PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 2012

KATA PENGATITAR Itilrrlilloh inah non in ahim

il

Aslana'oloi*un |Yanahmatulbhi Wafurahduh,

Lt\ --4"Iil

tentang Sist€m Perencanaan Pembanguan Nasional dan

*kf,H#ffiii'ffi'#"ffifffi o r t v3 ,l"--il Ym1ffiffi.iaJ*Hffiffi,ffiffi* L n*l-""Jir"i;#il i

rmgan

Da€rah sebagaimana telah beb€r4a kali diubah terakhir dengan

ki""rj; ire"i"regsaraal pd;ri"irfire

kebijakan

da€rah, prioritas dan sasran pembangrman daemaL serta rencanaprogram dan kegiatan prioritas daerah-

kerangka ekonomi daerah dan

Setelah ditetapkannya Peratrran Daemah Nomor 4 Tahuu 2012 tentang RPJMD Provinsi Bail€n Tahrm 2Al2-2O17 dan Pe,raturan DatrahNomor 3 Tahrm 2Al2tffitang Fembentukm Organisasi Permgkat Dffiah hor,insi Bmtffi, maka Peraturan Gubernrr Nomor Tahun 2012 t€ntamg RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 disesuaikan dengro Perduran Datrah dimaksu4 dan tetap memperhatikm RKP Tahrm 2013, serta dalarr p€qfusunannya telah mempedomani tabryan dan tatacara sebagaimana ymg rli*nmnettan dal"m peratrram pemerintah Nomor 8 Tahrm 2008 tentang Tah4paq T4arara Penyusmao, Pengendalian, d^q Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembmgrman Daerah dan Pemturan Menteri Datam Negui Nomor 54 Tahrm 2010 t€ffang Pelaksanaan Praran Pemerintah Nomor 8 Tahrm 20OB serta Peratrran Menteri Dalam Negeri lilomor 32 Tahrm 2012 tfitilg Pedoman Penyusrmau, Pengendalian dan Evaluasi Rencma Kda Pe,mbangrmm Daerah Tahrn 2Ol3-

I

Dokumen RKPD Tahrm 2013 menryakan dokumen perencanaan pembangrman

daemh ymg akan digwakan sebagai acuan dalam penyu$mm Kebijakan Umum Anggarm (KUA) serta Prioritas dm Plafon Se,mentaa (PPAS) APBD, Rmna Kerja Anggaran (RKA) SICD, Rancangan APBD dan Acuan dalam nngprdatian dm Erraluasi Pelalsmaan Prrogram dan Kegiatm Pemerintah Prcvinsi Bmten Tahrm 2013,

Omitiq dengan haapan RKPD ini dapat bermanfaat bagi para pelaku pmbangunan dalam men;nurun renciam kerja pembangunm Tahrm 2013 menuju Rakyat Baffien Sejahtera Bedandaskm Iman dan Taqwa Ytsahms'olnikunr Wutahmffitllahi Ynbwakdult Soang;

I Agustus

2012

GI]BERNUR

Hi. RATUATUT CEOSIYAH

7i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

t

DAFTAR ISI

It

DAFTAR TABEL

lv

DAFTAR GAMBAR

vl

BAB

I

PEI{DAHT]LUAi\

I-1

l.l

I-l I-l

Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 SistematikaPenulisan BAB

II

t-4 t-4 I-5

EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAI{ PEMERINTAHAN

2.1 2.2

II-l

Kondisi Umum Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 20t3

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah BAB

III

BAB IV

il-29 U-42

RANCAI{GAN KERANGKA EKONOIVtr DAERAII DAI{ KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

m-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

m-l

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGT]NAN DAERAH .........

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.. 4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah BAB V

II-t

RENCANA PROGRAIVI

DAi\

KEGIATAIY PRIORITAS

DAERAII.

5.1 Rencana Program Prioritas Daerah 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah

III.T2

ry-1 TY-2

IV-8

v-l v-l v-6

NAB

VI

PENUTI]P

vI-1

6.1 6.2

VI.I

Kaidah Pelaksanaan

Pengorganisasian Pelaksanaan Program Pembangunan....,.........

dan Kegiatan VI.I

il

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2M2 TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TTJHAN YANG MAHA ESA GUBER}IUR BAI\TEN, Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketenhran pasal23 ayat (L) Peraftrran Femerintah Nomor g Tahun 200g tentang

Tahapan, Tata Cana Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

dan mengacu pada Perafuran Merrteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200g tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, perhr menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2013.

Mengingat

: L. Undang-Undang Nomor Zg Tahun 2000 tentang Pembentukan provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

1gZ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 1Z Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor a?56);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun ZO04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6G, Tambahan Lembaran Negara Nomor M00); 4.

Undang-Undang Nomor ZS Tahun ZO04 tentang

Sistem Perencanaan pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor +421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1lZS, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M?n sebagaimana telah diubah beberapa kali terakfrir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Und*g Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor a&aa);

-2-

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438\;

7.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

L30,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

.

L40,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor a585) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Lrdonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); L1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2O Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816'); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

-3-

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ffi8

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 1"3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 20LL tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

L4. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2fi)8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15, Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (I"embaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2W7 Nomor 'l.., Tambahan Provinsi Banten Nomor L6.

lrmbaran

Daerah

4)

Perattrran Daerah Nomor

1 Tahun 20L0 tentang

Rencana Perrbangunan Iangka Paniang Daerah (RPIPD) Provinsi Banten Tahun zffiil?Jl25. 17.

Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2012 tenhng

Perrrbentukan Organisasi Perangkat Daerah Provin*i Banten 18.

Perattrran Daerah Nouror

4 Tahun 2Ol2 tentang

Rsrcana Pembangunan larrgka Merrmgah Daerah (RPMD) Provinsi Banten Tahun N12-2O\7;

-4-

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

BANTEN NO 8 TAHUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013. BAB

I

KETENTUAN UMI,JM Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur ini, ymg dimaksud

:

1) Daerah adalah Provinsi Banten 2) Pemerintah Daerah adaLah Gubernur dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3) Gubernur adalah Gubernur Banten 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjubrya disingkat

SKPD adalah satuan

keria yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

5) Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah selaniutnya disingkat APBD adalah renclna keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetuiui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dmgan peraturan daerah.

6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya

APBN

adalah rencilut keuangan tahunan pemerintahan negira yang dibahas dan

disetujui bersama oletr Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

7)

Rencana Pembangunanlangka Paniang Daerah selaniutnya disingkat RPIPD

adalah dokumen perencauran untuk periode 20 (dua puluh) tahun yau.g memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rplp

Nasional

8)

Rencana Perrbangunan Jangka Menengah Daerah selaniutrya disingkat

RPIMD adalah dokumen perencanaan untuk periode

5 (li-u) tahun

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebiiakan

-5-

umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

9)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat

rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah rurupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.0)

Rencana Kerja

- Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjubrya disingkat Renia-

SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2 1)

RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan maksud:

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun

Renja - SKPD Tahun 2013;

b. acuan bugr Pemerintah Kabupaten /Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten / Kota Tahun 2013;

c. bahan pembahasan kebijaktul umum dan prioritas anggaran dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013. 2)

RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perenc.maan 1 (satu) tahun anggaran bagi sKpD di wilayah Provinsi Banten.

BAB

II

RUANG LINGKUP RKPD Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat2, memuat tentang

:

a. Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Daerah rahun 2013; b. Matriks Rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2013.

-6-

Pasal 4 1)

Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal

3

huruf

a,

terdiri dari: a.

BABI

PENDAHULUAN;

b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERIA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;

c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAN

KEBIIAKAN

KEUANGAN DAERAH; d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH; e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;

f. 2\

BAB VI PENUTUP.

Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf terdiri dari:

b

a. Matriks Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2013; b. Matriks Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Tahun 2013;

c. Matriks Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2013; d. Matriks Program dan Kegiatan Kewilayahan Tahun 2013.

Pasal 5 1)

Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasalS ayat (1) tercantum dalam lampiran

2)

Peraturan Gubernur ini.

Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal tercanfum dalam lampiran

3)

I II

s

ayat (z)

Peraturan Gubernur ini.

Lampiran I dan Lampiran tr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur

BAB

ini.

III

KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dengan

berlakunya Peraturan

ini maka Peraturan Gubernur Nomor g Tahun 7-

2012

tentang Rencana Keria Pemerintatr Daerah fl(KPD) Provinsi Banten Tatrun 2013

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ag*

setiap orang mmgetahrinya memerintahkan pengundangan Perahrran

Gubemur ini dmgan penempatanrrya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan diSoang Pada

tanggat

Agus'tus 2m2

GT'BERNI,'R BAI{TEN,

RATU ATUT CHOSTYAH

Dhmdanglon diSerang

padatanggal

Agustus2mz

SEKREf,ARIS DAERAH

BAIWEN,

MUHADI

BERITA DAERATI PROVINSI BANTEN TAHT,'N 2(N2 NOMOR.....

-8-

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010 ........................................................................................... 18 Tabel 2.2 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 1961-2010 ................................................................ 19 Tabel 2.3 Capaian LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 20092011 ................................................................................................ 20 Tabel 2.4 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 20092010 ................................................................................................ 21 Tabel 2.5 Indikator Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2008-2010 22 Tabel 2.6 Statistik Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 20082010 ................................................................................................ 23 Tabel 2.7 Statistik Transportasi Darat di di Provinsi Banten Tahun 2009-2010 ................................................................ 24

Tabel 2.8 Statistik Perumahan di Provinsi Banten Tahun 20092010 (%) ................................................................................................ 25 Tabel 2.9 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011 ................................ 28 Tabel 2.10 Kawasan Lindung di Provinsi Banten Tahun 2009 ................................ 30 Tabel 2.11 Struktur Ketenagakerjaan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2010-2012 ................................................................ 33

Tabel 2.12 Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2011 ................................................................ 33 Tabel 2.13 Rekapitulasi Cadangan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2012 ........................................................................................... 34 Tabel 2.14 Konsumsi Pangan di Provinsi Banten Tahun 2010 ................................ 35 Tabel 2.15 Tingkat Kerawanan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2011 ................................................................................................ 35 Tabel 2.16 Luas Lahan Sawahdi Provinsi Banten Tahun 2009 ................................ 36 Tabel 2.17 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten Tahun 2011 ................................................................................................ 36 Tabel 2.18 Produksi Buah, Bunga dan Obat-Obatandi Provinsi Banten Tahun 2011 ................................................................ 37 Tabel 2.19 Produksi Sayurandi Provinsi Banten Tahun 2011 ................................ 37 Tabel 2.20 Produksi dan Sentra Peternakandi Provinsi Banten Tahun 2011 ........................................................................................... 38 Tabel 2.21 Luasan, Produksi dan Sebaran Komoditas Perkebunandi Provinsi Banten Tahun 2010 ................................ 38 Tabel 2.22 Produksi Perikanandi Provinsi Banten Tahun 2010................................ 39 Tabel 2.23 Perkembangan Ekspot dan Importdi Provinsi Banten Tahun 2010-2011 ................................................................ 42 i

Tabel 2.24 Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 20082010 ................................................................................................ 44 Tabel 2.25 Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumahtangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Provinsi Banten Tahun 2010-2011(Rp) ................................................................ 45 Tabel 2.26 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 ............................................................................................. 45 Tabel 2.27 Panjang Jalan Menurut Type Permukaan, Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011................................ 46 Tabel 2.28 Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2010-2011 ................................................................ 53 Identifikasi Permasalahan Pembangunan di Provinsi Tabel 2.29 Banten Tahun 2013 ................................................................ 76 Tabel 3.1 Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten Tahun s.d Bulan Agustus 2011................................ 99 Tabel 3.2 Perkembangan dan Peringkat Investasi Provinsi Banten Tahun 2006-2011 ................................................................ 104 Tabel 3.3 Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013 (%) ................................................................ 107 Tabel 3.4 Struktur APBD Provinsi Banten TA. 2012 dan Rancangan Struktur APBD TA. 2013…………………………………………………….. 111 Tabel 3.5 Target Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ................................................................ 118 Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ................................................................ 128 Tabel 4.2 Penjelasan Keterhubungan antara Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Pembangunan 134 Daerah ................................................................................................ Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung 150 Jawab ................................................................................................ Tabel 5.2 Rancangan Pagu Indikatif Per SKPD Tahun 2013................................ 154

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Banten Tahun 200819 2010 ................................................................................................

Gambar 2.2

Grafik Perkembangan Laju Inflasi di Banten 21 Tahun 2007-2011 ................................................................

Gambar 2.3

Grafik Perkembangan Tingkat IPM Provinsi 21 Banten Tahun 2006-2010 ................................................................

Gambar 2.4

Grafik Rasio Murid Guru SD, SLTP, dan SLTA di 23 Provinsi Banten Tahun 2010 ................................................................

Gambar 2.5

Grafik Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Provinsi 23 Banten Tahun 2010 ................................................................

Gambar 2.6

Grafik Persentase Rumahtangga Pengguna Telepon dan Internet di Provinsi Banten Tahun 2009-2010 ................................................................

28

Gambar 2.7

Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi 41 Banten Tahun 2002-2011 (%) ................................................................

Gambar 2.8

Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu ................................ 78

Gambar 3.1

Grafik Perkembangan LPE Banten dan LPE Nasional (dengan Migas) Tahun 2006– 2011 dan 98 Target Tahun 2012 ................................................................

Gambar 3.2

Perkembangan Nilai PDRB Banten Harga Berlaku Tahun Dasar 2000 (Rp. Jt) Tahun 2007-2011 dan 100 Prediksi Tahun 2012 ................................................................

Gambar 3.3

Grafik Kontribusi Sektor PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta) dalam Struktur Perekonomian Provinsi 100 Banten (Capaian Tahun 2007-2011 dan Prediksi Tahun 2012 ................................................................

Gambar 3.4

Grafik Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita (Rp. 103 Juta) Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012................................

Gambar 3.5

Grafik Perkembangan PAD Banten (Rp. Juta) 103 Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012................................

Gambar 3.6

Struktur Investasi Banten ................................................................ 105 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran 127 Pembangunan Daerah ................................................................

Gambar 4.1 Gambar 6.1

Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi ................................................................ 158

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiBantenTahun 2013 disusundenganmengacuPeraturan Daerah Nomor 4Tahun 2012 tentangRencanaPembangunan

JangkaMenengah

Daerah

(RPJMD)ProvinsiBantenTahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 3Tahun

2012

tentangPembentukanOrganisasiPerangkat

DaerahProvinsiBanten, PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2012 tentangRencanaKerjaPemerintah PeraturanPresidenNomor

(RKP)

5

Tahun

Tahun

2010

2013,

tentangRencana

Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) Tahun2010-2014 danPeraturan

Daerah

Nomor

Tahun

2010

Daerah

(RPJPD)

BantenTahun

2013

capaiankinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerahTahun

2012,

tentangRencanaPembangunan

1

JangkaPanjang

ProvinsiBantenTahun 2005-2025. Dokumen

RKPD

Provinsi

inimemuathasilevaluasi rancangankerangkaekonomidankebijakankeuangandaerah, prioritasdansasaranpembangunandaerah, sertarencanakerjadanpendanaan

yang

disertaiprakiraanpaguindikatif. Dalampenyusunannya

RKPD

ProvinsiBantenTahun

2013

telahmenempuhbeberapatahapanyaitupenyusunanrancanganawal, rancangan

yang

dibahasbersamadalamMusrenbang

RKPDProvinsiBantenTahun

2013yang

kemudianhasilnyadituangkandalamRancanganAkhir RKPDProvinsiBantenTahun2013 sebelumditetapkandenganPeraturanGubernur. SejalandenganpenetapanTemaRKP “MemperkuatPerekonomianDomestikBagiPeningkatan

Tahun2013 Dan

PerluasanKesejahteraan Rakyat” yang terdiridari 11 prioritasyaitu: (1) reformasibirokrasidantatakelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangankemiskinan; (5) ketahananpangan; (6) infrastruktur; 10

(7)

ikliminvestasidanusaha;

lingkunganhidupdanbencana; terluar,

danpaskakonflik;

(10)

serta

(8)energi;

(9)

daerahtertinggal,

terdepan,

(11)

daninovasiteknologi.

kebudayaan,

Di

kreativitas, sampingitu,

upayapencapaianvisinasionaljugaakandidukungolehprioritaslainnya di

3

(tiga)

bidang:

politik,

hukumdankeamanan

(polhukam),

perekonomian, sertakesejahteraanrakyat. Selanjutnyadenganmemperhatikantema

RKP

Tahun2013

diatasdanuntukmenjaminterciptanyaintegrasi,

sinkronisasi,

dansinergitasperencanaanpembangunanantarapemerintahpusat, provinsidankabupaten/kotamakaditetapkantemapembangunandaera hProvinsiBantenTahun

2013,

yaitu“BersatuBersinergiMewujudkanPercepatandanPerluasan Pembangunan

EkonomiDenganPrioritas

Pembangunan

InfrastrukturKawasan/Wilayah”denganprioritaspembangunanseb agaiberikut:(1) infrastrukturwilayah dan kawasan; (2) ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; (3) ikliminvestasi dan unggulandaerah;

(4)

peningkatankualitassdm

penguatansinergitasantarpelakupembangunan;

dan serta(5)

reformasibirokrasi dan tata kelolapemerintahandaerah.

1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiBantenTahun 2013

disusundenganberlandaskanpadaperaturanperundang-

undangansebagaiberikut: 1. Undang-UndangNomor

23

Tahun

2000

tentangPembentukanProvinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11

4. Undang-UndangNomor

12

Tahun

2011

tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan; 5. Undang-UndangNomor

15

Tahun

2004

tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

TambahanLembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4400); 6. Undang-UndangNomor

25

Tahun

2004

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

104,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-UndangNomor

33

Tahun

2004

tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-UndangNomor

12

Tahun

tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangRepublik

2008 Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 9. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah; 10. PeraturanPemerintahNomor

58

Tahun

2005

tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. PeraturanPemerintahNomor

65

Tahun

2005

tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 12

Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. PeraturanPemerintahNomor

3

Tahun

2007

tentangLaporanPenyelenggaraanPemerintahan

Daerah

KepadaPemerintah, LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala

Daerah

KepadaDewanPerwakilan

Daerah,

Rakyat

danInformasiLaporanPenyelenggaraanPemerintahan

Daerah

KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. PeraturanPemerintahNomor

38

Tahun

2007

tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan

Daerah

ProvinsidanPemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. PeraturanPemerintahNomor

6

Tahun

2008

tentangPedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. PeraturanPemerintahNomor

7

Tahun

tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan

2008

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Dan

EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

21,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 13

tentangRencana

Pembangunan

JangkaMenengah

(RPJM)

NasionalTahun 2010-2014; 19. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor

59

Tahun

2007

tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13tahun 2006 TentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah; 20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor

54

Tahun

2010

tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 tahun 2008 tentangTahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; 21. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor

22

Tahun

2012

tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2013. 22. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Tahun

Indonesia

Nomor

32

2012 tentangpedomanPenyusunan, Pengendalian Dan

EvaluasiRencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 23. Peraturan

Daerah

ProvinsiBantenNomor

tentangSistemPerencanaan

Pembangunan

1

Tahun

Daerah

2007

(Lembaran

Daerah ProvinsiBantenTahun 2007Nomor 1, TambahanLembaran Daerah ProvinsiBantenNomor 4); 24. Peraturan Daerah ProvinsiBantenProvinsiBantenNomor 1 Tahun 2010

tentangRencanaJangkaPanjang

Daerah

(RPJPD)

Tahun2005-2025; 25. Peraturan

Daerah

ProvinsiBantenNomor

tentangRencana

Tata

2

Tahun

Ruang

2011

Wilayah

(RTRW)ProvinsiBantenTahun2010-2030; 26. Peraturan

Daerah

ProvinsiBantenNomor

3

Tahun

tentangPembentukanOrganisasiPerangkat ProvinsiBanten(Lembaran

Daerah

2012 Daerah

ProvinsiBantenTahun

2012

Nomor3, TambahanLembaran Daerah ProvinsiBantenNomor 40); 27. Peraturan

Daerah

tentangRencana (RPJMD)

ProvinsiBantenNomor

Pembangunan

4

Tahun

2012

JangkaMenengah

Daerah

ProvinsiBantenTahun2012-2017(Lembaran

Daerah

ProvinsiBantenTahun

2012

Nomor

Daerah ProvinsiBantenNomor 41). 14

4,

TambahanLembaran

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Undang-UndangNomor25Tahun

2004

tentangSistemPerencanaan

Pembangunan

Nasionalpadadasarnyamengamanatkanbahwaperencanaanpembangu nannasionaldengantujuanuntukmenjaminadanyaketerkaitandankons istensiantaraperencanaan,

penganggaran,

pelaksanaansertapengendaliandanpengawasan. Gunamelaksanakanhaltersebut, makakerangkaperencanaandaerahmeliputiPerencanaanJangkaPanja ng,

PerencanaanJangkaMenengahdanPerencanaanJangkaPendek

yang kesemuanyadituangkandalamdokumenperencanaandaerah. Penyusunan

RKPD

Tahun

2013

adalahperencanaanjangkapendek merupakanpenjabaranRencana Daerah

(RPJMD)

yang Pembangunan

JangkaMenengah

ProvinsiBantenTahun

2012-2017

sebagaibagiandariperencanaanjangkapanjang tertuangdalamdokumenRencana

yang

Pembangunan

JangkaPanjang

Daerah (RPJPD) ProvinsiBantenTahun 2005-2025 danRencana Tata Ruang

Wilayah

(RTRW)

ProvinsiBantenTahun

2010-2030

yang

telahmengacupada RPJPN dan RTRWN. Perencanaanjangkapendekmerupakanrencanakerjapemerintah daerahuntukjangkawaktu

1

(satu)

tahun

selanjutnyaditetapkandenganPeraturanKepala dalamhaliniRencanaKerjaPemerintah

yang Daerah,

Daerah

(RKPD)

ProvinsiBantenTahun 2013 ditetapkandenganPeraturanGubernur.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 dimaksudkan untuk

memberikan

pedoman,

arahan

dan

acuan

bagi

penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten pada Tahun 2013 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

(RKPD)

dimaksudkan untuk: 15

Provinsi

Banten

Tahun

2013

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2013; 2. Merumuskan

rancangan

kerangka

ekonomi

makrodaerahdankerangkapendanaannya; 3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013. AdapuntujuanRencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Provinsi BantenTahun 2013 adalahsebagai berikut: 1. Menjadi acuan penyusunanrencanakerjabagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada Tahun 2013; 2. Menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013; 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013; 4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013; 5. Sebagai acuanpenyusunanRancanganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (RAPBD) ProvinsiBantenTahunAnggaran 2013; 6. Sebagaiacuanpengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dankegiatanPemerintahProvinsiBantenTahunAnggaran 2013.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 disajikan dengansistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

16

Berisikan

uraian

tentang

dasarhukumpenyusunan,

latar

hubungan

belakang,

antar

dokumen,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II

EVALUASIHASILCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisikan

gambaranumumkondisidaerah,

evaluasipelaksanaan program dankegiatan RKPD Tahun 2011. BAB III

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Berisikan

uraian

tentang

arahkebijakanekonomidaerahdanarahkebijakankeuangan daerah. BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisikan

uraian

tentang

tujuandansasaranpembangunansertaprioritaspembangun an. BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH Berisikan uraian tentang rencana program prioritas dan kegiatan

prioritas

daerahdisertaipaguindikatifpendanaanya. BAB VI

PENUTUP Berisikan

uraian

tentang

pengorganisasian

kaidah

pelaksanaan

pembangunan tahun 2013.

17

pelaksanaan

dan

program/kegiatan

BAB II EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis Berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km2 yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, Pemerintah Provinsi Banten melakukan pemekaran wilayah dengan dibentuknya Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota, sesuai rincian pada Tabel 2.1. Secara geografis, letak Provinsi Banten berbatasan dengan: 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;



Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;



Sebelah Utara dengan Laut Jawa;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010 Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa

Kelurahan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

337

Kabupaten 1

Pandeglang

35

324

13

2

Lebak

28

340

5

345

3

Tangerang

29

246

28

274

4

Serang

28

320

-

320

1

Tangerang

13

-

104

104

2

Cilegon

8

-

43

43

3

Serang

6

30

36

66

4

Tangerang Selatan

7

5

49

54

Provinsi Banten

154

1265

278

1543

Kota

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

18

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Tabel 2.2 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 1961-2010 KABUPATEN/ KOTA

1961

1971

1980

1990

2000

2009

2010

1. Pandeglang

440,213

572.628

694,759

858,435

1,011,788

1.099.746

1,149,610

2. Lebak

427,802

546,364

682,868

873,646

1,030,040

1.258.893

1,204,095

3. Tangerang*

643,647

789,870

1,131,199

1,843,755

2,781,428

3.676.684

2,834,376

4. Serang**

648,115

766,410

968,358

1,244,755

1,652,763

1.345.557

1,402,818

206,743

276,825

397,825

921,848

1,325,854

1.554.827

1,798,601

6. Cilegon

72,054

93,057

140,828

226,083

294,936

349.162

374,559

7. Serang

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

497.910

557,785

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1,290,322

2,258,574

3,045,154

4,015,837

5,967,907

8,096,809

9.782.779

10,632,166

Kabupaten

Kota 5. Tangerang

8. Tangerang Selatan Banten

Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 *) termasuk Kota Tangerang Selatan (kecuali Tahun 2010) **) termasuk Kota Serang (kecuali tahun 2009-2010)

Gambar 2.1 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2008-2010

Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

19

2.1.2 Aspek Pelayanan Umum 1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi tingkat

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi

(LPE)

dan

penurunan

laju

inflasi.Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tiga tahun terakhir untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat Tabel 2.3. Tabel 2.3 Capaian LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2011 NO

CAPAIAN

KABUPATEN/KOTA

2009

2010

2011

Kabupaten : 1

Pandeglang

4,21

6,77

6,81

2

Lebak

4,10

4,15

4,30

3

Tangerang

4,41

6,71

6,41

4

Serang

3,18

3,87

3,96

Kota : 5

Tangerang

5,74

6,68

7,01

6

Cilegon

4,83

5,01

5,26

7

Serang

5,44

7,63

7,76

8

Tangerang Selatan

8,49

8,70

8,80

Provinsi Banten

4,69

6,08

6,43

Nasional

4,58

6,10

6,50

Sumber : BPS 2012

Struktur Perekonomian Banten sebagian besar kontribusi dari sektor sekunder(sektor industri pengolahan; sektor bangunan;sektor listrik, gas dan air bersih)sebesar 54,80%, kemudian sebesar 37,14% dari sektor

tersier

(sektor

perdagangan,

hotel

dan

restoran;sektor

pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa). Sementara itu sebesar 8,06% berasal dari sektor primer (sektor

pertanian; sektor pertambangan dan

penggalian). Kondisi inflasi Banten pada level yang rendah didorong oleh relatif stabilnya kondisi pasokan komoditas bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta harga-harga komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah.

20

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Laju Inflasi di Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (%) 15 11.47 11.06

10

6.96 6.1

6.59 6.31

5

2.86 2.76

0 2007

2008

2009

2010

5.54 4.73

BANTEN NASIONAL

2011

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2. Kesejahteraan Sosial Kinerjapembangunan kesejahteraan sosial ditandai dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun sebaran capaiannya di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2010 NO

TAHUN

KABUPATEN/KOTA

2009

Kabupaten: 1 Pandeglang 67,99 2 Lebak 67,45 3 Tangerang 71,45 4 Serang 68,27 Kota: 5 Tangerang 74,89 6 Cilegon 74,99 7 Serang 69,99 8 Tangerang Selatan 75,01 Provinsi Banten 70,06 Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2009-2010

2010 68,29 67,67 71,76 68,67 75,17 75,29 70,61 75,38 70,48

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Tingkat IPM di Provinsi Banten Tahun 2006-2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

21

Kondisi penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Januari 2012, sampai dengan September 2011 tercatat sebanyak 690.874 jiwa (6,26%), sedangkan pada Maret 2011 tercatat sebanyak 690.490 jiwa (6,32 persen). 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur

wilayah,

perumahan,

lingkungan

hidup

yang

dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan Kinerja layanan pendidikan di Provinsi Banten dari Tahun 20082010 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.5. Tabel 2.5 Indikator Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2008-2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Ketersediaan

fasilitas

pendidikan

akan

menentukan

kualitas

pendidikan, dimana salah satu indikatornya adalah rasio muridguru, yaitu rasio yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sekelompok murid. Di Banten, rasio murid-guru untuk tingkat SD, SLTP,SLTA rata-rata masih dibawah 25 murid. Hal ini bukan

berarti

proses

belajar

mengajar

pada

ketiga

jenjang

pendidikan tersebut sudah berlangsung optimal karena penempatan tenaga pengajar belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan.

22

Gambar 2.4 Grafik Rasio Murid-Guru SD, SLTP dan SLTA di Provinsi Banten Tahun 2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

b. Kesehatan Capaian kinerja layanan

kesehatanselama periode 2008-2010

ditandai dengan Indikator penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), jumlah tempat berobat dan tenaga kesehatan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.6 dan Gambar 2.5. Tabel 2.6 Statistik Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2008-2010 NO 1 2 3 1 2 3 4

INDIKATOR KESEHATAN AKB (Per 100 Kelahiran) AHH (Tahun) Angka Kesakitan (%) TEMPAT BEROBAT Praktek Dokter (%) Petugas Kesehatan (% ) Pengobatan Tradisional (%) Lainnya (%)

2008

2009

2010

37 64,60 37,17

36 64,75 37,70

34 64,90 33,02

38,10 20,10

39,30 23,58

37,54 20,26

1,62

1,08

0,74

1,82

1,94

2,64

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Gambar 2.5 Grafik Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

23

c. Pekerjaan Umum dan Perhubungan Layanan urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi layanan moda transportasi darat, laut dan udara. Sebagai gambaran tentang moda transportasi darat, data panjang jalan nasional dan provinsi, jumlah kendaraan bermotor, dan angkutan

kereta api

pada tahun 2009 sampai dengan 2010 sebagaimana termuat dalam Tabel 2.7 di bawah ini: Tabel 2.7 Statistik Transportasi Darat di Provinsi Banten Tahun 2009-2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Sedangkan

berdasarkan

Keputusan

Gubernur

Banten

Nomor

761/Kep.1039-Huk/2011 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi

pada tahun 2011 semula panjang

jalan provinsi 770,09 km berubah menjadi 852,89 km. Disamping itu gambaran tentang kondisi infrastruktur sumber daya air dapat terlihat dari kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 82,27% dan kondisi sedang 12,23% sedangkan dalam kondisi rusak 7,5% dari 13 Daerah Irigasi (DI) seluas 20.474 ha. Intensitas Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia sepanjang periode 2008-2010 menunjukkan peningkatan dengan jumlah penerbangan, penumpang dan kargo baik domestik maupun internasional sebesar 153,83 ribu pesawat, 20,23 juta orang penumpang dan 302,08 ribu ton kargo. 24

Salah satu pelabuhan penyeberangan terbesar di Banten adalah Pelabuhan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga menjadi pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak sebanyak 27,11 ribu trip namun dibanding tahun 2009 yang berjumlah 27,61 ribu trip terjadi penurunan karena gangguan gelombang, perbaikan dermaga dan keterbatasan Kapal Ferry. Hal ini menyebabkan layanan penyeberangan terhambat, sehingga sering terjadi kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Merak. d. Perumahan Sebagai gambaran tentang kondisi perumahan masyarakat di Provinsi Banten terlihat sebagaimana data statistik Tabel 2.8. Tabel 2.8 Statistik Perumahan di Provinsi Banten Tahun 2009-2010 (%)

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2011) bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak baru sebesar 22,12% terhadap target RAD MDGs Provinsi

Banten

pada

tahun

2015

adalah

sebesar

35,19%.

Sedangkan target Nasional sebesar 68,87%. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak ditahun 2011 adalah sebesar 64,15% terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebesar 84,72%. Sedangkan target nasional sebesar 62,41%. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan ditahun 2011 adalah sebesar 9,41%, terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada

25

tahun 2015 adalah sebesar 12,7%. Sedangkan target nasional sebesar 8,26%. e. Lingkungan Hidup Sebagai gambaran, kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten relatif masih terjaga kelestariannya khususnya kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Sedangkan kerusakan habitat ekosistem relatif terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia

antara

lain

sedimentasi

daerah

pesisir

(pantai)

di

Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untukbudidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan. Walaupun

sudah

dilakukan

upaya

pengendalian

pencemaran

lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik

soda,

dan

lain-lain.

Disamping

itu,

indikasi

tingkat

pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi. Kerawanan

kasus

pencemaran

udara

pada

kawasan-kawasan

industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu 26

(kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku

mutu

(kategori

berat)

di

Tangerang,

Serang,

Cilegon.

Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon. Produksi sampah perkotaan di Provinsi Banten sekitar 16.539 m3/hari atau sekitar 5.971.035 m3/tahun. Daerah penghasil sampah terbesar adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 5.995 m3/hari, sedangkan produksi sampah di kota lainnya dibawah 4.000

m3/hari.

Pengelolaan

persampahan

maupun

kesadaran

masyarakat dalam mengelola sampah belum cukup baik, hal ini ditandai dengan banyak dijumpainya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, seperti dibadan sungai dan di pinggir jalan. Pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, dimana hingga saat ini ditenggarai

masih

adanya

sejumlah

perusahaan

yang

memperjualbelikan limbah B3. Disamping itu, permasalahan terkait dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat

sekitarnya

serta

Pemerintah

Kabupaten

Serang

dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah perbatasan. Ancaman bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan

Patia,

Sobang,

Panimbang,

Pagelaran),

Lebak

(Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang yang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibinuangen, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap, Mookervat dan Kali Sabi. Ancaman gempa bumi yang terjadi selain gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut.Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau IndoAustralia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur.

27

f. Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektonik telah menjangkau hingga kepelosok wilayah Banten.

Berdasarkandata

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Dalam Angka Tahun 2010, terdapat surat kabar nasional yang berjumlah 39 media dan surat kabar lokal sebanyak 6 media. Untuk layanan operator seluler sebanyak 7 operator, penyiaran radio dan TV sebanyak 51 buah stasiun radio dan 11 penyiaran TV. Akses masyarakat Banten terhadap sarana telekomunikasi dan internet pada periode 2009-2010 meningkat sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase rumahtangga pemilik telepon rumah, HP dan pengakses internet masing-masing 14,25%, 76,28% dan 26,09%. Gambar 2.6 Grafik Persentase Rumahtangga Pengguna Telepon dan Internet di Provinsi Banten Tahun 2009-2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

g. Penataan Ruang Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada masing-masing Kota di Provinsi Banten rata-rata masih kurang dari 30%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.9 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011 NO

KOTA

LUAS (HA)

PERSEN (%)

1

Serang

5.452.690

20,44

2

Cilegon

2.634.540

15,01

3

Tangerang

20.408.291,42

11,16

4

Tangerang Selatan

1.314.470

8,9

Sumber : RTRW Kota di Provinsi Banten

28

Rasio

luas

kawasan

tertutup

pepohonan

berdasarkan

hasil

pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan di tahun 2009 adalah sebesar 16,68%, sedangkan target MDGs pada Tahun 2015 adalahsebesar 26%. Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di tahun 2010 adalah sebesar 11,8%, sedangkan pada tahun 2015 target MDGs adalah sebesar 16%. Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten ditahun 2010 adalah 4,04% sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah sebesar 6,30%. Luas hutan negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan antara tahun 2003 (78.649,61 ha) ke tahun 2005 (80.160,11 ha) dengan

laju

pertumbuhan

sebesar

1,96%.

Dengan

demikian,

proporsi hutan negara terhadap luas semakin meningkat, yaitu dari 8,94% menjadi 9,11%. Hingga tahun 2004, sebaran hutan secara dominan terdapat di Kabupaten Pandeglang 38.994,64 ha (48,64%) dan Kabupaten Lebak 35.366,73 ha (44,12%), sedangkan sisanya di Kabupaten Serang 4.384,43 ha (5,46%). Bila ditinjau menurut jenisnya, terjadi pergeseran yang drastis antara komposisi hutan lindung dengan hutan produksi dalam kurun waktu 2003-2004, dimana hutan lindung dengan luasan 25.116,01 ha (31,93% terhadap luas hutan negara) pada tahun 2003 menjadi 7.894,11 ha (9,84%) pada tahun 2004 atau dengan laju penurunan sebesar 69,17% (berkurang 17.221,90 ha). Pergeseran tersebut, khususnya disebabkan karena pengalihan fungsi hutan lindung menjadi ’hutan produksi terbatas’ yang terjadi pada hutan lindung di seluruh kabupaten tersebut di atas, khususnya di Kabupaten Pandeglang (yang juga merupakan wilayah dengan keberadaan hutan lindung terluas) dengan laju penurunan mencapai 82,98% (12.689,59 ha). Kawasan lindung pada tahun 2009 seluas 223.930,34 ha atau 25,88% dari luas wilayah Provinsi Banten, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

29

Tabel 2.10 Kawasan Lindung di Provinsi Banten Tahun 2009 NO KAWASAN LINDUNG LUAS (HA) 1 Hutan Konservasi 126.397,30 2 Hutan Lindung 9.471,39 3 TWA Perairan Laut Sangiang 720,00 4 Perairan Laut TNUK 44.337,00 5 Hutan Bakau di Luar Kawasan Hutan 918,67 6 Kawasan Ulayat Baduy/Cagar Budaya 5.136,58 7 Kawasan Rawan Bencana Alam 36.161,97 8 Kawasan Lindung Sekitar Hulu Air 787,43 Jumlah 223.930,34 Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009

h. Tata Kelola Pemerintahan Sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2010-2014, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi

hukum,

keadilan

dan

partisipasi

terwujud

dalam

pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menerapkan prinsipprinsip tersebut guna membentuk birokrasi yang efektif, efisien dan akunTabel

sebagai

wujud

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat supaya hidup lebih aman, nyaman, tentram, rukun, damai, bersatu dan sejahtera. Penerapan prinsip keterbukaan memenuhi amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini telah dibentuk infrastruktur Pelayanan Informasi Publik (PPID dan PPID Pembantu) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten yang telah berfungsi dalam memfasilitasi berbagai sengketa informasi. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa instansi pemerintah secara elektronik (E-Procurment) yaitu Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Tanggal 20 Januari 2012 Nomor 999.05/KEP-Huk/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur

Banten

Nomor

999.05/KEP.1-Huk/2011

tentang

Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 30

Secara Elektornik Provinsi Banten sebagai salah satu wujud EGoverenment.

Dalam

aspek

akuntabilitas

Pemerintah

Provinsi

Banten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperlukan kerja keras khususnya untuk membenahi kelemahan penataan administrasi aset daerah. Lahirnya

Peraturan

Daerah

Nomor

7

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal, merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Banten

dalam

menerapkan

efektifitas

dan

efisiensi

untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan perizinan. Hasil kinerja sinergis dari setiap SKPD berdampak pada kondisi Banten yang kondusif, aman, tentram dan nyaman sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan dan meningkatkan nilai investisinya di Banten. Terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten telah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Harmonisasi

hubungan

antar

kelembagaan

melalui

sasaran

penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD, tercermin dalam proses penyusunan produk hukum daerah melalui peraturan daerah, selama kurun waktu 2002-2012 telah diselesaikan sebanyak 41 peraturan daerah, baik yang bersifat usulan dari pemerintahan daerah maupun inisiatif DPRD. Rasio nota kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD mencapai 89,10%, sedangkan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam anggaran pembangunan mencapai 87,98% dari tahun 2011. Penataan peraturan daerah dilakukan melalui program peningkatan kesadaran dan pengembangan produk hukum melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan nilai capaian tahun 2011 sebesar 97,93%. Selain itu, rasio penegakan peraturan daerah dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda melalui capaian sebesar 99,71%. Dalam

31

rangka penegakan peraturan daerah tersebut, telah dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS secara rutin. Selama

kurun

tahun

2007-2011,

terkait

dengan

pembatalan

peraturan daerah telah dilakukan pencabutan dan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan oleh Kementerian Keuangan, melalui Surat Rekomendasi Nomor S-148/MK.7/2007 tanggal 16 Juli 2007, dan revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Guna meningkatkan profesionalisme birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur, pembuatan kartu pegawai elektronik (KPE) dan sistem aplikasi pengelolaan

kepegawaian

(SAPK).

Target

kedepan

akan

dikembangkan sistem kepegawaian secara online dan pelayanan kepegawaian satu pintu (one stop service). Kondisi aparatur birokrasi Provinsi Banten semula berjumlah 2.958 orang (2007), meningkat menjadi 3.868 orang (2011). Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan didominasi lulusan S-1 (50,41%) SLTA (19, 59%), Diploma (16,64%), S-2 (12, 30%) sisanya SD, SLTP dan S3. Pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan dari semula 124 pelanggaran (2007) menjadi 51 pelanggaran.Hal ini menunjukan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan disiplin pegawai. Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan korupsi, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan/aset daerah telah dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dengan indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan nilai capaian kinerja di tahun 2011 sebesar 79,78%. Hal ini perlu ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan palayanan publik yang bermutu dan akuntabel. i. Ketenagakerjaan Jumlah penduduk usia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja produktif, sebagai unsur utama. Data ketenagakerjaan di Provinsi Banten pada Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan 2.12. 32

Tabel 2.11 Struktur Ketenagakerjaan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2010-2012 NO

KEGIATAN UTAMA

Penduduk Usia >15 tahun Angkatan Kerja a. Bekerja b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka) Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)

1 2

3 4 5

SAT

2010 (FEBRUARI)

2011 (AGUSTUS)

2012 (FEBRUARI)

Orang

7.402.379

7.686.359

7.783.259

Orang Orang Orang

4.791.977 4.113.360 678.617

5.210.224 4.529.660 680.564

5.398.644 4.818.967 579.677

Orang

2.610.420

2.476.135

2.384.615

%

64.74

67,79

69.36

%

14,16

13,06

10.74

Sumber : Berita Resmi Statistik (7 Mei 2012)

Tabel 2.12 Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2011 KABUPATEN/ ANGKATAN PENGGANGGURAN KOTA KERJA Kabupaten: 1 Pandeglang 513.487 58.108 2 Lebak 549.378 66.471 3 Tangerang 1.416,780 204,358 4 Serang 657,679 87.433 Kota: 5 Tangerang 945.334 121.818 6 Cilegon 185.874 24.426 7 Serang 274.594 38.015 Tangerang 8 667.099 79.935 Selatan Jumlah 5.210.224 680.564 Sumber: Berita Resmi Statistik (Agustus 2011) NO

TPT(%)

TPAK(%)

11.32 12,10 14,42 13.29

64.28 63.60 69.46 64.74

12.89 13.14 13.84

70.31 70.00 68.60

11.98

69.64

13.06

67.79

j. Ketahanan Pangan Sejalan dengan kebijakan nasional tentang stok pangan 10 juta ton, maka ketahanan panganan menjadi salah satu

isu strategis di

Provinsi Banten. Sehubungan dengan layanan distribusi dan akses pangan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan 1 (satu) unit kendaraan warung pangan mobile sebagai antisipasi dalam menangani kerawanan pangan, selain itu masyarakat juga berperan aktif dengan dibentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Mengenai jumlah ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Banten pada bulan Februari 2012, dapat dilihat pada Tabel 2.13.

33

Tabel 2.13 Rekapitulasi Cadangan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2012 URAIAN Cadangan Beras Provinsi Cadangan Beras Kab/Kota a. Kab Serang b. Kab Pandeglang c. Kab Tangerang d. Kab Lebak e. Kota Serang f. Kota Cilegon g. Kota Tangerang h. Kota Tangerang Selatan Jumlah Cadangan Pangan Provinsi Dana APBD Tahun 2011 a. Kerjasama dengan Bulog b. Gapoktan (10)

KETERSEDIAAN (TON) 200

PEMANFAATAN (TON) -

100 100 100 100 100 100 100 100

70 50 60 50 22,5 -

800

252,5

Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota) a. Kab Tangerang b. Kota Cilegon JUMLAH CadanganPangan Masyarakat (APBD dan APBN 2011) a. Lumbung Pangan (30) b. LDPM (17) Jumlah

124

5

79

-

203

5

36 43 79

-

100 89

-

189

-

KETERANGAN Di simpan Bulog Di simpan Bulog, dan telah disalurkan untuk bantuan masyarakat akibat banjir,nelayan yg tdk bisa melaut,angin puting beliung

Bantuan nelayan Kota Serang, Kab Serang,Kab Pandeglang,Kab Lebak, Kab Tangerang.

Sumber. Badan Ketahanan Pangan 2012 (Februari)

Dari sisi penganekaragaman pangan sebagai bagian dari strategi pekuatan ketahanan pangan telah dilaksanakan berbagai program diantaranya penelitian komoditas keanekaragaman pangan diikuti dengan sosialisasinya termasuk lomba cipta menu pangan non beras, sebagai salah satu sumber energi dan protein.Adapun konsumsi pangan untuk kebutuhan energi dan protein dapat dilihat pada Tabel 2.14.

34

Tabel 2.14 Konsumsi Pangan di Provinsi Banten Tahun 2010 NO

PERKEMBANGAN KONSUMSI PER KAPITA PER HARI

URAIAN

1

2005

Energi

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1927

2015

2038

1958

1957

55.27

53.66

57.65

57.43

59.17

59.98

79.1

74.9

82.8

81.9

78.8

80.6

(kkal/kap/hari) 2

Protein gram/kap/hari)

Skor PPH

Sumber. Neraca Bahan Makanan Provinsi Banten 2011

Tingkat kerawanan pangan secara umum, Banten masuk dalam kategori 2, yaitu cukup rawan untuk ketersediaan pangan, tetapi berdasarkan

indeks

komposit

penyerapan

pangan

secara

keseluruhan termasuk agak tahan, dapatdilihat pada Tabel 2.15. Tabel 2.15 Tingkat Kerawanan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2011 NO

KAB/KOTA

INDEKS KOMPOSIT GABUNGAN 4,2

KETERANGAN

1

Kab.Pandeglang

2

Kab. Lebak

4,4

Agak tahan

3

Kab.Serang

4,3

Agak tahan

4

Kab.Tangerang

3,9

Agak tahan

5

Kota Tangerang

3,5

Agak tahan

6

Kota Cilegon

3,5

Agak tahan

7

Kota Serang

4,0

Agak tahan

8

Kota

3,6

Agak tahan

Tangerang

Agak tahan

Selatan Sumber. Badan Ketahanan Pangan 2011

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan (3% terhadap produksi nasional) dan menduduki peringkat ke 9 nasional pada tahun 2010.Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariatif mulai

dari

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan,

dan

peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembangdengan baik, adapun luas lahan sawah di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.16. 35

Tabel 2.16 Luas Lahan Sawah di Provinsi Banten Tahun 2009 NO

KAB/KOTA

TEKNIS

1 2 3 4 5 6 7 8

½ TEKNIS 5.289 2.365 3.021 6.177 122 0 579 0

SEDERHANA

Kab.Pandeglang 2.853 7.575 Kab. Lebak 4.124 4.708 Kab.Serang 22.861 937 Kab.Tangerang 14.801 3.578 Kota Tangerang 534 0 Kota Cilegon 115 107 Kota Serang 3.73 284 Kota Tangerang 0 12 Selatan Jumlah 49.018 17.553 17.201 Sumber. Badan Pusat Statistik Banten 2009

8.964 11.083 0 6.823 0 167 325 53

TADAH HUJAN 30.058 22.503 13.796 14.164 417 1.744 3.403 47

27.415

86.114

DESA

LAINNYA

JUMLAH

0 56 13 160 0 0 0 0

54.739 44.839 40.6284 45.685 1.073 2.133 8.321 112

229

197.53

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Banten

terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang

hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi pada tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.17. Tabel 2.17 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten Tahun 2011 NO

KAB/KOTA

PADI

JAGUNG

KEDELAI

1 Kab.Pandeglang 596.796 1.642 4.043 2 Kab. Lebak 480.483 823 763 3 Kab.Serang 392.703 150 4 Kab.Tangerang 381.228 573 130 5 Kota Tangerang 6.671 6 Kota Cilegon 13.918 23 7 Kota Serang 76.082 493 119 8 Kota Tangsel 1.444 125 35 Jumlah 1.949.714 3.828 5.095 Sumber. Badan Pusat Statistik Banten 2011

UBI KAYU 1.822 1.429 408 2.008 5 66 391 170 6.295

UBI JALAR 964 654 104 848 4 18 154 92 2.839

KACANG TANAH 1.304 526 160 3.938 2.54 2.267 180 10.916

KACANG HIJAU 452 85 252 33 252 1.075

Komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, Tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, dan Obat-obatan Herbal. Selanjutnya mengenai data produksi buah, bunga dan obat-obatan pada Tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.18.

36

Tabel 2.18 Produksi Buah, Bunga dan Obat-obatan di Provinsi Banten Tahun 2011 NO

KOMODITAS

PRODUKSI

SENTRA PRODUKSI

I. Buah-buahan(Ton) 1

Melon

85,90

2

Pisang

5.837.824

Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak

3

Jeruk

4.062.937

Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak

4

Mangga

1.306.043

5

Nenas

1.406.438

6

Manggis dan

493.946

durian Buah lainnya

Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon

Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang dan Kota Serang Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang

2.504.611

Jumlah

15.620.389

II. Bunga ( Batang ) Anggrek

2.189.988

Kota Tangerang selatan

phylodendrun

899.961

Kota Tangerang selatan

Bunga lainnya

1.365.086

Jumlah

4.455.035

Kota Tangerang selatan, Kota Serang, Kab. Serang

III. Obat-obatan( Kg ) Non rimpang Rimpang Jumlah

67.026.287

Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang

355.297.255

Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang

422.305.542

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2011

Produksi sayur-sayuran menunjukan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar pada tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.19. Tabel 2.19 Produksi Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2011 NO

KOMODITAS

PRODUKSI

SENTRA PRODUKSI Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan 1 Jamur 116.701 ton Tangerang Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan 2 Petai 9.714 ton Serang Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan 3 Kacang panjang 20.930 Serang Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan 4 Cabe besar 4.638 Serang Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2011

37

Kab. Kab. Kab. Kab.

Provinsi Banten juga merupakan salah satu produsen daging dan telur yang sangat potensial dalam skala nasional.Produksi dan sentra produksi peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.20. Tabel 2.20 Produksi dan Sentra Peternakan di Provinsi Banten Tahun 2011 NO KOMODITAS

PERINGKAT (NASIONAL)

PRODUKSI (TON)

DAERAH PERSEBARAN

Kab. Serang, Kab. Kota Tangerang Kab. Serang, Kab. 2 Kerbau 6 3.700 Kota Tangerang Kab. Pandeglang 3 Ayam Ras 5 86.100 Lebak Kab. Serang, Kab. 4 Telur 8 41.600 Kota Serang, Kota dan Kota Tangsel Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 2011 1

Sapi

4

20.300

Tangerang, Tangerang, dan

Kab.

Tangerang, Tangerang

Gula aren, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, dan coklat merupakan tujuh komoditas andalan perkebunan dengan luas lahan perkebunan rakyat sebesar 173.589 ha, perkebunan besar swasta 6.018 ha, dan PTP seluas 9.578 ha. Selanjutnya mengenai data luas tanam, produksi dan daerah penyebaran komoditas unggulan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Luasan, Produksi dan Daerah Sebaran Komoditas Perkebunan di Provinsi Banten Tahun 2010 NO

KOMODITAS

LUASAN (HA)

PRODUKSI (TON)

DAERAH PERSEBARAN

Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten 1 Kelapa 100.058,65 55.541,00 Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang Kabupaten Pandeglang dan 2 Karet 26.492,93 12.547.40 Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang dan 3 Kelapa Sawit 18.462,47 25.865,04 Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak, Pandeglang, 4 Cengkeh 15.602,40 7.554,5 Kabupaten Serang dan Kota Serang Kabupaten Lebak, Pandeglang, 5 Kopi 9.526,00 2.216,70 Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, Kota Serang Kabupaten Lebak, Pandeglang 6 Kakao 7.248,99 2.107,00 dan Kabupaten Serang Kabupaten Lebak, Kabupaten 7 Aren 2.959,85 1,706,67 Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang Sumber: Statistik Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 2011

38

Taman Hutan Raya merupakan salah satu kebanggaan Provinsi Banten, terletak di Kabupaten Pandeglang. Kawasan ini akan dikembangkan

menjadi

kawasan

konservasi

dan

agrowisata.

Pemberdayaaan di kawasan ini dilaksanakan dengan pembinaan masyarakat desa disekitar hutan dengan mengembangkan hasil hutan non kayu seperti jamur dan madu. Sebagai gambaran tentang kondisi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten dapat dilihat dari potensi kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 519 km. Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untukwisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industry pengolahan hasil kelautan.Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan.Selanjutnya mengenai data produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Produksi Perikanan di Provinsi Banten Tahun 2010 NO KOMODITAS Perikanan Tangkap 1 Kerapu 2 Manyung 3 Kakap 4 Kurisi 5 Cucut 6 Selar 7 Kue 8 Teri 9 Tenggiri 10 Tongkol 11 Jenis lainnya Jumlah Perikanan Budidaya Rumput Laut dan Ikan 1 Bandeng 2 Udang Windu 3 Gurame 4 Ikan Patin 5 Jenis lainnya Jumlah Sumber: Statistik Perikanan 2011

PRODUKSI (TON) 722 1.369 1.031 2.043 1.398 2.136 1.158 2.753 2.527 26.851 21.863 63.150 10.487 44.187 29.058 22.627 359 106.000

Eksport produk hasil perikanan merupakan salah satu primadona andalan kelautan dan perikanan, capaian eksport pada tahun ini 39

sebesar 435.642 kg dengan tujuan negara Jepang, Eropa dan Amerika Serikat.Ikan hias juga menjadi salah satu andalan eksport Provinsi Banten. b. Energi dan Sumber Daya Mineral Peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Banten dari tahun ke tahun cenderung stagnan.Hal ini setidaknya

dapat

dikonfirmasi

oleh

perkembangan

jumlah

perusahaan/usaha penggalian di Banten selama periode 2007- 2009 yang cenderung berfluktuasi. Meskipun demikian, jumlah pekerja pada periode yang sama meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Hanya saja, balas jasa per tenaga kerja setelah sempat naik dari 15,51 juta rupiah menjadi 16,68 juta rupiah pada tahun 2008, pada tahun 2009 akhirnya turun menjadi 13,56 juta rupiah per pekerja. Sebaliknya, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali.Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang.Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual. Sampai tahun 2011 rasio elektrifikasi di Provinsi Banten mencapai 78,93%, yang berarti masih berada diatas rasio elektrifikasi Nasional maupun rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat. Rata-rata rasio elektrifikasiNasional 72,95%, serta rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 70.72 %. Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun ke 40

tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah ini. Gambar 2.7 Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten Tahun 2002-2011 (%)

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

c. Industri dan Perdagangan Sektor industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang setiap tahun selalu mendominasi perekonomian Banten. Hanya saja, jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) di Banten sepanjang periode 2007-2009 justru mengalami penurunan hingga menjadi 1.695 unit. Penyerapan tenaga kerja juga menurun dari 0,49 juta orang pada tahun 2007 menjadi 0,47 juta orang di tahun 2009. Sebaliknya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan terus meningkat hingga menjadi 79,49 triliun rupiah pada tahun 2009. Akibatnya, NTB per tenaga kerja meningkat dari 123 juta rupiah rupiah menjadi 168 juta rupiah pada tahun 2009. Secara spasial, IBS Banten terkonsentrasi antara lain di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan bagian timur Kabupaten Serang dengan

teknologi

produksi

kebanyakan

padat

tenaga

kerja.

Kemudian, Kota Cilegon dan bagian barat Kabupaten Serang yang cenderung sebagai daerah konsentrasi industri padat modal. Secara keseluruhan persentase jumlah perusahaan, tenaga kerja dan NTB untuk ke empat kabupaten/kota tersebut mencapai 92,98%, 93,50% dan 95,70%. Sedangkan perbedaan teknologi produksi antara IBS di kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang dalam hal ini diukur dengan NTB per tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja IBS padat modal lebih tinggi dibanding IBS padat tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga

kerja

untuk

Kabupaten 41

Tangerang;

Kota

Tangerang;

Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masing-masing sebesar 100,50 juta rupiah; 152,52 juta rupiah; 254,72 juta rupiah dan 696,88 juta rupiah per tenaga kerja. Menurunnya pertumbuhan ekspor yang lebih besar dari pada impor menyebabkan defisit perdagangan Banten terhadap luar negeri semakin

membesar

dan

mencapai

sekitar

USD

1,25

miliar.

Menurunnya ekspor disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor komoditas utama Banten seperti ekspor kimia dasar, besi/baja, tekstil,

kertas

dan

kayu/gabus.Penurunan

ekspor

tersebut

disebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi dunia terutama negara mitra dagang Banten seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Cina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang memicu menurunnya permintaan barang dari Banten. Kondisi ini dikhawatirkan

akan

semakin

memburuk

pada

tahun

2012

khususnya permintaan barang dari negara-negara Eropa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang dan USA diperkirakan telah mulai pulih pada tahun 2012. Tabel 2.23 Perkembangan Ekspor dan Impor di Provinsi Banten Tahun 2010 - 2011 URAIAN Ekspor

Impor

Nilai (US Ribu) Volume (Ribu Ton) Nilai (US Ribu) Volume (Ribu Ton)

TW1

TW2

1,712,109

2010

TW3

TW4

TW1

TW2

1,918,230

1,854,871

2,254,436

2,205,904

890

886

925

1,211

3,884,236

3,777,695

3,483,130

2,499

2,622

2,715

2011

TW3

TW4

2,461,159

2,485,908

1,520,414

987

957

991

551

4,713,266

4,585,147

5,063,459

5,257,994

3,867,507

3,475

3,475

364

3,450

2,019

Sumber: Bank Indonesia 2012

Nilai ekspor Banten pada triwulan IV tahun 2011 masih mengalami peningkatan,

tetapi

berdasarkan

volumenya

telah

mengalami

penurunan yang signifikan pada periode laporan.Akibatnya pertumbuhan ekspor Banten kian melambat. Di sisi lain, nilai impornya secara bulanan semakin meningkat dan pertumbuhannya lebih tinggi dari pada ekspor Banten. Dampaknya, defisit transaksi perdagangan Banten dengan luar negeri semakin membesar dan mencapai angka sekitar USD 1,25 miliar pada bulan Desember 2011 saja, tetapi jika dikumulatifkan akan mencapai lebih dari USD 7,5 miliar.

42

Pertumbuhan ekspor Banten pada akhir tahun 2011 ini mendekati posisi tahun 2009 sebagai dampak krisis global sejak tahun 2008. Kondisi ini diperkirakan dapat berulang karena krisis global mulai kembali bergejolak di akhir tahun 2010 yang dampaknya akan mulai dirasakan

1

tahun

setelah

krisis

tersebut

dimulai,

seperti

pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya-upaya strategis perlu dilakukan sejak dari perencanaan bahan baku hingga target pasar oleh industri di wilayah Banten. Namun langkah ini akan sulit dilakukan tanpa dukungan pihak pemerintah, kestabilan sistem keuangan dan iklim yang kondusif. Kejadian banyaknya perusahaan tekstil dan kimia dasar di Banten yang menutup usahanya pada tahun 2009 perlu dicermati agar tidak berulang pada tahun 2011 hingga di tahun mendatang. Perusahaan yang banyak menampung tenaga kerja di Banten antara lain pabrik tekstil, alas kaki dan industri makanan. Saat ini, dari grafik beberapa komoditas ekspor terlihat adanya penurunan pertumbuhan ekspor pada industri pengolah kayu dan gabus, tekstil, besi/bajadan produk kimia dasar.Ekspor industri mineral tidak mengandung logam termasuk salah satu industri yang masih meningkat ekspornya. Ekspor luar negeri industri besi/baja Banten menurun lebih disebabkan seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas tersebut cenderung menurun dan meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan biaya produksi semakin meningkat dan berdampak pada penurunan permintaan. Di sisi lain, penjualan di dalam negeri tetap memiliki prospek yang cerah seiring rencana pemerintah dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan

Ekonomi

membutuhkan

produk

infrastruktur

jalan,

Indonesia besi

jembatan

baja dan

(MP3EI) terutama konstruksi

yang

banyak

pembangunan lainnya

untuk

meningkatkan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, salah satu industri terbesar baja nasional di Banten terus melakukan ekspansi proyek pembangunan pabrik blast furnace yang akan segera direalisasikan setelah mendapat pembiayaan dari salah satu grup besar perbankan besar dunia pada tahun 2012. Selain itu, pembangunan pabrik baja baru yang akan berpatungan dengan perusahaan dari Korea diperkirakan akan menyerap 100.000 tenaga kerja pada tahun 2013. Pabrik baja tersebut akan memproduksi 3 43

juta ton slab per tahun dan plat baja sebanyak 1,5 juta ton per tahun untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk kebutuhan produksi pabrik baja patungan itu sendiri di Banten. Kapasitas produksi pada tahun 2011 diperkirakan akan meningkat di akhir tahun 2011 setelah beberapa proyek strategis terkait finalisasi revitalisasi fasilitas produksi Hot Strip Mill (HSM) yang telah selesai pada bulan Mei 2011. Peningkatan produksi diperkirakan menjadi 2,4 juta ton per tahun dari sebelumnya hanya 2 juta ton per tahun. d. Pariwisata Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai.

Pada

tahun

2010

di

Banten

terdapat

228

usaha

akomodasi dengan 6.167 kamar dan 9.801 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 39 unit diantaranya merupakan hotel berbintang dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 41,69%, lebih tinggi dibanding hotel non bintang yang hanya 26,18%. Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2010 mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel

berbintang,

yaitu

dengan persentase

mencapai

98,99%.

Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%. Tabel 2.26 Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 2008-2010

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

44

2.4.4 Aspek Daya Saing Daerah 1. Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan Gambaran

tingkat

kemampuan

ekonomi

daerah

tentang

Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut

Kelompok

Barang

Pangan/Non

Pangan

di

Provinsi

BantenTahun 2010-2011 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.25. Tabel 2.25 Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 (Rp) NO

URAIAN

1

Total Pengeluaran RT (Jumlah makanan ) 2 Total Pengeluaran RT (Non makanan ) Jumlah

KOTA 2010 2011

DESA 2010 2011

KOTA + DESA 2010 2011

338.137

361.733

234.516

262.388

296.896

328.623

470.739

460.829

160.440

170.402

347.242

365.364

808.876

822.562

394.956

436.790

644.138

693.987

Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Selain itu, NTP biasa digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. Pencapaian NTP Banten tahun 2011 didapat angka rata-rata 106,54%, dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut: Tabel 2.26 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten Tahun 2010 - 2011 SUB SEKTOR

2010 It

2011

Ib

NTP

It

Ib

NTP

Tanaman Pangan

128,31

128,21

100,07

140,97

134,30

104,96

Tanaman Hortikultura

134,25

126,68

105,98

144,48

132,56

108,99

Tanaman Perkebunan Rakyat

129,50

126,66

102,24

136,20

132,28

102,97

Peternakan

131,12

124,04

105,71

131,94

129,44

101,94

Perikanan

125,94

129,94

96,93

132,16

135,37

97,63

Gabungan

129,81

127,44

101,86

143,96

135,12

106,54

Keterangan : It = Indeks Yang Diterima Ib = Indeks Yang Dibayar Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten 2012

45

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akaninfrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah. a. Transportasi Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut.Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada tahun 2011, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang 852,89km dalam kondisi mantap (baik dan cukup) sebesar 64.15% (547,1 km) dan kondisi rusak 35,87% (305,79 km). Dengan tingkat kemantapan sebesar 64.15% tersebut, 35,87% dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi rusak. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil.Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar

muatan

sumbu

terberat

(MST).Selain

itu,

kurangnya

jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Banten dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan

rendahnya

kualitas

dan

cakupan

pelayanan

infrastuktur jaringan jalan di Banten. Tabel 2.27 Panjang Jalan Menurut Type Permukaan, Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011 URAIAN

TINGKATAN JALAN JALAN NASIONAL

Kondisi Permukaan : - Aspal 476,49 - Berbatu - Tanah Kondisi Jalan : - Baik 440,89 - Cukup - Rusak 35,60 - Sangat Rusak Jumlah/ Total 476,49 Sumber: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2011

46

JALAN PROVINSI 758,91 11,18 335,64 211,46 305,79 852,89

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di Provinsi Banten telah

terdapat 4 (empat)

bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan

moda transportasi laut, di dimana terdapat 2 (dua)

pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transporasi di Provinsi Banten. b. Listrik dan Energi Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga,sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang.Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual. Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat 47

masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon

kebijakan konversi bahan

bakar minyak juga ditentukan oleh pontensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya. c. Hotel dan Pariwisata Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan

persentase

mencapai

98,99%.

Sedangkan

wisatawan

nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%. Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata

dalam

mendukung

perekonomian

daerah,

Provinsi

Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK)

Pariwisata

Pandeglang.Penetapan

Tanjung

tersebut

Lesung

didasarkan

di pada

Kabupaten Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung Lesung pada tanggal 23 Februari 2012. 3. Iklim Berinvestasi Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring

meningkatnya

potensi

konsumsi

domestik/nasional

dan

perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 48

2010.Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang

terdiri

dari

sumbangan

sektor

K-UMKM

sebesar

48,78%,

sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%. Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung

aktifitas

ekonomi

memiliki

gambaran

pertumbuhan

investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%. 49

Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun. 4. Sumber Daya Manusia Penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan dewasa ini. Jumlah penduduk yang besar apalagi dengan komposisi dan distribusi yang lebih merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena itu, proses pembangunan yang dilakukan selain diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber

daya

manusia,

harus

pula

mencakup

upaya

untuk

mengendalikan laju pertumbuhan serta menyeimbangkan komposisi dan distribusi penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten

sudah

berjumlah

5,44

mencapai juta

10,63

orang,

juta

lebih

orang.

banyak

Penduduk dibanding

laki-laki penduduk

perempuan yang hanya 5,19 juta orang. Dengan demikian, rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Banten pada tahun 2010 sekitar 101,5 atau terdapat 1.015 penduduk laki-laki diantara 1.000 penduduk perempuan. Dibanding tahun 2000, penduduk Banten tumbuh sangat pesat yaitu rata-rata mencapai 2,78% per tahun. Padahal, penduduk Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% per tahun.

Akibatnya,

persentase

penduduk

Banten

terhadap

total

penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi 4,48% pada tahun 2010. Disamping itu, pada tahun 2010 Banten juga berhasil menggeser DKI Jakarta sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,12%), Jawa Timur (15,77%), Jawa Tengah (13,63%) dan Sumatera Utara (5,46%). Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor daya saing daerah yang menentukan dalam rangka menarik investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.Sebagian besar sekitar 2,35 juta orang tenaga kerja di Provinsi Banten bekerja antara 35 sampai 49 jam per minggu dan berdomisili di wilayah Tangerang, Serang dan 50

Cilegon, yang terkenal sebagai pusat bisnis dan industri. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18% dan 22,77%. Sementara itu, Sektor Pertanian berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar

20,12%

dari

keseluruhan

tenaga

kerja,

dan

terlihat

mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Setiap tahun selama periode 2009-2011, secara rata-rata dua dari tiga penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Banten memasuki pasar kerja. Hal ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 dimana jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa dan yang bekerja sebesar 4.153.681 jiwa sehingga TPAK adalah sebesar 65,34% dan angka tingkat ketergantungan adalah sebesar 34,66%. Jumlah angkatan kerja sendiri cenderung bertambah, dari 4,36 juta orang pada tahun 2009 menjadi 5,16 juta orang pada Februari 2011.Persentase penduduk usia kerja yang bekerja dari tahun 2009 sampai Februari 2011 terus meningkat dari 85,03% menjadi 86,50%. Berarti,

tingkat

kesempatan

kerja

di

Banten

terus

meningkat.

Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan hingga menjadi 13,50% pada februari 2011. Meskipun demikian, angka pengangguran ini masih tetap tertinggi di Indonesia karena TPT provinsi lainnya berkisar antara 2,67% (Nusa Tenggara Timur) dan 10,83% (DKI Jakarta). Berdasarkan

data

pendidikan

angkatan

kerja

menurut

kategori

penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 total jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa didominasi oleh tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 2.035.415 jiwa atau 41,93%. Diikuti dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA

masing masing sebesar 930.491

jiwa

(19,17%) dan 1.432.985 jiwa (20,59%). Sementara tingkat D1 sampai dengan S1,S2, dan S3 hanya berjumlah 455.293 jiwa (18,31). Jumlah angkatan

kerja

yang

terserap

berdasarkan

pendidikan

sebesar

4.153.681 jiwa yang didominasi oleh pendidikan SD kebawah sebesar 1.708.861 jiwa (41,14%) dan pendidikan SLTA sebesar 1.253.488 (30,18%) serta pendidikan SLTP sebesar 759.044 (18,7%), sedangkan 51

yang berpendidikan Perguruan Tinggi D1 sampai dengan S1,S2 dan S3 sebesar 432.288 (10,41%). Dengan demikian jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 700.503 jiwa yang sebagian besar di dominasi oleh tingkat pendidikan SD sebesar 326.554 jiwa (46,62%), pendidikan SLTP sebesar 171.447 jiwa (24,47%) dan SLTA sebesar 179.497 (25,6%). Sementara yang berpendidikan tinggi (D1 sampai dengan S1,S2 dan S30 tinggal 23.005 (3,28%). Tingginya angka pengangguran Banten bila diamati secara spasial sepertinya berkaitan erat dengan fenomena migrasi penduduk.Terdapat tiga kabupaten/kota dengan TPT di bawah angka pengangguran Banten.Diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang merupakan daerah perdesaan dimana perekonomiannya didominasi oleh

sektor

pertanian,

sehingga

bukan

menjadi

daerah

tujuan

migrasi.Kemudian Kota Tangerang Selatan sebagai daerah termaju di Banten yang perekonomian didominasi oleh sektor ekonomi modern, karena itu relatif kurang menarik untuk menjadi daerah tujuan migrasi dibanding wilayah Tangerang lainnya. Sedangkan lima kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas angka pengangguran Banten merupakan daerah tujuan migrasi dengan berbagai sebab, antara lain adalah daerah dengan sektor perindustrian yang sangat dominan, ibukota Provinsi Banten dan adanya disparitas tingkat upah. Upah minimum Provinsi (UMP) di Banten selama periode 2008-2010 secara nominal terus mengalami kenaikan.Meskipun demikian, UMP riil (dibanding

laju

inflasi)

selama

periode

tersebut

sesungguhnya

cenderung mengalami penurunan. UMP Banten sendiri pada tahun 2010 mencapai 955 ribu rupiah, lebih tinggi dibanding rata-rata UMP Nasional yang hanya 908 ribu rupiah.

52

2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2011 Untuk

mengukur

tingkat

kinerja

pada

empat

agenda

pembangunan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten

dalam

mendukung

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), harus merujuk pada rencana capaian ke 4 (empat) agenda tersebut sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012.Ada sembilan indikator makro pembangunan

untuk

mengukur

kinerja

pemerintah

daerah.

Indikator tersebut yaitu : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 3. Indeks Pembangunan Daerah (IPD) 4. Indeks Pembangunan Gender (IPM-G) 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 6. Jumlah Penduduk Sangat Miskin (Penduduk Miskin) 7. Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) 8. Jumlah Pengangguran Terbuka 9. Persentase Pengangguran Terbuka Kondisi capaian

9(sembilan) indikator makro pembangunan

di Provinsi Banten tahun 2011terlihat sebagaimana Tabel 2.28. Tabel 2.28 Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Indeks Pembangunan Gender (IPM-G) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah Penduduk Sangat Miskin Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Jumlah Pengangguran Terbuka

2011 Target Realisasi 71,0672,47 72,34

Capaian %

Sat

2010

%

70,48

%

6,08

6,10-6,35

6,43

103,21%

%

83,92

85,0089,20

93,15

106,95%

%

64,00

65,80

65,00

98,78%

%

52,50

53,80

53,00

98,51%

Jiwa

758.163

690.874

97,70%

%

26,43

Jiwa

726.377

53

700.000650.000 27,0025,00 620.000

24,58 680.564

101,07%

109,92% 91,10%

No

Indikator

9

Persentase Pengangguran Terbuka (% jumlah pengangguran/jumlah penduduk) Persentase Pengangguran Terbuka (% jumlah pengangguran /Jumlah angkatan kerja)

2011 Target Realisasi

Capaian %

Sat

2010

%

6,82

6,00-5,60

7,15

87,06%

%

13,68

12,77

13,06

97,73%

Pencapaian indikator-indikator makro ini merupakan capaian kinerja dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten baik pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta kontribusi terbesar berasal dari swasta dan masyarakat. Adapun hasil capaian Kinerja Utama Provinsi Banten Tahun 2011

yang

juga

disesuaikan

dengan

ke-4

(empat)

agenda

pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut : 1. Agenda Pemerintahan Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada agenda pemerintahan, dapat dilihat dari capaian kinerja programprogram yang diselenggarakan pada agenda pemerintahan. Program – program tersebut adalah: a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah Sasaran dalam program ini adalah ketersediaan sarana – prasarana aparatur pemerintahan yang memadai. Indikator untuk mengukur program ini adalah Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan dengan nilai capaian 100%, Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD Nilai capaian 100%. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah nilai capaian 100%, Rasio

Pembangunan,

Rehabilitasi

Pengadaan,

Pemeliharaan

dan

Prasarana dan Sarana Aparatur nilai capaian

100%, dan Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD 54

dengan nilai capaian

100%,

Standar pelayanan minimal

pada SKPD yang berkaitan langsung pada pelayanan publik dengan nilai capaian 100%. Rasio koordinasi dan

fasilitasi

penataan daerah otonom baru dengan nilai capaian 100%. Sehingga rata-rata nilai capaian program ini sebesar 100%. Jumlah

kesepakatan

pembangunan

dengan

pemerintah

perbatasan, regional dan bilateral dengan nilai capaian 100%. b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Ada empat sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu: 1) Meningkatkan

Pemerataan/Penempatan

Sumberdaya

Apatur Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini,ada dua indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Cakupan Fasilitas PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh pembekalan/penghargaan yang ditargetkan tahun 2011 sebesar 100% dan terealisasi 80,27% sehingga nilai capaian kinerjanya 80,27%. Cakupan pembinaan mental, disiplin, kompetensi dan peningkatan sumber daya

aparatur

serta

penataan

administrasi

bidang

kepegawaian target tahun 2011 sebesar 20,00% dan terealisasi

sebesar

19,17%,

sehingga

nalai

capaian

indikator ini 95,85%. Rata–rata nilai capaian sasaran peningkatan

pemerataan/penempatan

sumber

daya

aparatur adalah 88,06%. 2) Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada dua indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Target Rasio Belanja Pegawai dalam total Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 adalah sebesar 30,29% dengan realisasi sebesar 30,29%, sehingga nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%. Penataan Regulasi manajemen sumberdaya aparatur terbagi dalam empat kegiatan yaitu Kegiatan fasilitasi administrasi pejabat negara dan DPRD, 55

Fasilitasi bina pendapatan daerah provinsi Banten dan Fasilitasi desk pemilukada Provinsi Banten tahun 2011, Peningkatan

Kapasitas

pemerintahan,

sumberdaya

Sosialisasi

aparatur

penyelenggaraan

bidang

pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Banten tahun 2011 target masing – masing 17,95% dan realisasi empat kegitan tersebut masing masing 17,95%, sehingga capaian kinerja keempat sasaran ini masing masing 100%. 3) Pemanfaatan

Pegawai

untuk

Penanganan

Program/Kegiatan Strategis Pembangunan Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu : Target rasio Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur pada tahun 2011 adalah sebesar 19,97% dengan realisasi sebesar 19,97% sehingga nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%. 4) Pemantapan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional dan Cerdas dan sesuai aturan formal Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Rasio Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Workshop

serta

Sosialisasi

peraturan

Perundang–

undanganpada tahun 2011 adalah sebesar 32,79% dengan realisasi sebesar 32,14%, dengan demikian nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 98,02%. c. Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat

Daerah Ada dua sasaran dalam penyelenggaraan program ini, yaitu penguatan komunikasi pemerintahan antara Pemda dan DPRD dan Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program ini adalah : Target Rasio Nota Kesepakatan dengan DPRD pada tahun 2011 adalah 100% terealisasi 61,47% dengan demikian nilai capaian kinerja sebesar 61,47%, target Rasio 56

Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dalam Anggaran Pembangunan tahun 2011 adalah sebesar 100%, sedangkan realisasinya 87,98%, capaian kinerja 87,98%.

Rata – rata

nilai capaian kinerja program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah adalah sebesar 74,73%. d. Perencanaan Pembangunan Daerah Ada

empat

sasaran

yang

hendak

di

capai

dalam

penyelenggaraan program perencanaan pembangunan yaitu Tersedianya dokumen rencana aksi program – program strategis, tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan, tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan

masyarakat,

pengendalian

dan

dan

evaluasi

tersedianya

dokumen

pelaksanaan

rencana

pembangunan. Berdasarkan 4 indikator kinerja yang digunakan yaitu Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan, Jumlah Dokumen Penganggaran

Tahunan

Daerah,

Jumlah

Dokumen

Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan

Tahunan

Daerah,

Jumlah

Evaluasi

Program

dan

Laporan

Anggaran

Pengendalian

Pembangunan,

dan capaian

kinerja

masing-masing indikator 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program sebesar 100%. e. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Sasaran program ini adalah Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang

digunakan

adalah

rasio

Tindak

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan, target untuk tahun 2011 adalah 87% dan realisasinya sebesar 83% sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 95,40%. f.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Ada dua sasaran dalam program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yaitu : Rasio Pembentukan Lembaga Lain sebagai

bagian

dari

Perangkat

Daerah

(Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, BNP, Badan Koordinasi 57

Penyuluh Pertanian Peternakan Kehutanan, KPAID, KPID, BKSP, SET KORPRI, Komisi Aid dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) dan Rasio Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Lembaga Lain

Sebagai

Bagian

Kelembagaan/SKPD

Dari

Perangkat

Terhadap

Daerah,

Penyelenggaraan

Rasio Urusan

Wajib dan Pilihan Pembangunan, Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD. Target Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah tahun sehingga

2011 adalah 77,78%

nilai

capaian

kinerja

terealisasi

100%.

77,78%

Target

Rasio

Kelembagaan/SKPD terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib dan

Pilihan

Pembangunan

tahun

2011

sebesar

93%

terealisasi 93% sehingga nilai capaian nya sebesar 100%. Target Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem

Informasi

Pengelolaan

Perencanaan,

SKPD

25,34%,

Pembangunan

terealisasi

25,34%

dan dengan

demikian nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian

kinerja

program

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan adalah sebesar 100%. g. Pengembangan Telematika dan Informatika Ada

3

sasaran

dalam

penyelenggaraan

program

pengembangan Telematika dan Informatika yaitu: Penerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika yang terpadu, aksesibilitas

tinggi

dan

kapasitas

mencukupi

dan

mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dan manajemen pelayanan digunakan

pemerintahan kepada

dalam

masyarakat.

rangka

Indikator

peningkatan kinerja

yang

adalah : Rasio penyusunan dan sosialisasi

aturan perundang-undangan, norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika, Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan

informatika

yang 58

terpadu

dengan

pemanfaatan

penggunaan

teknologi,

Rasio

peningkatan

dan

pengembangan sistem pelayanan Telematika dan informatika Berdasarkan Indikator tersebut, Rasio penyusunan dan sosialisasi aturan perundang – undangan, norma,

standar

dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika dari target 26,81 %, terealisasi 26,81

%,

dengan

demikian

capaiannya

100%.

Rasio

Pengembangan Pelayanan Telematika dan informatika yang terpadu dengan pemanfaatan penggunaan teknologi dari target

17,48%

terealisasi

17,48%,

dengan

demikian

capaiannya 100%. Rasio peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan Telematika dan informatika dari target 59,47%

terealisasi

59,47%,

dengan

demikian

nilai

capaiannya 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja dari 3 indikator kinerja yang digunakan adalah 100%. h. Peningkatan Kerjasama Pembangunan Sasaran

yang

hendak

dicapai

dalam

penyelenggaraan

program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintahan dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pemerintah perbatasan, regional dan bilateral dan sasaran kedua yaitu penggalangan sumber – sumber pendanaan di luar APBD (Non APBD) dan APBN serta sumber – sumber pendapatan lainnya yang sah dengan indikator kinerja Rasio Jumlah kesepakatan diluar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang direalisasikan. Nilai capaian kedua indikator di atas sebesar masing – masing sebesar 100 %, sehingga nilai capaian kinerja

program

peningkatan

kerjasama

pembangunan

adalah sebesar 100%. Indikator yang digunakan yaitu : Jumlah

kesepakatan

kerjasama

pembangunan

dengan

pemerintahan perbatasan, Regional dan bilateral dan Rasio Jumlah

Kesepakatan

diluar

pemerintah

provinsi

dan

Kab/Kota yang direalisasikan. Berdasarkan Indikator Rasio Jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pemerintahan perbatasan, Regional dan bilateral

dari target 80% terealisasi 80% dengan 59

demikian capaiannya 100%. Rasio Jumlah Kesepakatan diluar pemerintah provinsi dan Kab/Kota yang direalisasikan dari target 80% terealisasi 80%, dengan demikian nilai capaiannya 100%. Rata-rata capaiannya 100%. i.

Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonom Baru Sasaran program ini penyelenggaraan

adalah fasilitasi dan pembinaan

daerah

otonom

baru

dan

fasilitasi

penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah dengan capaian 100% dari target 100%. Indikator yang digunakan rasio koordinasi dan fasilitasi penataan daerah otonom baru. j.

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Kekayaan

Pemerintah Daerah Dua

sasaran

keuangan

dari

dan

program

kekayaan

peningkatan

pemerintah

pengelolaan

daerah

adalah

pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab/Kota dan penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pemerintah daerah.

Untuk

mengukur

nilai

capaian

kinerja

kedua

sasaran ini, indikator yang digunakan adalah : Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH dan Ped.RKA). Target Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2011 adalah 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen sehingga niali capaiannya sebesar 100%.Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH, dan Ped. RKA) yang ditargetkan pada tahun 2011 sejumlah 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen sehingga nilai capaianya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan pemerintah daerah adalah 100%. k. Peningkatan

Kesadaran

dan

Pengembangan

Produk

Hukum dan HAM Sasaran program ini adalah sinkronisasi dan harmonisasi produk

hukum

kabupaten/Kota

daerah, untuk 60

antar

pusat,

mewujudkan

provinsi

dan

kebutuhan,

perencanaan

strategis,

dan

pelayanan

publik.

Untuk

mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah jumlah sosialisasi dan desiminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/Kota, target untuk tahun 2011 adalah 75%, dan realisasinya sebesar 75% sehingga nilai capaian

kinerja

program

Peningkatan

kesadaran

dan

pengembangan produk Hukum dan HAM sebesar 100%. l.

Pendidikan

Politik

Masyarakat

dan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Ada dua sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan kualitas kesadaran hukum dan politik. Indikator kinerja yang digunakan

adalah

: Jumlah Gangguan Keamanan

terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Asumsi Max = 12%) dan Rasio Forum kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa. Berdasarkan

dua indikator kinerja tersebut yaitu Jumlah

Gangguan Keamanan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Asumsi Max = 12%) dan Rasio Forum Kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa diperoleh nilai rata-tara capaian kinerja

program

pendidikan

politik

masyarakat

dan

pengembangan wawasan kebangsaan sebesar 100%. Berdasarkan

nilai

capaian

kinerja

14

program

yang

diselenggarakan pada agenda pemerintahan diatas, maka rata-rata nilai capaian kinerja agenda pemerintahan adalah sebesar 97,08%. 2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia Kinerja

Pemerintahan

Provinsi

Banten

pada

agenda

pemerintahan, berdasarkan nilai capaian kinerja program– programyang

diselenggarakan

pada

Program–programtersebut adalah :

61

agenda

pemerintahan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini Sasaran program ini adalah meningkatnya akses prasekolah. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, target untuk tahun 2011 adalah 22%, dan realisasinya sebesar 22% sehingga nilai capaian kinerja program ini 100%. b. WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun Ada 3 sasaran dalam penyelenggaraan program ini yaitu meningkatnya

APK

jenjang

pendidikan

menengah

(SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho), meningkatnya Rata – rata nilai ujian Nasional (UN) tingkat SLPT dan Meningkatnya angkapartisipasi sekolah murni (APM) jenjang SD (termasuk SDLB dan MI). dan untuk mengukur capaian kinerja sasaran di atas, indikator kinerja yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMLB/Paket B/Wustho, dan APM Jenjang SD/SDLB/MI/paket A. Angka

Partisipasi

B/Wustho,

target

Kasar

(APK)

tahun

2011

SMP/Mts/SMPLB/Paket adalah

98,45%

dengan

realisasi 98,45% sehingga niali capaiannya 100%. APM jenjang SD/SDLB/MI/Paket A, target tahun 2011 adalah 98%

dengan realisasi 98% sehingga nilai capaiannya

100%.Rata – ratanilai capaian kinerja program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah 100%. c. Pendidikan Menengah Sasaran

yang

hendak

dicapai

dalam

penyelenggaraan

program pendidikan menengah yaitu : meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) AMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C. indikator yang digunakan adalah angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C dengan nilai capaian 100%. Sehingga rata – rata nilai capaian kinerja program pendidikan menengah sebesar 100 %. Berdasarkan

tabel

diatas,

target

kinerja

untuk

angka

partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C sebesar

65,40%,

terealisasi

65,40%.

Dengan

capaian kinerja tahun 2011 mencapai 100%. 62

demikian,

d. Pendidikan Tinggi Sasaran program pendidikan tinggi adalah meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PT/PTA. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tersebut indikator yang digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA dengan target 12,25% dan terealisasi 12,25% sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – ratanilai capaian kinerja program ini sebesar 100%. Berdasarkan indikator di atas , target kinerja untuk angka partisipasi kasar (APK) PT/PTA sebesar 12,25%, terealisasi 12,25%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2011 mencapai 100%. e. Pendidikan Berkebutuhan Khusus Sasaran program pendidikan berkebutuhan khusus yaitu meningkatnya

rasio

jumlah

siswa

yang

mengikuti

pendidikan luar biasa pada tingkat SD, SMP, SMA dan sederajat, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah : Angka Pastisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula, Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/SMPLB/Paket

B/Wustho

dan

angka

partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C, rata – rata nilai capaian kinerja program ini sebesar 100%. Berdasarkan Indikator tersebut, target kinerja unttuk angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/ Paket A/ Ula sebesar 98%,

terealiasasi

98%.

Target

kinerja

untuk

angka

partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho sebesar 98,45%, terealisasi 98,45%. Target kinerja untuk Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C sebesar 65,40%, terealisasi 65,40%. Dengan demikian, rata–ratacapaian kinerja tahun 2011 mencapai 100%. f.

Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat Sasaran program ini adalah meningkatnya minat baca penduduk

dan

terkelolanya

arsip

dan

dokumen

daerah.Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah 63

Pengunjung pada TBM, Perpusda dan Perpustakaan Keliling, Rasio Pelayanan Administrasi kearsipan. Target

jumlah

pengujung

pada

TBM,

Perpusda,

dan

perpustakaan keliling pada tahun 2011 adalah sebesar 20%, terealisasi 20% sehingga capaiannya sebesar 100%. Target Rasio

Pelayanan

Administrasi

kearsipan

sebesar

20%,

terealisasi 20% sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program pengembangan perpustakaan

sekolah

dan

taman

bacaan

masyarakat

sebesar 100%. g. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sasaran penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan nonformal yang telah memiliki uji kompetensi dengan target 75% terealisasi 75%, dengan demikian capaian kinerjanya 100%. Rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Non-formal yang telah memiliki uji kompetensi yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 75% terealisasi 75% sehingga nilai capaian 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program peningkatan

manajemen

pelayanan

pendidikan

sebesar

100%. h. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran yang hendak dicapai pada program ini yaitu : meningkatnya rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan

pendidikan

terhadap

kebutuhan

instrumen

keseluruhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerjanya yaitu : Rasio Ketersediaan Instrumen Pengelolaan

Pelayanan

Pendidikan

terhadap

Kebutuhan

pengelolaan

pelayanan

Instrumen Keseluruhan. Rasio

ketersediaan

instrumen

pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 100% terealisasi 100% sehingga nilai capaian 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja

program

peningkatan

pendidikan sebesar 100%. 64

manajemen

pelayanan

i.

Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan hidup Sasaran program ini adalah menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas, meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula dan meningkatnya

angka

partisipasi

kasar

(APK)

SMP/Mts/SMPLB/Paket B/Wustho. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Angka Buta Aksara Pendudukan berusia 15

Tahun

ke

atas,

Angka

partisipasi

murni

(APM)

SD/SDLB/MI/Paket A /Ula, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ Wustho. Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas ditargetkan 5,15% pada tahun 2011, dan terealisasi 5,15%, sehingga nilai capaiannya 100%. Target angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/ Ula pada tahun 2011 sebesar

98,50% terealisasi sebesar 98,50% sehingga nilai

capaiannya sebesar 100%.

Angka partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ Wustho ditargetkan

98,45%

terealisasi 98,45% nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Rata – rata nilai capaian kinerja program pendidikan Non Formal, informal dan kecakapan Hidup sebesar 100%. j.

Peningkatan Peran serta Kepemudaan Sasaran

program

kepemudaan

ini

yang

adalah telah

meningkatnya

mendapatakan

organisasi pembinaan

kewirausahaan dan kepemimpinan.Untuk mengukur sasaran ini,

indikator

yang

digunaka

adalah

rasio

organisasi

kelompok kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan, total 46 organisasi. Target untuk tahun 2011 adalah 78,26%, terealisasi 78,26%, dengan demikian nilai capaian kinerja program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar 100%. Rasio

Organisasi

Kelompok

Kepemudaan

yang

Telah

Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan Sebanyak 46 Organisasi Kepemudaan yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 78,26% terealisasi 78,26% sehingga nilai capaian 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program

65

peningkatan

manajemen

pelayanan

pendidikan

sebesar

100%. k. Pengembangan Manajemen, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga Sasaran program ini adalah terbinanya cabang olahraga yang berprestasi

dan

meningkatnya

kegiatan

masyarakat

serta

meningkatnya

cabang

olahraga olahraga

di

yang

dibina. Indikator yang digunakan adalah: Rasio terbinanya cabang

olahraga

yang

berprestasi

dan

meningkatnya

kegiatan olahraga di masyarakat serta meningkatnya cabang olahraga yang dibina. Capaian kinerja masing-masing 100%, dengan demikian rata-rata capaian kinerjanya 100%. 3. Agenda Perekonomian Untuk menilai kinerja pemerintah Provinsi Banten pada agenda perekonomian, Program

–

kita

akanmenghitung

Program

yang

di

nilai

capaian

selenggarakan

pada

kinerja agenda

Perekonomian. Program – Program tersebut adalah: a. Peningkatan Ketahanan Pangan Sasaran

Program

ini

adalah

terciptanya

Kemampuan

memanfaatkan ketersedian Pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya ketersediana pangan yang cukup,aman,dan merata. Indikator kinerja yang di gunakan adalah: Indek Tingkat Kerentanan Pangan, nilai capaiannya 99,57%, Rasio Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan, nilai capaiannya 97,32 %, Rasio Ketersediaan Pangan Daerah, nilai capaiannya 99,59 %, Rasio Akses Pangan

dan

Pendapatan

Masyarakat,

nilai

capaiannya

98,57%, Tingkat Konsumsi Ikan, nilai capaiannya 100%. Berdasarkan Tabel

di atas, dengan menggunakan lima

indikator pengukuran, rata – rata nilai capaian kinerja program peningkatan ketahanan pangan adalah sebesar 99,01%.

66

b. Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnis Sasaran

Program

perkebunan, Petani

ini

adalah

perternakan

Pembudidayaan

dan

&

Revitalisasi perikanan;

Nelayan.

pertanian, Keberdayaan

Berdasarkan

lima

indikator yaitu Produksi dan produktivitas holtikultura nilai capaiannya 100%,

Produksi

dan Produktivitas Tanaman

Perkebunan, nilai capaiannya 100% (Target 13,50 % realisasi 13,50%.

Peningkatan

ekspor

perikanan

Pengembangan dan rehabilitasi

189,57%.

Luas

hutan capaian kinerjanya

100%, pengamanan dan pengendalian kawasan hutan dan kebun 100%. rata – rata nilai capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan agribisnis sebesar 117,91%. c. Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Sasaran program Pengolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan adalah peningkatan pendapatan pembudidayaan dan nelayan. Indikator kinerja yang digunakan adalah: Produksi Perikanan nilai capaian kinerjanya 120,82% (target 168.682 ton realisasi 169.150 ton).

Luas Lahan yang

Dikonservasi 209,00 %(target 1 ha realisasi 4,18 ha). Penyerapan tenaga kerja capaian kinerjanya 112,50 % ( target 90.000 org realisasi 90.000 org). Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan capaian kinerja 113,92% (target 79.000 org realisasi 90.000 org). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya 88,75% (target 110 realisasinya 97,63). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kelautan dan Perikanan capaian kinerjanya 166,67 (target 12 kasus realisasi 20 kasus). Berdasarkan

enam indikator, rata – rata nilai capaian

kinerja program – program pengolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan adalah sebesar 135,28%. d. Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Hutan Ada dua sasaran yang hendak dicapai pada program ini yaitu pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan

disekitar

hutan.

Indikator

kinerja

yang

digunakan adalah : Pembinaan Industri Hasil Kehutanan capaian kinerjanya 100% (target

150 buah

realisasi 150

buah. Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan (Penataan Hasil 67

Hutan) capaian

kinerjanya 100% (target

8 kab/kota

realisasi8 kab/kota 8 kab/kota. Rehabilitasi hutan dan lahan capaian kinerjanya 175 % (target 12.000 ha realisasi 21.000 ha). Berdasarkan tiga Indikator kinerja diperoleh rata – rata capaian kinerja program pengolaan dan pengembangan sumberdaya hutan adalah sebesar 125%. e. Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah Ada empat sasaran yang hendak dicapai pada program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah yaitu meningkatnya dalaam

pemahaman

pembangunan

dan

dan

partisipasi

masyarakat

pengembangan

pariwisata,

Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan pemasaran kebudayaan

dan

pariwisata,

peningkatan

kemitraan

pariwisata Indikator kinerja yang digunakan adalah : Jumlah Pelaksanan Sosialisasi 100% (target 3 realisasi 3), Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan 100 % (target 6 realisasi

6),

Jumlah

Kemitraan

Dengan

Usaha

Jasa

Pariwisata capaian kinerja 100 % (target 2 realisasi 2), Jumlah

Pelaksanaan

Event/Promosi

capaian

kinerjanya

100% (target 6 realisasi 6). Berdasarkan empat indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja program pengolaan dan pengembangan pariwisata Daerah adalah sebesar 100%. f.

Peningkatan Investasi Dunia Usaha Tiga sasaran dalam peyelenggaraan program ini adalah Meningkatnya minat dan realisasi investasi, Meningkatnya minat dan realisasi investasi dan meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi; kinerja

memelihara

yang

dan

digunakan

fasilitasi

adalah

:

investasi.Indikator

Peningkatan

Volume

Perdagangan capaian kinerja 100 % (realisasi 7,00% target 7,00%)

Peningkatan

Pelayanan

Masyarakat

capaian

kinerjanya 100% (realisasi 9,00 % target 9,00%) Promosi Perdagangan capaian kinerjanya 100% (realisasi 5,5% target 5,5%). 68

Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capain kinerja program peningkatan investasi Dunia Usaha adalah 100%. g. Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu – Hilir Ada tiga sasaran pada program Peningkatan Pada Hubungan Kemitraan Penerapan

Industri dan

Hulu-Hilir

Pengembangan

yaitu IPTEK

Meningkatkan dan

Kompetensi

industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM; meningkatnya kualitas dan keragaan serta diversifikasi produk-produk IKM ciri khas daerah; Terciptanya iklim yang kondusif terhadap pengembangan klaster industry potensial (TPT, Alas kaki, petrokimia, logam dan mesin) di Provinsi Banten dan Meningkatnya Kualitas dan keragaan serta diversivikasi Produk-Produk IKM cici khas daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Peningkatan Produktifitas Industri 100% (target 6,50% realisasi 6,50%), Peningkatan Produksi IKM 100% (target 8,00% realisasi 8,00%) Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capain kinerja program Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu – Hilir adalah sebesar 100%. h. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K Sasaran kegiatan pengembangan dan kelembagaan UMKM-K adalah

pengembangan

lingkungan

usaha;

fasilitasi

pembiayaan dan pemasaran; pengembangan kewiraan usaha dan SDM dan setara bisnis UMKM. Indikator yang digunakan Pengembangan kewirausahaan dan SDM capaian kinerjanya 100% (target 20,00% realisasi 20,00%) , Pengembangan lingkungan Usaha 100% (target 2,31% realisasi 2,31%), fasilitas Pembiayaan 100% (target 7% realisasi7%) Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capain

kinerja

program

Pengembangan

Usaha

dan

Kelembagaan UMKM-K adalah sebesar 100%. i.

Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Sasaran

dari program

ini

adalah

menurunnya

tingkat

pengangguran terbuka menjadi 9,5% pada akhir tahun 2012, 69

dengan

indikator

kinerja:

Rasio

jumlah

pengangguran

Terbuka Terhadap Jumlah Angkatan kerja, dengan target kinerja 12,77% realisasinya 12,77%, dengan demikian nilai capaian kinerjanya 100%. Berdasarkan

nilai

capaian

kineja

9

program

yang

diselenggarakan pada agenda perekonomian di atas, maka rata-rata nilai capaian kinerja agenda perekonomian adalah sebesar 99,89%. 4. Agenda Pengembangan Kawasan Wilayah Untuk menilai kineja Pemerinta Provinsi Banten pada agenda pengembangan kawasan Wilayah, kita akan menghitung nilai capaian kinerja Program-Program yang diselenggarakan pada agenda

pengembangan

kawasan

Wilayah.

Program-Program

tersebut adalah : a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80-90% (rata-rata pada ruas jalan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota)

dengan

prioritas

penangan pada kawasan strategis (industri dan pariwisata). Untuk mengukur kinerja program ini, indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)100% ( target 97,21 realisasi 97,21),

Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi

Mantap di WKP II ( Kab. Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon capaian kinerjanya 100% (target 98,52 realisasi 98,52), Rasio Ruas Jalan & Jembatan Dalam Kondisi Mantap di WKP III ( Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak) capaian kinerja 100% (target 80,08 realisasi 80,08). Sehingga rata-rata nilai capaian program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebesar 100%. b. Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi Ada

tiga

sasaran

dalam

penyelenggaraan

program

pengembangan transportasi, pos dan telekomunikasi yaitu : (1) Meningkatnya penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan 70

informatika

dengan

aksesibilitas

serta

kapasitas

yang

memadai (2) Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang

terpadu,

aman,

tertib,

ramah

lingkungan;

(3)

Meningkatnya peyediaan fasilitas Transportasi. Indikator kinerja

yang

digunakan

adalah

:

Rasio

Pembinaan,

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peyelenggaraan Transportasi nilai capaian 100%(target 10,55%, realisasi 10,55%),

Rasio

Pembinaan

Pelayanan

Pos

dan

Telekomunikasi capaian kinerjanya 100%(target 10,53% dan realisasi

10,53%),

Rasio

Pengembangan

Telematika

danImformatika capaian kinerja 100% (target 5,6, realisasi 5,6 ), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Darat capaian kinerjanya 100%

(target 8,35%

realisasi 8,35%), Rasio

Penyediaan Fasilitas Perhubungan Laut capaian kinerjanya 100% (target 3,34 realisasi 3,34), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Udara capaiann kinerjanya 100 % (target 5,01realisasi 5,01). Berdasarkan enam indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program pengembangan transportasi, Pos dan Telekomunikasi adalah sebesar 100%. c. Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air Sasaran

dalam

program

ini

adalah:

(1)

Meningkatkan

kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pengendalian daya rusak. Indikatornya adalah Rasio Perbaikan badan sungai dan SITU di WKP I, II dan III. Target kinerja 68,83% realisasinya 68,83%, dengan demikian nilai capaian kinerja 100%.

(2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber

daya air untuk pendayagunaan air. Indikator kinerjanya adalah Rasio Peningkatan dan Rehabilitas jaringan irigasi teknis di WKP I, II, dan III target kinerja 80,27% realisasi 80,08%. Dengan demikian nilai capaian kinerja 99,76%. Rata-rata nilai capaian kinerja adalah 99,88%. d. Penataan Perumahan, Permukiman dan Kawasan Sentara Produksi Sasaran

program

ini

adalah

Meningkatnya

Penyediaan

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman; Meningkatnya 71

Pembinaan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

terhadap

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi di WKP I, II dan III capaian kinerjanya 100%(target 73,33%

realisasi 73,33%). Rasio Pembangunan Gedung

Perkantoran di KP3B capaian kinerjanya 100% 73,81%

(target

realisasi 73,81%). Rasio pembangunan fasilitas

perumahan dan pemukiman di WKP I, II, dan III capaian kinerjanya 100% (target 66,67% realisasi 66,67%). Rasio Pembangunan Jalan Akses Pusat Pertumbuhan di WKP I, II dan III capaian kinerjanya 100% (target 80,38% realisai 80,38%) Berdasrkan empat indikator penilaian di atas, ratarata nilai capaian kinerja program penataan perumahan, permukiman dan kawasan Sentra produksi adalah sebesar 100%. e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30% luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan sumberdaya alam adalah sasaran yang hendak dicapai dalm pelaksanaan program ini. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap

Luas

Wilayah

capaian

kinerja

100%,

(target

23,50% realisasi 23,50%), Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup capaian kinerjanya 100% (target 25 capaian 25). Berdasarkan dua indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian

kinerja

program

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya alam adalah sebesar 100%. f.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya

pengelolaan

lingkungan

hidup

melalui

berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik (ABM50) dan pengembangan sistim insentip dan disinsetip terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi

mencemari 72

lingkungan

seperti

industri

dan

pertambangan merupakan sasaran program ini. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio Dokumen Lingkungan terhadap Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan

dampak

besar

dan

penting

terhadap

lingkungan hidup capaian kinerjanya 100 % (target 8,83% realisasi 8,83%), Rasio Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat

akibat

dugaan

Pencemaran/Kerusakan

Lingkungan Hidup capaian kinerjanya 100% (target 20,00% realisasi

20,00%),

industri)

capaian

realisasi16,67).

Rasio

Pengelolaan

kinerjanya

Rasio

Insentif

Limbah

100% dan

B3

(target

Disentif

(540 16,67

terhadap

kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan capaian kinerjnya 100% (target 10,00% realisasi10,00%), Rasio

Insentif

dan

Disentif

terhadap

Kegiatan-kegiatan

(Pengkajian Dampak Lingkungan capaian kinerjanya 100% (target 10,00%realisasi10,00%), Rasio Insentif dan Disentif terhadap

Kegiatan-kegiatan

Lingkungan

(Peningkatan

yang

Berpotensi

Edukasi

dan

Mencemari Komunikasi

masyarakat di Bidang lingkungan) capaian kinerjanya 100 % (target

10,00%

realisasi

10,00%).

Berdasarkan

6(enam)

indikator penilain di atas, rata-rata nilai capaian knerja program

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

Lingkungan Hidup adalah sebesar 100%. g. Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi Ada lima sasaran yang hendak dicapai dalam program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi, yaitu : 1) Meningkatnya pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan; 2) Meningkatnya pengembangan bidang pertambangan dan geologi; 3) Meningkatanya pengusahaan bidang pertambangan dan energy; 4) Meningkatnya pengusahaan bidang pertambangan dan energy; 73

5) Ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja program ini, indikator

kinerja

yang

digunakan

adalah

:

Rasio

Pemanfaatan dan Pengembangan Energy Terbarukan capaian kinerjanya 100% (realisasi 25,77% target 25,77%) Rasio Pemanfaatan dan Pengembangan Migas capaian kinerjanya 100% (realisasi 8,34% target 8,34%) Rasio Pengembangan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten capaian kinerjanya 100%

(realisasi

49,91%

target

49,91%)

Rasio

Jumlah

Pemetaan Potensi Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas bumi Rasio Jumlah Wilayah Perusahaan Pertambangan yang Terpetakan

capaian kinerjanya 100% (realisasi 12,50%

target 12,50%) Rasio Pengolahan Air Tanah dan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan capaian kinerjanya 100% (realisasi 16,95% target 16,95%) Rasio Jumlah Perusahaan yang Mentaati

Peraturan

Perundang

–Undangan

bidang

Pertambangan capaian kinerjanya 100% (realisasi 51,90% target

51,90%)

Rasio

Promosi

Produk

dan

Potensi

Pertambangan capaian kinerjanya 100% (realisasi 33,84% target 33,84%) Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja

dan

Keuangan

Pelaksanaan

Rencana

capaian

kinerjanya 100% (realisasi 32,32% target 32,32%), dan Pembangunan SKPD capaian kinerjanya 100%

(target

17,04% realisasi 17,04%). Dengan menggunakan 9 (Sembilan) indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi adalah sebesar 100%. h. Penataan Ruang Sasaran dari Program Penataan ruang di Provinsi Banten tahun 2011 adalah Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah: Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kawasan yang sudah ada terhadap Jumlah 74

Dokumen

Tata

direncanakan)

Ruang

Wilayah

dan

Kawasan

capaian kinerjanya 100%

yang

(target 14,28

capaian 14,28) Rasio Realisasi dan Rencana Pada Luas Kawasan Budidaya (Penurunan Menjadi 69,85% sampai Tahun 2029 Menurut RTRWP) capaian kinerjanya 100% (target 81,51% capaian 81,51%), Rasio Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian Ruang capaian kinerjanya 100% (target 1 capaian 1) Target rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah

Dokumen

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kawasan yang sudah ada terhadap jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang direcanakan) Pada tahun 2011 adalah sebesar 14,28% dengan terealisasi 14,28% sehinga nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan target Rasio Realisasi dan Rencana Pada luas kawasan Budidaya (penurunan menjadi 69,85% sampai tahun 2029 menurut

RTRWP)

sebesar

81,51%

sehingga nilai capaian kinerjanya

terealisasi

81,51%

100%. Target Rasio

Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen. Dengan demikian nilai capaian kinerjanya 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program penataan ruang adalah sebesar 100%. Berdasarkan nilai capaian kinerja 8 program yang diselenggarakan pada Agenda Pengembangan Kawasan Wilayah di atas, maka rata-rata nilai capaian kinerja Agenda Pengembangan Kawasan Wilayah adalah sebesar 100%.

2.3

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan

permasalahan

daerah

pembangunan yang

daerah

berhubungan

berdasarkan dengan

isu

prioritas

pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan 75

khususnya

program

pembangunan

daerah

(RPJMD)

dengan

prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Suatu

identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang

menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Isu penting dan masalah pembangunan

daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya sebagaimana Tabel 2.29. Tabel 2.29 Identifikasi Permasalahan Pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2013 ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK NO

TINGKAT NASIONAL

NO

TINGKAT PROVINSI

NO

1

Peningkatan daya saing

1

Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan

1

2

Peningkatan daya tahan ekonomi

2

Peningkatan Ketahanan Pangan

2

3

Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Pemantapan stabilitas sosial politik

3

Kemiskinan Dan Pengangguran

3

4

Pendidikan Dan Kesehatan

4

5

Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

5

4

6 7 8 9 10

TINGKAT KAB/KOTA DAN ISU LAINNYA Isu dan Permasalahan Kabupaten/Kota seProvinsi Banten Penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Penyelesaian Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peningkatan Daya Saing Daerah Pemilukada Tahun 2013 Penerapan e-KTP Penegasan Batas Antar Daerah PNPM Mandiri Perdesaan Pengeloaan Keuangan Daerah

2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional (RKP Tahun 2013) 1. Peningkatan Daya Saing Tantangan : a. Padaakhir tahun 1990-an, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China dan Thailand; b. Pada saat ini peringkat daya saing Infrastruktur Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untuk daerah Asia Tenggara;

76

c. Dari tahun 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan daya saing untuk jalan, kereta api, angkutan udara, telephone dan telephone selular. Akan tetapi secara keseluruhan sektor jalan, pelabuhan, bandara dan ketenagalistrikanmasih memiliki daya saing yang rendah. Tindak lanjut : a. Peningkatan iklim investasi dan usaha (ease of doing bussiness); b. Percepatan pembangunan infrastruktur (domestic connectivity); c. Meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi; d. Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. 2. Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Tantangan : a. Bank

Duniatelah

menyusunLogistics

Performance

Index

(LPI)berdasarkan lebih dari 5,000 penilaian oleh lebih dari 1000 profesional logistik dari seluruh dunia. Penilaian dilakukan oleh profesional di luar negeri, yang melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Kuesioner dirancang berdasarkan masukan dari profesional di bidang logistik dan perdagangan. Data Primer dikumpulkan

dari

155

negara.

LPI

mengukur

persepsi

dari

profesional logistik Internasional dan sebaga instrumen sederhana yang berkonsentrasi pada kegitan logistik ekspor dan impor. Dari hasil survei tersebut pada tahun 2010, Indonesia berada pada posisi ke 75. b. Lebih dari separuh daerah irigasi nasional dalam kondisi rusak; 1) 85 % produksi beras nasional berasal dari sawah-sawah beririgasi teknis; 2) 52% produksi beras nasional berasal dari Jawa; 3) Laju konversi sawah beririgasi mencapai 100 ribu ha/tahun terutama di jawa; 4) 68% daerah irigasi nasional berada dalam pengelolaan Pemda. Tindak lanjut : a. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energy. 77

3. Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Tantangan : a. Perkembangan IPM Indonesia 1) HDI Indonesia mengalami peningkatan landai; 2) Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan; 3) Peringkat Indonesia pada tahun 2011 meningkat satu peringkat dari 125 menjadi 124 dari total 187 negara. b. Pencapaian target MDGs masih perlu dukungan penyediaan air baku; c. Kapasitas tampung air per kapita Indonesia masih jauh dibanding negara lain. Tindak lanjut : a. Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia; e. Percepatan pengurangan kemiskinan dengan mensinergikan klaster 1-4. 4. Pemantapan Stabilitas Sosial Politik Tantangan : Tingkat partisipasi pemilih yang semakin menurun sebagaimana Gambar 2.8. Gambar 2.8 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu 94.02%

90.57%

91.23%

1971

1977

1982

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif 91.30% 90.91% 88.93% 93.30%

1987

1992

1997

1999

77.44% 72.56% 84.07% 70.99%

2004

2009

Sumber : RKP Tahun 2013 Tindak lanjut : a. Persiapan pemilu 2014; b. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; c. Percepatan pembangunanminimum essential force. 78

2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 1. Kabupaten Serang a. Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara; b. Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; c. Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang; d. Belum

optimalnya

pengembangan

Kawasan

Agropolitan

Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros; e. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa; f. Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda; g. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan; c. Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah; d. Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang; e. Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid Terapung; f. Revitalisasi pasar-pasar tradisional. 2. Kabupaten Pandeglang a. Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang; b. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Panimbang; c. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang, Pagelaran dan Panimbang; 79

d. Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan; e. Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain; f. Belum

optimalnya

pembangunan

Kawasan

Minapolitan

di

Kecamatan Sumur dan Panimbang g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi; h. Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung AseupanGunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah resapan air; i. Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak; j. Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya; k. Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral; g. Revitalisasi pasar-pasar tradisional. 3. Kabupaten Lebak a. Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping; b. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja; c. Penanganan

banjir

tahunan

di

Kecamatan

Wanasalam

dan

Cibinuangen; d. Aspirasi

masyarakat

agar

Lebak

dijadikan

sebagai

kawasan

perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong; e. Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain; f. Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir PantaiSelatan Kecamatan Malingping dan Bayah; 80

g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi; h. Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air; i. Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-LebakPelabuhan Ratu Sukabumi; j. Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral; k. Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;. l. Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah; m. Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya; h. Revitalisasi pasar-pasar tradisional. 4. Kabupaten Tangerang a. Rencana

pengembangan

reklamasi

pantai

kawasan

strategis

Tangerang Internasional City; b. Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta; c. Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten masih relatif rendah; d. Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta; e. Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai; f. Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi; g. Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung; 81

h. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase; i. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta; i. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo. 5. Kota Serang a. Pengembangan Kawasan Strategis Banten Water Front City sebagai wajah Ibukota Provinsi Banten menghadap kelaut; b. Percepatan

pembangunan

Bendungan

Sindangheula

untuk

penyediaan air baku bagi Kawasan Industri Serang-Cilegondan permukiman penduduk. c. Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tinggi dan Kawasan Sport City. d. Pelestarian Situs Benda Purbakala dan Masjid Banten Lama; e. Revitalisasi Terminal Tipe A Pakupatan, Terminal Angkutan Kota Cipocok dan Kepandeaan; f. Revitalisasi penataan Geometri perempatan jalan perkotaan untuk mengatasi kemacetan; g. Revitaliasi penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Serang sebagai pusat kegiatan rekreasi dan olahraga masyarakat; h. Revitaliasi Drainase kota Serang untuk menangani banjir perkotaan; i. Revitalisasi pasar-pasar tradisional; j. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kasemen. 6. Kota Cilegon a. Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan Pelabuhan Penyeberangan Merak; 82

b. Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni; c. Penanganan banjir perkotaan akibat luapan Sungai Cijalupang; d. Rencana

pembangunan

Bendungan

Cidanau

sebagai

sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri

jaringan

serta sebagai

jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya; e. Optimasi

pengelolaan

limbah

industri

Bahan

Berbahaya

dan

Beracun (B3); f. Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah SerangCilegon (Seragon); j. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cilegon. 7. Kota Tangerang a. Pengembangan memperlancar Hatta,Provinsi

konektivitas akses DKI

ke

transportasi Bandara

Jakarta,

perkotaan

Internasional

Kabupaten

Tangerang

untuk Soekarno

dan

Kota

Tangerang Selatan; b. Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan; c. Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat luapan Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Dadap, Sungai Mookervat; d. Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Tangerang; e. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta; f. Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh; k. Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing. 83

8. Kota Tangerang Selatan a. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-SerpongParung; b. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-CiputatSimpang Gaplek-Sawangan; c. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan; d. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan; e. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan; f. Percepatan

pembangunan

Monorel

Tangerang

Selatan-Bandara

Soekarno-Hatta; g. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Setu; h. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; i. Mengoptimalkan

produksi

tanaman

hortikultura

khususnya

komoditas Anggrek dan Phylodendron; j. Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal; k. Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional. 2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya 1. Penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah a. Penyelesaian

penyusunan/penetapan

dokumen

rencana

pembangunan daerah dan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis; c. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan

perencanaan,

pengendalian

pembangunan daerah;

84

dan

evaluasi

rencana

d. Penetapan RKPD tahun 2013 yang tepat waktu, karena berimplikasi pada

terhambatnya

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Penyelesaian Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota a. Percepatan pembahasan Raperda tentang RTRW bagi daerah yang belum memiliki,untuk sinkronisasi struktur dan pola ruang antara RTRW kabupaten/kota dengan provinsi; b. Percepatan konsultasi kepada BKPRN untuk sinkronisasi struktur dan pola ruang dalam RTRW Provinsi terhadap kebijakan Penataan Ruang Nasional; c. Percepatan proses penyusunan dan persetujuan substansi guna mengatasi permasalahan/konflik pemanfaatan ruang. 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) a. Pelaksanaan sosialisasi pada seluruh jajaran DPRD dan SKPD serta para pemangku kepentingan terkait; b. PembentukanTim percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah; c. Fasilitasi kabupaten/kota untuk mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran; d. Monev penerapan SPM di daerah untuk memastikan pencapaian target SPM di setiap kabupaten/kota di wilayah masing-masing. 4. Peningkatan Daya Saing Daerah a. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi; b. Peningkatan iklim investasi dan usaha yang kondusif 1) Meneliti dan membatalkan peraturan daerah yang berimplikasi terhadap ekonomi biaya tinggi; 2) Perbaikan peraturan yg menghambat investasi di daerah. c. Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai koridor ekonomi 1) Pengerahan alokasi belanja modal APBD pemangku

kepentingan

lainnya

dan mendorong para

membangun

sarana

prasarana perhubungan, transportasi, jalan dan jembatan;

85

dan

2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya energi listrik, bahan bakar, dan air. 5. Pemilukada Tahun 2013 a. Pemilukada yang berkualitas, sehingga akan menciptakan stabilitas sosial dan politik ; keamanan, ketentraman dan ketertiban; serta mencegah munculnya konflik social. b. Perintah UU 15/2011 (dukungan Pemerintah Daerah) 1) Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; 2) Penyediaan

sarana

ruangan

sekretariat

Panwaslu

kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS; 3) Pelaksanaan sosialisasi; 4) Kelancaran transportasi pengiriman logistik; 5) Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan 6) Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. c. Langkah-langkah Pemerintah Daerah: 1) Perencanaan dan pelaksanaan distribusi logistik sampai ke-TPS tepat jumlah dan waktu.; 2) Perluasan cakupan dan intensitas sosialisasi; 3) Pengerahan perangkat daerah terkait sampai dengan lurah membantu KPU mem-verifikasi data Pemilukada; 4) Peningkatan

koordinasi

pengamanan

penyelenggaraan/pasca

Pemilukada. 5) mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan bantuan dan fasilitas penyelenggara Pemilukada, agar terhindar dari permasalahan hukum. 6. Penerapan e-KTP a. Manfaat : 1) Mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan Pemilukada ; 2) Meningkatkan keamanan negara ; 3) pencegahan terorisme, TKI ilegal, trafficking ; 86

4) Meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan ; 5) peningkatan pelayanan publik dalam skala nasional. b. Langkah Pemerintah Daerah: Menyediakan dukungan kelengkapan teknis yang diperlukan di masing-masing Peraturan

kabupaten/kota,

Presiden

Nomor

67

dengan Tahun

berpedoman

pada

2011sehingga

taerget

penyelesaian program e-KTP dapat selesai tepat pada waktunya. 7. Penegasan Batas Antar Daerah 8. PNPM Mandiri Perdesaan PNPM

diarahkan

untukpembangunan

infrastruktur

perdesaan,

dukungan aktivitas perekonomian, dan pendidikan informal maupun kesehatan masyarakat.Ketiga hal tersebut perlu diperkuat dari segi (1) aspek

perencanaan,

(2)

administrasi

pelaksanaan

kegiatan,

(3)

pencapaian sasaran (4) keberlanjutan pasca program, dan (5) dukungan alokasi

APBD.Hal

tersebutdapat

meningkatkan

dan

memperluas

kesejahteraan masyarakat guna mengatasi kemiskinan. 9. Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penetapan Perda APBD tepat waktu; b. Menekankan agar Belanja Pegawai dapat di bawah 50% dari Belanja APBD; c. Mendapatkan status WTP opini BPK hasil audit LKPD . 2.3.4 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2013 Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat nasional,

dari

lingkungan

eksternal

lainnya

serta

dari

kabupaten/kota se-Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan yang berdampak

pada

tingkat

kesejahteraan

masyarakat.

Kondisi

infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan

87

nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada tahun 2013 perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi jalan provinsi pada tahun 2012 sepanjang 770,09 Km, dengan kondisi baik sebesar 42,31% (326,43 Km), kondisi sedang sebesar 28,14% (217,07 Km) dan kondisi rusak sebesar 29,56% atau sepanjang 228,05 Km. Sedangkan kondisijaringanjalannasionaltahun2010dengantotalpanjang jalan

sepanjang

476,491Kmdengankondisibaiksepanjang

197,54Km,sedang 195,25Km,rusak ringan 51Km dan rusakberat 31,2 Km. Penanganan

KondisiJalan

dilakukan

melaluipemeliharaan

dan

peningkatan jalan, peningkatan fungsijembatan timbang,peningkatan pengendaliandan

pengawasandan

penyediaan

saranadan

prasaranakeselamatan transportasi. Fokus

PenangananInfrastruktur

pembangunanjalanmenunjang

2012diarahanpada

pariwisata,

kawasan

pusat

pertumbuhan, penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan. Penanganan infratrukturjalan mendukungPariwisata, antaralain: a. Melalui

APBDyaitupeningkatanjalanruasSumur-

Cibaliung,CigelungBayah,Tanjung

lesung-Sumur,

Kronjo-Mauk-

Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll; b. Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung Muarabinuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegaradan Cilegon-Pasauran, dll; c. Peningkatan jalan Saketi-Malingping. Penanganan

infratrukturjalan

mendukungKawasan

Pusat

Pemerintahan antaralain: a. Melalui

APBD

Pakupatan,

yaitu

peningkatan

Jalan

ruas

Bayangkara-Cilaku-Pakupatan-Palima,

Serang-PalimaSerang-Cilaku

(pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-SayabuluSerang-Palima; b. Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang TimurSudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang. 88

Penanganan

infratrukturjalan

mengurangi

kemacetan

Perkotaan,

antaralain: a. Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, CiputatPamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan; b. Penataan

Persimpangan

seperti:

Sp.

Brimob,

Wr.

Pojok,

Sp.

Kepandean, Sp. Cirendeu dll. Penanganan

infratruktur

dasar

mendukung

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan: a. Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan; b. Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman; c. Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan; d. Pembangunan Listrik Perdesaan. Sedangkanpenangananinfrastruktursumberdayaairgunamengatasibanji rdankekeringan meliputi: a. Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian; b. Penataan dan revitalisasi situ/waduk; c. Normalisasi tanggul dan sungai; d. Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 2. Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang

besar

dalam

pembangunan

ketahanan

pangan.

Tingkat

permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas. Permasalahanyangmuncul dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat adalah: a. Rendahnya kualitas ketersediaan input produksi pertanian dan kondisi infrastruktur jalan; b. Belum optimalnya produktivitas dan sistem distribusi stok bahan pangan pokok; 89

c. Belum terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat; d. Belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok. Adapun fenomenayangterjadidalamrangka pangan

adalah

pembangunan ketahanan

masihtingginyakekurangan

pangandiperdesaan

padamusimpaceklik,terjadinyafluktuasi hargapangan,rendahnyaproduksipadi,dagingsapi,jagungkedelai,dangulada n

imporbahan

pangan

yang

masih

tinggi.

Sedangkan

tantangankedepannya adalah diperkirakan konsumsi panganmasyarakat meningkat danberkurangnya faktorproduksi pertanian sertaproduktivitas lahanyangterusmenurun. 3. Kemiskinan dan Pengangguran Fenomena-fenomena yangmunculdimasyarakatdenganadanyakemiskinandan pengangguranantaralain pemutusanhubungankerjayangmasihterjadikarenakondisi

perekonomian

saatini,maraknya trafficking, anakjalanandangelandangan. Tantangan

aktual

dalam

upaya

mengurangi

kemiskinan

dan

pengangguran yaitu angkatan kerja lebihtinggi dibandingkan lapangan kerja

yang

tersedia,

tidak

memadainyakesesuaiankompetensidengankebutuhanpasarkerja.Sedangk anancamanyang

penanggulangan

dihadapiuntuk

kemiskinan,pengangguran danketenagakerjaan antaralainPemberlakuan ACFTA,PerubahanIklim(ClimateChange)yangakan banyakberpengaruhkepadamasyarakat yangbekerjadibidangpertaniandan kelautan,pekerjamigrandengantingkatketerampilanyang lebihbaikdaripendudukProvinsiBantendantingginyaangkaputussekolah. Peluangyang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam mengurangi kemiskinan

dan

adalahadanyaprogrampenanggulangankemiskinan

pengangguran yangselaludigulirkan

baik olehpemerintah pusatdanpemerintah daerahsertabantuan lembaga donor,bantuan pengangguran,

lembaga

swastadanduniausaha,

penanggulangan

peningkatankesejahteraan

sosial,

peningkatandayasaingsumberdayamanusiadanpeningkatandayasaingpere konomian.

90

4. Pendidikan dan Kesehatan Untukmencapaitujuanpembangunan pedidikandiProvinsiBantendilakukandengan3

(tiga)Pilar

yangterdiridariaspekpemerataan danperluasan aksesibilitas, peningkatan mutu,

relevansi

dandayasaing,sertaaspektatakelola,

akuntabilitas

danpencitraan publik. Halini telah sesuai dengan target pencapaian Millenium

Development

Goals

(MDG’s)

dibidang

pendidikandankesehatan. Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan

12tahun

Dasar

9Tahun

diKabupaten/Kotase-

akanberimplikasi

danpelaksanaan

Provinsi

padatantangan

Wajib

Belajar

Banten.Keduaisutersebut

penyediaan

saranadan

prasaranapendidikanyang memadai,sertapembebasanbiayapendidikankhususnyapendidikan dasar.Dalamrangkapeningkatanmutu,relevansidan dayasaingpendidikan,strateginyaadalah melaluipengembangandanpengelolaan (SBI)sertapeningkatan

SekolahBertarafInternational

kualifikasi

guru.Padaaspektatakelola,akuntabilitas

pendidikan

danpencitraan

publik,

yang

menjadi fokusnya adalahpadaupayaimplementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM),standarisasi pelayanan pendidikan, sertapengelolaan datadaninformasipendidikan. Permasalahan

daripenyelenggaraan

pendidikandiProvinsiBantenadalah

pembangunan

minatdanmotivasibelajarpenduduk

15thkeatasmasihrendahdanAngkaputussekolahSD, SMP,danSMAyangmasihtinggisertaketerbatasan aksesbilitasterhadapsaranadanprasarana pendidikan. Peluangkedepan

dalam

rangka

meningkatkan

pendidikan

dapat

dilakukanmelaluikebijakanPemerintahdaerah

menyediakananggaranpendidikansebesar20% usaha

melalui

program

Corporate

serta

penyelenggaraan dukungan

SocialResponsibility

(CSR)

dunia dan

ProgramKemitraanBinaLingkungan(PKBL). Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih menjadi

permasalahan

mendukung terhadap yangbelummenunjukan

disebabkan

oleh

kondisi

lingkungan

yang

munculnya penyakitdanperilakumasyarakat kesadarandalamberperilaku 91

hidup

sehatdan

bersih.PenyakitTB

paru,penyakitISPA,HIV/AIDS,demamberdarahdan

giziburuk serta penyakit kaki gajah (filariasis).Penyebaran penyakit HIV/AIDS

baik

aktivitas

melalui

suntikmerupakan

masalah

sexual

kesehatan

dan

penggunaan

yang

perlu

jarum

mendapat

perhatianseriusolehpelaksanapelayanankesehatandisemuatingkatpemerin tahan. Dalam

melaksanakan

peningkatan

fungsi

kualitassarana

ditingkatkan,

pelayanan dan

demikian

kesehatan

prasarana

pula

dipuskesmas,

pelayanannya

adanya

perlu

peningkatan

jumlahpuskesmas.Selainitu masalahpenyebarantenagakesehatanyangbelummeratadisetiap menyebabkan

terlambatnya

penanganan

daerah

kesehatandiperdesaan.

Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi

Banten

diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menulardibeberapa daerah,angkapenyakit degeneratif yangmasihtinggi,gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga pelayan kesehatan yang belum memadai,

tingginya

penyalahgunaanNAPZA.

yangterjadidalamaksesibilitas adalah sebaran penyakit menjamurnya

dan

pelayanan

Sedangkan kesehatan

fenomena masyarakat

berkorelasi dengan kualitas lingkungan,

praktikpengobatan

alternatif,

penanganankesehatan

bersifatparsial sertapembagianperanantarapemerintahdanswastabelumterstruktur. Adapun tantangan aktual kedepan yangdihadapi adalah pelayanan kesehatan global, membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta,

dan

Selanjutnya

mewujudkan

masyarakat

ancamanyangdihadapi

yangmandirikesehatan.

dimasamendatang

diperkirakan

(ClimateChange)

adalahadanyaperubahaniklim

sehinggaterjadipemanasanglobalyang menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yangtinggisehingga mutasi penyakit sangat mudah

dan kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat

sehingga membuatlingkunganmenjaditidaksehat. Namundemikianterdapatpeluanguntuk memajukanpembangunankesehatan,yaitu:

peningkatan

iptekdibidangkesehatan, memilikiperguruantinggiyangdapatmencetaksumber

92

daya

manusia

kesehatan

yang

berkualitas,

dan

komitmen

pemerintah

untukmemberikan pelayanankesehatanyangbermutu. 5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sesuaidengancita-citapembentukan ProvinsiBantenyangditetapkanmelaluiUndangUndangNomor23Tahun2000,agarmenjadiProvinsiyangmandiriberdasarkan azasotonomi

daerahdengantujuanmendekatkan

jangkauanpelayananpemerintahkepadapublik/masyarakat

di

wilayahnya.Sampaisaatinioptimalisasifungsipemerintahanmasihperluditin gkatkan

dalam

peningkatan

pelaksanaannya

kapasitas

melaluipelaksanaan pemerintah

lembaga

program

daerah

sesuai

dengansasaran dan target pada agenda pemerintahan yang ditetapkan dalam

RPJM-Daerah

diperlukan

rencana

tahun

2007-2012.

Dalam

pelaksanaannya

dan

persiapan

secaramantap,terukurdan

bersinergiantarabidang/sektorterkaityangmelibatkanseluruh unsur/komponenmasyarakat

diseluruh

wilayah

Provinsi

Banten,

perencanaan

yangdidukung

penganggaransecaradetaildantelitidisesuaikandenganpotensikeuangandae rahtahun2012. Dalammewujudkan

pelaksanaan

reformasibirokrasidantatakelolapemerintahan

yang

baik,hal-

halyangmasihmenjadifokuspermasalahanpembangunanbidangpemerintah anyaitu: a. Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan

pola hubungan antar lembaga terutama antara

lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) dalam

penentuan

perencanaan

dan

kebijakan

penganggaran

pembangunan daerah; b. Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi

bagi

publik

atas

hasil

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan; c. Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai; d. Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan; 93

e. Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat; f. Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.

94

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 1. Kondisi Ekonomi Global Sampai dengan awal tahun 2012, kondisi ekonomi global belum membaik

dengan

krisis

utang

Eropa

yang

masih

rentan

dan

perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market.Krisis yang dialami negara-negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi sehingga meningkatkan ketidakpastian, sementara pemulihan

ekonomi

AS

masih

rentan.Perdagangan

global

yang

menurun berdampak pada penurunan ekonomi negara-negara emerging market.Sejalan dengan aktivitas ekonomi global yang melemah, harga komoditas global non-energi cenderung menurun, yang mendorong penurunan tekanan inflasi global. Dalam keseluruhan tahun 2011, perekonomian dunia tumbuh sebesar 3,9% lebih rendah dari tahun 2010 yang besarnya 5,3%. Perlambatan ekonomi dunia pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh (a) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (b) berlanjutnya krisis keuangan Eropa dengan kekhawatiran penularan negara Eropa lainnya maupun global; serta (c) menurunnya kemampuan negaranegara Asia sebagai penopang ekonomi dunia. Pada tahun 2011, ekonomi AS tumbuh sebesar 1,7% lebih rendah dari tahun 2010 yang besarnya 3,0%. Perekonomian kawasan Eropa tumbuh 1,4%, lebih lambat dari tahun 2010 yang tumbuh sebesar 1,9%. Pada tahun 2011, Jerman dan Perancis sebagai penopang utama kawasan Eropa tumbuh masing-masing 3,1% dan 1,7% lebih lambat dan lebih tinggi dari tahun 2010 yang masing-masing sebesar 3,6% dan 94

1,4%. Kondisi fiskal Yunani, Portugal, dan Italia yang semakin berat menekan perekonomian ketiga negara tersebut dari tumbuh masingmasing -3,5%, 1,4% dan 1,8%, menjadi -6,9%, -1,5%, dan 0,4%. Sedangkan perekonomian Spanyol tumbuh sebesar 0,7% pada tahun 2011 setelah pada tahun sebelumnya menurun sebesar 0,1%. Upaya untuk meningkatkan ketahanan fiskal di Kawasan Eropa diperkirakan membutuhkan waktu lama dan akan dicermati mengingat potensinya cukup

membahayakan

bagi

stabilitas

keuangan

global.

Negara

penopang utama kawasan Asia, Cina dan India, pada tahun 2011 masing-masing tumbuh sebesar 9,2% dan 7,2%, lebih lambat dari Tahun

2010

yang

masing-masing

tumbuh

10,4%

dan

10,6%.

Sedangkan pada tahun 2011 perekonomian Jepang menurun sebesar 0,7%, paska tsunami Maret 2011, setelah tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2010. Harga komoditi dunia tetap tinggi pada tahun 2011, walaupun komoditi non-energi cenderung menurun pada akhir tahun yang didorong oleh penurunan permintaan negara-negara maju.Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga komoditi terutama komoditi energi tetap tinggi pada tahun 2011.Indeks harga komoditi non-energi yang meningkat sejak pertengahan Tahun 2010 menurun pada akhir tahun 2011 hingga Januari 2012. Pada bulan April 2012, indeks harga komoditi non-energi turun 12,6% (y-o-y) dengan adanya penurunan pada harga komoditi pangan dan komoditi bahan baku industri. Sementara itu, keterbatasan suplai minyak mentah yang disebabkan ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga minyak mentah tetap tinggi hingga awal tahun 2012. Harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) per bulan pada tahun 2011 mencapai USD104,0 per barel dan mencapai USD113,7 per barel pada April 2012. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi serta perlambatan ekonomi dunia, inflasi menurun pada beberapa negara dunia. Laju inflasi Cina menurun dari 6,5% (y-o-y) pada bulan Juli 2011 menjadi 4,1% (y-o-y) pada bulan Desember 2011. Demikian juga padanegara-negara lainnya, termasuk negara maju. Pada keseluruhan tahun 2011, laju inflasi di Kawasan Eropa mencapai 2,7%, sedangkan Jepang mengalami deflasi sebesar 0,3%. 95

Perlambatan ekonomi dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global pada tahun 2011.Indeks perdagangan saham baik di Eropa maupun Asia menurun pada akhir tahun 2011 dibandingkan akhir Tahun 2010. Pada akhir tahun 2011, indeks perdagangan saham di London, Tokyo, Singapura, Malaysia, Hongkong masing-masing mencapai 5.639, 8.455, 2.773, 1.489, 18.343 lebih rendah dari akhir tahun 2010 yang masing-masing mencapai 5.900, 10.229, 3.190, 1.519, dan 23.035. Namun demikian, sejak awal Tahun 2012, kepercayaan terhadap sistem keuangan baik di AS, Eropa maupun Asia membaik seiring dengan keputusan pemberian dana bailout sebesar 130 triliun Euro kepada Yunani pada awal tahun 2012. Pada tanggal 2 Mei 2012, indeks Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan Malaysia, mencapai 9.380, 21.309, 3.006, dan 1.582. Sedangkan indeks FTSE 100 London serta DJIA New York masing-masing mencapai 5.758, dan 13.115. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diperkirakan melambat menjadi 3,5% (IMF, World Economic Outlook, April 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun. 2. Kondisi Ekonomi Nasional Kondisi ekonomi nasional tahun 2011 dan perkiraannya pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh. Pada tahun 2011, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi masyarakat dan ekspor barang dan jasa meningkat masing-masing sebesar 8,8%, 4,7%, dan 13,6%. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% didukung 96

oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan resiko eksternal dan tingginya harga energi. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi

dunia berupa melambatnya

perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Iran. Pada tahun 2011, rata-rata harian nilai tukar Rupiah mencapai Rp 8.779 per dolar AS atau menguat 3,4% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Cadangan devisa mencapai USD 110,1 miliar, bertambah USD 13,9 miliar dibandingkan tahun 2010. Laju inflasi pada tahun 2011 terkendali pada 3,8%, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (7,0%). Pada tahun 2012 dengan beberapa risiko eksternal seperti masih rentannya krisis utang Eropa; ketegangan politik Timur Tengah dan Iran; serta ketidakpastian cuaca dan iklim, stabilitas ekonomi nasional diperkirakan tetap terjaga. Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2011, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 29,9 juta orang (12,4%) atau berkurang sebesar 130 ribu orang dibandingkan Maret 2011. Jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,6 juta orang (6,3%) atau berkurang sebesar 510 ribu orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kualitas pertumbuhan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya. 3. Kondisi Ekonomi Provinsi Banten Kerangka ekonomi daerah Tahun 2013 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2012, dan prospeknya dalam tahun 2013, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi daerah tahuntahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa

kondisi

perekonomian

Provinsi

Banten

telah

mampu

menunjukan peningkatan dilihat dari capaian indikator ekonomi makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Perkembangan Kinerja Sektoral, Pendapatan 97

Per Kapita, Nilai dan Laju Inflasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Struktur Investasi Daerah. a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator kemajuan perekonomian daerah. Pada tahun 2002, LPE Banten (4,11%) masih berada di bawah LPE Nasional (4,5%), namun mulai tahun 20032011 seiring dengan percepatan pembangunan di Provinsi Banten, terutama pada sektor jasa perdagangan (sektor tersier) dan sektor industri (sektor sekunder) LPE Banten rata – rata sudah mulai berada di atas LPE Nasional. Pada sektor pertanian (sektor primer) masih belum memberikan sumbangan yang signifikan, terutama disebabkan karena output di sektor ini lebih banyak dinyatakan sebagai input pada sektor industri. Pada periode tahun 2008-2010, seiring dengan adanya rasionalisasi perhitungan LPE (sejak tahun 2006) dengan tahun dasar 2000, LPE Banten dirasionalkan berada di atas LPE Nasional, dan angka sementara LPE Banten di tahun 2012 di prediksi Bank Indonesia Serang diperkirakan melambat sebesar 6,24% lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 6,50-6,80%, dalam RPJMD 2007-2012. Hal ini disebabkan belum pulihnya krisis ekonomi negara-negara Eropa, yang selama ini merupakan pasar ekspor barang-barang dari Indonesia khususnya Provinsi Banten.Selain itu tingginya harga minyak mentah dunia yang berimbas pada produksi sektor riil yang ada di wilayah Provinsi Banten.Perkembangan LPE Banten dan LPE Nasional (dengan Migas) Tahun 2006-2013 dan Target tahun 2012 terlihat sebagaimanaGambar 3.1. Gambar 3.1 Grafik Perkembangan LPE Banten dan LPE Nasional (denganMigas) Tahun 2006– 2011 dan Target Tahun 2012

98

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi perusahaanperusahaan

besar

di

Banten,

maka

LPE

pada

tahun

2013

diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu sebesar 6,50%. Disamping itu, pertumbuhan perekonomian di Banten juga akan

diiringi

oleh

tingginya

pertumbuhan

jumlah

penduduk

(terutama akibat migrasi masuk ke kota) dan peningkatan jumlah angkatan kerja. Data tentang tenaga kerja dan pengangguran di Provinsi

Banten

sampai

dengan

bulan

Agustus

tahun

2011

ditunjukkan sebagaimana Tabel 3.1. Tabel 3.1 Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten s.d Bulan Agustus Tahun 2011 NO

KAB/KOTA

ANGKATAN KERJA

PENGGANGGURAN

TPT (%)

TPAK (%)

513.487

58.108

11.32

64.28

Kabupaten 1

Kab. Pandeglang

2

Kab. Lebak

549.378

66.471

12,10

63.60

3

Kab Tangerang

1.416,780

204,358

14,42

69.46

4.

Kab. Serang

657,679

87.433

13.29

64.74

945.334

121.818

12.89

70.31

185.874 274.594

24.426 38.015

13.14 13.84

70.00 68.60

79.935 680.564

11.98 13.06

69.64 67.79

Kota 5 Kota Tangerang 6 7

Kota Cilegon Kota Serang

8

Kota Tangsel 667.099 JUMLAH 5.210.224 Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Angka PDRB Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011 sebesar 171.690,41 – 192.218,91 triliyun.Hal ini berdampak

terhadap

meningkatnya

daya

beli

masyarakat,

terbukanya kesempatan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin,

membaiknya

ketahanan

pangan

masyarakat

serta

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan perkapita. Perkembangan nilai PDRB Banten harga berlaku tahun dasar 2000 tahun 2007-2011 dan prediksi tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.2.

99

Gambar 3.2 Perkembangan Nilai PDRB Banten Harga BerlakuTahun Dasar 2000 (Rp. Jt) Tahun 2007-2011 dan Prediksi Tahun 2012

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

c. Kinerja Sektor Perekonomian Daerah Pertumbuhan PDRB merupakan sumbangan dari berbagai sektor usaha. Sektor usaha sekunder (industri manufaktur, bangunan, listrik, dan air bersih) merupakan sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Banten dengan rata–rata sebesar 54,80% selama tahun 2011. Kemudian sektor tersier (transportasi, keuangan dan jasa-jasa) memberikan sumbangan rata-rata sebesar 37,14%. Sementara sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya menyumbang rata-rata sebesar 8,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Banten telah menuju pada

industrialisasi

dan

belum

terjadinya

pemerataan

pembangunan, karena pada kenyataannya sebagian besar penduduk masih tergantung kehidupannya pada sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan).Kontribusi sector PDRB harga berlaku (Rp. Juta) dalam struktur perekonomian Provinsi Banten untuk capaian tahun 2007-2011 dan prediksi tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.3. Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Sektor PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta) dalam Struktur Perekonomian Provinsi Banten (Capaian Tahun 2007-2011 dan Prediksi Tahun 2012)

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

1) Industri Industri

merupakan

sektor

pendukung

utama

kegiatan

pembangunan ekonomi daerah.Perkembangan bidang industri yang meliputi industri kecil, menengah dan industri besar, yang 100

keberadaannya

dari

meningkat.Seiring

tahun

dengan

ke

tahun

membaiknya

terus

cenderung

kondisi

ekonomi

nasional, iklim usaha saat ini dirasakan membaik. Perekonomian di Banten menunjukkan nilai positif dengan kenaikan 8,52% pada industri makanan, minuman dan tembakau, sementara 11,20% pada industri tekstil barang kulit dan alas kaki. Pada umumnya kegiatan industri berada di wilayah Banten bagian Utara, dimana secara umum, ada sekitar 98,05% kegiatan industri terletak di Wilayah Banten Utara.Dengan nilai tambah industri pada tahun 2009-2011 yang dihasilkan rata-rata sebesar Rp. 5,7 trilyun per tahun diharapkan target LPE Provinsi Banten bisa tercapai. 2) Pertanian Sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, merupakan

sektor

primer

dalam

struktur

perekonomian

daerah.Selama tahun 2008 sampai dengan 2011 sektor ini ratarata memberikan kontribusi sebesar 8,67%. Sektor pertanian telah memperlihatkan kemajuan yang nyata, khususnya padi, dimana produksi dan produktifitasnya terus meningkat.Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2010, surplus produksi padi 10%, Gubernur mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI.Demikian pula komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, buah-buahan, kelapa, gula aren, kakao, ternak unggas, perikanan

tangkap

dan

budidaya

cenderung

berfluktuasi.dikarenakan keadaan cuaca yang tidak menentu. Nilai

Tukar

Petani

(NTP)

di

Provinsi

Banten

mengalami

peningkatan dari semula pada tahun 2009 sebesar 99,67% meningkat menjadi 103,71% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 NTP mencapai 106%. Subsektor pertanian tanaman pangan adalah penunjang terbesar dalam struktur perekonomian. Kontribusinya sebesar 5,26% terhadap 16,54%

PDRB dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar per

tahun.

Sub

sektor

peternakan

memberikan

kontribusi sebesar 1,73% terhadap PDRB, sedangkan subsektor perikanan hanya memberikan kontribusi rata–rata sebesar 0,56% 101

per tahun. Penyumbang terkecil dari sektor pertanian adalah subsektor perkebunan yang hanya memberikan kontribusi rata– rata sebesar 0,71% per tahun. Pola pengelolaan perkebunan ini terbagi ke dalam tiga kategori yaitu (a) perkebunan besar negara seluas 11.618 ha, (b) perkebunan besar swasta 9.818 ha dan (c) perkebunan rakyat seluas 162.218 ha. Subsektor kehutanan dalam struktur perekonomian daerah memberikan kontribusi sebesar

0,04%

dengan

laju

pertumbuhan

yang

cenderung

menurun rata–rata sebesar 2,06% per tahun. Berdasarkan pada kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembangunan pertanian yaitu (a) masih rendahnya produktifitas, (b) lahan pengusahaan yang semakin sempit, (c) akses petani dan nelayan

ke

sumberdaya

produktif

seperti

permodalan

dan

layanan usaha sangat terbatas dan (d) faktor cuaca ekstrim. 3) Perdagangan, Transportasi, keuangan dan jasa-jasa Sektor

perdagangan

yang

terdiri

dari

usaha

mikro,

kecil,

menengah dan koperasi (UMKM-K) yang berbasis pertanian, pertambangan dan galian, industri serta barang ekspor-impor berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan di Provinsi

Banten.

perdagangan

Selama

mengalami

kurun

waktu

perkembangan

2007-2011, yang

baik

sektor dengan

kecenderungan meningkat rata-rata 1,78% per tahun dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM-K ini adalah (a) keterkaitan sektor huluhilir antara wilayah utara dan selatan, (b) kesenjangan nilai tambah, (c) rendahnya produktifitas UMKM-K, (d) terbatasnya akses UMKM-K dan (e) rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. d. Pendapatan per-kapita (PDRB per kapita) Pendapatan per kapita masyarakat Banten sejak tahun 2008-2010 meningkat searah dengan laju pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita masyarakat Banten tahun 2008 sebesar Rp. 12,75 juta, tahun 2009 sebesar Rp. 12,43 juta, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 13,48 juta per tahun. Diperkirakan meningkat menjadi Rp. 102

14,70

Juta

per

orang

per

tahun

pada

tahun

2011.

Jika

dibandingkan dengan angka inflasi selama tahun 2003-2011 ratarata sebesar 6%, maka masih terdapat kenaikan PDRB mutlak sebesar 2%.Hal ini berarti masih ada peningkatan kemakmuran masyarakat Banten. Perkembangan nilai PDRB per

kapita tahun 2008-2011 dan

perkiraan tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.4. Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita (Rp. Juta) Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan ekonomi daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. Pada tahun 2003 penerimaan PAD sebesar Rp. 437,4 milyar, setiap tahunnya terus meningkat dan pada tahun 2008 mencapai Rp. 1,601 trilyun, tahun 2009 mencapai Rp. 1,687 trilyun, tahun 2010 mencapai Rp. 1,924 trilyun, tahun 2011 mencapai Rp. 2.079 trilyun, pada Tahun 2012 ditargetkan sebesar 2,450 trilyun dan pada Tahun 2013

PAD

Banten

direncanakan

mencapai

3,12

trilyun.

Perkembangan PAD Banten tahun 2008-2011 dan target tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.5. Gambar 3.5 Grafik Perkembangan PAD Banten (Rp. Juta) Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012 2,300

2,616

1,800

1,924

1,300 1,367 2007

1,601

1,687

2008

2009

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

f. Struktur Investasi Daerah 103

2010

2,079

2011*

2012**

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat

seiring

meningkatnya

potensi

konsumsi

domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Kinerja investasi diperkirakan meningkat tercermin dari meningkatnya angka

pertumbuhan

Pembentukan

Modal

Tetap

Bruto

pada

komponen PDRB Banten dari 8,74% pada triwulan III 20011 menjadi 11,90% pada periode laporan. Tingginya investasi pada periode laporan diperkirakan bersumber dari ekspansi bisnis pada sektor industri

pengolahan,

pengangkutan,

perdagangan,

hotel

dan

restoran serta konstruksi. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI tahun 2012, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi Tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu Tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di Wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri.Perkembangan dan peringkat investasi di Provinsi Banten tahun 2006-2011 terlihat sebagaimana Tabel 3.2. Tabel 3.2 Perkembangan dan Peringkat Investasi Provinsi Banten Tahun 2006 - 2011

Peningkatan

investasi

tercermin 104

pula

dari

meningkatnya

penggunaan semen di Banten terutama untuk konstruksi usaha manufaktur, bangunan dan infrastruktur. Penggunaan/konsumsi semen di wilayah Banten yang terus meningkat dan tumbuh lebih dari 40% (yoy), bahkan pertumbuhan pada awal triwulan IV mencapai lebih dari 120% (yoy) karena meningkatnya proyek pembangunan pabrik seperti pada sektor industri kimia dasar dan besi/logam, pembangunan properti residensial maupun komersial oleh pihak swasta maupun untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur

oleh

pemerintah.

Perluasan

pembangunan

pengembangan kawasan hunian ke arah wilayah Banten terutama Tangerang dan Serang mendorong peningkatan investasi baik infrastruktur, kebutuhan pemukiman dan hunian bisnis lainnya, meskipun secara nasional, indeks tendensi bisnisnya menunjukkan sedikit penurunan. Perekonomian Banten sebagian besar, sekitar 54,80% PDRB Banten disumbangkan dari sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor bangunan;sektor listrik, gas dan air bersih), kemudian sebesar 37,14% dari sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran;sektor

pengangkutan

keuangan,persewaan

dan

jasa

dan

komunikasi;

perusahaan;

sektor

sektor jasa-jasa).

Sementara itu sebesar 8,06% berasal dari sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian). Struktur investasi banten sampai saat ini dibentuk dari Sektor Swasata dan Rumah Tangga, yang terdiri dari sumabngan sektor UMKM-K sebesar 48,78%, sedangkan sektor pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD provinsi Banten 3,34%, dan APBD Kab/Kota 7,35%.

Perkembangan

struktur

investasi

di

Banten

terlihat

sebagaimana Gambar 3.6. Gambar 3.6 Struktur Investasi Banten

Sumber : Analisis I-O, BPS Banten 2000

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 105

1. Tantangan Perekonomian Tahun 2013 Kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraan pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5%tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2%).Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi

dunia berupa melambatnya

perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah, Iran, Suriah. Dalam pada itu, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat. Secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2011 dapat dipertahankan pada tahun 2012, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2013. Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dorongan akan diberikan

pada

peningkatan

investasi,

industri

pengolahan

nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. b. Menjaga stabilitas ekonomi, perhatian akan diberikan pada langkahlangkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. c. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan, langkahlangkah

akan

dipusatkan

pada

upaya-upaya

yang

mampu

menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau 106

masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat. Pertumbuhan

ekonomi

didorong

dengan

meningkatkan

investasi,

menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan

keuangan

negara

dengan

mempertajam

belanja

negara.Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2013, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 7,0%, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2012 (6,5%); Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,5 – 10,5%, dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,0 – 6,4% dari angkatan kerja; 2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2013 Dalam

merumuskan

prospek

perekonomian

daerah

tahun

2013

mendatang, tentunya perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2013.Kondisi ekonomi Kawasan Asia-Pasifik saat ini mengeluarkan sinyal positif bagi perekonomian Nasional ditandai

dengan

recovery

perekonomian

Amerika

yang

terus

membaik.Kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2013 terlihat sebagaimana Tabel 3.3. Tabel 3.3 Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013 (%) NO

URAIAN INDIKATOR

BANTEN

NASIONAL

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,5-6,7

6,8-7,2

2

Porsentase Penduduk Miskin

5,5-5,2

9,5-10,5

3

Porsentase Terbuka

12,0

5,8-6,1

Pengangguran

Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan RKP Tahun 2013

Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah

dicapai,

permasalahan

memperhatikan yang

prospek

dihadapi,

maka

perekonomian tantangan

nasional,

pokok

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi pada tahun 2013 adalah permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat 107

dikelompokkan atas permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada diluar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan internal utamanya bersumber pada lemahnya postur dan jumlah populasi usaha industri manufaktur, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivitas. Sedangkan masalah eksternal industri mencakup (a) ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan energi (jaringan jalan/jembatan, transportasi, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (b) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal di pasar domestik, (c) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik (d) masalah kepastian hukum (e) suku bunga perbankan yang masih tinggi. Pada tahun 2013, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran.Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan. Disamping itu pembangunan ekonomi daerah Provinsi Banten ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong pengelolaan potensi pembangunan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, antara lain pada sektor pertanian, sektor industri yang berbasis pertanian, industri rakyat dan pariwisata. Melalui upaya tersebut diharapkan mampu memberikan solusi bagi upaya pemecahan permasalahan sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam

kaitan

terutama

tersebut

dengan

diatas,

meningkatkan

pertumbuhan investasi.

ekonomi

didorong

Peningkatan

investasi

dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan,meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan

iklim

ketenagakerjaan,

meningkatkan

penyediaan

infrastruktur dan energi, menyederhanakan prosedur, dan lain-lain. Sistem insentif yang tepat sasaran bagi pengembangan bidang-bidang usaha dan daerah-daerah strategis dan cepat tumbuh akan terus dikembangkan dan disempurnakan.

108

Mengacu

pada

tantangan

pokok

perekonomian

daerah,

maka

perekonomian daerah Provinsi Banten tahun 2013 dibangun dengan sasaran sebagai berikut ini : a. Faktor eksternal pengaruhnya masih sangat dominan, maka asumsi pokok untuk mencapai pertumbuhan dan kualitas ekonomi daerah yang tinggi, antara lain (a) Terjaga dan terkendalinya stabilitas keamanan; (b) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi dunia usaha dan masyarakat, (c) Menjaga stabilitas Inflasi, (d) Jaminan kepastian hukum dan (e) Terjaga dan terkendalinya stabilitas moneter; b. Berkurangnya tingkat penduduk miskin dan pengangguran. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 5,5 –5,1% dan pengangguran terbuka diperkirakan turun sebesar 12,0% dari angkatan kerja. c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan tetap terjaganya kepercayaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 6,0 – 6,45% pada tahun 2012, menjadi 6,50 – 6,80% tahun 2013; d. Terpenuhinya kebutuhan anggaran pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Input–Output serta kajian ICOR tahun 2009, dimana struktur investasi Provinsi Banten digambarkan sebagai berikut : 1) Investasi Swasta-Masyarakat sebesar 81,30%, dengan sumbangan dari PMA dan PMDN sebesar 32,52% dan UMKM-K sebesar 48,78%; 2) Investasi Pemerintah sebesar 18,70%. Investasi ini dikategorikan sebagai jumlah pengeluaran oleh pemerintah untuk menambah modal tetap yang dimiliki atau dengan kata lain investasi yang digunakan khusus untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik. Investasi pemerintah tersebut merupakan sumbangan dari APBN sebesar 8,01%, APBD provinsi sebesar 3,34% dan APBD dari 8 kabupaten/kota sebesar 7,35%. Dengan pengertian bahwa alokasi dana tersebut digunakan untuk menciptakan peluang investasi baru melalui pendanaan prioritas dan program yang direkomendasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2013;

109

3) Berdasarkan struktur tersebut, maka pada tahun 2013, perkembangan PDRB yang semakin bertambah rata-rata sebesar Rp. 15,7 trilyun per tahun sehingga diharapkan dapat merealisasikan LPE Banten yang diasumsikan sebesar 6,50 – 6,80% pada tahun 2013; 4) Investasi tersebut diharapkan dari dunia usaha dan masyarakat melalui target realisasi investasi PMDN dan PMA sebesar Rp. 14,9 Trilyun, target realisasi investasi oleh Anggaran Belanja Langsung dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 2,097trilyun, didukung APBD kabupaten/kota dan APBN.

3.2

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah mendatang, perlu juga memperhatikan pokok-pokok kebijakan dan asumsi keuangan nasional tahun 2013, yaitu: 1. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan melanjutkan program-program stimulus fiscal guna mencapai target asumsi ekonomi makro nasional tahun 2013, antar lain : a. Defisit APBN 2013 diperkirakan sebesar 1,0% PDB; b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional diproyeksikan sebesar 7,0%; c. Inflasi pada angka 5,0%; d. Pengangguran terbuka 6,0-6,4%; e. Penduduk miskin 9,5-10,5%. 2. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.400 triliun sampai Rp1.600 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7% terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2% terhadap PDB; 3. Mempertahankan stimulus Belanja Negara melalui peningkatan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya; 4. Mempertahankan rasio anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% dalam Belanja Negara. Hasil

analisis

terhadap

kondisi,

tantangandan

prospek

perekonomianbaik ditingkat nasional maupun daerah menjadi pedoman dalam melakukan analisis dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3.4 tentang struktur APBD TA. 2012 dan rancangan struktur APBD TA. 2013. 110

Tabel 3.4 Struktur APBD Provinsi Banten TA. 2012 dan Rancangan Struktur APBD TA. 2013 NO

APBD TA. 2012

RAPBD TA. 2013

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

3,902,075,000,000 2,981,553,000,000

4,416,108,000,000 3,379,795,000,000

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2,841,335,000,000 5,818,000,000 60,800,000,000

3,264,228,000,000 4,427,000,000 37,460,000,000

73,600,000,000

73,680,000,000

916,372,000,000 355,852,000,000

1,032,777,000,000 448,861,000,000

1.2.2

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

530,833,000,000

583,916,000,000

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

29,687,000,000

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah

4,150,000,000

3,536,000,000

4,150,000,000

3,536,000,000

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

4,134,075,000,000 2,039,583,000,000 367,476,000,000 289,420,000,000 28,750,000,000 983,951,000,000

4,596,108,000,000 2,034,769,000,000 423,857,000,000 223,700,000,000 70,000,000,000 1,150,012,000,000

2.1.5

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

364,986,000,000

157,200,000,000

2.1.6

Belanja Tidak Terduga

5,000,000,000

10,000,000,000

Belanja Langsung

2,094,492,000,000

2,561,339,000,000

SURPLUS/(DEFISIT)

(232,000,000,000)

(180,000,000,000)

232,000,000,000 264,000,000,000 264,000,000,000

180,000,000,000 240,000,000,000 240,000,000,000

32,000,000,000 32,000,000,000

60,000,000,000 60,000,000,000

10,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000

6,000,000,000

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.2 1.2.1

1.3 1.3.1

2.2

URAIAN

3 3.1 3.1.1

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Sebelumnya

3.2 3.2.1

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: LPK/BPR PT. BGD Bank BJB Syariah PT. PPKD

3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.3

Pembiayaan Netto

232,000,000,000

28,000,000,000 26,000,000,000 180,000,000,000

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Beberapa pembangunan

perubahan dan

mendasar

penganggaran 111

dalam

daerah

sistem

menuntut

perencanaan dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahanperubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan,

dan

akuntabel

yang

diimplementasikan

yang

didasarkan

dalam

sistem

anggaran berbasis kinerja. Penganggaran

daerah

kepada

kemampuan

keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen

dalam

merencanakan

kegiatan

pada

tahun

yang

bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi

pengangguran

dan

pemborosan

sumber

daya,

serta

meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian; (5 Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Sehingga

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 1. Transparansi

dan

Akuntabilitas

Anggaran

Daerah.

Merupakan

persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan; 2. Disiplin Anggaran. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan pelayanan

penyelenggaraan masyarakat.

Oleh

pemerintahan, karena

itu

pembangunan

penyusunan

dan

anggaran

dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan; 112

3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan; 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan

dan

kesejahteraan

secara

optimal

guna

kepentingan

masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah. 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan

daerah,

pertimbangan

dalam

penentuan

kebijakan

pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah. a. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah Asumsi target penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan PAD pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Provinsi

Banten

Tahun

2012-2017

diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut : a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6-7%; b) Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%; 113

c) Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 22,96% per tahun; d) Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 4,7% ; e) Kebijakan peningkatan penyertaan modal kepada lembagalembaga keuangan bank dan PT. Banten Global Development; f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian

Kredit

Pemilikan

Rumah

(KPR)

dan

Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB); g) Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru. 2) Dana Perimbangan Penerimaan dari dana perimbangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 20122017

diproyeksikan

sebesar

7-8%

per

tahun,

dengan

mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut : a) Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%; b) Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten

Tahun

2012-2017

sebesar 0,01% per tahun.

114

diproyeksikan

rata-rata

b. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah Beberapa pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau merangsang

agar

dapatmeningkat.

kegiatan Upaya

ekonomi

tersebut

masyarakat

antara

lain

cenderung melalui

(a)

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, (b) rasionalisasi pajak/retribusi daerah, (c) meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta (d) meningkatkan pengendalian dan pengawasan

atas

pemungutan

PAD

yang

diikuti

dengan

peningkatan kualitas , kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan. Sejalan

dengan

arah

kebijakan

penganggaran

khususnya

kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah– langkah

yang

pendapatan

dilakukan

dan

dalam

meningkatkan

langkah–langkah

yang

target–target

diperlukan

untuk

mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD TA. 2013 memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Kondisi

perekonomian

yang

terjadi

pada

tahun-tahun

sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan

penerimaan 115

pajak

daerah

dan

retribusi

daerah

yang

Peraturan

Daerahnya bertentangan

dengan

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan; c) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; d) Rasionalitas

hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 2) Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU TA. 2012 dengan memperhatikan realisasi TA. 2011; b) Perhitungan

alokasi

Dana

Bagi

Hasil

(DBH)

mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

TA.

2012,

dan

memperhatikan realisasi DBH TA. 2011; c) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN TA. 2013. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD TA. 2013, hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan

kewajiban

pihak

ketiga

atau

pemberi

sumbangan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah TA.2013 yang akan dilakukan adalah: 116

a) Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat; c) Peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

bidang

pajak

daerah; d) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; e) Penataan

bidang

perencanaan,

pelaporan

dan

evaluasi

pendapatan; c. Target Pendapatan Daerah Target Pendapatan Daerah pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.4.416.108.000.000,-meliputi(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pengelolaan

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan,

(2)

Dana

Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada

tahun 2013 ditargetkan

sebesar Rp 3.379.795.000.000,-. Jumlah PAD tersebut diperoleh dari : a) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 3.264.228.000.000,-; b) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 4.427.000.000,-; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp 37.460.000.000,-; dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp. 73.680.000.000,-. 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp.

1.032.777.000.000,-. Dana Perimbangan tersebut

diperoleh dari : 117

a) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp. 448.861.000.000,-; b) Dana

Alokasi

Umum

yang

ditargetkan

sebesar

Rp.

583.916.000.000,00;; c) Dana Alokasi Khusus tidak ditargetkan. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3.536.000.000,- Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga sebesar Rp. 3.536.000.000,Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten TA.2013 terlihat sebagaimana Tabel 4.1. Tabel 3.5 Target Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 NO

URAIAN

APBD TA. 2012

RAPBD TA. 2013

1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3,902,075,000,000

4,416,108,000,000

2,981,553,000,000

3,379,795,000,000

2,841,335,000,000 5,818,000,000 60,800,000,000

3,264,228,000,000 4,427,000,000 37,460,000,000

73,600,000,000

73,680,000,000

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

916,372,000,000 355,852,000,000

1,032,777,000,000 448,861,000,000

530,833,000,000 29,687,000,000

583,916,000,000

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah

4,150,000,000

3,536,000,000

4,150,000,000

3,536,000,000

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3

1.3.1

Sumber : DPKAD Provinsi Banten Tahun 2012

d. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2013 sebagai berikut : 118

1) Peningkatansarana dan prasarana,melalui: a) Rehabilitasi/renovasi

bangunan

gedung

UPT

yang

representatif; b) Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Kemampuan

Pelayanan

Pendukung di setiap UPT. 2) Peningkatan sumberdaya manusia, melalui: a) Bimbingan

Teknis

Peningkatan

Aparatur; b) Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Samsat. 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui: a) Razia kendaraan bermotor; b) SAMSAT door to door; c) Sosialisasi pajak daerah melalui media cetak dan media elektronik; d) Penyuluhan pajak daerah di kecamatan-kecamatan; e) Koordinasi dengan instansi teknis terkait (SKPD penghasil, pertamina,

produsen

kendaraan

bermotor,

lembaga

pembiayaan/leasing, kepolisian, dan jasa raharja). 4) Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat, melalui: a) Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama SAMSAT; b) SAMSAT keliling; c) Pembentukan gerai SAMSAT; d) Pembentukan SAMSAT drive thru; e) Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2002-2008, di seluruh UPT/Kantor Bersama SAMSAT; f) Layanan informasi pajak kendaraan bermotor melalui SMS (Short Message Services) dengan provider. 5) Peningkatan Sistem,melalui: g) Pembentukan sistem SAMSAT online; h) Pembentukan dan maintenance sistem aplikasi SAMSAT; i) Pembentukan sistem informasi pajak daerah.

119

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena

itu

dalam

penyusunan

APBD

Tahun

Anggaran

2013,

Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan

anggaran

dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp. 4,596Trilyun. Disamping itu adanya penyesuaian gaji dan tunjangan yang melekat sebesar 10% dari tahun sebelumnya serta penyesuaian tambahan penghasilan

pegawai

negeri

sipil

berdasarkan

beban

kerja

dan

pertimbangan efektif lainnya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2013memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan 120

gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b) Penganggaran

belanja

pegawai

untuk

kebutuhan

pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penganggaran

tambahan

kebijakan

pemberian

penentuan

kriterianya

penghasilan tambahan

harus

PNSD,

baik

penghasilan

ditetapkan

aspek

maupun

terlebih

dahulu

dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaranbelanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten

kepada

pemerintah,

masyarakat,

dan

organisasi

kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan penganggaran belanja bantuan

sosial

masyarakat,

yang

dan

diberikan

kelompok

kepada

individu,

masyarakat

keluarga,

diarahkan

untuk

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah

provinsi

kepada

pemerintah

kabupaten/kota

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelampauan target Tahun 121

Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA. 2013. 4) Belanja Bantuan Keuangan. Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan

pemerintahan

daerah

yang

tidak

tersedia

alokasi

dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja

Bantuan

Keuangan

diberikan

kepada

Pemerintah

Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik. 5) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,

seperti

kebutuhan

tanggap

darurat

bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2013, termasuk

pengembalian

atas

kelebihan

penerimaan

daerah

tahun-tahun sebelumnya. b. Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunanakan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2013 dengan mendasarkan pada : 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan; 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD; 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; 4) Capaian target Pro job, Pro poor, Pro growth, Pro enviromental, dan MDG’s; 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani; 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusatdaerah. 122

c. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2013

akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013. Urusan

wajib

diselenggarakan pelayanan

adalah oleh

dasar,

urusan

pemerintahan

terdiri

dari

25

pemerintahan daerah, (dua

yang

berkaitan

puluh

lima)

wajib dengan urusan

pemerintahan yang meliputi : 1)

Pendidikan;

2)

Kesehatan;

3)

Lingkungan hidup;

4)

Pekerjaan umum;

5)

Penataan ruang;

6)

Perencanaan pembangunan;

7)

Perumahan;

8)

Kepemudaan dan olahraga;

9)

Penanaman modal;

10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11) Kependudukan dan catatan sipil; 12) Ketenagakerjaan; 13) Ketahanan pangan; 14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16) Perhubungan; 17) Komunikasi dan informatika; 18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 123

20) Pemberdayaan masyarakat dan desa; 21) Sosial; 22) kebudayaan; 23) Statistik; 24) Kearsipan 25) Perpustakaan. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi : 1)

Kelautan dan perikanan;

2)

Pertanian;

3)

Kehutanan;

4)

Energi dan sumber daya mineral;

5)

Pariwisata;

6)

Industri;

7)

Perdagangan;

8)

Ketransmigrasian.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2013 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan Sisa 124

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2013 bersumber dari sebesar

Rp.

penganggaran(SiLPA) tahun sebelumnya

240.000.000.000.

Penganggaran

tersebut

harus

didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA.2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. b. KebijakanPengeluaran Pembiayaan Kebijakan

Pengeluaran

Pembiayaan

dalam

Rancangan

APBD

Provinsi Banten TA. 2013 sebagai berikut : 1) Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD

dimaksud

dapat

lebih

berkompetisi,

tumbuh

dan

berkembang. 2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), melalui penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LPK. Proyeksi

neraca

menggambarkan

APBD bahwa

yang Total

ditargetkan

dalam

Pendapatan

tahun

Daerah

2013

sebesar

Rp.4.416.108.000.000,-, sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.4.596.108.000.000,-,

mengalami

defisit

sebesar

Rp.180.000.000.000,-, sehingga masih perlu diupayakan sumbersumber

pembiayaan

untuk

menutupi

defisit

tersebut

dengan

mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah

dari

pos-pos

penerimaan

pembiayaan

sebesar

Rp.

240.000.000.000,-. Disamping itu di Tahun 2013 mendatang dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) 125

pemerintah

daerah

sebesar

Rp.60.000.000.000.Keseluruhan

penyerataan modal tersebut merupakan penyertaan modal untuk menutupi sisa penyertaan modal yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya.

126

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2013 mendatang, PemerintahProvinsi Banten akan memasuki awal tahun pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 20122017, guna mewujudkan Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”

yang dilakukan melalui 78 (tujuh puluh

delapan) program pembangunan daerah, yang dikelompokan kedalam 25 (dua pulu lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan,. Adapun proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah digambarkan sebagai berikut: Gambar 4.1 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Masalah Mendesak (Daerah/ Nasional)

Usulan SKPD (Usulan kegiatan prioritas dilengkapi indicator kinerja program

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan (Bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kekapasitas fiscal daerah)

Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Pagu Indikatif (alokasi anggaran kegiatan) Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten 2013

Usulan Kab/Kota

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas Pembangunan Sektoral Perurusan/ SKPD

Isu Strategis Daerah

RPJMD 2012-2017 (78 Program)

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang

dalam

dokumen

RPJMD

diperlukan

perencanaan

pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan. Hubungan antara Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 dengan dokumen RKPD Tahun 2013 terlihat sebagaimana Tabel 4.1. 127

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa MISI

TUJUAN

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan

Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

SASARAN 1

2

3

4

5

6

Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa; Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten; Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur; Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;

128

INDIKATOR KINERJA Tingkat Kemantapan Jalan (%)

TARGET 2013 78,15

Tingkat Kemantapan Jembatan (%)

88

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)

18.218,52

Rasio (%)

Elektrifikasi

83,04

Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%) Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)

32,87 70,53

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi

50

Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)

62,5

Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)

360

MISI

TUJUAN

SASARAN

7

8

9

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

1

Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;

Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan; Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;

129

INDIKATOR KINERJA Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%) Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten (%) Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Jumlah Energi (unit)

Penerapan Alternatif

TARGET 2013 19

29,03

3.754,79

4,5 106

Indek Gini PDRB Per Kapita (Rp) Daya Beli Masyarakat (Rp) Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)

0,3 22.000.000

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp) Pertumbuhan Sektor Pertanian (% ) Pertumbuhan Sektor Peternakan (% ) Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%) Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%) Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%) Pertumbuhan Sektor Perikanan (%) Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Pertumbuhan Sektor Industri (%)

439.822

637.406 394.893

11 10 8,5 8,5 15 14,5 13,5 11 10

MISI

TUJUAN

SASARAN 2

3

4

5

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing

1

2

Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal; Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Tuntasnya program pemberantasan buta aksara; Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;

130

INDIKATOR KINERJA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

TARGET 2013 72,54

Persentase Wirausaha Baru (%)

17,33

Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)

13,38

Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)

200

Indeks Tanam (Padi)

204

Angka Melek Huruf (%)

96,36

Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (% ) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (% ) Angka Partisipasi Sekolah (%) Pendidikan Dasar

9,09

99

72,87

49,39

118,11

99,10

65,87

81,86

MISI

TUJUAN

SASARAN

3

4

5

6

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang

Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusatdaerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

1

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja; Meningkatnya kesetaraan gender; Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat;

INDIKATOR KINERJA Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%) Angka Harapan Hidup (Tahun)

TARGET 2013 51,00

Angka Kematian Bayi (1/1000 KH)

28,20

Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)

155

Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat

35

Indeks Pembangunan Gender (%) Indeks Pemberdayaan Gender (%) Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga

65,09

Cakupan Pelayanan PMKS (%)

5,27

66,70

67,26 65 19

2

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

Jumlah Konflik Bernuansa SARA

0

3

Revitalisasi nilainilai budaya dan kearifan lokal;

Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah

65

4

Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk; Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

1,98

Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah

4

5

131

MISI

TUJUAN

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

SASARAN 1

2

3

4

5

6

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi; Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan; Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;

132

INDIKATOR KINERJA Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)

TARGET 2013 74,53

Rasio Kemandirian Daerah

76,7

Opini Audit BPK

WDP

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 14)

2,75

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)

5,5

Cakupan Penyelesaian PERDA (%)

85

Cakupan Penegakan PERDA (% )

85

Angka Kriminalitas

Cakupan Mitigasi Kebencanaan

2.228

65

MISI

TUJUAN

SASARAN 7

8

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan; Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah

INDIKATOR KINERJA Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

TARGET 2013 55

Tingkat Partisipasi Pemilih (%)

-

Indeks Demokrasi Indonesia

71,98

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013 merupakan gambaran prioritas pembangunan Tahun 2013 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) untuk tahun 2013. Sejalan dengan tema RKP Tahun 2013 “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2013 yaitu “Bersatu Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi

Dengan

Prioritas

Pembangunan Infrastruktur Kawasan/ Wilayah”dengan prioritas pembangunan

sebagai

berikut:(1)

Infrastruktur

Wilayah

dan

kawasan; (2) Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Pengangguran; (3) Iklim Investasi dan Unggulan Daerah; (4) Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Sinergitas Antar Pelaku Pembangunan; serta (5) Reformasi

Birokrasi

Daerah.Selanjutnya

dan

Tata

keterhubungannya

Kelola

Pemerintahan

antara

prioritas

pembangunan dengan program prioritas dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

133

Tabel 4.2 Penjelasan Keterhubungan antara Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah NO 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

75.00%

BMTR

88.00%

BMTR

4.99

SDAP

1071.72

SDAP

1.976.25 m3

SDAP

112

SDAP

1

SDAP

3

SDAP

29.99%

Dishubkominfo

39.72%

Dishubkominfo

20%

SDAP

3

Bappeda

4.50%

BMTR

1 Paket

BMTR

20%

BLHD

Pekerjaan umum; Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

Perhubungan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Perumahan; Pembinaan dan Penataan Perumahan Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

Lingkungan hidup; Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%) Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha) Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan

Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Rasio Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)

Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)

134

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Energi dan Sumber Daya Mineral; Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

INDIKATOR Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)

Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha) Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)

Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit) Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)

Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)

Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen) Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)

135

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

20

BLHD

8,000

Hutbun

20

BLHD

25,000

Distamben

106

Distamben

85

Distamben

12

Distamben

4

Distamben

10

Distamben

1

Distamben

4

Distamben

NO 2

PRIORITAS PEMBANGUNAN  Ketahanan Pangan

 Kemiskinan

URUSAN/ PROGRAM Ketahanan pangan; Ketahanan Pangan Masyarakat

Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Rehabilitasi Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

INDIKATOR

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton) Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)

Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi Jumlah lembaga sosial anak yang dibina Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS) Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015) Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015)

136

TARGET 2013

200 521.9676 0 52 100 87 10

SKPD PENANGGUNG JAWAB

BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP BKPP

1.115 KK

Dinsos

200 KK

Dinsos

35%

BPPMD

851 Org

Dinsos

1.111 Org

Dinsos

530 Org

Dinsos

16 Lbg

Dinsos

660 Org

Dinsos

307 Org

Dinsos

340 Org

Dinsos

Sosial

Sosial

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

 Pengangguran

Ketenagakerjaan; Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja 3

Iklim investasi dan unggulan daerah

Penanaman modal; Peningkatan Iklim Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

INDIKATOR Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi Jumlah bantuan untuk korban bencana Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)yang dilatih Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

50 Org

Dinsos

4.000 Org

Dinsos

1.286 Org

Dinsos

366 Org

Dinsos

604 Org

Dinsos

550 Lbg

Dinsos

400 Org

Dinsos

154 Org

Dinsos

12 keg.

Biro Kesra

600 lembaga

Biro Kesra

Meningkatnya Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja

4,29%

Disnakertrans

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya

12,06%

Disnakertrans

Meningkatnya Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja

368 org

Disnakertrans

20%

BKPMPT

8.51 Trilyun

BKPMPT

Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan

Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)

137

3.68 Trilyun

BKPMPT

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan KUMKM

Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

Pertanian; Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)

14.28%

K-UMKM

14.28%

K-UMKM

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)

25.00%

K-UMKM

14.32%

K-UMKM

Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)

16.66%

K-UMKM

16.66%

K-UMKM

INDIKATOR

Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton) Surplus Beras (ton) Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)

138

2,088,584 28,642 26,000 60,000 26,165 28,845,149

Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak

500

Hutbun

4

Hutbun

1

Hutbun

3

Hutbun

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

INDIKATOR Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang berkualitas (batang) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

Nilai Tukar Petani (NTP) Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit) Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit) Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Jumlah Ekspor Perikanan (Ton) Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

65,000

Hutbun

66,950

DKP

> 100

DKP

1

DKP

150000

104 4

DKP

Distanak Distanak

7

Distanak

6

Hutbun

250

Hutbun

0.72%

DKP

1750 26

DKP DKP

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)

5

Distanak

Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)

22

Distanak

Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)

2

Hutbun

Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)

20

BKPP

Cakupan ketersediaan Taktor (unit) Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)

20

Distanak

2

Distanak

3000

Distanak

Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)

139

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM Pariwisata; Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Industri; Peningkatan Daya Saing Industri

Perdagangan; Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

Kelautan dan perikanan; Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil

Kehutanan; Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan

INDIKATOR

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%) Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan instansi lainnya (%)

Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%) Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%) Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa

Luas Areal Konservasi Laut (Ha) Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)

Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit) Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)

140

TARGET 2013

20% 23.08% 20% 20.11%

20% 21.34% 21.88%

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar

Disbudpar Disbudpar Disbudpar

20%

Disperindag

20%

Disperindag

20%

Disperindag

20%

Disperindag

20%

Disperindag

20%

Disperindag

1

DKP

12

DKP

6

Hutbun

10

Hutbun

NO 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan kualitas SDM

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

TARGET 2013

Pendidikan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Perpustakaan. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Kesehatan; Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

37.00

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A

99

Dindik

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho

99.10

Dindik

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C

61.06

Dindik

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan

2.383

Dindik

6.77

Dindik

5

Dindik

100000

Dindik

9.09

Dindik

15%

Dindik

240 (48%)

BPAD

60 (48%)

BPAD

9 (21%)

BPAD

70

Dinkes

89

Dinkes

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit) Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang) Rata -rata Lama Sekolah (tahun) Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)

Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%) Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)

Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (% ) Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)

141

90,5%

Dindik

Dinkes

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM Pembinaan Upaya Kesehatan

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (% ) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi &Labkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi bawah 1 tahun / UCI (%) Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%) Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%) Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) Cakupan Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit) Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%) Persentase Pembinaan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang) Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%)

142

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

65

Dinkes

35

Dinkes

90

Dinkes

75

Dinkes

90

Dinkes

87,5

Dinkes

<0,5

Dinkes

90

Dinkes

<1

Dinkes

20

Dinkes

75

Dinkes

100

Dinkes

40

Dinkes

70

Dinkes

20

Dinkes

75

Dinkes

20

Dinkes

85

Dinkes

34

RSUD Malingping

75

Dinkes

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (100% pada tahun 2014) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% pada tahun 2014) Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% pada tahun 2014) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50% pada tahun 2014) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% pada tahun 2014) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% pada tahun 2014) Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

143

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

200

Dinkes

100

Dinkes

100% 200

RSUD Malingping RSUD Malingping

BPPMD

BPPMD

BPPMD

BPPMD

BPPMD

BPPMD

BPPMD BPPMD 1 Kab/Kota

BPPMD

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Kepemudaan dan olah raga; Kepemudaan dan Kepramukaan

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

4

Penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan

Kependudukan dan catatan sipil; Penataan Administrasi Kependudukan Kebudayaan; Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Kependudukan dan Keluarga Berencana

INDIKATOR Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya Rasio Pembinaan TKP3 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)

TARGET 2013 100%

BPPMD 20%

100% 100% 100%

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga

17 cabor/ 17 event

Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)

144

BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD

9 kwartir

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan

BPPMD

95%

Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)

Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

12 klp

1 unit

100%

20% 20% 26.47% 22.22%

80 Orang

Dispora Dispora

Dispora Dispora

Biro Pemerintahan

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar

BPPMD

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM Ketransmigrasian Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi

Perencanaan pembangunan; Kerjasama Pembangunan Daerah

5

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Perencanaan pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah

Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

INDIKATOR

Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)

Perencanaan kerjasama pembangunan daerah Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

350 KK

Disnakertrans

165 KK

Disnakertrans

3 Dokumen

Bappeda

100%

Biro Pemerintahan

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan

100%

Bappeda

Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan

100%

Bappeda

Rasio kegiatan pelaporan pelaksanaan APBD

100%

Biro Ekbang

55.79%

Dishubkominfo

Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017. Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%) Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)

145

20% 20% 100%

Set KPID Set KPID Set KPID

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Penanggulangan Bencana

Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

INDIKATOR Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Cakupan Fasilitasi Administrasi Pertanahan Untuk Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Kekayaan Daerah (Rp) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

146

TARGET 2013 100%

SKPD PENANGGUNG JAWAB Biro Pemerintahan

100%

Biro Pemerintahan

2 Dok

Biro Ekbang

100%

Biro Ekbang

5%

Biro Ekbang

3 unit

Biro Ekbang

10 dok

Biro Ekbang

100% 100% 100% 16 dok

Biro Humas Biro Humas Kantor Penghubung Biro Kesra

100%

Pol PP

100%

Pol PP

100%

Pol PP

100%

Pol PP

100%

BPBD

100%

BPBD

100%

BPBD

100% 5.364 T

Biro Aset dan Perlengkapan Biro Aset dan Perlengkapan

3.012 T

DPPKD

2

DPPKD

3

DPPKD

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

INDIKATOR Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%) Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah.

Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

147

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

100

DPPKD

100

DPPKD

100%

Biro Organisasi

100%

BKD

100%

BKD

100%

BKD

100%

Badan Diklat

100%

Badan Diklat

100%

Seluruh SKPD

100%

Seluruh SKPD

100%

Seluruh SKPD

100%

Seluruh SKPD

100%

Seluruh SKPD

100%

Seluruh SKPD

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM

Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kearsipan Pembinaan Kearsipan Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan desa;

INDIKATOR

Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur. Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapatrapat DPRD Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD

Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%) Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%) Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)

Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)

148

TARGET 2013

SKPD PENANGGUNG JAWAB

100%

Inspektorat

1

Set DPRD

1

Set DPRD

1

Set DPRD

1

Set DPRD

1

Set DPRD

1

Set DPRD

20%

Biro Hukum

100%

Biro Hukum

34 Dokumen Balitbangda

41 Paket

Seluruh SKPD

22 (51%)

BPAD

22 (51%)

BPAD

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

INDIKATOR Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel Rasio Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) Rasio Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD) Rasio pengembangan Pemerintahan Desa

Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%) Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%) Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)

149

TARGET 2013

60%

SKPD PENANGGUNG JAWAB

BPPMD

11%

BPPMD

3 Posyantek

BPPMD

79.34%

BPPMD

3.8 %

BPPMD

5%

BPPMD

6 desa/kel

BPPMD

1261 DESA

BPPMD

343 407 100%

Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dankegiatanprioritaspembangunandaerahTahun 2013 sertapaguindikatifnyadisusundenganberpedomanpadaprioritaspembangun an,

tujuandansasaranpembangunan,

sertacapaiankinerjapembangunansebagaimana yang direncanakandalam RPJMD ProvinsiBantenTahun 2012-2017. 5.1

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH Rencana

program

prioritaspembangunandaerahTahun

2013terdiridari 78 (tujuhpuluhdelapan) program prioritas yang melaksanakan

25

(duapuluhlima)

urusanwajibdan

8

(delapan)

urusanpilihan, sebagaimanaTabel 5.1. Tabel 5.1 Rencana Program PrioritasdanSKPD PenanggungJawab Tahun 2013 NO

URUSAN

1. UrusanWajib 1 Pendidikan;

NO

PROGRAM PRIORITAS

SKPD

1

PendidikanAnakUsiaDini (PAUD) PendidikanDasarWajibBelaja r 9 Tahun PendidikanMenengahWajibB elajar 12 Tahun Peningkatanmutu, kesejahteraandanperlindung anPendidikdanTenagaKepen didikan PendidikanTinggi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) PeningkatanMutu Tata KeloladanPencitraanPendidik an

Dindik

BinaGizidanKesehatanIbuda nAnak PembinaanUpayaKesehatan PengendalianPenyakit Dan PenyehatanLingkungan Kefarmasian Dan PerbekalanKesehatan PengembangandanPemberda yaanSumberdayaManusiaKe sehatan PeningkatanMutuLayananKe

Dinkes

2 3 4

5 6 7 2

Kesehatan;

8 9 10 11 12 13

150

Dindik Dindik Dindik

Dindik Dindik Dindik

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes/RSU Malimping Dinkes/RSU

NO

URUSAN

NO

PROGRAM PRIORITAS sehatanMasyarakat

3

Pekerjaanumum;

14

Dinas BMTR

17

PembinaandanPenataanPeru mahan

Dinas SDAP

18

PenataanRuang Wilayah danKawasan

19

PerencanaandanPenganggar an Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah Kerjasama Pembangunan Daerah

16 Perumahan;

5

Penataanruang;

6

Perencanaanpemba ngunan;

20 21 7

Perhubungan;

8

Lingkunganhidup;

Kependudukandan catatansipil;

10

Pemberdayaanpere mpuandanperlindu ngananak;

11

Keluargaberencana dankeluargasejahte ra; Sosial;

12

Bappeda/Biro Ekbang Bappeda/Biro Pemerintahan

PengendalianPencemaranLin gkunganHidup RehabilitasidanKonservasiSu mberdayaAlamdanLingkunga nHidup

BLHD BLHD/ Dishutbun

25

PenataanAdministrasiKepen dudukan

Biro Pemerintahan

26

Kesetaraan Gender, PemberdayaanPerempuanda nPerlindunganAnak

BPPMD

27

KependudukandanKeluarga Berencana

BPPMD

28

PemberdayaanMasyarakatMi skin RehabilitasiSosial PerlindungandanJaminanSo sial PemberdayaanKelembagaan SosialdanKeagamaan

32

34 Koperasidanusahak

Bappeda

23

33

14

Bappeda/BMTR

Dishubkominfo

31 Ketenagakerjaan;

Dinas SDAP

PengelolaandanPenyelenggar aanTransportasiDarat, Laut, UdaradanPerkeretaapian

29 30

13

Dinas SDAP

22

24 9

Malingping

Pembangunan danPemeliharaanJalandanJe mbatan PengembangandanPengelola anSumberDaya Air PengembangandanRevitalisa siInfrastukturPermukiman

15

4

SKPD

PengembanganKelembagaan, Hubungan Industrial danPerlindunganTenagaKerj a PeningkatanProduktivitas, Perluasan, KesempatanKerjadanBerusa ha PeningkatanKeterampilanTe nagaKerja

151

Dinsos/BPPMD Dinsos Dinsos Dinsos/ Biro Kesra Disnakertrans

Disnakertrans

Disnakertrans

NO

URUSAN ecildanmenengah;

NO

PROGRAM PRIORITAS

SKPD

35

Pengembangan Usaha danAksesPermodalan KUMKM PengembanganProdukdanPe masaran K-UMKM PeningkatanDayaSaing, KapasitasKelembagaandan SDM K-UMKM

Dinkopdan UMKM

38 39

PeningkatanIklimInvestasi PeningkatanPromosidanKerj asamaInvestasi

BKPMPT BKPMPT

40

PengelolaandanPengembang anKeragaman, KekayaandanNilaiBudaya

Disbudpar

41

KepemudaandanKepramuka an Pembinaan, PembudayaandanPengemba nganOlahraga

Dispora

36 37 15

Penanaman modal;

16

Kebudayaan;

17

Kepemudaandanola h raga;

42 18 19

Kesatuanbangsada npolitikdalamnegeri ; Otonomidaerah, pemerintahanumu m, administrasikeuang andaerah, perangkatdaerah, kepegawaian, danpersandian;

43

PembinaanKerukunan, KesatuanBangsadanPolitik

44

Pembinaan, PemantapanOtonomi Daerah danPemerintahanUmum

45

PemeliharaanKetentraman, KetertibandanPerlindungan Masyarakat PenanggulanganBencana PengelolaanKekayaandanAse t Daerah

46 47 48 49 50 51 52

PeningkatanPengelolaanKeu angandanPendapatan Daerah PenataanKelembagaandanKe tatalaksanaanPerangkat Daerah PembinaanKarierdanAdminis tasiKepegawaianAparatur PeningkatanKapasitas SDM Aparatur PeningkatanKualitas Tata

Dinkopdan UMKM Dinkopdan UMKM

Dispora

Kesbangpol Biro Pemerintahan, Biro Ekbang, Biro HumasProtokol, Biro Kesra, dan Kantor Penghubung Satpol PP BPBD Biro AsetdanPerlengk apan DPPKD Biro Organisasi BKD Badiklat Seluruh SKPD

KelolaPemerintahan Daerah 53 54 55

PeningkatanSarana, PrasaranaPerkantorandanKa pasitasAparatur Pembinaan, PengawasandanAkuntabilita sAparatur PeningkatanKapasitasLemba gaPerwakilan Rakyat Daerah

152

Seluruh SKPD Inspektorat Set DPRD

NO

URUSAN

NO

PROGRAM PRIORITAS

SKPD

56

PeningkatanKesadarandanPe ngembanganProdukHukumd an HAM Penelitian, PengembanganKebijakanStra tegis, Inovasi Daerah, dan IPTEK

Biro Hukum

58

KetahananPanganMasyaraka t

BKPP

59

PemberdayaanMasyarakatda nLembagaPerdesaan

BPPMD

60

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Seluruh SKPD

61

PembinaanKearsipan Daerah

Baperpus-arda

62

PengembanganKomunikasi, InformasidanTelematika

Dishubkominfo/ Set. KPID

63

PengembanganMinatdanBud aya Baca PengembangandanPembinaa nPerpustakaan

Baperpus-arda

PeningkatanProduksi, ProduktivitasPeternakan, Perikanan, Pertaniandan Perkebunan PeningkatanDayaSaingdanPe masaranProdukPeternakan, Perikanan, Pertaniandan Perkebunan PemberdayaanKelembagaand anSumberdayaPeternakan, Perikanan, Pertaniandan Perkebunan PeningkatanDayaDukungSu mberdayaPertanian

Distanak/DKP/ Dishutbun

69

Peningkatandayadukungsum berdayahutandanlahan

Dishutbun

70

PengelolaanListrikdanPeman faatanEnergi PengelolaandanPemanfaatan SumberDaya Mineral, Batubara, PanasBumi, GeologidanMitigasiBencanaG eologi Pengembangan, PengusahaanPotensidanProd ukPertambangandanEnergi

Distamben

73

PengelolaandanPengembang anPariwisata

Disbudpar

74

PengembanganKemitraanKe pariwisataan

Disbudpar

57

20

Ketahananpangan;

21

Pemberdayaanmasy arakatdandesa;

22

Statistik;

23

Kearsipan

24

Komunikasidaninfo rmatika;

25

Perpustakaan.

64 2. 1

UrusanPilihan Pertanian;

65

66

67

68 2

Kehutanan;

3

EnergidanSumberD aya Mineral;

71

72 4

Pariwisata;

153

Balitbangda

Baperpus-arda

Distanak/DKP/ Dishutbun Distanak/BKPP /Dishutbun Distanak

Distamben

Distamben

NO

URUSAN

NO

PROGRAM PRIORITAS

SKPD

5

Kelautandanperika nan;

75

DKP

6

Perdagangan;

Pengelolaansumberdayalaut, pesisirdanpulau-pulaukecil

76

Disperindag

7

Industri;

PeningkatandanPengembang anPerdagangan

77

Disperindag

8

Ketransmigrasian

PeningkatanDayaSaingIndus tri

78

Penyiapan, pengerahandanPembinaanTr ansmigrasi 78 Program

Disnakertrans

JUMLAH

Sedangkanmengenairencanapagu

indikatif

41 SKPD

tiap-tiap

SKPD

terkaitdenganpelaksanaanprogram prioritasdantupoksinyadijelaskansebagaimana Tabel 5.2 berikut ini. Tabel 5.2 Rancangan Pagu Indikatif Per SKPD Tahun 2013 N O

SKPD PROVINSI BANTEN

1

BadanKepegawaian Daerah

2

BadanKesatuanBangsadanPolitik

3

BadanKetahananPangandanPenyuluhan

PAGU ANGGARAN TA. 2012 (Rp) 10,700,000,000

PAGU ANGGARAN TA. 2013 (Rp) 10,350,000,000

11,350,000,000

7,000,000,000

4,500,000,000

5,500,000,000

9,120,000,000

7,380,000,000

8,635,000,000

6,500,000,000

11,950,000,000

13,300,000,000

5,690,000,000 15,000,000,000 5,600,000,000 22,922,000,000 6,999,980,000 10,000,000,000 11,140,000,000

7,080,000,000 14,000,000,000 6,500,000,000 24,000,000,000 5,000,000,000 7,000,000,000 5,640,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

37,948,806,000

27,000,000,000

7 8 9 10 11 12 13

BadanKoordinasiPenanaman Modal danPelayananTerpadu BadanLingkunganHidup Daerah BadanPemberdayaanPerempuandanMasyara katDesa BadanPenanggulanganBencana Daerah BadanPendidikandanPelatihan BadanPenelitiandanPengembangan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah BadanPerpustakaandanArsip Daerah Biro EkonomidanAdministrasi Pembangunan Biro HubunganMasyarakatdanProtokol

14

Biro Hukum

15

Biro Kesejahteraan Rakyat

16

Biro Organisasi

3,250,000,000

3,750,000,000

17

Biro Pemerintahan

5,190,531,200

4,500,000,000

18

Biro Umum

197,223,200,000

80,000,000,000

19

Biro PerlengkapandanAset

4 5 6

20

122,000,000,000

DinasPendapatandanPengelolaanKeuangan Daerah

21

DinasBinaMargadan Tata Ruang

22

DinasBudayadanPariwisata

52,018,736,123 607,000,000,000 15,869,982,800

154

54,980,000,000 1,000,469,000, 000 15,180,000,000

N O

SKPD PROVINSI BANTEN

PAGU ANGGARAN TA. 2012 (Rp) 12,150,000,000

PAGU ANGGARAN TA. 2013 (Rp) 10,380,000,000

18,290,000,000

10,000,000,000

208,000,000,000

300,000,000,000

23

DinasKehutanandan Perkebunan

24

DinasKelautandanPerikanan

25

DinasKesehatan

26

DinasKoperasidan UMKM

10,100,000,000

6,180,000,000

27

DinasPemudadanOlah Raga

13,090,000,000

7,500,000,000

28

DinasPendidikan

195,478,899,667

225,000,000,000

22,499,949,910

15,000,000,000

29

DinasPerhubunganKomunikasidanInformati ka

30

DinasPerindustriandanPerdagangan

13,100,000,000

7,500,000,000

31

DinasPertambangandanEnergi

54,000,000,000

50,000,000,000

32

DinasPertaniandanPeternakan

28,890,000,000

15,520,000,000

33

DinasSosial

19,370,000,000

19,380,000,000

34

DinasSumberDaya Air danPemukiman

286,389,914,800

345,000,000,000

35

DinasTenagaKerjadanTransmigrasi

12,500,000,000

11,000,000,000

36

InspektoratProvinsi

9,999,999,500

10,000,000,000

37

Kantor Penghubung

3,150,000,000

3,750,000,000

38

RSU Malingping

5,000,000,000

6,000,000,000

39

SatuanPolisiPamongPraja

6,880,000,000

6,000,000,000

40

Sekretariat DPRD

112,995,000,000

80,000,000,000

41

SekretariatKomisiPenyiaran Indonesia Daerah

3,000,000,000

2,000,000,000

2,094,492,000,

2,561,339,000,

000

000

JUMLAH

5.2

RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH RencanakegiatanprioritaspembangunandaerahTahun2013dani ndikatorkegiatanbesertalokasidanpaguindikatifnyaakandijelaskanlebi hlanjutdalamLampiranBuku2

PeraturanGubernurtentang

ProvinsiBantenTahun 2013.

155

RKPD

BAB VI PENUTUP

6.1

KAIDAH PELAKSANAAN Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013. Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Tahun 2013perlu ditetapkan kaidah pelaksanaansebagai berikut : 1. Seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program-program RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD tahun 2013 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2013 terutama di setiap SKPD; 3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/KotaTA. 2013, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan. 4. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

156

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Mekanisme

pengorganisasian

program

dan

kegiatan

prioritas

pembangunan daerah di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pencapaian target RPJMD.

prioritas

Tahun

2013

selain

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga

menyesuaikan dengan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Namun demikian untuk

pengorganisasian

pelaksanaan pembangunan masih mengacu pada Keputusan Gubernur Banten

Nomor

060.05/Kep.119-Huk/2011

tentang

Perubahan

Atas

Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.42-Huk/2008 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Banten sampai dengan adanya surat keputusan baru yang mengatur pembidangan ruang lingkup tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, sebagaimana tercantum dalam gambar 6.1 berikut ini:

157

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH

Asisten Tata Praja SKPD: 1. Biro Pemerintahan 2. Biro Hukum 3. Biro Organisasi 4. Inspektorat 5. Sekretariat DPRD 6. Bappeda 7. Bakesbangpol 8. Balitbangda 9. DPKAD 10. Satpol PP 11. Kantor Penghubung 12. Sekretariat KPID

AsistenEkonomidan Pembangunan SKPD: 1. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 2. Biro Kesra 3. BKPMD 4. BLHD 5. Badan Ketahanan Pangan 6. Distanak 7. Dishutbun 8. DKP 9. DSDAP 10. DBMTR 11. Distamben 12. Disperindag 13. Disbudpar 14. Diskop-UMKM 15. Dishubkominfo

AsistenAdministrasiUmumdanKesejahteraan Rakyat SKPD: 1. Biro Umum 2. Biro Aset dan Perlengkapan 3. Biro Humas & Prtkol 4. BKD 5. Badiklat 6. BPPMD 7. Baper-Arda 8. Dinkes 9. Dispora 10. Disnakertrans 11. Dinsos 12. Dindik 13. RSUD Malingping 14. BPBD

RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam kaitan ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyatBanten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

158