TaxSys – PRIMA MANDIRI
Outline Subjek Pajak Objek Pajak
Pembukuan - Pencatatan Penghitungan Pajak Penggabungan penghasilan Keluarga Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
SPT PPh OP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Page 2
Dasar Hukum
Page 3
SUBJEK PAJAK
Page 4
PPh dikenakan terhadap….? (Pasal 1 UU PPh)
Subjek Pajak
Page 5
Penghasilan
Diterima/Diperoleh dalam Tahun Pajak
Subjek Pajak Pasal 2 (1) UU PPh
Orang Pribadi
Warisan yang yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
Subjek Pajak Orang Pribadi
Badan
Bentuk Usaha Tetap
Page 6
Subjek Pajak Badan
Subjek Pajak Pasal 2 ayat (2) UU PPh
Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)
Page 7
Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
SPDN Vs SPLN SPDN
Bertempat tinggal atau berada di Ina > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
SPLN
OP atau Badan yang tidak memenuhi kriteria SPDN
Dalam suatu tahun pajak berada di Ina & mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Page 8
PER-43/2011 tgl 28 Des 2011
Subjek Pajak = Wajib Pajak……???
Subjek Pajak
Wajib Pajak Objek Pajak
Page 9
Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. ( Penjelasan UU PPh Pasal 2 ayat (2))
Page 10
Perbedaan WP DN dan WP LN
WP DN
Page 11
Dikenai PPh dari penghasilan di Ina dan dari luar Ina
WP LN
Dikenai PPh dari penghasilan dari Ina
Dikenai berdasarkan penghasilan neto
Dikenai berdasarkan penghasilan bruto
Dikenai tarif umum
Dikenai tarif pajak sepadan
Wajib menyampaikan SPT
Tidak wajib menyampaikan SPT
Warisan yang belum terbagi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak:
Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh pribadi sebagai SPDN
Page 12
Dianggap sebagai SPDN mengikuti status pewaris Menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak Bila warisan sudah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris
Tidak Termasuk Subjek Pajak OP (PMK 15/PMK.03/2010) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersamasama mereka • Bukan WNI • Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya • Negara ybs memberikan perlakuan timbal balik
Page 13
Pejabat perwakilan organisasi internasional • Bukan WNI • Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
MULAI: • SAAT DILAHIRKAN • BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA
BERAKHIR: • SAAT MENINGGAL DUNIA • MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMALAMANYA
Page 14
MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF BADAN
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MULAI: • SAAT MENJALANKAN USAHA
BERAKHIR: • SAAT TIDAK LAGI MENJALANKAN USAHA
Page 15
MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI/BADAN
MULAI: - SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA - MELAKUKAN KEGIATAN MELALUI BUT
BERAKHIR: - SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA - TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN MELALUI BUT
Page 16
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF WARISAN YANG BELUM TERBAGI
MULAI: SAAT TIMBULNYA WARISAN BERAKHIR: SAAT WARISAN SELESAI DIBAGI
Page 17
OBJEK PAJAK
Page 18
OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
PENGHASILAN
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
Page 19
SUMBER PENGHASILAN BAGI WP OP
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium; 2. Penghasilan dari pekerjaan bebas ; penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; 3. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 4. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; 5. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Page 20
Klasifikasi Penghasilan
Penghasilan
1. Dikenai Tarif Umum Ps. 17 2. Dikenai PPh Bersifat Final 3. Dikecualikan dari Objek Pajak Page 21
Dikenai Tarif Umum Pasal 17
Page 22
Penghasilan Dikenai Tarif Umum Pasal 17 (1) Penggantian /imbalan berkenaan dgn pekerjaan/jasa yg diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, /imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini
Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Page 23
Penghasilan Dikenai Tarif Umum Pasal 17 (2) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU Koperasi, kecuali dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi
Royalti atau imbalan atas penggunaan hak Page 24
Penghasilan Dikenai Tarif Umum Pasal 17 (3) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan PP
Keuntungan selisih kurs mata uang asing Page 25
Penghasilan Dikenai Tarif Umum Pasal 17 (4) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
Premi asuransi
Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Page 26
Penghasilan Dikenai Tarif Umum Pasal 17 (5) Penghasilan dari usaha berbasis syariah (PP No 25 th 2009)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
Surplus Bank Indonesia Page 27
Dikenai Pajak Bersifat Final
Page 28
Konsekuensi Pengenaan PPh Final
biaya-biaya terkait tidak dapat menjadi pengurang
pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan penghasilan tidak dihitung kembali pada saat penghitungan pajak akhir tahun
Page 29
Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final (1) No
Jenis Penghasilan
1
Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI
20%
Jumlah Bruto
PP 131/2000
2
Hadiah Undian
25%
Jumlah Bruto
PP 132/2000
3
Bunga simpanan Koperasi
•0% (s.d Rp 240.000) •10% (> Rp 240.000)
Jumlah Bruto
PP 15/2009
4
Bunga Obligasi
Bunga Obligasi •15% (WP DN dan BUT) •20%/tarif P3B (WP LN)
jumlah bruto bunga
PP16/2009
diskonto dari Obligasi dengan kupon •15% (WP DN dan BUT) •20%/tarif P3B (WP LN)
selisih lebih harga jual/nilai nominal di atas harga perolehan (bunga)
diskonto dari Obligasi tanpa bunga •15% (WP DN dan BUT) •20%/tarif P3B (WP LN)
selisih lebih harga jual /nilai nominal di atas harga perolehan /
Page 30
Tarif
bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan •0% 2009 – 2010 •5% 2011 – 2013 •15% 2014
DPP
Peraturan
Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final (2) No
Jenis Penghasilan
5
Penjualan Saham di Bursa Efek
Tarif
DPP
0,1%
Jumlah Bruto
0,5% tambahan untuk saham pendiri
Jumlah Bruto
Peraturan PP 14/1997
6
Pengalihan Tanah dan atau bangunan bagi OP/yayasan dan organisasi sejenisyang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
5%
Jumlah Bruto nilai pengalihan atau NJOP mana yang lebih tinggi
PP 71/2008
7
Persewaan Tanah atau Bangunan
10%
Jumlah Bruto
PP 5/ 2002
8
Jasa Konstruksi
•Pelaksana 2% (kualifikasi us. kecil) •Pelaksana 4% (tidak memiliki kualifikasi usaha) •Pelaksana 3% (untuk selain a dan b) •Perencana/Pengawas 4% (memiliki kualifikasi usaha) •Perencana/Pengawas 6% (tidak memiliki kualifikasi usaha)
9
Dividen yang diterima oleh OP
10%
Page 31
PP40/2009 jo PP 51/2008
Jumlah yang diterima
PP Nomor 19 tahun 2009
Dikecualikan dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3)
Page 32
Dikecualikan dari Objek Pajak (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat (PP 18 Tahun 2009)
harta hibahan, diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, pendidikan dan sosial termasuk yayasan, koperasi dan OP yang mejalankan usaha mikro dan kecil
warisan
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal Page 33
Dikecualikan dari Objek Pajak (2) Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara Final, dan WP yang menggunakan norma
pembayaran perusahaan asuransi kepada OP: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
dividen /bagian laba yang diterima /diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: •Dari R/E
Page 34
•PT/BUMN/BUMD, •kepemilikan saham paling rendah 25%
Dikecualikan dari Objek Pajak (3) iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
Page 35
Dikecualikan dari Objek Pajak (4) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 154/PMK.03/2009)
sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu (PMK-247/PMk.03/2008)
Page 36
PEMBUKUAN-PENCATATAN
Page 37
Pembukuan menurut UU Pajak (Pasal 28 UU KUP)
Siapa?
Pengecualian (Tetap Wajib Pencatatan)
Page 38
• WP OP (kegiatan usaha/ pekerjaan bebas)
• WP Badan
• WP OP Norma (peredaran < Rp 4,8 M) • WP OP tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas
Karakteristik Pembukuan menurut UU Pajak (Pasal 28 UU KUP)
Page 39
1
Itikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
2
Di Indonesia, huruf latin, angka Arab, mata uang Rupiah, bahasa Indonesia
3
Stelsel Akrual atau Stelsel Kas
4
Catatan atas: harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
5
Wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia
6
Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain
PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)
Norma Penghitungan Penghasilan Neto HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT
* Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 * Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak ybs. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan * Wajib menyelenggarakan Pencatatan Page 40
PERBANDINGAN Kelebihan memakai pencatatan (norma penghitungan)
– Sederhana dalam penghitungan – Sederhana dalam pengadministrasian catatan
– Tidak perlu menguasai akuntansi Kerugian :
– Dianggap selalu untung dan tidak mungkin rugi
– Mempunyai risiko tarif norma lebih tinggi daripada penghitungan normal PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WP OP :
PERDIRJEN NO: PER – 4/PJ/2009
Page 41
TARIF NORMA
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut : •
10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
•
ibukota propinsi lainnya;
•
daerah lainnya. Kep.Dirjen Pajak No.536/PJ/2000
Page 42
PENGHITUNGAN PAJAK
Page 43
Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Page 44
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)
Page 45
PhKP BAGI WP DALAM NEGERI (yg menyelenggarakan Pembukuan
PENGHASILAN DIKURANGI DENGAN BIAYA YANG DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN, PTKP
PhKP BAGI WP DALAM NEGERI YG DIHITUNG DGN NORMA
DIHITUNG DENGAN NORMA PENGHITUNGAN DARI PEREDARAN BRUTO, PTKP
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) s/d 31 Desember 2012 No
Besaran
Keterangan
1
Rp 15,840,000
Untuk diri WP OP
2
Rp 1,320,000
Tambahan untuk WP yang kawin
3
Rp 15,840,000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4
Rp 1,320,000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak untuk 3 orang
Penetapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak Warisan yang belum terbagi tidak mendapat PTKP
Sauami istri yang hidup terpisah diperlakukan seperti WP Tidak Kawin
Page 46
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Mulai 1 Januari 2013 No
Besaran
Keterangan
1
Rp 24,300,000
Untuk diri WP OP
2
Rp 2,025,000
Tambahan untuk WP yang kawin
3
Rp 24,300,000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4
Rp 2,025,000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak untuk 3 orang
Penetapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak Warisan yang belum terbagi tidak mendapat PTKP
Sauami istri yang hidup terpisah diperlakukan seperti WP Tidak Kawin
Page 47
Page 48
PhKP bagi WPOP PEMBUKUAN
Contoh : Penghasilan Bruto
Rp300.000.000
-/- Biaya2 (3M)
Rp255.000.000
Laba Usaha
Rp 45.000.000
-/- Kompens Kerugian
Rp
-/- PTKP (TK/0)
Rp 24.300.000
Penghasilan Kena pajak
Rp 18.700.000
Page 49
2.000.000
PhKP bagi WPOP Norma Contoh : Penghasilan Bruto dokter di Jkt Rp 100.000.000 Norma Penghitungan Penghasilan Neto dokter d Jkt 45 % Penghasilan Neto : 45% x Rp 100.000.000 =
Rp 45.000.000
-/- PTKP (TK/0)
Rp 24.300.000
PhKP
Rp 20.700.000
Page 50
Menghitung PPh Terutang
Page 51
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh)
X
Tarif PPh = PPh Terutang (ditambah dengan Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan)
Page 52
TARIF PAJAK
WP ORANG PRIBADI LAPISAN PKP
• s/d Rp 50 juta • Rp 50 juta s/d Rp 250 juta • DIATAS Rp 250 juta s/d Rp 500 juta • DIATAS Rp 500 juta dikenakan
Page 53
TARIF PAJAK
5% 15% 25% 30%
Contoh penghitungan Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi: Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000,00. Pajak Penghasilan terutang: 5% x Rp50.000.000,00
= Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 25% x Rp250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00 30% x Rp100.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
Rp 125.000.000,00 Page 54
Menghitung PPh Kurang/Lebih bayar
Page 55
PPh Terutang
Kredit Pajak + PPh yang dibayar sendiri PPh Kurang/Lebih Bayar Page 56
=
Kredit Pajak • Pembayaran pajak yang telah dilakukan selama periode Januari s.d. Desember (Termasuk PPh yang ditanggung Pemerintah) • Pengurang PPh terutang
PPh yg dipotong/ dipungut pihak lain
PPh yg dibayar/ diangsur sendiri
(PPh Psl. 21/22/23/24)
(PPh Psl. 25)
Page 57
PPh Pemotongan/Pemungutan - Witholding Tax -
PPh (tdk bersifat final) yang dipotong/ dipungut pihak ketiga, dan merupakan pembayaran pajak dimuka.
PPh Psl. 21 PPh Psl. 22
PPh Psl. 23 PPh Psl. 24 Page 58
dikreditkan berdasarkan bukti pemotongan pajak, (bukan PPh Final)
PPh Pasal 21 Kredit PPh Pasal 21 adalah jumlah PPh yang telah dipotong oleh pemotong pajak PPh 21 dalam tahun pajak ybs, baik thd WP sendiri maupun istri WP yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa; Jumlah PPh 21 yang dikreditkan diambil dari Bukti Potong PPh 21, Formulir 1721-A1 atau 1721-A2, tidak termasuk PPh 21 yang bersifat final dan PPh 21 dari anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa; Page 59
PPh Pasal 21
Bukti pemotongan PPh Psl. 21
Form. 1721 – A1
Form. 1721 – A2
Pegawai Swasta (Non PNS)
PNS, ABRI, & Pensiunannya
Bukti Potong PPh Psl. 21/26
Pegawai Tdk. Tetap yang menerima penghasilan Page 60
PPh Pasal 22 Kredit Pajak PPh Pasal 22 adalah jumlah yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh : a.
Bank devisa dan Ditjen Bea Cukai, atas impor barang;
b.
Ditjen anggaran, Bendaharawan Pemerintah atas pembelian barang;
c.
Badan usaha yang bergerak di industri semen, kertas, baja, otomotif, yang ditunjuk oleh kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
d.
Pertamina, atas penjualan hasil produksi berupa premium, solar, pelumas, minyak tanah, dan gas LPG kepada pembeli yang bukan sebagi penyalur/aden/dealer;
e.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahanbahan dari pedagang pengumpul.
Page 61
BUKTI POTONG PPH Ps. 22 ATAU SSP
PPh Pasal 23 Pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu; PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umum nya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan/WP yang dipotong pajak (kecuali atas PPh yang bersifat final); WP akan menerima Bukti Pemotongan setiap kali dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak pemotong pajak Page 62
BUKTI POTONG PPH Ps. 23
PPh Pasal 24 Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang PPh dalam tahun pajak yang sama
Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang PPh
Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Page 63
PPh Pasal 24
Pilih yang terkecil antara: Pajak yang dipotong di luar negeri; atau Max.Kedit Pajak Luar Negeri (MKPLN)
Pengh. LN MKPLN = PKP
Page 64
X PPh Terutang
PPh Yang Dibayar Sendiri
PPh Pasal 25 (angsuran bulanan pembayaran pajak yang dilaporkan sebagai SPT Masa); PPh Pasal 25 ayat 7 (angsuran bulanan khusus pengusaha tertentu); STP PPh Pasal 25 (hanya atas pokok pajak).
Page 65
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25
Pokok Pajak …….. Sanksi Admin…….
2.000.000 80.000
Jumlah ……………
2.080.000
Dapat dikreditkan
Tdk dpt Dikreditkan maupun dibiayakan
Page 66
ANGSURAN PPh PASAL 25
Page 67
ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 25 ayat (1)
BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN
PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU
DIKURANGI PPh YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT : PPh PSL 21 PPh PSL 22 PPh PSL 23
PPh YANG TERUTANG ATAU DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN (PPh PSL 24)
DIBAGI Page 68
12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
68
Cara Umum Menghitung PPh Pasal 25 Contoh ; Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp50.000.000,00 dikurangi : a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00 b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00 c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00 d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00 (+) Jumlah kredit pajak Rp35.000.000,00 (-) Selisih Rp15.000.000,00 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12). Page 69
ANGSURAN BULANAN UNTUK BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 25 ayat (2)
SAMA BESARNYA DENGAN : - Angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu
CONTOH : - SPT TAHUNAN PPh 2010 DISAMPAIKAN MARET 2011 ANGSURAN PPh DESEMBER 2010 Rp 1.000.000,00. BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI 2011 DAN PEBRUARI 2011 SEBESAR Rp 1.000.000,00
Page 70
Puspenpa 2000
70
Bayar dan Lapor PPh Pasal 25 Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Misalnya untuk masa Juni, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan Juli; Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setelah dilakukan pembayaran;
Page 71
Bayar dan Lapor PPh Pasal 25 Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
Page 72
Bayar dan Lapor PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP;
Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; SSP PPh Pasal 25 juga berfungsi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25; Page 73
SPT PPh OP SPT PPh OP
Page 74
Setor dan Lapor
SPT Masa (PPh Ps. 25) SPT Tahunan Page 75
• Setor : Tgl 15 bln berikutnya • Lapor : Tgl 20 bln berikutnya
• Setor : Akhir Maret thn berikutnya • Lapor : Akhir Maret thn berikutnya
Format
1770 SS 1770 S
1770 Page 76
• Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak lebih dari 60 juta. • Tidak punya penghasilan lain kec bunga bank/koperasi • Yang mempunyai penghasilan dari satu/lebih pemberi kerja • Penghasilan DN lainnya • Penghasilan yang dikenakan PPh Final/Bersifat Final • Dari usaha/pekerjaan bebas • penghasilan dari satu/lebih pemberi kerja • Penghasilan yang dikenakan PPh Final/Bersifat Final • Penghasilan Lain
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WPOP PT )
Adalah…….. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/ gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran
Page 78
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/ gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi: – tempat usaha/ gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) & – di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili)
juga berlaku dalam hal tempat usaha/ gerai (outlet) dan tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama. Page 79
Kewajiban – cont’d wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/ gerai (outlet) kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili).
Page 80
Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75 % (Nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing tempat usaha/ gerai (outlet).
Page 81
Angsuran PPh Psl 25 merupakan:
Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan
WP OP Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai pedagang pengecer di tempat tinggalnya TIDAK WAJIB menyampaikan SPt Masa PPh Pasal 25 di Kantor pelayanan Pajak yg wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
Page 82
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Pasal 25 ayat(7) UU PPh jo PMK-255/PMK.03/2008 jo. Per Dirjen No. Per-32/PJ/2010 WP OP MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEDAGANG PENGECER => OP YG MELAKUKAN PENJUALAN ECERAN/GROSIR DAN ATAU PENYERAHAN JASA MEMPUNYAI 1(satu) ATAU LEBIH TEMPAT USAHA (GERAI);
WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP DI SETIAP TEMPAT USAHA: KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN, KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI; TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP)
ANGSURAN PPh PASAL 25 SEBESAR 0,75 % DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN; DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA Page 83
dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling lambat tanggal 20
Contoh Pak Agus mempunyai beberapa gerai penjualan pakaian dengan omzet tahun 2009 sbb: – Tanah Abang Blok A: Rp. 2 milyar
– Tanah Abang Blok F: Rp. 1 milyar – ITC Permata Hijau Rp. 400 juta – Blok Mall : Rp. 1,3 milyar
Selain itu juga memperoleh penghasilan sehubungan penjualan tanah dengan harga jual Rp. 500 juta dan bunga deposito Rp. 4 juta serta warisan dari orang tua sebesar Rp.5 Milyar Berapa setoran bulanan PPh Pasal 25 Pak Agus dan bagaimana harus melaporkannya dalam SPT Tahunan Page 84
Angsuran PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha Tertentu merupakan Kredit Pajak pada Tahun Pajak Bersangkutan JIKA Pembayaran Angsuran WP, SSP-nya sudah divalidasi dg NTPN oleh Bank Persepsi /Kantor Pos JIKA Pembayaran Angsuran WP, SSP-nya tidak divalidasi oleh Bank Persepsi /Kantor Pos
Pembayaran PPh Pasal 25 lewat tgl tgl 15 tapi belum melewati tgl 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
Page 85
Pembayaran PPh Pasal 25 lewat tgl 15 melewati tgl 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
DIANGGAP
TELAH LAPOR
Wajib Lapor SPt Masa PPh Psl. 25 max tgl 20 bln berikutnya
dikenai
SANKSI BUNGA
DIKENAI SANKSI BUNGA & DENDA
PPh 25 WP OPPT menerima penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final Sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya
Page 86
Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 jika mempunyai penghasilan lain Uraian Peredaran Bruto HPP dan Biaya lain Penghasilan Neto PTKP (K/2) Peng Kena Pajak
Perdagangan 600.000.000 (500.000.000) 100.000.000
PPh Terutang (tarif Ps. 17 UU PPh) ‘Kredit PPh' PPh Kurang Bayar
Besar Angsuran (1/12 x 15.050.000) Besar Angsuran untuk penghasilan Lain (80.000.000 / 180.000.000) x 1.254.167 Page 87
Penghasilan Lain 200.000.000 (120.000.000) 80.000.000
Jumlah 800.000.000 (620.000.000) 180.000.000 (16.800.000) 163.200.000
27.050.000 (12.000.000) 15.050.000 1.254.167
557.408
Q&A
Page 88
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Page 89
BIAYA YANG DIPERBOLEHKAN MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Page 90
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (1)
1.
biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Page 91
biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (2)
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A 3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Page 92
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (3)
5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
Page 93
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (4) 8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: » » »
»
Page 94
telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (5)
9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; Page 95
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (6)
12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan 13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 14. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biayabiaya di atas didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun Page 96
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (7) 15. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, yang sifatnya : a. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ; b. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu; c. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 83/PMK.03/2009)
Page 97
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (8)
16. harta hibahan, bantuan, sumbangan yang diterima oleh ; a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, b. badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, c. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang “ada” hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; Dan bagi yang menerima dianggap sebagai Objek PPh
Page 98
Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (9)
17. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN kecuali : a. WP tidak dapat membuktikan bahwa PM tersebut telah dibayar; b. PM berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PhKP sdd Pasal 9 ayat (1) UU PPh. PP 138 Tahun 2000
Page 99
PPh Orang Pribadi
BIAYA YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Page 100
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (1)
1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; Page 101
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (2) 3.
pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: •
• • • • •
Page 102
cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (3) 4.
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5.
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6.
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
Page 103
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (4) 7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
8. Pajak Penghasilan
Page 104
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (5)
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. Page 105
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (6) 12.Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak; 13.Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final; 14.Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi WP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus; Page 106
PENGURANG YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
1. Biaya Jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud PMK 250/PMK.03/2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenakan sejumlah Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan
Page 107
PENGURANG YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
2. Biaya Pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan
Page 108
PENGURANG YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
3. Iuran pensiun/Jaminan Hari Tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Page 109
PENGGABUNGAN PENGHASILAN KELUARGA
Page 110
KELUARGA MERUPAKAN SATU KESATUAN EKONOMIS
PENGHASILAN ISTRI
PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA
PENGHASILAN KEPALA KELUARGA Page 111
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1)
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN
DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA KECUALI PENGHASILAN ISTRI DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA: 1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN 2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA Page 112
CONTOH PENGHASILAN KELUARGA TN Yono MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 200JT MEMPUNYAI ISTRI Ny. Yono SBG KARYAWAN SWASTA DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 25JT
PENGHASILAN Ny. Yono TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN TN Yono DAN DIANGGAP FINAL JIKA : -. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21 -. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. DGN USAHA/PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAIN Ny.A.
BILA Ny. Yono, SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA BUTIK DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 100JT, MAKA SELURUH PENGH. Ny. Yono SEBESAR Rp 125JT (25JT + 100JT) DIGABUNGKAN DGN PENGH. TN Yono. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN KELUARGA Yono YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 325JT ((POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI DAPAT DIKREDITKAN (TIDAK BERSIFAT FINAL) DLM SPT TAHUNAN PPh )) Page 113
JENIS PENGHASILAN DAN SPT:
NO
SUAMI
ISTRI
1
Pegawai
Pegawai
2
Pegawai
Wiraswasta
3
Wiraswasta Pegawai
4
Pegawai
Pegawai & Wiraswasta
Ph Yg Masuk Dlm Penghitungan PKP Pada Akhir Tahun
SPT
Suami
1770S/SS
Suami + Istri
1770
Suami
1770
Suami + Istri
1770
5
-
Pegawai
------
1770S/SS
6
-
Pegawai & Wiraswasta
Istri
1770
Page 114
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3)
HIDUP BERPISAH
PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAK DILAKUKAN SENDIRISENDIRI
Page 115
MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARA TERTULIS
PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besar pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto
PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA (DI BAWAH 18 THN DAN BELUM MENIKAH) Pasal 8 ayat (4)
DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN ORANG TUA NYA
Page 116
