TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SURAKARTA. Oleh :

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

i TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SURAKARTA

Oleh : SRI PURWANINGSIH K6407048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SURAKARTA

Oleh : SRI PURWANINGSIH K6407048

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

iii

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

v ABSTRAK Sri Purwaningsih. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SURAKARTA. Skripsi Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta, (2) Tingkat efektivitas organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan strategi penelitiannya menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa serta dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik wawancara, observasi serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode, serta ketekunan/keajegan pengamatan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data dan (4) pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) tahap pra penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta kurang maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari: Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan material Veteran Pejuang adalah hanya sampai untuk biaya operasional LVRI saja sedangkan kesejahteraan individu Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan tersebut, dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual Veteran Pejuang Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengadakan kegiatan spiritual, kegiatan yang dilakukan hanya secara keseluruhan kepada Warga Kota Surakarta, sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang Pemerintah Kota Surakarta masih bersifat pasif karena hanya menunggu bila diundang dalam kegiatan veteran. (2) Tingkat efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan, Indikator input: masih kurangnya bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta, fasilitas dan perlengkapan LVRI kurang memadai untuk kegiatan Veteran, Indikator proses: kurangnya sumber daya manusia yang produktif untuk membantu kemudahan veteran menyelesaikan administrasi serta dalam hal menyelenggarakan kegiatan, sedangkan Indikator

commit to user v


digilib.uns.ac.id

output: masih banyaknya veteran pejuang yang tergolong masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria keluarga sejahtera II sehingga tujuan LVRI untuk mensejahterakan anggotanya belum dapat terwujud.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

vii ABSTRACT Sri Purwaningsih. THE STATE RESPONSIBILITY IN IMPROVING THE VETERAN WARRIOR IN SURAKARTA. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, September 2011. The objectives of research are to find out: (1) the role of local goverment of Surakarta in realizing the state responsibility to prosper the Republic of ion Organization in Surakarta in This study employed a descriptive qualitative method. And the research strategy used was a single embedded strategy. The data source derived from informant, place and event, also document. The sampling technique used was purposive sampling. Techniques of collecting data used to obtain and to organize the research data were interview, observation, and document analysis. Techniques of validating data employed were data and method triangulations, and observation persistence. Meanwhile technique of analyzing data used was an interactive model of analysis encompassing the following stages: (1) data collecting, (2) data reduction, (3) data display, and (4) conclusion drawing. The procedures of research are as follows: (1) pre-research, (2) field work, (3) data analysis, (4) research report writing stages. Considering the result of research, the following conclusions can be drawn. (1) The role of local goverment of Surakarta in realizing the state re Warrior is less maximal. It can be seen from: The role of local goverment of Surakarta in realizing the material welfare of Veteran Warrior only arrives at the LVRI operational cost while the welfare of individual Veteran Warriors has not been realized through such grant; in realizing the spiritual welfare of Veteran Warrior, local goverment of Surakarta had never conducted spiritual activity, the activities carried out was intended to all residents of Surakarta, while for realizing the social welfare of Veteran Warrior, local goverment of Surakarta is still passive because it only waits for the invitation in veteran activity. (2) The effectiveness eteran Legion Organization (LVRI) in input indicator: the less grant from the local goverment of Surakarta, inadequate activity; process indicator: the limited productive human resource to help the veteran completing the administration affairs as well as in holding activity; while output indicator: there are some veteran warrior still categorized into poor or II prosperous family criteria so that the objective of LVRI to make its members prosperous has not been achieved.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

(Edi Suharto)

ita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya janganlah membuat

(Penulis)

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

ix PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada: Bapak dan ibu tercinta Keluarga tersayang Teman-teman angkatan 2007

commit to user ix

Almamater


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Banyak hambatan dan kendala yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 1.

Prof. Dr. H. Muhammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini.

2.

Drs. Syaiful Bachri, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui ijin atas permohonan penyusunan skripsi ini.

3.

Dr. Sri Haryati, M.Pd. Ketua Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Drs. Suyatno, M.Pd. Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5.

Rima Vien Permata H, SH, MH. Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan teknis dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Letnan Satu (purn) Sjatam Hadibroto Ketua LVRI Kota Surakarta telah memberikan ijin, petunjuk, informasi dan kesempatan penulis untuk mengadakan penelitian.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

xi 7.

Drs. Supardi Kepala Urusan Administrasi Kaminvetcad IV/35 Surakarta yang telah memberikan ijin, petunjuk, informasi dan kesempatan penulis untuk mengadakan penelitian.

8.

Drs. Wahyono, M.Pd Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dan kesempatan penulis mengadakan penelitian.

9.

Bapak Slamet Staf Seksi Sosial Dinas Sosial, Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dan kesempatan penulis mengadakan penelitian.

10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, serta 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha mencurahkan kemampuan seoptimal mungkin dengan harapan skripsi ini dapat memenuhi persyaratan sebagai suatu karya ilmiah yang bermanfaat. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Surakarta,

Penulis

commit to user xi

Agustus 2011


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN ...........................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

iv

HALAMAN ABSTRAK ................................................................................

v

HALAMAN ABSTRACT .............................................................................

vii

HALAMAN MOTTO .................................................................................... viii HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

ix

KATA PENGANTAR ...................................................................................

x

DAFTAR ISI ..................................................................................................

xii

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

xv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvi DAFTAR BAGAN ........................................................................................ xvii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii BAB I PENDAHULUAN...............................................................................

1

A.

Latar Belakang Masalah ..............................................................

1

B.

Pembatasan Masalah .....................................................................

4

C.

Rumusan Masalah ........................................................................

5

D.

Tujuan Penelitian ........................................................................

5

E.

Manfaat Penelitian........................................................................

5

BAB II LANDASAN TEORI ..........................................................................

7

A.

Tinjauan Pustaka.......................................................................... ..... 7

1.

Tinjauan Umum Tanggung jawab Negara ......................................... 7 a. Pengertian Tanggung jawab ........................................................ 7 b. Pengertian Negara ......................................................................... 8 c. Pengertian Tanggung Jawab Negara ........................................... 10

2.

Tinjauan Tentang Peningkatan Kesejahteraan ................................. 13

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

xiii a. Pengertian Peningkatan ............................................................... 13 b. Pengertian Kesejahteraan ............................................................ 13 c. Negara Kesejahteraan .................................................................. 15 d. Indikator Kesejahteraan ............................................................... 20

3.

Tinjauan Umum Veteran Pejuang Kemerdekaan ............................. 24 a. Pengertian Veteran ...................................................................... 24 b. Legiun Veteran Republik Indonesia ............................................ 26 c. Sejarah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta ................................ 28 d. Sejarah Pertempuran Empat Hari di Kota Solo ........................... 29

B.

Kerangka Berfikir..............................................................................33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 35 A.

Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 35

1. Tempat Penelitian............................................................................. 35 2. Waktu Penelitian .............................................................................. 35 B.

Bentuk dan Strategi Penelitian ......................................................... 36

1. Bentuk Penelitian ............................................................................. 36 2. Strategi Penelitian ............................................................................ 37 C.

Sumber Data ..................................................................................... 37

1. Informan ........................................................................................... 38 2. Tempat dan Peristiwa ....................................................................... 38 3. Dokumen .......................................................................................... 39 D.

Teknik Sampling .............................................................................. 39

E.

Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 40

1. Interview atau wawancara ................................................................ 40 2. Observasi .......................................................................................... 41 3. Analisis Dokumen ............................................................................ 42 F.

Validitas Data ................................................................................... 43

1. Trianggulasi...................................................................................... 43 2. Ketekunan/keajegan Pengamatan ..................................................... 44 G.

Analisis Data .................................................................................... 44

H.

Prosedur Penelitian........................................................................... 46

BAB IV HASIL PENELITIAN ......................................................................... 47 A.

Deskripsi Lokasi Penelitian ............................................................ 47 1. Gambaran Umum Kota Surakarta ............................................ 47

a. Keadaan Geografi ................................................................. 47

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

b. Keadaan Penduduk ............................................................... 48 2. Organisasi/Instansi yang berhubungan dengan Veteran Pejuang Republik Indonesia .................................................................... 50 a. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ........................ 50 b. Kantor Administrasi Veteran Cadangan IV/35 Surakarta .... 52 c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Surakarta

53

d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..................... 55 B. Deskripsi Permasalahan Penelitian .................................................. 56 1.

Peranan

Pemerintah

Kota

Surakarta

dalam

Mewujudkan

Tanggung Jawab Negara untuk Mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta ............... 56 2.

Tingkat Efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan Kesejahteraan Anggotanya........................................................ 68

C.

Temuan Studi................................................................................... 81

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ..................................... 84 A.

Kesimpulan ..................................................................................... 84

B.

Implikasi ......................................................................................... 85

C.

Saran ............................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 87 LAMPIRAN ....................................................................................................... 88

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

xv DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian ...............................................................

35

Tabel 2. Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Kota Surakarta ........................................................................................................ ...

48

Tabel 3. Banyaknya Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta tahun 2010 ........................................................................................

48

Tabel 4. Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan di Kota Surakarta tahun 2009 .........................................................................................

49

Tabel 5. Jumlah Veteran Pejuang Republik Indonesia di Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2011 ....................................................................

50

Tabel 6. Daftar Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2011 ...........................................................................................................

57

Tabel 7. Perbedaan Pengoperasian Dana Hibah Antara Veteran Pejuang dan Janda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Jadwal Kegiatan Penelitian ...........................................................................................................

58

Tabel 8. Indikator tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN..................... 74 Tabel 9. Besarnya Tunjangan Veteran Pejuang Republik Indonesia Berdasarkan Golongan ...........................................................................................

commit to user xv

76


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Kerangka Berfikir .........................................................................

34

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .................

45

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

xvii DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 1. Struktur Organisasi LVRI Surakarta ...............................................

51

Bagan 2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta .................................................

commit to user xvii

54


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Daftar Informan ........................................................................

88

Lampiran 2. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia ....................................................................

91

Lampiran 3. Pedoman Wawancara ................................................................. 102 Lampiran 4. Petikan Hasil Wawancara ........................................................... 105 Lampiran 5. Foto Penelitian ............................................................................ 129 Lampiran 6. Trianggulasi Data ....................................................................... 134 Lampiran 7. Trianggulasi Metode ................................................................... 136 Lampiran 8. Laporan Hasil Observasi ............................................................ 138 Lampiran 9. Daftar Nama Veteran Pejuang Kemerdekaan ............................ 147 Lampiran 10. Daftar Dana Kehormatan yang Belum Turun........................... 151 Lampiran 11. Instrumen Kriteria Keluarga Sejahtera ..................................... 152 Lampiran 12. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi kepada Dekan FKIP UNS

...................................................................................... 166

Lampiran13. Surat Keputusan Dekan FKIP UNS tentang Ijin Penyusunan Skripsi ..................................................................................... 167 Lampiran 14. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada rektor UNS ...... 168 Lampiran 15. Permohonan Surat Pengantar Ijin Penelitian kepada Walikota Surakarta ..................................................................................... 169 Lampiran 16. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada LVRI ............... 170 Lampiran 17. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ........................................................... 171 Lampiran 18. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada Kaminvetcad IV/35 Surakarta ................................................................................. 172 Lampiran 19. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada Kantor Administrasi Kesejahteraan Rekyat Sekretariat Daerah Surakarta ............... 173 Lampiran 20. Surat Keterangan Penelitian dari Kaminvetcad IV/35 ............ 174 Lampiran 21. Surat Keterangan Penelitian dari LVRI .................................... 175 Lampiran 22. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Administrasi Kesejahteraan Rekyat Sekretariat Daerah Surakarta ............... 176 Lampiran 23. Surat keterangan Din Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . 177

commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) telah 66 tahun lepas dari belenggu penjajah, rakyat tidak lagi menderita karena kekejaman pemerintah kolonial. Tiap tanggal 17 Agustus Bangsa Indonesia peringati sebagai hari Kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja keras seluruh rakyat Indonesia, dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), hingga rakyat jelata bahu membahu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Rakyat yang ikut berperang memperjuangkan kemerdekaan Republik

Indonesia

lebih

dikenal

dengan

sebutan

Veteran

Pejuang

Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Indonesia Veteran Pejuang Kemerdekaan memiliki wadah Organisasi yang bernama Legiun Veteran Republik Indonesia atau disingkat LVRI. LVRI diresmikan pada tanggal 1 Januari 1957 menurut KepPres RI No 153/ 1957. Dalam pembentukannya LVRI mempunyai tujuan yaitu untuk membina potensi nasional Veteran RI dalam melestarikan NKRI berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mewujudkan kesejahteraan rakyat dibidang sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, termasuk kesejahteraan anggota LVRI, serta untuk ikut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia. Namun dalam kenyataannya tujuan didirikan LVRI dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya masih belum terwujud karena masih banyak anggota LVRI yang tergolong penduduk miskin. Veteran Pejuang Indonesia yang rata-rata umurnya 85 tahun keatas ini belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Kesejahteraan para pejuang tanah air ini masih dikesampingkan, padahal karena jasa-jasa mereka kita dapat menikmati udara kemerdekaan. Dahulu mereka yang menumpahkan darah, meninggalkan rumah dan anak istri, demi bisa mengibarkan bendera merah putih ditanah ibu pertiwi ini namun sekarang kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.

commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2 Padahal semangat maupun pasal-pasal konstitusi yang dimiliki Indonesia telah teramat terang benderang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat mementingkan pembangunan kesejahteraan sosial. Bab XIV UUD 1945 diberi judul Sistem Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berorientasi dan berpihak rakyat banyak dan mengarah pada kesejahteraan sosial anak bangsanya. Lebih tegas lagi, pasal 34 berisi pernyataan tentang keharusan negara menjamin dan melindungi fakir miskin sebagai bagian dari kelompokkelompok yang kurang beruntung. Ayat dari pasal 34 itu kemudian secara jelas menyatakan tentang sitem jaminan sosial nasional yang harus dijalankan negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasarnya. Ini artinya Indonesia secara kontitusional menganut sistem welfare state atau negara kesejahtreraan, yakni sebuah model kebijakan sosial yang mengedepankan pentingnya peranan negara untuk secara aktif, sensitif dan responsif ambil bagian dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar kepada warga negara, terutama mereka yang tergolong lemah dan rentang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu peran pemerintah dalam membangun kesejahteraan rakyatnya yang paling banyak dibicarakan adalah wacana tentang negara kesejahteraan. Sistem welfare state atau negara kesejahteraan pertama kali digagas pada abad-18 oleh Jeremy Bentham, sebagai perkembangan dari teori utilitarianisme yang mengedepankan prinsip kebahagiaan. Dalam teori welfare state atau negara kesejahteraan menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar (atau kesejahteraan) dari jumlah terbesar warga negara. Negara kesejahteraan muncul sebagai alternatif terhadap the poor law (UU antikemiskinan)

yang

kerap

menimbulkan

stigma

bahwa negara

hanya

memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Sistem ini hanya membuat orang miskin memilih agar tetap miskin karena bila sudah tidak miskin tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi negara kesejahteraan muncul sebagai

commit to user


digilib.uns.ac.id

3 anti teseis dari negara yang seolah-olah dermawan. Karena istilah negara . konsep ini sering dipandang seakanakan hanya negara yang mempunyai peran dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Padahal negara yang menganut welfare state murni sekalipun, penyelenggaraan pelayanan sosial melibatkan pemerintah, swasta serta masyarakat. Namun meski demikian negara kesejahteraan menekankan bahwa keterlibatan negara sangat penting bahkan menjadi suatu keharusan dalam melindungi dan memberikan pelayanan dasar bagi warganya. Sebenarnya

dalam

mengembangkan

program

kesejahteraan

masyarakat pemerintah sudah menggalakkan sistem jaminan sosial (social security) yang pertama kali dirintis oleh Otto Von Bismarck pada tahun 1883. Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) juga menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut Sulastomo

memberikan rasa aman sepanjang Namun dalam kenyataanya jumlah masyarakat miskin di Indonesia berdasar Berita Resmi Statistik pada bulan Maret 2010 berjumlah 31,02 juta atau 13,33%. Begitu juga dengan Veteran Pejuang kemerdekaan yang belum mendapat perhatian khususnya di Kota Surakarta. Berdasarkan data LVRI Surakarta sampai saat ini dari 300an Anggota Legiun Veteran Surakarta sekitar 40% merupakan masyarakat menengah dan miskin. Anggota LVRI hidup hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat mulai dari tunjangan sekitar Rp 900.000 dan dana kehormatan veteran Rp 250.000 tiap bulan. Jumlah bantuan dana maksimal yang diterima anggota Veteran per bulan adalah Rp 1.250.000. Namun banyak anggota LVRI yang memperoleh bantuan dengan nominal di bawah angka itu. Bahkan di Surakarta banyak veteran yang belum mendapat dana kehormatan, sehingga tiap bulannya hanya mendapatkan Rp.900.000. Sedang kegiatan yang diikuti Veteran Pejuang terbatas pada upacara bendera

commit to user


digilib.uns.ac.id

4 dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan saja. Berbeda jauh dengan Janda Perintis Kemerdekaan di Surakarta yang mendapat tunjangan lebih besar serta setiap tahunnya mendapat bantuan dari Pemerintah Kota sebesar Rp. 5.000.000- Rp. 7.000.000. Kegiatan yang diikuti Janda Perintis Kemerdekaan selain upacara bendera dan tabur bunga juga anjangsana dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab negara terhadap Veteran Pejuang Kemerdekaan melalui Pemerintah Kota Surakarta dan Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan dapat terpenuhi. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang

PENINGKATAN

DALAM KESEJAHTERAAN

VETERAN

PEJUANG

B. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 1. Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surakarta. 2. Selain Pemerintah Kota Surakarta, organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) Kota Surakarta juga menjadi bahasan dalam penelitian ini, karena selain LVRI sebagai satu-satunya organisasi Veteran berdasarkan UU No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia, juga sebagai pengelola dana bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta serta sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Surakarta dan Veteran Pejuang Kemerdekaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

5 C. Rumusan Masalah Berdasarkan Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta? 2. Bagaimana

tingkat efektivitas organisasi Legiun Veteran Republik

Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta. 2. Untuk mengetahui

tingkat efektivitas organisasi Legiun Veteran

Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya.

D. Manfaat Penelitian Setelah peneliti mengadakan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun secara praktis. 1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu yang ada kaitannya dengan masalah peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Serta dapat memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6 2. Manfaat praktis a. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah menjalankan perannya dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam mensejahterakan rakyat Indonesia terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara a. Pengertian Tanggung Jawab Menurut Burhanuddin Salam (1997:28) Responsibility = having the character of a yang berarti tanggung jawab yang bersifat agen moral yang bebas; mampu menentukan tindakan sendiri; mampu tergoyahkan oleh pertimbangan sanksi atau konsekuensi. Responsibility merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan pekerjaan Sedangkan Ali Imron (2009:34) menjelaskan kata tanggung jawab menurut bahasa berarti: menanggung dipersalahkan,

segala

sesuatu

diperkarakan,

(kalau dan

terjadi

apa-apa

sebagainya).

2.

boleh

Fungsi

dituntut, menerima dari

beberapa pengertian diatas, tanggung jawab merupakan kewajiban atau tugas yang dibebankan kepada seseorang atau suatu institusi yang mempunyai fungsi, kedudukan, jabatan atau posisi agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Menurut Burhanuddin Salam (1997:28) definisi tanggung jawab memberikan pengertian yang menitikberatkan pada: 1) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan. 2) Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan. Bila pengertian tersebut dianalisis lebih luas, akan kita dapati bahwa dalam itu dituntut sebagai suatu keharusan, akan adanya suatu pertanggungan moral/ karakter. Jadi pengertian tanggung jawab itu menuntut adanya:

commit to user 7


digilib.uns.ac.id

8 1) Respons, jawaban terhadap tuntutan dari sesuatu (tugas atau perbuatan), dimana diri dituntut didalamnya. 2) Keberanian sikap, bersedia menanggung/memikul risiko terhadap baik atau buruknya hasil perbuatan itu. Unsur-unsur tanggung jawab dari segi filsafat sedikitnya didukung oleh 3 unsur yaitu: (Burhanuddin Salam, 1997:33) Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kesadaran, meliputi: tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat dari suatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi 2) Kecintaan/ kesukaan, meliputi:cinta, suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban 3) Keberanian, meliputi: Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani disini, didorong oleh rasa keiklasan, tidak bersikap ragu-ragu.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Tanggung jawab operatif adalah kewajiban pegawai untuk menjalankan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 2) Tanggung jawab manajemen adalah kewajiban para pemimpin atau atasan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya. b. Pengertian Negara Menurut Geoge Jellinek dalam Deddy Ismatullah & Asep A. (2007:47) Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu

sebagai teori dua segi (zweiseiten theorie). Menurut Harold J. Laski dalam Sahid Gatara dan M. Dzulkiah (2007:66) mendefinisikan negara The state is society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society

commit to user

yang berarti negara


digilib.uns.ac.id

9 adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan Menurut TIM ICCE UIN (2008:91) pengertian negara dapat dapat dijelaskan kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Selanjutnya pengertian negara secara terminologi adalah organsasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup didalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat . Jadi negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai cita-cita dan tujuan. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus mempunyai tujuan yang disepakati bersama.

dicapai setiap negara adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dan Menurut Plato dalam TIM ICCE UIN (2008:91

untuk memajukan kesusilaan manusia,

sebagai perseorangan(individu) dan sebagai makhluk sosial ICCE UIN( 2008:91) memaparkan bahwa negara memperluas kekuasaan, 2. menyelenggarakan ketertiban hukum, 3. mencapai kesejahteraan umum Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

Sebagai organisasi kekuasaan, negara menyelenggarakan fungsi yang sangat mendasar dan dibutuhkan, fungsi tersebut antara lain: 1) Mempermaklumkan, menerapkan dan menjamin berlakunya normanorma tentang sikap dan tindak bagi seluruh masyarakat. 2) Menyelenggarakan keamanan eksteren/mempertahankan terhadap berbagai ancaman dari luar wilayah negara. 3) Mewujudkan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan maupun kebebasan (demokrasi). 4) Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10 (S.F.Marbun,2004:71-72) Sedangkan Prof. Miriam

Budiardjo dalam Deddy Ismatullah

(2007:90), mengemukakan empat fungsi negara yakni: 1) Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan negara bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara adalah berfungsi sebagai stabilitator. 2) Mengusahkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. 3) Pertahanaan. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan badan peradilan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas terdapat berbagai macam tujuan dari suatu negara. Namun terdapat satu tujuan negara yang banyak mempunyai persamaan dari tiap pendapat para ahli yaitu mengenai kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara. c. Pengertian Tanggung Jawab Negara Berdasarkan pengertian tentang tanggung jawab dan negara diatas, Tanggung jawab negara berarti bahwa negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewajiban dalam penyelenggaraan negara serta langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: menjamin tertib hukum dalam masyarakat, menjaga pertahanan dan keamanan negara dari serangan luar, menegakkan keadilan bagi masyarakat melalui lembaga negara serta mensejahterakan rakyat. Berdasar landasan faktual dalam hal kesejahteraan rakyat menurut Adam, Hauff dan John dalam Edi Suharto (2005:155) dengan tegas the critical task of establishing and designing a system of social security is the responsibility of the state. This system has to protect the

yang berarti aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah

commit to user


digilib.uns.ac.id

11 negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Sedangkan landasan konstitusional dari tanggung jawab negara dalam hal membangun dan mengembangkan sistem perlindungan sosial dilandasi konstitusi baik dari nasional maupun internasional. Dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 25 ayat 1 men

Konvernan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya Pasal 11 -negara penandatanganan Kovernan mengakui hak setiap orang atas dasar standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk nstitusi Indonesia, hak atas standar hidup layak telah diakui sebagai Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28H

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup lebih baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak sosial diatas merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

Tanggung jawab negara dalam hal kesejahteraan rakyat sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 4

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan semata-mata tanggung jawab negara saja, tetapi juga diperrlukan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, namun peran negara tetaplah sangat penting. Hal itu seperti yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

12 dikemukakan Sondang P. Siagian (2003:138) kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi beban pemerintah, karena berbagai kelompok di masyarakat, seperti para usahawan melalui penunaian kewajiban sosialnya harus turut serta memikulnya. Tidak dapat disangkal bahwa jika kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai atau bahkan mungkin sangat kecil, pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk melakukannya Sedangkan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: 1) Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaran kesejahteraan sosial; 2) Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3) Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 5) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya; 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial; 7) Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial; 8) Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan; 9) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial; 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 11) Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 12) Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; 13) Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan 14) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 25) Dari penjelasan diatas jelas bahwa suatu negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyatnya yang disesuaikan dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

13 tujuan masing-masing negara. Negara yang telah mempunyai tujuan yang jelas akan berusaha agar dapat mencapai tujuan tersebut tanpa merugikan rakyat. 2. Tinjauan Tentang Peningkatan Kesejahteraan a. Pengertian Peningkatan Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1993:950-951) dalam Kamus Besar berlapis-lapis, sedangkan peningkatan itu sendiri diartikan sebagai suatu proses, cara,

dikatakan bahwa peningkatan adalah merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik atau berkembang. b. Pengertian kesejahteraan Kesejahteraan merupakan tujuan dan harapan bagi setiap manusia. Tingkat kesejahteraan setiap orang dapat berbeda-beda dalam arti keadaan seseorang belum tentu sama dengan orang lain. Kesejahteraan berbanding terbalik dengan kemiskinan, orang yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi sangat jauh untuk mencapai kesejahteraan. poverty, identifying those who most often had to forgo consumption of goods and services, did correlate strongly with other types of welfare problems. Hence, people living under poor conditions do suffer from welfare problems even though this section of the population is not always captured by income Artinya, perampasan kemiskinan, mengidentifikasi mereka yang paling sering harus melupakan kemsumsi barang dan jasa, tidak berkorelasi kuat dengan jenis lain masalah kesejahteraan. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kondisi miskin menderita masalah kesejahteraan meskipun ini bagian dari populasi tidak selalu ditangkap oleh ukuran kemiskinan pendapatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

14 Kementerian

Koordinator

Kesejahteraan

Rakyat

memberi

telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha www.menkokesra.go.id). Sedangkan pengertian kesejahteraaan sosial menurut PreConference Working for the 15th International Conference of Social Welfare dalam Miftachul Huda (2009:73) arrangements wich have as their direct and primary objective the well being of people in social context. It includes the broad range of polities and services wich are concerned with various aspects of people live thir income, Artinya kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya Dalam konteks Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial yang baru disahkan pada 18 Desember tahun 2008 yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

sial adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

Selaras dengan Undang-undang tersebut maka menurut Ig.

menjadi tiga macam yaitu, kebutuhan yang bersifat jasmaniah, kebutuhan yang

Jadi kesejahteraan adalah kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang baik dalam kebutuhan material, spiritual maupun

commit to user


digilib.uns.ac.id

15 sosial sebagai warga negara yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin. Dengan demikian , kesejahteraan sosial identik dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. c. Negara Kesejahteraan Pada umumnya tujuan dari kesejahterakan rakyat adalah mewujudkan suatu negara yang sejahtera yang lazim disebut Negara kesejahteraan (welfare state). Menurut Miftac kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan rakyatnya paling banyak dibicarakan adalah negara kesejahteraan (welfare state). Oleh sebab itu membahas wacana negara kesejahteraan dalam lingkup kesejahteraan sosial . Sistem welfare state atau negara kesejahteraan pertama kali digagas pada abad-18 oleh Jeremy Bentham, sebagai perkembangan dari teori utilitarianisme yang mengedepankan prinsip kebahagiaan. Dalam teori welfare state atau negara kesejahteraan menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar (atau kesejahteraan) dari jumlah terbesar warga negara. Negara kesejahteraan muncul sebagai alternatif terhadap the poor law (UU anti-kemiskinan) yang kerap menimbulkan stigma bahwa negara hanya memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Menurut Miftachul Huda (2009:110) Cikal bakal negara kesejahteraan telah ada sejak abad pertengahan dengan diterapkannya poor law di kerajaan Inggris. Meskipun sistem poor law banyak dikritik banyak pihak poor law tetap dikatakan sebagai fondasi penting bagi sistem negara kesejahteraan. Kritik poor law dipengaruhi oleh pandangan konservatif sehingga bentuk kebijakannya cenderung residual dan means-tested Sifat residual tersebut ditunjukkan dengan tidak diperbolehkannya seorang warga untuk memperoleh pelayanan apabila dia pada dasarnya mampu untuk bekerja. Residual juga berarti kebijakan selektif, hanya untuk orang miskin saja. Ini sejalan dengan pendekatan means-tested menyeleksi warga yang memperoleh bantuan berdasarkan penghasilan. Misalnya bantuan

commit to user


digilib.uns.ac.id

16 diperuntukkan hanya bagi orang yang memperoleh gaji dibawah Rp. 25 ribu perhari. Sehingga bila suatu hari orang tersebut memperoleh gaji diatas Rp. 25 ribu perhari, maka hak untuk memperoleh bantuan tersebut dicabut. Karena itu, kebijakan seperti ini dianggap menjebak orang miskin untuk tetap memperoleh penghasilan maksimal Rp. 25 ribu, agar tetap berhak memperoleh bantuan. Inilah seperti yang terjadi di Indonesia dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, negara kesejahteraan banyak dianggap sebagai perbaikan dari sistem poor law. Sejalan dengan hal tersebut menurut Darmawan dan Sugeng (2006:9) menyebutkan bahwa Negara kesejahteraan pada dasarnya

mengacu pada

peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya Tujuan pokok negara kesejahteraan antara lain: 1) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; 2) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; 3) Mengurangi kemiskinan; 4) Menyediakan asuransi sosial(pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; 5) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people; 6) Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara (W Riawan, 2008:6) Lebih

lanjut

Miftachul

Huda

(2009:106-108) menjelaskan Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan sistem pemerintahan dimana negara bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya. Seperti tertuang dalam Barner& Noble, New American Encyclopedi: Welfare state dijalankan oleh pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi dari rakyatnya. Dalam encyclopedia of Aging definisi yang paling mendasar dari Welfare state menunjuk kepada tanggung jawab pemerintah untuk memelihara kesejahteraan rakyatnya. Yang dimaksud negara dalam pengertian ini adalah lembaga politik yang menjalankan pemerintahan atau dengan kata lain pemerintah itu sendiri. Dalam kontek Indonesia, misalnya pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat daerah

commit to user


digilib.uns.ac.id

17 Jadi negara kesejahteraan adalah negara yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini kesejahteraan diwujudkan melalui pemerintah sebagai suatu lembaga politik. Namun demikian menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Edi Suharto (58abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happines (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk Oleh sebab itu gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial menyebabkan negara dituntut untuk senantiasa menjalankan program agar dapat meningkatkan kesenangan sebesar-besarnya dari warga negara. Ide father of welfare state). Setelah gagasan Bentham tentang negara kesejahteraan ini, negaranegara industri pada abad XIX berada dibawah tekanan untuk menyediakan pelayanan sosial kepada warganya seperti penyediaan air bersih, pendidikan publik, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Menurut Miftachul Huda penerapan welfare state juga didukung oleh gerakan kelas pekerja dinegara-negara

tersebut dilakukan oleh gerakan sosialis radikal dan partai buruh yang kemudian mendesak untuk diterapkannya welfare state. Sehingga pada tahun 1870-1880 Otto von Bismarck mendesak parlemen Inggris untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan menerapkan skema asuransi sosial. Kebijakan tersebut kemudian menjadi sejarah penting dalam perkembangan sistem negara kesejahteraan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

18 Pada tahun 1939-1945 selama perang dunia dua (PD II) negara kesejahteraan kemudian mengalami perkembangan yang modern. Di Inggris pada tahun 1940 Anglican Archishop William Temple menggunakan istilah welfare state untuk usaha suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Dari perkembangan negara kesejahteraan tersebut kemudian lahirlah beberapa tokoh yang

kemudian

dikenal

dalam

memperkenalkan

ide

tentang

negara

kesejahteraan. Tokoh tersebut yakni: Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963) yang mampu mengusulkan tentang sistem asuransi yang komprehensif. Dari pengertian negara kesejahteraan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan perlu adanya tanggung jawab negara terhadap warganya dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat, karena jelas disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 24 yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. -construcing

or

reconstrucing institutions of governance capable of providing citizens with physical and economic security-is widely held to be one of the most pressing policy qiuestions facing the international community today. Artinya membangun negara yaitu membangun atau merekonstruksi lembaga pemerintahan mampu memberikan warga dengan keamanan fisik dan ekonomi secara luas dianggap salah satu pertanyaan kebijakan yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat internasional saat ini. Dari pernyataan diatas suatu negara perlu mengadakan perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dari segi ekonomi dan keamanan. Jadi arti peningkatan kesejahteraan adalah suatu proses perubahan taraf hidup baik dalam kebutuhan material, spiritual maupun sosial kearah yang lebih baik sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ada beberapa metode yang digunakan. Ada tiga metode kebijakan sosial yang dikenal umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

commit to user


digilib.uns.ac.id

19 1) Berupa program pelayanan sosial yang secara langsung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode ini paling umum digunakan karena mempunyai formula yang jelas untuk mengatasi masalah sosial 2) Upaya untuk mensejahterakan warga negara dilakukan melalui produk perundang-undangan (statutory regulation) 3) Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui sistem pajak. Penggunaan sistem pajak ini dikenal dengan istilah kesejahteraan fiscal (Miftahul Huda, 2009:89) Selain tiga metode kebijakan sosial tersebut ada pula usaha lain yang dapat dilakukan melalui strategi pemenuhan kebutuhan melalui sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi: 1) Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan meterial lainnya untuk keperluan bantuan. 2) Jasa pelayanan berupa bimbingan dan penyuluhan. 3) Kesempatan-kesempatan, seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya. (T. Sumarnonugroho, 1984:51) Selama ini bentuk sistem jaminan sosial yang telah banyak dikenal, ada 3 jenis yaitu: 1) Welfare state, diartikan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua dan kecelakaan kerja. 2) Welfare Pluralism, adalah konsep tentang sistem jaminan sosial yang diserahkan kepada pasar atau swasta maupun kelompok masyarakat yang memberikan jaminan kepada lingkungannya. Model ini banyak diadopsi oleh Amerika dengan sistem ekonomi liberal. 3) Welfare Society, yaitu sistem jaminan sosial yang muncul dari inisiatif masyarakat. Negara mempunyai peran yang kecil karena semua jaminan sosial menjadi tanggung jawab individu dan komunal. Konsep ini banyak diterapkan di negara dunia ketiga termasuk Indonesia. (Herawati dalam Eddy Kiswanto, 2005:95) Jadi arti peningkatan kesejahteraan adalah suatu proses perubahan taraf hidup baik dalam kebutuhan material, spiritual maupun sosial kearah yang lebih baik sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

20 d. Indikator Kesejahteraan Dalam mengukur kesejahteraan suatu keluarga perlu suatu indikator sebagai alat ukur, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah

tangga adalah

dengan melihat pendapatan

dan

pengeluaran selama sebulan. Namun selain itu terdapat suatu indikator dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Indikator tersebut akan menentukan suatu keluarga masuk dalam kriteria keluarga yang mana. 1) Indikator Keluarga Sejahtera BPS Dalam menentukan keluarga yang sejahtera, BPS menggunakan 14 kriteria keluarga miskin. Bila keluarga tidak masuk dalam salah satu indikator tersebut berarti termasuk dalam keluarga yang sejahtera. BPS menggunakan ini terutama untuk menentukan suatu keluarga masuk kedalam keluarga miskin, sangat miskin dan hampir miskin. Indikator BPS tersebut adalah sebagai berikut: a) Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester d) Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap, genteng/seng/ asbes kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk, rumbia e) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan puskesmas/poliklinik f) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu g) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun h) Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 i) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500

, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan

atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00 per bulan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

21 j) Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga : tidak bersekolah/tidaktamat SD/ hanya SD tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama sama dengan rumah tangga lain k) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik l) Sumber

air

minum

berasal

dari

sumur/mata

air

tidak

adalah

kayu

terlindung/sungai/air hujan m) Bahan

bakar

untuk

memasak

sehari hari

bakar/arang/minyak tanah n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit Sumber: BPS Tahun 2011 2) Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN BKKBN

mempunyai

kriteria

sendiri

dalan

menentukan

penggolongan keluarga sejahtera yang dinamakan tahapan keluarga sejahtera. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: a) Keluarga Pra-sejahtera (Pra-KS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan agama, sandang pangan, kesehatan dan KB, atau keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator keluarga sejahtera I. b) Keluarga Sejahtera Tahap I (KS-I) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalan keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. c) Keluarga Sejahtera Tahap II (KS-II) adalah keluarga yang lebih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan menabung dan memperoleh informasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

22 d) Keluarga Sejahtera Tahap III (KS-III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan dalam bentuk materiil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya. e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus (KS-III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut BKKBN kemudian menggolongkan keluarga berdasar indikator sebagai berikut: a) Keluarga Pra-sejahtera: Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS I maka termasuk ke dalam Keluarga Prasejahtera. b) Keluarga Sejahtera I: Makan dua kali sehari atau lebih , memiliki pakaian yang berbeda, rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa kesarana kesehatan, dan semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. c) Keluarga Sejahtera II: Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing masing, paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur, memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10 60 th bisa baca tulisan latin. d) Keluarga Sejahtera III: Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id

23 berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah. e) Keluarga Sejahtera III plus: Memberikan sumbangan materil secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Berdasar indikator dari BKKBN tersebut bila disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian kesejahteraan meliputi kesejahteraan material, spiritual dan sosial maka dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Indikator kesejahteraan material meliputi, makan dua kali sehari atau lebih, memiliki pakaian yang berbeda, rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa kesarana kesehatan, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah, paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur, memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, 10 Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan Sehat, ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10 60 th bisa baca tulisan latin, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi, memberikan sumbangan materil secara teratur 2. Indikator

Kesejahteraan

Spiritual

meliputi,

keluarga

berupaya

meningkatkan pengetahuan agama, serta melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing masing 3. Indikator Kesejahteraan Fungsi Sosial meliputi, aktif sebagai pengurus organisasi

kemasyarakatan,

mengikuti

kegiatan

masyarakat,

memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.

commit to user

serta


digilib.uns.ac.id

24 3. Tinjauan Umum Veteran Pejuang Kemerdekaan a. Pengertian Veteran Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1993:1003)

perang, pejuang). Berdasar Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Pasal 1 pengertian Veteran Republik Indonesia adalah : 1) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu. 2) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat. 3) Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata. 4) Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang. 5) Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain Dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud Veteran Pejuang K tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) diatas dapat disebut Veteran Pejuang

4 dan 5, dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus

commit to user


digilib.uns.ac.id

25 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan melawan penjajah. Veteran Pejuang dalam pengurusan administratif terdapat beberapa golongan yang didasarkan pada masa baktinya yaitu jangka waktu keikutsertaan secara nyata yang dihitung mulai tanggal ikut serta secara aktif sampai dengan tanggal berakhirnya keikutsertaan dalam perjuangan bersenjata. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Golongan A, untuk masa bakti minimal 4 tahun 2) Golongan B, untuk masa bakti minimal 3 tahun 3) Golongan C, untuk masa bakti minimal 2 tahun 4) Golongan D, untuk masa bakti minimal 1 tahun 5) Golongan E, untuk masa bakti minimal 6 bulan (Departemen Pertahanan RI, 2000: 11) Karena jasa-jasa Veteran maka Indonesia menjadi negara yang merdeka, maka negara sebagai organisasi tertinggi dalam perjalanannya memberikan sebuah penghargaan yaitu Gelar Kehormatan. Gelar tersebut diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang di keluarkan Departemen Pertahanan RI Nomor: Juklak-01/SUMDAMAN/IX/2000

Tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan

Administrasi Pendaftaran dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. Gelar tersebut adalah sebagai berikut: 1) Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia disingkat Gelar Veteran Pejuang adalah pengesahan dan pengakuan serta penghargaan dari pemerintah kepada pejuang yang masih hidup atau pejuang yang telah meninggal dunia sesudah tanggal 27 Desember 1949. 2) Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI disingkat gelar Veteran Pembela adalah pengesahan dan pengakuan serta penghargaan dari pemerintah kepada para pelaku peristiwa pembelaan terhadap integritas NKRI yang tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1962 s/d 1 Mei 1963, Dwikora 3 Mei 1964 s/d 4 Agustus 1966 dan Timtim 21 Mei 1975 s/d 17 Juli 1976 3) Gelar Kehormatan Veteran Kemerdekaan Republik Indonesia Anumerta disingkat Veteran Anumerta adalah gelar Veteran bagi pejuang/pembela yang meninggal dunia dalam atau sebagai akibat melaksakan tugas dalam kurun waktu peristiwa keveteranan sebagai mana poin 1 dan 2 diatas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

26 (Departemen Pertahanan RI, 2000:7) b. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Veteran sebagai suatu kesatuan resmi di Indonesia mempunyai sebuah Organisasi veteran yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bagi setiap veteran wajib menjadi anggota veteran yang dipertegas Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Pasal 15 yang berbunyi Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-

.

1) Sejarah Berdirinya Legiun Veteran Republik Indonesia Legiun Veteran Republik Indonesia adalah suatu badan yang mengatur kerja-sama diantara organisasi-organisasi kaum Veteran di dalam Negeri dan hubungan antara kaum Veteran dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organnisasi Veteran Internasional. LVRI awal mula berdirinya melalui kongres tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta, dihadiri oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia, mewakili lebih dari sejuta Veteran yang aktif bertempur di seluruh wilayah Indonesia memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949. Semua organisasi bekas pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang ikut kongres, sepakat melebur dari dalam satu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang "Legiun Veteran" yang menetapkan : Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indoesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan instanasi-instansi

Pemerintah

dan

organisasi-organisasi

Veteran

Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kohormatan Veteran RI "Panca Marga". 2) Tingkatan Legiun Veteran Republik Indonesia

commit to user


digilib.uns.ac.id

27 Legiun Veteran Republik Indonesia terdapat beberapa kantor dari tingkat pusat sampai daerah antara lain: a) LVRI Pusat, yaitu kantor LVRI yang berpusat di Ibukota Negara (Jakarta) b) LVRI Markas daerah, yaitu pada satu atau lebih Propinsi / Daerah Istimewa / Daerah Khusus dibentuk Dewan Pimpinan Daerah LVRI oleh Musyawarah Daerah LVRI serta membawahkan sedikitnya tiga Cabang. DPD LVRI bermarkas di Markas Daerah LVRI. c) LVRI Cabang, yaitu pada satu atau lebih Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pimpinan Cabang LVRI oleh Musyawarah Cabang LVRI serta membawahkan sedikitnya tiga Ranting. DPC LVRI bermarkas di Markas Cabang LVRI. d) LVRI Ranting, yaitu pada satu atau lebih kecamatan dibentuk Dewan Pimpinan Ranting LVRI oleh Musyawarah Ranting LVRI serta mempunyai anggota sedikitnya 45 orang Veteran RI dan setiap 15 orang Veteran RI membentuk satu kelompok Veteran RI. DPR LVRI bermarkas di Markas Ranting LVRI. 3) Tujuan LVRI Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang menghimpun massa Veteran mempunyai 3 tujuan yaitu a) Untuk membina potensi nasional Veteran RI dalam

melestarikan

NKRI Berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, b) Mewujudkan

kesejahteraan

rakyat

dibidang

sosial

ekonomi,

pendidikan, dan kebudayaan, termasuk kesejahteraan anggota LVRI, c) Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, LVRI didirikan juga untuk ikut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia. Dari ketiga tujuan LVRI tersebut terlihat bahwa LVRI dalam berdirinya mempunyai tujuan salah satunya untuk mensejahterakan anggota. Tujuan mensejahterakan anggotanya merupakan salah satu tujuan utama dari suatu organisasi. Menurut Ig. Wursanto (2003:5)

commit to user


digilib.uns.ac.id

28 Menurut jenis organisasi yang didirikan, tujuan utama atau tujuan pokok dapat dibedakan menjadi beberapa macam, misalnya: tujuan mendapat keuntungan, tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggota, dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyaraka Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Tujuan untuk mendapat keuntungan merupakan tujuan dari setiap organisasi yang mengadakan konsentrasi modal dari para pemilik atau penanam modal. Prinsip dari organisasi ini menghendaki pendapatan yang maksimal dari modal yang ditanamnya. b) Tujuan untuk memberikan kesejahteraan anggota merupakan tujuan organisasi yang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi untuk mencari konsentrasi orang. c) Tujuan

untuk

memberikan

kesejahteraan

masyarakat

merupakan

organisasi atau lembaga yang bergerak dalam pemberian pelayanan kepentingan umum. Pada umumnya organisasi atau lembaga milik pemerintah atau milik negara memiliki tujuan utama memberikan kesejahteraan masyarakat. c. Sejarah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pada tahun 1948 dirumuskan konsep Perang Gerilya Rakyat Semesta mengawali perumusan sistem pertahanan keamanan Indonesia. Konsep perang gerilya rakyat semesta memperoleh bentuknya setelah adanya kenyataan pengalaman pertempuran dengan pihak tentara penjajah yang menduduki sebagian wilayah Republik Indonesia. Konsep perang ini ialah dengan memanfaatkan kekuatan potensi yang berada di satu daerah, kita dapat mengadakan perlawanan yang efektif terhadap pendudukan tentara penjajah Belanda. Menurut Lembaga Pertahanan Nasional

kyat

Semesta adalah perang yang bersifat semesta, dimana digunakan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan militansi sebagai unsur kekuatannya untuk mempertahankan kemerdekaan

commit to user

dan


digilib.uns.ac.id

29 kedaulatan Negara Republik Indonesia dan mengamankan jalannya revolusi

dan pertahanan sipil menjadi unsur yang penting dalam kekuatan perang, disamping angkatan bersenjata. terutama dalam operasi perlawanan wilayah, perlawanan rakyat (Wanra) dan pertahanan sipil (Hansip) mempunyai peranan yang penting. Sedangkan menurut A.H Nasution adalah pembawaan dari sifat perang rakyat semesta, yang membutuhkan jumlah tentara sedemikian banyak, sehingga tidak dapat dipenuhi lagi dengan tentara-tentara tetap, tentara-tentara jabatan yang lazim dimasa dahulu, sehuingga

rakyat

yang

memperjuangkan

kemerdekaannya,

membela

kepentingan hidupnya terhadap yang menyerangnya. Pola pelaksanaan konsep perang gerilya rakyat semesta adalah sebagai berikut: 1) Pola penggunaan kekuatan fisik dengan sasaran sasaran yaitu dengan menghambat selama mungkin serangan/serbuan tentara penjajah Belanda, mengancurkan pos-pos yang terpencil, patrol-patroli kecil dan jaringanjaringan penghubungannya, menggangu dan mengikat pasukan-pasukan Belanda. 2) Pola pemanfaatan kekuatan potensial wilayah dengan tujuan menguasai suatu wilayah dimana pemerintah Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar untuk dijadikan daerah pangkal (basis) bagi pelaksanaan perlawananperlawanan rakyat semesta. 3) Dalam usaha merebut kembali daerah yang diduduki Belanda, maka perebutan daerah tersebut didahului oleh serangan-serangan fisik, dilanjutkan dengan penguasaan wilayah oleh kelengkapan pemerintah Republik Indonesia dan unsur-unsur perlawanan rakyat sehingga lambat laun daerah yang dikuasai makin meluas. (Lembaga Pertahanan Nasional,1985:233-234) d. Sejarah Pertempuran Empat Hari di Kota Solo Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah belum berakhir. Pada tahun 1947 Belanda kembali lagi, sehingga pola pertahanan keamanan rakyat semesta juga terjadi di Kota Solo. Perjuangan ini terjadi ketika tepatnya bulan Agustus 1949 terjadi sebenarnya pertempuran itu terjadi mulai tanggal 7 Agustus 1949 sampai

commit to user


digilib.uns.ac.id

30 dengan 11 Agustus 1949, atau lima hari perang terhadap Belanda. Solo merupakan kota yang dinilai strategis oleh Belanda dalam melancarkan invasinya ke Indonesia, sehingga merupakan kota yang diperkuat tentara Belanda terbaik. Untuk mengatasi serangan Belanda tersebut, secara gerilya Para Pejuang, Pelajar dan Mahasiswa berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas Belanda di Solo melalui Serangan Umum Solo. Serangan ini merupakan serangan yang ketiga kalinya dilakukan oleh para pejuang kita saat itu. Serangan I dilakukan terhadap Belanda di Kota Solo pada tanggal 8 Pebruari 1949 dan serangan ke II dilakukan pada tanggal 2 Mei 1949.

pukul 22.00 malam, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Untuk itu maka sebelum tanggal tersebut pihak Brigade V/Panembahan Senopati pimpinan Letkol Slamet Riyadi dan Detasemen TP Brigade XVII pimpinan Mayor Achmadi berencana mengunakan kesempatan sebelum gencatan senjata tersebut untuk mendapatkan posisi dan merebut kedudukan musuh dikota Solo agar pihak Belanda tahu bahwa TNI masih ada taring, nyali dan tetap bertekat bukan saja dengan tujuan tersebut diatas, tapi tetap akan mengusir Belanda. n sejarah Serangan Umum Solo digagas di kawasan

pejuang berkumpul di Desa Wonosido, Kabupaten Sragen dari situlah ide

Setelah ide serangan tersebut disusun dan direncanakan kemudian Para Pejuang bergabung dengan pasukan yang dipimpin Mayor Achmadi dalam Detasemen II Brigade 17 Surakarta. Kemudian setelah seluruh pasukan dan pejuang bergabung pada tanggal 7 Agustus 1949 Serangan Umum segera dimulai. Hal ini dikarenakan untuk mengunakan kesempatan sebelum gencatan senjata. Pada tanggal 7 Agustus 1949 dimulai Serangan Umum pada pukul 06.00 WIB. Pada hari tersebut pasukan TNI telah menyusup dahulu dan mulai menguasai kampung-kampung dalam Kota Solo. Pada saat terjadinya pertempuran ini, banyak rakyat yang menjadi korban, dimana pada hari

commit to user


digilib.uns.ac.id

31 pertama kampung-kampung di pinggiran kota ditembaki Belanda dengan kanon dan mortar. ng membom kampung Manahan dan Laweyan. Pada hari kedua, dengan 4 pesawat membom kampung Kandangsapi dan kampung Serengan dibombardir Belanda secara membabi buta, bahkan rumah-rumah yang 2008:66) Untuk mengatasi kondisi tersebut para Pejuang tidak kenal lelah dan mangunakan strategi dengan menyerang di empat penjuru agar pasukan Belanda kehabisan ruang gerak. penjajah, serangan dilakukan dari empat penjuru Kota Solo. Rayon I dari Polokarto dipimpin Suhendro, Rayon II dipimpin Sumarto. Sementara itu Rayon III dengan Komandan Prakosa, Rayon IV dikomandani A. Latif, serta Rayon Kota dipimpin Hartono. Menjelang pertengahan pertempuran, Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade V/Panembahan senopati turut serta Pada tanggal 8-10 Agustus 1949 seluruh pasukan dikerahkan untuk membantu serangan dan diakhir jam 06.00 WIB hal ini sesuai dengan intruksi Panglima besar Jendral Sudirman. Akhirnya serangan ini membuat pasukan Belanda kalang kabut dan mengubur ambisi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia Serangan ini sangat berhasil, hal ini dibuktikan bahwa seluruh daerah

demikian semboyan para pelaku sejarah waktu itu. Meskipun banyak rekan yang gugur, semangat juangnya tidak pernah luntur untuk mengusir Belanda dari muka bumi Indonesia, khususnya yang ada di Kota Solo. Setelah berhasil menguasai suatu wilayah, para pejuang kemudian menancapkan bendera sang -tiang listrik bahkan di puncak-puncak pohon. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada rakyat dan khususnya kepada pihak Belanda bahwa meskipun dengan senjata seadanya rakyat bisa mengalahkan Belanda

schok

membantu para pejuang dengan sukarela membuka dapur umum, pos-pos

commit to user


digilib.uns.ac.id

32 kesehatan dan lain sebagainya, sementara pasukan Belanda kehabisan logistik dan banyak yang kelaparan yang kemudian membabi buta dengan menyerang kesana kemari tanpa arah. Ternyata Belanda malah mengingkari cease fire dengan arogannya Polisi Militer Belanda (Green Cap) melakukan penggrebegan ke beberapa kantong-kantong pasukan pejuang dan mengusirnya ke luar kota. Peristiwa tersebut menewaskan banyak penduduk sipil antara lain: di Sambeng 32 orang, di Pasar Nongko 67 orang, diserengan 47 orang, di Padmonegaran Gading 21 orang, dan di Pasar Kembang 24 orang. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan para pejuang yang lain. Akhir pertempuran ini pada tanggal 11 Agustus 1949 terjadi perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak Belanda diwakili oleh Letkol Van Ohl dan pihak Indonesia diwakili oleh Letkol Slamet Riyadi. Adapun isi berjanjiannya adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengurangi terjadinya perselisihan, pihak Belanda meminta agar TNI ditarik mundur ke tepi batas kota dan rintangan-rintangan jalan disingkirkan. 2) Pihak Belanda berjanji teror Belanda tak akan berulang dan tak akan diadakan pembalasan terhadap rakyat yang membantu TNI. (Djoko Santosa, 2008: 67) Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Brigade V dengan Den II TP Brigade XVII. Untuk itu Mayor Achmadi selaku Komandansub

11Agustus 1949 yang berbunyi : 1) Tidak bertanggungjawab atas penarikan mundur pasukan pasukan. 2) Bertekad tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan dan ketentraman rakyat 3) Apabila Belanda mengganggunya, maka komandan-komandan sektor harus bertindak di daerahnya masing-masing. (Djoko Santoso, 2008:66) Situasi semakin kacau karena terjadinya kesimpangsiuran informasi dan perintah pada saat itu. Pada situasi yang demikian, Letkol Slamet Riyadi langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan Nota Protes Persetujuan antara Komandan Brigade V/II TNI dengan Letkol Van Ohl untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id

33 mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya dengan Nota tertanggal 13 Agustus 1949 yang berisi: 1) Perintah cease-fire dari Panglima Tertinggi/ Presiden RI tertanggal 3 Agustus 1949 berlaku pada tanggal 10Agustus 1949 jam 24.00 2) Bukan kita yang mengajak berunding tetapi Belanda 3) Persetujuan ini hanya bersifat sementara untuk mengurangi korban dan penderitaan rakyat lebih lanjut. (Djoko Santoso, 2008:66-67) Setelah perundingan itu pertempuran berakhir, meskipun rakyat banyak yang meninggal namun pengaruh serangan Umum Solo terhadap negara Indonesia sangat besar. Menurut (DETASEMEN II/ BRIGADE 17 TNI), 8 Februari 1949, 2 Mei 1949 dan 7-10 agustus 1949 yang kala itu terbukti berhasil memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), den Haag, sehingga berujung dicapainya kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949 dapat Hal ini terjadi karena Belanda sadar bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu. Meskipun TNI sacara peralatan tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang handal seperti Slamet Riyadi sehingga Belanda dapat diusir dari Bumi Pertiwi. B. Kerangka Berfikir Suatu negara sebagai organisasi pasti mempunyai tujuan tertentu, sebab tujuan ini akan menjadi pedoman berjalannya negara. Secara umum tujuan negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya yang terdiri dari: keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan dan kemakmuran. Berdasar tujuan negara dalam hal kesejahteraan rakyat negara mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

34 berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan negara yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan umum, berarti negara mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya dalam hal ini bangsa Indonesia. Veteran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yaitu orang yang berjasa dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme tentu juga mempunyai hak mendapatkan kesejahteraan dari negara. Kesejahteraan Veteran tersebut dapat melalui pemerintah daerah dan organisasi/istansi yang terkait, dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa suatu negara dalam mewujudkan tujuan negara mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka berfikir sebagai berikut : Negara Indonesia

Tujuan Negara (UUD 1945)

Memajukan kesejahteraan umum

Tanggung jawab kepada warganegara

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Pemerintah Kota Surakarta

Legiun Veteran Republik Indonesia

Gambar 1. Kerangka Berfikir

commit to user

Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Veteran Pejuang kemerdekaan


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan obyek untuk memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Surakarta. Tempat ini peneliti pilih dengan pertimbangan sejarah Kota Surakarta yang dulunya pernah terjadi Pertempuran Empat Hari di Solo sehingga unsur sejarahnya lebih kental. Selain itu, jumlah Veteran yang berada di Surakarta masih 300-an orang sedang Veteran Pejuang sendiri sekitar 100-an lebih dan sekitar 40% merupakan masyarakat menengah dan miskin. Dengan menggunakan pertimbangan tersebut diatas, diharapkan peneliti akan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin dicapai. 2. Waktu Penelitian Setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan kurang lebih 8 bulan dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011. Secara terperinci jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian No

Kegiatan

.

2011 Jan

1.

Pengajuan Judul

2.

Pengajuan

Feb

Mar

X

X

Apr

X

Proposal

commit to user 35

Mei

Juni

Juli Agst


digilib.uns.ac.id 36

3.

4.

Pengurusan Ijin

X

Penelitian

X

Pengumpulan

X

X

Data 5.

Analisis Data

6.

Penyusunan

X X

X

Laporan

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Bentuk penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, karena bentuk dari penelitian tersebut turun menunjang penelitian yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta. Menurut

Kirk

dan

Miller

dalam

Lexy

J.

Moleong

(2010:3),

m pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

Karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu: a. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; b. Pengalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alami subyek; c. Untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, periset wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi imiah. (Agus Salim, 2006:4)

commit to user



Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha menyajikan data deskriftif berupa hasil wawancara dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengurus Organisasi Legiun Veteran Indonesia (LVRI) di Surakarta, Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja , dan Transmigrasi Kota Surakarta, kepala Kaminvetcad IV/35 Surakarta, Kepala bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah veteran. Pelaksanaan dari penelitian ini direncanakan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data semata, melainkan juga dilakukan proses penganalisisan data dan diakhiri dengan penafsiran kesimpulan. 2. Strategi Penelitian Dalam melaksanakan penelitian sangatlah tergantung pada penelitian yang dipilih agar masalah yang diteliti mampu diungkapkan dan dapat dipecahkan dengan akurat. Dalam penelitian deskriptif menurut H.B Sutopo (2002:10) ada 4 macam strategi penelitian yang dapat digunakan untuk menyusun penelitian, yaitu:

Dalam penelitian ini penulis memilih bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi tunggal terpancang. Dengan demikian hanya ada satu (tunggal) lokasi penelitian yaitu di Surakarta sedangkan yang dimaksud terpancang adalah dibatasi pada permasalahan yang sudah ditentukan yaitu tanggung jawab negara dalam peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta. Sehingga demikian kegiatan pengumpulan data lebih terarah (terpancang) pada permasalahan yang sudah ditentukan. C. Sumber Data Menurut Lofland yang dikutuip oleh Lexy J. Moleong (2010:157) -kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainBerdasar pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu

commit to user



sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data primer dan sekunder menurut Sugiono (2010:308adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 1. Informan Pengertian informan adalah individu yang memiliki informasi. Informan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah : a. Pengurus Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Di Kota Surakarta, yaitu Letnan Satu (purn) TNI Sjatam Hadisubroto b. Kepala Urusan Veteran Kaminvetcad IV/35 Kota Surakarta, yaitu Drs. Supardi c. Kepala Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta, yaitu Drs. Wahyono M.Pd d. Staf Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta yaitu Bpk Slamet e. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta (dapat dilihat dilampiran 1)

2. Tempat dan Peristiwa Sumber data lain yang tidak dapat dipisahkan dari sumber data di atas adalah tempat dan peristiwa. Tempat yang dimaksud disini adalah lokasi dimana penelitian dapat dilakukan, yaitu di tempat tinggal Veteran, Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

commit to user



Kota

Surakarta,

Kesejahteraan

Kaminvetcad

Rakyat

Sekretariat

IV/35

Surakarta,

Daerah

Kantor

Surakarta.

Administrasi

Adapun

peristiwa

permasalahan yang diteliti yaitu mengenai permasalahan kesejahteraan Veteran Pejuang di Kota Surakarta. 3.

Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis yang memiliki posisi penting dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Terutama bila obyek kajian berkaitan dengan peristiwa masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi masa kini yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah: a. Data Veteran yang diperoleh dari arsip Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta, b. Slip Tunjangan Veteran, c. Tata cara penyelesaian administrasi dana kehormatan Veteran Republik Indonesia dapat dilihat di lampiran 2, d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia, e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. D. Teknik Sampling Dalam penelitian kualitatif, sampel ditujukan oleh peneliti sendiri dengan pertimbangan bahwa sampel ini menguasai masalah yang diteliti, dapat dipercaya dan data-datanya bersifat obyektif. Sampling pada penelitian kualitatif digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong (2010:224) yang mengatakan bahwa sampel memiliki fungsi, antara lain: Untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber bangunan. 2. Menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul . Dalam penelitian kualitatif Teknik pengambilan sampel ada beberapa cara, yaitu : Purposive Sampling dan Snowball Sampling

commit to user



a) Purposive Sampling Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. b) Snowball Sampling Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono, 2010:123) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta, Kepala Urusan Veteran, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta, serta Staf Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik

pengumpulan

data

adalah

cara

yang digunakan

untuk

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian guna mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif serta untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, jelas, dan terperinci serta dapat dipertanggungjawabkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Interview atau wawancara Lexy J. Moleong (20 percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara

(interviewer)

Menurut Sugiyono

yang

mengajukan

pertanyaan

dan

(2010:319), macam-macam wawancara adalah

sebagai berikut :

commit to user



a. Wawancara terstruktur (Structured interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. b. Wawancara semistruktur (Semistrukture Interview) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Berdasarkan

pendapat

diatas

maka

penulis

menggunakan

jenis

wawancara semistruktur, dikarenakan dalam melakukan wawancara penulis membuat kerangka pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu sebagai panduan wawancara, hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar pokok-pokok yang telah direncanakan dapat tercakup seluruhnya dan hasil wawancara dapat mencapai sasaran. Pedoman wawancara dapat dilihat di lampiran 3. Selain itu juga untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana sumber wawancara diminta pendapat dan idenya. Kemudian yang menjadi subyek responden wawancara ialah: a. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, b. b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta, c. Kepala Urusan Veteran, d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta, e. Staf Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta. (Petikan hasil wawancara dapat dilihat dilampiran 4) 2. Observasi

Macam-macam observasi yaitu : a. Observasi parsipatif

commit to user



Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. b. Observasi terus terang atau tersamar Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. c. Observasi tidak berstruktur Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam penelitian ini macam observasi yang digunakan adalah observasi terus terang, untuk memperoleh data tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan di kota Surakarta. Dalam hal ini peneliti datang ke Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia di Surakarta tepatnya di jalan Ir. Sutami untuk melihat dokumen dan mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian mengenai peranan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia di Surakarta terhadap kesejahteraan anggotanya secara nyata dan mendalam serta mancatat hasil observasi. Selain itu peneliti juga mengambil foto kegiatan di Legiun Veteran Republik Indonesia di Surakarta. Kemudian peneliti juga melakukan observasi langsung ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta, Kaminvetcad IV/35 Surakarta, serta Kantor Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta untuk mengetahui Peranannya dalam mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kota Surakarta. Selanjutnya peneliti juga ke rumah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengetahui apakah peranan Pemerintah Kota Surakarta dan Legiun Veteran Republik Indonesia sudah berdampak baik peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang di Surakarta. Fota kegiatan Veteran Pejuang dapat dilihat di lampiran 5. 3.

Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data, salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melihat dokumen yang telah terkumpul, mempelajari

commit to user



kemudian menganalisanya. Dokumen sebagai sumber data yang berbentuk tertulis atau gambar yang bisa merupakan keterangan tentang keadaan masa sekarang maupun keadaan di masa lampau yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Menurut Sugiyono (2010:329),

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen Slip Tunjangan Veteran, Agenda kegiatan Legiun Veteran Surakarta untuk mengetahui kesejahteraan veteran dalam hal rohani/spiritualnya. F. Validitas Data Validitas data diperlukan untuk menjaga keabsahan dan kesahihan data yang dikumpulkan. Untuk itu peneliti dapat menentukan cara untuk meningkatkan atau mengembangkan validitas dari data yang telah diperoleh tersebut. Dalam penelitian kualitatif untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Trianggulasi Maksud dari trianggulasi menurut Lexy J. Moleong (2010:330)

sesuatu yang lain dari luar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan

Menurut Patton yang dikutip oleh HB. Sutopo (2002:78) menyatakan bahwa ada 4 macam teknik trianggulasi, yaitu : a. Trianggulasi Data (data triangulation), artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. b. Trianggulasi Metode (investigator trianggulation), jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. c. Trianggulasi Peneliti (methodological trianggulation), hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. d. Trianggulasi Teori (theoretical trianggulation ), trianggulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

commit to user



Dalam penelitian ini kesahihan data diperoleh dengan menggunakan Trianggulasi data dan Trianggulasi metode. Dalam trianggulasi data, sumber data yang digunakan adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta, Kepala Urusan Veteran, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta, serta Staf Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta. Trianggulasi data dapat dilihat di lampiran 6. Sedangkan trianggulasi metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang sejenis dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan analisis dokumen. Trianggulasi metode dapat dilihat di lampiran 7. Adapun

alasan

memilih

menggunakan

Trianggulasi

Data

dan

Trianggulasi Metode adalah untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu sumber atau salah satu metode maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode lain. 2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan Menurut Lexy J. Moleong (2010:329), Ketekunan/keajegan Pengamatan etasi dengan berbagai cara dalam kaitan

peneliti mengamati dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Sehingga akan disajikan laporan hasil observasi 1, 2,3 dan 4 (dapat dilihat dilampiran 8). G. Analisis Data Analisis data adalah merupakan bagian dalam penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data perolehan, memgorganisir data, menyusun data, dan merakit dalam kesatuan yang logis sehingga jelas kaitannya, proses tersebut harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Dalam penelitian kualitatif dimana datanya berupa kata-kata dan tindakan, maka dalam menganalisa data digunakan

commit to user



teknik non statistik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

.

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan da dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang

Proses analisis dengan model interaktif dapat digambarkan dan dibentuk skema sebagai berikut: Pengumpulan Data Display Data Reduksi Data

Kesimpulan/Verifikasi Gambar 2. Skema Model Analisis Interaktif (Matthew B. Miles A. MichaelnHuberman, 1992:20) Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka proses analisa data akan lebih jelas, karena analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlangsung terus-menerus. Data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pada suatu proses siklus antara masing-masing tahap tersebut sehingga komponen-komponen tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Berdasar eratnya kaitan dari ketiga komponen tersebut maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif, yang kemudian akan menghasilkan data yang tersusun secara sistematis.

commit to user



H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan penjelasan secara terperinci mengenai langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dengan tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Pra Penelitian Dalam Tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan kepadsa pihak terkait, memilih dan memanfaatkan informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya, menyiapkan perlengkapan penelitian yang digunakan dalam penelitian. 2. Tahap Pekerjaan Lapangan Dalam Tahap pekerjaan lapangan ini kegiatan yang dilakukan meliputi: kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui wawancara dan pencatatan dokumen-dokumen dan observasi lapangan. 3. Tahap Analisis Data Dalam tahap analisis data ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyeleksi, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data yang telah diperoleh. 4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian Dalam tahap ini, peneliti mulai menyusun laporan dengan melakukan pengambilan kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti, kemudian hasil dari penelitian ditulis laporan dalam bentuk skripsi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Gambaran Umum Kota Surakarta

a. Keadaan Geografi Keadaan geografi dari Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu kota besar di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak ditengah antara kota atau kabupaten yang mengelilinginya. Letaknya antara 110

dan 110

Bujur Timur dan 7

Lintang Selatan sehingga suhu udaranya 26

merupakan dataran rendah dengan ketinggian

dan

.

92 m dari permukaan laut,

dimana berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Kab. Sragen dan Kab. Boyolali

Sebelah Timur

: Kab. Karanganyar

Sebelah Selatan

: Kab. Sukoharjo dan Kab.Wonogiri

Sebelah Barat

: Kab. Sukoharjo

Secara geografis Kota Surakarta luasnya 44,06

dimana secara

administratif terbagi dalam 5 kecamatan antara lain: 1)

Kecamatan Laweyan seluas 863,86

2)

Kecamatan Serengan seluas 319,40

3)

Kecamatan Pasar Kliwon seluas 481,52

4)

Kecamatan Jebres seluas 1.258,18

5)

Kecamatan Banjarsari seluas 1.481,10

Berdasarkan luas lahan yang ada di Kota Surakarta merupakan lahan perumahan/pemukiman mencapai 61%, sementara lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi atau usaha di sektor non pertanian sekitar 20%.

commit to user 47



b. Keadaan Penduduk Kota Surakarta secara keseluruhan mempunyai jumlah penduduk yang dapat dikategorikan semakin berkembang pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari statistik daerah Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 500.642 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.370 jiwa per

Perkembangan penduduk tersebut dapat dilihat

dari tiap kecamatan yang ada di Kota Surakarta seperti berikut ini: Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan. Kecamatan

Luas Wilayah ( )

laki-laki (jiwa)

Perempua n

Jml penduduk

Kepadatan

Laweyan

8,63

41.912

44.403

86.315

10.002

Serengan

3,19

21.246

22.874

44.120

13.831

Pasar kliwon

4,82

36.653

37.492

74.145

15.383

Jebres

12,58

66.848

71.776

138.624

11.019

Banjarsari

14,81

76.704

80.734

157.438

10.630

44,03

243.363

257.279

500.642

11.370

Sumber: BPS Kota Surakarta tahun 2010 Berdasarkan pada tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah penduduk Kota Surakarta lebih didominasi oleh perempuan dari pada jumlah penduduk yang laki-laki, dimana jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari. Disamping klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk di Kota Surakarta terdiri dari beraneka ragam corak yang ada, misalnya dari tingkat pendidikan. Penduduk di Surakarta terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Berikut banyaknya penduduk Surakarta menurut tingkat pendidikannya. Tabel 3. Banyaknya Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2010

commit to user



No.

Tingkat Pendidikan

%

Jumlah

1

Tdk/Belum Sekolah

4,66

23.330

2

Tdk SD

5,43

27.185

3

SD

7,41

37.098

4

SLTP 500.642

20,37

101.981

5

SMU

26,39

132.119

6

SMK

11,39

57.023

7

D1/II

1,42

7.109

8

D3/III

4,25

21.277

9

D4-S3

12,93

64.733

Jumlah

100

Sumber: BPS Kota Surakarta 2010 Pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Surakarta paling besar persentasenya berpendidikan SMU, sehingga dapat dikatakan penduduk Kota Surakarta mempunyai kemampuan yang sudah cukup untuk dapat mengerti, memahami dan menerapkan makna dari suatu ilmu yang sudah diterima dalam dunia pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tabel 4. Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan di Kota Surakarta Tahun 2009

Kecamatan

Pra KS

KS I

KS II

KS III

KS III Jumlah Plus

Laweyan

2.099

3.491

3.792

7.729

3.796

20.907

Serengan

1.023

2.035

2.671

3.727

1.945

11.401

Pasar Kliwon

1.904

5.014

5.109

3.622

2.339

17.988

commit to user



Jebres

3.479

6.727

8.019

8.587

3.933

30.745

Banjarsari

3.447

7.626

9.603

11.609

6.162

38.447

Jumlah

11.952

24.893 29.194

35.274

18.175 119.488

%

10%

21%

30%

15%

24%

Sumber: BPS Kota Surakarta 2009 Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa penduduk Kota Surakarta paling banyak masuk dalam kategori Keluarga Sejahtera III dengan 30% kemudian Keluarga Sejahtera II dengan 24% namun Keluarga Sejahtera I juga masih 21%. Penduduk yang masuk dalam ketegori Pra Sejahtera juga masih 10% sedangkan penduduk yang masuk dalam ketegori Keluarga Sejahtera Plus sebanyak 15%. Berdasarkan data diatas penduduk Kota Surakarta yang sejahtera sudah lumayan banyak tebukti dengan penduduk yang masuk kategori sejahtera III dan Sejahtera plus lebih banyak daripada yang masuk kategori Pra sejahtera dan Sejahtera 1. 2. Organisasi/Instansi yang berhubungan dengan Veteran Pejuang Republik Indonesia di Kota Surakarta

a. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta Legiun Veteran Republik Indonesia Surakarta merupakan markas cabang LVRI Surakarta beralamatkan di jalan Ir. Sutami No.73A Surakarta Telp.(0271) 647739. LVRI Surakarta berdiri diatas tanah seluas 100 dengan 2 lantai sedang markas LVRI hanya dalam 1 ruangan seluas 18 karena ruangan yang lain disewakan kepada Lembaga Pendidikan IPMI Surakarta. Gedung tersebut adalah milik Bpk. Sjatam Hadibroto yang digunakan sebagai markas cabang LVRI di Surakarta. Jumlah Veteran Pejuang yang ada di Surakarta pada tiap Kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 5. Jumlah Veteran Pejuang Republik Indonesia di Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2011

commit to user



No.

Kecamatan

Veteran Pejuang

1

Laweyan

39

2

Serengan

19

3

Pasar Kliwon

22

4

Jebres

8

5

Banjarsari

25

Jumlah

113

Sumber: Data Ranting LVRI Data pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa pada awal tahun 2011 jumlah Veteran Pejuang di Kota Surakarta masih banyak yaitu 113 Orang. Daftar nama-nama Veteran tersebut dapat dilihat di lampiran 9. Sedangkan struktur organisasi LVRI Surakarta adalah sebagai berikut :

Ketua LVRI

Sekretaris

Kabag Organisasi

Bendahara

Kabag Kesejahteraan Anggota

Wantimcab

Anggota Wantimcab

Ranting Laweyan

Anggota Wantimcab Ranting Banjarsari

commit to user



Ranting Pasar Kliwon Kliwon Ranting Jebres Ranting Serengan

Bagan 1. Struktur Organisasi LVRI Surakarta Keterangan: a) Ketua

: Sjatam Hadibroto

b) Sekretaris

: LT Juliartantyo

c) Bendahara

: R. Endang Y

d) Kabag Organisasi

: Soeprapto

e) Kabag Kesanggota

: Slamet

f) Wantimcab

: Ngadiman

g) Anggota Wantimcab

: Marjuni

h) Anggota Wantimcab

: Tugiman

i) Ketua Ranting Laweyan

: Teguh Wiyono

j) Ketua Ranting Banjarsari

: Sjatam Hadibroto

k) Ketua Ranting Pasar Kliwon : Suparjoso l) Ketua Ranting Jebres

:Sakino Atmowiryono

m) Ketua Ranting Serengan

: Sarjoko

b. Kantor Administrasi Veteran Cadangan (Kanminvetcad) IV/35 Surakarta Kantor Administrasi Veteran Cadangan disingkat Kaminvetcad adalah unsur

pelaksana

Babinminvetcaddam

yang

berkedudukan

dibawah

Kababinvetcaddam. Kaminvetcad dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkata Darat No: Kep/20/II/1986 tentang Organisasi dan Tugas Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI. Berdasar Pasal 2 Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkata Darat No: Kep/20/II/1986 Kaminvetcad mempunyai tugas pokok

commit to user



yaitu Menyelenggarakan pengurusan administrasi veteran RI dan cadangan TNI yang meliputi pencatatan, penerimaan, registrasi dan penyaringan calon Veteran RI dan Cadangan TNI, di wilayah Korem/Kodim Sedangkan Fungsi Kaminvetcad berdasar Pasal 3 adalah sebagai berikut: 1) Pengurusan Veteran RI diwilayahnya, meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan/berkenaan dengan pengurusan administrasi, pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data Veteran RI diwilayahnya. 2) Pengurusan cadangan TNI diwilayahnya, meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan administrasi, pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data cadangan TNI diwilayahnya. 3) Registrasi dan penyaringan, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaaan dengan penerimaan pendaftaran calon, registrasi, penyaringan calon Veteran RI dan cadangan TNI di wilayahnya. Susunan Organisasi Kaminvetcad meliputi: 1) Unsur Pimpinan Kepala Kaminvetcad, disingkat Kakaminvetcad. 2) Unsur Staf Pelaksana: a)

Kelompok Tata Usaha dan Kelompok Dalam, disingkat Poktuud

b) Urusan Veteran RI, disingkat Urvet c)

Urusan Cadangan TNI, disingkat Urcad

d) Urusan Registrasi dan Penyaringan, disingkat Urregring

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta dibentuk berasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 tahun 2008 tentang Panjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah

commit to user



Kota Surakarta, maka tugas pokok dan fungsi Bagian administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 1) Tugas Pokok Menyusun

perumusan

kebijakan

pemerintahan

daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian administrasi kesejahteraan, agama, pendidikan dan kebudayaan, dan olahraga. 2) Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi antara lain: a) Perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kesejahteraan rakyat; b) Pengkoordinasian

pelaksanaan

tugas

perangkat

daerah

di

bidang

Administrasi Kesejahteraan Rakyat; c) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat d) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat; e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Administrasi Kesejateraan Rakyat; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3) Struktur Organisasi

commit to user



Kepala bagian administrasi Kesra

Kepala sub bagian kesejahteraan

Kepala sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan

Kepala sub bagian pemuda dan olah raga

Staf

Staf

Staf

Bagan 2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta Keterangan: a) Kepala bagian administrasi Kesra: Dicky Sigit.H.SH.MM b) Kepala subbag kesejahteraan

: Nurul Umam S. SH

c) Kepala subbagagpendkeb

: Drs. Wahyono M.Pd

d) Kepala subbag pemuda dan OR : Drs. Sutarjo MM e) Staf

: (1) Joko W. SH (2) Latief Nurbana SE (3) Anita Damayanti SH (4) Agustin (5) Umar Rustini (6) Eni Kuswanti SE MM (7) Taufik Ariyanto SE (8) Joko Sutiayanto SE (9) Tunjung Angentasi (10) Suharni SE (11) Sri Maharani

commit to user



d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta adalah intansi yang mengurusi masalah sosial, tenga kerja dan trnsmigasi yang dulu bernama Depnaker. Dalam mengurusi masalah Kesejahteraan Rakyat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan tugas kepada seksi kesejahteraan yang salah satu tugasnya yaitu menjadi fasilitator Para Janda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga

Pahlawan

Nasional,

Perintis

Kemerdekaan

Janda

Perintis

Kemerdekaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan Ahli Waris Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, Seksi Kesejahteraan mempunyai beberapa program, antara lain: 1) Bantuan Penghargaan dan Kesehatan kepada Ahli Waris Pahlawan Nasional 2) Bantuan sosial kepada Perintis Kemerdekaan 3) Bantuan Kesehatan kepada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan 4) Koordinasi penerima bantuan sosial Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan melalui kerjasama 5) Kementerian Sosial dan PT. Pos Indonesia (persero) 6) Ramah Tamah dengan Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dalam rangka HUT RI 17 Agustusgram, antara lain: 7) Ramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Nasional dalam rangka peringgatan Hari Pahlawan 10 November 8) Anjangsana kepada Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 9) Bantuan Perumahan/Bantuan Perbaikan Rumah bagi Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemedekaan/Janda Perintis Kemerdekaan.

commit to user



B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 1. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Negara untuk Mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta Peranan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat diatur dalam UUD

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama -undang No. 11 Tahun 2009 Tentang K

kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Kesejahteraan tersebut meliputi kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan dalam fungsi sosial. Sesuai dengan pengertian kesejahteraan menurut Undang-undang

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan kesejahteraan terutama kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta, akan peneliti ulas tentang peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan Veteran Pejuang baik kesejahteraan material, spiritual maupun kesejahteraan dalam fungsi sosial. Kesejahteraan Veteran Pejuang tersebut adalah sebagai berikut: a) Kesejahteraan Material Kesejahteraan material adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material seseorang yaitu kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal mewujudkan kesejahteraan material Veteran Pejuang, maka akan dibahas bantuan material dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran terlebih dahulu. Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan bantuan material

commit to user



kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Surakarta sebagai satusatunya Organisasi yang menaungi Veteran. Bantuan tersebut berupa Dana Hibah yang diberikan rutin tiap tahunnya. Bantuan dana hibah tersebut berasal dari APBD Kota Surakarta. Data tentang dana hibah yang telah di berikan Pemerintah Kota Surakarta kepada beberapa Organisasi/Instansi sebagai berikut: Tabel 6. Daftar Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2011 berdasarkan APBD Kota Surakarta. No.

Nama Instansi/Organisasi

Dana Hibah/Tahun

1

LVRI

Rp. 15.000.000

2

PWRI

Rp. 15.000.000

3

DHC Angkatan 45

Rp. 32.000.000

4

PEPABRI

Rp. 15.000.000

5

Dinsos/Janda Perintis Kemerdekaan

Rp. 40.000.000

Sumber: Kantor Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dari data tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan dana hibah sebesar Rp. 15.000.000 dari APBD Kota Surakarta kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surakarta pada setiap tahunnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan LVRI dalam berbagai kegiatannya. Berikut ini hasil wawancara pemberian bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta kepada LVRI dengan Drs. Wahyono, M.Pd: Kami memberikan bantuan kepada veteran berupa dana hibah yang berwujud uang sebesar Rp. 15.000.000 untuk setiap tahunnya yang kami berikan dalam 2 termin. Karena disini bila lebih dari 10 juta harus diberikan berkala (Wawancara: Senin, 1 Agustus 2011 Pukul 10.00 WIB)

commit to user



Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan informan diatas bila dilihat besarnya bantuan itu mempunyai selisih sangat jauh bila

32.000.000 sedangkan Janda Perintis Kemerdekaan mendapat Rp. 40.000.000. Dalam pengoperasian dana tersebut antara Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan juga sangat berbeda jauh. Untuk mengetahui lebih rinci peneliti sajikan dalam tabel berikut: Tabel 7. Perbedaan Pengoperasian Dana Hibah Antara Veteran Pejuang dan Janda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. No. Pembeda

Veteran

Janda Perintis Kemerdekaan

1

Organisasi menaungi

2

Distribusi hibah

yang Legiun

Veteran

Republik Dinas Sosial

Indonesia (LVRI) Surakarta dana Digunakan

biaya Semua

dibagi

operasi LVRI dan diberikan 7orang

janda

untuk masing

5

untuk

ranting mendapat

masing- perintis Rp. Kemerdekaan

1250.000 tiap tahun yang akhirnya digunakan ranting untuk biaya operasionalnya

Dari tabel diatas terlihat adanya ketimpangan yang jauh antara Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan. Adanya perbedaan yang cukup besar antara Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan karena hal itu tergantung dari instansi yang membawahi yang mengajukan dana tersebut. Kalau para Janda Perintis Kemerdekaan kan dibawah Dinas Sosial jadi mungkin lebih bisa terorganisir dalam pembuatan proposal pengajuan dana. (Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Wahyono, M.Pd pada tanggal 1 Agustus 2011 Pukul 10.00 WIB)

commit to user



Berdasarkan penelitian, perbedaan dana hibah yang diterima LVRI dengan Janda Perintis Kemerdekaan adalah pada instansi/organisasi yang menaungi dalam pembuatan proposal pengajuan. Proses dalam mendapatkan dana hibah Rp. 15.000.000 tersebut pada awalnya organisasi LVRI mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta. Dalam proposal pengajuan tersebut dicantumkan pula estimasi dana yang telah dibuat oleh LVRI. Kemudian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan dibantu Kepala sub bagian kesejahteraan rakyat, Kepala sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga menyeleksi proposal pengajuan dengan melakukan verifikasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah datadata yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta apakah organisasi tersebut berhak mendapatkan bantuan. Setelah proposal disetujui dengan jumlah nominal yang telah ditentukan Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat, kemudian dana tersebut dicairkan melalui DPPKA(Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Surakarta yang diambil dari pos belanja tidak langsung yaitu belanja hibah APBD tahun 2011. Berdasar tata cara mendapatkan bantuan dana hibah tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya dana hibah sangat tergantung pada organisasi dalam pembuatan proposal pengajuan. Bila organisasi yang membawahi Janda Perintis Kemerdekaan langsung dibawah Dinas Sosial sedangkan Veteran Pejuang berada dibawah Organisasi LVRI berdasar Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 15 yang berbunyi Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa . Sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1967 Tantang Veteran Republik Indonesia maka Veteran otomatis menjadi anggota LVRI. Sebelum dikeluarkan Undang-undang No.7 Tahun 1967 Veteran dibawah Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta, Letnan Satu(purn) Sjatam Hadibroto:

commit to user



keluar Undang-undang No.7 Tahun 1967 maka Veteran mempunyai organisasi (Wawancara: Selasa, 10 Mei 2011 Pukul 10.00 WIB) Dari keterangan Narasumber diatas menyebutkan bahwa sebelum keluar Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Veteran berada dibawah naungan Dinas Sosial dan setelah keluar Undang-undang No 7 Tahun 1967 mempunyai organisasi sendiri yaitu LVRI. Perbedaan

organisasi

yang

membawahi

tersebut

sangat

mempengaruhi jumlah dana hibah yang diterima veteran. Hal ini disebabkan karena potensi fisik yang dimiliki kedua organisasi tersebut juga berbeda. Jika Dinas Sosial mempunyai struktur organisasi dengan personil yang masih muda, pendidikan pengurus minimal sarjana, mobilitasnya masih bagus sehingga pemikirannya masih segar untuk dapat mengelola organisasi dengan baik dan dalam pengajuan dana hibah ke Pemerintah Kota Surakarta sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Janda Perintis Kemerdekaan. Sedangkan LVRI Kota Surakarta mempunyai struktur organisasi yang sebagian besar pengurus dari Veteran Pejuang sendiri yang rata-rata umurnya 85 tahun sehingga kemampuan fisiknya sudah menurun untuk mengembangkan organisasi dan dalam pembuatan pengajuan dana hibah ke Pemerintah Kota Surakarta masih kurang. Meskipun bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta cukup banyak setiap tahunnya namun masih belum dapat memenuhi untuk memenuhi kebutuhan LVRI apalagi untuk menunjang Kesejahteraan Veteran. Berikut hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta, Letnan Satu(purn) Sjatam Hadibroto: Kami mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Surakarta Rp. 15.000.000 untuk setiap tahunnya diangsur 2 kali. Dana tersebut kami berikan kepada 5 ranting masing-masing ranting mendapat dana Rp. 1.500.000 juga kami angsur 2 kali, sehingga masih tersisa Rp. 7.500.000 kami gunakan untuk biaya operasional termasuk biaya transportasi bila ada undangan rapat dibeberapa tempat juga untuk mengaji pegawai yang bila dihitung masih kurang. Kalau kami menarik iuran dari anggota juga tidak mungkin. Untuk keperluan rapat saja kami dengan biaya sendiri.

commit to user



(Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB) Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi LVRI pengurus sangat bergantung kepada pemerintah Kota Surakarta, karena adanya ketidakmungkinan untuk menarik iuran dari anggota yang masih banyak yang hidup dalam kekurangan. Sedangkan bantuan Hibah yang sampai ke Ranting dalam tiap Kecamatan digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana markas ranting. Sedang untuk kegiatannya seperti pertemuan rutin Veteran iuran lagi, seperti yang dikemukakan dalam hasil wawancara dengan Bpk. Sugiarso salah satu pengurus Ranting Pasar Kliwon: Bantuan dari Markas Cabang sebesar Rp. 1.500.000 tersebut kami gunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana di ranting sini sedang untuk kegiatan yang kami adakan rutin tiap bulan sekali kami terpaksa menarik iuran dari anggota veteran (Wawancara: Sabtu, 9 Juli 2011 Pukul 10.30 WIB) Dari hasil petikan wawancara dengan pengurus ranting di kecamatan diatas terlihat bahwa bantuan Dana Hibah hanya bisa dipergunakan untuk merawat sarana dan prasarana di ranting. Sedangkan untuk sampai pada Veteran agar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan belum dapat tercapai. Sebenarnya Pemerintah Kota Surakarta sudah mengetahui bahwa dana hibah yang diperuntukkan LVRI hanya sampai pada operasional saja. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Drs. Wahyono M.Pd: Setiap tahunya dari setiap organisasi yang mendapat bantuan dana hibah juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta, termasuk LVRI. Hal ini dimaksudkan agar Permerintah Kota Surakarta mengetahui apakah dana tersebut sudah digunakan sebagai mana mestinya atau belum. Sejauh ini kami juga mengetahui bahwa dana hibah yang kami berikan kepada LVRI hanya sampai pada biaya operasionalnya saja dan belum sampai pada anggota, namun kami hanya memberikan motivasi melalui dana hibah agar organisasi tersebut tetap berjalan dan terserah organisasi yang mengelola. (Wawancara: Kamis, 8 September 2011 Pukul 09.00 WIB)

commit to user



Berdasarkan hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sudah mengetahui bahwa dana hibah yang diberikan kepada LVRI hanya dapat digunakan untuk operasional organisasi saja, namun Pemerintah Kota Surakarta melalui Administrasi Kesejahteraan Rakyat belum melakukan suatu tindakan agar bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang. Selain dana hibah tersebut Pemerintah Kota Surakarta belum memberikan bantuan yang lain kepada Veteran pada umumnya dan Veteran Pejuang Kemerdekaan pada khususnya. Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Drs. Wahyono, M.Pd dalam wawancara sebagai berikut: Menurut data laporan setahu saya selain Dana Hibah selama ini belum ada bantuan yang lain. Karena melalui dana hibah tersebut sudah cukup untuk m

(Wawancara: Senin, 1 Agustus 2011

Pukul 10.00 WIB) Pernyataan narasumber diatas sejalan dengan pernyataan salah satu Veteran Pejuang kemerdekaan Bpk Tumin Atmowinoto dalam wawancara sebagai berikut: Saya hanya mendapat tunjangan tiap bulan itu saja, bahkan dana kehormatan saya juga belum turun. Kalau untuk pengurusan perpanjangan saya membayar uang Rp. 60.000 untuk perpanjangan Rp 30.000 dan yang Rp 30.000 sisanya untuk biaya pertemuan rutin tiap 1 bulan. (Wawancara: Sabtu16 Juli 2011 Pukul 19.00 WIB) Dari hasil penelitian dengan Veteran Pejuang diatas terlihat bahwa bantuan dari pemerintah belum bisa sampai kepada Veteran untuk meningkatkan kesejahteraan materialnya. Padahal bila dibandingkan dengan Para Janda Perintis Kemerdekaan yang di naungi Dinas Sosial, mereka tiap tahun mendapatkan bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 5.000.000. Selain itu Janda Veteran juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi seperti yang dikemukakan salah satu Janda Perintis Kemerdekaan Ibu Sumirah dalam wawancara sebagai berikut:

commit to user



Saya pernah mendapat Rp. 2.500.000 pada waktu saya diajak ke Semarang bertemu pak Gubernur dan diberi baju. Tanggal 18 Agustus kemarin saya juga mendapat Rp. 5.000.000 . (Wawancara: Jumat, 8 Juli 2011 Pukul 09.00 WIB) Selain bantuan dana hibah tersebut Para Janda Perintis juga dijanjikan bantuan rumah bagi yang belum mempunyai rumah. Meski bantuan tersebut belum terealisasi namun dari Dinas Sosial tetap akan mengusahakan seperti pernyataan Bpk. Slamet Staf Dinas Sosial yang mengurusi Janda Perintis Kemerdekaan dalam wawancara sebagai berikut: Karena pemerintah mempunyai program baru kepada janda perintis Kemerdekaan yang belum mempunyai rumah yaitu dengan memberikan rumah yang layak, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusahakan agar rencana tersebut segera terealisasi yaitu dengan membuat proposal kepada pemerintah. Namun sampai sekarang program tersebut belum juga terlaksana, kami dari dinas tetap akan mengusahakan agar Janda Perintis Kemerdekaan tersebut segera mendapat rumah dan dapat hidup dengan layak. (Wawancara: Rabu, 6 Juli 2011 Pukul 10.00 WIB) Dari pernyataan narasumber diatas terlihat bahwa Janda Perintis Kemerdekaan lebih diperhatikan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial yang lebih terorganisir melaui beberapa program yang dimiliki Dinas Sosial kepada Janda Perintis Kemerdekaan. Dari beberapa uraian dan hasil wawancara diatas diperoleh hasil tentang pemenuhan kebutuhan material dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran Pejuang yaitu meski sudah ada bantuan berupa dana hibah tetapi masih ada ketimpangan yang terlihat jelas antara Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan di Kota Surakarta yang disebabkan karena lembaga yang mengurusi berbeda. Perbedaan kepengurusan tersebut mengakibatkan dana hibah yang diberikan kepada LVRI lebih sedikit dikarenakan pengurus LVRI dalam pengajuan dana belum dapat memperhitungkan alokasi dana sehingga kesejahteraan Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan tersebut.

Dan

membuktikan

bahwa

Pemerintah

Kota

masih

kurang

memperhatikan kesejahteraan material Para Veteran Pejuang Kemerdekaan

commit to user



karena sudah mengetahui bahwa masih belum dapat sampai ke tiap individu Veteran Pejuang tetapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. b. Kesejahteraan Spiritual Seperti yang telah dikemukakan bahwa kesejahteraan selain dari segi material juga kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan spiritual adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material seseorang yaitu kebutuhan akan benda yang tidak berwujud. Kebutuhan ini tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan dalam hati. Namun dalam hal kesejahteraan spiritual belum pernah ada langkah nyata dari Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dalam hal spiritual memberikan kegiatan hanya secara global tidak dikhususkan kepada Veteran atau pada kelompok yang lain. Misalnya pada bulan Ramadhan diadakan Taraweh keliling dan pembagian zakat fitrah dari Pemerintah Kota Surakarta. Seperti pernyataan dari Bpk Drs. Wahyono, M.Pd Kepala Subbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta dalam wawancara sebagai berikut: Pemerintah Kota Surakarta dalam hal mensejahterakan Veteran Pejuang dari segi spiritualnya tidak dikhususkan kepada Veteran atau kepada kelompok lain, kami mengadakan kegiatan hanya secara global. Kegiatan tersebut seperti Taraweh keliling ke Masjid yang ditunjuk yang dihadiri oleh Walikota Surakarta atau diwakili Pejabat Pemerintah Kota Surakarta yang lain. Juga pada hari menjelang Lebaran juga memberikan zakat fitrah kepada masyarakat Kota Surakarta. (Wawancara: Kamis, 8 Sptember 2011 Pukul 09.00 WIB) Dari pernyataan narasumber diatas terungkap bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum mempunyai kegiatan kerohanian yang ditujukan kepada Veteran Pejuang. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari 7 orang Veteran Pejuang yang semuanya menjawab bahwa belum ada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surakarta yang bekaitan dengan Kerohanian

commit to user



atau Spiritual. Salah satu pernyataan Veteran Pejuang tersebut terungkap dari wawancara dengan Bpk. Slamet sebagai berikut:

(Wawancara: Senin, 25 Juli 2011 Pukul 11.00 WIB) Selain kegiatan tersebut dari Pemerintah Kota Surakarta tidak mempunyai lagi kegiatan yang berkaitan dengan spiritual hal ini dikarenakan memang Pemerintah Kota Surakarta belum mempunyai program lain yang dapat menunjang kegiatan warganya. Sehingga Dari hasil wawancara dengan Kepala Subbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta dan Veteran Pejuang tersebut membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran Pejuang Surakarta belum terwujud, karena untuk pemenuhan kebutuhan spiritual diserahkan sepenuhnya kepada tiap individu sedang Pemerintah Kota Surakarta melalui Administrasi Kesejahteraan Rakyat hanya mempunyai agenda yang bersifat rutinitas dan baru menyentuh masyarakat mayoritas saja. c. Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan Veteran Pejuang dalam hal sosialnya Pemerintah Kota Surakarta mengadakan kegiatan seperti Upacara Peringatan Pertempuran 4 Hari di Solo yang melibatkan Para Pelaku Sejarah termasuk Para Veteran Pejuang namun terbatas hanya pengurus saja. Foto Kegiatan Upacara tersebut dapat dilihat di lampiran 3. Selain kegiatan tersebut Pemerintah Kota juga mengundang Veteran dalam Ulang tahun Pemerintah Kota. Seperti pernyataan dari Bpk. Sjatam Hadibroto Ketua LVRI dalam wawancara sebagai berikut: Kegiatan yang kami lakukan rutin hanya pada saat ulang tahun Pemerintah Kota Surakarta itupun kalau mendapat undangan dan

commit to user



hanya untuk pengurus saja, kemudian Upacara pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Stadion Maladi Sriwedari untuk Veteran yang masih mampu mengikuti. (Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB) Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa Pemerintah Kota Surakarta sudah memperhatikan Veteran dengan melibatkan dalam kegiatan yang diadakan Pemerintah Kota Surakarta, namun kegiatan tersebut kebanyakan hanya melibatkan Pengurus LVRI saja. Sedangkan untuk Para Janda Perintis Kemerdekaan, Pemerintah Kota mempunyai agenda rutin untuk mengadakan anjangsana dirumah salah satu Janda Perintis Kemerdekaan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Slamet dari Dinas Sosial dalam wawancara sebagai berikut: Kegiatan Janda Perintis Kemerdekaan tersebut berupa anjangsana yang dilakukan seetiap tahunnya. Anjangsana adalah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kota untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Veteran Perintis kemerdekaan meski para Perintis Kemerdekaan sudah tiada namun kegiatan tersebut tetap dilakukan bersama Janda Veteran Perintis Kemerdekaan yang masih hidup. Anjangsana dilakukan dengan mengadakan pertemuan antar Janda Veteran Perintis Kemerdekaan dengan Pemerintah Kota Surakarta yang setiap tahunnya bergilir dari rumah Janda Veteran Perintis Kemerdekaan yang satu kerumah yang lain. Untuk biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Surakarta, dan bila acara telah usai masing-masing Janda Veteran Perintis Kemerdekaan diberikan taliasih biasanya berupa parcel buah atau yang lainnya. ( Wawancara: Rabu, 6 Juli 2011 Pukul 10.00 WIB) Dari keterangan narasumber diatas memperlihatkan bahwa peran organisasi sangat penting sekali dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya. Terbukti dari Dinas Sosial mengadakan kegiatan anjangsana dengan Pemerintah Kota Surakarta, kegiatan anjangsana tersebut dapat terlaksana karena dari Dinas Sosial mempunyai

commit to user



agenda rutin yang melibatkan Pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini Dinas Sosial mengajukan rencana kegiatan kemudian dari Pemerintah Kota Surakarta menyetujui kegiatan tersebut. Dari uraian tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta hanya menunggu organisasi mengajukan rencana kegiatan tidak mempunyai inisiatif kegiatan sendiri. Menurut

Drs.

Wahyono

M.Pd

perbedaan

kegiatan

tersebut

dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini hanya bersifat pasif saja tergantung masing-masing organisasi yang menyelenggarakan kegiatan. Hal ini terungkap dari wawancara sebagai berikut: Setiap kegiatan yang diselenggarakan diluar program kami Pemerintah Kota Surakarta hanya mengikuti saja. Jadi untuk kegiatan yang bersifat momentum seperti kegiatan seperti pada peringatan pertempuran empat hari di Solo kemarin dari Pemerintah Kota Surakarta memfasilitasi kegiatan tersebut yang juga melibatkan Veteran. (Wawancara: Kamis, 8 September 2011 Pukul 09.00 WIB) Dari pernyataan narasumber diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum dapat menyelenggarakan program kegiatan sendiri dan hanya menunggu bila ada organisasi yang mengajukan kegiatan. Padahal, bila dilihat tidak semua organisasi mempunyai kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan seperti organisasi LVRI. Berdasarkan hasil-hasil temuan dan berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang

Kemerdekaan

Indonesia di Surakarta diatas,

maka peneliti

menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam mensejahterakan Veteran Pejuang di Kota Surakarta memiliki peranan yang kurang maksimal. Kurang maksimalnya peranan pemerintah tersebut dapat ditunjukkan dari hal berikut ini: 1) Kesejahteraan

Material:

Pemerintah

Kota Surakarta masih

kurang

memperhatikan kesejahteraan material Veteran Pejuang, karena satusatunya bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta kepada Veteran yang

commit to user



berupa dana hibah hanya cukup sampai pada LVRI saja dan belum menyentuh kesejahteraan Veteran Pejuang pribadi. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya mengetahui bahwa bantuan tersebt belum sampai ke tiap individu Veteran Pejuang tetapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. 2) Kesejahteraan Spiritual: Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual Veteran Pejuang belum pernah ada. Kegiatan yang diselenggarakan hanya secara global kepada Warga Kota Surakarta saja. 3) Kesejahteraan mewujudkan

Sosial:

Peranan

kesejahteraan

Pemerintah

sosial Veteran

Kota

Surakarta

Pejuang,

menunggu bila ada kegiatan yang diselenggarakan

hanya

dalam sebatas

Veteran yang

memerlukan keterlibatan Pemerintah Kota Surakarta saja.

2. Tingkat efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya Pada prinsipnya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) adalah Organisasi satu-satunya menghimpun para Veteran, baik Veteran Pejuang, Veteran Pembela, maupun Para Janda Veteran. LVRI berdiri berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 15

anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satusatunya organisasi yang menghimpun massa Veteran mempunyai 3 tujuan yaitu: d) Untuk membina potensi nasional Veteran RI dalam melestarikan NKRI Berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, e) Mewujudkan kesejahteraan rakyat dibidang sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, termasuk kesejahteraan anggota LVRI, f) Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, LVRI didirikan juga untuk ikut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia

commit to user



Berdasarkan hal tersebut maka perlunya dikaji mengenai efektivitas LVRI Kota Surakarta dalam mengupayakan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan tujuan yang kedua yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan Veteran.

organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha

efektivitas dapat menggunakan pendekatan menurut tujuan, yang dikemukakan James L. Gibson dkk (1985:28) yang menya tujuan: Pendekatan ini menekankan pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria

melihat bagaimana organisasi tersebut memberdayakan sumberdaya yang ada sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Selain menggunakan pendekatan menurut tujuan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dapat pula menggunakan pendekatan teori sistem. Pendekatan teori sistem menurut James L. Gibson dkk (1 paling sederhana, organisasi mengambil sumber daya masukan dari sistem yang lebih luas (lingkungan), sumber daya ini di prosess, dan keluar dalam bentuk yang diubah(keluaran). Senada dengan pernyataan tersebut menurut E. Mulyasa

siklus

input-proses-output,

tidak

hanya

output

atau hasil,

serta

harus

mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungan se efektivitas Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surakarta terhadap peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang di Kota Surakarta, peneliti mempertimbangkan antara input yang didapatkan LVRI, proses yang berlangsung di LVRI serta output atau dampak dari input dan proses tersebut yang disesuaikan dengan tujuan LVRI yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.. Sehingga

untuk

mengukur

efektivitas

LVRI

Kota

kesejahteraan Veteran Pejuang melalui tahapan berikut ini:

commit to user

Surakarta

terhadap



a. Input/Masukan Membicarakan input/masukan dalam hal meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tidak luput dari peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam membantu keberlangsungan hidup LVRI Kota Surakarta yang salah satunya melalui dana hibah yang telah diberikan serta kegiatan yang diadakan Pemerintah Kota Surakarta yang melibatkan LVRI dan Veteran. Selain bantuan dari pemerintah, input yang dimaksud adalah fasilitas dan perlengkapan yang dimiliki LVRI. Kantor Cabang LVRI Kota Surakarta berada diatas tanah milik pribadi yang hanya berada dalam 1 ruangan luasnya 18

sedangkan inventaris yang

ada di LVRI Cabang adalah sebagai berikut: 1) 4 meja kerja pengurus 2) 4 kursi kerja pengurus 3) Meja dan kursi sudut untuk menerima tamu 4) 1 buah almari untuk menyimpan arsip 5) White board sebagai papan informasi jumlah Veteran Pejuang, Veteran Pembela dan Janda Veteran yang ada di Kota Solo 6) Kertas Struktur Organisasi LVRI 7) Foto Kegiatan LVRI Dengan melihat beberapa inventaris yang dimiliki LVRI Kota Surakarta diatas terlihat bahwa fasilitas dan perlengkapan yang ada masih kurang memadai untuk mendukung terselenggaranya beberapa kegiatan. Misalnya, aula sebagai tempat pertemuan yang bisa dijadikan tempat untuk menampung bila ada kegiatan LVRI belum ada. Sedangkan kantor LVRI yang ada di ranting juga atas swadaya pengurus sendiri, ada yang berada disalah satu ruangan rumah pengurus namun ada juga yang mempunyai kantor yang justru memadai jika dibanding dengan Kantor Cabang. Bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta dan kondisi fasilitas serta perlengkapan yang dimiliki LVRI diharapkan dapat menunjang kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang namun melihat kondisi yang

commit to user



ada masih kurang memadai, sehingga kegiatan yang akan diselenggarakan dapat terhambat dengan kondisi tersebut. b. Proses Setelah ada input yang dimiliki LVRI maka selanjutnya dapat dibahas tentang bagaimana prosesnya untuk mewujudkan kesejahteraan Veteran Pejuang di Kota Surakarta. Jumlah Veteran Pejuang di Surakarta sebanyak 113 orang, belum termasukVeteran Pembela dan Janda Veteran. Untuk mengurusi Veteran Pejuang yang masih cukup banyak tersebut, dalam kepengurusannya LVRI mempunyai satu seksi yang mengurusi kesejahteraan anggota yaitu Kabag Kesejahteraan Anggota. Berikut hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta, Letnan Satu (purn) Sjatam Hadibroto: Sebenarnya ada sie yang mengurusi kesejahteraan anggota namanya Kabag Kesejahteraan Anggota tetapi sekarang ini tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tidak ada dana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan keanggotaan. Disamping itu terbentur juga dengan usia anggota Veteran Pejuang sendiri yang sudah tidak memungkinkan untuk diadakan kegiatan yang menunjang (Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB) Dari hasil wawancara diatas sebenarnya LVRI sudah mempunyai suatu seksi yang mengurusi masalah kesejahteraan anggota. Namun pada kenyataannya tugas dari Seksi Kesejahteraan itu hanya sebagai pengantar bila ada undangan dari Kantor Cabang Surakarta ke tiap Kantor Ranting di Kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kabag Kesejahteraan LVRI Kota Surakarta Bpk. Slamet dalam wawancara sebagai berikut:

yang ditujukan kepada tiap-

(Wawancara: Senin, 25 Juli 2011

Pukul 11.00 WIB) Dari pernyataan Kabag Kesejahteraan Anggota di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas meningkatkan kesejahteraan Anggota Veteran masih

commit to user



belum berjalan maksimal. Selain itu dalam kepengurusan LVRI masih didominasi oleh Veteran Pejuang Kemerdekaan sendiri sehingga dengan usia yang

rata-rata

85

tahun

untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

tidak

memungkinkan lagi. Dalam kepengurusan LVRI hanya terdapat 1 orang pengurus yang bukan dari Veteran tetapi dari Pemuda Panca Marga (PPM) yaitu perkumpulan anak Veteran yang tergabung dalam sebuah organisasi yang dinamakan Pemuda Panca Marga disingkat PPM. Satu orang pengurus tersebut diperbantukan dengan diberi gaji perbulannya Rp. 350.000 yang tugasnya sebagai Bendahara di LVRI. Sehingga untuk mengadakan kegiatan yang menunjang untuk kesejahteraan Veteran belum dapat tercapai dengan maksimal. Karena keterbatasan dana yang kami miliki kami menyerahkan setiap kegiatan kepada pengurus ranting pada masing-masing kecamatan karena diranting lebih dekat aksesnya dengan tempat tinggal Veteran. Dari masing-masing ranting mengadakan arisan rutin yang biasanya diadakan setiap bulan sekali yaitu pada minggu kedua ada yang tiap tanggal 10 ada juga yang tiap tanggal 11 namun ada juga yang tidak mengadakan kegiatan satupun disamping kurangnya dana untuk melakukan kegiatan tersebut juga kurangnya sumberdaya manusia karena baik pengurus maupun anggota sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi hal tersebut. Jadi kami sebenarnya memerlukan sukarelawan yang mau membantu memajukan kesejahteraan anggota. Sebenarnya kami juga mendapat bantuan tenaga dari Pemuda Panca Marga yaitu anak-anak dari Veteran yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang tergabung dalam Pemuda Panca Marga (PPM) namun saya rasa masih kurang (Hasil wawancara dengan Ketua LVRI Cabang Surakarta, Letnan Satu(purn) Sjatam Hadibroto pada tanggal 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa selain faktor kurangnya pendanaan juga masih kurangnya sumber daya manusia yang membantu Para Veteran Pejuang. Sehingga kegiatan LVRI rutin hanya Upacara dan Tabur bunga pada saat Ulang Tahun LVRI, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Peringgatan Empat Hari di Solo serta pada saat Ulang tahun Pemerintah Kota Surakarta. Dari semua kegiatan diatas tidak semua

commit to user



mengikut sertakan anggota, seperti pada saat ulang tahun Pemerintah Kota Surakarta dan Peringatan Pertempuran Empat Hari di Solo hanya pengurus LVRI saja yang ikut. Setiap tahunnya Veteran Pejuang harus melakukan perpanjangan tunjangan Veteran (tuvet) hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Veteran yang bersangkutan masih hidup. Sehingga bila Veteran tidak melakukan perpanjangan maka tunjangan Veteran dapat dihentikan karena dianggap Veteran yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam pengurusan perpanjangan tunjangan Veteran melibatkan ranting, cabang dan Kaminvetcad. Hal ini seperti yang dikemukakan Kepala Urusan Veteran Drs. Supardi dalam wawancara sebagai berikut: rpanjangan dimaksudkan untuk mengetahui apakah veteran tersebut masih (Wawancara: Rabu, 03 Agustus Pukul 10.00 WIB) Berdasarkan hasil wawancara di atas di ketemukan bahwa tujuan diadakannya perpanjangan oleh Veteran setiap bulannya adalah agar mengetahui apakah Veteran yang bersangkutan tersebut masih hidup. Sedangkan untuk cara perpanjangan lebih lanjut Drs. Supardi mengemukakan dalam wawancara sebagai berikut: -mula berkas dikumpulkan melalui Ranting ke Markas Cabang dari Markas Cabang lalu dikirimkan ke Kantor Administrasi Veteran IV/35 Surakarta diteruskan ke Babinminvetcaddam IV diponegoro dan (Wawancara: Rabu, 03 Agustus Pukul 10.00 WIB) Selain membantu dalam mengurus perpanjangan tunjangan Veteran, LVRI melalui ranting juga membantu dalam pencairan Dana Kehormatan. Dana Kehormatan adalah bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk menghormati jasa Para Veteran baik Veteran Pejuang, Veteran Pembela, Veteran Non Tunjangan maupun Veteran Anumerta melalui ahli warisnya. Besarnya Dana Kehormatan antara beberapa Veteran diatas berbeda-beda, Veteran Pejuang mendapatkan Dana Kehormatan Rp. 250.000 setiap bulannya.

commit to user



Daftar dana kehormatan yang sudah turun maupun yang belum bagi penerima tunjangan Veteran maupun non tunjangan Veteran dapat dilihat di lampiran 10. c. Output Setelah Peneliti bahas mengenai bagaimana input yang didapat oleh LVRI Surakarta dan proses dalam penanganan Veteran Pejuang di Surakarta dalam hal kesejahteraannya lebih lanjut akan Peneliti bahas mengenai output dari hasil input dan proses tersebut. Sesuai dengan tujuan Organisasi LVRI adalah salah satunya untuk mensejahterakan anggotanya maka akan dibahas apakah segala proses dari peranan yang telah dilakukan oleh LVRI Surakarta sudah efektif dalam mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan di Surakarta. Untuk mengetahui apakah Veteran Pejuang Kemerdekaan sudah sejahtera atau belum, sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

Berdasarkan hal tersebut maka perlunya diketahui tentang ketiga kebutuhan tersebut apakah sudah tercukupi oleh Veteran Pejuang, dan apakah LVRI sudah berperan dalam pencapaian tersebut. Dalam menentukan kesejahteraan suatu keluarga perlu suatu indikator sebagai alat ukur, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah

tangga adalah

dengan

melihat pendapatan dan

pengeluaran selama sebulan. Namun selain itu terdapat suatu indikator dari BKKBN untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Indikator tersebut sebagai berikut: Tabel 8. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN No

Indikator Tahapan Keluarga

Kriteria Keluarga

.

Sejahtera

Sejahtera

1

Makan dua kali sehari atau lebih

commit to user

Keluarga Sejahtera I



2

Memiliki pakaian yang berbeda

3

Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik

Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS I maka termasuk ke

4

5

Bila ada keluarga yang sakit dibawa

dalam Keluarga

kesarana kesehatan

Prasejahtera

Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

6

Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing masing

Keluarga Sejahtera II Jika tidak dapat memenuhi satu atau

7

Paling kurang sekali seminggu makan

lebih dari 7 indikator KS II maka termasuk ke

daging/ ikan/ telur

dalam Keluarga 8

Memperoleh paling kurang satu stel

Sejahtera I

pakaian baru dalam setahun 9

10 Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah

10

Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat

11

Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

12

Seluruh anggota keluarga umur 10 60 th bisa baca tulisan latin

13

Keluarga berupaya meningkatkan

commit to user

Keluarga Sejahtera III



pengetahuan agama 14

Jika tidak dapat

Sebagian penghasilan keluarga ditabung

memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator

dalam bentuk uang maupun barang 15

Makan bersama paling kurang sekali

KS III maka termasuk ke dalam Keluarga sejahtera II

seminggu untuk berkomunikasi 16

Mengikuti kegiatan masyarakat

17

Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah

18

Memberikan sumbangan materil secara

Keluarga Sejahtera III plus

teratur

Jika tidak dapat 19

Aktif sebagai pengurus Organisasi

memenuhi satu atau

kemasyarakatan

lebih dari 2 indikator KS III plus maka termasuk ke dalam KS III

Berdasar indikator dari BKKBN tersebut bila disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian kesejahteraan

meliputi kesejahteraan material, spiritual dan dalam fungsi

sosial maka dapat digolongkan sebagai berikut: 4. Indikator kesejahteraan material meliputi, makan dua kali sehari atau lebih, memiliki pakaian yang berbeda, rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa kesarana kesehatan, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah, paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur, memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, 10 Luas

commit to user



lantai rumah paling kurang 8

untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan

terakhir keluarga dalam keadaan sehat, ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10 60 th bisa baca tulisan latin, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi, memberikan sumbangan materil secara teratur 5. Indikator

Kesejahteraan

Spiritual

meliputi,

keluarga

berupaya

meningkatkan pengetahuan agama, serta melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing masing 6. Indikator Kesejahteraan Sosial meliputi, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan, mengikuti kegiatan masyarakat, serta memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, dan majalah. Dari pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial tersebut maka untuk mengukur tingkat kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Material Kebutuhan material adalah kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Kebutuhan material berwujud nyata dan dapat dinikmati langsung. Contoh: makan nasi dapat kita rasakan kenikmatannya, minum air dapat menghilangkan dahaga dan rumah sangat nyaman untuk berlindung. Untuk mengetahui dalam pemenuhan kebutuhan material Veteran Pejuang terlebih dahulu akan dibahas mengenai besarnya tunjangan yang diterima oleh Veteran

Pejuang setiap bulannya. Veteran Pejuang

Kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 5 golongan, besarnya tunjangan yang diterima berbeda-beda pada setiap golongannya, pembagian golongan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

commit to user



Tabel 9. Besarnya Tunjangan Veteran Pejuang Republik Indonesia Berdasakan Golongan No.

Golongan

Tunjangan

1

A

Rp.1.112.000

2

B

Rp.1.082.000

3

C

Rp.1.052.000

4

D

Rp.1.022.000

5

E

Rp. 992.000

Sumber: LVRI Surakarta Berdasarkan tabel 9 diatas besarnya tunjangan antara golongan satu dengan yang lainnya mempunyai selisih Rp.30.000 pada tiap tingkatnya belum termasuk dikurangi untuk membayar Askes sebesar Rp. 19.840 setiap bulan. Namun setelah diadakan wawancara dengan Veteran Pejuang pembagian golongan ini pada kenyataannya tidak berdasarkan masa kerja tetapi

berdasarkan

waktu

pendaftaran.

Jadi

pembagian

golongan

berdasarnya cepat tidaknya Veteran Pejuang mendaftarkan diri sebagai Veteran Pejuang. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Bpk. Gesang salah satu Veteran Pejuang sebagai berikut: Dulu waktu pertama saya mendapat tunjangan ditahun 1992 tunjangan saya hanya Rp. 42.000. Golongan saya ini khan E padahal sebenarnya saya berjuang sudah 4 tahun tapi karena saya daftar sebagai Veteran belakang sendiri jadi masa bakti saya hanya dihitung 9 bulan. Teman saya yang masa berjuangnya dengan saya lebih sedikit malah bisa masuk kegolongan lebih atas karena mendaftarnya lebih duluan. (Wawancara: Jumat, 15 Juli 2011 Pukul 13.00 WIB) Selain tunjangan Veteran, Pemerintah Republik Indonesia juga telah memberikan Dana Kehormatan sebesar Rp. 250.000. Namun ternyata

commit to user



setelah penelitian, belum semua Veteran Pejuang menerima Dana Kehormatan. Hal ini terungkap dari pernyataan beberapa Veteran Pejuang Kemerdekaan di Surakarta, salah satunya Ibu Supinah al Pinah dalam wawancara sebagai berikut: Setiap bulan saya mendapat tunjangan Rp. 992.040 dipotong untuk askes Rp. 19.840 jadi saya mendapat Rp. 972.200. Saya sampai sekarang belum mendapat Dana Kehormatan dari Presiden padahal saya sudah mengajukan selama tiga tahun ini. Apa mungkin uang itu dikorupsi pejabat. Saya tunggu-tunggu kok belum juga turun padahal adik saya yang nomer 2 sakit strok harus rawat jalan. (Wawancara: Jumat, 15 Juli 2011 Pukul 11.00 WIB) Hal senada juga diungkapkan Bpk Gesang karena sejak tahun 2008 Dana Kehormatan yang dijanjikan Pemerintah belum juga turun dalam wawancara sebagai berikut: Saya mendapat tunjangan Rp. 992.040 setiap bulan dipotong askes Rp. 19.840 jadi saya mendapat Rp. 972.200. Saya belum mendapat Dana Kehormatan dari Presiden padahal saya sudah mengajukan sejak tahun 2008. Teman-teman saya juga banyak yang belum mendapatkan Dana Kehormatan sampai mereka sudah meninggalpun juga belum turun. (Wawancara: Jumat, 15 Juli 2011 Pukul 13.00 WIB) Berdasarkan hasil wawancara diatas ternyata memang benar masih banyak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta yang belum mendapatkan Dana Kehormatan. Kemudian

peneliti

konfirmasikan dengan Kepala Urusan Veteran di Kaminvetcad Bpk Supardi di peroleh keterangan sebagai berikut: Masih banyaknya Veteran Pejuang yang belum mendapat dana kehormatan hal itu kembali lagi menjadi wewenang dari pusat karena misal tahun 2009 dari pusat sudah menentukan kuota seJawa Tengah 10 orang yang mendapat dana kehormatan maka yang lain harus bersabar dahulu untuk menunggu giliran.

commit to user



(Wawancara: Rabu, 03 Agustus Pukul 10.00 WIB) Berdasar keterangan dari narasumber diatas diketahui bahwa belum cairnya dana kehormatan yang selama ini dinanti Veteran Pejuang tergantung pada kebijakan dari pusat dan harus menunggu giliran terlebih dahulu.

2) Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang dihubungkan dengan benda-benda

tak

berwujud.

Kebutuhan

ini

tidak

bisa

diraba,

dilihat, dan berbentuk tetapi bisa dirasakan dalam hati. Contoh: orang Islam bersembahyang di masjid, orang Kristen dan Katolik sembahyang di gereja, orang Budha sembahyang di wihara, dan orang Hindu bersembahyang di pura. Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dari LVRI kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia belum dapat terlaksana dibuktikan dengan agenda kegiatan LVRI Kota Surakarta sebagai berikut: a) Ulang Tahun Pemerintah Kota Surakarta b) Peringatan 17 Agustus di taman Kusuma Bakti c) Peringatan Pertempuran Empat Hari di Solo d) Rapat tiap ranting minggu ke 2 e) Ulang tahun LVRI f) Rapat Ketua, Sekretaris dan Bendahara tiap senin kedua g) ABRI masuk desa bila ada. Bila melihat agenda kegiatan LVRI Kota Surakarta diatas dari semua kegiatan belum menunjukkan adanya kegiatan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan spiritual. Hal ini juga diungkapkan oleh Bp. Sjatam Hadibroto Ketua LVRI dalam wawancara sebagai berikut:

commit to user



Belum ada kegiatan spiritual yang kami adakan karena yang berkaitan dengan spiritual tergantung veteran masing-masing (Wawancara: Kamis, 30 Juni 2011 Pukul 08.40 WIB) Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dari kegiatan yang pernah diadakan LVRI belum pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual Veteran Pejuang hal ini dikarenakan pengurus LVRI menganggap bahwa masalah spiritual menjadi urusan masing-masing Veteran Pejuang sehingga LVRI tidak mengadakan kegiatan spiritual. Meskipun dari LVRI belum pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual Veteran Pejuang, namun dari 7 orang Veteran Pejuang yang Peneliti temui semua sudah berupaya meningkatkan kebutuhan spiritualnya masing-masing. Hal ini terbukti dari lembar pertanyaan yang diajukan tentang apakah sudah melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing semua menjawab sudah. Lebih lanjut peneliti bertanya lagi mengenai apakah Veteran Pejuang juga sudah berupaya meningkatkan pengetahuan agamanya semua juga menjawab sudah. Dari keterangan beberapa narasumber diatas membuktikan bahwa meski dari LVRI belum dapat membantu memenuhi kebutuhan spiritual Veteran Pejuang namun dari Veteran Pejuang sendiri sudah berusaha memenuhi kebutuhannya masing-masing. 3) Pemenuhan Kebutuhan Sosial Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan berbagai barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat. Contohnya adalah jalan umum, penerangan tempat umum, berserikat mengeluarkan pendapat, berbisnis, berorganisasi, dan lain-lain. Bila melihat kebutuhan sosial diatas yang disesuaikan dengan yang telah didapatkan Veteran Pejuang maka LVRI sudah banyak berperan dalam pemenuhan kebutuhan sosial, misalnya banyak agenda LVRI yang sudah

commit to user



berkaitan dengan kebutuhan sosial seperti upacara bendera diberbagai peringatan, acara tabur bunga dimakam pahlawan yang telah melibatkan Veteran Pejuang. Kebutuhan akan aktualisasi diri juga dapat masuk dalam kebutuhan sosial Veteran Pejuang. Kebutuhan aktualisasi diri (self esteem) menurut BKKBN merupakan kebutuhan yang bila dapat dipenuhi menjadikan keluarga tersebut masuk dalam Keluarga Sejahtera III plus, yang didalamnya meliputi: a) Memberikan sumbangan materiil secara teratur b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan Berdasarkan kriteria Keluarga Sejahtera III plus diatas dari 7 orang Veteran Pejuang yang ditemui belum ada yang dapat memenuhi kedua kriteria diatas. Jadi meskipun dari LVRI sudah banyak mengadakan kegiatan yang berkenaan dengan pemenuhan fungsi sosial namun didalam hidup bermasyarakat banyak Veteran Pejuang yang belum melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya. Dengan melihat pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial diatas bila disesuiakan dengan indikator tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN yang dijadikan instrumen yang diberikan kepada 7 Veteran Pejuang (dapat dilihat pada lampiran 11) didapat hasil sebagai berikut: Keluarga sejahtera I

:2

Keluarga sejahtera II

:4

Keluarga sejahtera III : 1 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Veteran Pejuang lebih banyak yang tergolong kedalam keluarga

sejahtera

II

sehingga

masih

kurang

dalam

pencapaian

kesejahteraan selain itu masih ada pula Veteran Pejuang yang masuk

commit to user



kedalam golongan keluarga sejahtera I meskipun ada pula Veteran yang masuk keluarga sejahtera III. Dari input, proses dan output yang disesuaikan dengan tujuan LVRI yang salah satunya untuk mensejahterakan anggotanya, maka berdasarkan hasil penelitian yang di kumpulkan maka tingkat efektivitas LVRI dalam mensejahterakan anggotanya masih kurang hal ini dibuktikan dengan: a) Indikator input/Masukan: masih kurangnya bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta, fasilitas dan perlengkapan LVRI masih kurang memadai untuk kegiatan Veteran Pejuang. b) Indikator proses: kurangnya sumber daya manusia yang produktif untuk membantu kemudahan Veteran Pejuang menyelesaikan administrasi serta dalam hal menyelenggarakan kegiatan. c) Indikator output/keluaran: masih banyaknya veteran pejuang yang tergolong masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria keluarga sejahtera II sehingga tujuan LVRI untuk mensejahterakan anggotanya belum dapat terwujud.

C. Temuan Studi Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dimuka, dalam penelitian ini Peneliti menemukan beberapa temuan studi, yaitu: 1. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam mewujudkan tanggung jawab negara. Sesuai teori negara kesejahteraan yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar (atau kesejahteraan) dari jumlah terbesar warga negara. Yang relevan dengan

ingin dicapai setiap negara adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dan

commit to user



kemakmuran

bagi

wa

Sehingga

untuk

mewujudkan

kesejahteraan Veteran Pejuang perlu adanya peranan yang konkret dari Pemerintah Daerah kepada Veteran Pejuang. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia belum maksimal. Yang ditemukan peneliti di Pemerintah Kota Surakarta mengenai peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang yang Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu Peranan Pemerintah Kota Surakarta tersebut meliputi: a. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan material Veteran Pejuang adalah memberikan bantuan dana hibah yang diberikan kepada LVRI setiap tahun namun masih ada ketimpangan dengan organisasi yang lain hal ini disebabkan karena perbedaan organisasi yang menaungi Perbedaan kepengurusan tersebut mengakibatkan dana hibah yang diberikan kepada LVRI lebih sedikit dikarenakan pengurus LVRI dalam pengajuan dana belum dapat memperhitungkan alokasi dana sehingga kesejahteraan Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota masih kurang memperhatikan kesejahteraan material Veteran Pejuang karena sudah mengetahui bahwa masih belum dapat sampai ke tiap individu Veteran Pejuang tetapi belum ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. b. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan Spiritual Veteran Pejuang belum pernah ada, kegiatan yang dilakukan secara global kepada semua Warga Kota Surakarta. c. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang, hanya sebatas menunggu bila ada kegiatan yang diselenggarakan Veteran yang memerlukan keterlibatan Pemerintah Kota

commit to user



Surakarta saja. Jadi untuk peranan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang, Pemerintah Kota Surakarta masih bersifat pasif. Berdasarkan teori tentang negara kesejahteraan dan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia belum dapat menerapkan Negara kesejahteraan terutama bagi kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan. 2. LVRI mempunyai tujuan yang mulia yaitu mensejahterakan anggotanya namun hal ini tidak didukung dengan fasilitas, perlengkapan dan sumberdaya manusia yang produktif sehingga kegiatannya hanya terbatas pada hal-hal rutinitas saja. Pencapaian tujuan merupakan hal yang penting dalam mengukur efektivitas suatu organisasi hal ini relavan dengan pendapat E. Mulyasa (2005: 82)

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang telah peneliti lakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta kurang maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari: a. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan material Veteran Pejuang adalah dengan memberikan bantuan dana hibah dari APBD Kota Surakarta yang diambilkan dari pos belanja hibah kepada LVRI setiap tahun yang ditujukan untuk menghidupkan organisasi. Namun dalam pemberian bantuan tersebut masih ada ketimpangan dengan organisasi yang lain, hal ini disebabkan karena perbedaan organisasi yang menaungi. Perbedaan kepengurusan tersebut mengakibatkan dana hibah yang diberikan kepada LVRI lebih sedikit dikarenakan pengurus LVRI dalam pengajuan dana belum dapat memperhitungkan alokasi dana sehingga hanya sampai untuk biaya operasional LVRI saja. Sedangkan kesejahteraan individu Veteran Pejuang belum dapat diwujudkan melalui bantuan tersebut. Pemerintah Kota Surakarta juga masih kurang memperhatikan kesejahteraan material Veteran Pejuang Kemerdekaan karena sudah mengetahui bahwa masih belum dapat sampai ke tiap individu Veteran Pejuang tetapi belum ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. b. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual Veteran Pejuang belum pernah ada, kegiatan yang dilakukan hanya secara keseluruhan kepada Warga Kota Surakarta. Untuk pemenuhan kebutuhan spiritual diserahkan sepenuhnya kepada tiap individu sedang Pemerintah Kota Surakarta hanya mempunyai agenda keagamaan yang bersifat rutinitas dan baru menyentuh masyarakat mayoritas saja.

commit to user 87



c. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang adalah hanya dengan mengikutsertakan Veteran Pejuang dalam upacara Peringatan Hari Besar Nasional. Sedangkan untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan fungsi sosial yang lain, Pemerintah Kota Surakarta justru menunggu bila diundang oleh Veteran. Jadi untuk peranan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Veteran Pejuang, Pemerintah Kota Surakarta masih bersifat pasif. 2. Tingkat efektivitas Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan: a. Indikator input/masukan: masih kurangnya bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta, fasilitas dan perlengkapan LVRI kurang memadai untuk kegiatan Veteran. b. Indikator proses: kurangnya sumber daya manusia yang produktif untuk membantu kemudahan veteran menyelesaikan administrasi serta dalam hal menyelenggarakan kegiatan. c. Indikator output/keluaran: masih banyak Veteran Pejuang yang tergolong masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria keluarga sejahtera II sehingga tujuan LVRI untuk mensejahterakan anggotanya belum dapat terwujud. B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Mengingat peranan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan material, spiritual dan sosial sangat penting bagi Veteran Pejuang, karena Veteran Pejuang juga warga negara yang harus diperhatikan haknya, maka diperlukan tindakan untuk mengembangkan suatu program/kegiatan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Mengingat Veteran telah berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kesejahteraan Veteran sangat penting untuk dipenuhi oleh Pemerintah.

commit to user



2. Jika LVRI dianggap belum efektif untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang,

maka

diperlukan

kerja

keras

dari

pengurus

LVRI

untuk

mengembangkan kegiatan LVRI. Serta diperlukannya bantuan tenaga dari pihak luar agar kegiatan LVRI lebih produktif. C. Saran Berdasarkan kesimpulan yang Peneliti ajukan serta pengalaman Peneliti selama mengadakan penelitian dilokasi atau lapangan, selanjutnya dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hendaklah disesuaikan dengan kondisi penerima bantuan. Organisasi yang menaungi jangan menjadi patokan besarnya bantuan yang diberikan. Pemerintah Kota Surakarta juga perlu mengadakan program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Veteran Pejuang seperti: a. Kesejahteraan material, dapat diwujudkan dengan pemberian bantuan yang langsung diberikan kepada Veteran Pejuang yang belum sejahtera seperti yang Pemerintah Kota Surakarta lakukan terhadap Janda Perintis Kemerdekaan. b. Kesejahteraan spritual, dapat ditingkatkan dengan mengadakan kegiatan kerohanian yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masingmasing Veteran Pejuang. Kegiatan tersebut hendaklah diselenggarakan melalui kantor ranting pada tiap kecamatan agar akses Veteran Pejuang untuk mengikuti kegiatan tersebut lebih mudah. c. Kesejahteraan dalam fungsi sosial, dapat diwujudkan dengan mengadakan anjangsana dengan Pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan kunjungan rutin Pemerintah Kota Surakarta ke rumah Veteran atau ke kantor ranting tiap kecamatan untuk mengeratkan tali silaturahmi antara Veteran Pejuang dengan Pemerintah Kota Surakarta. 2. Bagi Pengurus LVRI Agar kesejahteraan Veteran pejuang dapat tercapai hendaklah Pengurus LVRI mengadakan kegiatan yang bervariasi, serta melakukan perombakan pengurus

commit to user



yang pasif agar tujuan LVRI untuk meningkatkan kesejahteraan anggota LVRI dapat tercapai. 3. Bagi Kantor Administrasi Veteran Dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan veteran hendaknya lebih dipermudah karena mengingat kemampuan fisik veteran tidak memungkinkan lagi sehingga diperlukan kerjasama dari kantor administrasi Veteran 4. Bagi Veteran Pejuang Dalam usaha peningkatan kesejahteraan Veteran Pejuang diperlukan pula kerjasama dari Veteran Pejuang sendiri sehingga dalam semua kegiatan yang diselenggarakan baik Pemerintah Kota Surakarta maupun LVRI perlu mendapat dukungan serta partisipasi dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. 5. Bagi masyarakat dan generasi penerus Karena kemerdekaan yang kita peroleh sekarang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan dari para Pejuang Bangsa termasuk Veteran Pejuang, maka sebagai generasi penerus hendaklah lebih bisa menghargai jasa Para Pejuang yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif dan mengobarkan semangat juang Para Veteran.

commit to user

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SURAKARTA. Oleh :

Recommend Documents