BAB 4 PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1. Paparan Data 4.1.1. Latar Belakang Perusahaan Pada tahun 1909 C.V Culture Maatchappy (C.V.C.M.) Pandji/Tanjungsari, yang berkedudukan di Amsterdam telah mendirikan Pabrik Gula Lestari, Pengurusan dan Tata Usahannya, kemudian diserahkan kepada Tiedeman On Van Kerchem Indonesia di Surabaya. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Pabrik Gula Lestari sebagaimana halnya juga Pabrik Gula–Pabrik Gula lainya, ditempatkan dibawah Kementrian Kemakmuran, Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (B.P.P.G.N). Sesudah Clash ke II bulan Oktober 1950 Pabrik Gula Lestari mulai giling lagi dibawah pengurus yang lama yakni Tiedeman On Van Krechem. Dalam rangka Aksi Irian Barat pada akhir tahun 1957 Pabrik Gula Lestari diambil alih oleh pemerintah cq. PPN Baru dan digolongkan dalam kesatuan Pra Unit Gula A. Setelah PP No. 166/1961 tanggal 26 April 1961 mulai berlaku, maka Pabrik Gula Lestari masuk dalam kesatuan II (Karisidenan Kediri ) yang berbadan hukum sendiri. Dengan keluarnya PP No. 1 dan 2 tahun 1963 tentang pembentukan B.P.U. maka Pabrik Gula Lestari dijadikan Perusahaan Negara, yang berbadan hukum sendiri. Bahwa dengan PP. 14 tahun 1968 (L.N. tahun 1968 No. 23) telah didirikan PNP. XXI dalam peraturan mana pasal 1 ayat 2 ditentukan
65
66
bahwa
Pabrik
Gula
Lestari
berserta
hak
kewajiban,
kekayaan
dan
perlengkapannya diserahkan/beralih kepada PNP.XXI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1973 dalam Bab I pasal I ayat 1 dan 2, dengan dialihkan kepada PN.Perkebunan XXI dan PN.Pekebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).Menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) diangkat berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI. No. KEP-064/MPBUMN/1998 pada tanggal 28 September 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 260/KMK.016/1996 tanggal 8 April 1996 dan Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 43 tanggal 11 Maret 1996 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Agustus 1996 No. C2-8338-HT.01.01.1996. 4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan Visi dan Misi "Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan". Misi 1.
Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional dan berwawasan lingkungan.
2.
Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
67
3.
Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama team serta organisasi yang profesional.
4.1.3. Filosofi Perusahaan Menjalankan misi perusahaan memerlukan acuan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sebagai arahan untuk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh integritas, peraturan atau petunjuk. Hal tersebut hendaknya dilaksanakan oleh semua tingkat karyawan, dengan mengikuti aturan yang ada akan memberikan pencapaian prestasi yang merupakan visi perusahaan. Pokok arahan juga disebutkan dalam Company Business Philosophy meliputi: “Integritas, Profesionalisme, Visioner, dan Sinergi.” Dalam produktifitas karyawan di tempat kerja harus tetap tinggi dan budaya kerja harus dipahami dan dilaksanakan, adalah: profesional, produktif, dan pembelajar. 4.1.4. Strategi Bisnis Strategi EDO (Efisiensi, Diversifikasi, dan Optimalisasi) 1. Efisiensi a.
mengurangi konsumsi bahan bakar dan energi.
b.
mengatasi berbagai hambatan permesinan, dan
c.
mengurangi biaya pemeliharaan pabrik.
2. Diversifikasi Beyond sugar transformasi menjadi industri berbasis tebu (sugarcane based industry) terintegrasi dari hulu ke hilir.
68
3. Optimalisasi Memacu rendemen dengan menekan sugar losses melalui peningkatan kinerja ekstraksi gilingan dan efisiensi pemrosesan. 4.1.5. Struktur Organisasi Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PABRIK GULA LESTARI TAHUN 2014 KEPALA DIVISI
MANAGER SDM
ASISTEN MANAJER SDM
KEPALA DEVISIS QC, & PENGEMBANGAN LAHAN
GENERAL MANAJER
MANAJER KEUNGAN &UMUM
MANAJER TANAMAN
MANAJER PENGOLAHAN
MANAJER QUALITY CONTROL
ASMAN INSTALASI
ASMAN PENGOLAHAN
ASMAN QC
ASMAN QC
ASMAN UMUM & HUMAS
ASMEN PERKREDI TAN, MEKANISA SI
ASMAN PERENCAN AAN,PEMBI BITAN, PUPUK
ASMEN PERKREDIT AN, MEKANISASI
ASMAN KEUANGAN
ASMEN DISTRIK
ASMEN DISTRIK
ASMEN DISTRIK
ASMAN INSTALASI
ASMAN PENGOLAHAN
ASMAN KEUANGAN
ASMEN DISTRIK
ASMEN DISTRIK
ASMAN INSTALASI
ASMAN PENGOLAHAN
ASMAN KEUANGAN
ASMEN DISTRIK
ASMAN INSTALASI
ASMAN PENGOLAHAN
ASMAN INSTALASI
ASMAN PENGOLAHAN
ASMAN INSTALASI
ASMAN PENGOLAHAN
ASMAN KEUANGAN
ASMAN PERKREDIT AN, MEKANISAS I
MANAJER INSTALASI
ASMAN INSTALASI
Sumber: Data Perusahaan yang diolah
69
4.1.6. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara X ( PERSERO ) – Pabrik Gula Lestari ini merupakan usaha dibidang industri yang memproduksi gula. Pabrik Gula Lestari hanya memproduksi gula, untuk penjualan akan dilakukan oleh Direksi. 4.1.7. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Pabrik Gula Lestai Pabrik gula Lestari memiliki 1030 karyawan yang terdiri dari 319 karyawan tetap dan 711 karyawan tidak tetap. Karyawan tetap terdiri dari 2 kriteria yaitu karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap juga memiliki 2 kriteria yaitu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) dan outsourching. Gaji pokok yang diterima oleh karyawan tetap berdasarkan atas golongan yang dimiliki oleh karyawan sedangkan untuk karyawan tidak tetap yaitu berdasrkan UMR (Upah Minimum Regional) yang ada di kabupaten Nganjuk. Kebijakan Pabrik gula lestari terhadap karyawannya yang berhubungan dengan perpajakan khususnya PPh Pasal 21 karyawan tetap adalah sebagai berikut: a.
Gaji Take Home Pay yang diterima Karyawan Pabrik Gula Lestari yaitu berupa Gaji pokok yang ditambah dengan santunan sosial, bonus dan lembur. santunan sosial berupa tunjangan pajak penghasilan pasal 21, dana pensiun perusahaan (DAPENBUN), JAMSOSTEK perusahaan, sewa rumah, listrik dan bahan bakar. Bonus hanya diterima karyawan jika hasil penggilingan tebu atau gula yang dihasilkan mencapai target. Untuk kariyawan yang ditunjuk
70
sebagai mandor juga akan memperoleh Tunjangan Jabatan. Sedangkan untuk Pimpinanan (Manajer) akan diberikan tunjangan struktural, dan untuk General Manager akan mendapatkan tunjangan Fungsional dan tunjangan Jabatan. Perusahaan telah menyediakan rumah dinas bagi karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana. Karyawan pimpinan wajib menempati rumah dinasnya sedangkan karyawan pelaksana dibebaskan untuk memilih tinggal di rumah dinas atau diberikan uang sewa, karena uang sewa diberikan hanya kepada karyawan yang tidak menempati rumah dinas. Karyawan pimpinan yang tidak menempati rumah dinas tidak akan mendapat uang sewa rumah karena mereka sudah diwajibkan untuk menempati rumah dinas. Perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam iuran pensiun sesuai dengan ketentuan DAPENBUN, besarnya iuran Pensiun yaitu: 1) Beban perusahaan sesuai dengan perhitungan aktuaria 2) Beban karyawan sebesar 6% dari PhDP (Gaji Pokok) b.
Perusahaan memberikan tunjangan lain berupa Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji Take Home Pay, setiap akhir tahun perusahaan juga akan memberikan tunjangan cuti kepada karyawan yang selama satu tahun bekerja terus menerus akan diberikan tunjangan sebesar 45% dari Gaji Take Home pay, pakaian dinas, tunjangan kesehatan, cuti tahunan, uang muka jasa operasional, asuransi jiwa seraya, tunjangan pemondokan.
c.
Pabrik Gula lestari meberikan tunjangan Pelaksanaan tugas berupa Biaya Perjalanan Dinas (BPD). Tarif BPD ini telah diatur dalam Perjanjian Kerja
71
Bersama (PKB). Berdasarkan PKB Biaya Perjalanan Dinans diberikan dalam bentuk uang tunai yaitu berupauang saku, uang makan, uang penginapan dan uang cucian. Dan besarnya BPD ini sesuai dengan golongan karyawan dan wilayahnya. d.
Setiap satu tahun sekali karyawan diberikan gula secara Cuma-Cuma dari perusahaan yang banyaknya diatur menurut golongan karyawan. Berikut ini merupakan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 terhadap penghasilan berupa asuransi, THR dan bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun, sebagai berikut: a.
Ibu Kom adalah karyawan pelaksana di Pabrik Gula Lestari. Beliau bekerja di Pabrik gula Lestari dengan memperoleh gaji pokok sebesar 47.781.661 per tahun dengan status TK/0. Ibu SR mendapat tunjangan berupa Tunjangan PPh pasal 21 sebesar 3.009.778 per tahun dan mendapat Tunjangan lain sesebesar 40.818.549. Selain itu Ibu SR juga mendapatkan Asuransi sebesar 3.180.094. Uang Muka Jasa Operasional 7.061.064. membayar iuran Pensiun sebesar 1.758.312.
b. Pak SO adalah karyawan pimpinan di Pabrik Gula Lestari. Beliau bekerja sebagai General Managerdi Pabrik gula Lestari dengan memperoleh gaji pokok sebesar 127.183.875per tahun dengan status K/1. Selain gaji pokok Pak SO mendapat tunjangan fungsional dan tunjangan struktural atas jabatannya sebagai General Manager(Pejabat Puncak) yang masing-masing sebesar 89.925.660 dan 80.174.319 per tahun. Pak SO juga mendapat
72
tunjangan PPh pasal 21 sebesar 70.446.618per tahun dan mendapat Tunjangan lain sesebesar 74.193.319. Pak SO juga mendapatkan Asuransi sebesar 8.648.080. Uang Muka Jasa Operasional 55.667.512. Membayar iuran Pensiun sebesar 4.783.300. c.
Karyawan Tidak tetap tidak dipotong PPh pasal 21 karena gaji karyawan tidak teteap berdasarkan UMR tanpa ada tunjangan lain maka penghasilannya berada dibawah PTKP dan bukan merupakan PKP.
73
Berikut ini adalah tabel perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Kom, Karyawan Tetap di Pabrik Gula Lestari: Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Perusahaan Ibu Kom Status: TK/0 Uraian Penghasilan
Perhitungan Perusahaan
Gaji Pokok
47.781.661
Tunjangan PPh pasal 21
3.009.778
Tunjangan Lain
40.818.549
Asuransi
3.180.094
Uang Muka Jasa Operasional
7.061.064
Penghasilan Bruto
101.851.101
Biaya Jabatan
(5.092.555)
Iuran Pensiun
(1.758.312)
Penghasilan Netto
95.000.234
PTKP
(24.300.000)
PKP
70.700.000
PPh pasal 21
5.605.000
PPh Pasal 21 lebih/kurang bayar
2.595.222
Sumber: Daftar Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pabrik Gula Lestari yang diolah.
74
Berikut ini adalah tabel perhitungan PPh Pasal 21 Pak SO, Karyawan Tetap di Pabrik Gula Lestari: Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Perusahaan Pak SO Status: K/1 Uraian Penghasilan
Perhitungan Perusahaan
Gaji Pokok
127.183.875
Tunjangan Struktural
80.174.319
Tunjangan Fungsional
89.925.660
Tunjangan PPh pasal 21
70.446.618
Tunjangan Lain
74.193.319
Asuransi
8.648.080
Uang Muka Jasa Operasional
55.667.512
Penghasilan Bruto
506.239.383
Biaya Jabatan
(6.000.000)
Iuran Pensiun
(4.783.300)
Penghasilan Netto
495.456.083
PTKP
(30.375.000)
PKP
465.081.000
PPh pasal 21
86.270.250
PPh Pasal 21 Lebih/kurang bayar
15.823.632
Sumber: Daftar Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pabrik Gula Lestari yang diolah
75
4.1.8. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pabrik Gula Lestari Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan besarnya beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan. Sehingga akan diperoleh laba dan likuiditas yang optimal. Selain itu bagi karyawan dengan adanya perencanaan pajak
ini akan menambah penghasilan karyawan karena beban pajak yang
ditanggung oleh karyawan akan berkurang. Dengan manajemen yang baik maka untuk mencapai perencanaan pajak yang optimal akan dapat dicapai dengan baik. Perencanaan Pajak Penghasilan yang ada di Pabrik Gula Lestari adalah sebagai berikut: 1. Pemberian Tunjangan PPh kepada semua karyawan dengan memerikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang wajib pajak. Pajak terutang perusahaan
sebesar
1.477.556.879
sedangkan
perusahaan adalah sebesar 1.156.441.184
pajak
yang
dipotong
sehingga terjadi kurang bayar
sebesar 321.115.695.Kurang bayar ini harus ditanggung perusahaan karena tunjangan pajak yang terutang tidak sama besarnya dengan PPh yang harusnya dipotong. 2. Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan berupa uang sewa rumah.Tunjangan sewa rumah kepada karyawan dapat menjadi beban perusahaan sebesar 252.016.116. 3. Perencanaan pajak yang dijalankan oleh perusahaan yang selanjutnya adalah dengan mengikut sertakan karyawannya dalam asuransi dan dana pensiun. Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dapat mengakui asuransi karyawannya sebagai beban perusahaan, sehingga beban asuransi dan dana
76
pensiun yang masing- masing sebesar 1.945.303.210 dan 580.835.728dapat mengurangi laba yang sekaligus dapat mengurangi beban pajak badan bagi perusahaan. 4. Gula icip-icip merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan unuk menghemat pajak. Perusahaan memberikanGula kepada 319 karyawannya namun perusahaan memotong pajaknya atas penghasilan yang diterima karyawan. Hal ini akan mengurangi pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong karyawan. Besarnya gula yang diterima karyawan adalah berdasarkan golongan karyawan, untuk karyawan golongan IV 75 kg, karyawan golongan III 60 kg, karyawan golongan II 35 kg dan karyawan golongan I 30 kg. 4.2. Pembahasan hasil penelitian 4.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap Pabrik Gula Lestari menurut Undang-Undang. Berdasarkan Analisis yang telah peneliti lakukan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap di Pabrik gula Lestari. Kesalahan yang terjadi dalam perhitungan PPh pasal 21 di Pabrik Gula Lestari terletak pada perhitungan tunjangan pajak. Perusahaan belum menghitung pemberian tunjangan pajak yang diberikan dengan menggross up besarnya tunjangan pajak benar sehingga pada akhir tahun terjadi lebih atau kurang bayar yang dapat merugikan bagi perusahaan. Perusahaan belum menguraikan beberapa pendapatan yang diberikan kepada karyawannya.
77
Berdasarkan hasil analisis tersebut peneliti akan mencoba mengitung pajak penghasilan pasal 21 Karyawan Tetap di Pabrik Gula Lestari sesuai dengan Undang-Undang, dan akan menguraikan dengan detail pendapatan yang diterima karyawan. Berikut ini adalah uraian Pendapatan yang diterima karyawan: a. Ibu Kom adalah karyawan pelaksana di Pabrik Gula Lestari. Beliau bekerja di Pabrik gula Lestari dengan memperoleh gaji pokok sebesar 47.781.661 per tahun dengan status TK/0. Ibu SR mendapat tunjangan berupa mendapat Tunjangan lain sesebesar 40.818.549, tunjangan lain ini berupa uang seragam sebesar 381.167, uang kesehatan 7.536.542, cuti tahunan 2.006.368, THR 4.353.783sewa rumah 1.161.600, air 1.314.660 , listik 525.864, Bahan bakar 788.796,
pemondokan3.250.000
dan
masa
pengabdian
selama
25
tahun1.949.9769 . Selain itu Ibu Kom juga mendapatkan Asuransi sebesar 3.180.094, Asuransi ini berupa Asuransi Jiwa seraya (EKAWARSA) sebesar 114.178, Dapenbun 921.420, dan Jamsostek yang dibayar perusahaan sebesar 2.144.496. Uang Muka Jasa Operasional 7.061.064. Membayar iuran Pensiun sebesar 1.758.312. Bu kom juga mendapat Gula Icip-Icip sebesar 35 kg.
78
Berikut ini adalah perhitungan pajak penghasilan ibu Kom menurut Undang-Undang: Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Ibu KOM Status: TK/0 Gaji Pokok
45.811.440
Tunjangan PPh pasal 21
4.783.889
Seragam (uang jahit seragam)
381.167
Cuti Tahunan
1.952.965
THR
4.235.108
Sewa Rumah
1.161.600
Air Listrik Bahan Bakar (Bensin) Transportasi
525.864 1.314.660 788.796 1.546.140
Asuransi: Ekawarsa (jiwa seraya)
114.178
Dapenbun
905.610
Jamsostek (JK,JKK)
2.079.840
Uang Muka Jasa Operasional
6.942.388
Penghasilan Bruto
96.088.670
Biaya Jabatan
4.804.433
Iuran Pensiun: Jamsostek ditanggung (JHT) karyawan
916.224
Dapenbun di tanggung karyawan
799.620
Penghasilan Netto
89.525.924
79
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang PTKP
(24.300.000)
PKP
65.225.924 4.783.889
PPh pasal 21 PPh pasal 21 lebih/kurang bayar
0
Sumber: Data yang diolah b. Pak SO adalah karyawan pimpinan di Pabrik Gula Lestari. Beliau bekerja sebagai General Managerdi Pabrik gula Lestari dengan memperoleh gaji pokok sebesar 127.183.875per tahun dengan status K/1. Selain gaji pokok Pak SO mendapat tunjangan fungsional dan tunjangan struktural atas jabatannya sebagai General Manager(Pejabat Puncak) yang masing-masing sebesar 89.925.660 dan 80.174.319 per tahun. Mendapat Tunjangan lain sesebesar 74.193.319, Tunjangan lain ini berupa tunjangan lain ini berupa uang seragam sebesar 381.173, uang kesehatan 7.470.446, cuti Panjang 25.826.815, THR25.296.685, air 1.728.540, listik4.321.356, Bahan bakar 2.592.804, pemondokan 2.500.000. Selain itu Pak SO juga mendapatkan Asuransi sebesar 8.648.080, Asuransi ini berupa Asuransi Jiwa seraya (EKAWARSA) sebesar 376.074, Dapenbun 2.573.980, dan Jamsostek yang dibayar perusahaan sebesar5.698.026. Uang Muka Jasa Operasional 55.667.512. Membayar iuran Pensiun sebesar 4.783.300 yang terdiri dari Dapenbun dan Jamsostek karyawan, masing-masing sebesar 2.510.150 dan 2.273.150. Pak SO mendapat gula icip-icip sebesar 100 kg.
80
Berdasarkan Undang-Undang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pak SO adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Pak SO Status: K/1 Gaji Pokok
127.183.875
Tunjangan Struktural
80.174.319
Tunjangan Fungsional
89.925.660
Tunjangan PPh pasal 21 Seragam (uang jahit seragam)
83.063.006 381.173
Cuti Panjang
25.826.815
THR
25.296.685
Pemondokan Air
2.500.000 1.728.540
Listrik
4.321.356
Bahan Bakar (Bensin)
2.592.804
Perjalanan Dinas
4.0755.00
Asuransi: Ekawarsa (jiwa seraya)
376.074
Dapenbun
2.573.980
Jamsostek (JK,JKK)
5.698.026
Uang Muka Jasa Operasional
55.667.512
Penghasilan Bruto
511.385.325 6.000.000
Biaya Jabatan Iuran Pensiun: Jamsostek ditanggung (JHT) karyawan
2.510.150
Dapenbun di tanggung karyawan
2.273.150
Penghasilan Netto
500.602.025
81
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang PTKP (30.375.000) PKP
472.252.025 83.063.006
PPh pasal 21 PPh Pasal 21 Lebih/Kurang Bayar
0
Sumber: Data yang diolah
4.2.2. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 Perencanaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 1. Menganalisis Informasi yang ada Berdasarkan perencanaan yang dijalankan oleh Pabrik Gula Lestari peneliti menganalisis perencanaan tersebut sebagai berikut: a. PPh 21 Karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan namun perusahaan belum menggross Up tunjangan pajak penghasilan tersebut, sehingga PPh 21 yang diberikan Pabrik Gula Lestari tidak sama besar dengan PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan. Karyawan masih harus menanggung kurang bayar PPh 21. Apabila perusahaan memilih kebijakan kurang bayar ditanggung oleh perusahaan besarnya kurang bayar tersebut tidak boleh dibebankan dalam laporan keunagan fiskal. b. Pabrik Gula Lestari menyediakan layanan kesehatan berupa rumah sakit, dimana jika karyawannya sakit harus melakukan pengobatan di Rumah Sakit Perusahaan. Kebijakan Perusahaan yang menyediakan Rumah Sakit ini merupakan
Kenikmatan/Natura
bagi
Karyawan
dibebankan dalam Lpaoran Keuangan Fiskal.
namun
tidak
boleh
82
c. Perusahaan Mengikut sertakan Karyawannya dalam Asuransi Ekawarsa, JAMSOSTEK, dan DAPENBUN. Pabrik gula lestari memilih kebijakan menanggung sebagian iuran karyawannya dan sebagian ditanggung oleh nkaryawan sendiri,
dalam hal perusahaan menanggung sebagian iuran
merupakan penghasilan bagi karyawan yang dapat dibebankan dalam Laporan Keungan Fiskal menurut UU PPh Pasal 6 ayat 1 (e). Sedangkan sebagian iuran yang ditanggung oleh karyawan merupakan pengurang PPh 21 yang diperbolehkan Menurut Direktorat Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998. d. Pabrik Gula Lestari memberikan tunjangan berupa uang sewa rumah kepada karyawannya, berdasarkan Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 (e) imbalan dalam bentuk natura hanya boleh dibebankan dalam laporan keuangan Fiskal. Dan atas Penghasilan tersebut merupakan Penghasilan yang dikenakan Pajak Menurut UU PPh pasl 6 ayat 1 (a). 2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan atas Perencanaan pajak yang dijalankan Pabrik Gula Lestari peneliti akan memberikan beberapa alternatif yang dapat dijalankan perusahaan dalam menjalankan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain: A) Pemilihan
4 alternatif dalam perhitungan Pajak penghasilan pasal 21
karyawan, yaitu: a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai (gross method), bagi perusahaan, bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh laba rugi tetapi bagi
83
karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya. b. Pasal 21 ditanggung pemberi kerja/perusahaan (net basis), beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat non-deductable, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi. c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak,Beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya bagi perusahaan secara fiskal maupun komersial. Take home pay yang diterima oleh karyawan tidak maksimal sebab karyawan masih harus menanggung PPh Pasal 21 terutangnya. d. PPh Pasal 21 di gross-up, pada alternatif ini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutangnya.
84
Berikut ini adalah perhitungan PPh 21 seluruh karyawan tetap Pabrik Gula Lestari menggunakan 4 alternatif: Tabel 4.5 Perhitungan PPh 21 PPh 21 uraian Penghasilan Net Basis dan Tunjangan Gross Method Pajak 17.437.126.424 17.437.126.424 Gaji Pokok 0 1.097.536.388 Tunjangan PPh pasal 21 Seragam (uang jahit 115.875.000 115.875.000 seragam) Cuti Tahunan 737.838.398 737.838.398 THR 1.288.817.465 1.288.817.465 Sewa Rumah 248.383.089 248.383.089 Air 143.274.039 143.274.039 Listrik 395.843.296 395.843.296 Bahan Bakar (Bensin) 237.505.724 237.505.724 Pemondokan 172.500.000 172.500.000
Gross Up 17.437.126.424 1.276.951.048 115.875.000 737838398 1.288.817.465 248.383.089 143.274.039 395.843.296 237.505.724 172.500.000
Masa pengabdian Uang lembur
406.517.778 977.067.492
406.517.778 97.7067.492
406.517.778 97.7067.492
Asuransi: Ekawarsa (jiwa seraya) Dapenbun Jamsostek (JK,JKK)
43.877.000 243.275.502 575.527.708
43.922.000 243.275.502 575.527.708
43.877.000 243.275.502 575.527.708
2.144.256.983 2.144.256.983 25.049.512.436 26.147.480.347 1.151.060.675 1.168.631.000
2.144.256.983 26.326.463.484 1.316.328.599
215.710.644 215.710.644 252.752.205 252.752.205 25.735.168.235 25.953.119.063 9.148.950.000 9.148.950.000 14.281.038.911 15.361.436.498 1.097.967.911 1.247.281.703 149.745.314
21.571.0644 252.752.205 2.7189.058.674 9.148.950.000 15.537.027.520 1.276.951.048 0
UM Jasa Operasional Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran Pensiun Dapenbun Kar Jamsostek Kar (JHT) Penghasilan Netto PTKP PKP PPH Pasal 21 PPH Pasal 21 KRG SETOR Sumber: Data yang diolah
85
Berdasarkan tabel 4.5 diatas pada alternatif keempat yaitu PPh asal 21 dengan menggross up tunjangan PPh 21 karyawan, penghasilan bruto yang diterima karyawan dari pada alternatif 3 alternatif yang lain, yaitu sebesar 26.326.463.484. Pada alternatif keempat ini PPh pasal 21 yang harus ditanggung karyawan sama dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan, dengan begitu tidak terjadi pengurangan Take Home Pay yang diterima karyawan. Berikut ini adalah Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, BiayaKomersial, dan Selisih Antara Keduanya Tabel 4.6 Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial uraian Penghasilan Gaji Pokok Seragam (uang jahit seragam) Cuti Tahunan THR Sewa Rumah Air Listrik Bahan Bakar (Bensin) pemondokan Masa pengabdian Uang lembur Asuransi: Ekawarsa (jiwa seraya) Dapenbun Jamsostek (JK,JKK) UM Jasa Operasional tunjangan PPh pasal 21 Dikurangi
PPh 21 Tunjangan Gross Method Net Basis Pajak 17.437.126.424 17.437.126.424 17.437.126.424
Gross Up 17.437.126.424
11.5875.000
115.875.000
11.5875.000
11.5875.000
737.838.398 1.288.817.465 248.383.089 143.274.039 395.843.296
737.838.398 1.288.817.465 248.383.089 143.274.039 395.843.296
737.838.398 1.288.817.465 248.383.089 143.274.039 395.843.296
737.838.398 1.288.817.465 248.383.089 143.274.039 395.843.296
237.505.724
237.505.724
237.505.724
237.505.724
172.500.000
172.500.000
172.500.000
172.500.000
406.517.778
406.517.778
406.517.778
406.517.778
977.067.492
977.067.492
977.067.492
977.067.492
43.877.000
43.877.000
43.922.000
43.877.000
243.275.502
243.275.502
243.275.502
243.275.502
575.527.708
575.527.708
575.527.708
575.527.708
2.144.256.983
2.144.256.983
2.144.256.983
2.144.256.983
1.097.536.388
1.276.951.048
86
PPh Pasal 21 Jumlah Biaya Fiskal penghasilan bruto Jumlah biaya komersial Biaya Fiskal ditambah PPh 21 Jumlah selisih biaya Fiskal dan komersial
1.097.967.911 1.247.281.703 24.069.717.987 25.167.685.898 25.017.985.583
1.276.951.048 25.167.685.898
25.049.512.436 25.049.512.436 26.147.480.347
26.326.463.484
25.049.512.436 25.049.512.436 26.326.463.484
26.444.636.946
25.049.512.436 25.049.512.436 26.326.463.484
26.444.636.946
1.097.967.911 25.049.512.436 26.147.480.347 26.326.463.484 0
1.097.967.911
0
25.049.512.436 0
Sumber: Data yang Diolah Tabel 4.7 Pemilihan Alternatif Uraian
Gross Method
PPh 21 Tunjangan Net Basis Pajak
Take 24.069.717.987 25.167.685.898 25.017.985.583 Home Pay Biaya 25.049.512.436 25.049.512.436 26.326.463.484 Fiskal Biaya 25.049.512.436 26.147.480.347 26.326.463.484 Komersial Selisih biaya 0 0 1.097.967.911 Fiskal dan Komersial Sumber: Data yang diolah
gross up 25.167.685.898
26.444.636.946 25.049.512.436
0
Setelah memperhatikan alternatif di atas, alternatif yang pertama bagi perusahaan merupakan alternatif yang seharusnya tidak dilakukan karena alternatif pertama merugikan karyawan. Gaji Take home pay yang diterima karyawan merupakan jumlah terkecil dari keempat alternatif yang lain yaitu sebesar Rp 25.049.512.436. Alternatif yang pertama juga mengharuskan karyawan membayar sendiri pajak penghasilannya sehingga alternatif ini
87
sebaiknya tidak digunakan. Alternatif yang kedua memang menguntungkan dari sisi karyawan karena gaji take home pay mereka lebih besar dari alternatif pertama. Akan tetapi disisi perusahaan pemilihan alternatif ini sangat merugikan karena adanya selisih biaya fiskal dan komersial akibat PPh 21 ditanggung perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan koreksi fiskal sebesar 1.097.967.911. Selisih ini akan menyebabkan pertambahan PPh badan sebesar 1.097.967.911 X 25% = Rp. 274.491.977. Pajak penghasilan ditanggung perusahaan merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 (h). Pemilihan alternatif yang ketiga adalah altenatif yang dijalankan perusahaan, alternatif sebaiknya tidak dilakukan oleh perusahaan karena gaji Take home pay merupakan jumlah yang kecil diantara alternatif yang lain yaitu sebesar Rp 25.017.985.583 tetapi PPh pasal 21 yang harus dibayarkan kepada pemerintah merupakan jumlah yang besar, selain itu pada alternatif ketiga terdapat selisih anatara tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang seharusnya dipotong, sehingga karyawan masih harus menanggung kekurangannya agar tidak terjadi selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial. Kurang bayar atas Pemberian tunjangan dengan alternatif ke tiga ini jika dibebankan kepada perusahaan juga akan merugikan perusahaan karena akan terjadi selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial. Jadi pemilihan alternatif yang ketiga ini bukanlah alternatif yang efisien. Pemilihan alternatif yang selanjutnya adalah pemilihan alternatif keempat, pada alternatif keempat ini dapat diketahui bahwa dengan menerapkan alternatif keempat ini tampak bahwa PPh pasal 21 yang harus dipotong merupakan jumlah
88
terbesar diantara alternatif yang lain, yaitu Rp. 1.276.951.048. Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan alternatif tiga jika dibandingkan dengan alternatif yang keempat terdapat selisih sebesar (Rp. 1.276.951.048 - Rp. 1.247.281.703 = Rp. 29.669.345). alternatif ketiga akan menghemat PPH 21 sebesar Rp. 29.669.345 dari alternatif keempat, namun disisi lain dengan alternatif yang keempat ini perusahaan
akan
menghemat
pajak
penghasilan
badan
sebesar
(Rp.
1.276.951.048- Rp. 1.097.536.388 X 25%= Rp. 44.853.665), karena pajak yang boleh dibebankan pada alternatif etiga ini adalah Rp. 1.097.536.388, sehingga dengan menggunakan alternatif keempat ini dapat diketahui bahwa metode Gross Up akan memberikan penghematan kas sebesar (Rp. 44.853.665 - Rp. 29.669.345 = Rp. 15.184.320) . Berdasarkan beberapa penjelasan diatas alternatif yang seharusnya dipilh pilihan dijatuhkan pada alternatif keempat. Alternatif keempat ini memang memiliki gaji Take Home Pay paling besar diantara alternatif yang lain. Pada alternatif keempat ini dari segi komersial, biaya fiskal yang besar tampaknya seperti suatu pemborosan, namun harus diperhatikan pula bahwa akibat biaya fiskal yang besar akan berdampak kepada laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan pun akan menjadi lebih kecil. Pemilihan alternatif keempat ini sebaiknya yang dilakukan perusahaan karena selain tidak adanya selisih antara biaya fiskal dan komersial, karyawan juga tidak perlu menanggung kurang bayar, karena pada alternatif keempat ini tidak ada selisih antara tunjangan pajak dengan pajak yang harus dipotong.
89
4.2.3. Manfaat Perencanaan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan dan Perusahaan dengan menggunakan metode Gross Up Beberapa dampak positif baik untuk karyawan maupun perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan metode gross up, yaitu: 1. Adanya penghematan PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp. 1.276.951.048. Penghematan disini bukan berarti tidak ada transaksi pembayaran PPh pasal 21 karyawan, akan tetapi penghematan atas tidak ada lagi pajak yang dipotong dari penghasilan pokok karyawan. Hal ini terjadi karena perusahaan memberikan tunjangan PPh kepada karyawannya sebesar PPh Pasal 21 terutang. Sehingga penghasilan karyawan akan diterimanya dengan maksimal. Besarnya penghematan PPh Pasal 21 di atas didapat dari: PPh pasal 21 yang terutang Tunjngan PPh 21 PPh Pasal 21 yang dipotong
1.276.951.048 1.276.951.048 -
2. Bertambahnya biaya fiskal perusahaan sebesar Rp. 118.173.462 karena dilakukannya pemberian tunjangan PPh (gross up). Secara sekilas mungkin hal ini tidaklah menguntungkan perusahaan bahkan sangat merugikan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari segi fiskal hal ini sangat menguntungkan perusahaan karena pada saat pembuatan laporan keuangan fiskal pertambahan biaya ini dapat menambah biaya perusahaan menjadi lebih besar sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih kecil, otomatis pembayaran pajak Pabrik Gula Lestari Kertosono juga dapat lebih ditekan. Hal tersebut juga bisa disebut sebagai cara untuk meningkatkan
90
efisiensi biaya operasi perusahaan, karena walaupun terjadi pertambahan biaya operasi perusahaan disisi lain biaya tersebut dapat mengefisiensikan pembayaran pajak badan Pabrik Gula Lestari Kertosono dan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Pertambahan biaya ini boleh mengurangi pendapatan perusahaan karena sesuai dengan Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1(a). Besarnya nominal pertambahan biaya fiskal yang dikeluarkan perusahaan setelah pemilihan alternatif perhitungan PPh Pasal 21 didapat dari:
Biaya Fiskal dengan Gross Up Biaya Fiskal dengan Pemberian Tunjangan Pajak Kenaikan Biaya Fiskal perusahaan
26.444.636.946 26.326.463.484 118.173.462
3. Bertambahnya penghasilan yang diterima karyawan sebesar Rp. 149.700.315. Hal ini sangatlah menguntungkan bagi karyawan dan juga berdampak positif bagi perusahaan, karena dengan begitu karyawan merasa lebih dihargai sehingga dapat lebih termotivasi lagi dalam bekerja, otomatis kinerja operasi perusahaan akan semakin meningkat. Perhitungan bertambahnya penghasilan yang diterima karyawan sebesar nominal diatas didapat dari:
Take Home Pay setelah perencanaan Take Home Pay sebelum Perencanaan Keuntungan Bagi Karyawan
25.167.685.898 25.017.985.583 149.700.315
