Formulir 1 TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 -2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO 1 A
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2 3 PROGRAM : PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 1
4
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
PUSAT a. DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN,
Outcome :
DAN PEMETAAN (DEPUTI Terwujudnya suatu kondisi yang I)
mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia;
DEPUTI BIDANG 1 Tersedianya cakupan wilayah kerangka dasar
5.000.000
5.000.000 SURVEI, PENGUKURAN,
kadastral nasional (hektar) 2 Tersedianya cakupan wilayah jaringan referensi
100.000
6.376.000 DAN PEMETAAN
satelit pertanahan (JRSP) untuk mendukung akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan 3 Tersedianya peta dasar pertanahan untuk
3.500.000
9.000.000
2.125.340
10.626.700
218.160
10.626.700
472.280
2.361.400
1
5
pendaftaran tanah, pemetaan tematik, pemetaan nilai tanah dan kegiatan pertanahan lainnya 4 (hektar) Tersedianya peta-peta tematik pertanahan mendukung perencanaan dan arah penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam penyusunan data spasial pertanahan 5 Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (hektar) 6 Tersedianya geospasial database pertanahan sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) (hektar) 7 Tersedianya kebijakan teknis mengenai pembuatan dan pengelolaan data spasial pertanahan nasional (paket)
1
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 i. KEGIATAN : PENGUKURAN DASAR 1
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
Pengukuran dan pemetaan
1 Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu,
Kerangka Dasar Kadastral
pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral
Nasional di Kab/Kota, Koridor
nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas
Batas Kawasan dan Koridor
wilayah administrasi yang dihasilkan (paket)
TARGET 2010
2014
5
6 1
PELAKSANA 7 Direktorat 5 Pengukuran Dasar
Batas Wilayah sesuai standar dan ketentuan Juknis 2
Tersedianya sistem referensi sesuai standar
3
Tersedianya konsep peraturan tentang pengukuran dan pemetaan kerangka dasar
ii. KEGIATAN : PEMETAAN DASAR
2 Hasil pengukuran koridor Batas Kawasan, Koridor
15.560
77.800
100.000
2.802.700
(hektar) 4 Jumlah dokumentasi titik dasar teknik (titik).
28
138
5 Jumlah layanan informasi pengukuran dasar (paket)
10
50
Batas Wilayah Administrasi dan Pulau Terluar (hektar) 3 Cakupan wilayah sistem JRSP untuk membangun kerangka dasar kadastral sesuai standar nasional
Direktorat
Output : Terlaksananya Survei dan
1 Jumlah dokumen standard dan mekanisme survei
Pemetaan Dasar Sesuai Standar
dan pemetaan dasar (paket) 2 Jumlah citra optis resolusi tinggi (hektar)
Operasi dan Prosedur (SOP)
1
5 Pemetaan Dasar
400.000
8.000.000
4.000.000
20.000.000
4 Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai
600.000
9.000.000
standar (hektar) 5 Tersedianya geospasial database unsur dasar
680.000
3.400.000
spasial nasional (Standar IDSN) (hektar) 6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan dasar
33
165
(paket) 7 Jumlah pembinaan pejabat fungsional survei dan
3 Jumlah citra optis resolusi menengah (hektar)
geografi sesuai dengan standar infrastruktur data
33
165
pemetaan (paket) 8 Jumlah bimbingan teknis pemetaan dasar (paket)
1
5
9 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan
2
10
software (paket)
2
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Ouput :
4
2 iii. KEGIATAN : PEMETAAN TEMATIK 1
2
Tersedianya Peta-Peta
1 Jumlah pemetaan tematik model untuk penyusunan
Tematik Utama Pertanahan
standar pemetaan tematik pertanahan pada wilayah
sesuai dengan NSPM untuk
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, wilayah
mendukung pelaksanaan
ekonomi khusus dan bidang tanah ataupun untuk
program dan kegiatan BPN RI
tema pertanahan tertentu (paket)
TARGET 2010
2014
5
6
95.380
PELAKSANA 7 Direktorat
476.900 Pemetaan Tematik
Tersedianya NSPM tentang
2 Jumlah kajian / studi standarisasi pemetaan
1
5
pelaksanaan pemetaan
tematik pertanahan. (paket) 3 Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei
1
5
3.175.000
21.462.800
5 Jumlah konversi data tematik ke dalam Sistem
3.175.000
21.462.800
Aplikasi Geodatabase (paket). 6 Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik
33
165
(paket) 7 Jumlah Bimbingan Teknis Pemetaan Tematik
tematik pertanahan secara nasional
dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan (paket) 4 Jumlah integrasi secara nasional peta-peta tematik pertanahan hasil kerja Kanwil BPN Propinsi (paket)
26
132
(paket) 8 Jumlah pengadaan/upgrading hardware dan
1
5
software penunjang pemetaan tematik (paket). 9 Jumlah dokumentasi atau publikasi peta tematik
1
5
pertanahan nasional (paket). 10 Jumlah (tema) peta-peta tematik lainnya
1
5
terpetakan sesuai dengan NSPM (paket) 11 Jumlah data sosial, ekonomi, demografi untuk
1
5
pemetaan tematik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan (paket)
3
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
2 iv. KEGIATAN : SURVEI POTENSI TANAH
Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat
TARGET
1 Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan
2010
2014
5
6
199.400
PELAKSANA 7 Direktorat Survei
7.726.900 Potensi Tanah
strategis (hektar) 2 Jumlah supervisi (paket)
33
165
3 Jumlah pembinaan/bimtek/sosialisasi (paket)
33
165
4 Jumlah peraturan/juklak/juknis (paket)
2
8
5 Jumlah studi penilaian tanah (paket)
0
2
20
99
8
42
(orang) 8 Jumlah peralatan penunjang survei dan pemetaan
1
5
bidang tanah dan kawasan (paket) 9 Jumlah pembangunan/pengembangan sistem
0
1
3.423.640
20.605.200
6 Jumlah pengembangan/sosialisasi aplikasi nilai bidang tanah dan kawasan (paket) 7 Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan/ketrampilan tenaga penilai tanah
informasi nilai aset pertanahan (paket) 10 Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem b
DEPUTI BIDANG HAK
Outcome:
aplikasi geodatabase BPN RI (paket)
DEPUTI BIDANG
TANAH DAN
Terwujudnya percepatan legalisasi
1 Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak
PENDAFTARAN TANAH
aset pertanahan, ketertiban
Tanah dan Pendaftaran Tanah (paket) 2 Bertambahnya jumlah bidang tanah
administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah i
KEGIATAN :
1
HAK TANAH DAN
5
PENDAFTARAN terdaftar
1.635.515
(bidang) 3 Tersedianya database legalitas aset tanah yang
1
15.828.400 TANAH 5
berkualitas sesuai dengan standar (paket) Output :
Direktorat
PENGATURAN DAN
Tersedianya rumusan kebijakan
1 Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah
PENETAPAN HAK
teknis dibidang pengaturan dan
TANAH
penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.
350
1.750 Pengaturan dan
(SK) 2 Jumlah data penetapan hak dalam data base Sistem
1
Penetapan Hak 5 Tanah
Informasi Pertanahan (Paket) 3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian
1
5
1
5
dan evaluasi teknis pengaturan dan penetapan hak tanah (Paket) 4 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme pengaturan dan penetapan hak
4
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 ii
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
2 KEGIATAN : PENINGKATAN
Terlaksananya pengukuran
1 Jumlah kebijakan teknis penetapan batas ruang dan
KUALITAS
pemetaan dan informasi bidang
perairan (Paket) 2 Jumlah bidang tanah yang ditetapkan batasnya
PENGUKURAN,
tanah, ruang dan perairan yang
PEMETAAN DAN
berkualitas.
TARGET 2010
2014
5
6 0
416.140
PELAKSANA 7 Direktorat 1 Penetapan Batas
Bidang Tanah dan 2.080.700 Ruang
(HGU) (Hektar)
INFORMASI BIDANG
3 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Atas dan
5.540
27.700
TANAH, RUANG DAN
Bawah Tanah (Unit Satuan Ruang) 4 Jumlah Penetapan Batas satuan Ruang Perairan
300
1.400
PERAIRAN
(Unit Satuan Ruang) 5 Jumlah sistem informasi bidang tanah yang
1
5
dibangun (HGU, HGB, HPL dan HP) (Paket) 6 Jumlah surveyor kadastral berlisensi yang
139
694
ditetapkan (orang) 7 Jumlah asisten surveyor kadastral berlisensi yang
820
4.100
ditetapkan (orang) 8 Terlaksananyapembinaan, monitoring, pengendalian
1
5
1
5 Pengaturan dan
dan evaluasi teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang (Paket) iii. KEGIATAN :
Output :
Direktorat
PENGATURAN DAN
Terlaksananya Pengaturan
1 Jumlah pelaksanaan pengadaan tanah di tingkat
PENGADAAN TANAH
pengadaan tanah pemerintah,
DAN LEGALISASI
penetapan hak atas tanah dan hak
pusat (Paket) 2 Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak
TANAH INSTANSI
pengelolaan instansi pemerintah
pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah
PEMERINTAH DAN
dan BUMN/BUMD secara lebih
BUMN/BUMD
baik
Daerah dan BUMN/BUMD (SK) 3 Jumlah rekomendasi perjanjian pemanfaatan,
120
Pengadaan Tanah 600 Pemerintah
30
150
1
5
1
5
penggunaan tanah atas bagian-bagian Hak Pengelolaan (SK)
4 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket) 5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket)
5
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
2 iv. KEGIATAN : PENINGKATAN
Terwujudnya Pembinaan dan
1 Pengelolaan Penggunaan blangko sertipikat tanah
PENDAFTARAN HAK
pengelolaan pendaftaran hak atas
TANAH DAN GUNA
tanah, hak milik atas satuan rumah
dan blangko akta PPAT (Paket) 2 Jumlah PPAT yang ditetapkan (orang)
RUANG
susun, tanah wakaf, guna ruang dan
3 Terlaksananya Pembinaan, monitoring, pengendalian
perairan serta PPAT
TARGET 2010
2014
5
6 1 764
PELAKSANA 7 Direktorat 5 Pendaftaran Hak
Tanah dan Guna 3.820 Ruang
1
5
1
4
1
5 PENGATURAN
100
498 PERTANAHAN
dan evaluasi teknis Pendaftaran hak atas tanah dan guna ruang (Paket) 4 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, dan guna ruang serta perairan (Paket)
c
DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN
Outcome: Meningkatnya pengaturan dan
PENATAAN PERTANAHAN penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.
DEPUTI BIDANG 1 Tersusunnya kebijakan dan pelaksanaan
DAN PENATAAN
penatagunaan tanah yang optimal neraca penatagunaan tanah (kab/Kota) 2 Penyelenggaraan redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang tanah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka penataan ketimpangan : - redistribusi (bidang)
210.000
1.544.000
- IP4T
335.665
5.011.186
10.000
63.850
134
672
3 Penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas (Bidang) 4 Terciptanya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (wilayah)
6
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 i
2 KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Out put :
4
PENGEMBANGAN
kebijakan teknis dan pelaksanaan
KEBIJAKAN TEKNIS
Penatagunaan tanah yang optimal
DAN PELAKSANAAN
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat Penatagunaan
1 Pedoman di bidang pengaturan dan penataan,
1
5 Tanah
1
5
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
PENATAGUNAAN
(jumlah)
TANAH
2 Terbangunan basis data dan jaringan penatagunaan Tanah di pusat dan daerah di 33 Provinsi (paket) 3 Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di pusat dan daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus) - Provinsi
7
33
100
500
- Kecamatan
0
498
- Lokasi
3
16
- Kawasan Khusus
1
5
1
5
2
10
- Kab/Kota
4 Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal Penatagunaan Tanah dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang (Paket) 5 Terlaksananya monitoring perubahan penggunaan tanah skala besar, perdesaan dan perkotaan ii
KEGIATAN :
Output :
PENGELOLAAN
Terciptanya pengelolaan
LANDREFORM
landreform yang lebih baik
(paket) 1 Jumlah rumusan kebijakan teknis landreform yang
Direktorat 2
9 Landreform
disusun (Rumusan) 2 Jumlah data dan informasi P4T dan Redistribusi
645.565
6.580.400
334.665
5.030.400
2
10
310.000
1.550.000
280
1.400
620.000
3.100.000
yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform (Bidang) 3 Persentase data P4T yang sesuai NSPM (Bidang) 4 Jumlah workshop landreform yang diselenggarakan (Paket) 5 penerima manfaat sesuai dengan NSPM (KK) 6 Jumlah tanah kelebihan maksimum dan absentee yang terbayar (Hektar) 7 Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi tanah obyek landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL (Hektar)
7
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 iii. KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengelolaan
KONSOLIDASI
konsolidasi tanah
TANAH
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat
2
10 Konsolidasi Tanah
2 Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah (Provinsi)
7
33
3 Proporsi provinsi orang/pihak yang bersedia
7
33
1 Jumlah rumusan kebijakan teknis konsolidasi tanah yang disusun (Rumusan)
mengikuti konsolidasi tanah terhadap jumlah iv. KEGIATAN :
Output :
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengelolaan Wilayah
WILAYAH PESISIR,
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,
PULAU-PULAU KECIL, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU (WP3WT)
promosi dan koordinasi (provinsi) 1 Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan
Direktorat Wilayah 1
5 Pesisir, Pulau-Pulau
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan
Kecil, Perbatasan
Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan
dan Wilayah Tertentu
Monev) 2 Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang - pulau kecil terluar
4
41
- pulau kecil perairan dalam
8
67
- pesisir strategis (Kecamatan)
0
12
- wilayah tertentu (Lokasi)
2
20
- penyusunan basis data (Paket)
1
5
- sosialisasi data WP3WT (Paket)
1
5
- bimbingan teknis di provinsi (Paket)
7
33
- supervisi inventarisasi di provinsi (Paket)
7
33
- zonasi pemanfaatan kawasan (Paket)
1
5
- penataan kawasan (Paket)
1
5
- monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan
4
69
Kabupaten (Paket) - konsultasi teknis / workshop / studi banding
1
5
(paket) - koordinasi pengembangan sumberdaya kawasan
1
5
3 Persentase kegiatan penataan kawasan dan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang terlaksana.
(Paket)
8
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2 DEPUTI BIDANG
3 Outcome:
4
1 d
PENGENDALIAN
Terwujudnya Pengendalian
1 Luas tanah hak dan tanah yang telah mempunyai
PERTANAHAN DAN
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
PEMBERDAYAAN
dan Pemanfaatan Tanah dan
dasar penguasaan yang terindikasi terlantar yang 2 Luas tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis
MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat dalam
TARGET 2010
2014
5
6
57.500 18.400
yang dikelola (Hektar)
PELAKSANA 7 DEPUTI BIDANG
750.000 PENGENDALIAN PERTANAHAN 400.000 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
rangka Peningkatan Akses terhadap sumber ekonomi
3 Jumlah masyarakat kurang mampu yang
56.000
379.300
memperoleh akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi (orang) i
KEGIATAN :
Output :
PENGENDALIAN
Terlaksananya Pengendalian
PERTANAHAN
Penerapan Kebijakan Dan Program
Direktorat 1 Jumlah Rumusan Kebijakan teknis pengendalian
1
5 Pengendalian Penerapan
Penerapan Kebijakan Program Pertanahan (Paket) 2 Jumlah Data dan Informasi hak atas tanah dan
1
Kebijakan Dan 5 Program
perijinan yang diindikasikan terlantar yang terintegrasi dalam basis data (paket) 3 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi
33
165
2
10
pengendalian penerapan kebijakandan program pertanahan (paket) 4 Jumlah data dan informasi penerapan program pertanahan dan sektoral (paket) ii
KEGIATAN :
Direktorat
Ouput :
PENGELOLAAN
Terselenggaranya pengelolaan
TANAH NEGARA,
tanah negara, tanah terlantar dan
Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis
Negara, Tanah
TANAH TERLANTAR
tanah kritis
(Paket)
Terlantar Dan
DAN TANAH KRITIS
1 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan
2 Jumlah Analisa ketersediaan tanah untuk
1
0
6 Pengelolaan Tanah
18 Tanah Kritis
kepentingan masyarakat, pemerintah dan badan usaha (Paket) 3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pengelolaan
0
6
33
165
tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis (Paket) 4 Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis (Paket)
9
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
2 iii. KEGIATAN : PEMBERDAYAAN
Terselenggaranya akses
MASYARAKAT DAN
masyarakat dan lembaga terhadap
KELEMBAGAAN
penguatan hak atas tanah dan
DALAM
sumber permodalan dan produksi
PENGELOLAAN
serta pemberdayaan masyarakat
PERTANAHAN
secara integratif dan lintas sektor
1 Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme (paket)
TARGET 2010
2014
5
6 1
PELAKSANA 7 Direktorat 5 Pemberdayaan Masyarakat Dan
2 Pengembangan Basis Data Pemberdayaan
1
5
2
10
33
165
2
12
Kelembagaan
Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan (paket) 3 Jumlah kerjasama antar instansi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan (Paket) 4 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan (Paket) 5 Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat di pemukiman informal,
e
DEPUTI BIDANG
Outcome:
daerah konflik dan bencana (paket)
PENGKAJIAN DAN
Berkurangnya sengketa, konflik
PENANGANAN
dan perkara pertanahan serta
SENGKETA DAN
mencegah timbulnya sengketa,
2 Jumlah Penanganan, Penyelesaian Sengketa Konflik
KONFLIK
konflik dan perkara pertanahan
dan perkara pertanahan (kasus) 3 Jumlah Percepatan Pengkajian, penanganan,
PERTANAHAN
1 Jumlah Pengkajian/analisa atas sengketa konflik
DEPUTI BIDANG 590
3.650 PENGKAJIAN
1.666
6.000 PENANGANAN
DAN
dan perkara pertanahan ,
960
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
SENGKETA DAN 4.250 KONFLIK PERTANAHAN
(kasus) i
KEGIATAN :
Output:
Direktorat
PENGKAJIAN,
Terlaksananya Pengkajian,
1 Jumlah rumusan kebijakan teknis sengketa
PENANGANAN DAN
Penanganan dan Penyelesaian
PENYELESAIAN
Sengketa Pertanahan secara lebih
pertanahan yang disusun (Paket) 2 Jumlah Objek sengketa yang dikaji dan dipetakan
93
500
SENGKETA
berkualitas
akar masalahnya (kasus) 3 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (kasus)
93
300
4 Jumlah Keputusan Penghentian dan Pembatalan Hak
20
140
atas Tanah (SK) 5 Jumlah Pembinaan dan evaluasi sengketa
33
165
PERTANAHAN
0
4 Sengketa Pertanahan
pertanahan di daerah (Paket)
10
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 ii
2 KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output:
4
PENGKAJIAN DAN
Terlaksananya Pengkajian dan
PENANGANAN
Penanganan Konflik Pertanahan
KONFLIK
secara lebih berkualitas
PERTANAHAN
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Direktorat Konflik
67
400 Pertanahan
67
240
1
5
20
100
30
250 Pertanahan
2 Jumlah Perkara yang ditangani dan dimenangkan
30
170
oleh pihak BPN RI (Kasus) 3 Jumlah Penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan
25
150
1
5
27
135
1 Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya (Kasus) 2 Jumlah Penanganan Konflik Pertanahan (kasus) 3 Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis) 4 Jumlah pembinaan dan evaluasi konflik pertanahan di daerah (Paket)
iii. KEGIATAN : PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN
Direktorat Perkara
Output : Terlaksananya penaganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara lebih berkualitas
1 Jumlah obyek perkara dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya (kasus)
putusan pengadilan (kasus) 4 Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Perkara yang disusun (Surat Edaran/Juknis) 5 Jumlah Supervisi dan Monitoring/Evaluasi Perkara Pertanahan di daerah (Paket) 2
KEGIATAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI DAERAH KANWIL BPN PROVINSI KEGIATAN : PENGELOLAAN PERTANAHAN PROVINSI
Seluruh Kantor
Output : Pertanahan yang terkelola dengan
1 luas wilayah yang dipetakan dan bidang tanah
baik untuk peningkatan
yang ditetapkan batasnya
kesejahteraan masyarakat,
- JRSP (hektar)
keadilan P4T, keharmonisan sosial
- Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar)
masyarakat dan keberlanjutan
- Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar)
kehidupan masyarakat dalam
- Peta Tematik Utama Pertanahan:
wilayah provinsi
2.100.000 4.385.934
10.500.000 Wilayah BPN Provinsi 21.929.672
943.753
4.718.765
5.662.517
28.312.587
Peta Penggunaan Tanah (hektar)
11.325.035
56.625.175
Peta Penguasaan Tanah (hektar)
11.325.035
56.625.175
Peta Kemampuan Tanah (hektar)
11.325.035
56.625.175
Peta Tempat-Tempat Penting (hektar)
11.325.035
56.625.175
- Peta Potensi Nilai Tanah dan Kawasan skala
6.535.489
32.677.445
1:25.000 (hektar)
11
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 - Laporan hasil supervisi (paket) - Laporan hasil pembinaan/bimtek/sosialisasi ke kab/kota (paket) - Peta ZNT, ZNEK dan penyebaran data transaksi
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
135
675
33
165
135
675
tanah yang terkoreksi dan disahkan (paket) - Tenaga profesional di bidang penilaian tanah
99
495
(orang) - Tenaga terampil di bidang penilaian tanah (orang)
264
1.320
- Hardware dan software teknologi informasi yang
99
495
11.010
55.000
- Peta Dasar skala 1:1.000 (Ha)
31.458
157.300
- Peta Potensi Tanah (Ha)
70.781
353.900
terkini (paket) - Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar) Indikator Output pada Kab/Kota :
- Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah
415
2.100
Kabupaten/Kota (Paket) - Informasi Peta ZNT, ZNEK dan Data Transaksi
415
2.100
tanah Kabupaten/Kota (Paket) - Hardware dan software teknologi informasi yang
415
2.100
terkini 2 Jumlah legalisasi aset tanah, pengelolaan
600.977
3.004.884
157.292
787.000
30.237
152.000
Informasi dan pemeliharaan data pertanahan - PRONA (Bidang) - Transmigrasi (Bidang) - Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar)
11.010
55.000
- Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik)
62.917
315.000
(Bidang) - Tanah UKM (Bidang)
30.000
150.000
- Tanah Petani (Bidang)
23.000
115.000
- Tanah Nelayan (Bidang)
3.000
15.000
- Legalisasi Swadaya (Bidang)
471.876
2.350.000
- Pengelolaan Informasi Pertanahan
815.799
4.100.000
12
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 - Pemeliharaan Data Pertanahan - Pemeriksaan tanah
TARGET
PELAKSANA
2010
2014
5 1.248.208
6 6.241.000
251.667
1.260.000
210.000
1.050.000
10.000
50.000
7
3 Penataan dan pengaturan pertanahan - Redistribusi Tanah (Bidang) - Konsolidasi Tanah (Bidang) - Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota)
100
500
335.665
1.678.325
- Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang)
12.583
63.000
- Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang)
6.292
- Inventarisasi P4T (Bidang)
- Penataan dan Inventarisasi P3WT
200
7.000 1.000
4 Luas Aset tanah terindikasi terlantar/ bekas hak/ tanah kritis dan jumlah POKMASDARTIBNAH/GEMARA - Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) - Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar) - Pembentukan POKMASDARTIBNAH/GEMARA
150.000
750.000
18.400
400.000
201
1.000
(Kelompok) - Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah UKM,
33
165
Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket) - Inventarisasi Tanah Hak yang diindikasikan
33
165
2.791
11.250
terlantar (Paket) 5 Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan - Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara
400
2.000
Pertanahan - Penanganan Perkara Pertanahan
731
2.500
- Mediasi
700
2.500
- Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
900
4.000
Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) - Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
60
250
Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
13
NO 1 B
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
2 3 4 5 6 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1
7
PUSAT SEKRETARIAT UTAMA
Outcome: Meningkatnya Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPN RI serta Mutu Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
SEKRETARIAT 1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan
20
100 UTAMA
BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI (%) 2 Meningkatnya opinilaporan hasil keuangan dan
-
WTP
kekayaan BPN RI (tingkat) 3 terpenuhinya kebutuhan pegawai di seluruh Unit
20
100
Kerja di lingkungan BPN RI (%) 4 Terwujudnya penataan sistem politik dan hukum
5
25
pertanahan/keagrariaan (Paket) 5 Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang
70
100
dijadikan bahan kebijakan pertanahan 6 Meningkatnya persentase pemenuhan data dan
12
60
informasi pertanahan yang dibutuhkan (%) 7 Meningkatnya status akreditasi Program Studi
-
A
STPN (Nilai) 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 9 Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI (%) 10 Bertambahnya jumlah pegawai BPN RI yang
"Sangat
"Sangat
Memuaskan" 20
Memuaskan" 100
8
40
20
100
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi (%) 11 Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan barang milik negara (%)
14
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 i
2 KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT 3 Output:
PERENCANAAN,
Perencanaan, pemantauan dan
PEMANTAUAN DAN
evaluasi program dan anggaran
EVALUASI PROGRAM
serta administrasi kerjasama luar
DAN ANGGARAN
negeri BPN RI yang berkualitas.
SERTA ADMINISTRASI
1 Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan
2010
2014
5
6 20
PELAKSANA 7 Biro Perencanaan 100 Dan Kerjasama Luar Negeri
BPN RI denganPagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI (%) 2 Persentase kerja sama luar negeri bidang
20
100
pertanahan yang diprogramkan terlaksana (%) 3 Persentase data dan informasi hasil inventarisasi
20
100
4 Peningkatan peringkat LAKIP BPN RI (peringkat)
2
10
1 Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai
20
100 Pelaksanaan
2 Persentase ketersediaan data dan informasi
20
100
anggaran Badan Pertanahan Nasional; (%) 3 Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran
20
100
4 tersedianya data penyelesaian kerugian negara
20
100
(kasus) 5 terlayaninya pelaksanaan APBN (%)
20
100
6 PersentaseKeuangan Manual Bulanan dan Laporan
20
100
20
100 Pimpinan Dan
rangka penyusunan program dan anggaran. (%)
NEGERI BIDANG PERTANAHAN
KEGIATAN :
Output:
PEMBINAAN
Terselenggaranya pengelolaan
ADMINISTRASI DAN anggaran sesuai dengan aturan PENGELOLAAN
4
TARGET
pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam
KERJA SAMA LUAR
ii
INDIKATOR
yang berlaku
ANGGARAN BADAN PERTANAHAN
Biro Keuangan dan Anggaran
peraturan yang berlaku (%)
sesuai dengan rencana (%);
NASIONAL
Keuangan BPN RI dengan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (%). iii KEGIATAN :
Biro Tata Usaha
Output:
PENYELENGGARAAN
Terlaksananya pengelolaan tata
URUSAN TATA
usaha pimpinan, keamanan, dan
keputusan, atau dokumen lainnya yang
USAHA PIMPINAN,
urusan keprotokolan.
ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite
PENGAMANAN, DAN URUSAN KEPROTOKOLAN
1 Persentase penyelesaian konsep-konsep surat,
Pertanahan 2 Persentase distribusi surat, dokumen, pesan ,
Protokol
20
100
20
100
disposisi ke unit kerja Eselon I dengan tepat waktu dan tepat sasaran 3 Persentase digitalisasi dokumen pimpinan
15
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 4 Persentase terjaminnya keamanan lingkungan
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
20
100
kantor BPN RI 5 Persentase Terjaminnya keamanan pimpinan BPN RI
20
100
6 Persentase Terlaksananya penyiapan urusan
20
100
7 Jumlah komunikasi dan koordinasi yang efektif
20
100
dengan eksternal dan internal lembaga 8 Jumlah pemberian penghargaan di bidang
70
350
keprotokolan bagi kegiatan KBPN RI dan Eselon I
pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga iv KEGIATAN :
Output:
PEMBINAAN
Penataan organisasi dan layanan
1 Jumlah Pembinaan organisasi dan Kepegawaian
ORGANISASI DAN
kepegawaian
2 Proporsi organisasi yang tepat fungsi dan tepat
PENGELOLAAN
KEGIATAN :
Biro Organisasi 1
5 dan Kepegawaian
20
100
efisien dan terukur (%) 3 Proporsi layanan pengembangan kepegawaian yang
20
100
tepat waktu dan tepat sasaran (%) 4 Proporsi layanan mutasi kepegawaian yang tepat
20
100
waktu dan tepat sasaran (%) 5 proporsi layanan umum kepegawaian yang tepat
20
100
waktu dan tepat sasaran (%) 6 Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat
20
100
120
600
20
100
1.300
6500
120
600
12.160.246
60.801.232
ukuran serta prosedur kerja yang jelas, efektif
KEPEGAWAIAN BPN
v
(buah)
Output:
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengelolaan
ADMINISTRASI
administrasi umum dan barang
UMUM
milik negara
dengan dukungan SIMPEG (%) 1 Terbinanya unit kerja pengelolatata naskah dinas,
Biro Umum
tata kearsipan dan penggandaan (unit kerja) 2 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pegawai (%) 3 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinyaurusan rumah tangga kantor(orang) 4 Terbinanya unit kerja pengelola Barang Milik Negara dan tersedianya data Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel (Unit Kerja) 5 Pengadaan Blanko Akta PPAT dan Blanko sertipikat
16
NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2 vi KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output:
PENGELOLAAN DATA Tersedianya Data dan Informasi
4 1 Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang
DAN INFORMASI
Pertanahan yang terintegrasi
mencakup teknologi informasi, data dan informasi,
PERTANAHAN
secara nasional dalam rangka
perangkat lunak untuk internal dan eksternal,
pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)
TARGET 2010
2014
5
6 1
PELAKSANA 7 Pusat Data Dan 5 Informasi Pertanahan
perangkat keras dan sistem keamanan jaringan 2 Ketersediaaan data dan informasi pertanahan
12
60
20
100
20
100
nasional pada sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) (%) 3 Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan online (%) 4 Kantor Pertanahan terlayani dengan program Larasita (%)
vii KEGIATAN :
Pusat Hukum dan
Output :
PENGEMBANGAN
Terlaksananya pengembangan
PERATURAN
peraturan perundang-undangan
PERUNDANG-
bidang pertanahan dan Hubungan
UNDANGAN BIDANG
Masyarakat
PERTANAHAN DAN
1 Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan
MASYARAKAT
21 Hubungan Masyarakat
dan kebijakan di bidang pertanahan (Peraturan) 2 Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan (paket) 3 Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang
HUBUNGAN
4
2
10
250
1.251
2
10
pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Peraturan) 4 Jumlah pemberian bantuan, pendampingan dan konsultasi hukum bagi lembaga dan pejabat BPN RI
viii KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
Output: Terlaksananya Penelitian dan
(paket) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (paket)
Pusat Penelitian 9
49 dan Pengembangan
Pengembangan Bidang Pertanahan
PERTANAHAN
17
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
OUTCOME/OUTPUT
2 ix KEGIATAN :
INDIKATOR
3 Output:
PENDIDIKAN DAN
Terselenggarakannya Pendidikan
PELATIHAN BIDANG
dan Pelatihan di lingkungan BPN RI
PERTANAHAN
yang berkualitas (profesional)
4 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 Pusat Pendidikan
11390 Dan Pelatihan
878
Prajabatan bagi seluruh CPNS di lingkungan BPN RI 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
125
1875
263
4622
68
1130
9
145
Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI 3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI 4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI 5 Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI 2 KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI KANWIL BPN
Seluruh Kantor
Output:
PROVINSI
Terlaksananya Dukungan
KEGIATAN :
Manajemen Dan Pelaksanaan
DUKUNGAN
Tugas Teknis Kanwil BPN Provinsi
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
1 gaji dan tunjangan lainnya tepat waktu (pegawai)
20.693
103.465 Wilayah BPN Provinsi
2 operasional perkantoran satker daerah (paket)
453
2.265
3 dukungan menejemen dan teknis satker daerah
453
2.265
(paket)
TUGAS TEKNIS KANWIL BPN PROPINSI 3
STPN KEGIATAN :
Tersedianya sumber daya manusia
MANAJEMEN DAN
yang berkualitas melalui Pendidikan
PELAKSANAAN
STPN
TUGAS PENDIDIKAN STPN
Sekolah Tinggi
Output:
DUKUNGAN
1 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta
170
850 Pertanahan Nasional (STPN)
terpenuhinya urusan rumah tangga STPN (orang) 2 operasional perkantoran STPN (Paket)
1
5
3 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf
9
45
Administrasi Pasca Sarjana S-2 (Orang) 4 Jumlah Lulusan Tugas belajar Dosen dan Staf
2
10
80
400
-
A
Administrasi Pasca Sarjana S-3 (Orang) 5 Jumlah Lulusan Mahasiswa Sarjana Sains Terapan Bidang Pertanahan (orang) 6 Meningkatnya Status Program Diploma IV Pertanahan STPN (nilai)
18
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 7 Meningkatnya Status semua Program studi pendidikan lainnya (nilai) 8 Meningkatnya Status Lembaga STPN (nilai)
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6 -
7 A
-
A
15
75
Perguruan Tinggi(paket) 10 Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
10
50
(paket) 11 Jumlah pengadaan bidang tanah untuk pembangunan
0
2
9 Jumlah penelitian pelaksanaan Tri Dharma
gedung negara (bidang) 12 Jumlah gedung negara yang dibangun (unit)
1
5
13 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan
3
15
pendidikan (Paket) 14 Jumlah gedung negara direhab (unit)
1
5
15 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (unit)
2
10
16 Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (unit) 17 Jumlah Lulusan Pendidikan Ketrampilan untuk
0
2
20
100
128
650
9
45
27
150
11
60
masyarakat non Institusional 18 Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 19 Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S1 20 Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT 21 Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan
19
NO 1 C
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2 3 4 PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
PUSAT SEKRETARIAT UTAMA Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI
1 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan
20
100 SEKRETARIAT UTAMA
tanah dan gedung negara di lingkungan BPN RI (%) 2 Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan
20
100
165
825
0
1
2 Jumlah terbangunnya gedung negara (unit)
1
3
3 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang
1
5
meubelair, peralatan dan mesin (%) 3 Jumlah Gedung Negara, Peralatan dan Mesin yang dilakukan perbaikan (unit) KEGIATAN :
Output :
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengadaan dan
SARANA DAN
pengembangan Sarana dan
PRASARANA (PUSAT) Prasarana kantor
Biro Umum 1 Jumlah pengadaantanah untuk pembangunan gedung negara (bidang)
lainnya (Paket) 4 Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor
20
100
(Unit) 5 Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin (Paket)
1
5
6 Jumlah Pengadaan Kapal Bermotor (Paket)
1
5
20
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 2
OUTCOME/OUTPUT
2 3 KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA (DAERAH) KEGIATAN :
INDIKATOR 4
2010
2014
5
6
PELAKSANA 7
Output :
PENGELOLAAN
Terlaksananya pengelolaan Sarana
SARANA DAN
dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi
PRASARANA
dan Kantah Kab/Kota
(DAERAH)
Seluruh Kantor 1 Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan
27
135 Wilayah BPN Provinsi
gedung negara (Bidang) 2 Jumlah gedung negarayang dibangun(unit)
27
135
3 Jumlah gedung negara direhab (unit)
16
80
4 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor
16
80
serta peralatan teknis (Paket) 5 Jumlah pengadaan kendaraan roda 4(Unit)
30
150
6 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (Unit)
110
550
16
80
7 Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Paket) D
TARGET
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1
PUSAT INSPEKTORAT UTAMA Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI
INSPEKTORAT 1 PersentaseTemuan Hasil Pemeriksaan yang
100
100 UTAMA
ditidaklanjuti terhadap jumlah temuan (%) 2 Rasio Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap
20
15
jumlah obyek pemeriksaan berkurang (%)
21
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 i
2 KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 IRWIL I
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah I
Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil
20
100
Pemeriksaan (%); 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
33
177
20
100
20
100
20
100
APARATUR BPN RI
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan /
WILAYAH I
Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan
pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam ii
KEGIATAN :
Output :
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah II
APARATUR BPN RI WILAYAH II
upaya perbaikan pelayanan publik (%) 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan
IRWIL II
Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);
22
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR 4 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%) iii KEGIATAN :
Output :
IRWIL III
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah III
Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
20
100
5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang
20
100
pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat
20
100
20
100
APARATUR BPN RI WILAYAH III
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);
mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%);
23
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
1
2
3
4 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit
TARGET 2010
PELAKSANA
2014
5
6
7
20
100
20
100
Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam iv KEGIATAN : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPN RI WILAYAH IV
Output :
upaya perbaikan pelayanan publik (%)
IRWIL IV
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan
33
177
peningkatan akuntabilitas aparatur
Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
BPN RI di Wilayah IV
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%); 5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)
24
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1 v
2 KEGIATAN :
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
3 Output :
4
TARGET 2010
2014
5
6
PELAKSANA 7 IRWIL V
PENGAWASAN DAN
Terlaksananya pengawasan dan
1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan
33
177
PENINGKATAN
peningkatan akuntabilitas aparatur
AKUNTABILITAS
BPN RI di Wilayah V
Kasus (Obrik); 2 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Review Laporan
20
100
20
100
20
100
5 Rata-rata Jumlah kebijakan teknis bidang
20
100
pemeriksaan / pengawasan (%); 6 Rata-rata Jumlah auditor sebagai peserta diklat
20
100
20
100
20
100
20
100
APARATUR BPN RI WILAYAH V
Keuangan, Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra dan LAKIP (%); 3 Rata-rata Jumlah Laporan Pemantauan / Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern (%); 4 Rata-rata Jumlah Laporan Pengolahan Hasil Pemeriksaan (%);
mandiri/ seminar / workshop / lokakarya / sosialisasi / asistensi (%); 7 Rata-rata Jumlah Laporan pembinaan / Asistensi (intern dan ekstern) / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan (%); 8 Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (%). 9 Rata-rata Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)
25
