Formulir 1 TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 -2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
1 A
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
PROGRAM : PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 1
PUSAT a. DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN (DEPUTI I)
Outcome : Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia;
DEPUTI BIDANG 1 Tersedianya cakupan wilayah kerangka dasar kadastral
5,000,000
5,000,000 SURVEI,
nasional melalui kegiatan pengukuran dasar (hektar) 2 Tersedianya cakupan wilayah jaringan referensi satelit
PENGUKURAN, DAN 100,000
6,376,000 PEMETAAN
pertanahan (JRSP) untuk mendukung akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan melalui kegiatan pengukuran dasar (hektar) 3 Tersedianya peta dasar pertanahan untuk pendaftaran
3,500,000
9,000,000
2,125,340
10,626,700
218,160
10,626,700
472,280
2,361,400
1
5
tanah, pemetaan tematik, pemetaan nilai tanah dan kegiatan pertanahan lainnya melalui kegiatan pemetaan dasar (hektar) 4 Tersedianya peta-peta tematik pertanahan mendukung perencanaan dan arah penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam penyusunan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan pemetaan tematik (hektar) 5 Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan survey potensi tanah (hektar) 6 Tersedianya geospasial database pertanahan sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) melalui kegiatan pemetaan dasar pertanahan (hektar) 7 Tersedianya kebijakan teknis mengenai pembuatan dan pengelolaan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan penyusunan pedoman dan standarisasi (paket)
F.1-1
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1 i.
KEGIATAN : PENGUKURAN DASAR
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output : 1
Pengukuran dan pemetaan
Direktorat 1 Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu,
Kerangka Dasar Kadastral
pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral
Nasional di Kab/Kota, Koridor
nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas
Batas Kawasan dan Koridor
wilayah administrasi yang dihasilkan (paket)
1
5 Pengukuran Dasar
Batas Wilayah sesuai standar 2
dan ketentuan Juknis Tersedianya sistem referensi sesuai standar
3
Tersedianya konsep peraturan tentang pengukuran dan pemetaan kerangka dasar
ii. KEGIATAN : PEMETAAN DASAR
2 Hasil pengukuran koridor Batas Kawasan, Koridor Batas
15,560
77,800
100,000
2,802,700
(hektar) 4 Jumlah dokumentasi titik dasar teknik (titik).
28
138
5 Jumlah layanan informasi pengukuran dasar (paket)
10
50
Wilayah Administrasi dan Pulau Terluar (hektar) 3 Cakupan wilayah sistem JRSP untuk membangun kerangka dasar kadastral sesuai standar nasional
Output :
Direktorat Pemetaan
Terlaksananya Survei dan Pemetaan
1 Jumlah dokumen standard dan mekanisme survei dan
Dasar Sesuai Standar Operasi dan
pemetaan dasar (paket) 2 Jumlah citra optis resolusi tinggi (hektar)
Prosedur (SOP)
1
5 Dasar
400,000
8,000,000
4,000,000
20,000,000
4 Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai
600,000
9,000,000
standar (hektar) 5 Tersedianya geospasial database unsur dasar geografi
680,000
3,400,000
3 Jumlah citra optis resolusi menengah (hektar)
sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) (hektar) 6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan dasar (paket)
33
165
7 Jumlah pembinaan pejabat fungsional survei dan
33
165
pemetaan (paket) 8 Jumlah bimbingan teknis pemetaan dasar (paket)
1
5
9 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan software
2
10
(paket)
F.1-2
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
iii. KEGIATAN :
Ouput :
PEMETAAN TEMATIK
1
2
Tersedianya Peta-Peta Tematik
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat Pemetaan
1 Jumlah pemetaan tematik model untuk penyusunan
Utama Pertanahan sesuai
standar pemetaan tematik pertanahan pada wilayah
dengan NSPM untuk mendukung
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, wilayah ekonomi
pelaksanaan program dan
khusus dan bidang tanah ataupun untuk tema
kegiatan BPN RI
pertanahan tertentu (paket)
95,380
476,900 Tematik
Tersedianya NSPM tentang
2 Jumlah kajian / studi standarisasi pemetaan tematik
1
5
pelaksanaan pemetaan tematik
pertanahan. (paket) 3 Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei dan
1
5
4 Jumlah integrasi secara nasional peta-peta tematik
3,175,000
21,462,800
pertanahan hasil kerja Kanwil BPN Propinsi (paket) 5 Jumlah konversi data tematik ke dalam Sistem Aplikasi
3,175,000
21,462,800
pertanahan secara nasional
pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan (paket)
Geodatabase (paket). 6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik (paket)
33
165
7 Jumlah Bimbingan Teknis Pemetaan Tematik (paket)
26
132
8 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan software
1
5
penunjang pemetaan tematik (paket). 9 Jumlah dokumentasi atau publikasi peta tematik
1
5
pertanahan nasional (paket). 10 Jumlah (tema) peta-peta tematik lainnya terpetakan
1
5
sesuai dengan NSPM (paket) 11 Jumlah data sosial, ekonomi, demografi untuk pemetaan
1
5
tematik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan (paket)
F.1-3
NO
PROGRAM/ KEGIATAN 2
1
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
iv. KEGIATAN : SURVEI
Output :
POTENSI TANAH
Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat Survei
1 Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan
199,400
7,726,900 Potensi Tanah
strategis (hektar) 2 Jumlah supervisi (paket)
33
165
3 Jumlah pembinaan/bimtek/sosialisasi (paket)
33
165
4 Jumlah peraturan/juklak/juknis (paket)
2
8
5 Jumlah studi penilaian tanah (paket)
0
2
20
99
tanah dan kawasan (paket) 7 Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan/ketrampilan
8
42
tenaga penilai tanah (orang) 8 Jumlah peralatan penunjang survei dan pemetaan
1
5
bidang tanah dan kawasan (paket) 9 Jumlah pembangunan/pengembangan sistem informasi
0
1
3,423,640
20,605,200
6 Jumlah pengembangan/sosialisasi aplikasi nilai bidang
nilai aset pertanahan (paket) 10 Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem b
DEPUTI BIDANG HAK
Outcome:
TANAH DAN PENDAFTARAN Terwujudnya percepatan legalisasi TANAH
i
KEGIATAN :
aplikasi geodatabase BPN RI (paket)
DEPUTI BIDANG
1 Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak Tanah
administrasi pertanahan dan
dan Pendaftaran Tanah (paket) 2 Bertambahnya jumlah bidang tanah terdaftar (bidang)
kelengkapan informasi legalitas aset
3 Tersedianya
aset pertanahan, ketertiban
tanah
database
legalitas
aset
tanah
yang
1
5
HAK TANAH DAN
1
PENDAFTARAN 15,828,400 TANAH 5
350
1,750 Pengaturan dan
1,635,515
berkualitas sesuai dengan standar (paket) Direktorat
Output : 1 Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK)
PENGATURAN DAN
Tersedianya rumusan kebijakan
PENETAPAN HAK
teknis dibidang pengaturan dan
TANAH
penetapan hak tanah serta
2 Jumlah data penetapan hak dalam data base Sistem
1
Penetapan Hak 5 Tanah
meningkatnya pelaksanaan penetapan
Informasi Pertanahan (Paket) 3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian dan
1
5
1
5
dan perizinan hak tanah.
evaluasi teknis pengaturan dan penetapan hak tanah (Paket) 4 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme pengaturan dan penetapan hak tanah
F.1-4
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1 ii
KEGIATAN :
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output :
Direktorat
PENINGKATAN
Terlaksananya pengukuran pemetaan
1 Jumlah kebijakan teknis penetapan batas ruang dan
KUALITAS
dan informasi bidang tanah, ruang dan
perairan (Paket) 2 Jumlah bidang tanah yang ditetapkan batasnya (HGU)
PENGUKURAN,
TARGET 2010
perairan yang berkualitas.
0 416,140
1 Penetapan Batas Bidang Tanah dan 2,080,700 Ruang
(Hektar)
PEMETAAN DAN INFORMASI BIDANG
3 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Atas dan Bawah
TANAH, RUANG DAN
Tanah (Unit Satuan Ruang) 4 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Perairan (Unit
PERAIRAN
5,540
27,700
300
1,400
1
5
(HGU, HGB, HPL dan HP) (Paket) 6 Jumlah surveyor kadastral berlisensi yang ditetapkan
139
694
(orang) 7 Jumlah asisten surveyor kadastral berlisensi yang
820
4,100
1
5
5 Pengaturan dan
Satuan Ruang) 5 Jumlah sistem informasi bidang tanah yang dibangun
ditetapkan (orang) 8 Terlaksananyapembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang (Paket) Output :
iii. KEGIATAN :
Direktorat
PENGATURAN DAN
Terlaksananya Pengaturan pengadaan
1 Jumlah pelaksanaan pengadaan tanah di tingkat pusat
1
PENGADAAN TANAH
tanah pemerintah, penetapan hak atas
DAN LEGALISASI
tanah dan hak pengelolaan instansi
(Paket) 2 Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan
120
TANAH INSTANSI
pemerintah dan BUMN/BUMD secara
PEMERINTAH DAN
lebih baik
BUMN/BUMD
Pengadaan Tanah 600 Pemerintah
instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD (SK) 3 Jumlah rekomendasi perjanjian pemanfaatan,
30
150
1
5
1
5
penggunaan tanah atas bagian-bagian Hak Pengelolaan (SK)
4 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket) 5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket)
F.1-5
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
iv. KEGIATAN :
Output :
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat
PENINGKATAN
Terwujudnya Pembinaan dan
1 Pengelolaan Penggunaan blangko sertipikat tanah dan
PENDAFTARAN HAK
pengelolaan pendaftaran hak atas
TANAH DAN GUNA
tanah, hak milik atas satuan rumah
blangko akta PPAT (Paket) 2 Jumlah PPAT yang ditetapkan (orang)
RUANG
susun, tanah wakaf, guna ruang dan
3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian dan
perairan serta PPAT
TARGET 2010
1 764 1
5 Pendaftaran Hak Tanah dan Guna 3,820 Ruang 5
evaluasi teknis Pendaftaran hak atas tanah dan guna ruang (Paket) 4 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan
1
4
1
5 PENGATURAN DAN
mekanisme pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, dan guna ruang serta perairan (Paket) c
DEPUTI BIDANG
DEPUTI BIDANG
Outcome:
PENGATURAN DAN
Meningkatnya pengaturan dan
PENATAAN PERTANAHAN
penataan penguasaan dan pemilikan
1 Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan penatagunaan tanah yang optimal
tanah serta pemanfaatan dan
2 neraca penatagunaan tanah (kab/Kota)
penggunaan tanah secara optimal.
3 Penyelenggaraan redistribusi tanah dalam rangka
PENATAAN 100
498 PERTANAHAN
tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang tanah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka penataan ketimpang - redistribusi (bidang)
210,000
1,544,000
- IP4T (bidang)
335,665
5,011,186
10,000
63,850
134
672
4 Penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas (Bidang) 5 Terciptanya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (wilayah)
F.1-6
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1 i
KEGIATAN :
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Out put :
PENGEMBANGAN
kebijakan teknis dan pelaksanaan
KEBIJAKAN TEKNIS
Penatagunaan tanah yang optimal
Direktorat Penatagunaan Tanah 1 Pedoman di bidang pengaturan dan penataan,
1
5
1
5
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
DAN PELAKSANAAN
(jumlah)
PENATAGUNAAN TANAH
2 Terbangunan basis data dan jaringan penatagunaan Tanah di pusat dan daerah di 33 Provinsi (paket) 3 Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di pusat dan daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus) - Provinsi
7
33
100
500
- Kecamatan
0
498
- Lokasi
3
16
- Kawasan Khusus
1
5
1
5
2
10
- Kab/Kota
4 Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal Penatagunaan Tanah dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang (Paket) 5 Terlaksananya monitoring perubahan penggunaan tanah skala besar, perdesaan dan perkotaan (paket) ii
KEGIATAN :
Output :
PENGELOLAAN
Terciptanya pengelolaan landreform
LANDREFORM
yang lebih baik
Direktorat 1
Jumlah rumusan kebijakan teknis landreform yang
2
9 Landreform
disusun (Rumusan) 2 Jumlah data dan informasi P4T dan Redistribusi yang
645,565
6,580,400
334,665
5,030,400
2
10
310,000
1,550,000
280
1,400
620,000
3,100,000
terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform (Bidang) 3 Persentase data P4T yang sesuai NSPM (Bidang) 4 Jumlah workshop landreform yang diselenggarakan (Paket) 5 penerima manfaat sesuai dengan NSPM (KK) 6 Jumlah tanah kelebihan maksimum dan absentee yang terbayar (Hektar) 7 Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi tanah obyek landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL (Hektar)
F.1-7
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
iii. KEGIATAN :
Output :
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengelolaan konsolidasi
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat
1 Jumlah rumusan kebijakan teknis konsolidasi tanah
2
10 Konsolidasi Tanah
2 Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah (Provinsi)
7
33
3 Proporsi provinsi orang/pihak yang bersedia mengikuti
7
33
yang disusun (Rumusan)
KONSOLIDASI TANAH tanah
konsolidasi tanah terhadap jumlah promosi dan iv. KEGIATAN :
Output :
koordinasi (provinsi) 1 Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan Wilayah
Direktorat Wilayah 1
5 Pesisir, Pulau-Pulau
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengelolaan Wilayah
WILAYAH PESISIR,
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Kecil, Perbatasan
PULAU-PULAU KECIL,
dan Wilayah Tertentu.
Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan
dan Wilayah
PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU (WP3WT)
Tertentu
Monev) 2 Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang terinventarisasi - pulau kecil terluar
4
41
- pulau kecil perairan dalam
8
67
- pesisir strategis (Kecamatan)
0
12
- wilayah tertentu (Lokasi)
2
20 5
- penyusunan basis data (Paket)
1
- sosialisasi data WP3WT (Paket)
1
5
- bimbingan teknis di provinsi (Paket)
7
33
- supervisi inventarisasi di provinsi (Paket)
7
33
5
3 Persentase kegiatan penataan kawasan dan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang terlaksana. - zonasi pemanfaatan kawasan (Paket)
1
- penataan kawasan (Paket)
1
5
- monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan
4
69
Kabupaten (Paket) - konsultasi teknis / workshop / studi banding (paket)
1
5
- koordinasi pengembangan sumberdaya kawasan
1
5
(Paket)
F.1-8
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1 d
DEPUTI BIDANG
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Outcome:
DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN
Terwujudnya Pengendalian
1 Luas tanah hak dan tanah yang telah mempunyai dasar
PERTANAHAN DAN
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
PEMBERDAYAAN
dan Pemanfaatan Tanah dan
penguasaan yang terindikasi terlantar yang ditertibkan 2 Luas tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis
MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat dalam
57,500 18,400
yang dikelola (Hektar)
750,000 PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN 400,000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
rangka Peningkatan Akses terhadap sumber ekonomi
3 Jumlah masyarakat kurang mampu yang memperoleh
56,000
379,300
akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi (orang) i
KEGIATAN :
Output :
PENGENDALIAN
Terlaksananya Pengendalian
PERTANAHAN
Penerapan Kebijakan Dan Program
Direktorat 1 Jumlah Rumusan Kebijakan teknis pengendalian
1
5 Pengendalian
Penerapan Kebijakan Program Pertanahan (Paket) 2 Jumlah Data dan Informasi hak atas tanah dan
Penerapan Kebijakan 1
5
33
165
2
10
Dan Program
perijinan yang diindikasikan terlantar yang terintegrasi dalam basis data (paket) 3 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakandan program pertanahan (paket) 4 Jumlah data dan informasi penerapan program pertanahan dan sektoral (paket) ii
KEGIATAN :
Ouput :
PENGELOLAAN TANAH Terselenggaranya pengelolaan tanah NEGARA, TANAH
negara, tanah terlantar dan tanah
TERLANTAR DAN
kritis
TANAH KRITIS
Direktorat 1 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Tanah
1
6 Pengelolaan Tanah
Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Paket)
Negara, Tanah Terlantar Dan Tanah 18 Kritis
2 Jumlah Analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan
0
masyarakat, pemerintah dan badan usaha (Paket) 3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pengelolaan
0
6
33
165
tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis
(Paket)
4 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis (Paket)
F.1-9
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
iii. KEGIATAN :
Output :
1
PEMBERDAYAAN
Terselenggaranya akses masyarakat
MASYARAKAT DAN
dan lembaga terhadap penguatan hak
KELEMBAGAAN DALAM atas tanah dan sumber permodalan PENGELOLAAN
dan produksi serta pemberdayaan
PERTANAHAN
masyarakat secara integratif dan lintas sektor
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat
1 Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme (paket)
1
5 Pemberdayaan Masyarakat Dan
2 Pengembangan Basis Data Pemberdayaan Masyarakat
1
5
dan kelembagaan bidang pertanahan (paket) 3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pemberdayaan
2
10
33
165
2
12
masyarakat di bidang pertanahan (Paket) 4 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan
Kelembagaan
dalam pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan (Paket) 5 Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat di pemukiman informal, e
DEPUTI BIDANG
Outcome:
daerah konflik dan bencana (paket)
DEPUTI BIDANG
PENGKAJIAN DAN
Berkurangnya sengketa, konflik dan
1 Jumlah Pengkajian/analisa atas sengketa konflik dan
590
3,650 PENGKAJIAN DAN
PENANGANAN
perkara pertanahan serta mencegah
SENGKETA DAN
timbulnya sengketa, konflik dan
perkara pertanahan , 2 Jumlah Penanganan, Penyelesaian Sengketa Konflik dan
1,666
PENANGANAN 6,000 SENGKETA DAN
KONFLIK PERTANAHAN perkara pertanahan
perkara pertanahan (kasus) 3 Jumlah Percepatan Pengkajian, penanganan,
960
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan (kasus) i
KEGIATAN :
Output:
Direktorat Sengketa
PENGKAJIAN,
Terlaksananya Pengkajian, Penanganan
1 Jumlah rumusan kebijakan teknis sengketa pertanahan
0
PENANGANAN DAN
dan Penyelesaian Sengketa
PENYELESAIAN
Pertanahan secara lebih berkualitas
yang disusun (Paket) 2 Jumlah Objek sengketa yang dikaji dan dipetakan akar
SENGKETA PERTANAHAN
KONFLIK 4,250 PERTANAHAN
4 Pertanahan
93
500
masalahnya (kasus) 3 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (kasus)
93
300
4 Jumlah Keputusan Penghentian dan Pembatalan Hak
20
140
atas Tanah (SK) 5 Jumlah Pembinaan dan evaluasi sengketa pertanahan di
33
165
daerah (Paket)
F.1-10
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1 ii
KEGIATAN :
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output:
PENGKAJIAN DAN
Terlaksananya Pengkajian dan
PENANGANAN
Penanganan Konflik Pertanahan secara
KONFLIK PERTANAHAN lebih berkualitas
Direktorat Konflik 1 Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan
67
400 Pertanahan
67
240
1
5
20
100
akar masalahnya (Kasus) 2 Jumlah Penanganan Konflik Pertanahan (kasus) 3 Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis) 4 Jumlah pembinaan dan evaluasi konflik pertanahan di daerah (Paket)
iii. KEGIATAN : PENANGANAN DAN
Output : Terlaksananya penaganan dan
PENYELESAIAN
penyelesaian perkara pertanahan PERKARA PERTANAHAN secara lebih berkualitas
Direktorat Perkara 1 Jumlah obyek perkara dapat dikaji dan dipetakan akar
30
250 Pertanahan
masalahnya (kasus) 2 Jumlah Perkara yang ditangani dan dimenangkan oleh
30
170
pihak BPN RI (Kasus) 3 Jumlah Penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan putusan
25
150
1
5
27
135
pengadilan (kasus) 4 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Perkara yang disusun (Surat Edaran/Juknis) 5 Jumlah Supervisi dan Monitoring/Evaluasi Perkara Pertanahan di daerah (Paket) 2
KEGIATAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI DAERAH KANWIL BPN PROVINSI KEGIATAN : PENGELOLAAN PERTANAHAN PROVINSI
Output : Pertanahan yang terkelola dengan
Seluruh Kantor 1 luas wilayah yang dipetakan dan bidang tanah yang
baik untuk peningkatan kesejahteraan
ditetapkan batasnya
masyarakat, keadilan P4T,
- JRSP (hektar)
keharmonisan sosial masyarakat dan
- Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar)
keberlanjutan kehidupan masyarakat
- Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar)
dalam wilayah provinsi
- Peta Tematik Utama Pertanahan:
2,100,000 4,385,934
10,500,000 Wilayah BPN Provinsi 21,929,672
943,753
4,718,765
5,662,517
28,312,587
Peta Penggunaan Tanah (hektar)
11,325,035
56,625,175
Peta Penguasaan Tanah (hektar)
11,325,035
56,625,175
Peta Kemampuan Tanah (hektar)
11,325,035
56,625,175
Peta Tempat-Tempat Penting (hektar)
11,325,035
56,625,175
- Peta Potensi Nilai Tanah dan Kawasan skala 1:25.000
6,535,489
32,677,445
(hektar)
F.1-11
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 - Laporan hasil supervisi (paket) - Laporan hasil pembinaan/bimtek/sosialisasi ke kab/kota (paket) - Peta ZNT, ZNEK dan penyebaran data transaksi tanah yang terkoreksi dan disahkan (paket) - Tenaga profesional di bidang penilaian tanah (orang) - Tenaga terampil di bidang penilaian tanah (orang) - Hardware dan software teknologi informasi yang terkini (paket) - Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar) - Penetapan Batas Swadaya (Bidang)
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
135
675
33
165
135
675
99
495
264
1,320
99
495
11,010
55,000
2,482,120
6,056,010
Indikator Output pada Kab/Kota : - Peta Dasar skala 1:1.000 (Ha)
31,458
157,300
- Peta Potensi Tanah (Ha)
70,781
353,900
- Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah
415
2,100
Kabupaten/Kota (Paket) - Informasi Peta ZNT, ZNEK dan Data Transaksi tanah
415
2,100
Kabupaten/Kota (Paket) - Hardware dan software teknologi informasi yang
415
2,100
terkini 2 Jumlah legalisasi aset tanah, pengelolaan Informasi dan pemeliharaan data pertanahan - PRONA (Bidang) - Transmigrasi (Bidang)
223,330
2,500,000
30,237
642,428
- Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar)
175,000
- Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang)
400,000
- Tanah UKM (Bidang)
30,000
110,000
- Tanah Petani (Bidang)
23,000
127,002
3,000
59,000
- Tanah Nelayan (Bidang) - Sertipikasi Pasca Bencana di Nias (bidang)
20,000
- Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (bidang)
30,000
- Legalisasi Swadaya (Bidang)
1,062,458
4,037,340
- Pengelolaan Informasi Pertanahan
2,591,759
4,100,000
F.1-12
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 - Pemeliharaan Data Pertanahan - Pemeriksaan tanah
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
3,961,033
6,241,000
546,750
1,260,000
210,000
1,050,000
10,000
50,000
3 Penataan dan pengaturan pertanahan - Redistribusi Tanah (Bidang) - Konsolidasi Tanah (Bidang) - Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota)
100
500
335,665
1,678,325
- Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang)
15,550
15,550
- Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang)
24,615
31,615
- Inventarisasi P4T (Bidang)
- Penataan dan Inventarisasi P3WT
177
885
4 Luas Aset tanah terindikasi terlantar/ bekas hak/ tanah kritis dan jumlah POKMASDARTIBNAH/GEMARA - Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi
57,500
287,500
Terlantar (Hektar) - Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar)
18,400
92,000
201
1,005
(Kelompok) - Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah UKM,
33
165
Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket) - Inventarisasi Tanah Hak yang diindikasikan terlantar
33
165
(Paket) 5 Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik
2,791
11,250
400
2,000
- Pembentukan POKMASDARTIBNAH/GEMARA
dan perkara pertanahan - Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan - Penanganan Perkara Pertanahan
731
3,655
- Mediasi
700
3,500
- Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek
900
4,500
60
300
Perdata/TUN (Operasi Tuntas) - Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
F.1-13
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
1 B
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1
PUSAT SEKRETARIAT UTAMA
Outcome: Meningkatnya Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPN RI serta Mutu Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
SEKRETARIAT 1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN
20
100 UTAMA
RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI (%) 2 Meningkatnya opinilaporan hasil keuangan dan kekayaan BPN RI (tingkat) 3 terpenuhinya kebutuhan pegawai di seluruh Unit Kerja di lingkungan BPN RI (%) 4 Terwujudnya penataan sistem politik dan hukum
-
WTP
20
100
5
25
pertanahan/keagrariaan (Paket) 5 Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang
70
100
dijadikan bahan kebijakan pertanahan 6 Meningkatnya persentase pemenuhan data dan
12
60
-
A
"Sangat
"Sangat
Memuaskan" 20
Memuaskan" 100
8
40
20
100
informasi pertanahan yang dibutuhkan (%) 7 Meningkatnya status akreditasi Program Studi STPN (Nilai) 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 9 Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI (%) 10 Bertambahnya jumlah pegawai BPN RI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi (%) 11 Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan barang milik negara (%)
F.1-14
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1 i
KEGIATAN :
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output:
PERENCANAAN,
Perencanaan, pemantauan dan evaluasi
PEMANTAUAN DAN
program dan anggaran serta
EVALUASI PROGRAM
administrasi kerjasama luar negeri
DAN ANGGARAN
BPN RI yang berkualitas.
SERTA ADMINISTRASI KERJA SAMA LUAR
Biro Perencanaan 1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN
20
100 Dan Kerjasama Luar
RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN
Negeri
RI (%) 2 Persentase kerja sama luar negeri bidang pertanahan
20
100
yang diprogramkan terlaksana (%) 3 Persentase data dan informasi hasil inventarisasi
20
100
penyusunan program dan anggaran. (%) 4 Peningkatan peringkat LAKIP BPN RI (peringkat)
2
10
pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam rangka
NEGERI BIDANG PERTANAHAN
ii
TARGET 2010
KEGIATAN :
Biro Keuangan dan
Output:
PEMBINAAN
Terselenggaranya pengelolaan
1 Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai
20
100 Pelaksanaan
ADMINISTRASI DAN
anggaran sesuai dengan aturan yang
PENGELOLAAN
berlaku
peraturan yang berlaku (%) 2 Persentase ketersediaan data dan informasi anggaran
20
100
Badan Pertanahan Nasional; (%) 3 Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran
20
100
ANGGARAN BADAN PERTANAHAN
Anggaran
sesuai dengan rencana (%);
NASIONAL
4 tersedianya data penyelesaian kerugian negara (kasus)
20
100
5 terlayaninya pelaksanaan APBN (%)
20
100
6 PersentaseKeuangan Manual Bulanan dan Laporan
20
100
Keuangan BPN RI dengan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (%). iii KEGIATAN : PENYELENGGARAAN
Output: Terlaksananya pengelolaan tata usaha
URUSAN TATA USAHA pimpinan, keamanan, dan urusan PIMPINAN, PENGAMANAN, DAN URUSAN KEPROTOKOLAN
keprotokolan.
Biro Tata Usaha 1 Persentase penyelesaian konsep-konsep surat,
20
100 Pimpinan Dan
keputusan, atau dokumen lainnya yang ditandatangani
Protokol
oleh KBPN RI, eselon I dan komite Pertanahan 2 Persentase distribusi surat, dokumen, pesan , disposisi
20
100
20
100
ke unit kerja Eselon I dengan tepat waktu dan tepat sasaran 3 Persentase digitalisasi dokumen pimpinan
F.1-15
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 4 Persentase terjaminnya keamanan lingkungan kantor
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6 20
7 100
BPN RI 5 Persentase Terjaminnya keamanan pimpinan BPN RI
20
100
6 Persentase Terlaksananya penyiapan urusan
20
100
7 Jumlah komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan
20
100
eksternal dan internal lembaga 8 Jumlah pemberian penghargaan di bidang pertanahan
70
350
keprotokolan bagi kegiatan KBPN RI dan Eselon I
kepada perseorangan dan atau lembaga (buah) iv KEGIATAN :
Penataan organisasi dan layanan
1 Jumlah Pembinaan organisasi dan Kepegawaian
ORGANISASI DAN
kepegawaian
2 Proporsi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
KEPEGAWAIAN BPN
KEGIATAN : PENGELOLAAN
1
5 Kepegawaian
20
100
terukur (%) 3 Proporsi layanan pengembangan kepegawaian yang tepat
20
100
waktu dan tepat sasaran (%) 4 Proporsi layanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu
20
100
dan tepat sasaran (%) 5 proporsi layanan umum kepegawaian yang tepat waktu
20
100
dan tepat sasaran (%) 6 Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat
20
100
120
600
serta prosedur kerja yang jelas, efektif efisien dan
PENGELOLAAN
v
Biro Organisasi dan
Output:
PEMBINAAN
Output: Terlaksananya pengelolaan
ADMINISTRASI UMUM administrasi umum dan barang milik
dengan dukungan SIMPEG (%) 1 Terbinanya unit kerja pengelolatata naskah dinas, tata
Biro Umum
kearsipan dan penggandaan (unit kerja)
negara 2 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pegawai (%) 3 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinyaurusan rumah tangga kantor(orang) 4 Terbinanya unit kerja pengelola Barang Milik Negara
20
100
1,300
6500
120
600
8,000,000
40,000,000
dan tersedianya data Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel (Unit Kerja) 5 Pengadaan Blanko Akta PPAT dan Blanko sertipikat
F.1-16
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 vi KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output:
PENGELOLAAN DATA
Tersedianya Data dan Informasi
DAN INFORMASI
Pertanahan yang terintegrasi secara
PERTANAHAN
nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)
Pusat Data Dan 1 Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang
1
5 Informasi
mencakup teknologi informasi, data dan informasi,
Pertanahan
perangkat lunak untuk internal dan eksternal, perangkat keras dan sistem keamanan jaringan (paket) 2 Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional
12
60
nasional (SIMTANAS) (%) 3 Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan
20
100
online (%) 4 Kantor Pertanahan terlayani dengan program Larasita
20
100
pada sistem informasi dan manajemen pertanahan
(%) vii KEGIATAN :
Output :
PENGEMBANGAN
Terlaksananya pengembangan
PERATURAN
peraturan perundang-undangan bidang
PERUNDANG-
pertanahan dan Hubungan Masyarakat
Pusat Hukum dan 1 Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan dan
21 Hubungan
kebijakan di bidang pertanahan (Peraturan)
UNDANGAN BIDANG
2 Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan
PERTANAHAN DAN
(paket) 3 Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang
HUBUNGAN
4
Masyarakat 2
10
250
1,251
2
10
pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan
MASYARAKAT
dokumentasi dan informasi hukum (Peraturan) 4 Jumlah pemberian bantuan, pendampingan dan konsultasi hukum bagi lembaga dan pejabat BPN RI
viii KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERTANAHAN
Output: Terlaksananya Penelitian dan
(paket) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (paket)
Pusat Penelitian dan 9
49 Pengembangan
Pengembangan Bidang Pertanahan
F.1-17
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
2
1
ix KEGIATAN :
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output:
PENDIDIKAN DAN
Terselenggarakannya Pendidikan dan
PELATIHAN BIDANG
Pelatihan di lingkungan BPN RI yang
PERTANAHAN
berkualitas (profesional)
Pusat Pendidikan Dan 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
878
3,678 Pelatihan
bagi seluruh CPNS di lingkungan BPN RI 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
125
625
263
1,572
68
413
7
49
Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI 3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI 4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI 5 Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI 2
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI KANWIL BPN
Output:
PROVINSI
Terlaksananya Dukungan Manajemen
KEGIATAN :
Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil
DUKUNGAN
BPN Provinsi
MANAJEMEN DAN
Seluruh Kantor 1 gaji dan tunjangan lainnya tepat waktu (pegawai)
20,693
103,465 Wilayah BPN Provinsi
2 operasional perkantoran satker daerah (paket)
453
2,265
3 dukungan menejemen dan teknis satker daerah (paket)
453
2,265
1 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta
170
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI 3
STPN KEGIATAN :
Output:
DUKUNGAN
Tersedianya sumber daya manusia
MANAJEMEN DAN
yang berkualitas melalui Pendidikan
PELAKSANAAN TUGAS
STPN
PENDIDIKAN STPN
Sekolah Tinggi 850 Pertanahan Nasional
terpenuhinya urusan rumah tangga STPN (orang) 2 operasional perkantoran STPN (Paket) 3 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2 (Orang) 4 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-3 (Orang) 5 Jumlah Lulusan Mahasiswa Sarjana Sains Terapan Bidang Pertanahan (orang) 6 Meningkatnya Status Program Diploma IV Pertanahan
(STPN) 1
5
9
45
2
10
80
400
-
A
STPN (nilai)
F.1-18
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 7 Meningkatnya Status semua Program studi pendidikan lainnya (nilai) 8 Meningkatnya Status Lembaga STPN (nilai)
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6 -
7 A
-
A
15
75
Tinggi(paket) 10 Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
10
50
(paket) 11 Jumlah pengadaan bidang tanah untuk pembangunan
0
2
9 Jumlah penelitian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
gedung negara (bidang) 12 Jumlah gedung negara yang dibangun (unit)
1
5
13 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan
3
15
pendidikan (Paket) 14 Jumlah gedung negara direhab (unit)
1
5
15 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (unit)
2
10
16 Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (unit) 17 Jumlah Lulusan Pendidikan Ketrampilan untuk
0
2
20
100
128
650
masyarakat non Institusional 18 Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 19 Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S-1 20 Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT 21 Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2
9
45
27
150
11
60
1,280
2,250
Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan
F.1-19
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
1 C
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1
PUSAT SEKRETARIAT UTAMA Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI
1 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan tanah
20
100 SEKRETARIAT
20
100
165
825
0
1
2 Jumlah terbangunnya gedung negara (unit)
1
3
3 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang
1
5
20
100
5 Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin (Paket)
1
5
6 Jumlah Pengadaan Kapal Bermotor (Paket)
1
5
dan gedung negara di lingkungan BPN RI (%) 2 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan meubelair, peralatan dan mesin (%) 3 Jumlah Gedung Negara, Peralatan dan Mesin yang
UTAMA
dilakukan perbaikan (unit) Biro Umum
Output :
KEGIATAN :
PENGELOLAAN SARANA Terlaksananya pengadaan dan DAN PRASARANA
pengembangan Sarana dan Prasarana
(PUSAT)
kantor
1 Jumlah pengadaantanah untuk pembangunan gedung negara (bidang)
lainnya (Paket) 4 Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor (Unit)
F.1-20
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2
3
4
1 2
2014
5
6
PELAKSANA 7
KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA (DAERAH) Output :
KEGIATAN :
PENGELOLAAN SARANA Terlaksananya pengelolaan Sarana DAN PRASARANA
dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi
(DAERAH)
dan Kantah Kab/Kota
Seluruh Kantor 1 Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan gedung
27
135 Wilayah BPN
2 Jumlah gedung negarayang dibangun(unit)
27
135
3 Jumlah gedung negara direhab (unit)
16
80
4 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor serta
16
80
negara (Bidang)
Provinsi
peralatan teknis (Paket) 5 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4(Unit)
30
150
6 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (Unit)
110
550
16
80
7 Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Paket) D
TARGET 2010
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1
PUSAT INSPEKTORAT UTAMA Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI
INSPEKTORAT 1 PersentaseTemuan Hasil Pemeriksaan yang
100
100 UTAMA
ditidaklanjuti terhadap jumlah temuan (%) 2 Rasio Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap jumlah
20
15
obyek pemeriksaan berkurang (%)
F.1-21
NO
PROGRAM/ KEGIATAN 2
1 i
KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output :
IRWIL I
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kasus
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah I
(Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil
20
100
Pemeriksaan (%); 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan
20
100
20
100
20
100
Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit
20
100
Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
20
100
33
177
20
100
Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran
20
100
Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil
20
100
APARATUR BPN RI
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran
WILAYAH I
Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%);
/ pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi
Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya ii
KEGIATAN :
Output :
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS APARATUR BPN RI WILAYAH II
BPN RI di Wilayah II
perbaikan pelayanan publik (%) 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kasus
IRWIL II
(Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa,
Pemeriksaan (%);
F.1-22
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan
20
100
/ pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat
20
100
20
100
Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit
20
100
Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
20
100
mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi
Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%) iii KEGIATAN :
IRWIL III
Output :
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kasus
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah III
(Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
20
100
5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan
20
100
/ pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat
20
100
20
100
APARATUR BPN RI WILAYAH III
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);
mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%);
F.1-23
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
20
100
20
100
Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya iv KEGIATAN :
Output :
perbaikan pelayanan publik (%)
IRWIL IV
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kasus
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah IV
(Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil
20
100
Pemeriksaan (%); 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
APARATUR BPN RI
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa,
WILAYAH IV
Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%);
/ pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)
F.1-24
NO
PROGRAM/ KEGIATAN 2
1 v
KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3
4
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output :
IRWIL V
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kasus
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah V
(Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
20
100
5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan
20
100
/ pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat
20
100
20
100
Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit
20
100
Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
20
100
APARATUR BPN RI WILAYAH V
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);
mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi
Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)
F.1-25
