TANFIDZ MUKTAMAR XVIII IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

TANFIDZ MUKTAMAR XVIII IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Editor Azaki Khoirudin Jamaludin Kiroma Akhmad Desain Cover Agung Lay Out & Kirman Penerbit Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp./Fax. 0274-411293 Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Telp./Fax. 021-3103940 email: [email protected] web: www.ipm.or.id Dicetak oleh : Percetakan Muhammadiyah “GRAMASURYA” Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta 55182 Telp. (0274) 377102, Fax. (0274) 413364 E-Mail : [email protected], [email protected]

Copyright © PP IPM, 2013

PENGANTAR KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH 2010-2012

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur atas limpahan Hidayah dan Rahmat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala hal, bahkan yang tidak diminta oleh hamba-hambanya pun Allah selalu mencurahkan perhatian-Nya. Tak hentinya sholawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada suri tauladan kita Rosulullah Muhammad SAW, yang sepatutnya kita merasa malu jika tidak sanggup melanjutkan misi kekhalifahan di dunia ini. Apalagi jika menyombongkan diri menjadi yang paling benar, padahal di bumi yang kita injak ini terdapat jasad Rosulullah SAW. Berkat ridho Allah SWT, akhirnya Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2012-2014 berhasil menghimpun putusan Muktamar ke-18 untuk dintanfidzkan dan dijadikan pedoman organisasi untuk periode ini. Tentunya tanpa usaha yang gigih dilengkapi dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, tanfidz Muktamar ke-18 ini tidak akan berada di hadapan pembaca sekalian. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut andil memperjuangkan terbitnya tanfidz ini. Sidang komisi A di arena Muktamar Sumatera Selatan membutuhkan pemikiran yang lebih, sehingga memutuskan untuk membentuk tim yang bertugas menyusun rumusan yang ada di komisi tersebut, yaitu pondasi utama organisasi sehingga gerakan dakwah ini terus berjuang di tengah kondisi dunia saat ini. Tim yang berjumlah 12 tersebut membutuhkan dua kali pertemuan kembali

Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

iii

untuk merumuskan agenda terpenting di komisi A. Hal inilah yang menjadikan tanfidz ini baru bisa dinikmati oleh pembaca sekalian. Maka dari itu, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang memasuki paruh abad kedua ini terus menyinergikan dengan gerakan Muhammadiyah. Lebih dari itu, keseriusan yang semakin nyata IPM tunjukkan dengan memantapkan basis utama ikatan, yaitu pelajar. Tanfidz ini merupakan gagasan besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk fokus terhadap gerakan pelajar di Indonesia. IPM siap menjadi basis utama pelajar Indonesia, dan tentunya IPM siap menjadi wadah untuk mempersiapkan pelajarpelajar Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih bermartabat. Kondisi dunia yang bergerak begitu cepat, memicu IPM juga harus selalu dinamis dalam hal gagasan maupun gerakan untuk memfasilitasi aktualisasi pelajar. Tawaran gerakan IPM yang termaktub dalam tanfidz ini merupakan gagasan gerakan terkait kondisi pelajar hari ini. Maka, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah memiliki harapan dan cita-cita luhur untuk membuktikan kepada dunia, bahwa setiap level pimpinan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah terus berjuang dan bergerak merealisasikan maksud dan tujuannya tidak terhenti di level persyarikatan. Akan tetapi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi perhatian dan referensi utama bagi pelajar dunia. Semoga Allah meridhoi niat tulus IPM ini. Nuun, Walqolami Wamaayasthuruuna. Wassalamualaikum Wr. Wb. Ketua Umum PP IPM Fida Afif

iv

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah

DAFTAR ISI Pengantar Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM __ iii SK Pengesahan Keputusan Tanfidz Muktamar XVIII IPM __ vi Surat Instruksi Pelaksanaan Keputusan Tanfidz Muktamar XVIII IPM __ vii Keputusan Induk Muktamar XVIII IPM __ viii SK Pengesahan Susunan Pimpinan Pusat IPM __ x Tanfidz Muktamar XVIII IPM __ 1 Dasar-Dasar Gerakan __ 3 Ikatan Pelajar Muhammadiyah __ 3 Paradigma Gerakan __ 10 Ikatan Pelajar Muhammadiyah __ 10 Gerakan Pelajar Berkemajuan __ 16 Strategi Gerakan __ 21 Ikatan Pelajar Muhammadiyah __ 21 Agenda Aksi __ 25 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM __ 39 Anggaran Dasar IPM __ 41 Anggaran Rumah Tangga IPM __ 56 Kebijakan dan Program-Program Bidang IPM __ 92 Rekomendasi Muktamar XVIII IPM __ 104 Lampiran-Lampiran __ 109 Lagu-Lagu IPM __ 111 Contact Person PP IPM __ 116 Daftar Alamat dan Kontak Person PW IPM __ 118 Blangko KTA __ 120


v

vi



vii

KEPUTUSAN INDUK MUKTAMAR XVII IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH(IPM) TAHUN 2012 No. 09-SK/ MUKT/ 2012 Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2012 setelah: Menimbang : Tema Muktamar “Menumbuhkan Kesadaran Kritis, Mendorong Aksi Kreatif untuk Pelajar Indonesia yang Berkarakter” Memperhatikan : 1. Sambutan Ketua Umum PP IPM Ipmawati Danik Eka Rahmaningtias 2. Sambutan dan Amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA. 3. Sambutan Menteri Koordinator Perekonomian Dr. (HC) Ir. Hatta Radjasa 4. Usul dan saran dari peserta Muktamar Mengingat : 1. Anggaran Dasar IPM Pasal 28 2. Anggaran Rumah Tangga IPM Pasal 30 MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga Keempat viii

: Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode Muktamar XVII di Yogyakarta (2010-2012) : Mengasahkan Laporan Perkembangan dan Pandangan Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia : Mengesahkan Anggota Sidang Komisi A, B, dan C Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah : Mengesahkan hasil pembahansan Sidang Komisi Mukatamr XVIII Ikatan Pelajar


Muhammadiyah, yaitu; Komisi A : Paradigma Gerakan dan Agenda Aksi Komisi B : AD dan ART Ikatan Pelajar Muhammadiyah Komisi C : Kebijakan Bidang dan Rekomendasi Kelima : Mengesahkan dan menetapkan hasil pemilihan formatur periode Muktamar IPM ke XVIII di Palembang sebagai berikut: 1. Lesti Kaslati Siregar 2. Ahmad Rosyidi 3. Ali Khamdi 4. Daeng Muhammad Feisal 5. Fida Afif 6. Heriwawan 7. Ari Nurrohman 8. Adi Saleh 9. Fajar Febriansyah Keenam : Mengesahkan dan menetapkan Ipmawan Fida Afif sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiya Periode Muktamar XVIII (2012-2014) di Palembang sesuai dengan hasil rapat formatur Ketujuh : keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Ditetapkan di Wisma Atlet Jakabaring Sport City Pada Tanggal 16 Muharram 1434 H Atau bertepatan dengan tanggal 30 November 2012 Pada pukul 15.40 WIB Pimpinan Sidang, Ketua,

Sekretaris,

Anggota,

dto

dto

dto

Jamaludin Kiroma A NBA. 12.00.17592

Lesti Kaslati Siregar NBA. 31.00.27333

Gullito NBA. 23.03.10829


ix

x



xi

TANFIDZ MUKTAMAR XVIII IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

2


DASAR-DASAR GERAKAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah metamorfosa dari Ikatan Remaja Muhammadiyah yang awalnya bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai salah satu dari organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah berbasiskan pelajar. Kelahiran IPM pada tanggal 18 Juli 1961 M, tidak dapat dielakkan sebagai upaya untuk memfilter pengaruh gerakan komunisme yang waktu itu mengancam eksistensi keagamaan dan kebangsaan. Sekaligus juga sebagai wadah gerakan keislaman, keilmuan dan kemasyarakatan di kalangan pelajar serta sebagai institusi kader Muhammadiyah yang dapat mengemban cita-cita Muhammadiyah di masa depan. Selanjutnya pada tahun 1992, atas tekanan dari pemerintah orde Baru yang hanya menginstruksikan OSIS sebagai organisasi tunggal kepelajaran yang diperbolehkan eksis, menggiring IPM untuk melakukan perubahan nama. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 November 1992 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1413 H, IPM berubah nama menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah). Pasca perubahan nama menjadi IRM, IPM kemudian memiliki jangkauan gerakan yang lebih luas yakni remaja. Meskipun demikian, IPM tetap memiliki filosofi gerakan yang sama dengan IPM. IPM dengan wilayah garapan yang lebih luas mendapatkan tantangan yang lebih berat dikarenakan tanggung jawab moral yang semakin besar. Gerakan IPM senantiasa dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan keremajaan


3

yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat yang senantiasa berubah. Dalam perkembangan selanjutnya, pasca runtuhnya rezim Orde Baru gejolak untuk mengembalikan nama IPM menjadi IPM kembali muncul pada Muktamar XII di Jakarta tahun 2000. Di setiap permusyaratan muktamar, isu ini selalu saja menjadi topik diskursus para muktamirin yang terus bergulir dan tanpa menemui titik terang. Barulah di Muktamar XV IPM di Medan pada tahun 2006, isu ini dirasakan menemui titik terang saat dibentuknya Tim Eksistensi IPM yang bertugas untuk mengkaji basis massa IPM yang nantinya akan berimplikasi pada perubahan nama. Namun, di tengah berjalannya Tim Eksistensi ini, PP Muhammadiyah berdasarkan rekomendasi Tanwir Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2007 mengeluarkan SK Nomenklatur tentang perubahan nama Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan perubahan nama tersebut. Alhasil, terjadi gejolak di internal IPM saat itu antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut. Akhirnya, untuk menyikapi SK PP Muhammadiyah tersebut, Pimpinan Pusat IRM kemudian melakukan konsolidasi dengan seluruh PW IRM Se-Indonesia di Jakarta, Juli 2007 dengan menghadirkan PP Muhammadiyah guna untuk mendengarkan penjelasan perihal SK tersebut. Setelah melewati proses dialektika yang panjang, forum akhirnya memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM. Namun, perubahan nama itu secara resmi akan dilakukan pada Muktamar XVI IRM Tahun 2008 di Surakarta. Olehnya itu, nama IPM baru secara resmi disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 di Surakarta. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar di kalangan pelajar dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. IPM memandang Islam merupakan agama yang berkemajuan yang bersifat rahmatan lil alamin. Hal ini dimaknai bahwa Islam adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 4


mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Islam yang berkemajuan dan menghadirkan pencerahan sebagai refleksi dari nilai-nilai emansipasi (yad’uuna ilal khair), humanisasi (ya’muruuna bil ma’ruf) dan liberasi (yanhauna ‘anil munkar), sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 104:

ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ‫َ تْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ ىَ خْ َ ر‬ ُ ‫ولكن ِمن‬ ‫وف‬ ِ ‫ي ويأمرون بِالمعر‬ ِ ‫كم أمة ُي ئَدعون ِإل ْ ال‬ ْ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ََْْ ﴾١٠٤﴿ ‫حون‬ ‫ولك هم المف ِل‬ ِ ‫َوينهون ع ِن المنك ِر َوأ‬

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran : 104)

Spirit inilah yang menjadi landasan atas setiap proses pencerahan yang dilakukan IPM. Pencerahan sebagai jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. Sehingga, atas dasar pandangan Islam yang berkemajuan dengan gerakan pencerahan, maka IPM sebagai sayap gerakan pelajar harus menjadi gerakan ilmu atau gerakan pencerdasan. Namun, proses pencerdasan yang dilakukan IPM mesti berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena IPM menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan awal dari sebuah peradaban. Olehnya itu, IPM sebagai sebuah gerakan pencerdasan untuk mewujudkan transformasi sosial mesti melandaskan setiap gerak langkah perjuangannya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab, dari kemajuan ilmu pengetahuanlah sebuah perubahan dapat terwujud. Hal ini tertuang dalam salah satu ayat Al-Qur’an surah al-Qalam ayat 1 yang menjadi semboyan IPM yakni :


5

َ َْ َ ﴾١﴿ ‫ن َوالقل ِم َو َما ي َ ْس ُط ُرون‬ ‫ج‬

“Nuun, demi pena dan segala apa yang mereka tuliskan” (Q.S. AlQalam : 1)

Proses pencerdasan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari identitas IPM sebagai aksentuator dakwah dan lembaga kaderisasi Muhammadiyah di kalangan pelajar. Proses kaderisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kader berkemajuan (imajinatif, kreatif, dan kontemplatif) yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, penyempurna gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 9, dan al-Hasyr ayat 18, yaitu:

ْ َ ُ َ َ َ َّ‫َ يْ َ ْ َ ذ‬ َ ً ُ ُ َ ً ‫ين ل ْو ت َركوا ِم ْن خل ِف ِه ْم ذ ِّر َّية ِض َعافا خافوا َعليْ ِه ْم‬ ‫ال‬ ِ ‫ولخش‬ ْ‫ي‬ ُ ً ‫اهلل َولَ ُقولوا قَ ْوال َسد‬ َ ‫فَلْيَ َّت ُقوا‬ ﴾٩﴿ ‫يدا‬ ِ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(Q.S. An-Nisa’:9)

ُ َّ ُ َ َ َّ‫َ َ ُّ َ ذ‬ َ ْ َ َّ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ‫َ َ ت‬ ‫الين آمنوا اتقوا اهلل ولنظر نفس ما قدمت ِلغ ٍد‬ ِ ‫يا أيها‬ ُ َ َْ ٌ ‫اهلل َخب‬ َ ‫اهلل إ َّن‬ َ ‫َو َّات ُقوا‬ ﴾١٨﴿ ‫ري بِ َما تع َملون‬ ِ ِ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Hasyr: 18).

Pencerdasan dilakukan IPM dalam rangka proses perubahan ke arah yang lebih baik (khair). Hal ini dapat diwujudkan dengan

6


mengupayakan kemandirian pelajar. Kemandirian yang dicapai melalui proses pemberdayaan segala potensi dan kreatifitas yang dimilikinya. Hal ini dianggap perlu, sebab kemandirian adalah sebuah keniscayaan dalam diri setiap manusia, termasuk pelajar. Kesemuanya ini akan melepaskan kita dari segala bentuk ketergantungan baik secara personal maupun gerakan sehingga kita mampu menjaga independensi dalam menentukan sikap dan langkah perjuangan untuk perubahan komunitas pelajar. Keyakinan ini dilandaskan pada Al-Qur’an Surah Ar-Ra’d ayat 11, yaitu:

ُ ْ َ َ ُ ّ‫َّ َ ُ َ رّ ُ َ َ ْ َ ىَّ ُ َ ر‬ ْ ﴾١١﴿ ... ‫ ِإن اهلل ال يغ ِي ما بِقومٍ حت يغ ِيوا ما بِأنف ِس ِهم‬...

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

Selanjutnya, dengan kemandirian sebagai sebuah gerakan pelajar IPM mengupayakan terjadinya (transformasi sosial), yakni perubahan ke arah yang lebih baik di kalangan pelajar. IPM harus melakukan proses aggregasi dan mengartikulasikan segala kepentingan pelajar. Segala bentuk ketimpangan, penindasan, pembodohan, ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan harus segera dihapuskan dalam kehidupan pelajar di Indonesia. Karena kehidupan bukanlah suatu hal yang given (diam, stagnan). Realitas yang timpang ini dapat diubah didasari dengan kesadaran kritis dan melakukan perubahan. Kritis yang dimaksud adalah kesadaran yang menghendaki perubahan struktur ketidakadilan secara fundamental menuju sistem sosial yang lebih adil. Perjuangan sistem social atas dasar humanisasi, liberasi, dan transendesi. Pandangan ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 110, yaitu:

َ َََْْ ْ َْ َ ُ َُْ َّ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ‫ُ ْ ُ ْ َ ر‬ َ ُ ‫وف وتنهون ع ِن‬ ِ ‫كنتم خي أم ٍة أخ ِرجت لِلن‬ ِ ‫اس تأمرون بِالمعر‬ َ ُ ُْ َ ْ ُْ ﴾١١٠﴿ ... ‫هلل‬ ِ ‫المنك ِر َوتؤ ِمنون بِا‬ Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

7

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah…” (Q.S. Ali-Imran : 110)

IPM berkomitmen untuk terus memperjuangakan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya sebagai ideologi kemajuan untuk pencerahan kehidupan. Sehingga, masyarakat Islam yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam menjunjung tinggi pemihakan terhadap kepentingan pelajar, perdamaian dan nir-kekerasan, serta menjadi rumah besar bagi golongan dan kelompok pelajar tanpa diskriminasi sepanjang zaman akan senantiasa diperjuangkan oleh IPM. Dari uraian dasar-dasar gerakan IPM di atas, maka IPM menetapkan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam bergerak memperjuangkan idealitas yang dipahaminya sebagai berikut : 1. Nilai Ketauhidan Tauhid yang dimaksud dimaknai tidak hanya sekedar konsepsi teologis semata. Tetapi bagi IPM, konsep Tauhid hadir sebagai substansi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang menghendaki kebenaran, kemaslahatan, kemajuan dan pencerahan melalui pengejawantahan dalam bentuk praksis dan implementatif untuk menjawab semua permasalahan kehidupan. 2. Nilai Keilmuan IPM memandang ilmu pengetahuan merupakan awal dari sebuah peradaban. Karena dari perkembangan ilmu pengetahuanlah sebuah perubahan dimulai dan dikreasikan. Ilmu merupakan variabel independen bagi perkembangan masyarakat. Olehnya itu, IPM menaruh perhatian yang besar pada perubahan dan pembaruan ilmu (ideas). IPM berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan memiliki posisi penting dalam sebuah gerakan dalam melakoni proses

8


3.

4.

5.

pencerdasan, pencerahan dan pembebasan dari kesalahan berpikir sebagai upaya mewujudkan transformasi sosial. Nilai Kekaderan Selain mengisyaratkan keniscayaan IPM sebagai organisasi kader Muhammadiyah yang mengharuskan IPM melahirkan anak panah Muhammadiyah di lingkungan pelajar, nilai ini juga menegaskan bahwa IPM berupaya untuk mewujudkan kader yang berkemajuan (imajinatif, kreatif dan kontemplatif) yang ditopang dengan akhlak mulia menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nilai Kemandirian Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa independen dan mempunyai keterampilan pada bidang tertentu (skill) sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi fitrah insaniah dalam bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain. Nilai Kemasyarakatan Nilai ini berasal dari pandangan IPM yang meyakini bahwa masyarakat (kaum pelajar) dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Perubahan yang dimulai dari human action (tindakan manusia) yang berlandaskan pada semangat yang sama dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.


9

PARADIGMA GERAKAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Olehnya itu, dalam merumuskan paradigma gerakan IPM, maka terlebih dahulu kita mesti memetakan segala dinamika yang dihadapi IPM untuk bisa menafsirkan realitas yang terintegrasi dalam mata rantai pergerakan IPM. Realitas yang dimaksud adalah kondisi terkini yang dianalisis secara objektif dengan mencoba menghubungkan suatu subjek dengan subjek lainnya dalam sebuah jalinan kompleks. Dalam melakukan pergerakan IPM harus memiliki titik pijak dalam menafsirkan dan memahami kondisi realitas kontemporet. Dimana dalam pergerakannya, IPM dihadapkan pada kondisi internal dan kondisi eksternal. Oleh karena itu ada beberapa hal hasil dari pembacaan realitas oleh IPM: 1. Kondisi Eksternal a. Globalisasi dan Kapitalisme Global Era globalisasi yang dimitoskan menjadi anugrah bagi manusia, justru beralih menjadi bencana peradaban. Globalisasi dimotori oleh The Unholy Trinity (IMF, World Bank & WTO), negara-negara kaya, TNC/ Transnational Corporation menyebarkan penindasan, pemiskinan, pembodohan di negara-negara dunia ketiga, khususnya di negara-negara mayoritas muslim termasuk Indonesia. Neoliberalisme demikianlah ideologi mereka. liberalisasi, deregulasi, privatisasi

10


& pencabutan subsidi itulah doktrinnya. Pendidikan mahal, BBM & TDL naik, impor beras yang mematikan petani itu semua merupakan akibat penerapan ketiga doktrin tersebut. Negara sudah tuna kuasa dan tak berdaya termasuk Indonesia. b. Budaya Populer dikalangan Pelajar. Hingga saat ini, IPM masih dianggap belum memikirkan secara serius mengenai konsumsi produk budaya populer dikalangan pelajar. IPM belum pernah menetapkan kacamata apa yang akan digunakan dalam memandang fenomena Budaya Populer yang menelikungi generasi muda kita. Hal tersebut berimplikasi pada kegamangan anak-anak IPM dalam memandang Budaya Populer, apakah mereka perlu melakukan perlawanan terhadap konsumsi budaya pop tersebut atau malah larut dalam gejolak konsumerisme tersebut. Padahal, hasrat untuk mengonsumsi produk Budaya Populer tersebut semakin menggila dan menelikung di kalangan pelajar. Selain itu, keterpinggiran budaya lokal kita semakin menjadi karena media yang dikuasai oleh para kapitalis berupaya untuk membangun Global Culture dikalangan pelajar. Sebenarnya ada beberapa alternatif kacamata yang dapat digunakan untuk memandang fenomena budaya pop. Misalnya kacamata yang ditawarkan oleh oleh Theodor W. Adorno, salah seorang pemikir budaya dari School of Frankfurt. Ia menyatakan Budaya Populer merupakan budaya yang dikonstruk oleh kapitalis dengan menggunakan saluran media massa untuk memassifkan konsumsi agar konsumerisme tetap lestari. Dengan demikian, Capital akan terus berputar dan kekayaan pada segelintir orang dapat meningkat melalui konsumsi produk budaya populer tersebut. Selain itu, ada banyak alternatif kacamata yang dapat digunakan untuk memetakan realitas dan mulai


11

mengorganisir sebuah gerakan menyikapi fenomena budaya populer dikalangan pelajar dan remaja. c. Sosial Politik Indonesia Aspek politik turut mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk kehidupan pelajar. Lahirnya kebijakan Ujian Nasional adalah salah satu contoh kebijakan politik yang cukup signifikan mempengaruhi pelajar. Banyak pelajar yang ogah untuk berorganisasi disebabkan oleh kesibukan untuk berkontestasi dalam hal akademik (UN, red.). Selain itu, kebijakan di dunia pendidikan, sosial dan ekonomi ini pun berimplikasi terhadap pola prilaku masyarakat terutama pelajar. Sehingga, IPM sebagai sebuah gerakan sosial dituntut untuk mengagregasi kepentingan melalui pembentukan suatu program kebijakan yang didasarkan atas serangkaian kepentingan yang dipahaminya; serta mengartikulasikan kepentingan, dengan mengekspresikan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. d. Perilaku Subversif di Kalangan Pelajar Fenomena kekerasan di kalangan pelajar memang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai basis massa dan lokus gerakan kita, pelajar masih dalam tahap yang cukup labil dalam fase kehidupannya. Sehingga, berbagai macam tindakan subversive seperti tawuran, penggunaan narkoba dan free sex tak jarang dilakukan oleh generasi muda ini. Namun, dalam memandang fenomena ini IPM tidak boleh terjebak kerancuan berpikir seperti yang disebutkan Jalaluddin Rahmat, blaming the victim (menyalahkan pelaku). Karena diyakini lahirnya fenomena ini tidak berdiri tunggal. Ada “faktor luar” yang kemudian mempengaruhi prilaku pelajar seperti sistem pendidikan, kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain-lain.

12


2.

e. Kemajuan Teknologi Informasi Teknologi informasi maju semakin pesat, selain aspek keuntungan yang lebih cepat, efisien dan murah dalam membantu pelajar dalam membangun tradisi keilmuannya, ternyata hal ini juga memberikan efek negatif terhadap pelajar. Untuk itu, perlu ada tindakan nyata dalam mengarahkan pemanfaatan kemajuan teknologi yang semakin hari berkembang semakin pesat. Kemajuan teknologi informasi ini juga harus dapat dimanfaatkan oleh IPM sebagai wadah untuk menyemaikan ideologi yang dipahaminya. Sekaligus melakukan propaganda (menggalang kesadaran kolektif) lewat idea-idea IPM terhadap realitas yang ada untuk mewujudkan transformasi sosial. Sejarah mencatat, bahwa kemajuan teknologi informasi media cukup efektif dalam memprovokasi kesadaran sosial masyarakat. Misalnya, Gerakan Koin untuk Prita” dan “Gerakan Cicak Versus Buaya” yang digalang lewat blog dan media sosial facebook dan twitter yang kemudian menyadarkan masyarakat untuk melawan segala ketimpangan yang ada. Kondisi Internal a. Corak Keberislaman IPM IPM sebagai sebuah gerakan pelajar dengan visi amar ma’ruf nahi munkar tentunya hadir dalam konsepsi keberislamannya sendiri. Untuk tataran teologi gerakan, teologi Al-Ma’un merupakan konsepsi yang dibangun dalam persyarikatan Muhammadiyah dan telah diterjemahkan ke dalam konsepsi gerakan IPM dengan konsep Gerakan Kritis Transformatifnya. Pada tataran fiqh, Muhammadiyah sebagai induk organisasi telah membangun sebuah perangkat interpretasi nilainilai keislaman dalam sebuah konsep yang disebut Himpunan Putusan Tarjih. Namun, apakah perangkat


13

yang disediakan ini telah memberikan konstribusi terhadap keberislaman anggota IPM? Selain itu, IPM dalam konsep keberislamannya mengalami proses kegamangan sampai ke tingkat grassroot (akar rumput) sehingga banyak dari kader IPM yang beralih ke “rumah” yang lain untuk mengasah konsep keberislamannya. Proses kegamangan ini terjadi ketika kita gagal dalam mendalami konsep keberislaman IPM, sehingga dinilai perlu untuk membuat formulasi baru tentang konsep beserta perangkat praksisnya sehingga bisa menjadi kekuatan yang sekiranya didalami oleh seluruh kader di semua level organisasi. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan yang diharapkan terinternalisasi dan termanifestasikan dalam kehidupan ritual dan sosial kader. b. Budaya Keilmuan IPM Sebagai sebuah gerakan pelajar, IPM tentunya dituntut untuk senantiasa menggalakkan budaya keilmuan dalam rangka membangun nalar keilmuan di kalangan pelajar. Dari perspektif ide, IPM dinilai telah matang dalam merumuskan konsep budaya keilmuan, namun terjadi sebuah proses yang timpang dalam menggalakkan culturenya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada penegasan akan hal tersebut yang didahului oleh intensifikasi budaya keilmuan seperti misalnya Gerakan Iqra’ dengan tetap mengedepankan sifat kritis dan menggunakan daya nalar. c. Efektifitas Perkaderan Sebagai proses pendidikan dan penyemaian nilai dan identitas IPM, pengkaderan dinilai sebagai sebuah aktivitas strategis untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pendampingan terhadap kader IPM. Namun sayangnya, diantara kuantitas pelaksanaan pengkaderan yang begitu banyak dilaksanakan hampir di setiap level tingkatan, efektifitas masih jauh dari

14


harapan. Masih terdapat kelemahan dalam setiap tahapan pelaksanaan sehingga hal ini sedikit banyak berimplikasi terhadap keluaran yang dihasilkan. Diantaranya, persiapan pelaksanaan, sumber daya manusia serta yang terpenting adalah pendampingan pasca pelatihan yang saling terkait satu sama lain. Untuk itu, perlu ada langkah strategis untuk segera mengakhiri paceklik kader penggerak dengan mencoba merevitalisasi konsep dan perangkat perkaderan IPM. d. Posisi Strategis IPM di Kalangan Pelajar Tak dapat dipungkiri bahwa di usianya yang telah melewati setengah abad, IPM telah menjejaring hampir di seluruh pelosok nusantara. IPM hadir sebagai pelopor gerakan pelajar kritis yang senantiasa melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pembelaan di kalangan pelajar. Namun, hingga saat ini IPM dinilai masih belum memaksimalkan posisinya sebagai sebuah gerakan yang besar di kalangan pelajar untuk senantiasa memberikan manfaat atau inspirasi dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kaum pelajar. Padahal ketika peran ini dapat dilakoni dengan baik, tentunya akan memberikan efek positif terhadap eksistensi gerakan IPM baik di sekolah Muhammadiyah maupun di sekolah non Muhammadiyah sehingga predikat sebagai The Chosen Organization (organisasi terpilih) bisa dicapai.


15

GERAKAN PELAJAR BERKEMAJUAN

Gerakan pelajar di Indonesia pada abad ke-20 memiliki peranan sentral dalam perkembangan Indonesia. Saat itu, kaum terpelajar memiliki pengaruh yang cukup signifikan baik secara intelektual, politik maupun birokratis. Ide-ide tentang kemajuan dan perubahan yang dimiliki kaum intelektual muda saat itu cukup banyak memberikan pengaruh terhadap kemajuan Indonesia. Sehingga, gerakan ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat yang ditandai dengan lahirnya berbagai perhimpunan semisal Budi Utomo, Jong Islameten Bond, dan gerakan reformis-modernis seperti Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah inilah pada 1912 menjadi cikal bakal lahirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, IPM berperan dalam melakukan pemurnian dan menjaga ideologi pelajar dari terpaan ideologi komunis yang marak disemaikan kala itu. Selain itu, kelahiran IPM memiliki dua posisi strategis yakni pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar (bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal sosial politik saat itu). Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di masa yang akan datang. Dalam perkembangannya, IPM mendapatkan begitu banyak tantangan dalam gerak langkahnya. Tantangan yang begitu berat ditemui di tahun 1992 dimana saat itu pemerintah Orde Baru melakukan represi terhadap gerakan pelajar di Indonesia, termasuk IPM yang mengharuskannya mengganti nama dari IPM menjadi IRM. Meskipun mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak kala itu, IRM bagi sebagian kalangan dianggap

16


sebagai blessing in disguise (rahmat yang tersembunyi). Setelah perubahan nama ini IRM dapat memperluas jaringan dan jangkauannya tidak hanya pada pelajar an sich, tetapi juga menjangkau kalangan santri, anak jalanan, dan lain-lain. Pasca perubahan nama tersebut, muncul kesadaran IRM untuk berperan dalam mengagregasi perubahan pada tataran struktur dan sistem sosial. Sehingga saat itu, lahirlah paradigma gerakan yang disebut Gerakan Kritis Transformatif dengan tiga pondasi gerakan yakni penyadaran, pembelaan dan pemberdayaan. Manifesto gerakan inilah yang kemudian menginspirasi setiap aktivitas gerakan IRM saat itu. Hingga pada akhirnya di tahun 2008, IRM kembali merubah nama menjadi IPM setelah melewati proses dialektika yang sangat panjang. Awalnya, perubahan nama ini dimaksudkan untuk mengembalikan posisi strategis IRM dalam sebagai sebuah gerakan sosial dan mengembalikan IRM ke “rumah”nya. Namun, dalam realitasnya setelah perubahan nama ini, dirasakan terjadi degradasi yang begitu tajam dalam konteks gerakan. Ide tentang perubahan dan kemajuan menjadi barang langka dalam tiap diskursus organisasi. Posisi strategis pelajar menjadi tergerus oleh pemikiran banyak orang bahwa pelajar hanyalah kelas sosial yang kesekian dan tidak mampu untuk menjadi subjek perubahan. Kesalahan berpikir ini kemudian menular ke dalam internal gerakan. Akhirnya muncul konsep Gerakan Pelajar Kreatif (GPK) yang digagas pada Muktamar XVII di Bantul tahun 2010 mengindikasikan upaya formalisasi posisi pelajar yang berorientasi akademik-individualistik dan menjauhkan pelajar dari realitas sosialnya. Olehnya itu, pada momentum Muktamar XVIII ini nampaknya IPM mesti serius menyempurnakan paradigma gerakannya tidak hanya berfokus pada program-program pengembangan diri an sich tapi juga memainkan peran mengagregasi kepentingan dalam rangka perubahan struktur dan sistem sosial. Gerakan IPM mesti dikembalikan pada khittah gerakan pelajar yang seharusnya, gerakan yang memainkan posisi sentral pelajar sebagai subjek


17

perubahan. Di sinilah IPM mesti menegaskan dirinya sebagai Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB). GPB ialah gerakan pencerahan secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110. GPB mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahiran Muhammadiyah tahun 1912 dan IPM tahun 1961. GPB membawa ideologi kemajuan yang melahirkan pencerahan bagi kehidupan pelajar. Pencerahan (tanwir) sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan dimana penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan, Sehingga GPB berorientasi pada pencerdasan, pemberdayaan dan pembebasan, penjelasannya sebagai berikut: a. Pencerdasan Pencerdasan adalah upaya perubahan sosial melalui proses dialog yang mencerdaskan dalam rangka mengentaskan kesalahan-kesalahan berpikir yang selama ini menelikung para pelajar. Karena, mustahil ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berpikir masih menjebak benak pelajar. Strategi persuasif-reedukatif ini dijalankan lewat pembentukan sikap, opini dan pandangan pelajar mengenai realitas sosial yang timpang di sekitarnya. Oleh karena itu, posisi idea; pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai memiliki posisi yang sentral. Karena, penyebab utama perubahan adalah idea (ilmu). Idea memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan masyarakat sebagaimana Al-Qur’an yang melakukan perubahan sosial lewat idea. Upaya pencerdasan diarahkan pada kesadaran bahwa pelajar sebagai manusia dapat mempengaruhi perubahan sosial sehingga lahirlah kepribadian inovatif. Kepribadian yang memandang realitas dengan kritis, memiliki rasa ingin tahu/keterbukaan (inquisitive mind) dan melahirkan

18


kritik, mempertanyakan tentang dirinya dengan realitas dunia sekitarnya dan keterlibatannya dalam mengubahnya menjadi lebih baik. b. Pemberdayaan Pemberdayaan lahir dari hubungan tanpa dominasi antara orang yang akan melakukan pemberdayaan dan kaum pelajar. Hubungan tanpa dominasi terwujud dari sikap dialogis dalam hubungan dan komunikasi. Dialogis disertai dengan sikap kerendahan hati. Dialog sendiri merupakan perjumpaan diantara manusia dengan perantara dunia dan realitas. Hematnya, pemberdayaan melibatkan trilogi antara dua manusia: pelaku pemberdayaan dan kaum pelajar yang dipertemukan dalam perantara dunia realitas. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu bentuk pengorganisasian sumber daya untuk melakukan perubahan, dengan mensyaratkan adanya sikap partisipatoris (sekaligus terlibat sebagai peserta) pelaku pemberdayaan dengan kaum pelajar. Ketentuan selanjutnya adalah kesamaan ide dan opini mengenai realitas yang akan membantu mendorong keterlibatan kolektif dalam perjuangan untuk perubahan kondisi yang lebih baik. c. Pembebasan Islam sejatinya merupakan agama pembebasan. Kebenaran ini dapat ditemui dalam konsep Tauhid sebagai inti ajaran Islam yang mengandung dimensi pembebasan. Pembebasan yang dimaksud di sini adalah dupaya yang terintegrasi dan terkoordinir dalam rangka membebaskan kaum pelajar yang dari segala bentuk penindasan (intelektual), yang terlemahkan dalam pikiran dan termarjinalisasikan secara personal, kultural dan struktural dalam bingkai teologi transformatif Muhammadiyah, yakni teologi Al-Ma’un. Pembebasan dilakukan lewat proses keterlibatan secara langsung dalam upaya mewujudkan transformasi sosial. Keterlibatan ini dilakukan lewat proses mengagregasi kepentingan melalui pembentukan suatu program kebi-


19

jakan yang didasarkan atas serangkaian kepentingan dan pandangan yang dipahami oleh IPM; serta mengartikulasikan kepentingan, dengan mengekspresikan dan mempublikasikan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan stake holder (pemegang otoritas). Dari ketiga karakteristik gerakan yang disebutkan di atas, menegaskan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan Gerakan Pelajar Berkemajuan. GPB membawa misi pencerahan dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan Muhammadiyah. Dimana di dalam masyarakat terdiri dari pribadi pelajar muslim yang sebenarbenarnya.

20


STRATEGI GERAKAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

1.

Strategi Gerakan Keislaman IPM merupakan sebuah gerakan Islam dakwah amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Islam dengan Tauhid sebagai substansi ajarannya mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang tercerahkan. Dalam pandangan IPM, Islam merupakan agama yang berkemajuan yang bersifat rahmatan lil alamin. Berasal dari pandangan inilah, IPM berupaya mewujudkan Islam yang memiliki misi profan (misi keadilan) dan pencerahan sebagai jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan dan ketidakadilan hidup umat manusia. Untuk menegaskan IPM sebagai sebuah gerakan pelajar berkemajuan, maka internalisasi nilai-nilai Islam Berkemajuan ke dalam diri kader dan gerakan menjadi sesuatu yang wajib. Karena, hal ini menentukan efektifitas gerakan IPM dalam mewujudkan cita-citanya. Maka, untuk membentuk pemahaman tersebut dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : 1. Membangun tradisi pengkajian Islam Berkemajuan di tiap level pimpinan 2. Mendistribusikan wacana Islam Berkemajuan secara massif baik di internal maupun eksternal organisasi 3. Menciptakan forum transformasi pengetahuan mengenai Islam Berkemajuan melalui media massa –cetak maupun elektronik- kepada khalayak publik/pelajar.


21

2.

Strategi Gerakan Intelektual IPM adalah gerakan intelektual diidealkan mempunyai karakter keilmuan kritis-transformatif, pro perubahan kapan dan dimana pun berada. Karakter intelektual yang tidak hanya mempunyai ciri berfikir dan bertindak secara ilmu-iman-amal, iman-ilmu-amal, amal-ilmu-iman serta hanya berorientasi pada ranah developmentalisme an sich. Namun meneguhkan diri sebagai gerakan keilmuan yang mencerahkan yang bersifat humanis, liberalis, dan transenden. Gerakan yang tidak hanya sampai pada tataran teoritik namun juga berperan dalam mewujudkan perubahan sosial lewat proses pencerdasan serta mengadvokasi segala kepentingan basis massanya, yakni pelajar. Untuk mewujudkan strategi gerakan itu, IPM dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membudayakan membaca sebagai aktifitas wajib bagi para kader IPM 2. Melatih berfikir filosofis dan mendalam dengan menciptakan ruang-ruang dialektika, diskusi dan sharing sebagai proses pencerdasan dan pencerahan. 3. Melakukan transformasi idea/gagasan melalui media massa ataupun media alternatif, baik cetak (koran, bulletin, dll.) maupun elektronik (website, blog, situs jejaring sosial, dll). 4. Merefleksikan pemikiran dan pengalaman-pengalaman lapangan sebagai upaya pembaruan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Strategi Gerakan Kader IPM merupakan gerakan kader, sehingga kaderisasi merupakan tugas utama IPM dalam rangka menyemaikan nilai-nilai gerakan pada setiap kader dan juga merupakan instrumen paling vital dalam ikatan. Dengan mengintensifkan kaderisasi yang efektif, sistematik dan berorientasi futuristik diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam kaderisasi yang ideal inilah nilai-

22


4.

5.

nilai gerakan Pelajar Berkemajuan dapat terus disemaikan. Sehingga dalam merealisasikan cita-cita ideal diatas maka dibutuhkan strategi gerakan yaitu : 1. Optimal dalam menerapkan pengkaderan dalam setiap tingkatan 2. Memperbanyak aktivitas-aktivitas perkaderan baik formal maupun informal 3. Mengintensifkan pendampingan dan pemberdayaan kader melalui komunitas-komunitas berdasarkan bakat dan minatnya. Strategi Gerakan Kemandirian Strategi gerakan kemandirian merupakan hal yang belakangan ini dilupakan oleh kalangan Muhammadiyah. Padahal, dulunya KHA Dahlan pendakwah yang mandiri (intrepreneur). Olehnya itu, etos kemandirian lewat jiwa intrepreneuship harus diinternalisasi ke dalam diri pelajar. Hal ini dilakukan lewat proses pendayagunaan segala potensi, kreatifitas dan keterampilan pelajar untuk mewujudkan wirausaha muda yang mandiri (youngpreneur). Strategi yang mesti dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yakni: 1. Mengadakan forum-forum diskusi tentang dunia kewirausahaan 2. Menghidupkan dan menumbuhkembangkan koperasi sekolah serta mendorong lahirnya usaha ekonomi kreatif yang dapat dijalankan oleh pelajar 3. Memberikan ruang bagi lahirnya wirausaha pelajar yang mandiri Strategi Gerakan Advokasi Sebagai sebuah gerakan sosial, IPM berkeinginan mewujudkan tatanan sosial yang kondusif bagi perkembangan hidup kaum pelajar. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui proses mengaggregasi dan mengartikulasikan kepentingan dan pandangannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yakni :


23

1. Terlibat aktif dalam realitas pelajar untuk menemukan problem sosial yang terjadi serta memetakan penyebab dan stake holder yang terkait sehingga IPM dapat menentukan posisinya. 2. Melakukan proses pencerdasan kepada kaum pelajar untuk menggalang kesadaran kolektif serta memberikan penyadaran akan realitas yang timpang dan posisinya sebagai subjek perubahan yang mampu mempengaruhi terjadinya transformasi sosial. 3. Melakukan propaganda (memprovokasi kesadaran sosial pelajar) lewat gagasan-gagasan IPM terhadap realitas yang ada melalui media massa maupun media alternatif, baik cetak (koran, bulletin, pamflet, dll.) maupun elektronik (website, blog, situs jejaring sosial, dll). 4. Merespon setiap wacana-wacana sosial yang berkaitan dengan pelajar 5. Melakukan aksi-aksi advokatif-persuasif untuk memperjuangkan kepentingan pelajar.

24


AGENDA AKSI

1.

Kajian Islam Rutin (KIR) Pengertian Kajian Islam Rutin atau disingkat KIR adalah kegiatan yang sifatnya reguler (rutin) dan mengkaji Islam dan segala yang terkait dengannya yang diadakan oleh pengurus IPM atau komunitas pelajar Muhammadiyah / Non Muhammadiyah. Kegiatan ini diadakan sebagai penyemaian dan penguatan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan rahmatan lil alamin di kalangan pelajar. Tujuan Mewujudkan pribadi-pribadi kader Muhammadiyah yang memiliki wawasan keislaman yang kritis dan berkemajuan serta rahmatan lil alamin. Target 1. Terwujudnya pribadi-pribadi pelajar yang sesuai dengan maksud dan tujuan IPM yang tercermin lewat sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari 2. Para pelajar memiliki dan mampu mentransformasikan wawasan keislaman yang kritis dan berkemajuan serta bersifat rahmatan lil alamin Waktu dan Tempat 1. Waktu kegiatan bisa diadakan setiap pekan atau dua pekan sekali. Semua tergantung kesepakatan peserta kajian atau PR IPM setempat. 2. Untuk tempat bisa diadakan di masjid sekolah ataupun tempat-tempat lain yang disepakati.


25

2.

26

Penyelenggara Pimpinan IPM / komunitas pelajar setempat Materi Materi-materi yang diberikan adalah paham Islam menurut Muhammadiyah mulai dari Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Muamalah Duniawiyah antara lain, misalnya : 1. Islam sebagai Agama Rahmatan Lil ‘Alamin 2. Memahami Islam Berkemajuan 3. Cara Berislam yang Berkemajuan dalam Perspektif Pelajar 4. Memahami Akidah yang Membumi di Kalangan Pelajar 5. Fiqh Praktis untuk Pelajar 6. Islam Menjawab Realitas Sosial Metode dan Teknik Pengelolaan 1. Kegiatan ini dapat dikoordinir oleh Pimpinan IPM atau beberapa orang yang berinisiatif untuk membentuk komunitas kajian di sekolahnya. 2. Mengadakan kajian setiap satu atau dua pekan sekali 3. Pertemuan bisa dilakukan di masjid sekolah, kelas ataupun tempat-tempat lain yang disepakati oleh komunitas kajian. 4. Menghadirkan narasumber / ustadz untuk membahas satu topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, yang diawali dengan aktivitas mengaji. 5. Menghadirkan hidangan sederhana dan infaq yang diambil dari peserta kajian untuk operasional kajian. Penutup Demikian panduan KIR ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan. Gerakan Komunitas Lingkar Ilmu Pengertian Gerakan Komunitas Lingkar Ilmu adalah aktivitas rutin dalam bentuk kajian, diskusi atau sharing yang diselenggarakan oleh pengurus IPM atau komunitas pelajar Muhammadiyah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah

/ Non Muhammadiyah sebagai upaya pencerdasan dan pencerahan menuju pelajar yang berkemajuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas khasanah keilmuan kader sekaligus melatih berfikir kritis, filosofis dan radikal. Tujuan Mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki pengetahuan yang luas dan mampu berpikir kritis, filosofis dan radikal. Target 1. Terwujudnya pelajar-pelajar Muhammadiyah yang berilmu, berfikir kritis, filosofis dan radikal sesuai dengan maksud dan tujuan IPM 2. Para pelajar memiliki dan mampu mentransformasikan wawasan keilmuan yang kritis dan berkemajuan dalam rangka menjalankan misi pencerdasan dan pencerahan. Waktu dan Tempat 1. Waktu kegiatan bisa diadakan setiap pekan atau dua pekan sekali. Semua tergantung kesepakatan anggota komunitas tersebut. 2. Untuk tempat bisa diadakan di sekolah ataupun tempat-tempat lain yang disepakati. Penyelenggara Pimpinan IPM / komunitas pelajar setempat Materi Materi-materi yang dikaji disesuaikan dengan karakteristik/ identitas komunitas ataupun berdasarkan pada kesepakatan anggota komunitas. Metode dan Teknik Pengelolaan 1. Kegiatan ini dapat dikoordinir oleh Pimpinan IPM atau beberapa orang yang berinisiatif untuk membentuk Komunitas Lingkar Ilmu di sekolahnya. 2. Mengadakan kajian, diskusi ataupun sharing setiap satu atau dua pekan sekali 3. Pertemuan bisa dilakukan di sekolah ataupun tempattempat lain yang disepakati oleh komunitas. Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

27

4. Menghadirkan narasumber untuk membahas satu topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya jika dibutuhkan. Penutup Agenda aksi ini bertujuan untuk menggirahkan tradisi keilmuan dalam gerakan IPM. Selain itu, upaya ini merupakan wujud atas penegasan identitas IPM sebagai sebuah gerakan intelektual dalam menjalankan misi pencerahan, pencerdasan dan pembebasan. Jika aktivitas ini senantiasa menggelora dalam tubuh ikatan, maka cita-cita untuk mewujudkan pelajar muslim yang berilmu bukanlah hal yang mustahil. 3. Sekolah Kader Progresif Pengertian Sekolah Kader Progresif merupakan suatu proses pendidikan yang disusun secara terpadu meliputi pencerdasan, pemberdayaan, dan pembebasan terhadap kader IPM. Kegiatan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu setelah perkaderan formal Taruna Melati I dan II. Untuk alumni Taruna Melati III dan Taruna Melati Utama tidak ada karena diharapkan langsung mampu berkiprah dalam kancah yang lebih luas. Alasan lain adalah, karena letak geografis yang cukup luas sehingga bisa mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan. Selain itu, jika alumni TM I dan TM II masih “dipikirkan”, maka alumni TM III dan TM Utama harus sudah “memikirkan”. Karena itulah, alumni TM III dan TM Utama tidak ada sekolah kader. Tujuan Terbentuknya kader pelopor, ideologis, serta progresif yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi terhadap ikatan, berwawasan luas, berlandaskan akidah Al-Qur’an dan AsSunnah, serta mampu menjadi penggerak inti organisasi dan pelangsung tongkat estafet kepemimpinan IPM demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 28


Target a. Terbentuknya kader berparadigma kritis terbuka, scientific (berpengetahuan), dan hati suci. b. Terbentuknya kader ideologis yang progresif dan siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pergerakan. c. Mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal organisasinya dan mengambil alih kepemimpinan jika stagnan, demi sinergisitas pemimpinan. d. Terciptanya kader yang memiliki penguasaan materi tentang keislaman, keilmuan, dan advokasi lapangan. e. Terwujudnya kader kritis-transformatif yang mampu melakuan counter hegemony dan proteksi terhadap ideologi lain yang mengancam eksistensi IPM. Waktu dan Tempat Waktu dan tempat penyelenggaraan setidak-tidaknya bejalan selama setengah periode (satu tahun). Kajian bisa diadakan setiap sepekan atau dua pekan sekali pada sore hari, dengan alokasi waktu maksimal dua jam (120 menit). Namun masing-masing tingkatan berwenang dalam menentukan waktunya dengan tetap mencapai tujuantujuan dari sekolah kader Sasaran Peserta Peserta dibatasi maksimal 30 orang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan termasuk salah satu pendidikan partisipatoris. Ketigapuluh peserta tersebut diharapkan memenuhi syarat sebagai berikut: a. Alumni Pelatihan Kader Taruna Melati I atau II. b. Aktif di IPM setidak-tidaknya untuk satu periode ke depan. c. Mempunyai komitmen untuk mengikuti pelatihan secara penuh.


29

Penyelenggara Korp Fasilitator PD IPM dan PC IPM yang telah dibentuk oleh PD IPM dan PC IPM. Materi-Materi Materi-materi yang akan diberikan dalam sekolah kader progresif ialah seputar ideology gerakan Muhammadiyah dan IPM. Berikut ini panduan yang bisa dijadikan pegangan oleh para penyelenggara: No Topik 1 Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta 2 Hakikat agama dan hakikat Islam 3 Islam Transformatif 4 Ideologi Gerakan Muhammadiyah: Keputusan-keputusan Muhammadiyah 5 Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah 6 Muqaddimah dan Kepribadian IPM 7 Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM 8 Pemikiran KH. Ahmad Dahlan 9 Pendidikan Kritis 10 Kajian Budaya Pop 11 Ideologi & Metodologi ANSOS

Petunjuk Teknis Pengelolaan a. Sekolah kader progresif merupakan follow up dari perkaderan formal. Karena itu, tidak ada kateogorisasi pra, pelaksanaan, maupun pasca-kegiatan. Kegiatannya hanya rutinitas pengelolaan dan pendampingan terhadap kader, yang nantinya mampu meneruskan tonggak estafeta kepemimpinan IPM. b. Mekanisme pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara, forum besar dan forum kecil. Jika forum besar, maka mendatangkan seorang pembicara dan dipandu oleh seorang moderator.

30


c. Setelah sesi ceramah berlangsung, diadakanlah sesi tanya jawab dan dialogis-partisipatoris. d. Sedangkan jika forum kecil, ada dialog-dialog aktif yang dipadu oleh seorang pendamping dari korp fasilitator. e. Diharapkan dua metode ini selalu bergantian dalam setiap kali pertemuan. Jika pertemuan pertama forum besar, maka pada pertemua kedua forum kecil, begitu selanjutnya.

Bulan III

Bulan II

Bulan I

Contoh penjadwalan waktu materi sekolah kader: Waktu Pekan I Pekan II Pekan III Pekan IV Pekan I Pekan II Pekan III Pekan IV Pekan I Pekan II Pekan III Pekan IV

Materi Ta’aruf, Orientasi & Kontrak Belajar Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia, Tuhan dan Alam Semesta Hakikat agama dan hakikat Islam Islam Transformatif Ideologi Gerakan Muhammadiyah Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah Muqaddimah dan Kepribadian IPM Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM Falsafah Perjuangan KH. Ahmad Dahlan Pendidikan Kritis Kajian Budaya Pop Ideologi & Metodologi ANSOS

Metode dan Teknik Pengelolaan a. Metode Pengelolaan Sekolah Kader Progresif menggunakan gabungan antara andragogi dan dialogis. b. Teknik Pengelolaan - Diskusi - Brainstorming (olah pikir) - Dinamika kelompok - Mentoring (Pendampingan) - Case Study

metode


31

4.

32

Penutup Demikian panduan pelaksanaan sekolah kader progresif ini dibuat dengan harapan mampu menjadi pegangan praktis bagi anggota dan pimpinan IPM di seluruh level. Keberhasilan sebuah program tidak lain karena partisipasi seluruh pihak, termasuk keberhasilan dari sekolah kader ini tidak akan terwujud tanpa peran serta dan aksi PD IPM dan PC IPM hingga PR IPM di seluhuh Indonesia. Gerakan Iqra’ dan Advokasi Media Pengertian Gerakan Iqra’ dan advokasi media adalah gerakan pembudayaan tradisi membaca dan menulis kepada kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh tingkatan. Juga merupakan langkah advokasi pelajar lewat tulisan yang disampaikan lewat media alternatif ataupun media massa baik cetak maupun elektronik. Orientasi Membangun tradisi keilmuan-kritis berkemajuan dalam gerakan IPM. Tujuan 1. Mewujudkan tradisi membaca dan menulis dalam diri kader dan gerakan IPM 2. Menciptakan ruang diskursus untuk menanggapi segala wacana yang berkembang di masyarakat sehingga kader IPM dapat menciptakan momentum dan atau memanfaatkan momentum 3. Mewujudkan pembacaan kritis kader terhadap persoalan di sekitarnya sehingga kader IPM dapat menjawab ragam persoalan yang ada 4. Mewujudkan kader IPM yang peka dan kritis terhadap realitas 5. Mewadahi minat dan potensi kader untuk mengasah dan mengembangkan IPTEK


Bentuk Aksi 1. Membudayakan membaca dan menulis sebagai aktivitas wajib bagi setiap kader 2. Kajian tematik komunitas sebagai ruang eksplorasi dan elaborasi tentang tema aktual di masyarakat, yang kemudian hasil diskusi dituangkan dalam tulisan. 3. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk merangsang motivasi kader dalam hal baca-tulis seperti, Pelatihan Jurnalistik, Writing Workshop, kursus bahasa asing, pelatihan debat, Pelatihan Metode Penelitian dan lain sebagainya. 4. Menciptakan komunitas kreatif untuk mengaktualisasikan potensi kader serta meningkatkan motivasi berkarya seperti Komunitas Pelajar Ilmiah (KPI), Komunitas Pencinta Cerpen, Komunitas Pencinta Sastra dan sebagainya. 5. Melakukan advokasi lewat media massa dalam rangka menjawab ragam persoalan yang dihadapi oleh pelajar. 6. Mengintensifkan upaya transformasi idea gerakan IPM kepada publik melalui mass media baik media cetak, elektronik ataupun media organisasi (website IPM, bulletin, dll). 7. Mengadakan lomba-lomba sebagai ajang menyalurkan kemampuan dan ketrampilan dari hasil pelatihan atau baca-tulis kader, seperti lomba karya tulis ilmiah, olimpiade matematika, fisika dan bidang studi lainnya, lomba penulisan cerpen/novel serta kegiatan-kegiatan kompetisi lainnya dalam rangka menggairahkan motivasi berkarya dan berprestasi di bidang keilmiahan dan studi. Sekaligus sebagai syiar IPM. 8. Mengembangkan pembinaan dan bimbingan belajar/ studi bagi pelajar untuk meningkatkan prestasi studi, bimbingan belajar dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok belajar di tingkat Ranting dan cabang dengan ditambah pembinaan orientasi studi, serta pembekalan metode belajar efektif. Selain Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

33

5.

34

itu dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama atau membentuk lembaga bimbingan belajar. 9. Menggiatkan peningkatan kemampuan berbahasa asing, terutama Arab dan Inggris serta penguasaan komputer melalui kegiatan yang representatif. 10. Memanfaatkan kemajuan teknologi (Facebook, Twitter, Blog, dll.) sebagai instrumen dalam memassifikasikan nilai-nilai gerakan IPM kepada publik. Peserta Seluruh kader/pimpinan dari ranting hingga pimpinan pusat dan diutamakan kader/ pimpinan ditingkat cabang dan ranting. Penyelenggara Pimpinan IPM setingkat. Penutup Gerakan Iqra’ dan Advokasi Media ini merupakan sebuah reformasi gerakan dalam organisasi IPM. Disebut reformasi gerakan karena tradisi baca-tulis yang hendak dibangun tidak hanya berorientasi pada pengembangan potensi semata namun juga dimanfaatkan untuk bisa mengadvokasi segala kepentingan pelajar dan juga memberikan pencerahan kepada khalayak publik. Sehingga IPM mampu menjadi gerakan alternatif yang menunjukkan peran dan konstribusi terhadap basis massanya, yakni pelajar. Jikalau sudah demikian adanya, maka harapan IPM sebagai The Chosen Organization tak lagi menjadi sekedar impian belaka. Gerakan Komunitas Kreatif Pengertian Gerakan Komunitas Kreatif adalah sebuah proses menumbuhkan kreatifitas dan motivasi berkarya dalam frame kritis-transformatif yang berkemajuan sekaligus proses pendampingan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh seorang kader. Sehingga proses pendampingan yang ada dapat berjalan secara dinamis, aspiratif dan menyenang-


kan. Gerakan ini lahir untuk mewarnai proses pendampingan kader pasca pengkaderan sehingga proses pendampingan tidak bersifat monoton. Selain itu, komunitas ini dapat dijadikan sebagai wadah penguatan internalisasi nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam diri kader. Komunitas itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki kecenderungan bakat dan minat yang sama (homogen) sebagai wadah untuk mengembangkan potensinya. Tujuan Mewujudkan kader-kader yang kreatif dan memiliki motivasi berkarya yang tinggi serta mampu menjadi lakon dalam perjuangan mewujudkan cita-cita gerakan. Target 1. Terwujudnya kader-kader yang kreatif dan memiliki motivasi berkarya yang tinggi 2. Terwujudnya kader penggerak yang mampu menjadi pelopor dan pelangsung serta penyempurna amanah ikatan. 3. Lahirnya karya-karya dari komunitas-komunitas kreatif yang ada dalam bingkai Islam Berkemajuan Metode dan Teknik Pengelolaan 1. Komunitas dapat dibentuk setelah pelaksanaan PKTM I sebagai alternatif pendampingan / follow up. 2. Komunitas dibentuk berdasarkan kecenderungan bakat dan minat anggota 3. Mengadakan pertemuan sepekan atau dua pekan sekali tergantung dari kesepakatan anggota komunitas 4. Komunitas yang ada dapat dikoordinir oleh Pimpinan IPM baik Cabang ataupun Daerah. 5. Komunitas sifatnya organisasi kultural sehingga tak ada pemimpin dan yang dipimpin, semuanya mempunyai peran dan posisi yang sama. 6. Dalam aktivitasnya, komunitas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan identitasnya dan juga tetap melakukan transformasi nilai-nilai gerakan IPM. Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

35

6.

36

Penutup Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang bagi kader IPM dalam mengelaborasi dan mengembangkan potensinya. Sehingga IPM mampu memberikan ruang dan manfaat bagi para kadernya dan dengan sendirinya semangat mereka akan tumbuh untuk senantiasa mengawal dan aktif dalam berbagai kegiatan di IPM. Olehnya itu, dibutuhkan peran dari semua pihak agar gerakan ini dapat dimassifikasikan ke seluruh tingkatan pimpinan. Gerakan Pelajar Mandiri Gerakan Pelajar Mandiri adalah bentuk dari etos kemandirian pelajar Muhammadiyah yang mesti dikawal secara bersama. Hal ini dianggap sangat urgen mengingat kemandirian merupakan keniscayaan yang mesti diupayakan dalam diri setiap kader IPM untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang berkemajuan. Tujuan 1. Terwujudnya pelajar yang memiliki etos mandiri dan spirit kemajuan 2. Memberikan modal pengetahuan mengenai kewirausahaan 3. Pengembangan kegiatan inovatif kreatif yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai kemandirian wirausaha pelajar Target Menumbuhkembangkan etos kemandirian pelajar Muhammadiyah lewat berwirausaha serta melakukan pemberdayaan terhadap potensi kreatifitas pelajar dalam rangka pengembangan unit usaha pelajar Bentuk Aksi 1. Terbentuknya unit-unit usaha mandiri yang bisa membantu keuangan pimpinan pada setiap levelnya, seperti koperasi pelajar, dll.


2. Terciptanya kelompok-kelompok usaha perorangan yang dikelola secara mandiri oleh pelajar 3. Membangun jejaring IPM dengan lembaga-lembaga yang tidak mengikat 4. Mengadakan pelatihan-pelatihan entrepreneurship Sasaran PR IPM sampai PP IPM Penyelenggara PR IPM sampai PP IPM Penutup Pelajar merupakan komunitas yang terstruktur dalam keilmuan dan memiliki segudang potensi yang belum terberdayakan secara maksimal. Olehnya itu, gerakan ini memberikan ruang bagi pelajar untuk mengeksplorasi segala potensi kreatifitas dan inovasinya menuju pelajar yang berkemajuan.


37

38


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

40


ANGGARAN DASAR IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1.

2.

Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat. BAB II ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN Pasal 2 Asas Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam

Pasal 3 Identitas Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar di kalangan pelajar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.


41

Pasal 4 Lambang Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berbentuk perisai runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari. Pasal 5 Semboyan IPM bersemboyan

َ َْ َ ‫ َوالقل ِم َو َما ي َ ْس ُط ُر ْون‬,‫ن‬

Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun yang berarti : Nuun, demi pena dan apa yang mereka tulis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA Pasal 6 Maksud dan Tujuan Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

1. 2.

42

Pasal 7 Usaha Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak karimah. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam


3. 4.

5.

untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan,teknologi, sosial dan budaya. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembanguan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku. BAB IV BASIS MASSA Pasal 8 Basis Massa Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.

Pasal 9 Pengertian Pelajar Pelajar adalah kelas sosial yang menuntut ilmu secara terusmenerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. BAB V KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN Pasal 10 Anggota

Anggota IPM adalah: 1. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA. 2. Pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun yang mendaftar sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah.


43

3. 4.

Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan ayat 1 dan 2, yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal genap 24 tahun. Anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 3 di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa melanjutkan keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.

Pasal 11 Kader Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan. Pasal 12 Simpatisan Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota. BAB VI SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PELEBURAN, DAN PEMEKARAN, ORGANISASI

1. 2. 3. 4. 5.

44

Pasal 13 Susunan Organisasi Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau panti asuhan. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat kecamatan. Cabang membawahi ranting Daerah adalah kesatuan cabang dan atau ranting di tingkat kabupaten/kota. Daerah membawahi cabang dan atau ranting Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi. Wilayah membawahi daerah, cabang dan ranting. Pusat adalah kesatuan kesatuan anggota di tingkat nasional yang membawahi wilayah, daerah, cabang dan ranting.


1. 2. 3.

Pasal 14 Penetapan Organisasi Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Pasal 15 Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur oleh Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Konpiwil. BAB VII PIMPINAN

1. 2. 3.

1.

Pasal 16 Pimpinan Pusat Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara nasional. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan Pusat IPM. Perubahan dan penambahan personil (reshuffle) Pimpinan Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan serta diumumkan ke pimpinan wilayah. Pasal 17 Pimpinan Wilayah Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.


45

2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 46

Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat. Pimpinan Wilayah adalah wakil Pimpinan Pusat di wilayahnya. Perubahan dan penambahan personal (reshuffle) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat serta diumumkan ke pimpinan daerah. Pasal 18 Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Daerah menjadi wewenang Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah serta diumumkan ke pimpinan cabang dan atau ranting. Pasal 19 Pimpinan Cabang Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di Cabangnya. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat keputusan Pimpinan Daerah. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan


Cabang menjadi wewenang Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Daerah serta diumumkan ke pimpinan ranting.

1. 2. 3. 4.

1. 2.

1. 2. 3.

Pasal 20 Pimpinan Ranting Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat keputusan pimpinan di atasnya. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya. Penambahan dan perubahan personal (Reshuffle) Pimpinan Ranting menjadi wewenang Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya. Pasal 21 Pemilihan Pimpinan Pemilihan Pimpinan dilakukan pada musyawarah tertinggi masing-masing tingkatan struktur dengan sistem pemilihan formatur. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Pergantian Pimpinan Pergantian pimpinan yang dimaksud adalah pergantian pimpinan dalam periode tertentu Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya Pergantian pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan


47

4. 5.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1.

48

pergantian pimpinan dinyatakan sah jika sudah terjadi serah terima jabatan yang dilakukan pada saat pergantian ketua umum yang baru Serah terima jabatan dilakukan pada saat pergantian Ketua Umum yang baru. Pasal 23 Masa Jabatan Pimpinan Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun. Masa jabatan terhitung mulai dari terpilihnya Ketua Umum yang dilakukan pada saat permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkatan struktur. Jabatan Ketua Umum di setiap tingkatan struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan. Jabatan anggota pimpinan di setiap tingkatan struktur maksimal selama dua kali periode secara berturut-turut. Pasal 24 Perangkapan Jabatan Rangkap jabatan disetiap tingkatan struktur IPM adalah dilarang. Rangkap jabatan dalam Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang. Pasal 25 Perubahan Pimpinan Perubahan pimpinan yang dimaksud adalah perubahan komposisi pimpinan baik berupa penambahan,


2.

pengurangan, dan perubahan tugas bidang. Perubahan pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan BAB VIII LEMBAGA IPM

1. 2.

3.

Pasal 26 Lembaga IPM Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program. Pimpinan IPM mempunyai wewenang membuat pedoman untuk mengatur lembaga IPM. BAB IX PERMUSYAWARATAN

1. 2.

1.

Pasal 27 Muktamar Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pasal 28 Muktamar Luar Biasa (MLB) Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan dalam bahaya dan atau terancam dibubarkan, yang Konpiwil tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.


49

2.

1. 2.

1. 2.

1.

2.

1. 50

Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil. Pasal 29 Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyaratan tertinggi ikatan setelah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam satu periode. Pasal 30 Musyawarah Wilayah (Muswil) Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tangung jawab Pimpinan Wilayah. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pasal 31 Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida) Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah. Konferensi Pimpinan daerah diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam satu priode. Pasal 32 Musyawarah Daerah (Musda) Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di


2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1.

tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pasal 33 Konferensi Pimpinan Cabang (Konpicab) Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah Musda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam satu periode. Pasal 34 Musyawarah Cabang (Muscab) Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang. Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pasal 35 Konferensi Pimpinan Ranting (Konpiran) Konferensi Pimpinan Ranting adalah permusyawarata tertinggi di tingkat ranting setelah Musran, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang. Konferensi Pimpinan Ranting diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam satu periode. Pasal 36 Musyawarah Ranting (Musran) Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi


51

2.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

1.

2.

52

di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting. Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 37 Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM. Keputusan Muswil, Musda, dan Muscab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya. Keputusan Musran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya. Keputusan Konpiwil, Konpida, Konpicab dan Konpiran berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat. Pasal 38 Tanfidz Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan setiap permusyawratan (Muktamar, Konpiwil, Muswil, Konpida, Musda, Konpicab, Muscab, Konpiran, dan Musran) dan rapat pleno yang ada di IPM. Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.


3.

4.

Keputusan Muswil, Konpida, Musda, Konpicab, Muscab, Konpiran, dan Musran, serta rapat berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan struktur setelah mendapat pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan struktur. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM. BAB X RAPAT

Pasal 39 Rapat dibedakan menjadi dua jenis : Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja. BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 40 Pengertian Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi. Pasal 41 Sumber Keuangan IPM diperoleh dari: 1. Iuran Anggota 2. Uang Pangkal 3. Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat. 4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.


53

Pasal 42 Pengolalan dan Pengawasan Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII LAPORAN Pasal 43 Laporan Pimpinan IPM semua tingkatan struktur wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkatan struktur. BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. 2.

Pasal 44 Anggaran Rumah Tangga Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Muktamar. BAB XIV PEMBUBARAN

1.

2.

54

Pasal 45 Pembubaran Pembubaran dan atau perubahan konstitusi Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muktamar IPM, dan Muktamar Luar Biasa IPM. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atas usulan PP Muhammadiyah.


3.

Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah. BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. 2. 3.

Pasal 46 Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya atas persetujuan 2/3 jumlah peserta penuh Muktamar yang hadir. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar. BAB XVI PENUTUP

1.

2.

Pasal 47 Penutup Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, disahkan pada tanggal 26 November 2012 dalam Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah XVIII di Palembang dan dinyatakan berlaku sejak ditanfidzkan. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.


55

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Pasal 1 Keberadaan Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Ikatan Pelajar Muhammadiyah pernah mengalami perubahan menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat IRM No.VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabi’ul Akhir 1413 Hijriyah, bertepatan tanggal 22 Oktober 1992 dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui SK No.53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil ‘Ula 1413 Hijriyah bertepatan pada tanggal 18 November 1992. Pada tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2008 pada Muktamar IRM di Surakarta kembali lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Pasal 2 Kedudukan Pimpinan Pusat Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta. Sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di dua kantor yaitu di Yogyakarta dan Jakarta.

1.

56

Pasal 3 Lambang Lambang Ikatan Pelajar Muhamadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :


2.

Makna Lambang IPM adalah: a. Bentuk segi lima perisai, runcing dibawah merupakan deformasi bentuk pena. b. Warna kuning berarti keagungan dan ketuhanan; putih berarti kesucian; merah berarti keberanian, Warna hijau menunjukan agar ilmu yang didapatkan dapat mempertebal iman. c. Gambar matahari yang berwarna kuning yang menunjukan bahwa IPM adalah keluarga besar Muhammadiyah. d. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku berarti pengetahuan. Atau bisa juga berarti Al-Qur’an yang suci (putih). e. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Alquran, surat Al Qalam ayat 1 yang berbunyi “Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun” (dalam tulisan arab). Artinya: Nuun, Demi pena dan apa yang dituliskannya. f. Tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.


57

1.

Pasal 4 Bendera Bendera Ikatan Pelajar Muhamadiyah berbentuk persegi panjang berukuran panjang berbanding lebarnya dua berbanding tiga berwarna dasar kuning, di bagian tengah bergambar lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH font Arial berwarna merah di bawahnya, seperti berikut :

IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

2. 3.

1. 2. 3. 4.

58

Warna kuning dalam dasar bendera berarti keagungan dan ketuhanan yang menggambarkan kejayaan dan keluhuran budi Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. Pasal 5 Pengajuan Menjadi Anggota Pengajuan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting atau cabang atau Daerah. Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang keanggotaan di daerah Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu anggota. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur oleh Pimpinan Pusat.


1.

2.

1.

2.

Pasal 6 Kewajiban dan Hak Anggota Setiap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah wajib untuk: a. Setia pada perjuangan IPM. b. Taat pada keputusan dan peraturan IPM. c. Menjaga nama baik IPM, dan menjadi teladan utama sebagai pelajar muslim. d. Turut mendukung kebijakan dan amal perjuangan IPM. e. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM. Hak Anggota: a. Memiliki kartu tanda anggota IPM. b. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi. c. Mendapatkan pengkaderan dari IPM. d. Berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada tingkatan struktur pimpinannya Pasal 7 Kewajiban dan Hak Kader Kewajiban Kader: a. Setia pada perjuangan IPM. b. Taat pada keputusan dan peraturan IPM. c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan Muhammadiyah. d. Menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim. e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM. f. Menjadi penggerak dalam melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM. Hak Kader: a. Menyatakan pendapat didalam dan di luar permusyawaratan. b. Memilih dan dipilih didalam permusyawaratan pada tingkatan struktur kepemimpinannya c. Mendapatkan pembinaan secara terus menerus dari IPM. Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

59

1.

2.

3.

4.

1.

2.

60

Pasal 8 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti karena: a. Meninggal dunia b. Keluar dari Islam c. Meminta berhenti atas kehendak sendiri. d. Diberhentikan e. Habis masa keanggotaannya. Anggota diberhentikan oleh Pimpinan karena: a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM. b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi. c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada tingkatan struktur yang memberhentikan. Apabila tingkatan struktur yang bersangkutan menolak maka anggota yang diberhentikan berhak naik banding kepada tingkatan struktur di atasnya. Putusan pemberhentian anggota harus diumumkan. Pasal 9 Ranting Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau masjid/mushalla atau panti asuhan atau desa atau kelurahan yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai: a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua dalam sebulan b. Pengajian umum secara rutin sekurang-kurangnya satu dalam sebulan c. Memiliki sekolah atau masjid/mushalla sebagai pusat kegiatan d. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah

3. 4. 5. 6.

1.

2. 3.

4.

1.

Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan surat keputusan. Pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat dan atau SMU/sederajat adalah Kepala Sekolah atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Pembina IPM di ranting non sekolah adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Ketua Panti Asuhan. Syarat Pembina IPM Ranting adalah alumni IPM dan atau Angkatan Muda Muhammadiyah. Pasal 10 Cabang Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan atau Musyawarah Cabang IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah IPM dengan Surat Keputusan. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PD, dan PP IPM serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat. Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai: a. 2 (dua) Pimpinan Ranting b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan c. Pengajian umum secara rutin tingkat Cabang sekurangkurangnya sekali dalam sebulan d. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam e. Pelatihan kader pimpinan tingkat cabang Cabang membawahi Ranting. Pasal 11 Daerah Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Daerah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan. Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

61

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

62

Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PW IPM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat. Syarat pendirian daerah sekurang-kurangnya mempunyai: a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan b. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurangkurangnya sekali dalam sebulan c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam d. Pelatihan kader Pimpinan tingkat daerah Daerah membawahi Cabang dan Ranting. Pasal 12 Wilayah Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Wilayah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan oleh PP IPM, dan ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai: a. 3 (tiga) pimpinan daerah b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan c. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurangkurangnya sekali dalam sebulan d. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam e. Pelatihan kader pimpinan tingkat Wilayah Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.


1. 2.

Pasal 13 Pusat Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Muktamar. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 14 Sifat Kepemimpinan Kepemimpinan IPM bersifat kolektif-kolegial. Artinya, dalam melaksanakan dan memutuskan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dengan penuh pertimbangan. Pasal 15 Susunan Pimpinan Susunan Pimpinan terdiri atas : 1. Pimpinan Pusat 2. Pimpinan Wilayah 3. Pimpinan Daerah 4. Pimpinan Cabang 5. Pimpinan Ranting

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 16 Pimpinan Pusat Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah serta pedoman atau petunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar anggota Pimpinan Pusat. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat berkewajiban konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat dapat membentuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya ditentukan dalam rapat


63

6.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

1.

64

pleno PP atas dasar ketentuan Muktamar. Personal pimpinan Pusat harus berdomisili di Yogyakarta dan atau Jakarta Pasal 17 Pimpinan Wilayah Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personil Pimpinan Wilayah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan kegiatan daerah dalam wilayahnya. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan keputusan Musyawarah Wilayah. Personal Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Wilayah. Pasal 18 Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.


2. 3. 4.

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Daerah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dan atau ranting dalam daerahnya. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Personal Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Daerah. Pasal 19 Pimpinan Cabang Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan cabang, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Cabang atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.


65

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

66

Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha/kegiatan ranting-ranting dalam cabangnya. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang, dan apabila tidak demikian maka harus dapat mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat cabang. Pasal 20 Pimpinan Ranting Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan musyawarah ranting. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Ranting atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam amalan kemasyarakatan dan hidup beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan aktivitas dalam amal usaha IPM sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan kepala sekolah/Pimpinan Ranting Muhammadiyah/ Pengelola Panti Asuhan. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat dan atau SMA/sederajat dibina oleh kepala


8.

1. 2. 3. 4.

5.

sekolah dan atau yang dimandati oleh kepala sekolah untuk membantunya dalam upaya menggerakan IPM ranting di sekolah yang bersangkutan. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar sekolah Muhammadiyah, pembinaan dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pengelola Panti Asuhan. Pasal 21 Pemilihan Pimpinan Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan memilih formatur. Pemilihan formatur dilakukan secara langsung. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh Pimpinan setingkatnya, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah. Untuk pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan: a. Untuk Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Konferensi Pimpinan Wilayah atas usul Peserta konpiwil b. Untuk Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang ditetapkan oleh musyawarah masing-masing atas usul Pimpinan IPM yang bersangkutan. c. Untuk Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Pimpinan IPM a. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-quran dan As-sunnah al-maqbulah b. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM. c. Taat pada garis perjuangan IPM. d. Cakap dan berkemauan menjalankan tugasnya. e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan, sebagaimana diatur dalam AD. f. Memenuhi syarat-syarat administrasi. g. Syarat mutlak hafal akan janji pelajar Muhammadiyah.


67

1. 2. 3.

Pasal 22 Pergantian Pimpinan Pergantian pimpinan hanya dilaksanakan pada permusyawaratan tertinggi tiap tingkatan struktur Pergantian pimpinan dilaksanakan apabila masa jabatan pimpinan genap 2 tahun atau 1 tahun untuk ranting atau dinyatakan sudah selesai Pergantian pimpinan maksimal dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatannya selesai atau satu bulan untuk pimpinan ranting

Pasal 23 Batas Umur Pimpinan Batas maksimal umur : 1. Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun berjalan pada saat Muktamar. 2. Pimpinan Wilayah IPM adalah maksimal 24 tahun berjalan pada saat Muswil. 3. Pimpinan Daerah IPM adalah 22 tahun berjalan pada saat Musda. 4. Pimpinan Cabang IPM adalah 20 tahun berjalan pada saat Muscab. 5. Pimpinan Ranting IPM adalah 18 tahun berjalan pada saat Musran.

1. 2. 3.

68

Pasal 24 Perubahan Pimpinan (reshufle) Perubahan pimpinan dapat dilakukan dalam setiap rapat pimpinan IPM dengan persyaratan 2/3 pimpinan hadir Perubahan pimpinan disahkan melalui surat keputusan pimpinan diatasnya atau surat keputusan Pimpinan Pusat. Perubahan pimpinan harus disosialisasikan kepada pimpinan dibawahnya paling lambat 3 bulan setelah di SKkan


1. a. b. 2. 3.

4. 5.

6.

Pasal 25 Pemberhentian Personal Pimpinan Personal Pimpinan dinyatakan berhenti, dengan alasan: Meminta berhenti atas kehendak sendiri. Diberhentikan. Personal pimpinan diberhentikan oleh pimpinan bersangkutan. Peronal pimpinan dapat diberhentikan karena: a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM. b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi. c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada pimpinan diatasnya. Personal Pimpinan yang dinyatakan berhenti sebagaimana ayat 1, dapat diberhentikan melalui rapat pleno dan mendapat persetujuan dalam permusyawaratan di tingkatannya atau pelno diperluas. Keputusan pemberhentian pimpinan harus diumumkan.

Pasal 26 Pedoman Kerja Untuk ketertiban jalannya pimpinan, maka Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.

1. 2.

Pasal 27 Susunan Jabatan Susunan jabatan Pimpinan IPM disusun oleh Ketua Umum dan formatur IPM yang terpilih dalam tiap tingkat permusyawaratan IPM. Susunan jabatan pimpinan IPM terdiri atas Ketua Umum, Ketua bidang, Sekretaris Umum, Sekretaris Bidang, Bendahara Umum, dan Anggota Bidang.


69

1.

2. 3. 4. 5.

1. 2.

3. 4. 5.

6.

70

Pasal 28 Bidang–Bidang Bidang-bidang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Bidang Organisasi, Bidang Perkaderan, Bidang Dakwah, Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Bidang Seni Budaya Olahraga, Bidang Advokasi, dan bidang hubungan antar lembaga (HUBLA). Bidang wajib di Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Bidang Perkaderan, Bidang Dakwah dan Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP). Bidang Hubla hanya ada di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Struktur selain Pimpinan Pusat IPM dapat menambah, mengurangi, dan menggabung bidang yang ada dengan persetujuan dari pimpinan diatasnya. Seluruh struktur IPM dilarah untuk mengganti nama bidang sebagaimana dituliskan pada ayat 1 Pasal 29 Lembaga IPM Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan atau pelajar muslim lain yang dianggap dapat mengemban amanah lembaga dan diberi tanggung jawab oleh masingmasing pimpinan. Pimpinan IPM dapat membubarkan lembaga IPM atau merubah susunan anggota pengurusnya.


7. 8.

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disyahkan dalam permusyawaratan di tingkatannya. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga khusus di tingkatan struktur yang bersangkutan. Pasal 30 Muktamar Muktamar diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat. Undangan, acara dan materi muktamar minimal telah sampai kepada yang bersangkutan dua (2) bulan sebelumnya. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri peserta muktamar dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Muktamar terdiri atas : a. Peserta Penuh: 1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah. 3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah. b. Peserta Peninjau: 1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar. 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah. Setiap Peserta Penuh Muktamar berhak satu suara. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan berdasarkan keputusan Konpiwil pertama Acara pokok dalam Muktamar: a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat: 1) Kebijakan Pimpinan Pusat.


71

8.

9. 10. 11. 12.

13.

1.

72

2) Organisasi dan administrasi. 3) Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Konpiwil sebelumnya 4) Keuangan b. Laporan perkembangan Pimpinan Wilayah dan pandangan Pimpinan Wilayah terhadap kinerja Pimpinan Pusat c. Penyusunan program periode berikut. d. Pemilihan Pimpinan Pusat. e. Masalah-masalah IPM yang bersifat urgen / penting f. Rekomendasi. Pimpinan Wilayah dalam memberikan pandangan kepada PP IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM Hasil penilaian sebagaimana ayat 8, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya Ketentuan tata tertib Muktamar diatur oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Konpiwil. Keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut kembali oleh Muktamar berikutnya. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Pimpinan Pusat harus mentanfidzkan hasil keputusan Muktamar dan menyampaikannya pada pimpinan pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM seIndonesia Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Muktamar. Pasal 31 Muktamar Luar Biasa (MLB) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat berdasarkan desakan 50% + 1 dari jumlah


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1. 2.

Pimpinan Wilayah. Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri Peserta Muktamar Luar Biasa dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan secara sah telah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Muktamar Luar Biasa terdiri atas: a. Peserta Penuh: 1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah. 3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah. b. Peserta Peninjau: 1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar. 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat. Setiap peserta penuh Muktamar berhak atas satu suara. Isi dan susunan acara Muktamar Luar biasa disesuaikan dengan alasan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa. Keputusan Muktamar Luar Biasa mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut oleh Muktamar berikutnya. Selambat-lambatnya dua minggu setelah Muktamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Muktamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan. Pasal 32 Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan 1 (satu) bulan


73

3.

4.

5. 6. 7.

8. 9.

74

sebelum acara konpiwil diselenggarakan. Konferensi Pimpinan Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri peserta Konferensi Pimpinan Wilayah dengan tanpa memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Konferensi Pimpinan Wilayah terdiri atas: a. Peserta Penuh: 1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota Pimpinan Pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan utusan Pimpinan Wilayah masingmasing 4 orang. b. Peserta Peninjau: 1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Konpiwil. 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Wilayah berhak atas satu suara Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. Acara pokok dalam Konferensi Pimpinan Wilayah. a. Laporan kebijakan Pimpinan Pusat. b. Evaluasi dan menyusun kembali gerakan IPM secara Nasional c. Masalah penting yang tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar. d. Masalah yang oleh Muktamar diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Wilayah. e. Mempersiapkan acara-acara Muktamar yang akan datang. Sebelum Muktamar dapat diselenggarakan Konpiwil dengan agenda khusus Persiapan Muktamar dan masalah penting. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Wilayah ditentukan oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam sidang


pleno Konferensi Pimpinan Wilayah. 10. Keputusan Konferensi Pimpinan Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat. 11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Wilayah, keputusan harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat menyampaikannya pada pimpinan pusat Muhammadiyah, Pimpinan wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia. 12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Wilayah dapat diselenggrakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Wilayah. 13. Agenda Pokok Konpiwil Pra Muktamar: a. Pembacaan dan penetapan tata tertib Konpiwil dan Muktamar b. Pembacaan hasil kerja Konpiwil sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Muktamar, dll.

1. 2. 3. 4.

5.

Pasal 33 Musyawarah Wilayah (Muswil) Musyawarah wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah. Muswil diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PP IPM dan dikeluarkannya keputusan induk muktamar Undangan, acara dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Wilayah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Muswil terdiri atas: a. Peserta Penuh : 1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai formatur


75

pada Musyawarah Wilayah sebelumnya. 2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Daerah. 3. Utusan Pimpinan Cabang masing-masing 3 orang. b. Peserta Peninjau : 1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta musyawarah wilayah. 2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah. 6. Setiap peserta penuh Musyawarah Wilayah berhak atas satu suara. 7. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan berdasarkan keputusan Konferensi Pimpinan Daerah sebelumnya. 8. Acara pokok dalam Musyawarah Wilayah: a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah: 1) Kebijakan Pimpinan Wilayah. 2) Organisasi dan administrasi. 3) Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Konpida serta instruksi Pimpinan Pusat. 4) Keuangan. b. Laporan perkembangan Pimpinan Daerah dan pandangan Pimpinan Daerah terhadap kinerja Pimpinan Wilayah c. Penyusunan Program IPM berikutnya. d. Pemilihan Pimpinan Wilayah. e. Masalah urgen dalam Wilayah. f. Rekomendasi. 9. Pimpinan Daerah dalam memberikan pandangan kepada PW IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM 10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya 11. Ketentuan Tata Tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam Konferensi Pimpinan Daerah. 76


12. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Wilayah berikutnya. 13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muswil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan. 14. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil Musyawarah Wilayah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah. 15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Wilayah.

1. 2. 3.

4.

Pasal 34 Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida) Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah. Undangan, acara dan materi Konferensi Pimpinan Daerah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya. Konferensi Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri peserta Konferensi Pimpinan Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Konferensi Pimpinan Daerah terdiri atas: a. Peserta Penuh : 1) Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai untuk formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah. b. Peseta Peninjau: 1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta Konpida. Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

77

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12.

13. 14.

78

2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Daerah berhak atas satu suara. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah Acara Pokok dalam Konferensi Pimpinan Daerah : a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah. b. Masalah Urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Wilayah c. Masalah yang oleh Muswil diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Daerah. d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program. e. Mempersiapkan acara-acara Muswil berikutnya. Sebelum Muswil dapat diselenggarakan Konpida dengan agenda khusus Persiapan Muswil dan masalah urgen Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Daerah ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Daerah. Keputusan Konferensi Pimpinan Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat IPM untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Daerah dapat diselenggakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Daerah. Agenda Pokok Konpida Pra Muswil: a. Pembacaan dan penetapan tertib Konpida dan Muswil b. Pembacaan hasil kerja Konpida sebelumnya (pertama),


seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Muswil, dll.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

Pasal 35 Musyawarah Daerah (Musda) Musyawarah Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah. Musda diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PW IPM dan dikeluarkannya keputusan induk muswil. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Daerah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah sampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas: a. Peserta Penuh : 1) Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Cabang. 3) Utusan Pimpinan Ranting masing-masing 3 orang. b. Peserta Peninjau : 1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyawarah Daerah. 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah. Setiap peserta penuh Musyawarah daerah berhak atas satu suara. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan berdasarkan keputusan Konpicab sebelumnya. Acara pokok Musyawarah Daerah: a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.


79

9.

10. 11. 12. 13.

14. 15.

80

1) Kebijakan Pimpinan Daerah. 2) Organisasi dan administrasi. 3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan Konpicab sebelumnya serta instruksi Pimpinan di tingkat atasnya. 4) Keuangan. b. Laporan perkembangan Pimpinan Cabang atau ranting dan pandangan Pimpinan Cabang atau ranting terhadap kinerja Pimpinan Daerah c. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya. d. Pemilihan Pimpinan Daerah. e. Masalah IPM yang urgen dalam Daerahnya. Pimpinan Cabang atau ranting dalam memberikan pandangan kepada PD IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan daerah sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya Ketentuan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyawarah Daerah berikutnya. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musda Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Musda kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Daerah.


1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

8.

Pasal 36 Konferensi Pimpinan Cabang (Konpicab) Konferensi Pimpinan Cabang diselenggakan atas undangan Pimpinan Daerah. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Cabang minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya. Konferensi Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Konferensi Pimpinan Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Konferensi Pimpinan Cabang terdiri atas: a. Peserta Penuh : 1) Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Cabang. b. Peserta Peninjau : 1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Konferensi Pimpinan Cabang. 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Cabang berhak atas satu suara. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Cabang: a. Laporan Kebjijakan Pimpinan Daerah b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musda. c. Masalah yang oleh Musda diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Cabang. d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program e. Mempersiapkan acara-acara Musda berikutnya. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Cabang


81

9. 10.

11.

12.

13.

14.

1. 2. 3. 82

ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Cabang. Keputusan Konferensi Pimpinan Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah. Selambat–lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Cabang dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Cabang. Agenda Pokok Konpicab Pra Musda: a. Pembacaan dan penetapan tata tertib Konpicab dan Musda b. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musda, dll. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Cabang. Pasal 37 Musyawarah Cabang (Muscab) Musyawarah Cabang diselenggarakan atas undangan Pimpinan Cabang. Muscab diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PD IPM dan dikeluarkannya keputusan induk Musda. Undangan, acara dan materi Musyawarah Cabang minimal


4.

5.

6. 7. 8.

9.

sampai kepada yang bersangkutan dua minggu sebelumnya. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta Musyawarah Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan sudah disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan. Musyawarah Cabang dihadiri oleh : a. Peserta Penuh : 1. Personal Pimpinan Cabang 2. Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakili 3. Utusan Pimpinan Ranting yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan b. Peserta Peninjau: Peninjau adalah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang Setiap Peserta Penuh Musyawarah Cabang berhak satu suara. Isi dan Susunan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam pleno Musyawarah Cabang. Acara Pokok dalam Musyawarah Cabang : a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Cabang : 1) Kebijakan Pimpinan Cabang. 2) Organisasi dan Administrasi. 3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan instruksi Pimpinan di atasnya. 4) Keuangan. b. Laporan perkembangan Pimpinan Ranting dan pandangan Pimpinan Ranting terhadap kinerja Pimpinan Cabang c. Penyusunan program IPM periode berikutnya. d. Pemilihan Pimpinan Cabang. e. Masalah IPM yang urgen di cabangnya. f. Rekomendasi. Pimpinan Ranting dalam memberikan pandangan kepada PC IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan Cabang sesuai


83

dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM 10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya 11. Ketentuan tata tertib Musyawarah Cabang diatur oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Cabang. 12. Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Cabang berikutnya. 13. Selambat–lambatnya sebulan setelah Musyawarah Cabang, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah. 14. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah. 15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Cabang.

1. 2. 3.

4.

84

Pasal 37 Konpiran Konferensi Pimpinan Ranting diselenggakan atas undangan Pimpinan Cabang. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya. Konferensi Pimpinan Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Konferensi Pimpinan Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Konferensi Pimpinan Ranting terdiri atas: a. Peserta Penuh : 1) Ketua Umum Pimpinan Cabang dan anggota


Pimpinan Cabang yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Cabang sebelumnya. 2) Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Ranting. b. Peserta Peninjau : 1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta Konferensi Pimpinan Ranting. 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang. 5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Ranting berhak atas satu suara. 6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang. 7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Ranting: a. Laporan Kebjijakan Pimpinan Cabang b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Muscab. c. Masalah yang oleh Muscab diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Ranting. d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program e. Mempersiapkan acara-acara Muscab berikutnya. 8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Ranting ditentukan oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Ranting. 9. Keputusan Konferensi Pimpinan Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang. 10. Selambat–lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat. 11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah. 12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Ranting


85

dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Ranting. 13. Agenda Pokok Konpicab Pra Musda: a. Pembacaan dan Penetapan tata tertib Konpiran dan Musda b. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musda, dll. 14. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Ranting.

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

86

Pasal 38 (Musran) Musyawarah Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan seminggu sebelumnya. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah disampaikan kepada yang bersangkutan. Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas: a. Peserta Penuh : 1. Personal Pimpinan Ranting. 2. Seluruh anggota Ranting atau wakil–wakil anggota sesuai kebijakan Pimpinan Ranting. b. Peserta Peninjau : Mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting. Setiap peserta Penuh Musyawarah Ranting berhak atas satu suara. Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting. Acara Pokok dalam Musyawarah Ranting : a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. 1) Kebijakan Pimpinan Ranting.


8. 9. 10.

11.

12. 13.

1. 2.

2) Organisasi dan administrasi. 3) Pelaksanaan keputusan Muktamar, keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta keputusan Musyawarah Ranting sebelumnya. 4) Keuangan b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya. c. Pemilihan Pimpinan Ranting. d. Masalah IPM yang urgen di Wilayah Rantingnya. e. Rekomendasi. Ketentuan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Ranting. Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Ranting berikutnya. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Ranting, Pimpinan Ranting harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan sekolah/ Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Cabang atau Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang atau Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Ranting. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting. Pasal 39 Keputusan Musyawarah Keputusan Musyawarah diusahakan dengan mufakat. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara,


87

3. 4.

1.

2. 3.

4.

5.

88

maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis atau secara langsung. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama banyak, maka pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing– masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih tetap sama, atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka persoalannya dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah yang setingkat atau kepada Kepala Sekolah. Pasal 40 Rapat Pimpinan Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah kebijakan, program dan atau masalah-masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam waktu cepat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab pimpinan bersangkutan. Rapat pimpinan terdiri atas: a. Rapat rutin b. Rapat pleno Rapat rutin dilaksanakan minimal dua minggu sekali, sedangkan rapat pleno dilaksanakan minimal 6 bulan sekali. Fungsi rapat rutin a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara mingguan b. Personalia c. Hal-hal yang urgen Fungsi rapat pleno a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara bulanan b. Personalia c. Up Grad pimpinan d. Hal-hal yang urgen Rapat rutin dan pleno mempunyai kekuatan hukum yang sama


6.

Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.

Pasal 41 Rapat kerja 1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk merumuskan pelaksanaan keputusan musyawarah tertinggi di setiap struktur yang menyangkut program dan kegiatan organisasi rapat kerja terdiri atas: a. rapat kerja pimpinan b. rapat kerja nasional/wilayah/daerah/cabang/ranting 2. Ketentuan lain mengenai rapat kerja diatur dalam pedoman umum Pasal 42 Laporan Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IPM meliputi bidang organisasi, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi dan kegiatan-kegiatan termasuk laporan bidang/ lembaga khusus, problematika, usul dan saran dari tingkat Pimpinan IPM masing-masing disampaikan kepada Pimpinan di atasnya, dengan ketentuan bagi Pimpinan Wilayah, Daerah setiap tiga bulan dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 43 Keuangan Uang pangkal besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. Pengelolaan/penarikan uang pangkal akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Pengelolaan/penarikan iuran anggota akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Daerah masing-masing. Distribusi Iuran Anggota adalah sebagai berikut: a. 40 % untuk Pimpinan Ranting


89

b. 30 % untuk Pimpinan Cabang c. 20 % untuk Pimpinan Daerah d. 10 % untuk Pimpinan Wilayah 6. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkat mengadakan perhitungan, pemeriksaan kas dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan. 7. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim verifikasi/pemeriksaan keuangan. 8. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasiorganisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat. 9. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan akan diatur dalam pedoman Administrasi Keuangan dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM. Pasal 44 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Muktamar, Muktamar Luar Biasa dan/ atau Konferensi Pimpinan Wilayah atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) peserta penuh yang hadir.

1. 2. 3. 4.

90

Pasal 45 Aturan Tambahan IPM Menggunakan tahun Hijriah dimulai sesuai dengan penanggalan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Pedoman Adminsitrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 46 Penutup Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dalam Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tanggal 27 November 2012 di Palembang dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga terdahulu (Konpiwil IPM tahun 2011 di Ternate, Maluku Utara).


91

KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM BIDANG IKATAN PELAJAR MUHAMAMDIYAH

A. SASARAN KEBIJAKAN IPM Sasaran kebijakan IPM diarahkan pada dua, sasaran personal dan sasaran institusional. Berikut ini penjelasannya. 1. Sasaran Personal. Diarahkan pada terwujudnya tradisi kesadaran kritis dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan IPM. 2. Sasaran Institusional. Diarahkan pada terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan fungsional melalui pengembangan ranting serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dalam mendukung gerakan Ikatan menuju gerakan yang berparadigma kritis transformatif. B. LANDASAN YURIDIS Bahwa program IPM sebagai rangkaian kebijakan dan kegiatannya senantiasa berpijak pada : 1. Al-Qur’an dan As-Sunah sebagai sumber ajaran dan hukum Islam 2. AD ART dan keputusan2 yang berlaku dalam ikatan 3. Mengindahkan falsafah dan dasar negara serta hukum yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara C. HIRARKI KEBIJAKAN 1. PP IPM a. Penentu kebijakan organisasi secara nasional b. Melakukan koordinasi dengan PW IPM seIndonesia c. Melakukan aksi-aksi dalam lingkup menggagas nilai-nilai baru dan penguatan kapasitas kader IPM secara nasional 92


2. PW IPM a. Menerjemahkan kebijakan-kebijkan Muktamar atau kebijakan yang telah diputuskan oleh PP IPM di tingkat wilayahnya b. Mensosialisasikan keputusan-keputusan PP IPM atau keputusan bersama di tingkat nasional c. Mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kewilayahannya d. Melakukan koordinasi dengan PP IPM dan konsolidasi dengan PD IPM-nya e. Melakukan kerja-kerja konkrit di tingkat wilayahnya sebagai upaya pengembangan jaringan dan penguatan kapasiats organisasi maupun para kadernya. 3. PD IPM a. Motor penggerak IPM secara daerah b. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya c. Selalu berkoordinasi dengan PW IPM dan konsolidasi dengan PC IPM atau PR IPM di tingkat daerahnya 4. PC IPM a. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang langsung tertuju dan bermanfaat pada sekolah dan kalangan pelajar c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM dan konsolidasi dengan PR IPM di tingkat daerahnya 5. PR IPM a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah diatasnya Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

93

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit baik di tingkat ranting maupun ditingkat daerah c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM atau PC IPMnya D. TUJUAN JANGKA PANJANG (2020) “Menjadikan IPM sebagai sayap gerakan pelajar serta terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” ditandai dengan: 1. Terciptanya IPM sebagai gerakan pelajar yang unggul di bandingkan gerakan-gerakan pelajar lain dalam yang ditunjukkan oleh keunggulan pelaku gerakan, sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, infrastruktur, dan aksi gerakan sebagai faktor penting dan strategis bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 2. Terinternalisasinya nilai-nilai ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran individu-individu dan komunitaskomunitas pelajar, yang menjamin terciptanya tatanan kehidupan unggul di segala bidang kehidupan sebagai wujud kehadiran Islam yang bersisifat rahmatan lil’’alamin dan membawa keutamaan hidup umat manusia meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat (khasanah fiddun-ya wa a- akhirah). 3. Tumbuhkembangnya kehidupan pelajar yang semakin berkualitas yang tercermin dengan meningkatnya kehidupan pelajar yang beilmu, berakhlak, terampil, dan beriman. Sehingga menjadi negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan ridha Alah SWT (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur). E. INDEKS PROGRESIVITAS GERAKAN IPM Indeks Progresivitas Gerakan (IGP) IPM merupakan satu metode yang digunakan oleh IPM untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu.

94


Disini, IPM telah merumuskan empat ranah yang menjadi tolak ukur keberhasilan gerakan IPM dalam setiap satu periodenya di berbagai jenjang struktur, baik Ranting hingga Pusat. Keempat ranah itu adalah ranah kepemimpinan, ranah kaderisasi, ranah program, dan ranah produk. Masing-masing ranah memiliki indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari masing-masing ranah tersebut. Berikut ini penjelasannya: NO 1

RANAH

INDIKATOR

Kepemimpinan 1. 2. 3. 4.

Visi tentang IPM yang ideal Mampu membangun kesadaran kolektif Memproduksi wacana-wacana gerakan Mampu menggerakkan aktor dan struktur 5. Mampu mengartikulasikan kepentingan basis gerakan 6. Mampu membangun jaringan eksternal

2

Kaderisasi

1. Ada Taruna Melati atau kegiatan kaderisasi pendukung yang sesuai SPI 2. Ada kegiatan follow up Kaderisasi 3. Pendampingan yang berkelanjutan 4. Munculnya komunitas-komunitas hasil perkaderan sebagai basis gerakan

3

Program Kerja

1. Adanya program-program di setiap bidang sebagai penerjemahan gkt dan gpk 2. Adanya follow up dari program 3. Adanya komunitas-komunitas pasca pelaksanaan program 4. Ada kegiatan rutin di masing-masing bidang

4

Produk

1. Setiap bidang melahirkan produk dalam bentuk artefak-artefak, seperti: buku, majalah, buletin, website, kaos, sticker, dll 2. Distribusi artefak baik internal IPM maupun ke eksternal Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

95

F.

TAHAPAN KEBIJAKAN PROGRAM 1. Muktamar XVII : diarahkan kepada IPM sebagai rumah kreatif pelajar Indonesia. Dengan komunitas sebagai basi gerakan sebagai pembumian paradigma gerakan kritis transformatif pada level basis massa. 2. Muktamar XVIII : diarahkan kepada penumbuhan kesadaran kritis dan aksi kreatif pelajar serta penjagaan karakter pelajar dengan paradigma gerakan pelajar berkemajuan menuju gerakan yang kritis dan progresif. 3. Muktamar XIX : diarahkan kepada pembangunan pela kekuatan dan kualitas pelaku gerakan dan ideologi gerakan IPM dengan mengoptimalkan sistem perkaderan yang berkemajuan dan berorientasi ke masa depan. 4. Muktamar XX : diarahkan kepada IPM sebagai gerakan ilmu yang unggul di kalangan pelajar serta terciptanya komunitas pelajar sebagai faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. G. KEBIJAKAN BIDANG-BIDANG 1. Bidang Kepemimpinan Bidang ini diarahkan berupa terciptanya kepemimpinan (Leadership) yang kuat dan progresif menuju gerakan IPM yang transformatif. Hal tersebut meliputi pengelolaan kepemimpinan dan manajemen serta penataan mekanisme dan sistem kepemimpinan dan manajemen. a. Mengawal orientasi ikatan b. Optimalisasi kinerja dan partisipasi ikatan c. Optimalisasi peran lembaga kepemimpinan d. Penguatan komunikasi eksternal 2. Bidang Administrasi Umum Bidang ini diarahkan kepada terciptanya administrasi organisasi yang tertib, rapi, dan memudahkan proses organisasi. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Optimalisasi sosialisasi sistem administrasi IPM 96


b. Optimalisasi pelaksanaan sistem administrasi IPM c. Optimalisasi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi 3. Bidang Keuangan Bidang ini memiliki program: a. Penataan administrasi keuangan IPM b. Optimalisasi penggalian, pengelolaan, dan pemanfaatan dana organisasi c. Pengembangan spirit kekayaan dan kewirausahaan dengan inovasi lembaga usaha penopang dana organisasi 4. Bidang Organisasi Bidang ini diarahkan pada penguatan organisasi (struktur, suprastruktur, dan infastruktur) guna mewujudkan gerakan transformatif. Menjadikan gerakan pelajar terdepan (leading) dalam manajemen organisasi keIslaman maupun dalam menjalankan perannya. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Penelitian dan potensi organisasi b. Konsolidasi dan penataan tata kelola organisasi c. Pengembangan dan penguatan fungsi struktur organisasi d. Membangun manajemen organisasi yang efektif dan profesional agar berjalan efektif, efisien, accountable dan kuat dalam memobilisasiseluruh jaringan dan kekuatan 5. Bidang Perkaderan Bidang ini diarahkan pada penguatan karakter kader inti ikatan dalam rangka menumbuhkembangkan semangat yang terorganisir serta jiwa militansi pada setiap kader. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Massifikasi rekruitmen kader b. Mentoring dan pendampingan sebagai upaya penjagaan nilai-nilai kaderisasi pada kader inti gerakan (mentoring/pengawasan and penjagaan kader) Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

97

c. Peningkatan kapasitas pada setiap kader inti ikatan d. Transformasi kader inti ikatan dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (transformasi kader di berbagai sektor publijk) 6. Bidang Kajian dan Dakwah Islam (KDI) Bidang ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam secara kritis, sehingga dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki akhlak karimah. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Mengintensifkan kajian dan pendampingan keislaman b. Penyempurnaan dan sosialisasi konsep dakwah IPM c. Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada dakwah dikalangan pelajar d. Pengembangan dan implementasi dakwah mutimedia baik media lokal maupun media dengan muatan teknologi baru di ruang publik 7. Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP) Bidang ini diarahkan pada terciptanya tradisi berpikir kritis, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi di kalangan pelajar dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu bidang ini memiliki program: a. Menciptakan tradisi berpikir kritis di kalangan pelajar melalui pembudayaan tradisi baca dan tulis b. Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan melalui adanya komunitas-komunitas kreatif dan ilmiah di kalangan pelajar c. Penyadaran akan pentingnya menguasai teknologi 8. Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga (ASBO) Bidang ini diarahkan pada pengembangan minat dan bakat serta apresiasi terhadap seni untuk terbentuknya pelajar kreatif. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Pengembangan kajian budaya b. Melestarikan seni dan budaya lokal 98


c. Menguatkan gerakan “Sastra Masuk Sekolah” d. Membudayakan oleh raga di kalangan pelajar 9. Bidang Advokasi Bidang ini diarahkan pada penyadaran, pendampingan, dan pembelaan terhadap hak-hak anak-anak usia pelajar. Karena itu, bidang ini memiliki program: a. Identifikasi persoalan-persoalan dan kebijakankebijakan publik yang tidak berpihak pada hak-hak anak-anak usia pelajar. b. Melakukan kerja-kerja penyadaran,pemberdayaan dan pembelaan terhadap anak dan orang tua anak. 10. Bidang Ipmawati Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan dan optimalisasi pran kader putri IPM dalam berakualisasi diikatan dengan mengembangkan isu-isu tentang kesetaraan gender dan equal access. Karena itu, bidang ini memiliki program : a. pengkajian dan pengembangan isu-isu tentang kesetaraan gender dan equal access. b. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap permasalahan pelajar putri serta permasalah gender pada umumnya c. Optimalisasi potensi kader putri IPM dan proses kaderisasi 11. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga Bidang ini di arahkan pada peningkatan wawasan global dan komunikasi aktif untuk pengembangan jaringan Nasional maupun Internasional. Karena itu bidang ini memiliki program: a. Pengembangan kegiatan inovatif yang berorientasi pada penguatan tradisi berfikir berwawasan global. b. Penguatan Jaringan di beberapa lembaga Nasional maupun Inteernasional yang menghasilkan kemitraan strategis bagi pengembangan Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

99

A. Ketua Umum: 1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat. 2. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan PP IPM 3. Mengkordinasikan anggota PP lainnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. 4. Mewakili pimpinan pusat ke dalam dan keluar PP IPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Memimpin rapat-rapat pimpinan pusat B. Ketua Bidang: 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya 2. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program bidangnya masing-masing 3. Membantu ketua umum dalam melakukan pelayananpelayanan organisasi 4. Membantu ketua umum dalam memimpin rapat-rapat PP IPM 5. Mewakili ketua Umum jika berhalangan sesuai dengan bidang garapnya C. Sekretaris Jendral/ Umum 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya 2. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan PP IPM 3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat PP serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan sampai kepada penyiapan tanfidznya. 4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat PP. 5. Membantu Ketua Umum atau Ketua Bidang dalam 100


memimpin rapat-rapat PP IPM. Khususnya ketika mereka berhalangan. 6. Memimpin kegiatan sekretariat PP 7. Mengkordinasikan kegiatan sekretariat yang dilakukan oleh sekretaris bidang. D. Sekretaris Bidang 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya 2. Membantu sekretaris umum dalam mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan PP IPM 3. Membantu sekretaris umum dalam Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat PP serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan sampai kepada penyiapan tanfidznya. 4. Membantu sekretaris umum dalam Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat PP. 5. Membantu sekretaris umum dalam memimpin kegiatan sekretariat PP IPM kantor Yogyakarta maupun Jakarta. E. Bendahara Umum 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya 2. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan PP IPM 3. Mempersiapkan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja PP IPM 4. Mengkordinasi usaha penggalian dana PP IPM. 5. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan PP IPM 6. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran PP 7. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan PP IPM


101

F.

Wakil Bendahara Umum I & II 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya 2. Membantu Bendahara Umum dalam Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan PP IPM 3. Membantu Bendahara Umum dalam Mempersiapkan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja PP IPM 4. Membantu Bendahara Umum dalam Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan PP IPM 5. Membantu Bendahara Umum dalam Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan PP IPM 6. Membantu Bendahara Umum dalam usaha penggalian dana PP IPM Kantor Yogyakarta dan Jakarta G. Anggota Bidang 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya 2. Membantu ketua bidang dan sekretaris bidang dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

102


STRUKTURPIMPINAN PIMPINAN STRUKTUR Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ikatan Pelajar Muhammadiyah

KETUA UMUM

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDRAL

BENDAHARA UMUM BENDAHARA UMUM

SEKRETARIS JENDRAL

WK WK

KETUA

KETUA ORGANISASI ORGANISASI

KETUA

KETUA PERKADERA KETUA PKD KDI

N

KETUA KDI

KETUA PIP

KETUA KETUA PIP ASBO

KETUA KETUA ASBO

HUBLA

WK WK

KETUA KETUA HUBLA

ADVOKASI

SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARISSEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS ORGANISASI PKD KDI PIP ASBO ADVOKASI KDI PIP ASBOHUBLA HUBLA

ORGANISASI

PERKADERA

KETUA KETUA ADVOKASI

IPMAWATI

SEKRETARIS SEKRETARIS IPMAWATI

ADVOKASI

ANGGOTA MASING-MASING MASING-MASING BIDANG ANGGOTA BIDANG

Keterangan Gambar :

Garis Instruksi:

Garis Kordinasi Peran dan Fungsi KEPEMIMPINAN

ADMINISTRASI

KETUA UMUM SEKRETARIS

KETUA KETUA BIDANG

SEKRETARIS SEKRETARIS

JENDRAL/

KEUANGAN TEKNIS

BENDAHARA UMUM

KETUA

WAKIL BENDAHARA I & II ANGGOTA BIDANG


103

REKOMENDASI MUKTAMAR XVIII IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

A. Rekomendasi untuk PP IPM 1. Merumuskan tujuan program jangka panjang 2. Merumuskan tahapan kebijakan program 3. Mendesak kepada PP IPM untuk segera merumuskan, mensosialisasikan dan mendistribusikan Sistem Perkaderan IPM (SPI) yang baru sampai pada tataran PD IPM sebelum konpiwil tengah periode. 4. Mendesak kepada PP IPM untuk masifikasi recruitmen da’i pelajar dengan menjadikan PDPM menjadi pengkaderan wajib. 5. Mengintensifkan pendampingan terhadap pimpinan wilayah IPM yang kurang aktif. 6. Meninjau kembali bagi pimpinan wilayah yang permusyawaratannya tidak sesuai dengan Muktamar IPM. 7. Menata ulang manajemen media milik PP IPM agar lebih professional sebelum konpiwil tengah periode. 8. Komitmen dan berakhlak mulia sebagai contoh central bagi kader IPM dibawahnya. 9. Responsif terhadap isu gerakan Islam garis keras yang menggunakan pelajar sebagai objek untuk melakukan kekerasan atas nama agama Islam. 10. Mendesak PP IPM untuk responsif terhadap isu-isu sosial politik lokal, nasional dan internasional. 11. Mengajukan yudisium review terhadap UAN untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusional. 12. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi pelajar dan OKP-OKP lain untuk memperjuangkan hak-hak pelajar. 104


B.

13. Mensosialisasikan konsep dan aktualiasi strategi gerakan pelajar kreatif inovatif bagi seluruh kader IPM. 14. Mempertegas keberadaan PP IPM sbg penyambung suara arus bawah pelajar, sehingga dalam sikap dan realisasi programnya selalu mempertimbangkan aspirasi pimpinan dibawahnya 15. Mengawal setiap keputusan muktamar dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan hati suci. Rekomendasi untuk PP Muhammadiyah 1. Mendesak PP Muhammadiyah untuk menjalankan program beasiswa bagi Kader IPM yang aktif dan berprestasi untuk melanjutkan studi ke berbagai jenjang pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Angkatan Muda Muhammadiyah untuk masuk dalam kepemimpinan Muhammadiyah dan Amal Usaha. 3. Mendesak PP Muhammadiyah agar menyusun mekanisme tentang aturan gaji pegawai di Amal Usaha Muhammadiyah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara amal usaha yang satu dengan yang lain serta mempermudah Muhammadiyah dalam menjaga eksistensi amal usaha Muhammadiyah. 4. Mendorong PP Muhammadiyah untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai fungsi kaderisasi, dakwah, pendidikan dan pelayanan social masyarakat. 5. Mendesak PP Muhammadiyah untuk memberlakukan aturan kuota pendidikan gratis bagi kader IPM yang tidak mampu di sekolah-sekolah atau perguruan tinggiperguruan tinggi Muhammadiyah. 6. Mendesak PP Muhammadiyah untuk memberlakukan kuota jaminan pengobatan gratis bagi warga miskin di rumah sakit-rumah sakit milik Muhammadiyah. 7. Mendesak kepada Muhammadiyah khususnya Majelis


105

C.

106

Dikdasmen agar Kepala Sekolah Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah adalah orang Muhammadiyah dan peduli terhadap kepentingan Muhammadiyah pada umumnya dan IPM pada khususnya. 8. Mendesak kepada pengurus Muhammadiyah dari tingkat PP sampai PR untuk mengarahkan putraputrinya aktif di AMM 9. Memfasilitasi dan membantu PP IPM untuk mengajukan yudisial review terhadap UAN untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusional 10. Mendesak kepada PP Muhammadiyah khususnya majelis Dikdasmen mengenai penertiban IAUP di sekolah-sekolah Muhammadiyah. 11. Mendesak kepada PP Muhammadiyah khususnya majelis Dikdasmen untuk menertibkan administrasi pakaian di sekolah- sekolah muhammadiyah 12. Mendesak PP Muhammadiyah khususnya Majlis Tabligh Dakwah Khusus untuk menyusun sistem pengelolaan dimesjid-mesjid Muhammadiyah sehingga tidak terjadi kekuasaan dari organisasi lain 13. Mendesak PP Muhammadiyah khususnya Majelis Dikdasmen untuk membuat kriteria–kriteria pembina IPM di sekolah Muhammadiyah Rekomendasi untuk Pemerintah 1. Mendesak Pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai anggaran pendidikan. 2. Mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi/ aturan hukum untuk melindungi eksistensi pelajar. 3. Mendesak kepada Pemerintah bersama-sama KPI untuk menindak tegas media yang menampilkan acaraacara yang dapat merusak moralitas pelajar. 4. Mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam pemberantasan Korupsi tanpa pandang bulu.


5. Mendesak kepada Pemerintah untuk berperan aktif dalam isu global warming. 6. Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Ujian Nasional SD dan SMP/SMA secara sungguh-sungguh. 7. Mendesak kepada seluruh jajaran pemerintah agar memiliki moral dan akhlak mulia agar dapat menjadi contoh generasi muda. 8. Mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan program privatisasi aset-aset negara serta menghentikan liberalisasi ekonomi. 9. Mendesak kepada pemerintah untuk segera mengakhiri campur tangan asing dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam Indonesia 10. Mendesak pemerintah khususnya kemendiknas untuk menambah jam pelajaran keagamaan 11. Mendesak Pemerintah untuk meningkatan profesionalitas dalam pelayanan masyarakat khususnya mutu, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan. 12. Mendesak Pemerintah untuk membatasi produk apapun yang datang dari luar negri dan mengkapanyekan jargon cinta produk dalam negri.


107

108


LAMPIRAN-LAMPIRAN

110


LAGU-LAGU IPM IPM Berjaya (Mars IPM) Cipt. M. Izzul Muslimin Bersatu, Berpadu, Menjalin Ukhuwah Di dalam, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Terampil, Berilmu, Berakhlak Mulia Pelopor dan Pelangsung Penyempurna Amanah Berjuang Dengan Sekuat Tenaga Tegakkan Islam Yang Utama Menjadi Kader Yang Siap Sedia Untuk Umat dan Bangsa Berdiri, Tegaklah, Tampillah Dimuka Ikrarkan Bersama IPM Berjaya 2x.

Senandung Perjuangan Cipt. Baskoro Tri Caroko

Bangunlah hai kamu para kader semua Dari lelapmu tentang mimpi-mimpi Lihatlah sang fajar telah menyinsing Singsingkan lengan, satukan langkah Teguhkan Jihad Fisabilillah Bersama kita tegakkan Keadilan…… Kebenaran Tuhan beri petunjuk-Mu Jalan kemenagan ummat Islam Berilah kami kekuatan Amalkan Al Qur’an dalam kehidupan.


111

Aku Cinta IPM Cipt. Baskoro Tri Caroko Demi pena dan sgala dituliskan Qur’an surat Al Qalam ayat Satu Itulah semboyan kita semua Dalam Jihad tegakkan kalimat Nya IPM aku suka kamu IPM aku senang kamu IPM aku saying kamu Pokoknya ku cinta padamu

Senandung Ukhuwah Cipt.

Berjumpa kita seminggu yang lalu Dan kini kita kan berpisah lagi Setelah bersama kita jalani Ditempa dalam Taruna Melati Bersama kita satukan langkak Berpegang teguh amanah ummat Berjuang kita dijalan Allah Berkarya dan beramal nyata Ikatkan kuat tali ukhuwah Berpegang tewguh Qur'an dan sunnah Menjadi pedoman jihat kita Wujudkan masyarakat utama Walau lahir kita tak bertemu Namun hati kita tetap Satu Bertekat kita berjuang bersama Semoga Allah meridho'inya.

112


Renungan Kader Cipt. Ahmad Aris Muryasani Seusai tahajjud kumerenung lagi Siapa dimana diri hina ini Lama ku tertidur dalam duniaku Nanarku memandang alan disekelilingku Beribu Mujahid berguguran sudah Beribupun Nampak semakin merenta Namun kebathilan tiada kunjung sirna Bahkan semakin menyesakkan Dunia Kini tiba waktu tuk tampilkan diri Gelisah Ummatku tak sabar menanti

Dalam Ikatanku tlah bersemi janji Hidup di jalan Nya atau mati Syahid Janji Kader Cipt. M. Izzul Muslimin

Di kala akhir Taruna Melati Ada tanya yang menyentuh dalam hati Sudah siapkah aku kini Menjadi kader yang sejati Telah banyak yang aku dapatkan Tentang arti hidup dan perjuangan Fisabilillah ditegakkan Lewat hati, kata, dan perbuatan Kumohon kekuatan ya Allah Agar dapat ku jalankan Amanah ummat dan ikatan Demi agama Islam Kini tiba saat diwujudkan apa yang telah diberikan Semoga Allah meridho'i niat hati yang tulus ini. Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah

113

Mari Mengaji Cipt. Juniardi Firdaus/Hepia Restu Bocah-bocah kecil berjalan Kitab Suci di dadanya Dengan senyum yang tulis oh boca kecil Kini mereka gembira Dan bernyayi riang ria Memuji pada Nya Dengan hati yang damai Mari kita mengaji Tuntut ilmu Islami Mengapai cita-cita Untuk bekal nanti Mari kita mengaji Tuntut ilmu Silami Agar kita bahagia Selama-lamanya

Sujud Lirik: Thoif Art: Juniardi Firdaus & Fadilah a.z Di keheningan malam Kubersujud dihadapanmu oh Tuhan Ku memohon petunjukMu Dalam hidupku yang fana ini Dunia yang penuh liku Banyak menggoda ke jalan kealfaan Ku alfa padaMu Khilafkan dosaku ikuti kemana angin pergi kepadaMu kuserahkan diri kepangkuanMu ku berharap ampunan semoga doaku sampai padaMu hingga segala dosaku kan hilang

114


Sang Surya Cipt. H. Djarnawi Hadikusumo Sang Surya telah bersinar Syahadat dua melingkar Warna yang hijau berseri Membuatku rela hati Ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku Al Islam agamaku Muhammadiyah gerakkanku Di timur fajar cerah gemerlapan Mengusik kabut hitam Menggugah kaum Muslimin Tinggalkan peraduan Lihatlah Matahari telah tinggi Di ufuk timur sana Seruan Illahi Robbi Sami’na wa Atha’na Ya Allah Tuhan Robbiki Muhammad junjunganku Al Islam Agamaku Muhammadiyah Gerakkanku.


115

116


NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JABATAN Ketua Umum Ketua Organisasi Ketua Perkaderan Ketua Kajian&Dakwah Islam Ketua PIP Ketua ASBO Ketua Advokasi Ketua Ipmawati Ketua HUBLA Sekretaris Jenderal Sekretaris Organisasi Sekretaris Perkaderan Sekretaris KDI Sekretaris PIP Sekretaris ASBO Sekretaris Advokasi Sekretaris Ipmawati Sekretaris HUBLA Bendahara Umum Bendahara I Bendahara II

NAMA Fida ‘Afif Achmad Rosyidi Lesti Kaslati Siregar Aman Nurrahman Kahfi Heri Wawan Hamdan Nugroho Ari Nurrohman Imam Ahmad Amin AR Daeng M. Feisal Fajar Febriansyah Warnoto Azaki Khoirudin Dinil Abrar Sulthani Dzar Albana Trisno Apri Nugroho Tabah Setya Pambudi Jessy Obastika Susanna Ali Khamdi Lufky Laila Nur Hidayati Mustiawan [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

E-MAIL [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] sangfajaroke@gmailcom [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

CONTACT PERSON PIMPINAN PUSAT IPM PERIODE 2012-2014 HP 081227675660 081235195920 085297985292 081903749339 08984102782 081802705008 085769400003 0856 4321 3159 08562383262 081977731888 085354105688 085799945696 081267425041 085337022225 085656182003 085799307397 08972228267 085668009190 085225941725 089670434906 085755455101

DOMISILI Jogjakarta Jakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jogjakarta Jogjakarta Jakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta


117

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Anggota Perkaderan Anggota PIP Anggota PIP Anggota KDI Anggota ASBO Anggota ASBO Anggota Advokasi Anggota Advokasi Anggota Ipmawati Anggota Ipmawati Anggota Hubla Anggota Hubla SE PP IPM Jogjakarta SE PP IPM Jakarta

22 Anggota Organisasi 23 Anggota Perkaderan

Muhammad Iqbal Jamaludin Kiroma Ahmad Teguh Mulyadi M. Hanif Alusi Mudiyanto Syamsul Amri Siregar Eko Andriyanto Sodikin Imam Trisna Qur'ani Muh. Burhan Muhadi Mutmainnah Alia Lulu’ Khusniati Bramantio Wibisono Haris Sangaji Tri Widiastuti Ibrahim muhammad [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] muhburhan_muhadi@ymailcom

[email protected]

[email protected] djamlecotem@gmailcom 081395789221 087824214228 08714846950 081397042357 08982155716 085768646791 081266611663 085228215379 085256271946 085727371648 081347733723 089630867409 08562872449 089685210085

085261115892 081903833969 Jakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta Jakarta Jogjakarta Jakarta

Jakarta Jogjakarta

DAFTAR ALAMAT DAN KONTAK PERSON PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH PERIODE 2010-2012 No.

Nama Wilayah

Alamat

Contact Person Nama Ketua

Telp/Hp

1.

PW IPM NAD

Jl. KHA. Dahlan, No.7, Banda Aceh 23242

2.

PW IPM Sumatera Utara

Jl. Sisingamangaraja, No.136, Medan Iqbal 20217

085261115892

3.

PW IPM Sumatera Barat

Jl. Bundo Kanduang, No.1, Padang 25118, Fax: 0751 33083

Siska Dewi

085374336780

4.

PW IPM Riau

Jl. KHA. Dahlan, No.88, Pekan Baru 28124

Dedet

085271673754

5.

PW IPM Kepulauan Riau

Jl. Prof. Dr. Hamka, No.03, Tembesi, Batu Aji, Batam

Susanna

085668009190

6.

PW IPM Jambi

Jl. KHA. Dahlan, No.10, Jambi 36112 Amin

085266892039

7.

PW IPM Sumatera Selatan

Jl. Jend. A.Yani, No.13 Ulu Palembang 30263, Fax: 0711 514240

Arman Darmawan

089620420433

8.

PW IPM Bengkulu

Jl. Letjend. Soeprapto No. 64 Lt. III Bengkulu 38222

Fadli Kastarobi

089614913651

9.

PW IPM Bangka Belitung

Jl. Mentok SMPN. 5 No. 110 RT. 05/03 Kel. Keramat Pangkal Pinang Bangka 331334

Mulia

085273141478

10.

PW IPM Lampung

Jl. Kapten Tendean No. 7 Durian Payung Bandar Lampung 35116 Fax. 0721 242117

M. Khoirul Huda

085758406893

11.

PW IPM DKI Jakarta

Jl. Kramat Raya No. 49 Jakarta Pusat Veny 10450

085692444511

12.

PW IPM Banten

Jl. Ibnu Kholdun III/59, Pisangan, Ciputat, Tangerang 15419

Anzaw

08989944153

13.

PW IPM Jawa Barat

Kompleks Masjid Nujahidin, Jl. Sancang No.6 Bandung 40262

Irham

085225270950

14.

PW IPM Jawa Tengah

Jl. Singosari No. 33 Semarang 50242 Warseno

085742912528

15.

PW IPM DIY

Jl. Gedongkuning 130 B Yogyakarta 55171

S. Annisa M

085743818812

16.

PW IPM Jawa Timur

Jl. Kertomenanggal VI/2 Surabaya 60234

Fendy

085733563825

17.

PW IPM Bali

Jl. Imam Bonjol No. 45 Denpasar 80119

Firman

08174716838

18.

PW IPM NTB

Jl. Anyelir No. 2-4 Mataram 83126

Yudhi

0818595478

118


Adi

081377164133

19.

PW IPM NTT

Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang

Mustamin

081353772651

20.

PW IPM Kalimantan Barat

Kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jl. Ahmad Yani Sepakat No. 3 Pontianak 78121

Muliani

085245867484

21.

PW IPM Kalimantan Tengah

Masjid Nujahiddin, Jl. Rasak No.19 A Panarung Palangkaraya 73111, Fax. 0536-3236083

Nur Annisa

0852 4595 5502

22.

PW IPM Kalimantan Selatan

Jl. Simpang Ulin I RT. 5 No. 51 Sungai Baru Banjarmasin 70233

Iqbal

085248164606

23.

PW IPM Kalimantan Timur

Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Gatot Soebroto 2 No.72 Gang Serindit Reza Zakaria 085250090420 1 samarinda 75117

24.

PW IPM Sulawesi Utara

Jl. Arie Lasut Kel. Ternate Tj. Ling II No.104 Manado 95232/ Perguruan Muhammadiyah Kota Bitung Jl. R.E. Martadinata No. 14 Bitung Sulut 9551, Fax. 04013193641

Widjan Ngadi

0852 0779 040 08981650574

25.

PW IPM Sulawesi Barat

Jl. Jenderal Sudirman No.166 Wonomulyo Polewali Mandar 91352, Fax: 042852101

Sulaiman

085240302910

26.

PW IPM Sulawesi Tengah

Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.12 Palu 94111

Ghafir

085241231163

27.

PW IPM Sulawesi Selatan

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 No. 38 Makasar 90425, Fax: 0411586018

Ely Oscar

085299537541

28.

PW IPM Sulawesi Tenggara

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.10 Kel. Bende Kendari, Sulawese Tenggara 93231

Muhammad Syarif

085255010483

29.

PW IPM Maluku

Jl. Sultan Baabulah No. 9 Lt. 2 (Depan Masjid Raya Al Fatah)Ambon 97126

Anshori

081343310155

30.

PW IPM Maluku Utara

Lt. II Pusdam Kampung Makassar barat Maluku Utara

Jafar

085298101984

31.

PW IPM Gorontalo

Jl. Gelatik 1 No.71 Heledulaa Utara Kota Gorontalo

Poppy H

085240887510

32.

PW IPM Papua

Jl. Gerilyawan No.49 Abepura Jayapura 99351

Warnoto

085354105688


119

BLANGKO PERMOHONAN KARTU TANDA ANGGOTA IPM PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH Alamat : Jl. KHA. Dahlan No. 103 Lt. II Telp./Facs. +62-74-411293 Yogyakarta 55262 Jl. Menteng Raya No. 62 Lt. IV Telp./Facs. +61-21-3103940 Jakarta 10340

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama lengkap

:

Tempat tanggal lahir

:

No. Baku Anggota

:

Daerah dan Wilayah

:

Jabatan Sekarang

:

Perkaderan Terakhir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

, (untuk yang baru di isi oleh petugas) dan

(Kode Pos) Telpon / Hp

:

e-Mail

:

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bersama ini kami sertakan/kirimkan uang sebagai kelengkapan administrasi sebesar Rp. 15.000 dan ongkos kirim (Bagi yang dikirim). ____________, _____, __________, 20___ Pimpinan IPM setempat,

Pemohon,

(___________________________)

(___________________________)

Ukuran 3X4 Berwarna

Ukuran 3X4 Berwarna

120

Informasi : WIDIA (0856 287 2449) [email protected]/[email protected]


TANFIDZ MUKTAMAR XVIII IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Recommend Documents