TESIS
TANGGUNGJAWAB KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT KEWENANGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
TESIS
TANGGUNGJAWAB KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT KEWENANGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI NIM. 1190561044
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
TANGGUNGJAWAB KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT KEWENANGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI NIM. 1190561044
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013 ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 27 SEPTEMBER 2013
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH. Nip. 19530401 198003 1 004
Dr. I Nyoman Suyatna, SH.MH Nip. 19590923 198601 1 001
Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH. Mhum.LLM Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, SP.S(K) Nip. 19611101 198601 2 001 Nip. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada tanggal 24 September 2013
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 1742/UN14.4/HK/2013 Tanggal: 19 September 2013
Ketua Sekretaris Anggota
: Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH : Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH : Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., M.Hum Dr. I Gede Yusa, SH., MH Dr. Putu Tuni Cakabawa landra, SH., M.Hum
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: Anak Agung Istri Diah Mahadewi
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Tanggugjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terkait kewenangannya menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 24 September 2013
Anak Agung istri Diah Mahadewi
v
KATA PENGANTAR Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa (Ida Sang Hyang
Widhi
Wasa,
TANGGUNGJAWAB
karena
berkat
KEPALA
rahmat-Nya
KANTOR
tesis
yang
WILAYAH
berjudul BADAN
PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT KEWENANGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH, sebagai tugas akhir dalam mengikuti Program Studi magister Ilmu Hukum, Program pascasarjana universitas Udayana dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik moril maupun materiil. Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepda pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada: 1. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SP.PD-KEMD Rektor Universitas Udayana. 2. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, SP S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. 3. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus selaku Pembimbing I Tesis yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini. 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH,
Pembantu Rektor III Universitas
Udayana, sekaligus selaku Pembimbing II Tesis yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
vi
5. Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH., Mhum, LLM, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana dan Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana dan selaku Dosen Penguji. 6. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH., SU, mantan ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana dan Dr. Putu Arya Sumertha Yasa, SH., MH, mantan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. 7. Para Dosen Penguji, Dr. Gede Marhaendra, SH., MH, dan Dr. I Gede Yusa, SH., MH, yang telah memberikan masukan dan perbaikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 8. Para Dosen S2 Ilmu Hukum, khususnya Dosen Konsentrasi Hukum Pemerintahan Universitas Udayana atas segala ilmu yang telah diberikan. 9. Para Staf Tata Usaha Program Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana. 10. Orang Tua dan adik Tercinta dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini. 11. Kakak Tersayang, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH., MH dan Anak Agung Istri Agung Yuniana, SE yang telah memberikan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 12. Anak Agung Gde Mahendra Angandika, SE, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini. vii
13. Bapak Arie Hardono, A.Ptnh, MH dan Ibu Putu Anggriani, SH yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil dalam penyelesaian tesis ini. 14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali serta rekan-rekan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atas izinya dan bantuannya untuk memperoleh bahan dan informasi dalam penyelesaian tesis ini. 15. Seluruh sahabat-sahabat angkatan 2011 Pasacasarjana Ilmu Hukum Universitas
Udayana
khususnya
rekan-rekan
Konsentrasi
Hukum
Pemerintahan, Yoga, Evi, Sinta, Eva, Putri, Purnamayanti, Bu Wiwid, Pak Putu, Tugus dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta sahabat-sahabat lainnya. Penulis menyadari bahwa apa yang dipaparkan dalam tesis ini jauh dari kesempurnaan baik dari permasalahan, metode penulisan, dan analisis, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun guna dapat mewujudkan karya tulis yang lebih baik di kemudian hari. Denpasar, September 2013 Penulis viii
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Terkait Kewenangan Menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanahâ. yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam penerbitan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, yaitu (1) Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. (2) Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terkait Kewenangannya menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum serta menggunakan perangkat analisis teknik deskripsi dan argumetasi hukum. Pembahasan dan hasil penelitian menghasilkan simpulan yaitu: pertama, kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah merupakan kewenangan yang diperoleh secara subdelegasi, karena Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai delegataris membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 sebagai peraturan dasar untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Atas tanah termasuk juga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, dimana apabila dilihat dalam Pasal 58 ayat (2) menentukan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan sebagai delegataris dapat mendelegasikan lebih lanjut wewenangnya untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Selain itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus Pertanahan di Indonesia termasuk juga dalam hal pembatalan Sertipikat Hak Atas tanah,maka dalam rangka efiensi waktu dan kecermatan dalam pemecahan masalah yang ada, serta mengurangi atau meringankan beban kerja atau tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, apabila dilihat dari tanggugjawab jabatan, maka yang bertanggugnjawab adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional secara jabatan baik berupa tanggungjawab perdata maupun administrasi. Sedangkan tanggungjawab pribadi adalah tanggungjawab Kepala Kantor Pertanahan Nasional secara pribadi, baik berupa tanggugjawab administrasi, perdata maupun pidana. Kata Kunci: Tanggungjawab, Kewenangan dan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.
ix
ABSTRACT This study discusses the liability of the Head of the Regional Office of the National Land Agency Related Cancellation Decree Issuing Authority certificate of land titles. Which aims to study the problems in the issuance of Certificate of Cancellation Decree of Ownership Rights to Land, namely (1) The authority of the Head of the Regional Office of the National Land Agency has issued a certificate of cancellation of land titles. (2) The liability of the Head of the Regional Office of the National Land Agency related authority has issued a certificate of cancellation of land titles. This research is a law that is derived from primary and secondary legal materials were then analyzed by using statue approach, conceptual approach and case approach and using analytical tools and techniques argumentation legal description. Discussion and research results lead to the conclusion that: first, authority of the Head of the Regional Office of the National Land Agency has issued Cancellation of Certificate of Land Ownership Rights to the authority obtained subdelegation, as Head of the National Land Agency Regulation delegataris establish the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 as a basis for issuing regulations Decree Cancellation of Certificate of Rights to the land including the certificate of Ownership Rights to land, which if seen in Article 58 paragraph (2) determines that the head of the National land Agency, which serves as delegataris may further delegate authority to issue decree Cancellation of Certificate of land ownership Rights. Moreover, it can be seen from the large number of cases of Land in Indonesia as well as in the case of cancellation of Certificate of Rights to the ground, then in order efiensi time and accuracy in solving the existing problems, and reduce or alleviate the workload or task of the National Land Agency. Second, Responsibility Regional Head of National Land agency, when seen from liability position, then the liability is the Head office of the Office of the National Land liability either civil or administrative. While personal responsibility is the responsibility of the Head of the National Land Office in person, either liability administrative, civil and criminal.
Keywords: Liability, Authority, and decree of cancellation of certificate of land titles.
x
RINGKASAN
Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas dalam bidang pertanahan. Dibentuknya Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Atas dasar hak menguasai negara atas tanah, maka Presiden membentuk Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Atas dasar itulah Presiden menyerahkan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengurusi segala hal dalam bidang pertanahan baik sektoral, regional maupun nasional, maka atas dasar penyerahan wewenang tersebut, dalam rangka menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan, maka diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indenesia Nomor 3 Tahun 2011. Namun dalam rumusan pasal dalam Peraturan tersebut, terdapat adanya suatu inkonsistensi norma yang mengatur tentang penerbitan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah termasuk Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang disertai dengan adanya suatu fakta hukum yang ada, maka dari itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. (2) Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terkait Kewenangannya menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. Bab I berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Latar belakang masalah menggambarkan permasalahan yang hendak diteliti yaitu tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terkait Kewenangan menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bab II dibahas mengenai tinjuan umum tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu menguraikan struktur Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten dan/atau Kota, Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai wujud dari Pendaftaran Tanah. Bab III membahas mengenai hasil penelitian masalah yang pertama yaitu kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah merupakan kewenangan yang diperoleh secara subdelegasi, karena Kepala Badan Pertanahan xi
Nasional sebagai delegataris membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 sebagai peraturan dasar untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Atas tanah termasuk juga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, dimana apabila dilihat dalam Pasal 58 ayat (2) menentukan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan sebagai delegataris dapat mendelegasikan lebih lanjut wewenangnya untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Selain itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus Pertanahan di Indoensia termasuk juga dalam hal pembatalan Sertipikat Hak Atas tanah, maka dalam rangka efiensi waktu dan kecermatan dalam pemecahan masalah yang ada, serta mengurangi atau meringankan beban kerja atau tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka diperlukan adanya subdelegasi. Bab IV membahas mengenai hasil penelitian masalah kedua yaitu Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, apabila dilihat dari tanggungjawab jabatan, maka yang bertanggungjawab adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara jabatan baik berupa tanggungjawab perdata maupun administrasi. Tanggungjawab pribadi adalah tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara pribadi, baik berupa tanggugjawab administrasi, perdata maupun pidana. Bab V merupakan penutup tulisan yang berisi simpulan atas masalah yang dibahas antara lain kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas tanah adalah kewenangan subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terkait kewenangan menerbitkan Keputusan pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas tanah yaitu dilihat dari tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Selanjutnya dari hasil penelitian dan simpulan tersebut, adapun yang menjadi saran dari penelitian ini yaitu agar dilakukan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan tidak mencantumkan Pasal 75, karena pelimpahan kewenangan dalam Penerbitan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah termasuk juga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah adalah pelimpahan secara subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai delegataris atau penerima delegasi dari Presiden kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM.................................... .................................... i HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER....................................... ii HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING............... .................................... iii PANITIA PENGUJI TESIS................................................................................ iv SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT................ ................................... v KATA PENGANTAR..................................................... .................................... vi ABSTRAK...................................................................... .................................... ix ABSTRACT.................................................................... .................................... x RINGKASAN....................................................................................................... xi DAFTAR ISI................................................................... .................................... xiii DAFTAR GAMBAR....................................................... .................................... xvi DAFTAR TABEL........................................................... .................................... xvii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang.......................................................... .................................... 1 1.2 Rumusan Masalah..................................................... .................................... 9 1.3 Ruang Lingkup Masalah................................................................................ 9 1.4 Tujuan Penelitian....................................................... .................................... 10 1.4.1 Tujuan Umum................................................... .................................... 10 1.4.2 Tujuan Khusus.................................................. .................................... 10 1.5 Manfaat Penelitian..................................................... .................................... 10 1.5.1 Manfaat Teoritis.................................................................................... 10 1.5.2 Manfaat Praktis................................................. .................................... 11 1.6 Orisinalitas Penelitian................................................ .................................... 11 1.7 Landasan Teoritis........................................................................................... 15 1.7.1 Konsep Negara Hukum.................................... .................................... 15 1.7.2 Teori Kewenangan............................................ .................................... 19 1.7.3 Asas Kepastian Hukum..................................... .................................... 24 1.7.4 Konsep Keputusan Tata Usaha Negara............. .................................... 27 1.7.5 Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah......... .................................... 31 xiii
1.8 Metode Penelitian...................................................... .................................... 34 1.8.1 Jenis Penelitian....................................................................................... 34 1.8.2 Jenis Pendekatan............................................... .................................... 35 1.8.3 Sumber Bahan Hukum........................................................................... 36 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum................ .................................... 38 1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum......................... .................................... 38 BAB II. TINJUAN UMUM TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KEPUTUSAN PEMBATALAN ................................... 40 2.1 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional.......................................... 40 2.2 Keputusan Yang Diterbitkan Oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional......................................................................................................... 47 2.2.1 Pengertian Keputusan............................................................................. 47 2.2.2 Syarat-syarat Sahnya Suatu Keputusan.................................................. 51 2.2.3 Jenis-jenis Keputusan Yang Diterbitkan Oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.................................................. 55 2.2.4 Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah...................... 62 2.3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Wujud Dari Pendaftaran Tanah................. 65 2.3.1 Hak Milik Atas Tanah Sebagai Salah Satu Jenis Hak-hak Atas Tanah................................................................................................... 65 2.3.2 Pendaftaran Tanah............................................ .................................. 70 BAB III KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH....................................................................................................... 79 3.1 Kewenangan Badan Pertanahan Nasional................. .................................... 79 3.1.1 Pengertian Kewenangan.................................... .................................... 79 3.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan Pemerintah........................................... 81 3.1.3 Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional............................................................................. 86 3.2 Sumber Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.................................... 95 BAB IV TANGGUNGJAWAB KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN xiv
PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS 119 TANAH......................................................................................................... 4.1 Konsep Tanggungjawab............................................ ................................... 119 4.2 Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah........................... 125 4.2.1 Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi................................................................................. 127 4.2.2 Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Pelaksanaan Putusan Pengadilan.............................................................. 131 4.3 Konsekuensi Yuridis Diterbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.......................................................................................... 138 4.4 Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah............................................................................................................. 150 BAB V PENUTUP.......................................................... ................................... 159 5.1 Simpulan.................................................................... ................................... 159 5.2 Saran.............................................................................................................. 161 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 163 LAMPIRAN........................................................................................................ 170 1. Surat Ijin Mengadakan Penelitian dari Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. 2. Surat Ijin Mnegadakan Penelitian dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3607/Pbt/BPN.51/2011, tanggal 29 Nopember 2011.
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar I
:
Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional................... 41
Gambar II
:
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional................................................................................. 44
Gambar III :
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... 46
Gambar IV :
Skema Pelimpahan Kewenangan........................................... 118
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1
:
Jenis-jenis Keputusan yang diterbitkan Oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional................................. 61
Tabel 2
:
Dasar Hukum Lahirnya Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional... 94
Tabel 3
:
Perbedaan Delegasi Dan Mandat............................................ 109
Tabel 4
:
Data penyelesaian Kasus Pertanahan Perode JanuariDesember 2011..................................................................... 114
Tabel 5
:
Data penyelesaian Kasus Pertanahan Perode JanuariDesember 2011..................................................................... 115
Tabel 6
:
Perbandingan Tanggungjawab Jabatan dan Tanggungjawab Pribadi..................................................................................... 125
Tabel 7
:
Perbedaan antara nietig, van rechswege nietig dan verniatigbaar........................................................................... 140
xvii
