GUBERNUR GORONTALO PEMTURAN GUBERN URGOROI.JTALO NOMOROB TAHUN2011 TENTANG
TATA'JH:ffifiiH::, DI NAS ffff:Hlfiii'ffiffi: DENGANMHMAT TUHANYANGM,AHAESA GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwauntukmelaksanakan Pasal9 peraturan DaerahNomor 03 Tahun2006tentangpengelolaan Keuangan Daerahperludiatur dalamsuatusistemprosedur; b' bahwauntuk keseragaman sefta rtertibadministrasi pengelolaan keuangan perlu diatur suatu tata cara perjalanandinas di provinsi lingkungan Pemerintah Gorontalo; c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa danhurufb perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang yang Membutuhkan Tata cara penugasan perjalanan DinasDi pemerintah provinsi Lingkungan Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor g rahun 19g4 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun19g4 Nomor55,Tambahan Lembaran Ner;ara Republik Indonesia Tahun 1984Nomor3041)sebagaimana telahdiubahdenganUndangundang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3990); 2. Undang-Undang Nomor38 Tahun 2000 tentangpembentukan ProvinsiGorontalo (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2000Nomor246Tambahan Lembar,an NegaraRepublik Indonesia Nomora060); 3. undang-undang Nomor17 Tahun2003tentangKeuangan Negara
4. Undang-undang Nomor1 Tahun,2004tentangperbendaharaan Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahunz0a4Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora355); 5. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangpembentukan PeraturanPerundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor15 Tahun21004 tentangpemeriksaan dan TanggungJawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora389); 7. undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentangpemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubahterakhirdenganundangundangNomor12 Tahun2008 tentangperubahan KeduaAtas Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentangpemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik llndonesia Tahun2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoragail; B. Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun2004tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan rlanAnggotaDpRD(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomorg0 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor44t6) sebagaimana pemerintah telahbeberapa kalidiubahterakhirdenganperaturan Nomor21Tahun2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2407Nomor47 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 47t2); 9. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun2005tentangpengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negana RepublikIndonesia Tahun 2005Nomort40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor38 TahunzooTtentangpembagian pemerintahan UrusanPemerintahan antarapemerintah, Daerah Provinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor gz, Tambahan Lembaran Neqara Reoublik
DalamNegeriNomor13 Tahun2006tentang Menteri 11.Peraturan telahdiubah sebagaimana Daerah Keuangan Pengelolaan Pedoman denganPeraturanMenteriDalaml\egeri Nomor 59 Tahun 2407
l4enteriDalamNegeriNomor13 AtasPeraturan tentangPerubahan Keuangan Daerah; Pengelolaan Tahun2006tentangPedoman Nomor3 Tahun2006tentang DaerahProvinsi Gorontalo 12.Peraturan PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranDaerah Provinsi Tahun2006Nomor03 SeriE). Gorontalo MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURANGUBERNURGORONTALOTENTANG TATA CARA PERJALANANDINAS DI PENUGASANYANG MEMBUTUHKAN PROVINSI PEMERINTAH GORONTALO LINGKUNGAN
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 iniyangdimaksud dengan: Dalam Peraturan Gubernur perjalanan yang membutuhlen dinasmeliputi 1. Tata cara penugasan penugasan yang kewenangan, kegiatanpendelegasian f'erencanaan penerbitan penugasan, perjalanan membutuhkan dinas,persetujuan perintah,pengujian hak tagih,pemberian uangmuka,pelaksanaan pelaporan, perjalanan danevaluasi. dinas,pertanggungjawaban,, 2. Penugasan adalahsuatu kegiatanterencanadan terukur untuk provinsi, pemerintah menjalankan urusankewenangan yangberwenang Pemerintahan adalahpejatlatdi lingkungan 3. Pejabat yang didelegasikan kewenangan oleh Gubernur ProvinsiGorontalo keberangkatan, menyetujui, menelil:i danmeneliti untukmengusulkan, kepulangan suatuperjalanan dinas. pejabatdaerah,dan pegawai 4. Pejabattertentuadalahpejabatnegaria, negeri sipildaerah. pejabattertentuadalahorangtyangbukanpejabatnegara 5. Pengikut negerisipil karenasifatpenugasan danataubukanpegawai danatau protokoler karenaadanyahak-hak dariprsj6Sat teftentudapatditunjuk penugasan. pejabat mendampingi teftentumelaksanakan
dinas umummaupunkendaraan adalahkendaraan 7. Modatransportasi yangbergerak di darat,di laut,dandi udara. kantordari adalahkedudukan 8. Tempatatau lokasikeberangkatan pejabattertentubekerjaataulokasilainyangditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan. 9. Lokasitujuan adalah tempat dimernasebagianbesar aKivitas penugasan dilakukan. kantrcr daripejabattertentubekerja l0.Lokasikembali adalahkedudukan sebagai titikakhirkepulangan. ataulokasilainyangditetapkan penugasan 11.Jangka waktupenugasan adalahhariefektifpenyelesaian 1 (hari)untukkeberangkatan selama-lamanya dan 1 (satu) ditambah hariuntukkepulangan, AnggaranSKPDyang selanjutnya l2.DokumenPelaksanaan disingkat belanjadan DPA-SKPD adalahdokumenyangmernuatpendapatan, pembiayaan yangdigunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. yang selanjutnya Pendapatan Daerah l3.Anggaran danBelanja disingkat APBDadalahrencanakeuangan tahunanpernerintahan daerahyang bersama olehpernerintah daerahdanDPRD dan dibahas dandisetujui ditetapkan denganperaturan daerah. l4.Peftimbanganprofesionaladalah suatu peftimbanganyang memperhatikan azas umum perjalanandinas dan kriteriasuatu penugasan yangmembutuhkan perjalanan dinas. WakilPresiden, l5.PejabatNegaraadalahPresiden, Pimpinan Lembaga TinggiNegera, Anggora DPR,Menteri, Daerah. danKeglala 16.Kepala Daerah adalahGubernurratauWakil GubernurProvinsi Gorontalo. lT.Pejabat Daerah DewanPerwakilan RakyatDaerah adalahanggota baik yangbeftindak pimpinan maupun sebagai sebagai anggota biasa. l8.AnggotaDewanPerwakilan RakyatlDaerahselanjutnya di singkat AnggotaDPRDadalahAnggotaDewanPenurakilan RakyatDaerah Provinsi Gorontalo. l9.PimpinanDewanPerwakilan RakyatDaerahselanjutnya disingkat Pimpinan DPRDadalahKetuadanWakil- wakilKetuaDPRDProvinsi Gorontalo.
disingkatPNSDadalah NegeriSipil Daerahselanjutnya 20.Pegawai PegawaiNegeriSipil Daerahatau PegawaiNegeriSipil Pusatdan yangdipekerjakan/diperbantukan atau Indonesia Republik Kepolisian yang ditempatkanpada PemerintahProvinsiGorontaloyang danaAPBD. daerahdanrnengelola kewenangan menjalankan pelrjalanan dinasdalamdaerah, dinasdapatberbentuk 2l.Perjalanan dinasluarnegeri. perjalanan atauperjalanan dinasluardaerah, disingkatSKPD Daerahyang selanjutnya 22.SatuanKerja Perangkat daerahselakupengguna daerahpadapemerintah adalahperangkat barang. anggaran/pengguna diperlukannya 23. Pejabatpenyetujuadalahpejabatyang memutuskan dan suatu penugasan dinasdan memerintahkan suatu perjalanan dinas. suatuperjalanan cuti/ijinatauperjalanan adalahmenjalankan sementara 24. Berhalangan dinaslebihdari2 (dua)harikerja. mengajukan pengusul usulan adalahpejabatyangberwenang 25. Pejabat perjalanan yangmembutuhkan penugasan perencanaan dinasdalam penyetuju. pejabat profesional kepader suatupeftimbangan yangbertanggungjawab peneliti keberangkatan adalahpejabat 26. Pejabat penulisan perjalanan dinas,kebenaran memeriksa ulangpersetujuan Dinas,dan kelengkapan surattugasdan SuratPerintahPerjarlanan persyaratan pengusulan lainnya. adalahpejabatyang bertanggungjawab 27. Pejabatpenelitikepulangan buktivisumderlam SPPD,kelengkapan memeriksa ulangpengisian lainnya. danpr3rsyaratan buktiyangakanditagihkembali, kepadapihak teftentu 28. Surat tugas adalahsuatu pemberitahuan kewenanganurusan tentang penugasanuntuk menjetlankan yangakandilaksanakan pemerintah provinsi teftentu. oleh pejabat Dinasseletnjutnya disebutdenganSPPD 29. SuratPerintahPerjalanan adalahsurat perintahkepadapejatlattertentuuntuk melakukan perjalanan dinas. secaraharianyang sekaligus adalahuangyangdibayarkan 30. Lumpsum pada keperluarr akomodasi dankonsumsi untukmembiayai digunakan ke dan dari bandara,seruicechargeddan lokasitujuan,transportasi transpottumumdi retribusidi terminalkeberangkatanlkepulangan, lokasitujuan,danbiayamodatranspcrrtasi danBBMuntukperjalanan
31. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkansesuaidengan buKi penggantiannya menjadi yangsahyangdapatdimintakan pengeluaran di APBD. bebanbelanja pihak yangditanggung darilumpsum adalahsebagian 32. Uangkonstribusi pihaklainsepeftibiaya fi<epada secaratersendiri lainataudibayarkan atauuangsaku. makan,penginapan adalahtambahanlliayadalamrangkakepatutan 33. Uangrepresentasi pemerintahan jabatan, menjaga kewibawaanlannbang-lambang protokoler. hak-hak daerah, danpemenuhan pelaksanaan kegiatan 34. BuKi yang sah adalahpertanggungjawaban yangberupaadanyasuratperintahtugas,suratperintahperjalanan bukti dan kwitansi/tanda dinas atas nama yang bersangkutan, penerimaan namayangbersangkutan. dinasatasr biayaperjalanan teftulisyang dibuatoleh pejabatyang 35.Visumadalahketerangan kegiatan tentangpelaksanaan hasilpemeriksaan mengenai berwenang perjalanan dinas. BABII LINGKUP RUANG Pasal 2 perjalanan yangmembutuhkarn penugasan dinasadalah: Ruang lingkup dalamrangka dari pihaklain yangberkompeten undangan a. memenuhi protokoler kenegaraan,meningkatkankapabilitas,meningkatkan persepsi; koordinasi, danpenyamaan yanglebihmendalam langsung darinarasumber informasi b. mendapatkan yang kurangoptimaljika dilakukanmelaluisistem informasidan yangada; komunikasi c. dalam keadaantertentu pada tempat atau lokasi tujuan harus sarana menggunakan akomodasi/penginapan; normaldaritempatataulokasi waKutempuhperjalanan d. membutuhkan ataulokasiharuskembali ke lokasitujuan,danterrnpat keberangkatan, normalatau melaksanakan aKifitas melebihi2 (dua)jam perjalanan jam. 4 (empat) sekurang-kurangnya e. Ketentuan sebagaimana dimakud pada huruf d, tidak berlakupada penugasan di KotaGorontalo
Pasal3 fisikyang: dinasadalahpergerakan Perjalanan perjalanan yangmemb'utuhkan dinas; kriteriapenugasan a. memenuhi yangberwenang; perintah daripejabat b. berdasarkan memadai; kompetensi teftentuyangmemiliki c. kepadapejabat penugasan; d, untukmelaksanakan modatransportasi; satuataubeberapa e. denganmenggunakan lokasitujuan,dan tempatataulokasikeberangkatan, f. denganditentukan lokasiharuskembali; g. untuksuatujangkawaKupenugasan; dan tanggalharus h. telah ditetapkanrencanatanggalkeberangkatan kembali; atau ketentuanprotokolerdapatmenyeftakan i. karenasifat penugasan seorangatau lebih seseorangyang bukan PNSDdan menjadi pengawasa nnya; tangg ungjawab j. biaya-biaya tersebut dibebankan tertentuyangtimbuldari perjalanan padarinciaanobyekbelanjaperjalananr dinasatau belanjalain yang diperkenankan; k. rincian obyek belanja tersebut masiihtersediadana dan pagu dengan tujuan dalam kegiatanyang berkesesuaian anggarannya padaDPA-SKPD penugasan tahunberkenan. dariAPBD Pasal4 perjalanandinas yang diatur dalam yang membutuhkan Penugasan peraturan gubernur dinas,pendelegasian ini meliputiazasumumperjalanan perjalanan penugasan yangmembutuhkan perencanaan dinas, kewenangan, pejabatteftentuatau pengikutpejabattertentuyang hak-hakkeuangan melakukan perjalanan dinas, pelaksanaan perjalanan dinas, peftanggungjawa n gantirugi. Iitas,transpariansi, dantuntuta ban, akuntabi BABIII DII\AS AZASUMUMPERJAI.ANAN Pasal5 (1) Perjalanan secarateftib, taat pada peraturan dinas dilaksanakan perundang-undangan, efektif, efisien,ekonomis,transparan,dan beftanggungjawab.
(2) Secara tertib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
pelayanan kelancaran perjalanan tidak mengganggu dinasdilakukan yangtidaktumpangtindihdengan publik,jangkawaktupenugasan perjalanan olehbuKi-bukti didukung dinasyanglain,seftaperjalanan dan administrasiperjalananyang dapat dipertanggungjawabkan tepatwaKu. secara disampaikan dimaksud sebagaimana (3) Taat pada peraturanperundang-undlangan pada padaayat(1) adalahbahwaperjalanan dinasharusberpedoman peraturanperundang-undangan dan tidak dilakukanuntuk kegiatan perundang-undangan. yangbertentangan denganperaturan padaayat(1) adalahbahwapencapaian (4) EfeKifsebagaimana dimaksud manfaatyangoptimal dinasharusmernberikan hasildari perjalanan meningkatkan kanpermasalahan, mendukung targetkinerja,menyelesai klarifilcasi dan informasiyang lebih koordinasi, serta memperoleh akurat. padaay,at(1) adalahbahwa: (5) Efisien sebagaimana dimaksud teftentuyangdiperintahkan; a. jumlahpejabat pejabat teftentu; negerisipilyangmengikuti b. jumlahnonpegawai yangdigunakan; c. rute,ragam,danjenisalatangkutan hal yangpalingsedikitdan merupakan d. jangkawaKu penugasan yangoptimal. palingsingkatuntukmendapatkan rnanfaat padaayat(1) adalahbahwauntuk (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud mencapaimanfaatyang optimal atas suatu penugasanmaka jumlahpejabattertentu,pengikutpejabatteftentu,dan penunjukkan tarifyangterendah. adalahberdasarkarr sarana transpoftasi (7) Transparan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalahbahwa pejabattertentuataubersamaperjalanan pelaksanaan dinasseorang bersifatterbukayang memungkinkan sama denganpengikutnya prosespelaksanaan, prosesperencanaan, dan masyarakat mengetahui hasildariperjalanan dinas. mendapatkan aksesinformasi padaayat(1) adalahbahwa (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pejabatyang berwenang dan pejabattertentuyang diperintahkan perjalanan untukmenyampaikan melakukan dinasmemilikikewajiban pencapaianhasil pelaksanaan pertanggungjawaban klewenangan, perjalanan perjalanan, belanja dinas. danpenggunaan
BABIV Pendelegasian Kewenangan Penugasan YangMembutuhkan Perjalanaan Dinas Pasal6 (1) Gubernur memegang yangmembutuhkan kewenangan ataspenugasan provinsi perjalanan dinasdi lingkungan Pemerintah Gorontalo. (2) KetuaDPRDmemegang kewenangan menyetujuisuatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinasdi lingkungan DPRDprovinsi Gorontalo. Pasal7 Gubernurmelimpahkan kewenangan kepadapejabatpenyetujusebagai berikut: a. sekretarisDaerah untuk usulan perencanaan penugasanyang pejabateselonII dan pejabateselonIII yang memberangkatkan menjabat sebagai Kepala SKPD; b. Asisten Pelayanan PublikatauAsisten Pemberdayaan Masyarakat untuk penugasan!dng memberangkatkan usulan perencanaan pejabat eselonIII, eselonIV, pejabatfungr;ional, staf dan pengikutdi lingkungan Sekretariat Daerah; c. EselonII yang menjabatsebagaikepala sKpD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan pejabateselonIII, eselonIV,pejabat fungsional, stafdanpengikut di lingkungannya; d. EselonIII yang menjabatsebagaikepala sKpD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan pejabateselonIV, pejabat fungsional, stafdanpengikut di lingkungannya. Pasal 8 Pelimpahan kewenangan menyetujui suatuusulanperencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanandinas di lingkunganDPRDprovinsi Gorontalo diatursecaratersendiri peraturan sesuaidelngan DPRDtentang TataTeftibDPRD. Pasal 9 Gubernurmelimpahkan kewenangan kepr3fl3pejabatpengusulyaitu pengguna anggaran ataukuasapengguna anggaran.
Pasal10 Gubernur melimpahkan kewenangan kepada pejabat peneliti sebagai berikut; keberangkatan Masyarakat untuk SPPDyang a. KepalaBiro Umumdan Hubungan danWakiltGubernur; memberangkatkan Gubernur Masyarakat di BiroUmumdan Hubungan b. KepalaBagianAdministrasi pejabatteftentudi lingkungan untukSPPDyang memberangkatkan Daerah; Sekretariat Tata UsahaSKPDberbentuk SKPDatauKepalaSubbagiian c. Sekretaris pejabatteftentu di kantor untuk SPPDyang memberangkatkan lingkungan SKPD. Pasalt1 persyaratan men)/etujui kelengkapan melimpahkan kewenangan Gubernur penulisan visumSPPDkepadapejabatpeneliti kepulangan dan kebenaran yaituKepalaBagianKeuangan SKPDatauKepalaSubbagian kepulangan kantor. TataUsahaSKPDberbentuk Pasal12 (1) Dalamkeadaanpejabat yang dilimpahkan kewenangan dalam makadiatur: Pasal7 berhalangan sementara a. salahseorang asistenataupejabateselonII yangditunjuksebagai pelaksana Daerah;; harianSekretaris b. kepalabiro umumatau pejabater;elonIIb yangditunjuksebagai pelaksana harianasisten; c. wakilkepalaSKPDatau sekretaris; SKPDatau pejabateselonIII pelaksana yangditunjuksebagai hariankepala SKPD; d. kepalasubbagiantata usahaataupejabateselonIV yangditunjuk pelaksana hariankepalakantor. sebagai (2) Ketentuanpendelegasian kewenangarn untuk pejabatteftentuyang bekerjapadalokasiyangterpisahdantidakterdapatpejabatpenyetuju padalokasitersebut tersendiri dengansuratedaran dapatdiatursecara Daerahdengantetapmernperhatikan sistempengendalian Sekretaris internyangberlaku.
BAB V PERENCANMN PENUGASAI! YANGMEMBUTUHKAN PERIAI.ANAIN DINAS BagianKesatu UsulanPerencanaan Penugasan Yang Membutuhkan Perjalanan Dinas
Pasal 13 Pengguna anggaran ataukuasapenggunet anggaran mengajukan usulan perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas kepada pejabatpenyetuju : berdasarkan a. perintahteftulis atau lisan dari Gubernur,Wakil Gubernur,atau Sekretaris Daerah; b. undanganteftulis dari pihak lain tentang suatu kegiatanyang yangter,cantum berkesesuaian dengankegiatan dalamDPA-SKPD; yangproprrsal c. rencana kegiatan operasional lengkap telahdisetujui oleh SekretarisDaerah dengan kegiaternyang tercantum dalam DPA-SKPD. Pasal14 (1) Usulanperencanaan penugasan yangrnembutuhkan perjalanan dinas pengguna dilakukan teftulisdan ditandatangani anggaran ataukuasa penggunaanggarandalam suatu telaah staf paripurnadengan peftimbangan profesional pejabat penyetuju. kepada (2) Telaahanstaf paripurnasekurang-kurangnya berisikaninformasi sebagai berikut: a, dasartelaahan danataupeftimbangan hukum; yitng membutuhkan b. pemenuhankriteriapenugasan perjalanan dinas; c. alasanutamabahwapenugasan hanyadapatdipenuhi melalui suatu perjalanan dinas; d. lamanya hariperjalanan dinasyangclirencanakan; pejabattertentudan atau pengikutdari pejabat e. nama-nama tertentuyangdirencanakan perjalanan untukmrengikuti dinas; pengikut f . alasan menyeftakan daripejabat teftentu; g. totalrencana biayasertalampiran rinciannya;
y'angdiusulkan h. pernyataan bahwanama-nama tidak memiliki peftanggungjawaban pe{alanan tunggakan sebelumnya sertabiaya perjalanan yangdiusulkan telahdihit.ung secara cermat danmemiliki ketersediaan danayangcukup. Pasal15 (1) Jumlahhariperjalanan dinasadalah:
a, untuk luar daerahsebanyak-banyaknya 6 (enam)hari kalender untuksetiappenugasan; b. Untukdalamdaerahsebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari kalender untuksetiaptujuankabupaten/kota. yang membutuhkan (2) Penugasan waKu penyelesaian di tempatatau lokasitujuanmelebihibataswaKu yangditetapkan dalamayat (1) harusmendapatpersetujuan Daerahkecualiuntuk dari Sekretaris pemeriksaan kegiatan olehInspektorat. Pasal16 pejabat perjalanan Pengikut tertentuuntukmelakukan dinasmeliputi: a. pemenuhantuntutan penugasanpejabat teftentu antara lain: petanidannelayan memimpin tim kesenian, tim atlit,rombongan serta yangditetapkan kegiatan lainnya dalamsurdtkeputusan kepala daerah; b, pemenuhan hak-hakprotokoler antaralain pengemudi khususuntuk perjalanan dinasdalamdaerah,pengawalan, ajudan,asisten,stafahli ataustaf lainnyayangpengangkatann)/a ditetapkan dalamkeputusan kepala daerah. Pasal17
penugasan yang rnembutuhkan perjalanan Usulanperencanaan dinas dilampiri dengan: a. konsep SuratTugas;dan b. konsepSPPDdengandaftarrincianditandatangani dan konsepsurat tugas/SPPD diparafoleh pengguna ragg?rdflatau kuasapenggguna anggaran; dan c. daftarrincianbiayaperjalanan dinas. Pasal18 Daftarrincianbiayaperjalanan dinasdibuatberdasarkan hak-hak keuangan pejabattertentudan ataupengikutdari perjabat tertentuyanqmelakukan
Pasal19 perjalanan yang nrembutuhkan dinas penugasan Usulanperencanaan tanggalkeberangkatan. 2 (dua)harisrebelum selambat-lambatnya diajukan Pasal20 keputusan untukmenolak, yangberwenang penyetuju memberikan Pejabat lainyang penuh,ataumemberikan danperbaikan koreksi-koreksi menerima yang membutuhkan penugasan dibutuhkandari usulanperencanaan perjalanan dinas. Kedua Bagian DariInstansiPemerintah Pejabat TertentuYangBerasal Provinsi Gorontalo Di LuarPemerintah Pasal 21 pejabat yang berasal dariinstansi (1) Dalamhalpenugasan membutuhkan pemerintahdi luar Pemerintah Pro'vinsi Gorontalomaka pejabat penyetujuyang berwenangmengirimkansurat pemberitahuan di luar kebutuhantersebutkepadapimpinaninstansipemerintah provinsi Pemerintah Gorontalo. ProvinsiGorontalo (2) Pimpinan di luar Pemerintah instansipemerintah surattugers danSPPDatasnamapejabat untukmembuat dimintakan dinas yangdimaksud bebanbiayaperjalanan dengancatatanbahw,a Pemerintah Provinsi Gorontalo. ditanggung BagianKetiga DinasLuarNegeri Perjalanan Pasal22 perjalanan yang membutuhkan dinas luar negerisebelum Penugasan SPPD-nyaharus memenuhipersyaratantambahan ditandatangani sekurang-kurangnya: Dalam di Kementerian a. ijin ke luarnegeridaripejabatyangbernruenang NegarasesuaidenganperaturanperundangNegeriatau Sekretariat undangan. pasportdinasbagipejabatnegaradan PNSDdan pasport b. penggunaan nondinasbaginonpejabatnegara dannonPNSD;
c. rencanakegiatandi luar negeriyangtelahdisampaikan ke Kedutaan NegaraRepublikIndonesiadi negarayang akan atau Perwakilan dikunjungi; yang memlrcrlakukan d. visa dari negara-negara ijin visa sebelum kedatangan; perundangan. e. ketentuan lainyangdipersyaratkan dalamperaturan Bagian Keempat Penerbitan SuratTugasDan SuratPerintah Perjalanan Dinas Pasal 23 Pejabat penyetujumenandatangani Surat Tugas dan SPPD atas perencanaan penugasan yangmembutuhkan perjalanan dinasyangtelah disetujui seluruhnya atautelahdilakukan koreksi. Pasal24 (1) Surattugasdan SPPDyangtelahditandatangani pejabatpenyetuju diserahkan ke pejabatpeneliti keberangkatan untuk: persyaratan a. ditelitiulangkelengkapan penulisan; dankebenaran b. diberikannomordantanggaluntuksrurat tugasdanSPPD; c. dicatatdalamregister surattugasdanpengendalian SPPD; dan d. ditandatangani menyetujui kebenaran tanggalberangkat. (2) Surattugas,SPPD, dandaftarrincianbiayaperjalanan dinasyangtelah lengkapdisampaikan ke KepalaBagiarn Keuangan atau Kepalasub prengujian bagianTata usahauntukdilakukan hak tagihdan proses pembayaran uangmuka. Pasal 25 (1) Dalamkeadaan prosespembuatan tertentuyangmendesak surattugas danSPPD dapatdilakukan denganpersetujuan secara lisandaripejabat yangbenntenang kecuali untukjenisperjalanan dinasluarnegeri. (2) Dokumen telaahanstaf paripurnaharustetap dilengkapi padasaat proses merampungkan SPPD,
BABVI HAK-HAK KEUANGAN PEIABAT TERTENTU ,ATAU PENGIKUT PE]ABAT TERTENTU YANGMELAKUKAN PERIAI.ANAN DINAS
Bagian Kesatu HakPejabat Tertentu DiLingkungan provinsi Pemerintah Gorontallo Pasal26 (1) setiap pejabattertentuyang melakukanperjalanan dinas berhak mendapat biayaperjalanan dinasdalambentuk: a. penggantian riil biayamodatranspoftasi darat,dan ataulaut,dan atauudarauntukpergerakan fisikantarprovinsi dihitung daritempat ataulokasikeberangkatan dengan tennpat ataulokasitujuan; b. lumpsum harian sesuai dengan tingkatan lumpsum. (2) Pejabatnegara,pejabatdaerah,dan F,NSD yangmenduduki jabatan struKuraleselonI dan eselonII diberikan tambahan fasilitasdalam bentuk: a. biayaperjalanan dinasdalambentukbiayarepresentasi; b. tambahan fasilitas daram bentuk natura sesuai hak-hak protokolernya berdasarkan fasilitassaranadan prasarana yang tersedia dankemampuan keuangan daerah. (3) Setiappejabat teftentuyangmelakukan perjalanan dinaske luarnegeri akanditanggung biayariil resmipengurusan pasport dinas,biayafiskal atauvisa,danbiayaresmilainnya. (4) Setiappejabat tertentuyangmelakukan perjalanan dinasdalamrangka pindahdapatdiberikan bantuan biayapengangkutan barang. Pasal27
(1) Penggantian riilbiayamodatranspoftasi setinggi-tingginya diaturdalam kelas: a. bisnis untuk pejabat negara, pirnpinanDPRD dan pejabat Eselon I. b. nonbisnis untukpejabat lainnya. (2) Tarifriil biayatransportasi tidakdapatnrrelampaui ketentuan tarifyang perhubungan ditetapkanoleh Kementerian dan untuk kepentingan pemberian uangmukamakatarif perkiraan biayamodatranspoftasi ditetapkan dalamkeputusan kepaladaerahtentano
Pasal28 (1) Lumpsum dibagidalamtingkatan: a. tingkatanA untuk pejabatnegara,pejabatdaerah,dan pejabat Eselon I; b. tingkatanB untuk PejabatEselonII atau PNSDGorongan lvlc keatas; c. tingkatanc untuk PejabatEselonIII, PNSDGolongan rvla dan Golongan lVlb; d. tingkatanD untuk PejabatEselonIV, PNSDGorongan III/c dan Golongan IIIId; e. tingkatan E untukPNSD Golongan III,la,PNSD Golongan lTIlb; f. tingkatan F untukPNSD Golongan I, clanPNSD Golongan II. (2) Tariflumpsum setiaptingkatanuntukperjalanan dinasdalamdaerah dan luar daerahditetapkan dalamkeprutusan kepaladaerahtentang satuanstandar hargaperjalanan dinas. (3) Tariflumpsum untukperjalanan dinaslruarnegerimengikuti ketentuan yangdi aturolehMenteri Keuangan Republik Indonesia. Pasal29 (1) Biayarepresentasi tidakdiberikan untukperjalanan dinasluar negeri dan perjalanan dinasdalamdaerahkecualiuntukpejabatnegaradan kegiatan resesbagipejabat daerah, (2) Besaranpersentase biaya representasii ditetapkandalamkeputusan kepala daerahtentangsatuanstandar hargaperjaranan dinas. Bagian Kedua HakPejabat rertentuYangBerasal DariInstansipemerintah pengikut Di LuarPemerintah Provinsi Gorontalo Dran Pejabat Teftentu Pasal 30 (1) SetiappejabaVPNS yang berasaldari InstansiPemerintah di luar Pemerintah ProvinsiGorontaloyang melakukanperjalanandinas sebagaimana dimaksuddalam pasal 2t berhakmendapatbiaya perjalanan dinasdalambentuk: a. penggantian riil biayamodatranspoftasi daratdan atau laut,dan atauudarauntukpergerakan fisikantarprovinsi dihitung daritempat ataulokasikeberangkatan dengan tenrpatataulokasitujuan;
(2) Setiap pengikutpejabattertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal16 yang melakukan perjalanan dinasberhakmendapatbiaya perjalanan dinasdalambentuk: a. penggantian riil biayamodatransportasi darat,dan ataulaut,dan atauudarauntukpergerakan fisikantarprovinsi dihitung daritempat ataulokasikeberangkatan dengan ternpatataulokasitujuan; b. lumpsum sesuai dengan tingkatan lunrpsum Tingkatan F. Pasal31 (1) Batasan penggantian riil biayamodatransportasi tidakmelebihi kelas perhubungan. nonbisnisdaritarifyangditetapkan Menteri (2) Uangmukabiayamodatranspoftasi diberikan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalamkeputusan kepala daerah, Bagian Ketiga BiayaKontribusi DanBiayayang Ditanggung Penyelenggara Pasal32 (1) Perjalanandinas yang mewajibkanpejabat tertentu membayar padasaat pelaksanaan kontribusi penugasan di tempatatau lokasi tujuanperjalanan dinasakanmengurangi penerimaan lumpsum harian sebesar50o/oapabiladidalamkontribusitersebuttermasukbiaya akomodasi dankonsumsi atausebesar 75oloapabila didalam kontribusi tersebut termasuk biayaakomodasi ataukonsumsi. (2) Apabilajumlahhari dari perjalanan dinaspejabatyang membayar padaayat(1) melebihi kontribusi jumlahhariperjalanan dinassetinggitingginyayang diatur sebagaimana dimaksuddalam pasal 15 ayat (1) makalumpsumharianhanyasebesar10olodari lumpsum hariansepanjang anggarannya tersedia clalam DPA,SKPD. (3) Perjalanan dinasyang biayaakomodasi dan komsumsi ditanggung penyelenggara hanyadiberikan 50o/olumpsumsesuaitingkatanatau sebesar 75o/oapabila ditanggung hanyaakomodasi ataukonsumsi. Bagian Keempat Pembebanan Belanja Pasal33 Pembebanan belanjadari biayaperjalanan padarincian dinasdilakukan
perjalanan 1.lumpsum hariandibebankan dalamrincianobyekbelanja dinasdalamdaerahatau belanjaperrjalanan dinasluardaerahatau perjalanan belanja dinasluarnegeri; 2.biaya riil transpoftasidibebankan dalam rincianobyek belanja perjalanan dinasluar daerahatau belanjaperjalanan dinasluar negeri; pasportdinas,biayafiskalatasvisa,dan 3.biayariil resmipengurusan biayaresmidibebankan dalamrincianobyekbelanjapengurusan dokumentasi; 4.biayakontribusi dibebankan dalamrinr:ian obyekbelanja kontribusi. pemerintah b. pejabat teftentupadainstansi di luarlingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo: 1.biayariil transpoftasi danlumpsum dibebankan dalamobyekbelanja perjalanan dinas; 2.biayakontribusi dibebankan dalamrincian obyekbelanja kontribusi; pejabat c. pengikut teftentu: 1. biayariiltransportasi danlumpsum clibebankan dalamobyekbelanja pefialanan dinas; 2. biayakontribusi dibebankan dalamrincian obyekbelanja kontribusi; BABVII PEI.AKSANMN PERJALANAN D]:NAS Bagian Kesatu Pembayaran uangmuka Pasal34 (1) KepalaBagianKeuanganatau KepalaSub bagianTata Usaha pengujian melakukan hak tagihantaralain menelitiulangkebenaran perhitungan, pengenaan ketepatan tarif,ketersediaan dana,tunggakan pertanggungjawaban perjalanan dinasyang lalu, dan ketersediaan paguanggaran pengetikan, berdasarkan surattuga:;,kebenaran SppD, dan daftarrincianbiayaperjalanan dinas. (2) Dalam hal semuadokumentelah lengkapmaka KeparaBagian Keuanganatau Kepalasub bagianTata Usahamemerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memburat kuitansipembayaran biaya perjalanan dinas. (3) Kuitansipembayaran biaya perjalanandinas dibuat untuk setiap
(4) Jumlahuangmukaperjalanan serendahdinasyiangdapatdibayarkan rendahnya75o/o dari perhitunganbiaya perjalanandinas yang dibutuhkan di luarbiayauntukkontribusi. Pasal35
pembayaran pengeluaran Bendahara mencatat dalamregister uangmuka perjalanan pelaksanaan perjalanan bahanuntukmermantau dinassebagai dinas.
Bagian Kedua Perjalanan Dinas; Realisasi Pasal36 (1) Setiap pejabat teftentu yang melakukan perjalanandinas sertamenyerahkan bertanggungjawab atas pengikutnya surattugas pihakyangdikunjungi kepada danmemvisum SPPD. (2) VisumSPPD dilakukan sekurangnya-kurcngnya oleh: a. pejabateselonIII untukperjalanan dinaspejabatnegara,pejabat daerah, eselonI, daneselonII. b, pejabateselonIV untukperjalanan dinaspejabateselonIII, Eselon IV,pejabat fungsional, ataustaf. (3) Jika lokasiyang dikunjungibukaninstansipemerintah makadapat pimpinan perusahaan yangdikunjungi. ditandatangani atauorganisasi Pasal37 (1) Setiappejabatteftentuyangmelakukan perjalanan dinasmenyimpan sebaik-baiknya bukti-buKiasli yang dibayarkan untuk penggunaan modatransportasi untukperjalanan dinasluardaerahdanluarnegeri. (2) BuKi-buKi aslimodatranspoftasi adalah: a. tiket ataukarcisatasnamapejabat, teftentuatau pengikutpejabat teftentuberikutboardingpassuntuktransportasi udaraatau nota BBM; b. jika dalamsituasiteftentu namayangtercantum tidaksamamaka yang disetujuioleh pejabat harus dibuatkansurat pernyataan penyetuju.
BABVIII PERTANGGUNGJAWABAN BagianKesatu
Pertanggungjawaban Pelaksanan Perj,alanan Dinas Pasal38 perjalanan (1) Setiappejabatteftentuyangmelakukan dinassetelahtiba kembalipada tempat atau lokasi kepulanganyang ditetapkan perjalanan yangberisihasilpenugasan. berkewajiban membuat laporan (2) Laporan perjalanan mempunyai dinasdapatdibuatkolektifsepanjang yangsama. tujuanpenugasan Pasal 39 Setiappejabattertentuyang melakukanperjalanandinas selambatlambatnya 7 (tujuh)harikalender setelahtiba kembalipadatempatatau yangditetapkan lokasikepulangan menyampaikan kepadapejabatpeneliti kepulangan: perjalanan pejabat a. laporan dinasyangtelahditandatangani teftentu; yangtelahdiisidalambagianvisumtentangtanggaltiba,tanggal b. SPPD namajelas pejabatyang memvisum, berangkat, sefta jabatandari pejabat yangmemvisum; c. buKi-buKiasliyangdibayarkan untukpenggunaan modatransportasi; d. khususuntuk perjalanan dinasluar negeriharusdiseftai foto kopi passport halaman atasvisayangdiberikan darinegarayangdikunjungi pengurusan sertabiaya-biaya dokumen. BagianKedua Pertangg ungjawa banKeua nr3an Pasal 40 KepalaBagianKeuangan atau KepalaSr,rbbagianTata Usahasebagai pejabatpengujikepulangan danpejabatpernguji keabsahan tagihan. penulisan, a. menelitikebenaran dan korelKipenulisan denganmencoret katayangsalah,memaraf, danmenulis katayangbenar; b. kelengkapan buKi-buKi,jumlahhak-hakkeuangan yang seharusnya dibebankan dalamAPBD; pembayaran c. sisapembayaran ataukelebihan daripejabattertentudan pengikut pejabat perjalanan tertentuyangmelakukern dinas.
Pasal 41 Bendahara Pengeluaran berdasarkan sprpDyang telah disahkanoreh pejabatpengujikepulangan dan ditetapkanhak-hakkeuanganyang seharusnya ditetapkan dalamAPBDmembuat: a. perhitungan rampung; b. membayarsisa pembayaranatau menagih kembali kelebihan pembayaran ke pejabattertentuataupengikutpejabattertentu. BABIX AKUNTABILITAS, TMNSPAMNSI, DANTUNTUTAN GANTIRUC;I Bagian Kesatu Akuntabilitas Pasal42 Penggunaanggaran atau kuasa penggunaanggaran diwajibkan menyampaikan secarabulananlaporanrealisasi perjalanan dinasmenurut SKPD, kegiatan, dan pejabat teftentukepada Gubernur. Pasal43 Pengguna anggaran ataukuasapengguna anggaran dapatsecaraterbuka membuka aksespemantauan parapejabat tertentuyangsedang melakukan pefialanan dinasuntuktindakan pengendalian. Bagian Kedua Transparansi Pasal 44 penugasan Proses yangmembutuhkan perjalanan dinasdapatdiotomatisasi untuktujuantransparansi dengansuatusistemaplikasiyang dilakukan secara beftahap. Bagian Ketiga Tuntutan GantiRugi Pasal 45 setiappejabatyangmenandatangani perjalanan dokumr:n dinasyangtidak benarbertanggungjawab secararentengaterskerugian yangdideritaoleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal46
Denganditetapkan Peraturan ini makaPeraturan Nomor19 Gubernur Tahun2010 Tahun2010tentang(BeritaDaerahProvinsi Gorontalo Nomor 19),dicabut tidakberrlaku. dandinyatakan Pasal47 padatanggal Peraturan inimulaiberlaku ditetapkan Gubernur pengundangan Agar semua orang mengetahuinya rnemerintahkan PeraturanGubernurini denganpenempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Gorontalo. Ditetaprkan di Gorontalo 2011 1,5 Februari
Diundangkan di Gorontalo padatanggal15 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
NIP.19540810 1971041001 BERITA DAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN2011NOMOR
