social dan politik
Menyusun pemerintahan yang kokoh yang tidak di ombanng – ambingkan oleh dewan perwakilan rakyat. Gagasan ayub khan dituang dalam suatu undang – undang dasar yang
mulai berlaku bulan juni 1962 dan dinamakan,demokrasi dasar ( basic democracy ). Perubahan dari sistem presidensial kesistem parlementer mewarnai perkembangan demokrasi di Pakistan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh Pakistan adalah sistem semipresidensial.
INDONESIA Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun berdirinya
republic Indonesia ternyata masalah pokok yang kita
hadapi ialah bagaimana,dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya ,mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan social dan politik demokratis. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa yaitu :
Masa republic Indonesia
I ( 1945 – 1959 ) yaitu masa demokrasi (
konstitusional ) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai – partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
Masa republic Indonesia II ( 1959 – 1965 ) yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi
konstitusi onal yang secara formal merupakan landasanya,dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
Masa republic Indonesia III ( 1965 – 1998 ) yaitu masa demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
Masa republic Indonesia IV ( 1998 – sekarang ) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik – praktik politik yang terjadi pada masa republic Indonesia III.
Masa republic Indonesia I (1945 – 1959) masa demokrasi konstitusional Sistem parlementer
yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di
proklamirkan dan kemudian di perkuat dalam UUD 1949 Dan 1950,ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk menghadapai musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan – kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai,karna lemahnya benih – benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai – partai politk dan dewan perwakilan rakyat. UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala Negara konstitusional. Dan mentrinya mempunyai tanggung jawab politik,karena fragmentasi partai – partai politik setiap cabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Faktor – faktor semacam ini ,ditambah dengan tidak adanya anggota –anggota partai –partai yang bergabung dalam konstituante untuk mencapai consensus mengenai dasar Negara untuk undang – undang
dasar baru mendorong
Ir.soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli yang menentukan berlakunya kembali undang – undang dasar 1945 .dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.
Masa republic Indonesia II (1959 – 1965) masa demokrasi Terpimpin Ciri-ciri ini ialah dominasi dari presiden ,terbatasnya peranan partai politik,berkembangnya pengaryh komunis ,dan meluasnya peranan abri sebagai unsure social–politik. Dekrit 5 juli dapat dipandang bsebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembetukan kepemimpinan yang kuat. Undang –undang dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang – kurangnya lima tahun akan tetapi MPRS NO.III/1963 yang mengangkat Ir.soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahuni ini. Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang – undangan di mana berbagai
tindakan pemerintah
dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai dekrit 5 juli sebagai sumber hukum. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi di tutup ,tidak dibenarkan,dan dibreidel,sedangkan politik mercu suar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram.G 30S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulai nya masa demokrasi pancasila.
Masa Republik Indonesia III (1965 – 1998) masa demokrasi Pancasila Landasan formal dari periode ini ialah pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Perkembangan lebih lanjut pada masa republic Indonesia III ( yang juga disebut orde baru yang menggatikan orde lama) menunjukan peranan presiden yang semakin besar, secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena presiden soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Tidak saja karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial ,tetapi juga karena pengaruhnya yang dominan elit politik Indonesia,keberhasilan memimpin penumpasan G 30 S/PKI dan kemudian membubarkan PKI dengan menggunakan
surat perintah 11 maret ( super semar ) memberikan peluang besar kepada soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Masa
republik
Indonesia
III
menunjukan
keberhasilan
dalam
penyelangaraan pemilu.pemilu diadakan secara terartur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan enam kali pemilu masing – masing pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dari awal periode baru memang menginginkan adanya pemilu.ini terlihat dari dikeluarkannya undang–undang pemilu pada tahun 1969. Hanya setahun setelah soeharto dilantik sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968 atau dua tahun setelah ia dilantik sebagai presidaen pada tahun 1967. Hal ini sesuai dengan slogan orde baru pada masa awalnya yakni melaksanakan UUD 1945 Secara murni dan konsekuen. Namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam pemilupemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih dan tidak ada kesempatan sama bagi ketiga organisasi peserta pemilu. Akibat dari semua ini adalah semakin menguatnya kelompok-kelompok yang menentanmg presiden soeharto dan orde baru.
Masa republic Indonesia IV (1998 – sekarang) Masa Reformasi Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia ,pengalaman orde baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelangaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Bahwa saat itu bangsa Indonesia bersepakat untuk melakukan sekali lagi demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan dan pengawasan terhadap lembaga eksekutiff dapat dilakukan oleh lembaga pewakilan rakyat (DPR). Presiden Bj.habibie yang dilantik sebagai presiden untuk mengatikan presiden soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah – langkah yang demokratisasi dalam orde reformasi.
Langkah terobosan yg dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang di lakukan oleh mpr hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun ( 1999 - 2002 ).beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 Mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratis adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999 – 2002 ),beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemilu legislative dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah
politik penting
dalam sejarah politik Indonesia
modern karena terpilihnya anggota – anggota DPR,DPD, DPRD telah menuntaskan demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah indonesia yang demokratis karena nilai–nilai demokrasi yang penting telah di terpakan melalui pelaksanan peraturan dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secra tuntas ,namun dengan adanya perubahan – perubahan tadi ,demokrasi di indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkemban38
7. Sejarah Kelahiran Pancasila Proses perumusan pancasila diawali ketika dalam siding BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas didalam sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentaang suatu calon rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar Negara tersebut soekarno memberikan nama pancasilaa” yang artinya lima dasar” hal ini menurut soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya tanggal 18 agustus 1945 disahkannya Undang38
Miriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta, 2008, hlm :105-134
Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 termasuk Pembukaan Undang- Undang 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar Negara yang diberi nama pancasila. Sejak saat itulah perkataan pancasila telah menjadi bahas Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak termuat pancasila, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut
dengan istilah
pancasila. Hal ini didasarkan atas intrprestasi historis trutama didalam rangka pembentukan rumusan dasar Negara, yang kemudian secaca sepontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.39
B. Tujuan berkembangnya ideology - ideologi dunia dan berpengaruh pada sistem politik 1. Tujuan dan Sistem politik sosialisme Sosialisme dengan demokrasi, memiliki hubungan yang sangat penting, ia menjadi bagian dari
dari kebijakan sosialis. Sosialisme dalam konteks
demokrasi yang memiliki tujuan mewujudkan
dengan inti yang sama, yakni untuk lebih
demokrasi lebih memperluas penerapan - penerapan prinsip
demokrasi memiliki tujuan dengan inti yang sama, mewujudkan demokrasi dengan memperluas demokrasi dari hal- hal yang
yakni untuk lebih
penerapan perinsip – prinsip
bersifat polituik sampai pada yang bersifat
nonpolitis pada masyarakat. Sejarah lahirnya sosialisme menunjukkan, bahwa gerakan sosialis yang berhasil hanya berkembang dinegara dan tradisi demokrasi yang kuat antara lain seperti Inggris, Negara di Kawasan Skandinavia, Belgia, Belanda, Swiss, Australia, Selandia Baru , Prancis dan Israel. Adanya keseiringan ini sederhana. Dinegara dengan pemerintahan demokratis konstitusional yang pada umumnya diterima oleh rakyat kaum sosialisme dapat memusatkan perhatian pada pembaruan yang ekonomi social yang luas, seperti menciptakn lebiih banyak kesempatan kelompok yang tidak mampu dalam masyarakat, mengakhiri ketimpangan yang lebih banyak yang disebabkan oleh asal- usul seseorang dalam masyarakat darpada karena faktor pelayanan jasa, membuka cakrawala pendidikan 39
Kaelan, Pendidikan pancasila .Yogyakarta “ Paradigma,2004. hlm : 23
bagi semua orang, menghilangkan praktik diskrimatif atas dasar seks, agama, ras, atau keras didalam masyarakat, menata kembali dan merorganisasi perekonomian demi kepentingan anggota masyarakat.40 2. Tujuan dan Sistem politik komunisme Secara teoritis , pemerintahan komunis yang didasarkan ideologinya memperlakukan semua Negara bagian mereka , rakyat dan cita- citanya menciptakan masayarakat sama rata- sama rasa. Dalam kenyataannya” jauh panggang dari
api”. Kekerasan , penyingkiran lawan- lawan, pembuangan,
pengasingan, agotasi dan propaganda untuk menghancurkan bagi mereka yang tidak sejalan merupakan tindakan biasa yang harus dijalankan dengan cara revolusioner dan radikal. Dengan demikian , ideologi komunisme melahirkan suatu sistem politik yang otoriter dan tirani seperti yang diperlihatkan oleh penguasa Stalin dan Lenin di Rusia, Mao Tsu Tung di China, Fidel Catro di Kuba, Rezim khemer merah dengan polpot dank hi Shimpan di Kamboja, dll. Melalui partai komunisme yang menganut single party memegang kekuasaan dengan mutlak dictator. Rakyat tidak mungkin mengembangkan buah pikirannya , apalagi melakukan partisipasi politik yang berbeda dengan partai komunisme yang berkuasa, termasuk untuk mengemukakan kebijaksanaan partai negara41 3.Tujuan dan Sistem Politik Liberalisme Sistem politik ditiap Negara berbeda beda, karena masing- masing Negara berbeda – beda. Di Negara yang menganut faham liberalisme seperti Amerika Sarikat atau inggris, dianut sistem politik liberal. Sistem politik liberal itu sendiri dicirikan dengan adanya kebebasan berpikir bagi setiap individu dan kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegkan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, dan suatu pemerintahan yang transparan, yang didalamnya hak- hak kaum minoritas dijamin.42 Selanjutnya Rudy May dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik mengatakan bahwasaannya liberalisme menuju konsep pemikiran politik yakni bertujuan untuk menetapkan
pembatasan
kewenangan pemerintah dengan menetapkan pembatasan itu dalam undang dalam 40
Ibid, hlm 24 Alfian, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1982, HLM. 45 42 Retno Listyarti, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm :152 41
undang- undang dasar mengusahakan pemerintahan berdasar system perwakilan rakyat dan jaminan hak asasi manusia khususnya hak – hak pribadi/ individu terhadap pola rezim pemerintahan yang otoriter dan kekuasaan absolute.43 Sistem poliitik di Amerika Sarikat hampir mirip dengan Sistem Politik Indonesia, walaupun tetap berbeda karena bentuk Negara yang beerbeda. Berikut adalah indikatornya. Amerika sarikat merupakan Negara demokrasi konstitusional dengana sistem threetier dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga urutan pemerintahan yaitu nasional, Negara bagian dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislative dan
serta eksekutif dengan bidang kekuasaan
masing- masing. Negara ini mengambil bentuk sarikat atau federalisme dimana Negara pusat dan Negara bagian berbagi kekuasaan. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti percetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan. Sementara itu, Negara- Negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang- undang masing – masing seperti hak penguguran bayi dan hukuman semaksimal dalam hal undang – undang. Dinegara ini semua rakyat yang berusia 18 tahun keatas berhak memilih, pemilu untuk pemiihan presiden diadakan untuk 4 tahun sekali. Disamping pemilu untuk pemilihan presiden , ada pula pemilih paru waktu , yang diadakan pertengahan tahun masa presiden. Dalam pemilu yang dipilih bukanlah presiden melainkan seluruh anggota dewan perwakilan dari sepertiga dari separuh senator dari tiap Negara bagian.44 Liberalisme menurut Huszar dan Stevenson dalam bukunya political Sciences, bersumber kepada pemikiran politik yang bersumber dari teori John Lock ( 1632 – 1704 ), yang mengemukakan bahwa manusia itu dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memakai sistem perwakilan, jadi harus dalam kerangka demokratis.45 System politik liberal ini sangat kuat mempengaruhi bentuk Negara di Erofa barat pada awalnya, kemudian berkembang pascakolonialisme dunia barat terhadap dunia ketiga, yakni kawasan Asia, Afrika,dan Amerika Latin. Pengaruh semakin meluas dan mendunia, terutama setelah dipenghujung abad ke – 20 dengan runtuhnya komunisme maka Negara- Negara Erofa timur, kawasan Asia dan Amerika latin, yang dulunya
43
Rudy May, Pengantar Ilmu Politik,Bandung, Refika,1992, hlm : 77-78 Retno Listyarti. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm :153 45 Ibid, hlm. 59 44
berfaham sosialisme, perlahan kini telah mengorbit dalam sistem demokrasi liberal.46 Dengan dianutnya faham liberal , Negara- Negara kerajaan yang bersifat feodal dan bertumpu kepada kesetiaan terhadap raja dan keluarganya telah berubah. Lahir Negara yang demokratis dengan semangat
bertumpu kepada
semangat rasa nasionalisme yang menempatkan kesetiaan didasarkan persamaan, persaudaraan dan keadilan sebagai warga yang membentuk dirinya sebagai satu bangsa. Terbentuk Negara seperti di Negara Erofa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Italia, dan lainnya yang tidak lagi berpusat pada sistem politik yang berpusat kepada gereja ( Paus ) di Roma. Negara dengan sendirinya menjadi kekuatan yang terbesar, tertinggi dan otonom dan diinspirasikan rasa kebangsaan bukan lagi membangun’’ Kerajaan Tuhan di Bumi “. Oleh sebab itu , telah berkembang sedemikian rupa . bentuk Negara dapat dibedakan dalam dua macam, yakni bentuk Negara Republik dan bentuk Negara Kerajaan.47
Dengan pengaruh liberalisme , bentuk republik bersifat parlementer seperti Jerman dan Prancis, Italia. Adapun yang monarki absolute bergeser menjadi monarki konstitusional atau monarki parlementer, seperti Inggris, Belanda, Belgia,Spanyol. Lebih jauh dapat diamati Negara- Negara di kawasan Erofa Barat khususnya, serta kawasan lainnya setelah berakhirnya perang dunia di pertengahan abad ke 20 dan setelah runtuhnya faham komunisme disejumlah Negara pada paruh akhir era 80 –an. Pada awalanya suara Raja dan suara Paus adalah suara tuhan, setelah pengaruh liberalisme demikian kuat melanda erofa, kekuatan suara ada ditangan setiap warga, itu berati suara rakyat adalah suara tuhan ( Fox dei – Fox Popule ).48
Tapi ternyata konsepsi
liberalisme dan individualisme ini memiliki
kelemahan, yakni yang menjadikan dasarnya ternyata hanya menguntungkan kaum berjois atau mereka yang kuat secara ekonomis, sedangkan mereka yang secara ekonomis lemah ( golongan miskin ) selalu dijadikan golongan yang dirugikan karena dalam memperjuangkan keinginan - keinginannya mereka tidak 46
Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm : 248 Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm : 249 48 Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm : 249 47
mempunyai fasilitas, sehingga selalu kalah dalam persaingan bebas itu. Dengan kekayaan kaum berjuis berhasil melakukan propaganda dan kampanye untuk mendudukaan wakil wakilnya diparlemen dalam porsi yang besar. Dan parlemen inilah yang membuat aturan –aturan untuk menjadi hukum Negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, maka masuk akal jika aturan – aturan yang keluar dari parlemen itu selalu menguntungkan kaum borjuis.49 4. Tujuan dan Sisem politik Kapitalisme Didalamfile:///D:/mata%20kuliah%20semester%20III/etik/A%20ideo logi,%20Kapitalisme,%20Sosialisme,%20Liberalisme,%20Neoliberalisme,% 20Fundamentalisme.html menjelaskan
Secara bahasa, kapitalisme adalah
paham tentang kapital (modal). Jika dikembangkan lebih lanjut, maka Kapitalisme berarti paham ekonomi yang didasarkan pada penginvestasian uang dalam rangka menghasilkan uang. Kapital tidak harus berupa uang, tetapi aset-aset lain (misalnya tanah, bangunan, kendaraan) yang bisa diinvestasikan untuk menghasilkan uang. Uang yang dihasilkan dari investasi tersebut kembali digunakan untuk investasi untuk menghasilkan uang. Kapitalisme terdiri atas 3 varian, yaitu Kapitalisme Pedagang, Kapitalisme Produksi,
dan
Kapitalisme
Finansial.
Kapitalisme
Pedagang
(Merchant
Capitalism) termasuk jenis Kapitalisme yang paling tua. Kapitalis (pelaku permodalan) menginvestasikan hartanya untuk mencari barang yang langka dan memiliki keuntungan jika diperdagangkan. Investasi tidak harus berupa uang, melainkan dapat termasuk kendaraan, barang kebutuhan primer, barang berharga, dan sejenisnya. Kapitalisme Pedagang menuntut pembukaan pasar yang nantinya akan dilakukan monopoli atasnya. Kapitalisme Produksi (Production Capitalism) dilakukan oleh Kapitalis yang memiliki alat dan cara produksi. Bentuk yang paling dikenal adalah “pabrik.” Pabrik digunakan untuk memproduksi barang tertentu, untuk kemudian dipasarkan. Untuk memproduksi barang, pemilik pabrik membutuhkan pekerja (labor). Labor ini sekaligus juga konsumen dari barang yang mereka produksi. Barang yang dihasilkan ditukar dengan uang di “pasar” (market). Keuntungan dari
49
Marbur dan Mahfud, Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogykarta. Liberty, 1987,hlm:45
penjualan digunakan Kapitalis untuk diinvestasikan ke dalam pabriknya, ataupun pada kegiatan lain. Uang, cara produksi, alat produksi, pasar, profit, dan uang, adalah konsep-konsep kunci untuk menganalisis Kapitalisme Produksi ini. Kapitalisme Keuangan (Financial Capitalism) merupakan bentuk terbaru dari Kapitalisme. Dalam Kapitalisme Keuangan, modal diinvestasikan bukan ke dalam bentuk barang, tenaga kerja, atau pabrik. Uang diinvestasikan ke dalam sellisih uang. Komoditas produksi Kapitalisme Keuangan adalah saham dan nilai tukar uang (valuta). Pasar dalam kegiatan Kapitalisme Keuangan adalah “bursa efek.” Kapitalisme Keuangan inilah yang kerap menciptakan devaluasi (penurunan) nilai mata uang dunia.
5. Tujuan dan Sistem politik islam Negara merupakan organsasi tertinggi dan terbesar dimuka bumi, paling tidak untuk saat ini, walupoun ada badan dunia, tempat Negara- Negara untuk berbicara memecahakan persoalan yang timbul dalam tatanan pergaulan internasional, tetapi badan seperti perserikatan bangsa PBB, sekalipun, ternyata masih didalam kendali suatu Negara yang memiliki kemampuan hegemoni. Negara pada dasarnya juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diatur dalam suatu sistem kehidupan, khususnya sistem politik. Sistem politik yang dimaksud disini tentu, sesuatu sistem politik yang berbasis nilai- nilai islam atau syariat islam. Politik disini merupakan Syiayah Syar’yyah. Menurut Yusuf Qarhawy, bahwa syiyayah syariah adalah politik yang dilandaskan pada kaidah - kaidah syariat, hukum dan tuntutannya.50 Sistem politik islam itu didasarkan ada tiga prinsip , yakni, tauhid (kemahesaan tuhan ), risalah ( Kerasulan Muhammad ) dan Khalifah.51 Tauhid berarti tuhan yang maha esa sajalah, pencipta, pemelihara dan penguasa dari seluruh alam ( Universum dan segala yang terdapat didalamnya baik organis dan inorganis ). Kedaulatan ini hanya terdapat padanya, dia sajalah 50
Yusuf Al- Qardhawy, Pedoman Bernegara dalam perspektif islam, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 1999, hlm 33 51 Abdul Ala’ Al Maudadi, Pokok- pokok Pandangan Hidup Muslim, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, hlm .53.
yang berhak untuk memberi perintah atau melarang. Pengabdi ( Iadah ) dan ketaatan hanya kepada nya, tidak ada pihak manapun yang berhak dalam taraf apapun. ( Risalah, Rasullullah sesuai dengan maksud kitabullah itu, telah menegakkan bagi kita salah satu pola dari sistem hidup dalam islam dengan melaksakan hukum islam itu dan memberikan dalam praktik dengan detail ( secara rinci yang diperlukan ). Kombinasi kedua dinamakan syariah. Sistem yang dibangun oleh rasullullah SAW. Kaum mukminim yang hidup bersama beliau dimadinah jika dilihat dari segi praktis dan diukur dengan variable- variable politik diera modern. Tidak disnagsikan lagi dapat dikatakan bahwa sisterm itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem religious jika dilihat dari ttuuannya, motifnya dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.52 Khilafah menurut kamus bahasa arab berarti perwakilan ( Representation ) . ini juga menjelaskan mengenai posisi manusia dimuka bumi ini, menurut ajaran islam adalah posisi khalifah atau wakil dari tuhan. 53 khilafah sebagai perwujudan dari wakil rakyat didalam sistem politik islam, disini duduk para khalifah, lembaga tempat mereka berkumpul dan membecirakan atau memecahakan setiap persioalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau kenegaran dan ini dilakukan didalam majlis SYura dengan musyawarah ( Syuro bai nahum ). Majlis syuro itu mempunyai keputusan legislative yang akan mengikat.54 (Choadai dalam artikelnya terbit 4 Januari 2006 ) yaitu Sistem politik, dalam pandangan Islam, adalah hukum atau pandangan yang berkenaan dengan cara bagaimana urusan masyarakat diurus dan diatur dengan hukum Islam. Sebab, politik itu sendiri, dalam pandangan Islam, adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam, baik di dalam negeri mahupun di luar negeri. Lantaran itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri daripada empat jenis : (1) Kedaulatan di tangan syara’ (as-siyadah li as-syar’i), (2) Kekuasaan di tangan umat (as-sulthan li al-umat),
52
M.Dhiuddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta, GIP, 2001, hlm,4 Ibid, hlm 52 54 Muhammad Asad, ( Leopold Weis ), Masalah kenegaraan dalam islam, Jakarta, Yyasan Kesehjateraan Bersama, hlm 42 53
(3) Pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (wujub nashbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin), dan (4) Khalifahlah satu-satunya orang yang berhak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara’ untuk menjadi undang-undang (li alkhalifah wahdah at-tabanni). 6. Tujuan dan Sistem Politik Fasisme Fasisme lahir dari sebuah system politik yang mana kaum-kaum penganutnya memiliki kesamaan-kesamaan pokok dalam dunia politik itu sendiri, seperti: frustasi, kemarahan, dan perasaan tak aman.Paham fasisme pertama lahir di Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Selanjutnya dikembangkan oleh Negara Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler dengan nama lain, yaitu: Nazisme. Nazisme ini bisa dikategorikan sama dengan fasisme. Akan tetapi nazisme disini lebih ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, bahkan rasialisme (penekanan pada ras), dan rasisme (ras tertentu lebih unggul daripada ras yang mengikuti perbedaan biologis). Tujuan fasisme yang selama ini dianut secara garis besar / umum adalah membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Dan untuk mencapai tujuannya tersebut, para fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua dalam metode propaganda. Bahkan fasisme menyatakan bahwa semua harus tunduk kepada mereka, apabila tidak, akan mereka anggap musuh bebuyutan mereka. Kisah ini pernah terbukti pada kasus Nazi Jerman.
7. Tujuan dan Sistem Politik Demokratisasi Dikemukakan bahwa syarat–syarat dasar untuk terselengaranya pemerintah yang demokratis dibawah rule of law ialah :
Perlindungan konstitusional
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan untuk menyatakan pendapat
Kebebasan untuk berseriakt/ berorganisasi dan beroposisi
Pendidikan kewarganegaraan
Henry B. Mayo dalam buku introduction to democratic theory memberikan definisi sebagai berikut :
Sebagai politik yang demokratis ialah dimana kebijakan sanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarkan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Akhirnya dapat dibentangkan disini bahwa untuk melaksanakan nilai-niali
demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut: 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (system dwi-partai, multi partai). 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.55
8. Tujuan Sistem Politik Pancasila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakansuatu nilai sehingga merupakansumber dari segala penjabaran, mulai dari norma, baik norma hukum atau norma moral maupun norma yang lainnya. Sebagai suatu nilai, apancasila memberikan dasar- dasar yang bersifat fundamental dan universal , baik bagi manusia baik didalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai- nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis saja, bangsa maupun Negara mak nilai- nilai tersebut kemudian dijabarkan didalam suatu norma – norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman56.
55
Miriam Budiarjo. Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm: 117119 56 Kaelan, Pendidikan pancasila “ Pardigama” Yogyakarta “ Paradigma, hlm : 85
Pancasila sebagai daasar filsafat Negara serta sebagai falsafah Negara serta falsafah hidup bangsa Indonesia , mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan
kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus
berdasarkan
nilai- nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Nilai-
nilai pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber yang mana yang manandai dalamnya memuat nilai-nilai pancasila mengandung empat pokok pikiran yang bilamna yang analisis makna yang terkandung didalamnyatidak lain adalah merupakan deriviasi atau pejajbaran dari nilai- nilai pancasila. Pokok pikiran pertama, menyatakan ahwa Negara Indonesia adalah Negara persatuan, yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia , mengatasi bagai masalah faham golongan maupun perseorangan . hal ini merupakan pancasila ketiga. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia . dalam hal ini Negara mewajibkan mewujudkan kesehjateraan umum
bagi seluruh warga Negara,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social. Pokok pikiran ini
ini
pejabaran dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa Negara berkedaulatan rakyat, berdasarakan atas kerakyatan menunjukkan
dan permusyawaratan/ perwakilan. Hal ini
bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua
agama dalam pergaulan hidup Negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan sila kedua. Dalam pengertian inilah pancasila dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan fundamental bagi Negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.57
C. Perbandingan Terhadap Ideologi – Ideologi Didunia Disini penulis membuat perbandingan antara sosialisme, komunisme , \liberalisme kapitalisme, islam, Fasisme, Demokrasi dan Pancasila. Disini penulis 57
Kaelan, Pendidikan pancasila “ Pardigama” Yogyakarta “ Paradigma, hlm : 75-78
mengabungkan liberalisme dan kapitalisme dikombinasikan karena pada dasarnya mempunyai kesamaan yang besar dan mempunyai hubungan erat sekali. Table dibawah nanti akan melihat bagaimana hasil seutuhnya. N
Pembeda
Sosialisme
Komunisme
Liberalisme
o 1.
Islam
Kapitalisme Arti
Sosialisme
Komunisme
merupakan
sebagai
ideologi
Kapitalisme
liberalisme itu Islam
anti menekankan
yang lebih menggunaka mengedepa
n
nkan
Sosialisme
agama
yang
pada hak setiap diturunkan individu untuk Allah
sistem life,
persamaan / sebagai
adalah
kepada
liberty, manusia kepada
and pursuit of rasulnya , berisi
alat happiness
hukum- hukum
pemerataan
kekuasaan
yang mengatur
derajat
sebagai
antar
prinsip semua adalah paham manusia dengan
masyarakat
adalah milik tentang kapital Allah, manusia
nya.
rakyat
kapitalisme
dan (modal).
hubungan antara
dengan
dikuasai oleh
manusia,
dan
negara untuk
manusia dengan
kemakmuran
alam semesta.
rakyat secara merata. 2.
Politik Hukum
- Demokrasi - Demokrasi untuk
rakyat
kolektivitas - Berkuasa -Diutamakan
mutlak
kebersamaa
parpol
n - Masyarakat
Demokrasi liberal
persatuan dan
-
kesatuan umat
Hukum
satu untuk
- Hukum
- mewujudkan
melindungi individu
h - menunaikan
untuk
-
sama
melanggengk
politik
menetapkan
dengan
an komunis
mementingkan
hukum secara
individu
adil
negara
Dalam
- bermusyawara
amanat
- kemestian
dan
menaati Allah dan
Rasul
serta ulil amri - mempertahan kan kedaulatan Negara
dan
larangan melakukan agresi
dan
invasi - perdamaian - meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahankan dan keamanan - menepati janji mengutamaka n perdamaian bangsa 3.
Ekonomi - Peran
- Peran
negara ada negara untuk
dominan
pemerataan - Demi - Keadilan
kolektivitas
Peran
negara Ekonomi islam
kecil - Swasta
harus berlandaskan
mendominasi
dengan
- Kapitalisme
-tauhid
(
distributif
berarti demi - Monopolisme
keesaan Allah )
yang
negara
-digerakkan
diutamakan - Monopoli negara
- Persaingan bebas
dengan motif “ mmencari kebahagiaan dunia akhirat”
dan
-
Prinsip
ta’awun ( tolong menolong
),
persaudaraan dan keadilan. 4.
Agama
- Agama
- Agama
- Agama
men dorong candu perkemban gan-nya
masyarakat
urusan pribadi - Bebas
- Agama
kebersama-
harus
an
dijauhkan dari masyarakat
Bahwa
beragama
semua
kegiatan berlandaskan
dengan agama,
- Bebas memilih didalam agama -
islam
mengandung
Bebas tidak arti beragama
itu
berserah
diri, tunduk, dan patuh dan taat sepenuhnya kepada
Allah
SWT. Ketundukan dan kepatuhan kepada
Allah
SWT
itu
melahirkan keselamatan dan kesehjateraan diri
serta
kedamaian bagi sesama manusia dan lingkungannnya . 5.
Pandang- an terhadap
- Individu Masyarak
at
tidak penting
lebih - Masyarakat
- Individu lebih Sesama penting pada
dari individu saling tolong
individu
penting dari tidak penting
dan
individu
masyarakat
menolong,
- Kolektivitas - Masyarakat
bekerja sama
masyara-
yang
diabdikan bagi
at
dibentuk
individu
negara lebih penting
6.
Ciri Khas
- Atheisme -
- Dogmatis Kebersam - Otoriter aan
- Masyarakat
- Kitab
diabdikan bagi individu
islam
ketika
HAM Akomoda
Alqur’an - Agama
- Ingkar
-
Suci
berdakwah
- Reaksi
- Penghargaan atas HAM
tidak
si
terhadap
- Jalan
liberalesme
- Demokrasi
paksaan
tengah
dan
- Negara
Hidup
kapitalisme
melakukan
saling
hokum
bertoleransi
- Reaksi
- Mengadakan
terhadap
musyawarah
apsolutisme
- Adanya
ulil
amri
(
pemimpin )
Selanjutnya kita lihat sambungan perbandingan antara ideology- ideology dididunia tersebut NO Pembeda 1.
Arti
Fasisme
Demokratisasi
Faham fasisme ini Demokrasi merupakan nasionalisme
Pancasila Secara
Etimologis,
tipe menurut asal kata Istilah
pancasila
berarti rakyat atau berasal dari bahasa
yang
romantic government by the sanskerta dari India (
dengan
segala people(kata Yunani Bahasa
kemegahan
demos
upacara
kasta
berarti Brahmana ).
dan rakyat,kratos/kretai
Pancasila
itu
lima
symbol - simbol n berartikekuasaan dasar sendi kehidupan yang
atau berkuasa).
mendukungnya untuk
mencapai
kebesaran Negara 2.
Politik
penganutnya
Hukum
memiliki
Perlindungan konstitusional
kesamaan-
Sebagai dasar filsafat Negara.
Badan kehakiman tidak
kesamaan pokok
yang bebas dan merupakan
dalam
tidak memihak
dunia
politik itu sendiri, seperti:
Pancasila
frustasi,
kemarahan,
dan
perasaan
tak
aman
hanya sumberd
deriviasi
peraturan
Pemilihan umum perundang yang bebas Kebebasan
–
undangan, melainkan juga
merupakan
untuk
sumber
moralitas
menyatakan
terhadap
hubungan
pendapat
dengan
legitimasi
Kebebasan untuk kekuasaan, serta berseriakt/ berorganisasi dan kebijakan pelaksanaan beroposisi Pendidikan kewarganegaraa
hukum berbagai dalam dan
penyelenggaraan Negara.
n
3.
Ekonomi
Ekonomi
yang
berdasarkan ekonomi pancasila 4.
Agama
Kristiani
Berhak
Yang mana
agama
memeluk Ketuhanan yang maha masing- esa,
pemimpin fasisme masing, bebas
Dimana
ideology
menggunakan
pancasila
agama kristiani
menghargai
agar
kepercayaan
masyarakatnya
ini
agama
masing- masing.
mengikutinya 5.
6.
Pandang
Masyarakat
an
menjadi
satu lain
terhadap
kesatuan
dan melakukan
Individu
kompak
dan
pemikiran
masyara
mencapai
kat lain
kesamaan
Ciri
itu Dengan masyarkat Saling itu
kegiatan
bekerjasama
bebas, dan bertoleransi antar satu sama lain masing-
untuk masing
juga
bekerjasama.
Khas
Hak–hak
Sesuai
manusia
pancasila itu sendiri
1. Ketuhanan yang maha esa
kekuasaan untuk menjamin
2. Kemanunsiaan
hak- hak itu ( di
yang adil dan
Negara –negara
beradab 3. Persatuan
eropa
Indonesia
continental biasanya disebut
4. Kerakyatan
trias polotika )
yang dipimpin
Pemerintah
oleh
berdasarkan
kebijaksanaan
peraturan
dari
Pemisahan atau yaitu pembagian
isi
–
dalam
peraturan
permusyawara
Peradilan
tan
administrasi
perwakilan
dalam
5. Keadilan
dan
perselisihan
social
bagi
seluruh rakyat indonesia
F .Penutup 1. Kesimpulan Didalam pembahasan telah dibahas tentang
Sejarah lahirnya ideologi Sosialisme, Komunis, Liberalisme, Kapitalis, Islam, Fasisme, Demokratisme dan Pancasila’’ Dimana sejarah masing- masing ideology tersebut memiliki sejarah yang sangat berbeda sekali karena kelahirannya dari beda Negara dan didasarkan karena banyak faktor seperti agama, tempat, pemimpin, kesamaan dan lain – lain.
Bahwasannya berkembangnya ideologi - ideologi dunia itu memiliki tujuan masing- masing agar mendapatkan kesahjetraan untuk rakyatnya ataupun negaranya, untuk itu diperlukan strategi dan cara untuk mencapai tujuannya sehigga bisa berpengaruh pada sistem politik suatu Negara juga.
Dimana dengan dibuat Perbandingan terhadap Ideologi- ideologi didunia tersebut akan dilihat dari kelemahan dan kelebihan dari ideology itu sendiri bahkan kateristik ideology itu sendiri.
2. Saran Demikianlah makalah yang dapat penulis paparkan, tentang pengaruh liberalisme terhadap sistem politik, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, kritik dan sarannya penulis sarankan untuk pembaca, agar penulis bisa memperbaiki makalah ini lebih baik dan untuk membuat makalahmakalah selanjutnya.
G. Daftar Pustaka
Anwar Khairul. 2010. Kuliah Sistem Politik Indonesia. Pekanbaru :Print Budiarjo Miriam. 2008. Dasar - dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Fakih Mansour. 2003. Bebas dari Neoliberalisme. Yogyakarta : Insist Press Inu Kencana Syafi’i. 2011. Ekologi Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta Isjwara. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Putra badin Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma Kaelan dan Zubaidi Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.Yogyakarta : Paradigma Listyarti Retno. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta : Erlangga Marbun dan Mahfud. 1987. Pokok- pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Liberty May Rudi.1992. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Refika Said Ali As’Ad. 2012. Ideologi Gerakan Pasca Reformasi. Jakarta : LP3ES Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia Syam Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : Bumi Aksara Http:///D:/mata%20kuliah%20semester%20III/etik/A%20ideologi,%20Ka pitalisme,%20Sosialisme,%20Liberalisme,%20Neoliberalisme,%20Fundamentali sme.html Http://dc430.4shared.com/doc/hkmlZ1Vy/preview.html Yunisiva Hesti.2003. Ideologi dalam perspektif Islam. Bandung : ESAB Ghifari Yusuf