BI'PATI TT'LUI| GAGI'If G PROVII|SI .TAYA TIUI'R
PERATI'RAIf BI'PATI TT'LUITGAGI'ITG IfouoR 25 TAHnn 2014
TEIfTAIfG SISfIT AXI'IfTATSI PEUERIIfTAII DATNAII KABI'PATEI{ TI'LT'ITOAGI'TG DEtrfGAIf RTHUAT TT'HAIT YA.I|C
IAIIA
EAA
BI'PATI TI'LUI| GAGIIITG,
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O ayat
(1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrud pada Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKpD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); bahwa berdasarkaa pertimbangal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebegaimana telah diubah beberapa kali terakhir
q
('
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 7. Undang-Undang 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 523a\ 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot2 tentang Pengadaan Tanah Bag Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5280); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor lTI,Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 53aO); I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13. Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor t4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
N
L2
2OO7 Nomor
82, Tambahan Irmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O1l tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Bararg Milik Negara/ Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2012; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten T\:lungagung Nomor 14 Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO7 Nomor 3 Seri E);
UETUTTISKAI|
MCnCtApKan: PERATURAN
:
BUPATI TENTANG SISTEM
AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB
I
I(SIEI|TUAIT I'UUU Pasal
I
Ddam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 2. 3.
Daerah adalah Kabupaten Trrlungagung. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
N.
L.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat yang dibahas dan adalah rencana keuangan tahunan pemerintatran daerah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. iejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satrran kerja pengelola keuangan daerah yerng mempunyai tugas bendahara umum -"t.t""trut"tt pengelolaan APBD dan bertindak sebagai daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, Ymg juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Akuntansi adalah proses identifrkasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifrkasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan P€raturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan. Kas Umum Daerah adatah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
N
v,
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumbr daya ekonomi pemerintah daerah. 2L. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang mempakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 22. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 23. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada alhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang beg'alan. 24. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data be.upa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data akun-akun buku besar dan/atau data lainnya. 25. Barang Milik Daerah adatah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 26. Badan layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kep..da masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efrsiensi dan produktivitas. 27. sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SApD adatah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak andlisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. Pasal 2 Sistematika SAPD disusun sebagai berikut
Babl Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X Bab XI Bab XII
:
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi SKpD Sistem Akuntansi SKPKD Sistem Akuntansi pendapatan Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Sistem Akuntansi Transfer Sistem Akuntansi pembiayaan Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas Sistem Akuntansi piutang Sistem Akuntansi persediaan Sistem Akuntansi Investasi Sistem Akuntansi Dana Cadangan
A
[,
Bab Bab Bab Bab Bab Bab
XIII XIV XV XVI XVII XVIII
Sistem Akuntansi Kewajiban Sistem Akuntansi Aset Prosedur Akuntansi Jurnal StEmdar Penyusunan laporan Keuangan
LampiranJampiran Pasal 3
Isi dan uraian
SAPD sebegeirnana dimaksud datam Pasal 2, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAA
II
XETEf,TUAII PETUfl'P Pasal 4
ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati r\rlungagung Nomor 41 Tahun 2OO9 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Ttrlungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Bupati
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2015. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan
di
pada tansgal
Trrlungagung 30 Mei2O74
BT'PATI TT'LT'I| GAGUI| G,
A
L di T\rlungagung 30 Mei 2014 DAERAH
Ir. II{DRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006 Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 25 6
N
