LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN KE II TAHUN SIDANG 2017 FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DRPD PROVINSI JAWA TENGAH
Tanggal 15 – 20 Mei 2017
Juru Bicara :
ABDUL HAMID, S.Pd.I
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh
Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh Pejabat Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,
Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan dan seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang berbahagia.
Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur Al-Hamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, kita bisa hadir dan berkumpul bersama dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini.
1
Kami selaku juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah menghaturkan terimakasih kepada pimpinan Rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Sebelum membacakan laporan reses lebih lanjut, terlebih dahulu kami sampaikan ungkapan duka yang mendalam atas korban meninggal pada peristiwa bom bunuh diri, Rabu (24/05), pukul 21.46 WIB di Terminal Kampung Melayu Jakarta. Kami mendoakan semoga korban bom yang meninggal dunia khusnul khotimah, dan amalnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Adapun keluarga yang ditinggalkannya, diberi ketabahan dalam menghadapi segala cobaan yang dihadapinya. Amin Yarobbal alamin. Dan bagi kita semua, peristiwa ini menjadi pengingat, bahwa gejala-gejala radikalisme adalah nyata. Bukan hanya wacana, tidak hanya pengalihan isu, apalagi sekedar kabar palsu. Diri kita, istri, anak, orang tua saudara-saudara dan teman-teman kita, bahkan semua
orang
sewaktu-waktu
berpotensi
menjadi
korbannya.
Korban secara fisik berupa terkena ledakan secara langsung dapat juga menjadi korban secara mental, tertekan secara psikologis. Yang
berdampak
tidak
hanya
secara
ekonomi
namun
juga
berdampak secara sosial politik kemasyarakatan. Oleh karenanya sudah selayaknya, bagi kita semua menjadikan RADIKALISME menjadi musuh bersama dalam kerangka menjaga perdamaian, keamanan hidup kita. Guna menjaga kelangsungan masa depan anak cucu kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati, I. Pendahuluan Kegiatan reses perlu didasarkan pada landasan yang ada dalam kenyataan masyarakat, serta kebutuhan rakyat utamanya dalam menyusun setiap kebijakan. Dengan pertimbangan demikian, kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD secara perorangan
atau
kelompok
di
luar
gedung
DPRD
yang
dilaksanakan pada masa reses nantinya akan bermuara pada terciptanya sebuah sistem dengan berbagai kebijakan yang berdasarkan pada kenyataan hari ini untuk terciptanya masa depan sebagai sebuah bangsa yang beradab. Kegiatan reses dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi terkait tokoh masyarakat dan konstituen di 10 daerah pemilihan di Jawa Tengah, dengan memberikan informasi tentang program yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah serta melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. II. Dasar Hukum Pelaksanaan
Reses
Masa
Persidangan
II
Tahun
2017
Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah didasarkan pada : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 Tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. 3. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2015 tanggal
29 Desember 2016
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
3
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 3 November 2017 tantang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan
standarisasi
harga
pengadaaan
barang/
jasa
kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2017, 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. 7. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tenngah Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah; 8. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 April 2017.
III. Maksud dan Tujuan a. Reses dimaksudkan untuk : a. Menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan. b. Menyusun skala prioritas usulan aspirasi di masingmasing bidang. c. Menginformasikan
hasil-hasil
usulan
yang
telah
dianggarkan. d. Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengawasan. e. Memberikan informasi lain yang dipandang perlu disampaikan.
4
b. Sedangkan tujuan reses adalah : a. Memberikan dengan
informasi
hal-hal
yang
dan
penjelasan
berkembang
berkaitan
dalam
masa
Persidangan III Tahun 2016. b. Melaksanakan
kewajiban
anggota
DPRD
dalam
menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masayarakat. c. Memberikan
informasi
masalah
regional
yang
berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Usulan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat Adapun dalam pelaksanaan reses yang telah dilakukan telah muncul beberapa usulan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut : A. Pembangunan Sebagaimana menjadi program nasional maupun daerah, saat ini kita sedang memacu pembangunan infrastruktur sebagai usaha percepatan pertumbuhan ekonomi. Maka tak jarang pembangunan infrastruktur kita jumpai di banyak tempat di Jawa Tengah sebagai faktor pendukung terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi hal yang harus kita ingat bersama, bahwa prinsip dasar pembangunan adalah tidak merugikan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti kasus yang terjadi di warga Kebonharjo Semarang tidak jauh dari rumah rakyat ini (DPRD).
Kasus
dimana
tanah
masyarakat
Kebonharjo
terancam terkena proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh PT KAI. Satu tahun lebih kasus ini belum terselesaikan, disini harusnya negara hadir dalam membantu penyelesaian kasus-kasus
kerakyatan
yang
terjadi
seperti
halnya
di
Kebonharjo Jawa Tengah.
5
Dalam temuan reses kami, masyarakat Kebonharjo pada dasarnya tidak menolak adanya pembangunan yang akan dilakukan oleh PT KAI. Melainkan meminta pembangunan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat Kebonharjo. Ada banyak temuan yang telah kami catat baik saat dialog dengan warga maupun investigasi lapangan yang kami lakukan. Dari
studi
kasus
ini,
pembangunan
sangat
mendesak
dilakukan, namun demikian jangan sampai pembangunan mengorbankan kepentingan rakyat. Upaya minimalisasi efek buruk dari proses pembangunan harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Tidak hanya ganti untung, tapi juga memberikan solusi atas hilangnya lapangan pekerjaan penduduk
akibat
berjalannya
pembangunan
di
daerah
tertentu. Sebagai contoh adalah massifnya pembuatan jalan Tol, apakah Saudara Gubernur sudah memberikan solusi pada para petani yang kehilangan lahan. Bagi Petani, kehilangan lahan adalah kehilangan mata pencaharian. Apakah ada bimbingan juga dari dinas terkait, agar ganti untung tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tapi dapat
dimanfaatkan
untuk
membuat
usaha
baru
guna
menggantikan profesi petani yang hilang karena lahannya jadi jalan tol. Pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia, bukan menyusahkan manusia. B. Ekonomi Tahun 2016, PLN sebagai salah satu BUMN mengumumkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10.6 Trilyun. Sepintas kabar ini menggembirakan, apalagi sebelumnya dilaporkan selalu merugi. Namun setelah mendengar dan menerima keluhan masyarakat, tampaknya keuntungan ini diambil dari kenaikan tarif dasar listrik. Merujuk berbagai sumber, dari
6
Januari 2017 tarif dasar listrik sudah naik 60 persen. Jika ditotal, sejak tahun 2016, Kenaikan TDL sudah mendekati 100 persen untuk golongan 900 VA ke atas. Tentu kenaikan ini menjadi sesuatu yang memberatkan rakyat.
Dimana
sedangkan
kondisi
pendapatan
perekenomian
rakyat
dalam
sedang situasi
lesu,
stagnan.
Terkesan, rakyat jadi obyek mencari keuntungan BUMN, di sisi lain tidak ada transparansi penggunaan laba perusahaan, apakah untuk menambal APBN ataukan yang lain ? BUMN yang
mestinya
menjadi
ujung
tombak
menciptakan
kesejahteraan rakyat, malah menjadi alat yang merugikan rakyat. Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati Di tengah laju pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan tol, tentu ada ruang ekonomis yang bisa dimunculkan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat sekitar jalan tol. Seperti pintu jalan tol Tingkir Salatiga, yang menurut warga sekitar berpotensi menjadi ruang ekonomi masyarakat Salatiga, jika saja bisa dibangun rest area yang dibingkai dengan
rest
area
kuliner.
Disitulah
masyarakat
berkesempatan untuk membangun ekonomi mereka dan asas manfaat
pembangunan
dapat
dirasakan
betul
oleh
masyarakat sekitar. Selain itu, penguatan ruang-ruang ekonomi kerakyatan dalam hal ini sarana prasana juga menjadi penting bagi kelompokkelompok ekonomi yang ada di tingkatan masyarakat. Seperti yang dikerjakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) Tegalrejo Salatiga, yang sedang mengembangkan pengolahan limbah plastic menjadi olahan produk tas, bunga hias dll. Sarana prasarana (Mesin Jahit dll) menjadi support bagi
7
penunjang
keberlangsungan
unit
usaha
yang
kelompok
lakukan. Penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat lainnya adalah jalan
sebagai
akses
transportasi.
Hal
ini
tidak
dapat
dipungkiri, kondisi jalan berpengaruh pada biaya produksi pada setiap unit usaha yang digeluti oleh masyarakat. Seperti kondisi jalan di kabupaten Kendal. Akses jalan kabupaten yang menghubungkan antara kabupaten Kendal
dengan
Kabupaten Temanggung atau jalan yang menghubungkan kabupaten
Kendal
dengan
Kabupaten
Batang
sangatlah
memprihatinkan. Jalan
aspal
yang
banyak
mengelupas
dan
tinggal
bebatuannya tentu mempengaruhi akses ekonomi maupun sosial desa yang ada di sekitaran jalan tersebut seperti Purwosari, Ngargosari, Bringinsari, Genting Gunung, Taman Rejo. Di sektor lain, hingga tahun 2017, nasib nelayan belum juga ada peningkatan, disamping terkena aturan Cantrang, juga masih terhambatnya surat izin berlayar, yang sering berbelit belit ketika nelayan mengurusnya. Terjadi di Nelayan Pantura Pekalongan – Batang serta Cilacap. Penyaluran Kredit Bank Jateng belum secara masif masuk ke pedagang pedagang kecil. Masih banyak para pedagang yg terjerat bank tithil atau rentenir. Perlu ada kebijakan khusus yang menaungi para pedagang kecil yang biasanya lebih jujur dan disiplin dalam membayar cicilan pinjaman. Kendala agunan dapat disiasati dengan mekanisme rekam jejak terhadap pelaku usaha kecil. Ini dapat dilakukan dengan survey pada para tetangga calon debitur yang tidak memiliki agunan yang mengajukan aplikasi pinjaman ke BPD Jateng. Dengan pola ini, BPD Jateng akan benar-benar menjadi motor penggerak bagi tumbuhnya ekonomi di Jawa Tengah.
8
Selain itu, masih banyak aset dari PSDA yang dicaplok oleh perusahaan swasta tanpa kejelasan hukumnya. Seperti yang terjadi di Kelurahan Banjarharjo Kota Semarang dan daerah lain. Hal ini mengurangi potensi pendapatan daerah sekaligus menguras asset daerah. Potensi ekonominya jadi dinikmati oleh segelintir orang tanpa ada pemerataan dengan kelompok masyarakat lainnya. Potensi ekonomi batik yang lagi booming ternyata tidak mendorong Pemasaran pedagang Batik dan konveksi di Kab Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Hal ini dibuktikan dengan tidak tumbuh berkembangnya perajin batik. Mereka hanya menjadi buruh yang hanya menerima pesanan dari toko-toko besar. Hal ini dapat dibuktikan, Pusat Grosir batik di Setono Kota Pekalongan, sepi dan banyak toko yang sudah tutup dan tidak
beroperasi
lagi.
Pekalongan
sebagai
sentra
batik
terancam kehilangan icon daerahnya. Para Petani mengeluhkan lahan pertanian dan perkebunan yang terus menyempit. Penggunaan lahan pertanian untuk perumahan,
penambahan
infrastruktur
jalan,
pabrik
menyumbang terjadinya penyempitan secara massif. Para petani
banyak
kehilangan
lahan
garapan
dan
berubah
menjadi buruh. Seperti yang terjadi di Batang, Kabupaten Semarang
dan
industrialisasi Kehilangan
daerah dan
tanah
lain
yang
tingkat
pertumbuhan
pemukimannya
meningkat
pesat.
garapan
pekerjaan
petani
dan
menyumbangkan proses pemiskinan bagi penduduk. Tak heran bila kemudian kemiskinan di provinsi Jawa Tengah meningkat. Persoalan pupuk juga menjadi masalah klasik yang terus saja menjadi masalah petani. Pupuk yang mahal, distribusi yang tidak merata, setidaknya hal ini masih menjadi kendala para petani di Cilacap dan Banyumas.
9
Salah satu mekanisme membantu keluarga miskin adalah memberikan
beras
sejahtera
(RASTRA),
tujuannya
mengurangi beban hidup keluarga miskin. Tujuan ini tidak akan tercapai jika apa yang diberikan tidak layak untuk di konsumsi oleh penerima RASTRA. Kami mendapat laporan, RASTRA yang dibagikan ke masyarakat di Kec. Raket, Kec. Wanasadi, Kec. Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tidak layak konsumsi. Untuk itu, dimasa yang akan datang, agar persoalan demikian tidak terjadi, perlu pengawasan yang lebih
ketat
(RASTRA)
dalam agar
pendistribusian
tidak
Beras
menimbulkan
Kesejahteraan
kekecewaan
pada
masyarakat miskin.
C. Lingkungan Hidup Selain harus bermanfaat pada masyarakat sekitar obyek pembangunan,
pembangunan
hendaknya
memperhitungkan
aspek
sesuai
lingkungan
juga
dengan
UU
Lingkungan Hidup yang ada. Banyak daerah di Jawa Tengah ini
yang
melakukan
memperhatikan ataupun
aspek
perbaikan
pembangunan lingkungan.
jalan
acapkali
tidak
Pembangunan tidak
begitu jalan
memperhatikan
sanitasi, padahal sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan banjir dan banyaknya genangan, seperti pembangunan jalan Tol di Plumpungan Salatiga dan sejumlah titik lain. Sebagai salah satu contoh, banjir mengakibatkan gagal panen bagi
area persawahan di sekitar jalan tol
Plumpungan
Salatiga, hal ini terjadi setiap musim hujan tiba. Buruknya drainase juga berdampak pada rawan banjir di sejumlah titik Salatiga seperti di kelurahan Pulutan dan Blotongan Sidorejo. Sepanjang jalan lingkar selatan jika musim hujan tiba, jalan senantiasa tergenang air hingga setinggi betis manusia
10
dewasa. Jalan menjadi penghambat aliran air, sehingga menimbulkan genangan baru di pemukiman. Persoalan Rob masih terjadi di pesisir utara, seperti Kota Semarang, wilayah Wonokerto, Api Api, Tirto Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, di Demak daerah Sayung, Karangtengah , Bonang.
ROB
ditanggulangi.
menjadi Rob
tidak
persoalan hanya
akut
yang
menimbulkan
harus masalah
kesehatan dan sanitasi, juga berdampak pada masalah ekonomi. Nilai tanah jadi turun, daerah yang terkena ROB tidak
dapat
digunakan
sebagai
sarana
produksi
yang
menggerakkan ekonomi. Rata-rata daerah yang terkena ROB, aktifitas perekonomian menurun, dan menyumbang naiknya tingkat kemiskinan daerah. Sudah memasuki tahun ke empat Pemerintahan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”, tetapi persoalan Rob tampaknya tidak tertanggulangi dengan baik dan cepat.
D. Pendidikan Di era modernisasi dewasa ini, masyarakat disuguhkan dengan banyak hal negatif terutama dikalangan generasi muda yang mayoritas melek teknologi. Teknologi sebagai salah satu pendukung akses informasi saat ini menjadi satu persoalan tersendiri, dimana generasi muda pada khususnya dan
masyarakat
pada umumnya tidak
dapat
memfilter
informasi yang diterima dari sumber media sosial sehingga persebaran informasi hoax terjadi begitu massif dan sistemik. Dalam rangka memerangi informasi yang sifatnya hoax, perlu kiranya dimunculkan ruang-ruang positif bagi masyarakat. Desa/Kelurahan bisa digunakan sebagai instrument penting dalam membangun ruang-ruang positif tersebut dengan menggunakan instrument kelompok muda sebagai tenaga
11
inti.
Dari
hasil
masyarakat
di
perpustakaan
reses setiap
lingkup
di
Salatiga, kelurahan
kelurahan
ada
harapan
dapat
dari
dimunculkan
yang
dikelola
oleh
karangtaruna. Hal ini sekaligus bisa digunakan sebagai alat mengkonsolidasikan
generasi
muda
tiap
desa/kelurahan
untuk menghidupkan kembali karangtaruna yang ada. Anggaran pendidikan yang mencapai 20 % dari total APBD ternyata
belum
menciptakan
pemerataan
kesempatan
pendidikan. Yang paling memprihatinkan masih ada Siswa SMK yg tidak bisa ikut ujian sekolah gara gara belum bayar SPP. Seperti yang menimpa Siti Abadiah, Siswa SMK 2 Yapenda Kab Pekalongan. Bukankah pengelolaan SMA/SMK menjadi wewenang Pemprov Jateng? Pengawasan ujian akhir nasional atau pengawasan ujian kenaikan kelas tidak hanya sebatas
pelaksanaan,
tetapi
sejauh
mana
pemerintah
mendata kesiapan siswa mengikuti ujian tersebut. Persoalan
pendidikan
ini
sedikit
akan
terurai
jika
perkembangan Aturan Hibah Bansos untuk madrasah dan pondok pesantren jelas. Apakah memang bisa direalisasikan atau tidak. Persoalan ini selalu mengemuka di lingkungan pengelola madrasah dan pondok pesantren yang menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya pendidikan. Bagi lembaga ini, dengan minimnya anggaran yang mereka miliki, hibah dan bansos merupakan support system dalam mengembangkan lembaga. Keberadaan madrasah dan pondok pesantren ini menjadi sangat relevan ketika Pemerintah bertekad memberantas radikalisme. Karena madrasah dan pondok pesantren adalah benteng utama menghadapi radikalisme, disaat organisasiorganisasi anti-pancasila menyebarkan pikiran-pikiran dan ideologinya melalui lembaga-lembaga pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ideologi yang mempermasalahkan
12
konsep final Negara Kesatuan Republik Indonesia, sembari menawarkan konsep Negara Khilafah.
Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati Demikian Penyampaian Laporan hasil Reses dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah. Adapun Laporan dan usulan secara detail dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. Semoga
Allah
Subhanahu
Wata’ala
senantiasa
memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin. Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semarang, 07 Juni 2017
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MUH. HENDRI WICAKSONO Ketua
Hj. NUR SA’ADAH, S.Pd.I, M.H Sekretaris
13
