PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 5
TAHUN 2OO7
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO7 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkansisa lebih tahun anggaran sebelumnyaharus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran2007; b. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2}}7. Mengingat
1 . undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor gglz) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569); undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4'1,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7s, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3851); 5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang PembentukanProvinsi Banten (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor a010); 6. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. undang-undang Nomor r rahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a355); 8. undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a38e);
9- undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun zbo+ Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400); 10. undang-undang Nomor 2s Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '1.04,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4400); 11. Undang-undang Nomor g2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republii Indonesia Tahun 2a04 Nomor 1,2s rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahanundang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
\
12. Undang-Undang Nomor 33 Thhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor aa30; L3. Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001,tentang Pajak Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4138); L4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200I tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a13\; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441,6) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21, Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2g Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4503); L8. Peraturan Pemerintah Nomor s4 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Ne gara Republik Indonesii Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor aSTg; 19. Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor rzr, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4S7S); 20. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1gg, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4s76); 2-l'.Peraturan Pemerintah Nomor s7 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
)-2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1,40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pengawasan Pedoman Pembinaan dan atas penyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor '!.6s,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4s9z); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a61,Q; 26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintu[ PemerintahanDaerah Provinsi, Dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor aB\; 27. Petaturan Daerah Provinsi Banten Nom or 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007(Lembaran Daerah Nomor 46,TambahanLembaranDaerahNomor 1 seri A); 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nom or 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah provinsi Binten Tahun 2006Nomor 48, Seri E). Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
PasalL Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 1',927,221,000,000.00 bertambah sejumlah Rp 102,617,815,848.00 sehinggamenjadi Rp 2,029,838,815,848.00 denganrincian sebagaiberikut : 1,. Pendapatan a. Semula
Rp. 1,835,821,000,000.00
b. Bertambah
Rp.
63,909,331.917.00 Rp. L,899,730,33'1",917,00 ]umlah pendapatan setelah perubahan
2. Belanja a. Semula
Rp. 1,927,221,000,000.00
b. Bertambah Rp. 102,617.815,848.00 belanja setelahperubahan Jumlah Rp. 2.029.838.815.848.00 (Defisit) setelahPerubahan
Rp. (130,L08,483,93L.00)
3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula
Rp.
91,400,000,000.00
2) Bertambah
Rp.
66,384,723,049.00
Jumlah penerimaansetelahperubahan
Rp. 157,784,723,049.00
b. Pengeluaran L) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah Rp. 27.676,239.118.00 pengeluaran setelah perubahan Jumlah Id'lp. 27.676.239.118.00 Jumlah Pembiayaanneto setelahperubahan
Rp. 130,L08,483,93l.00
sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
0.00
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah L) Semula 2) Bertambah
Rp. 1,269,062,000,000.00 Rp. 37.809.331,.917.00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan L) Semula 2) Bertambah
Rp. Rp.
Rp. 1,306,87'1.,331,917 .00
564,584,000,000.00 26.100,000,000.00
]umlah dana perimbangan setelahperubahan Rp. 590,684;000,000.00 c. Lain-Lain PendapatanDaerahyang Sah L) Semula Rp. 2,175,000,000.00 2) Bertarnbah/(Berkurang) Rp. Jumlah lain-lain pendanatan daerah
0.00
.-- __--./
(2) PendapatanAsli Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. PajakDaerah L) Semula
Rp. 1,229,850,000,000.00
2) Bertambah Rp. 33,500.000.000.00 Jumlah pajak daerah setelahperubahan Rp.'1,,263,350,000,000.00 b. Retribusi Daerah 1) Semula
Rp.
2,610,000,000.00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.
0.00
Jumlah retribusi daerah setelahperubahan Rp. c. Hasil PengelolaanKekayaanDaerahyang Dipisahkan L) Semula
Rp.
2,6'1.0,000,000.00
'1.6,102,000,000.00
2) Bertambah Rp. 1 558831917.00 Jumlah hasil pengelolaankekayaandaerah Rp. yang dipisahkan setelahperubahan
17,660,831,917.00
d. Lain-lain PendapatanAsli Daerahyang Sah L) Semula
Rp.
20,500,000,000.00
2) Bertambah Rp. 2 750.500 000.00 lainJain pendapatan Jumlah asli daerah Rp. yang sah setelahperubahan
23,250,500,000.00
(3) Dana Perimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil L) Semula
Rp.
234,290,000,000.00
2) Bertambah
Rp.
26100000.000.00
Jumlah dana bagi hasil setelahperubahan
Rp.
260,g90,000,000.00
b. Dana Alokasi Umum L) Semula
Rp.
330,294,000,000.00
2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp.
gg0,294,000,000.00
c. Dana Alokasi Khusus 1.)Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
O.OO
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 0.00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah L) Semula
Rp.
2) Beftambah/ (Berkurat g; Rp.
2,175,000,000.00 0,00
b. Dana Darurat 1) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/ (Berkurang)Rp.
0.00
]umlah dana darurat setelahperubahan
Rp.
0.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak 1")Semula
0.00
Rp.
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelahperubahan Rp.
0.00
d. Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus L) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.00 dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. Jumlah setelahperubahan
0.00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari PemerintahDaerah lainnya 1) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0.00
Jumlah bantuan keuangandari provinsi atau Rp. dari pemerintah daerah lainnya setelahperubahan
0.00
Pasal3 (1) BelanjaDaerahsebagaimanadimaksud dalam Pasal1 terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung 1")Semula
Rp. 1.,047,409,529,516.00
2) (Berkurang) Rp. e.a29 260.963.72) Jumlah belanjatidak langsung setelah Rp. 1,049,980,17g,552.2g perubahan b. BelanjaLangsung L) Semula
Rp.
979,911.,460,4g4.00
2) Bertambah Rp. 106.047176 811.72 Jumlah belanjalangsungsetelahperubahan Rp. 985,858 ,627,295.72 (2) BelanjaTidak Langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. BelanjaPegawai 1) Semula
Rp.
19g,4gg,973,4g6.96
2) Bertambah Rp. 12.541.431.54g.30 belanja pegawai setelahperubahan Jumlah Rp. 21.6,025,406,9g5.26 b. BelanjaBunga 1) Semula
Rp.
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. Jumlah belanjabunga setelahperubahan
0.00 0.00 Rp.
0.00
c. BelanjaSubsidi 1")Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/ (Berkurang)Rp.
0.00
]umlah belanjasubsidi setelahperubahan
Rp.
0.00
d. Belanja Hibah 1) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambdn/ (Berkurang) Rp. 16.000.000.000.00 Rp. Jumlah belanjahibah setelahperubahan
16.000.000.000.00
e. BelanjaBantuan Sosial
L) Semula
Rp.
38,039,767,472.00
2) Bertambah Rp. 1.4.550,777,000.00 belanja bantuan sosial setelah Rp. Jumlah
52,590,544,472.00
perubahan
t.
Belanja Bagi Hasil L) Semula
Rp.
540,620,250,000.00
2) Bertambah
Rp.
9.547.500.000.00
Jumlah belanjabagi hasil setelahperubahan o b'
Rp.
550,167,250,000.00
BelanjaBantuanKeuangan 1) Semula
Rp.
260,150,000,000.00
2) (Berkurang) Rp. (58500000,000.00) Jumlah belanjabantuan keuangansetelah Rp. 201,650,000,000.00 perubahan h. BelanjaTidak Terduga 1) Semula
Rp.
9,065,665,607.04
2) (Berkurang)
Rp.
(2,569.069,512.02)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp.
6,496,596,095.02
Belanja Bantuan Pilkada L) Semula
Rp.
'1,,049,881,000.00
2) Bertambah/ (Berkurang)Rp.
Jumlah belanjabantuan pilkada setelah perubahan
0.00 Rp.
'1,,049,88L,000.00
(3) Belanja Langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenisbelanja: a. BelanjaPegawai 1) Semula
Rp.
158,570,077,650.00
2) Bertambah Rp. 1,788.996,478.94 ]umlah belanjapegawai setelahperubahan Rp. 1,60,359,074,12g.94 b. BelanjaBarangdan Jasa 1) Semula
Rp.
2) Bertambah
Rp.
32'1,,603,555,318.00 40972$74,82638
Jumlah belanjabelanjabarangdan jasasetelah Rp. 362,576,290,1.44.g8 perubahan c. BelanjaModal 1) Semula
Rp.
999,697,827,5'1,6.00
2) Bertambah Rp. 63.285.505,506.40 Jumlah belanjamodal setelahperubahan Rp.
462,929,ggg,022.40
Pasal4 (1) PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam PasalL terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula
Rp.
91.,400,000,000.00
2) Bertambah Rp. 66,3g4723.Ja9.00 '1,57 penerimaan setelahperubahan Jumlah Rp. ,784,723,049.00 b. Pengeluaran 1) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah Rp. 27 676 23911g.00 Jumlah pengeluaransetelahperubahan Rp.
27.676,23g,11g.00
(2) Penerimaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya(SiLpA) 1) Semula
Rp.
71,400,000,000.00
2) Bertambah Rp. 66.2g4.722.049.00 Jumlah SiLPA tahun anggaransebelumnya Rp. 1g7,7g4,72g,04g.00 setelahperubahan b. Pencairandana cadangan 1) Semula
Rp.
2) Bertarnbah/(Berkurang)Rp. Jumlah pencairan dana cadangansetelah perubahan
0.00 0.00 Rp.
0.00
c. Hasil penjualankekayaanDaerahyang dipisahkan 1) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O.OO Jumlah,hasil penjualankekayaandaerahyang Rp. dipisahkan setelahperubahan
0.00
d. Penerimaanpinjaman daerah 1) Semula
Rp.
0.00
2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah penerimaanpinju*ur auerahsetelah perubahan
Rp.
0.00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
L) Semula
Rp.
2) Bertambah/ (Berkurang)Bg
20,000,000,000.00 0.00
Jumlah penerimaankembali pemberian pinjaman setelahperubahan f. Penerimaanpiutang daerah L) Semula Rp. 2) Bertarnbah/(Berkurang)Rp.
Rp.
20,000,000,000.00
0.00 0.00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah
Rp.
0.00
perubahan (3) Pengeluaransebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukandana cadangan L) Semula Rp. 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp.
0.00 0.00
]umlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
Rp.
0.00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah L) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah
Rp. 27 676.239,11,g.00 Jumlah penyertaanmodal (investasi) Rp. pemerintah daerah setelahperubahan c. Pembayaranpokok utang L) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.00 Jumlah pembayaranpokok utang setelah perubahan d. Pemberianpinjaman daerah 1) Semula
Rp.
2) Bertambah/(Berkurang)Rp. Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan
Rp.
27,676,239,11g.00
0.00
0.00 0.00 Rp.
0.00
Pasal5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1., tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagianyang tidak terpisahkandari PeraturanDaerahini, terdiri dari: 1,. Lampiran I RingkasanPerubahanApBD; 2. Lampiran II RingkasanPerubahanAPBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan OrganisasiSKpD; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi sKpD, pendap atan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi sKpD, program, dan Kegiatan;
5. tr-ampiranV
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan lJrusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
()" Lampiran VI
Daftar Perubahan ]umlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
'/
. {,arnpiranVII
E. f-,ampiranVIII
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9" tr,arnpiran IX
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal6 (lubernur menetapkanPenjabaranPerubahanAnggaran Pendapatandan Belanja [)aerahsebagailandasanoperasionalpelaksanaandenganPeraturanGubernur. Pasal7 f)craturan I)aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ag,an setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan f)aeratrrini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkandi Serang pada tanggal 28 SepremberASS? GUBERNUR BANTEN,
RATU ATUT CHOSIYAH X)rundangkandi Serang paclatanggal 28 September 2007 SNKRETARIS DAERAH TBANTEN, PRO
AC}{VT
LMAN NITIAMIDIAIA
E,ITMBARANDAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007NOMOR
5
