BUKU I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten
BUKU II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten
DAFTAR ISI
Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015………………………………………………..
1
Lampiran I. Pokok-Pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ................ 8 Bab I.
Pendahuluan ......................................................................................... 8 1.1 Latar Belakang .................................................................... 8 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 10 1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... 12 1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 13 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 14
Bab II.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan .................................... 15 2.1 Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 15 2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan, Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 .............................................. 33 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................... 116
Bab III.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................. 148 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................... 148 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.......................................................... 203
Bab IV.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 220 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................... 220 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. 226
BAB V.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ................................... 252 5.1 Rencana Program Prioritas Daerah ......................................................... 252 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah ........................................................ 269
Bab VI.
Penutup ................................................................................................. 270 6.1 Kaidah Pelaksanaan............................................................................... 270 6.2 Pengorganisasian Kegiatan
Pelaksanaan
Program
dan
Pembangunan ...................................................................... 271
Lampiran II. Matrik Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi Banten) ............................................................................ 274 Lampiran III. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN) ....................... 627
GUBERNUR BANTEN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah,
perlu
menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015. Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan Republik Tambahan
Nomor
Provinsi
Indonesia
23
Tahun
Banten Tahun
Lembaran
2000
tentang
(Lembaran
Negara
2000
Negara
Nomor
Republik
182,
Indonesia
Nomor 4010); 2. Undang-Undang Keuangan
Nomor
Negara
17
Tahun
(Lembaran
2003
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-1-
Nomor
3. Undang-Undang
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4421); 5. Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan
Keuangan
Indonesia Lembaran
Daerah Tahun Negara
(Lembaran 2005
Nomor
Republik
Negara 140,
Indonesia
Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-2-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4816); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi
Banten
Tahun
2010
Nomor
1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012
tentang
Dengan Daerah
Pembangunan
Penganggaran Provinsi
Infrastruktur
Tahun
Banten
Tahun
Jamak 2012
Jalan
(Lembaran Nomor
2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); -3-
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42); 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud : 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
-4-
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan undang-undang. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 8. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 9. Rencana Rencana
Pembangunan Kerja
Tahunan
Pemerintah
Daerah,
Daerah
selanjutnya
(RKPD),
adalah
disebut dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 (1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan maksud dijadikan sebagai: a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2015; b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2015; c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015. (2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.
-5-
BAB II RUANG LINGKUP RKPD Pasal 3 (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang : a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaannya. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Lampiran
I
: Pokok-pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,
terdiri dari : 1. Bab I Pendahuluan 2. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; 3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; 4. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; 5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; 6. Bab VI Penutup. b. Lampiran II : Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi Banten); c. Lampiran III: Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN). (3) Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III PELAKSANAAN RKPD Pasal 4 RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
-6-
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal : 28 Mei 2014 Plt. GUBERNUR BANTEN, ttd. RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal : 28 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. MUHADI
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611214 198603 1 008 -7-
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
BUKU I : POKOK – POKOK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ini memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dalam prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD
-8-
Provinsi Banten Tahun 2015 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Sejalan
dengan
penetapan
Tema
RKP
Tahun
2015
yaitu
”Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : 1. Pencapaian terakhir
dan
RPJMN
perkiraan Kedua
capaian
yang
tahun
perlu
2014
sebagai tahun
dilanjutkan dalam RPJMN
Ketiga. 2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun
2015
baik
yang
bersumber
pada eksternal
maupun
internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu. 3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK
yang
terus
meningkat. Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2015 dan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan”. Tema ini dijabarkan kedalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2015 yaitu sebagai berikut : 1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja; 2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial
dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas 5. Pembangunan
infrastruktur
guna
pemantapan
konektivitas
peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
-9-
dan
6. Pemerataan
pelayanan
pendidikan
dan
peningkatan
pendidikan
berbasis kompetensi pasar kerja 7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan ; 8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana: 9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
1.2
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - 10 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); - 11 -
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42); 16. Peraturan
Gubernur
Banten
Nomor
12
Tahun
2013
tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
pada
dasarnya
mengamanatkan
bahwa
perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi perencanaan
jangka
panjang,
perencanaan
jangka
menengah
dan
perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah. RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional. Untuk
lebih
jelasnya
mengenai
hubungan
antar
perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.
Gambar 1.1 - 12 -
dokumen
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4
MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan
dokumen
RKPD
Provinsi
Banten
Tahun
2015
dimaksudkan untuk: 1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah; 2. Merumuskan
rancangan
kerangka
ekonomi
makro
daerah
dan
kerangka pendanaannya; 3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya. Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan; 2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD tahun 2015; 3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten TA. 2015; 4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Provinsi Banten TA. 2015; 5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2015.
- 13 -
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.
Bab II.
Pendahuluan
hal 7
1.1 Latar Belakang
hal 7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
hal 9
1.3 Hubungan Antar Dokumen
hal 11
1.4 Maksud dan Tujuan
hal 12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
hal 12
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
hal 14
2.1 Kondisi Umum Daerah
hal 14
2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan, Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013
hal 38
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
hal 63
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
hal 94
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
hal 94
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
hal 133
Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V.
hal 149
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
hal 149
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
hal 155
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
hal 180
5.1 Rencana Program Prioritas Daerah
hal 180
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah
hal 233
Bab VI. Penutup
hal 234
6.1 Kaidah Pelaksanaan 6.2 Pengorganisasian Kegiatan
hal 234 Pelaksanaan
Pembangunan
- 14 -
Program
dan hal 235
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1
KONDISI UMUM DAERAH
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km2, yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4 (empat)
kabupaten,
yaitu
Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki luas sebesar 9.662,92 km2 atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Saat ini jumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa 2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. 3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia 4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang lakilaki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Banten pada tahun 2012 sebesar 2,16%.
- 15 -
Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat. Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu : 1. WS. Ciliwung – Cisadane; 2. WS. Cidanau – Ciujung – Cidurian; 3. WS. Ciliman – Cibungur; 4. WS. Cibaliung – Cisawarna. Iklim
wilayah
Banten
dipengaruhi
oleh
angin
munson
dan
gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,10C-33,70C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Laju
Inflasi,
Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB),
penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya. LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :
- 16 -
Tabel 2.1 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%) NO KABUPATEN/KOTA 2009 Kabupaten 1 Pandeglang 5,43 2 Lebak 5,18 3 Tangerang 4,41 4 Serang 3,18 Kota 5 Tangerang 5,74 6 Cilegon 5,08 7 Serang 5,74 8 Tangerang Selatan 8,49 Provinsi Banten 4,71 Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013
2010
2011
2012
2013
7,16 6,59 6,71 4,15
5,40 6,44 7,35 5,67
5,62 5,01 6,22 5,10
-
6,68 5,32 7,69 8,70 6,11
7,03 6,53 7,87 8,84 6,39
6,41 6,82 7,06 8,24 6,38
5,66
LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%) KELOMPOK 2009 PENGELUARAN 1 Bahan makanan 1,81 Makanan jadi, 8,33 2 minuman, rokok dan tembakau Perumahan, air, listrik, 3,17 3 gas dan bahan bakar 4 Sandang 7,16 5 Kesehatan 6,76 Pendidikan, rekreasi, 6,13 6 dan olahraga Transportasi, -4,27 7 komunikasi dan jasa keuangan Provinsi Banten 2,86 Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013 NO
2010
2011
2012
2013
14,10 3,76
4,76 2,95
3,88 8,24
12,64 9,73
4,41
3,16
2,39
6,14
8,37 5,30 3,64
7,02 4,03 6,44
3,93 4,97 9,11
1,12 5,53 7,59
1,10
0,02
1,79
17,31
6,10
3,45
4,37
9,93
PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:
- 17 -
Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2011 - 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEKTOR Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
2011 MILYAR RP
2012 MILYAR RP
%
TW III 2013 MILYAR % RP
%
15.285,43
7,95
16.762,48
7,88
5.235,56
8,28
201,03
0,10
223,22
0,10
62,57
0,10
91.675,15
47,69
97.799,41
45,95
38.805,22
45,57
6.822,95
3,55
7.830,03
3,68
2.267,32
3,59
6.843,31
3,56
7.854,53
3,69
2.213,42
3,50
35.563,25
18,50
40.957,99
19,24
12.410,49
19,63
17.638,07
9,18
20.150,70
9,47
5.967,12
9,44
7.361,39
3,83
8.301,12
3,90
2.433,47
3,85
10.836,87 192.227,49
5,64 100,00
12.977,12 212.856,62
6,10 100,00
3.814,83 63.210,00
6,04 100,00
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS BPS Provinsi Banten No. 52/11/36/Th.VII, 6 November 2013, dan BI (Kajian Regional Provinsi Banten triwulan III Tahun 2013)
2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan
daerah
dengan
fokus
kesejahteraan
masyarakat
berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2012 NO
KABUPATEN/KOTA
2009
Kabupaten 1 Pandeglang 67,99 2 Lebak 67,45 3 Tangerang 71,45 4 Serang 68,27 Kota 5 Tangerang 74,89 6 Cilegon 74,99 7 Serang 69,99 8 Tangerang Selatan 75,01 Provinsi Banten 70,06 Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2013
- 18 -
2010
2011
2012
68,29 67,67 71,76 68,67
68,77 67,98 72,05 69,33
69,22 68,43 72,36 69,83
75,17 75,29 70,61 75,38 70,48
75,44 75,60 71,45 76,01 70,95
75,72 75,89 72,30 76,61 71,49
IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat. AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 96,51%. RLS menggambarkan lamanya penduduk usia sekolah yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 8,15 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 mencapai 8,32 dan nilai RLS pada tahun 2011 mencapai 8,41 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,61. AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah sebesar 64,90 meningkat menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada 2012 menjadi 65,23. Peningkatan AHH tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat. Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp. 636,73 (dalam ribu rupiah ppp), angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 633,64 (dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan jasa).
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah. Fokus
layanan
urusan
pemerintahan
daerah
dalam
rangka
meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada : 1. Pendidikan Pembangunan
bidang
pendidikan
mampu
meningkatkan
angka
partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun 2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik - 19 -
menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23% sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,29%. Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan guru. Pada tahun 2012, rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA 501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 457 untuk tingkat SD, SLTP 629 dan SLTA 507. Pada tahun 2012 jumlah guru SD/MI 77.842 orang, SMP/MTS 82.050 orang, SMA/MA 24986 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah ideal. Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi 61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi. 2. Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: 1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; 2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker; 3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan
untuk
menjangkau
masyarakat
dan
dijangkau
masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69 unit, Puskesmas
sebanyak 222 unit, sedangkan pada tahun 2012
jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012, terdiri dari dokter sebanyak 3.949 orang (dokter umum 1.552 orang, - 20 -
dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 592 orang), bidan 4.392 orang, perawat 11.233 orang dan tenaga paramedis non keperawatan sebanyak 1.748 orang. Pemerataan
tenaga
layanan
kesehatan
sangat
penting
dalam
pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang umumnya
tergolong
dalam
masyarakat
miskin.
Upaya
layanan
kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara berkelanjutan terus dilakukan.
Namun
keterbatasan
akses
masih
saja
layanan
menghadapi
kesehatan
dan
masalah
seperti
rendahnya
status
kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu. 3. Perhubungan Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional dan jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur Banten
Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011
Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km. Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012 yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah) 23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729 unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.136.350 unit. Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Merak dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan barang yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2012 mencapai 4.420.608 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 4.490.634 orang. Sedangkan untuk jumlah - 21 -
barang yang diangkut oleh kereta api mengalami peningkatan dari 313.804 ton barang pada tahun 2011 menjadi 497.664 ton barang pada tahun 2012. Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor. Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di Provinsi Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena menjadi
salah
satu
barometer
yang
menentukan
keberhasilan
pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem
jaringan
jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu. Banten memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional
Soekarno-Hatta,
Bandara
Udara
Budiarto
Curug,
Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada tahun 2012, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak 154.165 kedatangan pesawat, 151.741 keberangkatan pesawat dan 40.974.141 penumpang yang datang dan 19.793.308 penumpang yang berangkat. Sedangkan, banyaknya penerbangan dan penumpang - 22 -
internasional masing-masing sebanyak 37.729 kedatangan pesawat, 37.477 keberangkatan pesawat dan 5.920.100 penumpang yang datang dan 5.903.868 penumpang yang berangkat. Pada tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010 sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan, dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan. 4. Perumahan Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun 2011 dan meningkat menjadi 76,98% pada tahun 2012. Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan berkurang menjadi 13,94% pada tahun 2012. Untuk status lainnya juga mengalami penurunan dari 9,99% pada tahun 2010 menjadi 9,16% pada tahun 2011 dan semakin berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar 9,08%. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat sedikit mengalami peningkatan. Tercatat persentase rumahtangga di Banten pada tahun 2012 yang menempati rumah dengan lantai bukan tanah 95,03%, berdinding tembok sebesar 82,76% dan beratap genteng sebesar 82,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 untuk lantai bukan tanah sebesar 94,27%, berdinding tembok sebesar 81,50% dan beratap genteng sebesar 86,04%. Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase rumah
tangga
dengan
sumber
air
minum
bersih
mengalami
peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada tahun 2011 adalah air dalam kemasan 40,84%, air ledeng 5,13%, air - 23 -
pompa 25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 6,95%. Sedangkan pada tahun 2012 untuk air dalam kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur 18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%. 5. Lingkungan Hidup Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06% terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah, mengalami
penurunan
sebesar
11,71%
dari
luas
lahan
kritis
sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. 6. Komunikasi dan Informatika Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus
untuk
layanan
jasa
telepon
kabel,
beberapa
daerah
perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO. Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun 2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional - 24 -
yang ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal sebanyak 6 surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV yang telah memliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51 buah stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV. 7. Penataan Ruang Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan
sistem
pusat
permukiman
di
Kawasan
Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya; 2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan untuk
memberikan
pelayanan
pengembangan
sub
pusat
perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang; 3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; 4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan; 5) Pengembangan
sistem
jaringan
transportasi
masal
yang
menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusatpusat di sekitarnya; 6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya : a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air; b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya; - 25 -
c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya; d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air; e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan f.
Pembangunan prasarana drainase.
7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha. Penentuan
lokasi
tempat
pembuangan
akhir
di
Kawasan
Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah
domestik
dan
non
domestik
dari
Jakarta,
Bogor,
Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. 8) Zona Penyangga dalam kawasan budidaya mempunyai potensi untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan. Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan dilaksanakan
oleh
kabupaten/kota,
sedangkan
provinsi
memberikan arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH Publik,
dimana
pemerintah
yang
harus
mengadakan
baik
pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan (2) 10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersosialisasi, juga untuk evakuasi bencana. 8. Pemerintahan Provinsi
Banten
secara
administratif
terdiri
dari
4
(empat)
kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang - 26 -
Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012). Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2012 tidak terlalu banyak mengalami peningkatan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.825 orang. Pada tahun 2011 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.493 orang dan perempuan sebanyak 1.397, sedangkan tahun 2012 jumlah laki-laki sebanyak 2.444 orang dan perempuan sebanyak 1.381 orang. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur,
sistematika,
terorganisir,
transparan
dan
akuntabel
diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang
bersinergi
dengan
pemerintah,
pemerintah
daerah
kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 9. Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung fluktuaktif. Pada Agustus 2012 TPAK mencapai 5.125.057 orang (65,03%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2013 menjadi 5.475.876 (68,62%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki TPAK terendah (63.16). Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi 10,74% pada 2012 dan kembali menurun menjadi 9,9% pada tahun 2013. Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar khususnya untuk daerah industri, seperti di Kota Serang dari Rp 1.320.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013. - 27 -
Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013. Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama, sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 25,84%, sedangkan pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 24,36% disusul kemudian oleh sektor
jasa-jasa
18,88%,
sektor
lainnya
17,83%
dan
sektor
pertanian sebesar 13,09%. 10. Pertanian Produksi padi di Provinsi Banten mencapai 1.865.894 ton di tahun 2012 dengan produktivitas sebesar 51,45 kw/ha dan luas panen sebesar 362.636 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 produksi padi sebesar 1.949.714 ton, meskipun belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton dengan produktivitas sebesar 49,11 kw/ha. Sementara itu untuk komoditas palawija, pada periode tahun 2010-2013 produksinya menurun, yaitu dari 221.517 ton menjadi 143.307 ton. Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan Serang memiliki rasa yang khas. Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
di
tahun
2012,
mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan masyarakat
dapat
meningkatkan - 28 -
kesejahteraan
peternak
itu
sendiri. Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan produksi peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012. Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun 2012
mencapai
175.922.416
Kg
dari
target
produksi
sebesar
182.242.133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai 136.502.264 Kg dari target sebesar 136.502.264 Kg dan di tahun 2011 mencapai 170.195.129 Kg dari target produksi sebesar 167.214.193 Kg.
Belum
tercapainya
target
produksi
di
tahun
2012
dapat
disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya jumlah hewan ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas (RPH/U), permintaan pasar akan produk daging sebagian komoditi hewan ternak, semakin tingginya harga produk daging dan adanya peralihan konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur sebagai produk subtitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar 84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun 2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi 56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui target produksi sebesar 82.838.088 Kg. 11. Kelautan dan Perikanan Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai 74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai 95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 53.724 ton.
- 29 -
Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton. Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 516 ton. 12. Pertambangan dan Energi Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2012 mencapai 18,89 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan
industri
(12,35
juta
MWh).
Pelanggan
rumahtangga
meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sebesar 20,81%. Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah sebesar 81,04%. 13. Industri dan Perdagangan Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 46,52% dan 46,05% pada triwulan I-II tahun 2012 dan tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun 2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.607,61 Miliar. Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Pada triwulan III tahun 2013
- 30 -
sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4.75% dan berandil sebesar 1.57% dari total LPE. Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 19.24% dan 19,63, pada tahun 2012 dan triwulan III tahun 2013. Sektor perdagangan mengalami penurunan laju pertumbuhan menjadi sebesar 6,03% pada triwulan III tahun 2013
dibandingkan
triwulan
III
tahun
2012
yang
mencapai
pertumbuhan 9.94%. 14.Pariwisata Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di Banten pada tahun 2012 terdapat 259 usaha akomodasi dengan 7.776 kamar dan 12.657 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 3.514 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.262 kamar terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri sebanyak 42 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak 760.000 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian kamar hotel non bintang yang mencapai 680.000 orang. Secara keseluruhan pada tahun 2012 jumlah tamu yang menginap di Hotel mencapai 1,44 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,1 juta orang dan 1,3 juta wisatawan nusantara, di tahun 2012
wisatawan
mancanegara
maupun
wisatawan
nusantara
menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami penurunan dan rata-rata hanya menginap 1.15 hari dari 1.21 hari pada tahun 2011. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masingmasing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010 menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun 2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah, padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun - 31 -
total
pinjaman
yang
disalurkan
oleh
kalangan
perbankan
baik
konvensional maupun syari‟ah untuk lokasi proyek di Banten sampai akhir
tahun
2011
mencapai
112,22
triliun
rupiah,
lebih
tinggi
dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah. Kredit berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 64,29 triliun sedangkan kredit berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar 152,62 triliun, pada tahun 2013 keduanya mengalami kenaikan dimana kredit berdasarkan lokasi bank menjadi 73,63 triliun dan kredit berdasarkan lokasi proyek meningkat hingga menembus angka
172,42
triliun. Tabel 2.6 Indikator Perbankan Provinsi Banten Tahun 2012-2013
Sumber Data: BI (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2013)
Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten pada tahun 2012 mencapai 2,5 triliun rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2012 mencapai 1,6 miliar US$. Jumlah
tenaga
kerja
pada
tahun
2012
yang
bekerja
pada
perusahaan PMA sebanyak 19.172 orang dan pada perusahaan PMDN sebanyak 3.710 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA sebanyak 72 perusahaan dan PMDN sebanyak 18 perusahaan. Rasio daya
- 32 -
serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut: Tabel 2.7 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten Tahun 2010 - 2012 NO
2010
PMA 2011
2012
2010
PMDN 2011
2012
13.260
9.131
19.172
5.205
4.702
3.710
URAIAN
1
Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
2
Jumlah seluruh PMA/PMDN
61
56
72
15
16
18
3
Rasio daya serap tenaga kerja
191,80
163,05
266,28
193,60
293,87
206,11
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012
2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013 Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. 2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Kabupaten/Kota.
Pemerintahan
Provinsi,
Adapun
Urusan
antara
Pemerintah,
dan
Pemerintahanan
Wajib
yang
Daerah
dilaksanakan
oleh
Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut: 1.
Urusan Wajib Pendidikan Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi : 1)
Program Pendidikan Anak Usia Dini. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu : Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Kegiatan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Pendidikan
TK.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan oleh
kurang
maksimalnya - 33 -
penyerapan
anggaran.
Kurang
maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak. 2)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP,
dan
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pendidikan
Layanan
Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab lainnya. 3)
Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses
Pendidikan
Menengah
Kejuruan,
dan
Kegiatan
Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,57%. 4)
Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan
Mutu
Tenaga
Pendidik
Formal,
Kegiatan
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97.49%. 5)
Program Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 94,57%.
- 34 -
6)
Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF, Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, Kegiatan
Gerakan
Pemberantasan
Buta
Aksara,
Kegiatan
Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan Pemasyarakatan
Minat
dan
Kebiasaan
Membaca
untuk
mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%. 7)
Program
Peningkatan
Mutu
Tata
Kelola
dan
Pencitraan
Pendidikan. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a).
Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan dalam rangka pelaksanaan program adalah : 1). Kurang maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara Dinas
Pendidikan
Provinsi
dengan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi dalam
menetapkan
prioritas
program.
2).
Rendahnya
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap lambatnya
kemandirian
daerah
dalam
pembangunan
pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan rendah,
hal
ini
disebabkan
oleh
masih
rendahnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur formal maupun non formal.
- 35 -
b).
Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung siswa
yang
tidak
merata
(jumlah
ruang
kelas
tidak
seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2) Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku (ratio masih dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media pendidikan
masih
kurang,
terutama
pada
tingkat
pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk tingkat pendidikan setara SMP dan SMA. c).
Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini terlihat dengan masih banyaknya guru pada pendidikan SD yang
tingkat
tidak memenuhi standar kelayakan
mengajar. d).
Kualifikasi
lulusan
sekolah
kejuruan
belum
memiliki
keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. e).
Manajemen dan Organisasi
f).
Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu pendidikan
belum
optimal
dan
dukungan
terhadap
MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang. 2)
Solusi a).
Perlu
dilakukan
maping
daya
tampung
siswa
dan
perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru, kelas jauh, atau sekolah satu atap. b).
Perlu
dilakukan
perbaikan
sistem
pendidikan
dan
pengembangan program pendidikan non formal. c).
Perlu
pengembangan
sarana
pendidikan
seperti
perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya.
- 36 -
d).
Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan (reward) terhadap tenaga pendidik.
e).
Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan kembali pola pendidikan sistem ganda).
f).
Perlu
pelibatan
pendidikan,
masyarakat
melalui
dalam
peningkatan
pembangunan
peran
dan
fungsi
stakeholders g).
Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui perencanaan, program,
pengorganisasian,
monitoring
dan
koordinasi,
evaluasi
yang
aktualisasi
intensif
dan
kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pendidikan. 2.
Urusan Wajib Kesehatan Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU
Malingping, meliputi : 1)
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Ibu,
Anak
dan
Reproduksi
untuk
mendorong
terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 43,23%. 2)
Program Pembinaan Upaya Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan
dasar
pada
Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Masyarakat
Kegiatan Miskin,
Pembinaan Kegiatan
Pelayanan
Kesehatan Bagi
Pembinaan
Pelaksanaan
Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan - 37 -
Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten, Kegiatan
Peningkatan
Kegiatan
Operasional
Pemantauan
Pelayanan
Pelayanan
Kesehatan,
Kesehatan,
Kegiatan
Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 34,95%. 3)
Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang,
Pengendalian
Penyakit
Tidak
Menular,
Kegiatan
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
dan
Kegiatan
Pengendalian
Penyakit
berbasis
lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 50,27%. 4)
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan
satu
Kegiatan,
yaitu
:
Kegiatan
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 2,20%. 5)
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumberdaya
Manusia Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Sesuai
Standar
Pelayanan
Kesehatan,
Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan, pengembangan,
pembiayaan
dan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 57,21%.
- 38 -
6)
Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin, Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja,
Kegiatan
masayarakat Kegiatan
Pembinaan
pekerja
Sarana
dan
Pelayanan
masyarakat
Pendukung
Kesehatan
bagi
dilingkungan
kerja,
Kesehatan
RSUD
Pelayanan
Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan,
dan
Kegiatan
Manajemen
RS.
Realisasi
Penyediaan fisik
Sistem
kumulatif
pada
Informasi program
dimaksud sebesar 37,54%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a.
Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala dalam proses pengadaan barang dan jasa;
b.
Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi sebesar
34,95%,
terdapat
beberapa
kegiatan
yang
realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut : a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan sebesar 70,00%; b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% : - 39 -
Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat inap RSU Rujukan Provinsi Banten sampai dengan akhir
masa
pelaksanaan
pekerjaan
hasil
dari
laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan baru mencapai 56,71%
Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di RSU Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga yang ada pada Delivery Order item alat kesehatan
Pembangunan Kesehatan
lanjutan
Daerah
gedung
(Labkesda)
Laboratorium
Provinsi
Banten
sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan baru mencapai 51,91% c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan pakaian
kerja
lapangan
(seragam
Kader)
yang
pengangarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun
2013
tidak
dapat
direalisasikan
karena
terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar 2,33%,
tolok
ukur
pengadaan
alat-alat
kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. c.
Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan dengan realisasi sebesar ukur
penyediaan
sarana
31,87%, pada tolok
pendukung
untuk
pelatihan
tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan sarana
dan
prasarana
pendukung
organisasi
profesi
penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat administrasi
berupa - 40 -
jaminan
pelaksanaan
setelah
diumumkan pemenang pengadaan untuk diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak : a) Pada
kegiatan
peningkatan
pengembangan sebesar
upaya
kajian,
kesehatan
informasi
dengan
dan
realisasi
73,48%, pada tolok ukur penyediaan master
plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru, gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa masyarakat yang pengangarannya pada Perubahan APBD
Provinsi
direalisasikan
Banten
karena
Tahun
2013
terkendala
tidak
teknis
dapat
pengadaan
barang dan jasa. d.
Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur perbekalan
obat-obatan
tidak
bisa
dilaksanakan
sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan obatnya terbatas. e.
Program
Kefarmasian
dan
Perbekalan
Kesehatan
dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks kesehatan masyarakat. 2)
Solusi a.
Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan : a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Serang ; b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah Sakit
dan
Labkesda
Pembangunannya; - 41 -
akan
dilanjutkan
kembali
c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya; d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya pada Tahun Anggaran 2014. e) Pada
program
sumber
pengembangan
daya
ketersediaan
kesehatan
dan
mutu
dan
pemberdayaan
kegiatan sumber
peningkatan
daya
manusia
kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya. b. Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP untuk penyediaan obat-obatan. 3.
Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud, meliputi : 1)
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup
Daerah
Provinsi
Banten
dengan
melaksanakan
6
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3, Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,39%. 2)
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan - 42 -
Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a.
Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten dalam merealisasikan anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, dan dalam penyerapan
keuangan
terdapat
kegiatan
yang
penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar 46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak bisa dilaksanakan. b.
Permasalahan
yang
dihadapi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di Provinsi
Banten
memiliki
kecenderungan
penurunan
kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila tidak ada langkah‐langkah penanganan untuk mengelola lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan lahan
di
Provinsi
Banten
terancam.
- 43 -
akan
semakin
turun
dan
2)
Solusi a).
Pengadaan
barang
ditindaklanjuti
yang
pada
tidak
dilaksanakan
perencanaan
program
akan
ditahun
mendatang. b).
Perlu
dilakukan
Pemerintah
upaya
Provinsi
terpadu
dan
dari
Pemerintah,
Kabupaten/Kota
untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya. 4.
Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum, meliputi : 1)
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pembangunan
Jalan
Wilayah
Utara,
Kegiatan
Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, kebinamargaan
Kegiatan dan
Pengadaan
Pengujian
Kualitas
alat-alat Bahan,
ukur Kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Pemeliharaan
Wilayah Peralatan
Utara, dan
Kegiatan
Bahan-Bahan
Pengadaan
dan
Kebinamargaan
Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak,
Kegiatan
Pendataan
Leger
Jalan,
dan
Kegiatan
Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 59,13%.
- 44 -
2)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane,
Kegiatan
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna,
Kegiatan
Pengadaan
Bahan
Banjiran,
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pemberdayaan
Pengelola
Sumber
Daya
Air,
Kegiatan
Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Pemukiman
dan
SDA
Terpadu,
Kegiatan
Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%. 3)
Program
Pengembangan
dan
Revitalisasi
Infrastuktur
Permukiman. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan Penyelenggaraan
Sanitasi
Lingkungan
dan
Persampahan,
Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat
Pertumbuhan,
Kegiatan - 45 -
Perencanaan
Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan
Bidang
Sumber
Pemeliharaan
Daya
Gedung
Air
Kantor
dan dan
Pemukiman, Infrastruktur
Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 73,94%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. a.
Permasalahan Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : a) Permasalahan Personil (SDM) Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan sumberdaya manusia, yaitu: Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal memahami pentingnya perencanaan pembangunan komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan yang masih output oriented dan belum
mengarah
pada
outcome
oriented
atau
pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan untuk mewujudkan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan yang positif. Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil yang tersedia di lapangan yang secara substantif dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. juga
dengan
aparatur
keterbatasan
yang
Demikian
tersedianya
berpengalaman
di
tenaga bidang
pemerintahan atau administrasi pembangunan.
- 46 -
Adanya
keterbatasan
dalam
jumlah
maupun
kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya menyebabkan adanya beberapa bagian atau instansi yang mempunyai beban kerja cukup tinggi namun tidak
didukung
oleh
kebutuhan
SDM
yang
proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi jabatan yang dibutuhkan. Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat menyebabkan
beberapa
kinerja
pembangunan
secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan bersama yaitu efisien-efektif. b)
Permasalahan Peralatan Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan peralatan yaitu meliputi : Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesakdesakan,
menyebabkan
ruang
gerak
karyawan
menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang menyebabkan
daerah
tersebut
masih
miskin,
terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, keterbatasan
hal dalam
ini
sebagai sarana
akibat dan
adanya
prasarana
transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut. Masih digunakannya teknologi konvensional yang terkesan
sederhana
marupakan
tantangan
bagi
Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini akan
menjadi
permasalahan
- 47 -
di
kemudian
hari
apabila
Provinsi
Banten
kurang
siap
dengan
penerapan teknologi canggih yang lebih efisien. Tidak
tersedianya
lengkap
instrumen
mengakibatkan
penyediaan
pendataan
yang
keterbatasan
kebutuhan
data
dalam
pelaksanaan
pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten. b. Solusi a). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui : Peningkatan
keterampilan
dan
kemampuan
aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan tupoksinya; Diperlukan
upaya
rekruitmen
atau
pengadaan
pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi pegawai secara ketat; Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya. b). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah : Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak untuk
dibiayai,
dan
sifat
kegiatan
tersebut
mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
secara
langsung; Perlu
pelaksanaan
manajemen
pengelolaan
keuangan yang accountable dan penerapan good governance secara intensif. c). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah:
- 48 -
Segera
dibangun
prasarana
atau
perkantoran
disediakan yang
sarana
memadai
dan dan
representatif agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lancar; Perlu
disediakan
kebutuhan,
kendaraan
terutama
operasional
untuk
sesuai
pelaksanaan
pembangunan yang daerahnya jauh terpencil; Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi maka upaya yang dibutuhkan adalah pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih efisien. Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data pembangunan
yang
dilanjutkan
dengan
sistem
pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan akurat. Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan balik adalah dengan melakukan: a).
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan
persepsi
kegiatan
yang
untuk
sama
kepada
memudahkan
para
dalam
pengelola
operasional
kegiatan yang akan berjalan; b).
Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan tidaknya
stakeholders
dilakukan
mempertimbangkan
yang
membahas
perubahan constrain
anggaran
waktu
perlu dengan
pelaksanaan
kegiatan tahun berjalan. c).
Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk memberikan
pemahaman
yang
sama
dalam
menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya mendesak.
- 49 -
d).
Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI dilakukan
terutama
untuk
beberapa
dinas
yang
mempunyai load kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan membentuk
lembaga
pengelola
teknis
atau
unit
pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 2)
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. a.
Permasalahan Permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang, faktor bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi, adanya
perubahan
desain
dan
adanya
permasalahan
internal di pihak kontraktor. b.
Solusi Secara
umum
solusi
yang
dapat
dilakukan
untuk
menangani permasalahan yang terjadi antara lain : a). Melakukan putus kontrak dan black list terhadap penyedia
yang
menyelesaikan
bermasalah pekerjaan
atau
sesuai
tidak
dapat
dengan
yang
disyaratkan, b). Melakukan
lelang
ulang/kontrak
baru
pada
sisa
pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya, dan c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap program kegiatan dilingkungan SKPD. 5.
Urusan Wajib Penataan Ruang. Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan - 50 -
Pengendalian
Pemanfaatan
Pemanfaatan
Ruang.
Ruang,
Realisasi
dan
fisik
Kegiatan
kumulatif
Pengendalian
pada
program
dimaksud sebesar 86,56%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a.
Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh aparatur
pemerintah
menyebabkan
beberapa
maupun kinerja
oleh
masyarakat
pembangunan
secara
umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan bersama yaitu efisien-efektif. b.
Kesulitan
dalam
pencapaian
daerah
terpencil
yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut. 2)
Solusi a.
Upaya
peningkatan
pengawasan
melekat
baik
secara
internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya. b.
Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten.
c.
Kesulitan
dalam
pencapaian
daerah
terpencil
yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut. 6.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah : - 51 -
1)
Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: Kegiatan
Perencanaan
Perencanaan
Anggaran
Perencanaan
dan
Pembangunan
Daerah,
Kegiatan
Pembangunan
Daerah,
Kegiatan
Pengendalian
Pembangunan
Indagkop,
Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Kegiatan
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Politik,
Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan
dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2)
Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan,
dan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya, Kegiatan
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan,
dan
Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3)
Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dengan
melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri. Program
Kerjasama
Pembangunan
Daerah.
Realisasi
kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,.
- 52 -
fisik
Permasalahan dan Solusi 1).
Permasalahan Permasalahan
yang
dihadapi
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur kegiatan kerjasama Banten – Jawa Barat 2).
Solusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan pemecahan
masalahnya
sinkronisasi
program,
tidak
tetapi
hanya
perlu
ditangani
melalui
dikembangkan
melalui
efektifitas kerjasama antar daerah. 7.
Urusan Wajib Perumahan. Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten,
yaitu
Program
Pembinaan
dan
Penataan
Perumahan.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi
dan
Stimulasi
Pembangunan
Perumahan
Masyarakat
Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%. 8.
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, yang meliputi : 1)
Program Kepemudaan dan Kepramukaan Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kepemudaan,
Kegiatan
Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,82%. 2)
Program
Pembinaan,
Pembudayaan
dan
Pengembangan
Olahraga, Pelaksanaan program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan
Manajemen Pengelolaan organisasi dan - 53 -
penyelenggara
Kejuaraan
Olahraga,
Kegiatan
Pembinaan
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan
sepenuhnya,
karena
pengadministrasian
keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke kas daerah. 2)
Solusi Dalam
pengadministrasian
keuangan
agar
dapat
segera
menyesuaikan waktu. 9.
Urusan Wajib Penanaman Modal. Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Terpadu, meliputi : 1)
Program Peningkatan Iklim Investasi. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,75%.
2)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,31%.
- 54 -
Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a.
Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal serta
peningkatan
pelayanan
realisasi
pelaksanaan
penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : a) Regulasi Perizinan Penanaman Modal Kewenangan
perizinan
penanaman
modal
belum
sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, b) Ketersediaan Sumber Energi Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan bakar
akan
menghambat
dan
menambah
resiko
produksi. c) Dukungan Infrastruktur Daerah Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat) dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi. d) Keamanan Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan investasi,
baik
dalam
proses
produksi
maupun
distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para investor. e) Insentif Daerah Belum
adanya
suatu
peraturan
daerah
tentang
pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor untuk
merangsang
realisasi
investasi
baru
dan
perluasan investasi. b.
Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013, - 55 -
BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai berikut : a) Beberapa
kegiatan,
baik
yang
bersifat
swakelola
maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa mengalami efisiensi anggaran, b) Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja Langsung,
pada
kegiatan
Penyelenggaraan
Promosi
Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui media out door. c) Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta, Banten Investment Forum di Singapura dan promosi investasi
di
media
cetak
penerbangan
mengalami
perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi Investasi
Sektoral
dan
Jakvest)
dan
melengkapi
kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan. c.
Upaya Peningkatan Realisasi Investasi Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan program peningkatan iklim investasi dan program promosi dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh BKPMPT Provinsi Banten penunjang
lainnya.
Upaya
selain 3 (tiga) program yang
dilakukan
dalam
meningkatkan realisasi investasi adalah : a) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan Dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
terhadap
pelaku usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten
- 56 -
telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu Satu di Bidang Penanaman Modal,
Surat Edaran
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan
Koordinasi
570/3727A/Sj, Nomor
12
Penanaman
Nomor Tahun
Modal
Nomor
SE/08/M.PAN-RB/9/2010,
2010
tentang
Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara PTSP. b) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan
Penanaman
Modal Program
ini
memuat
kegiatan-kegiatan
berupa
pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan
pembinaan
dilaksanakan
dalam
rangka
membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan elemen
masyarakat
lainnya)
akan
pentingnya
penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pembinaan
dilakukan
pula
terhadap
terciptanya
kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal (masyarakat) pengaturan
sekitar pola
kegiatan kemitraan
investasi, yang
dengan saling
menguntungkan. Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan - 57 -
investasi penanaman modal asing dan penanaman modal
dalam
negeri
dan
pelaksanaan
ketentuan-
ketentuan penanaman modal serta melakukan upaya preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya. Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan permasalahan
investasi
optimalisasi Task
yang
terjadi
yaitu
dengan
Force Penanganan Permasalahan
Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada tahun 2011. Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif akan
memfasilitasi
dan
membantu
penyelesaian
permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan masyarakat yang berpotensi besar mengganggu kegiatan investasi
yang
telah
ada
maupun
yang
akan
sebagai
lokasi
direalisasikan. c) Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi Untuk
menjadikan
penanaman
modal
wilayah yang
Banten
paling
diminati,
BKPMPT
Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan. Strategi promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI) dimaksudkan
agar
kegiatan
yang
memerlukan
dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan peluang usaha langsung terserap oleh calon investor, pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar negeri. Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang besar terhadap
peningkatan
Banten.
- 58 -
kualitas
hidup
masyarakat
2)
Solusi Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA. 2013 a. Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana kegiatan bulan berikutnya. b. Terhadap
adanya
beberapa
kegiatan
yang
jadwal
pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan melakukan
koordinasi
yang
intensif
terhadap
panitia
penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi kegiatan agar lebih fleksibel dan
perhitungan anggaran
perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat diprediksi
dengan
pasti,
sehingga
dalam
perencanaan
kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih akurat. c. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan melalui pergeseran kegiatan. 10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, meliputi : 1)
Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha Koperasi
bidang
industri
hasil
pertanian,
Kegiatan
Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan - 59 -
pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2)
Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan usaha,
dan
Kegiatan
Penyediaan
fasilitas
pengembangan
teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%. 3)
Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Akuntabilitas
Koperasi.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a.
Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing, kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar 2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163 Koperasi.
b.
Monitoring
dan
evaluasi
terhadap
program
yang
dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang dihasilkan
dari
program
dan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat. 2)
Solusi a.
Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah.
b.
Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.
- 60 -
11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan, dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan. Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu : 1)
Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan Fasilitasi
Penetapan
Pemasyarakatan
UMP,
Hubungan
dan
Kegiatan
Industrial
dan
Peningkatan Syarat
Kerja.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2)
Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha. Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,73%.
3)
Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja. Program
ini
melaksanakan
2
kegiatan,
yaitu
:
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi - 61 -
Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,45%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah kepada
kendala
teknis
pelaksanaan.
seperti
misalnya
:
Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya SDM/Aparatur Dinas. 2)
Solusi Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang
nantinya
akan
terlibat
dalam
pelaksanaan
kegiatan
tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluhan
Provinsi
Banten,
yang
dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan
Kerawanan
Pengembangan Pengelolaan
Pangan,
Ketersediaan
dan
Kegiatan
dan
Pengembangan
Akses Cadangan
Pengelolaan Pangan, Pangan,
dan
Kegiatan Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, Kegiatan
Pengendalian
Program
Bantuan
Raskin,
Kegiatan
Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan, Kegiatan
Pembinaan
Penganekaragaman
dan
Pangan,
Pengembangan dan
Kegiatan
Konsumsi Fasilitasi
dan Dewan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
- 62 -
Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok BKPP Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas, lambatnya pengembangan cadangan pangan, dan peningkatan jumlah penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan distribusinya, yang menyebabkan kerawananan pangan dan dapat mengamcam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih lemahnya
kelembagaan
pertanian
belum
mendukung
pembangunan dibidang ketahanan pangan. b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok BKPP Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2) keterbatasan
sarana/prasarana
penunjang
kegiatan
(penataan, pengaturan dan kelengkapan), yang berdampak terhadap
rendahnya
pelayanan
publik,
3)
Terbatasnya
sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. 2)
Solusi a. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan masalah umum, dilaksanakan melalui : a) Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun antar instansi terkait. b) Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap penanganan ketersediaan pangan. c) Upaya-upaya
revitalisasi
pertanian.
- 63 -
organisasi/kelembagaan
b. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan masalah khusus, dilaksanakan melalui: a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan. b) Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada kepuasan pelayanan publik/masyarakat. c) Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. 14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha, Kegiatan
Koordinasi,
Integrasi
dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan Organisasi
Perempuan,
Kegiatan
Penguatan
Jaringan
Kerja
Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 adalah: a.
Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten
yang
cukup
pelaksanaan kegiatan. - 64 -
memadai
dalam
menunjang
b.
Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten masih
perlu
disebabkan
ditingkatkan oleh
masyarakat
cepatnya
kemampuannya.
yang
dinamika
senantiasa
Hal
ini
perkembangan
menuntut
perbaikan
pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan IPTEK tersebut. c.
Mengembangnya tugas pokok dan fungsi pada urusan Pemberdayaan
Perempuan
dan
urusan
Pemberdayaan
Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam satu
SKPD,
sehingga
menyulitkan
koordinasi
dalam
pelaksanaan kegiatan. d.
Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi baik urusan Pemberdayaan Perempuan maupun urusan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh satu SKPD yaitu BPPMD.
2)
Solusi a.
Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang jelas.
b.
Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD.
c.
Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.
15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Program
Keluarga
Berencana.
Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%. 16. Urusan Wajib Perhubungan. Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi
Darat,
Laut,
Udara
dan
Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan 14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, - 65 -
Kegiatan
Peningkatan
Jembatan
Timbang
Pelayanan
pada
UPT
dan Serang,
Pemeliharaan Kegiatan
Fasilitas
Peningkatan
Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan Penyeberangan, Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api, Kegiatan Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan
Penumpang,
Kegiatan
Penataan
dan
Peningkatan
Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan a.
Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang adalah : a)
Kompetisi
SDM
relatif
belum
memadai,
dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber
daya
mendukung
manusia atau
profesional
melaksanakan
yang
mampu
tugas-tugasnya
sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu selain
melalui
penambahan
jumlah
aparatur
sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
- 66 -
b)
Sarana
dan
Prasarana
kerja
belum
memadai,
dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. b.
Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan
kewenangan
di
bidang
perhubungan,
komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif. 2)
Solusi a.
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Provinsi
Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟ dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut: a) Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan tugas
pokok
dan
fungsi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai penanggung
jawab
penyelenggaraan
di
bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, b) Kecukupan,
kedisiplinan,
keahlian,
kehandalan
sumberdaya
manusia
kreatifitas, (SDM)
dan
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten
di
bidang
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika, c) Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, - 67 -
d) Kemitraan
yang
sinergis
dengan
SKPD
Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan
Pemerintah
Pusat
di
bidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, e) Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, f)
Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, b.
Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.
17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah : - 68 -
a.
Permasalahan Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala dan
hambatan
pada
sistem
birokrasi
administrasi
pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan kegiatan
dan
keterbatasan
SDM.
Adapun
rincian
permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. b.
Solusi Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang, sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang sesuai dengan bidangnya.
2)
Permasalahan
dan
Solusi
yang
dihadapi
oleh
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah : a.
Permasalahan Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang adalah: a)
Kompetensi
SDM
relatif
belum
memadai,
dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber
daya
mendukung
manusia atau
profesional
melaksanakan
yang
mampu
tugas-tugasnya
sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu selain
melalui
penambahan
jumlah
aparatur
sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga - 69 -
perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal. b)
Sarana
dan
Prasarana
kerja
belum
memadai,
dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. c)
Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan
fungsi
pelayanan
dimaksud
maka
diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik melalui APBD maupun APBN. d)
Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam
penyelenggaraan
kewenangan
di
bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif. b.
Solusi Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Provinsi
Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟ dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut: a).
Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku
(standard
pelaksanaan
tugas
operating pokok
procedure) dan
fungsi
dalam Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi - 70 -
Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, b).
Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan kehandalan
sumberdaya
manusia
(SDM)
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, c).
Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
d).
Kemitraan
yang
sinergis
dengan
SKPD
Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan
Pemerintah
Pusat
di
bidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, e).
Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, f).
Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas
Perhubungan,
Provinsi
Banten
Komunikasi untuk
dan
Informatika
bekerjasama
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, g).
Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas. 3)
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah : a.
Permasalahan a)
Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi tantangan
yang
paling
- 71 -
utama,
sehingga
alokasi
anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak terserap seluruhnya. b)
Terjadi
pemindahan
alat
pantau
siaran
yang
menyebabkan terganggunya hardware alat pantau siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak optimal. c)
Terdapat
sisa
anggaran
yang
tidak
terserap,
dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten pada Bulan November 2013. 18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik, Kegiatan
Fasilitasi
dan
Pembinaan
Organisasi
Sosial
Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan dini dan penanganan
konflik,
Kegiatan
Fasilitasi
Penanganan
Masalah
Perbatasan dan Orang Asing, dan Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,26%. Permasalahan dan Solusi 1).
Permasalahan Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai APBD Provinsi Banten TA. 2013 berjalan sesuai dengan rencana, serta tidak mengalami hambatan.
2).
Solusi Bagi kegiatan yang pelaksanaanya berlokasi di Kabupaten/Kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah - 72 -
Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik. 19. Urusan
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada
Urusan
Wajib
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah : 1).
Program
Pembinaan,
Pemantapan
Otonomi
Daerah
dan
Pemerintahan Umum. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Biro
Ekonomi
dan
Administrasi
Pembangunan,
Biro
Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan
Kantor
Penghubung
Provinsi
Banten.
Pada
program
dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum,
Kegiatan
Fasilitasi
Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi
Terpadu
Kecamatan,
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi Penegasan
Batas
Daerah,
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan
Pengembangan
Kapasitas
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Pembinaan
dan
Pemantapan
Kebijakan
Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan
Lingkungan,
Kegiatan - 73 -
Pembinaan
dan
Pemantapan
Kebijakan
Keluarga
Berencana,
Kegiatan
Pembinaan
dan
Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan
Anak,
Kegiatan
Pengelolaan
Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi Promosi
Produk
dan
Potensi
Unggulan
Daerah,
Kegiatan
Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana Komunikasi, Kegiatan Liputan dan Pengelolaan Dokumen, Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik,
Kegiatan
Pengumpulan
dan
Pengelolaan
Informasi
Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik, Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan Fasilitasi
Kegiatan
Pimpinan,
Kegiatan
Pelayanan
Tamu,
Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa
dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga
dan
Barang
Beredar,
Kegiatan
Fasilitasi
Penataan
Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan Fasilitasi
Penataan
Perekonomian
Kebijakan
Investasi
dan
di
Industri,
Bidang
Kerjasama
Kegiatan
Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,56%. 2).
Program
Pemeliharaan
Ketentraman,
Ketertiban
dan
Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan - 74 -
Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan,
Kegiatan
Pendataan
dan
Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3).
Program Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan
program
Penanggulangan
ini
Bencana
dilaksanakan
Daerah
Provinsi
oleh Banten
Badan dengan
melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitsi Dukungan
Peralatan
dan
Logistik
Kebencanaan,
Kegiatan
Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4).
Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu:
Kegiatan
Pemanfaatan
Penatausahaan
dan
Investasi
Aset
Daerah,
Kegiatan
Kekayaan
Daerah,
Kegiatan
Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan Pendistribusian Perencanaan
dan
Pemanfaatan
Program
dan
Aset
Evaluasi
Daerah, Capaian
Kegiatan Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 40,82%. 5).
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, - 75 -
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, Kegiatan
Intensifikasi
Pajak
Daerah
Diwilayah
UPTD
Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013, Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota, Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten, Kegiatan
Evaluasi
Raperda
tentang
pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi KDH
tentang
APBD
Penjabaran
Kab/Kota
Pertanggungjawaban Banten dan Raper
Pertanggungjawaban
Se-Provinsi
Banten
Pelaksanaan
TA.2012,
Kegiatan
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, Kegiatan Penyusunan Raperda dan Rapergub
P-APBD 2013 dan APBD 2014, Kegiatan
Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran, Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina Administrasi Keuangan Daerah,
Daerah, Kegiatan
Kegiatan
Bina
Pemeliharaan
Pengendalian
Sistem
dan
Keuangan
Standarisasi
Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,73%. 6).
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah - 76 -
dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD Kab-Kota, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 7).
Program
Pembinaan
Karier
dan
Layanan
Administrasi
Kepegawaian Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian, Kegiatan
Pengembangan
Jabatan
Fungsional
dan
Sidang
Baperjakat, Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian, dan
Kegiatan
Peningkatan
Manajemen
Penatausahaan
Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 75,38%. 8).
Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu
:
Kegiatan
Pengembangan
Program
dan
Kerjasama
Kelembagaan, Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur,
Kegiatan
Diklat
Kapabilitas
Kepemimpinan
Bagi
Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program, Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur, Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah, dan Kegiatan
Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS - 77 -
Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 80,22%. 9).
Program
Peningkatan
Kualitas
Tata
Kelola
Pemerintahan
Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)
Provinsi
Banten,
dan
Kegiatan
Pengelolaan
Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi
Banten.
Realisasi
fisik
kumulatif
pada
program
dimaksud sebesar 92,00%. 10). Program
Peningkatan
Sarana,
Prasarana
Perkantoran
dan
Kapasitas Aparatur. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
dilingkungan
Provinsi
Banten
dengan
oleh
37
SKPD
melaksanakan
57
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar
dan
Dalam
Daerah,
Kegiatan
Operasional
Balai
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Sarana
Peredaran
dan
Pengembangan
Hasil
Prasarana Sosial,
Hutan, Kantor
Kegiatan
Kegiatan Balai
Pemeliharaan
Pemulihan
Pemeliharaan
Sarana
dan dan
Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Balai
Budidaya
Ikan
Pantai,
Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai - 78 -
Kesehatan
Hewan
dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Balai
Pelabuhan
Perikanan
Pantai,
Kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana Teknis
Jalan
dan
Jembatan
Wilayah
Utara,
Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Balaraja,
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Kegiatan
Penyediaan
Barang
dan
Jasa
Perkantoran
Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan - 79 -
Daerah Rangkasbitung, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kegiatan
dan
Pengelolaan
Penyediaan
Keuangan
Barang
dan
Jasa
Daerah
Cikokol,
Perkantoran
Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Cilegon,
Kegiatan
Penyediaan
Barang
dan
Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kegiatan
dan
Pengelolaan
Penyediaan
Keuangan
Barang
dan
Jasa
Daerah
Cileduk,
Perkantoran
Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Ciputat,
Kegiatan
Penyediaan
Barang
dan
Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping, Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota, Kegiatan Bina Potensi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan
Pimpinan
Daerah,
Kegiatan
Fasilitasi
Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten, Kegiatan
Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
Pelayanan
di
Lingkungan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas
Pimpinan
Daerah,
Kegiatan
- 80 -
Optimalisasi
Pelayanan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan
Setda,
Kegiatan
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan. 11). Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Penyusunan
Pengawasan,
Kegiatan
Pengawasan,
Kegiatan
Kebijakan Evaluasi
Sistem Berkala
Inventarisasi
dan
Prosedur
Temuan
Temuan
Hasil
Pengawasan,
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah,
Kegiatan
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,38%. 12). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: Kegiatan
Fasilitasi
Pengkajian
Produk
Hukum,
Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi
Pimpinan
DPRD
Provinsi
Banten,
Kegiatan
Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,35%.
- 81 -
13). Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
oleh
Biro
Hukum
Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Penyusunan
Keputusan
Kepala
Daerah
Provinsi
Banten,
Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I, Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II, Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan Perjanjian, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Perlindungan
Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan
Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,77%. 14). Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Provinsi
Banten
dengan
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial Budaya,
Kegiatan
Penelitian
dan
Pengembangan
Bidang
Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ekonomi
Pembangunan,
Kegiatan
Penelitian
dan
Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
- 82 -
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yaitu : a. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Banten. a) Permasalahan Dalam
pelaksanaan
dilaksanakan,
program
dan
kesinkronisasian
kegiatan
antara
yang
perencanaan
dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Koordinasi yang belum optimal, Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten kewenangan
penyidikan
yang mempunyai
terhadap
pelanggaran
Peraturan Daerah. Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis, Belum
terselenggaranya
kerjasama
dalam
pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat. b) Solusi Untuk
mencapai
langkah
tujuan
strategis
yang
yang
ditetapkan,
dilakukan
langkah-
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah dengan
melakukan
pemantapan
struktur
organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya organisasi
dan
manajemen
serta
Peningkatan
dan
pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan - 83 -
Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penetapan kebijakan sebagai berikut : Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Menyusun
basis
data,
rencana,
monitoring
dan
evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum. Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi
Perbatasan,
Kepolisian
Daerah,
PPNS,
Instansi terkait dan masyarakat. b.
Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten a) Permasalahan Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum menjadi
landasan
dasar
pembangunan
daerah
meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari
pendekatan
responsive
ke
pendekatan
yang
preventif. Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi program bencana.
dan
kegiatan
Secara
pemerintah,
terkait
pengurangan
umum dapat di
masyarakat
dan
Risiko
katakan bahwa para
pemangku
kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam - 84 -
menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat mengakibatkan
tingginya
jumlah
korban
maupun
kerugian material. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lainlain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak terduga,
sehingga
kesiapsiagaan
harus
dan
melaksanakan
respon
tanggap
fungsi
darurat
yang
mumpuni. Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah orientasi/cara pandang para pemangku kepentingan, umumnya
masih
terarah
daruratan
belum
pada
pada aspek
penanganan pencegahan
ke dan
penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko bencana
dapat
di
kurangi
melalui
intervensi
pembangunan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana adalah
masih
dominannya
peran
pemerintah
dan
peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim siaga bencana dari dalam komunitas sendiri. Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang penanggulangan bencana , perencanaan yang komprehensip dalam penanganan bencana maupun isu gender dan kelompok-kelompok marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana.
- 85 -
Tantangan dan Peluang Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain : 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB. 2) Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
bencana
berdasarkan
peraturan
penanggulangan
perundang-undangan. 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. 4) Menyusun
dan
menetapkan
prosedur
tetap
penanggulangan bencana. Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun
membuat
penanggulangan
bencana
menjadi
perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini masih
sangat
muda/baru
Kabupaten/Kota,
namun
termasuk
BPBD
diharapkan
di
Badan
Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana. Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan meningkatkan
kompleksitasnya
permasalahan
dalam
pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis. Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma baru merubah pendekatan responsive menjadi preventif untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap
kebencanaan
sampai
ke
tingkat
paling
bawah.
“Pengurangan Risiko Bencana“ perlu terus di dorong agar para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta para pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, efisien dan handal. - 86 -
Tantangan
berikutnya
adalah
besarannya
kebutuhan
pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Jumlah
penduduk
yang
banyak
akan
membawa
konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang harus
dibangun
pada
komunitas-komunitas
tertentu
merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya. peluang nampaknya cukup memadai yaitu dengan adanya perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun masyarakat
akan
perlunya
kesadaran
dalam
hal
pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama. b) Solusi Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kebencanaan
yang
kabupaten/kota
spesifik
untuk
di
meningkatkan
masing-masing efektivitas
dan
efisiensi program : 1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan, 2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi
dengan
kabupaten/kota
dalam
rangka
meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan, 3). Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD
bidang
kebutuhan
kebencanaan
staf
pegawai
serta
secara
pemenuhan
struktural
dan
fungsional. 4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan
dan - 87 -
mengaplikasikannya
pada
pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan. 5). Menetapkan pedoman penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB. 6). Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
bencana
berdasarkan
peraturan
penanggulangan
perundang-undangan. 7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. 8). Menyusun
dan
menetapkan
prosedur
tetap
penanggulangan bencana. c. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten a) Permasalahan Seperti telah dinyatakan di atas bahwa
pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah yang sering dihadapi adalah pada
sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan
pada
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus
dilaksanakan
dengan
proses
Lelang,
adanya
pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang
yang
yang
dibutuhkan
sudah
out
of
stock/discontinue atau indent, adanya keterlambatan penyampaian
evaluasi
Raperda
dan
Raper
KDH
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi, - 88 -
dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini memberikan
dampak
kepada
efektifitas
pelayanan
informasi dan pembuatan laporan. b) Solusi Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain : Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat. Perlunya penataan
sistem pengelolaan keuangan
daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD. Secepatnya
merealisasi
program
sistem
yang
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan sistem online realisasi dan laporannya, agar proses penyusunan
laporan
realisasi
penerimaan
dan
pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan. d. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi Banten Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah. e. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten a) Bidang Mutasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur utama memiliki peran yang penting dalam - 89 -
menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS melalui
system
pengembangan
karir
pegawai
yang
berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai. Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan pola karir pegawai yang diharapkan dapat mempermudah dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat, transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya. Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan
pangkat,
gaji
berkala
dal
lain-lain
perlu
didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke BKN menjadi terhambat. b) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Salah
satu
faktor
keberhasilan
dan
penunjang
utama
pencapaian
kinerja
dalam sebuah
organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas sumber
daya
keterhubungan instansi
aparatur
yang
dengan
pemerintah
memadai
produktivitas perlu
memiliki organisasi
ditingkatkan
dan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,tuntutan kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi pegawai secara normal. 2). Rekruitment/Seleksi
dan
Perencanaan
Pegawai
Berbasis Kompetensi. Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini dan masa yang akan dating dengan melakukan proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan arah IPTEK,
pengembangan perubahan - 90 -
organisasi,
peran
dan
perkembangan
fungsi
organisasi
pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan identifikasi
jumlah
dan
kualifikasi
PNS
yang
memasuki usian pensiun pada setiap jabatan dalam organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah, kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap organisasi. c) Bidang Sekretariat Pengelolaan
kinerja
pegawai
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja setiap
pegawai
yang
ada
dalam
organisasi,
yang
merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai
yang
keterkaitan
jelas
serta
langsung
memiliki
untuk
kontribusi
pencapaian
dan
tujuan
organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut: Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas, Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang dirumuskna
secara
jelas
berupa
:
barang,
jasa/layanan informasi, Setiap
hasil
keberhasilannya
kerja (kualitas,
dirumuskan kuantitas,
ukuran waktu
dan
biaya. d) Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus diupayakan
kegiatan-kegiatan
yang
menunjang
peningkatan disiplin. Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward dan punishment. Pemberian reward dapat di lakukan dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan,
- 91 -
promosi,
penghargaan
lainnya
guna
meningkatkan
motivasi kerja pegawai. Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan hingga
pemberhentian
PNS
merupakan
media
peningkatan disiplin pegawai agar mentaati aturan yang berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan ukuran yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten untuk mendorong
peningkatan kinerja dan disiplin
pegawai. e) Bidang Data dan Informasi Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya dukungan sarana tersebut aparatur dalam mengakses data atau informasi masih bersipat manual, hal ini perlu didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat, tepat dan terintegrasi keseluruh SKPD. f.
Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten. a) Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat tahun 2013 yaitu : 1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat, 2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta DIklat, 3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat), 4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi belum
dapat
di
Akomodir
oleh
fasilitas
Diklat
(Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama), 5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu 6). Pengiriman
Peserta
Diklat
tidak
sesuai
dengan
Permintaan, 7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau terkurangi
- 92 -
b) Solusi Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain : 1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya, 2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan. 3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan melibatkan tenaga Honor yang ada. 4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ROK. 5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ROK 6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa adanya. 7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan bergantian
dengan
kegiatan
yang
lain
karna
kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama. g. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten. a) Permasalahan Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya dalam pengalokasian anggaran kegiatan. b) Solusi Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan
kegiatan
di
pelaksanaan dan pelaporan.
- 93 -
tataran
perencanaan,
h. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten. a) Permasalahan Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada dibawah
target
Penyusunan
ada
2
Rancangan
kegiatan
yaitu
Peraturan
kegiatan
Daerah
dan
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu :
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah target kinerja secara keseluruhan tercapai pada tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan hanya tercapai 83,73% karena pada indikator kinerja Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX) dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda (VI)
telah
dilaksanakan
hanya
menunggu
pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak dapat meyerap anggaran yang ada.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan
hukum
Sedangkan kajian
kepada
indikator
naskah
masyarakat
kinerja
akademik
dalam
bantuan
miskin.
penyusunan hukum
telah
memenuhi target kinerja secara keseluruhan. b) Solusi
Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum tercapai
baik
kinerja
dan
keuangan
akan
di
anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya. i.
Permasalahan
dan
Solusi
pada
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Daerah Provinsi Banten. a) Permasalahan Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran program
dan
kegiatan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan IV
Desember
tahun
2012
terdapat
beberapa
permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis - 94 -
maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai berikut: Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam rangka
memberikan
kontribusi
aktif
terhadap
kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Banten. Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai bahan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
indikator
capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Balitbangda Provinsi Banten. Masih
lemahnya
koordinasi,
baik dalam rangka
perencanaan, pengendalian dan evaluai pelaksanaan rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten, sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum tepat waktu. Masih
kurangnya
koordinasi
antar
peneliti
dilingkungan Balibangda Provinsi Banten dan masih belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan berfungsi/bermanfatnya
hasil
penelitian/kajian
sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Belum tersedia data dan informasi yang akurat sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian hasil pelaksanaan penelitian. b) Solusi Peran
penelitian
dan
pengembangan
daerah
sehingga
menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan daerah
merupakan
hal
yang
sangat
relevan
karena
penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga menjadi
hal
yang
wajar
- 95 -
apabila
seluruh
elemen
pembangunan dapat memperhatikan hasil-hasil penelitian tersebut. Pelaksanaan Banten
pembangunan
sebagaimana
pada
Balitbangda
diuraikan
dalam
Provinsi
laporan
ini
dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat memberikan informasi tentang gambaran umum capaian kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk transparansi dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kegiatan sebagai instansi pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, beberapa hal yang perlu peningkatan diantaranya adalah: Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten, Perlu
meningkatkan
Balitbangda
kualitas
Provinsi
sumberdaya
Banten
guna
aparatur
mendukung
pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan, Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah, Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna percepatan pembangunan dan inovasi daerah. Oleh
karena
mengharapkan
itu,
Balitbangda
adanya
koordinasi
Provinsi yang
baik
Banten dengan
lembaga-lembaga penelitian maupun instansi pemerintahan dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang akan datang. 20.
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader
Pemberdayaan - 96 -
Masyarakat
(KPM),
Kegiatan
Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha Milik
Desa
(BUMDes)
dan
Lembaga
Keuangan
Mikro
Pedesaan, Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan Kegiatan
Fasilitasi
Pengembangan
dan
Pengendalian
Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 21.
Urusan Wajib Sosial. Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang dilaksanakan
oleh
Biro
Kesejahteraan
Rakyat,
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1)
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial
Fakir
Miskin,
Pemberdayaan
Kegiatan
Keluarga
dan
Peningkatan
Perempuan,
dan
Kegiatan
Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri,
Pembinaan
Sosial
dan
Kegiatan
Komunitas
Peningkatan
Masyarakat
dan
Terpencil.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2)
Program Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan
Lanjut Usia,
Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi Penerimaan
dan
Penyaluran
pada
BPS,
Kegiatan
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S, dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S. - 97 -
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah,
Kegiatan
Perlindungan
Sosial
Korban
Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4)
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Sosial
dan
oleh
Biro
Keagamaan. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan
Kualitas
Potensi
dan
Sumber
Kesos
Masyarakat, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Pemantapan Kegiatan
Sosial, Kebijakan
Pembinaan
Kegiatan Kehidupan dan
Pembinaan
dan
Keagamaan,
dan
Pemantapan
Kebijakan
Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten pada Urusan Wajib Sosial, yaitu : 1) Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi Banten. a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, meliputi : a) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan pembangunan - 98 -
b) Permasalahan sosial yang cukup komplek belum didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai, baik secara Kualitas maupun kuantitas. c) Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota belum optimal. d) Masih belum optimalnya peran serta stakeholder, dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya dalam
kegiatan
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial. e) Ketersediaan
data
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berdasarkan by name by adress. b.
Solusi a) Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masing-masing
Kabupaten/Kota
untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. b) Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial, serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural. c) Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan. d) Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan
program
pembangunan
dibidang
kesejahteraan sosial. e) Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by name by adress di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 99 -
22.
Urusan Wajib Kebudayaan. Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
Provinsi
Banten
dengan
melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan Kegiatan
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Cagar
Budaya,
Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 23.
Urusan Wajib Statistik. Pada
Urusan
Wajib
Statistik
didukung
oleh
Program
Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Pada program ini diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang dilaksanakan
seluruh
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,17%. 24.
Urusan Wajib Kearsipan. Pada
Urusan
Wajib
Kearsipan
didukung
oleh
Program
Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan
Provinsi
Banten
(SIKP),
Kegiatan
Pembinaan
Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Administrasi
Kearsipan
Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
- 100 -
Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a. Kurangnya
fasilitasi
atau
sarana
dan
prasarana
pengelolaan kearsipan, b. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative sedikit, c. Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar masih harus ditingkatkan, d. Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi. 2) Solusi a. Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan fasilitas pendukungnya, b. Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai kebutuhan, c. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada semua pihak yang terkait, d. Membuat
regulasi
kearsipan
(Peraturan
Daerah,
Peraturan Gubernur). 25.
Urusan Wajib Perpustakaan. Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Pelaksanaan program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah Kuno
Tentang
Pustaka
Banten,
Perpustakaan,
Kegiatan dan
Penyediaan
Kegiatan
Bahan
Pengembangan
Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan. Pelaksanaan program ini melaksakan 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pembinaan - 101 -
dan
Pengembangan
Sistem
Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1). Jumlah
koleksi
bahan
pustaka
masih
relative
sedikit/kurang; 2). Masih relative rendahnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat; 3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas; 4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan. b. Solusi 1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan para pemustaka; 2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar membaca kepada semua kelompok masyarakat; 3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit Perpustakaan Keliling, 4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan. 2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan Pengendalian Sumberdaya
Sumberdaya Perikanan,
dan
Kelautan,
Kegiatan
Pengendalian
Kegiatan
Penanganan
Pelanggaran
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
- 102 -
Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a. Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan umumnya
bersifat
pada
terbatasnya
koordinasi
dengan
Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung. b. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk melaksanakan
pekerjaan
tersebut,
dikarenakan
adanya
perubahan harga yang cukup signifikan. 2) Solusi Keterlambatan
pekerjaan
dapat
diantisipasi,
dengan
dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan. Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran, kinerja
keuangan
dinilai
sangagt
lambat,
terkait
dengan
penggunaan sistem pengelolaan yang baru. 2. Urusan Pilihan Pertanian. Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 33 kegiatan,
yaitu
Pembangunan Rehabilitasi Tanaman
:
Kegiatan
Perkebunan, Tanaman
Perkebunan,
Peningkatan Kegiatan
Perkebunan, Kegiatan
Daya
Dukung
Pengembangan Kegiatan
Peningkatan
dan
Perlindungan Pengawasan
Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul - 103 -
Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk
Pengendalian
Aneka Mutu
Kacang Benih
dan
Umbi
Tanaman
(Akabi),
Kegiatan
Hortikultura,
Kegiatan
Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan Pengendalian Pengembangan
Mutu
Benih
Varietas
Tanaman
tanaman
Pangan,
Pangan
dan
Kegiatan
Hortikultura,
Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan Penanggulangan
Penyakit
Hewan
Menular,
Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih
Kegiatan
Bibit Unggul,
Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Opt Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, Kegiatan
Pembinaan
Tata
Operasional
Pelabuhan
Perikanan
(BPPP), Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP), dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2) Program
Peningkatan
Daya
Saing
dan
Pemasaran
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.
- 104 -
Produk
Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 13 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi Pasca
Panen
Peternakan,
Kegiatan
Pembinaan
Mutu
dan
Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi,
Kegiatan
Pengelolaan
Kompetensi
dan
Pelayanan
Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3) Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
dan
Sumberdaya
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan
6
kegiatan,
yaitu
:
Kegiatan
Pemberdayaan
kelompok tani, Kegiatan Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi Pembinaan
dan
Pengembangan
Penyuluhan Perhatian,
Kapasitas
Kelembagaan
Perikanan dan Kehutanan, dan Kegiatan
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan, - 105 -
yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1.
Permasalahan
dan
Solusi
yang
dihadapi
oleh
Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. a. Permasalahan a) Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
terhadap
Produksi
dan
produktivitas
komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata produksi
dan
produktivitas
nasional,
hal
ini
disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Sistem
pengusahaan
budidaya
tanaman
perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan dalam pembinaan maupun secara finansial kurang ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana budidaya yang sulit untuk dimobilisir. Pelaksanaan
pembangunan
dipengaruhi oleh musim.
perkebunan
sangat
Kegiatan penanaman
hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim hujan,
sehingga
pelaksanaan
kegiatan
sering
menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki untuk melakukan kegiatan penanaman. Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang sedikit,
mengakibatkan
sulitnya
melakukan
kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu kecilnya skala ekonomi. b) Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran
Pertanian
dan
Produk
Peternakan,
Perkebunan
terhadap
Perikanan, Pemasaran
produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai akan
diberlakukan - 106 -
syarat-syarat
tertenu
terkait
produk tersebut, contoh untuk produk pertanian (perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat yang sudah bersetifikat saja yang bisa di jual. c) Permasalahan
pada
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di tingkat pemula. b. Solusi a) Solusi
pada
Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada komoditas perkebunan : Untuk
meningkatkan
pembinaan
maupun
efisiensi skala
dan
efktifitas
ekonomi
budidaya
tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten berusaha
untuk
komoditas
dalam
membentuk suatu
suatu
wilayah
pewilayah hamparan,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisensi pengelolaan
dan
meningkatkan
nilai
ekonomi
produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan membentuk suatu wilayah pengusahaan komoditas tertentu dari hulu sampai hilir. yang
sudah
dimulai
Dua komoditas
kegiatan
pembentukan
pewilayahnnya yaitu kakao melalui tolok ukur pembentukan
kampung
- 107 -
kakao
dan
akan
dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren melalui pembantukan lembur aren. Intensifikasi,
ekstensifikasi
dan
difersifikasi
tanaman perkebunan ditingkatkan. b) Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
kehutanan
dan
terhadap
Pemasaran
perkebunan
akan
produk
menghadapi
persaingan yang semakin sulit, meliputi : Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
sebagai
regulator
maupun
fasilitator
pembangunan kehutanan dan perkebunan terus ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang kehutanan dan perkebunan. Untuk
meningkatkan
lingkungan,
sudah
kapasitas saatnya
pengelolaan ditingkatkan
pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk menggali
potensi
yang
dimiliki
oleh
Provinsi
Banten. Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah target sasaran kelompok tani yang dibina dan dibimbing yang semula masuk kelompok tani pemula, menjadi kelompok tani lanjut, madya atau utama. 2.
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten : a. Permasalahan a) Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme pasar sehingga harga hasil penen cenderung fluktuatif. b) Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik. b. Solusi Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha - 108 -
kehutanan
dan
perkebunan
dapat
dilaksanakan
secara
professional. 3. Urusan Pilihan Kehutanan. Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh Program Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan Pengamanan
4
kegiatan,
Hutan,
yaitu
Kegiatan
:
Kegiatan
Pengembangan
Perlindungan dan
dan
Pemantapan
Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu diantaranya : a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam kawasan
hutan,
reklamasi
bekas
tambang
dan
lahan
kompensasi belum selesai b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti diokupasi oleh masayarakat c. Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di kawasan konervasi d. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam kawasan hutan 2) Solusi Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang melibatkan seluruh stakesholders yang terlibat dengan dikawal oleh Instansi terkait. 4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- 109 -
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi Energi
Baru
Terbarukan
di
Provinsi
Banten,
Kegiatan
Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, Kegiatan
Pemetaan
dan
Perencanaan
Teknis
Pengembangan
Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3) Program
Pengembangan,
Pengusahaan
Potensi
dan
Produk
Pertambangan dan Energi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. - 110 -
Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a. Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan yang berijin tetapi tidak menerapkan kaidah dan penanganan yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. b. Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang tidak berijin sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah yang debit dan volumenya melampaui kemampuan reservoir air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang memiliki ijin pemanfaatan air tanah tetapi belum memasang meter air sehingga menyulitkan pengendalian pengambilan air tanah. c. Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di daerah, tetapi peraturan yang bersifat operasional penunjang sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga membawa
implikasi
pemerintah
daerah
belum
dapat
menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru yang berakibat menghambat investasi di daerah. d. Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai dengan
kebutuhan
(berlebih/tidak
operasional
sesuai
pelaksanaan
kebutuhan/menyalahi
sebenarnya JUKNIS),
sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan tersebut. 2) Solusi a. Pembinaaan terhadap para pengusaha pertambangan baik perusahaan maupun perorangan ; b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air tanah serta menyusun kebijakan dan teknis dalam konservasi air tanah.
- 111 -
c. Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta mengambil
sikap
bersama
terhadap
permasalahan-
permasalahan yang muncul atau berkembang pada kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan energi d. Rescheduling seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan. 5. Urusan Pilihan Pariwisata. Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Kegiatan Pengembangan Usaha
Jasa
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif,
Kegiatan
Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%. 2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengembangan
Kemitraan
budaya
dan
Pariwisata,
Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,81%. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal dari target yang telah ditetapkan yaitu : a) Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp. - 112 -
108.950.000
hanya
digunakan/diserap
sebesar
Rp.
4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran perubahaan tahun anggaran 2013, perencanaan awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan dari Jakarta (Sahid Universiti) b) namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa menjelaskan
hasil
pekerjaan,
sehingga
batas
waktu
pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas. c) Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000 hanya
digunakan/diserap
sebesar
Rp.
131.200.000,-
(27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap karena tidak bisa dilaksanakanya rapat koordinasi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan. b. Pada
Program
Pengembangan
Kemitraan
Kepariwisataan
terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal dari target yang telah ditetapkan yaitu : a) Fasilitasi
Lembaga
Budaya
hanya
dilaksanakan
berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas, b) Fasilitasi
Penguatan
Lembaga
Kesenian
dilaksanakan
berdasarkan undangan. 2)
Solusi a) Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. b) Anggaran
yang
tidak
digunakan
dalam
kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.
- 113 -
pelaksanaan
6. Urusan Pilihan Industri. Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika, Kegiatan Dukungan Pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan sektor
IKM
Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan Pengembangan Kimia
Provinsi
Banten,
dan
Kegiatan
Peningkatan
Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 7. Urusan Pilihan Perdagangan. Pada
Urusan
Pilihan
Perdagangan
didukung
oleh
Program
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah, Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia
Usaha
Bagi
Pengembangan
Ekspor
Daerah,
Kegiatan
Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,16%. Permasalahan dan Solusi 1)
Permasalahan Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan
- 114 -
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut : a.
Terbatasnya
jumlah
sumberdaya
aparatur
pada
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap kinerja
pelaksanaan
Kegiatan
pembangunan
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; b.
Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara
maksimal
belum
didukung
dengan
tingkat
kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai. 2)
Solusi Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut : a.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
b.
Meningkatkan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 8.
Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program Penyiapan,
Pengerahan
dan
Pembinaan
Transmigrasi
yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengerahan
dan
Fasilitasi
Perpindahan
serta
Penempatan
Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,44%. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a. Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi, b. Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan berubahnya
pula
program
transmigrasi
Provinsi
dan
Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK - 115 -
kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK, c. Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga memerlukan revisi biaya. d. Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas. 2) Solusi a. Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. b. Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan semestinya. c. Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di Provinsi Banten. d. Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2.3.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan menjelaskan
apa
yang
menjadi
masalah
dimasa
mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
lalu
dan
masa
Isu penting dan
masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya.
- 116 -
2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional Ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y), yang dipengaruhi oleh krisis utang pemerintah negara Uni Eropa dan perlambatan ekonomi dunia, namun pertumbuhan sebesar ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen. Inflasi pada tahun 2013 (oktober) mencapai 8,32 persen, Jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) 28,07 juta jiwa (11,37 persen), TPT tahun 2013 7,39 Juta Jiwa (6,25 persen), RLS tahun 2012 8,1 tahun, dan AMH tahun 2012 93,3 persen. Tantangan pembangunan nasional meliputi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan pembangunan nasional yang sifatnya internal terdiri dari : 1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap
gejolak
global.
Hal
ini
disebabkan
struktur
industri
manufaktur masih dangkal. 2. Pengetatan moneter dan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi termasuk akan terjadi penurunan investasi dan penerimaan pajak. 3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran 4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, koefisien gini: 0,41 (2012) Sedangkan
tantangan
pembangunan
nasional
yang
sifatnya
eksternal terdiri dari : 1. Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa, akibatnya adalah: 2. Arus modal asing berbalik ke negara maju; 3. Berakhirnya
siklus
panjang
harga
komoditas
tinggi
sehingga
mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan. Dalam RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang
dikelompokkan
menurut bidang-bidang
pembangunan
yang
digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut: Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Isu Strategis Pengendalian Jumlah Penduduk 1) Pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata;
- 117 -
2) Pelaksanaan
advokasi
dan
komunikasi, informasi,
dan
edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum efektif; 3) Peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal; dan 4) Pembangunan keluarga
keluarga
masih
melalui
lemah,
ketahanan dan
pemberdayaan
sehingga pembinaan dan pelestarian
akseptor tidak optimal; 5) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor; 6) Terlayaninya peserta KB baru
yang memberikan konstribusi
terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan 7) Meningkatnya (MKJP)
pemakaian
menjadi
penggunaan
metode kontrasepsi
sebesar
kontrasepsi
ketidakberlangsungan
20,5 persen
dengan metode
jangka
dan
panjang
menurunnya
jangka
pendek
dan
(DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6
persen. 2. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Kesehatan 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) a. Penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan, b. Perluasan
kepesertaan,
termasuk
proses
pendaftaran
dan
distribusi
dan
pengumpulan iuran, c. Integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN, d. Kesiapan
pelayanan
kesehatan,
termasuk
sistem rujukan, dan e. Menjaga kesinambungan finansial BPJS. 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak c. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja d. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Kesehatan Matra
- 118 -
e. Tersedianya
Bantuan
Operasional
Kesehatan
(BOK)
untuk
Puskesmas. 3. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Pendidikan 1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama antarkelompok
sosial-ekonomi
dan
antarwilayah
baik
untuk
pendidikan dasar dan menengah; 2) Masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan masih
kurangnya
relevansi
pendidikan
menengah
dengan
kebutuhan pasar kerja; 3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan, serta melakukan inovasi dan intervensi; 4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan 5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan tatakelola pendidikan. 4. Isu Strategis Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 – 10 persen; 2) Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan 3) Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal 4) Terciptanya
konsolidasi
program
penanggulangan
kemiskinan
dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya.
- 119 -
Bidang Ekonomi 5. Isu Strategis Transformasi Sektor Industri Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,2 persen. 6. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 1) Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia. 2) Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja. 3) Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik, serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu. 7. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%. 2) Meningkatnya
daya
saing
UMKM
yang
ditandai
dengan
pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%; pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan
melakukan
registrasi
usaha);
proporsi
UMKM
yang
mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM - 120 -
yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15,0%;
dan
proporsi
UMKM
yang
tergabung
dalam
kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%. 3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%. 4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%. 8. Isu Strategis Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi 1) Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen; 2) Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta 3) Menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen. 9. Isu Strategis Reformasi Keuangan Negara 1) Meningkatnya
penerimaan negara yang meliputi penerimaan
perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; serta 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 10. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Iptek 1) Meningkatnya kapasitas Iptek nasional sehingga mampu untuk mendukung: a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa; b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. 2) Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan Iptek, jaringan, dan pembiayaannya. - 121 -
Bidang Sarana dan Prasarana 11. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Air 1) Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk tersebut
selain
dapat
meningkatkan
kapasitas
tampung
perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung, dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah. 2) Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18 ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain itu
jaringan
rawa
yang
juga
potensial
sebagai
lahan
pertanianakan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16 ribu hektar dan 13,80 ribu hektar. 12. Isu Strategis Penguatan Konektivitas Nasional 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah,
maka
sasaran
umum
yang
ingin
dicapai
adalah
pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum - 122 -
yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum untuk
sebuah
kota
dalam
menyediakan
layanan
bagi
masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa. 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan Dalam
rangka
menyiapkan
kota-kota
metropolitan
dan
besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan percepatan
pembangunan
transportasi
massal
perkotaan.
Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas Perkotaan
serta
penurunan
angka
kemacetan
melalui
peningkatan pelayanan angkutan masal. 13. Isu Strategis Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25% pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk terhadap
fasilitasi
sanitasi
layak
juga
diharapkan
dapat
meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar. 3) Penataan Perumahan/Permukiman Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan perumahan
bagi
seluruh
penduduk,
- 123 -
terutama
masyarakat
berpenghasilan
rendah.
Pada
tahun
2015,
angka
backlog
perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta rumah tangga. Bidang Politik 14. Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi 1) Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi; 2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyatyang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik; 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; 4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik: 5) Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme. Bidang Pertahanan dan Keamanan 15. Isu Strategis Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya. 16. Isu Strategis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri 1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri; 2) Menguatnya
intelijen;
dan
penanggulangan narkoba.
- 124 -
Menguatnya
pencegahan
dan
Bidang Hukum dan Aparatur 17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik 1) Meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang
baik,
yang
ditandai
dengan:
menguatnya
kapasitas
kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi; 2) Meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya kualitas
pelaksanaan
reformasi
birokrasi;
meningkatnya
kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN; 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan e-government
untuk
mendukung
bisnis
proses
manajemen
birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu; 4) Meningkatnya
transparansi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan; dan 5) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 18. Isu Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Bidang Wilayah Dan Tata Ruang 19. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan 1) Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk
percepatan
pengurangan
kesenjangan
pembangunan
antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai - 125 -
tantangan
dan
karakteristik
yang
berbeda
dengan
daerah
tertinggal lainnya. 2) Kawasan Perbatasan Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga sebagaimana
amanat
UU
No.
17/2007
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 20. Isu Strategis Pengelolaan Risiko Bencana 1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. 2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. 3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana. 4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana. 21. Isu Strategis Sinergi Pembangunan Perdesaan 1) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015; 2) Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015. 3) Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015. 22. Isu Strategis Perkuatan Ketahanan Pangan 1) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta ton. 2) Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). - 126 -
3) Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton 4) Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton 5) Tercapainya
konsumsi
ikan
masyarakat
sebesar
40,9
kg/kapita/tahun. 6) Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai 2.011 kkal/kapita/hari 7) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 82,9 pada tahun 2015. 8) Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha. 23. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Energi 1) Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari. 2) Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen. 3) Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton. 4) Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen. 5) Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan 24. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Kelautan Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: 1) Terwujudnya
peningkatkan
kemandirian
Pulau-Pulau
Kecil
Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi; 2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; 3) Terlaksananya
revitalisasi
kawasan
pesisir
menjadi
pusat
pengembangan ekonomi di 7 kawasan. 4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang tertinggal dan terpencil.
- 127 -
Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan Wilayah
Yuridiksi,
termasuk
Penetapan
Batas
Wilayah
Laut
Indonesia, dengan sasaran mencakup : 1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelautan; 2) Terwujudnya pengelolaan
peningkatan laut
dan
koordinasi
kawasan
lintas
konservasi
sektor laut,
dalam
termasuk
memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; 3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan diplomasi; dan 4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
untuk
kawasan
strategis
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan sasaran mencakup: 1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya sebesar 85 persen; 2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi 12,8 persen; 3) Meningkatnya
penyelesaian
tindak
pidana
kelautan
dan
perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen. Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran mencakup : 1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis; 2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; 3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan 4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam pendukung pelaksanaan azas cabotage. Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan sasaran mencakup :
- 128 -
1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; 2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau menjadi 16,5 juta ha; 3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak 7 kawasan; dan 4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan, Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi : 1) Terwujudnya
Pengembangan
pilot
project
pemanfaatan
sumberdaya kelautan; 2) Tersedianya
tenaga
kerja
terdidik
kelautan
dan
perikanan
sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang; dan 3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari. 25. Isu Strategis Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup. 1) Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi; 2) Terlaksananya
pemanfaatan
keanekaragaman
hayati
yang
berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5; 4) Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.
2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten Isu penting dan masalah mendesak lainnya di Provinsi Banten khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokan secara umum terdiri infrastruktur
wilayah/kawasan
dan
lingkungan
hidup,
peningkatan
ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelolal pemerintahan. Adapun untuk rincian dari
masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai
berikut: - 129 -
1. Kabupaten Pandeglang 1)
Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang;
2)
Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Panimbang;
3)
Penanganan
banjir
tahunan
di
Kecamatan
Patia,
Sobang,
Pagelaran dan Panimbang; 4)
Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan;
5)
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak
6)
Penguatan Inovasi Daerah
7)
Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
8)
Belum
optimalnya
pembangunan
Kawasan
Minapolitan
di
Kecamatan Sumur dan Panimbang; 9)
Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi;
10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi
Kawasan
Aseupan-Gunung
Lindung
AKARSARI
Karang-Gunung
Pulosari)
(deretan sebagai
Gunung daerah
resapan air; 11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak; 12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya; 13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral; 14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan balai benih ikan.
- 130 -
2. Kabupaten Lebak 1)
Perlunya
dukungan
infrastruktur
terhadap
pengembangan
Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping; 2)
Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;
3)
Penanganan
banjir
tahunan
di
Kecamatan
Wanasalam
dan
Cibinuangen; 4)
Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong;
5)
Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
6)
Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;
7)
Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;
8)
Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air;
9)
Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-LebakPelabuhan Ratu Sukabumi;
10) Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral; 11) Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;. 12) Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah; 13) Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya; 14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan.
- 131 -
3. Kabupaten Serang 1)
Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2)
Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda;
3)
Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan;
4)
Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang;
5)
Belum
optimalnya
pengembangan
Kawasan
Agropolitan
Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros; 6)
Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa;
7)
Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros;
8)
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara luas;
9)
Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;
10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang; 11) Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid Terapung; 12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional. 13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara. 4. Kabupaten Tangerang 1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku UMKM dan pemberdayaan masyarakat 3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan lapangan kerja 4) Rencana
pengembangan
reklamasi
Tangerang Internasional City;
- 132 -
pantai
kawasan
strategis
5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta; 6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten termasuk penanganan side drain yang masih belum optimal; 7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta; 8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai; 9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara; 10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung; 11) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase; 12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta; 13) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo. 5. Kota Cilegon 1)
Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan
Wisata
Anyer,
Kawasan
Industri
Bojonegara
dan
Pelabuhan Penyeberangan Merak; 2)
Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;
3)
Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan Anyer;
4)
Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
5)
Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 133 -
6)
Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah SerangCilegon
(Seragon)
dan
pengembangan
Kawasan
Pusat
Pertumbuhan Kecamatan Cilegon; 7)
Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata dan revitaslisasi pasar-pasar tradisional.
6. Kota Tangerang 1)
Pengembangan
konektivitas
transportasi
perkotaan
untuk
memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang; 2)
Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;
3)
Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat
luapan
Kali
Cirarab,
Sabi,
Dadap,
Mookervat,
dan
Pesanggrahan; 4)
Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Tangerang;
5)
Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
6)
Revitalisasi
pengembangan
Kawasan
Pusat
Pertumbuhan
Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh; 7)
Mendorong
pertumbuhan
sektor
unggulan
yang
berbasis
sumberdaya lokal 8)
Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing;
9)
Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang Terbuka Hijau.
7. Kota Serang 1)
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 134 -
2)
Pemerataan
akses
pendidikan
serta
peningkatan
kualitas
pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan budaya. 3)
Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4)
Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis.
5)
Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.
6)
Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya saing.
7)
Pengentasan pengembangan
kemiskinan
serta
kewirausahaan,
perluasan perluasan
peluang
kerja,
lapangan
kerja,
aksesibilitas permodalan. 8)
Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya dan kearifan lokal.
9)
Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam.
10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan. 8. Kota Tangerang Selatan 1)
Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2)
Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-SerpongParung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover SMS;
3)
Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-CiputatSimpang Gaplek-Sawangan;
4)
Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan dan penataan ulang U Turn;
5)
Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;
6)
Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan
7)
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
8)
Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan;
- 135 -
9)
Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta;
10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang Terbuka Hijau; 11) Mengoptimalkan
produksi
tanaman
hortikultura
khususnya
komoditas Anggrek dan Phylodendron; 12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal; 13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional. 2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2015 Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota seProvinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 519.210 orang.
Masalah
pengangguran
sangat
erat
kaitannya
dengan
kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data tahun 2013, jumlah tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar 3.720 ribu orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar 1.643,4 ribu orang atau 15,67% dan dibawah 15 jam per minggu sebesar 190,6 ribu orang atau 4,11%. Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Provinsi Banten didominasi oleh lulusan SD dan SMP, terlihat dari data BPS tahun 2013 (Per Agustus), Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD sebesar 1.807.308 orang atau 39%, SMP sebesar 866.062 orang atau 19%; SMA sebesar 871.494 orang atau 30,46%, SMK sebesar 565.964 orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan Universitas sebesar
382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti,
penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga
- 136 -
kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka
hanya bisa
terserap di sektor pertanian. Sebaran jumlah pengangguran tahun
2012, yaitu
Kabupaten
Pandeglang 53.131 orang (10,23%), Kabupaten Lebak 50.687 orang (9,76%), Kabupaten Tangerang 152.235 orang (29,32%), Kabupaten Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%), Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%), dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%) 2. Kemiskinan Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten juga dapat dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini Tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar 0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41% meningkat menjadi
5,27% pada tahun 2013, dan persentase
penduduk miskin pedesaan sebesar berkurang
menjadi
sebesar
7,22%
8,31% pada tahun 2012 pada
tahun
2013.
Tingkat
ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi oleh kenaikan inflasi. 3. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Empat komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. dan kestabilan pangan yaitu
- 137 -
kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar, masih lemahnya
logistik
pangan masyarakat, alih fungsi lahan
pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan belum membudaya 4. Investasi dan Daya Saing Produk Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi
adalah
kemudahan
perijinan,
kondisi
keamanan,
ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam - 138 -
negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor KUMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%. Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun. 5. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai saat
ini
masih
sangat
besar.
Hal
ini
disebabkan
pendekatan
pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara - 139 -
satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan
salah
satu
solusi
yang
tepat
dalam
mempercepat
keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian,
keseimbangan
laju
pertumbuhan
dan
berkelanjutan
pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan aman. Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan pada upaya: 1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan antar
daerah/wilayah
secara
fungsional
sebagai
instrumen
penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah. 2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan
mengutamakan
pemanfaatan
potensi
keunggulan
lokal,peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan. 3) Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan dan sektor tertentu. 4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil 5) Pengelolaan
dan
pengembangan
potensi
sumber
daya
alam
diwilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014 antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja di
Kabupaten
Tangerang,
Kawasan - 140 -
Teluknaga
di
Kabupaten
Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang, KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon, Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus. Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi. Fokus Penanganan Infrastruktur 2015 diarahkan pada pembangunan jalan
menunjang
pariwisata,
kawasan
pusat
pertumbuhan,
penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan. Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain: 1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung, Cigelung
Bayah,
Tanjung
lesung-Sumur,
Kronjo-Mauk-
Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll; 2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung Muarabinuangeun
Bayah,
Cilegon-Bojonegara
dan
Cilegon-
Pasauran, dll; 3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping. Penanganan
infrastruktur
jalan
mendukung
Kawasan
Pusat
Pemerintahan antara lain: 1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-PalimaPakupatan, Bayangkara – Cilaku – Pakupatan - Palima, Serang Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)Sayabulu-Serang-Palima;
- 141 -
2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang TimurSudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang. Penanganan infratruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan, antara lain: 1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, CiputatPamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan; 2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp. Kepandean, Sp. Cirendeu dll. Penanganan
infratruktur
dasar
mendukung
Kawasan
Pusat
Pertumbuhan: 1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan; 2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman; 3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan; 4) Pembangunan Listrik Perdesaan. Sedangkan
penanganan
infrastruktur
sumber
daya
air
guna
mengatasi banjir dan kekeringan meliputi: 1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian; 2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk; 3) Normalisasi tanggul dan sungai; 4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 6. Pendidikan Untuk Semua dan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja Untuk mencapai
tujuan pembangunan
pendidikan di Provinsi
Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek pemerataan
dan
perluasan
aksesibilitas,
peningkatan
mutu,
relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian Millenium
Development Goals
(MDG‟s) dibidang pendidikan dan
kesehatan. Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib
Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan - 142 -
prasarana
pendidikan
yang
memadai,
serta
pembebasan
biaya
pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi Manajemen
Berbasis
Masyarakat
(PBM),
Sekolah
(MBS)
standarisasi
dan
pelayanan
Pendidikan pendidikan,
Berbasis serta
pengelolaan data dan informasi pendidikan. Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60% tenaga kerja di Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian. Peluang
kedepan
dalam
rangka
meningkatkan
penyelenggaraan
pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia usaha melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR) dan
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). 7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat yang masih kurang. Masih terdapat penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas sexual dan penggunaan jarum
suntik merupakan masalah kesehatan yang
perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan disemua tingkat pemerintahan. - 143 -
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas, peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu
ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas. Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular dibeberapa
daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi,
gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit
berkorelasi dengan
kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif, penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara pemerintah dan swasta belum terstruktur. Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan kesehatan bersama
global, swasta,
membangun dan
pelayanan
mewujudkan
kesehatan
masyarakat
berkualitas
yang
mandiri
kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang diperkirakan
adalah
adanya
perubahan
iklim
(Climate
Change)
sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah
dan kerusakan lingkungan akibat perilaku
masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan kesehatan, yaitu: peningkatan Iptek dibidang kesehatan, memiliki perguruan
tinggi
kesehatan
yang
yang
dapat
berkualitas,
mencetak dan
sumber
komitmen
daya
manusia
pemerintah
untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. 8. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana Kondisi kelestarian alam di Provinsi Banten relatif masih terjaga kelestariannya khususnya dikawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan
- 144 -
Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan. Walaupun
sudah
dilakukan
upaya
pengendalian
pencemaran
lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya
kerawanan
pencemaran
lingkungan.
Sejumlah
kasus
pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi. Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori
berat)
di
Tangerang,
Serang,
Cilegon.
Sementara
itu
pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon.
- 145 -
Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan januari hingga maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan karena berkurangnya daerah resapan air dan sedimen.Selain itu, permukiman
kumuh
yang
terdapat
di
bantaran
sungai
dan
pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman,
Cibinuangen,
Cijalupang,
Ciujung,
Cidurian,
Cisadane,
Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi. Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi, seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau IndoAustralia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut. 9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan mendekatkan
jangkauan
pelayanan
pemerintah
kepada
publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan yang
ditetapkan
dalam
RPJMD
tahun
2012-2017.
Dalam
pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap, - 146 -
terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015. Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
yang
baik,
hal-hal
yang
masih
menjadi
fokus
permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu: 1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan
pola hubungan antar lembaga terutama antara
lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah; 2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan
daerah yang
dilaksanakan; 3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai; 4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan; 5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat; 6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.
- 147 -
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 1. Kondisi Perekonomian Global Dari
tahun
2010
sampai
dengan
tahun
2012,
kondisi
perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang,
pemulihan
ekonomi
AS
yang
masih lambat, serta mulai
menurunnya kemampuan negara-negara Asia
untuk
menjadi
penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia.
Pada
tahun
perlahan membaik perekonomian
2013, kondisi perekonomian dunia secara
yang disebabkan
oleh
mulai
pulihnya
Negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi
ekonomi dunia diprediksikan
akan
masih
tetap
tinggi
hingga
tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia. perekonomian
Pada
tahun
2010-2012,
kondisi
dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010,
perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis subprime mortgage perusahaan
di
melalui
tahun
2008.
pemberian
Kebijakan
bailout
yang
menyelamatkan dilakukan
oleh
Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit fiskal
yang
lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar,
membatasi ruang
gerak
pemerintah
Yunani
dalam
upaya
mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada
kawasan Eropa
mendorong krisis
fiskal Yunani
melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi krisis
keuangan
Eropa.
Pada - 148 -
tahun
2012, pertumbuhan
perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (1) Lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (2) Berlanjutnya
krisis keuangan
perdagangan
dunia yang
Eropa;
berpengaruh
dan
(3) Melemahnya
terhadap
perekonomian
negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada tahun
2013,
menurun
signifikan
dibandingkan
pada periode
sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun demikian,
investasi
meningkat
sebesar
5,5 persen.
Tumbuhnya
investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank sentral (The Fed)
yang akan
melakukan
pengurangan
stimulus
moneter (Tapering Off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga danadana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan kembali ke Amerika
Serikat.
Sedangkan belanja
pemerintah pada
tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi. Sementara
itu,
perekonomian
negara-negara
di
kawasan Euro
(EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat
hutang
sebagian
setelah
negara
di
kawasan
Euro
juga menurun,
sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari GDP,
menurun
dari triwulan
sebelumnya
yang
besarnya
92,7
persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar. Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asiaterkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun 2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999. Perlambatan
ini merupakan
yang dijalankan memprioritaskan
dampak
pemerintah kestabilan
Cina. ekonomi
dari Cina
reformasi saat
ini
struktural sedang
dibandingkan pertumbuhan
yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja
konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang - 149 -
tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun
terberat
bagi
India.
Pertumbuhan
ekonomi India
pada
tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus menjadi
hambatan
pada
pertumbuhan
PDB
India
secara
keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen. Perubahan
iklim
global
yang
tidak
menentu
serta ketegangan
politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh komoditi
dunia
menuju
ke
titik tertingginya pada tahun 2011.
Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya perlambatan
ekonomi
mengakibatkan indeks
di
hampir
harga
seluruh
komoditi
dunia
negara
di
menurun
dunia drastis.
Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar 87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar 127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. Laju inflasi
pada
beberapa
negara
dunia
menurun
seiring dengan
penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara maju dan 6,0 persen pada negara berkembang.
Harga
komoditi
dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada tahun
2011.
Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara
maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan mengakibatkan laju inflasi kembali menurun pada tahun 2013. Laju inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan masyarakat
terhadap
sistem
keuangan
global mengalami
penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta
ketidakpastian
penyelesaian
krisis
Eropa.
Indeks
perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa - 150 -
mengalami penurunan. pengurangan
Kemudian,
stimulus
yang
adanya
akan
ketidakpastian
dilakukan
oleh
akan
The
Fed
sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat. Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng Hongkong, mencapai
STI
Singapura,
23.306,
3.167,
dan
IHSG Indonesia
dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan
membaiknya data tenaga kerja ekspektasi
masing-masing
Amerika
Serikat
memberikan
positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga
memberi
dorongan
peningkatan
pada
beberapa
indeks
saham
negaranegara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York, Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5 persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun 2012. Secara
keseluruhan
melambat
dunia
perekonomian pemulihan ekonomi
ekonomi
dunia
krisis
Cina
pada
2013,
3,0
persen.
menjadi
dunia
penyelesaian
tahun
yang
tahun
diperkirakan Amerika Eropa
membaik. 2014
Pada
membaik
Serikat
yang
pertumbuhan
yang
terarah,
Dengan
diperkirakan
ekonomi
tahun
2014,
didukung bertahap,
serta
oleh upaya
kemampuan
demikian, perekonomian IMF tumbuh sebesar 3,6
persen. 2. Kondisi Perekonomian Nasional Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah dengan
berbagai
kebijakan
dan
reformasi struktural
ekonomi
paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (1) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi
selama
lima
tahun
terakhir
mencapai hampir 6 persen; (2) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di
Kawasan
Eropa
(tahun
sebesar 5,8 persen). Kedua,
2013
ekonomi masih tumbuh tinggi
tercapainya
pertumbuhan
ekonomi
mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal - 151 -
dan jasa
yang
cukup
besar.
Sementara
itu
melambatnya
pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (1) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan
(2)
melemahnya
harga komoditi
internasional,
dimana
komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi
ini mendorong
yang ditunjukkan
terjadinya
oleh
defisit
ketidakseimbangan
neraca
transaksi
eksternal,
berjalan
yang
melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3
persen
per
PDB
pada
Triwulan
III
tahun
2011 hingga
mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB padaTriwulan III tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan
meningkatnya
terutama
ketidakpastian
disebabkan
oleh
isu
aliran
tapering
modal internasional,
off sejak
pertengahan
tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave Easing
(QE)
yang
telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika
Serikat paska Krisis Global
Lehman
Brothers.
Isu
tapering
off
tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9
miliar
pada
ketidakseimbangan
tahun
eksternal
2012.
Untuk
ini, pemerintah
menyelesaikan telah
meluncurkan
Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama, mendorong
foreign direct
mengurangi hambatan melakukan
revisi
investasi;
terhadap
memperbaiki
neraca
keringanan
pajak
memberlakukan
investment
transaksi
pajak
untuk
dengan
penyederhanaan
daftar
untuk
(FDI) investasi
berjalan, produk impor
kebijakan
prosedur, negatif.
dengan
Kedua, kebijakan
berorientasi barang
dan
ekspor;
mewah;
serta
meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam upaya
mengurangi
impor.
Ketiga,
mendorong kesempatan kerja
dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor mengurangi melakukan Keempat,
hambatan revisi
pada
terkait
mengurangi
lokasi kawasan
penetapan kebijakan
labor
intensive,
khusus, upah
dan
minimum.
inflasi, terutama terkait dengan kebijakan
penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global - 152 -
mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013 menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori oleh
Amerika
Serikat
dan
Jepang,
serta
indikasi pemulihan
kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh: (1)
terjadinya
perbaikan
aktivitas
kinerja sektor industri dan
konsumsi AS dan Eropa; (2) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang
oleh
kinerja
sektor manufaktur,
dimana
angka
PMI
Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4 tahun;
(3) peningkatan
kinerja
ekonomi
kinerja manufaktur
Cina
yg
perekonomian
yang
telah
India
sedang
Cina
yang
didukung
ekspansif;
menunjukkan
dan
(4)
perbaikan pada
Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam tiga
triwulan
pembayaran
terakhir
ini
mengalami
didukung
oleh
defisit. Perbaikan
defisit transaksi
neraca
berjalan
yang
menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB), jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya USD8,5
miliar (3,85
persen
berjalan
ini terutama
PDB).
ditopang
Penurunan
oleh
defisit
naiknya
transaksi
surplus
neraca
perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit neraca
perdagangan
migas.
Ekspor nonmigas kembali mengalami
pertumbuhan yang positif (3,8 persen, kenaikan
ekspor
y-o-y)
didukung
oleh
manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya
permintaan dari Amerika Serikat
dan
Jepang;
sementara
itu
pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan terjadinya
penurunan
berlangsungnya
permintaan
ketidakpastian
finansial
Triwulan
sebesar
USD9,2
IV miliar
tahun
domestik.
Ditengah
global, transaksi 2013 mencatat
masih
modal
adanya
dan
surplus
yang meningkat dibandingkan surplus
sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya penarikan pinjaman
luar
negeri
swasta
- 153 -
dan
adanya
penarikan
simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal langsung asing
tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan
dengan
triwulan
angka
sebelumnya
akibat divestasi
beberapa
perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus, meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya neraca transaksi cadangan
berjalan
devisa
yang
dan
aliran
mengalami
modal
penurunan
masuk
tersebut,
menjadi sebesar
USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar. Ditengah memburuknya (1) perekonomian global sebagai lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir
2011;
(2)
isu
tapering
off
di
Amerika Serikat
sejak
pertengahan 2013; (3) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal (4) inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi; (5) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi
Indonesia
masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen). Melambatnya disebabkan
pertumbuhan oleh:
(1)
ekonomi turunnya
2013
ini
utamanya
pertumbuhan
investasi
(pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding 9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh turunnya
investasi
melakukan
non
investasi
bangunan
yang mempengaruhi
dikarenakan turunnya
harga
hasrat komoditi
internasional; (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu 2,0
persen,
namun masih
jauh
lebih
rendah
dibandingkan
pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi
tahun
2013 didorong
pengeluaran pemerintah kenaikan harga
BBM
yang
oleh tetap
bersubsidi
konsumsi kuat. pada
masyarakat
Meskipun
dan
terjadinya
pertengahan
2013,
konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3 - 154 -
persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (1) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga daya
beli
harga
masyarakat
BBM
Pemerintah
dalam
bersubsdi; dan
BI ke
serta
rangka mengkompensasi (2) kerjasama
dalam rangka
inflasi
kembali
2013.
Pertumbuhan konsumsi
menstabilkan
harga normal
pengeluaran pemerintah
sampai
secara
yang
yang
total
tumbuh
kenaikan
kuat
antara
harga
hingga
dengan
akhir
juga
didorong
sebesar
4,9
tahun oleh
persen
dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,7 persen. Dari
sisi
didorongoleh:
sektor
(1)
persen; dengan
produksi,
pertumbuhan
pertanian
pertumbuhan
yang
tertinggi
ekonomi
tumbuh
terjadi
2013
sebesar
pada
3,5
subsektor
perikanan; (2) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (3) sektor tersier tumbuh 7,0 persen,
dengan
pengangkutan
pertumbuhan
tertinggi
pada
subsektor
dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari
sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012,
yaitu
USD
3.583,2
(Rp
33,5
juta). Tahun
2014
diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (1) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (2) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (3) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) membaiknya perekonomian dunia; (5) dengan asumsi
beberapa
variabel
makro,
yaitu
nilai
tukar
rupiah
diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen. 3. Kondisi Perekonomian Provinsi Banten Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, juga ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat akibat permasalahan utang dan fiskal di Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga - 155 -
komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi di Provinsi Banten secara umum masih terjaga yang tercermin dari terjaganya kondisi indikator kinerja pembangunan daerah di bidang perekonomian seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
laju
inflasi,
Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB),
pendapatan per kapita, dan investasi. 1) LPE LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat. Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat mencapai 6,39% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 mengalami perlambatan menjadi 6,15%, kemudian mengalami perlambatan menjadi 5,66% pada tahun 2013, namun demikian masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017. Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun 2014 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu sebesar 6,6-6,8%. 2) Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Laju inflasi tahun
2013 (Persentase perubahan IHK Bulan
Desember 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012) sama dengan Inflasi “Year on Year” sebesar 9,65%. 3) Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012. Namun demikian, pada September 2013, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten
kembali meningkat menjadi 682.710 orang
atau sebesar 5,89%. 4) Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi - 156 -
Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun 2011, pada tahun 2012 turun menjadi 10,74%.dan kembali turun menjadi 9,9% pada tahun 2013. 5) PDRB Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat. Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan III – 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 63,21 triliun ataubertambah
Rp.
3,54
triliun
dari
triwulan
sebelumnya,
sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.26,88 triliun, bertambah Rp. 557,55 miliar dari triwulan sebelumnya. Dengan demikian, sampai dengantriwulan III – 2013, PDRB Banten Atas dasar
harga
berlaku
dan
konstan
masing-masing
sudah
mencapaiRp. 180,56 triliun dan Rp. 78,97 triliun. Sumber pertumbuhan q to q berasal dari industri pengolahan (0,52 persen), sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan (0,52 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,48 persen). Secara y on y, sumber pertumbuhan berasal dari sektor industri pengolahan (2,28 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,23 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,76 persen). Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku pada triwulan III tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi lembaga non profit yaitu sebesar Rp.28,42 triliun dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp. 22,50 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,24 triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan stok sebesar Rp. 282,78 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada triwulan ini sebesar Rp. 55,68 triliun, sedangkan nilai impor sebesar Rp.46,91 triliun. Sehingga net ekspor Banten masih mengalami surplus senilai Rp. 8,78 triliun.
- 157 -
6) Investasi Investasi
merupakan
salah
satu
komponen
pembentuk
pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan sebagai
pengeluaran
menunjang
kegiatan
barang
modal
produksi
atau
yang
diarahkan
perluasan
untuk
produksi.
Ini
menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin
meningkat
domestik/nasional.
seiring Kinerja
meningkatnya investasi
potensi
diperkirakan
konsumsi meningkat
tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012. Belum stabilnya kondisi pemulihan perekonomian dunia juga masih
dirasakan
perekonomian
dampaknya
Banten.
pada
Pertumbuhan
perlambatan ekonomi
Banten
kinerja pada
triwulan III 2013 ini melambat hingga 2,12 persen (q to q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15 persen. Pada triwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh komponen konsumsi domestik,dimana konsumsi rumahtangga tumbuh sebesar 5,54 persen, konsumsi pemerintah sebesar 13,44 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,85 persen, ekspor sebesar 0,77 persen, serta impor sebesar 0,34 persen. Sedangkan komponen perubahan inventori mengalami kontraksi sebesar (12,98) persen. Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun 2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD 2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek (senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten - 158 -
cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya peningkatan
investasi
melalui
perbaikan
proses
kemudahan
perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 PMDN
PMA
Proyek
Investasi (milyar rupiah)
Proyek
Investasi (US$. Juta)
Total Investasi PMA dan PMDN Investasi (rupiah)
2010
75
5.852,6
280
1.544,2
19.710.000.000.000
2011
68
4.298,6
300
2.171,7
25.544.400.000.000
2012
66
5,117.5
405
2,716.3
-
2013
100
4.008,66
592
3.720,2
-
Tahun
Sumber: BKPM RI Tahun 2013
Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 trilyun rupiah dan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek sebesar 106,191 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke wilayah Provinsi Banten sebesar 15,245 trilyun rupiah. Investasi
terbesar
berada
di
Kabupaten
Tangerang,
dimana
pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 77,128 trilyun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 32,665 trilyun rupiah, sehingga jumlah investasi yang masuk sebesar 44,463 trilyun. Investasi terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek sebesar 15,738 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 2,507 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 13,231 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank umum sebesar 11,761 trilyun rupiah, sementara dana - 159 -
simpanan pihak ketiga sebesar 3,765 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 7,996 trilyun rupiah. Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 3 trilyun rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak sebesar 971 miliar rupiah dan trilyun
rupiah.
Pandeglang
Dana
sebesar
posisi pinjaman sebesar 4,219
simpanan miliar
1,397
pihak
ketiga
rupiah,
Kabupaten
sementara
posisi
pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,658 trilyun rupiah.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya
The ASEAN Community di tahun 2015.
Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara tetap
industri menjadi
paling
maju
lainnya yang
penggerak perekonomian
diperkirakan
dunia
dan
pasar
masih dari
ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (2) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di
Asia
lainnya,
baik
sebagai
negara
tujuan
ekspor maupun
sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, perkembangan
global
yang
perlu dicermati - 160 -
dalam
Terdapat tahun
tiga 2015,
yaitu:
(1)
recovery)
krisis
di
kawasan eropa
sehingga dikhawatirkan
masih
belum
belum
mampu
pulih
(mild
meningkatkan
permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih masih indikasi ekspor
melanjutkan
tren
berakhirnya dan
penurunan
era
investasi
ataupun
supercycle
Indonesia;
(3)
juga
flat
dan adanya
akan mempengaruhi
rencana akan
berakhirnya
stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (1) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (2) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan
prioritas
peningkatan
belanja
efektivitas
negara
penerimaan
infrastruktur; negara
serta
(3)
dengan sekaligus
pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun
2013 dapat
dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat
ditingkatkan pada tahun 2015. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok
yang
dihadapi
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Memantapkan Perekonomian Nasional. Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri pengolahan
nonmigas,
daya
saing
ekspor, peningkatan
efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;
- 161 -
2) Menjaga Stabilitas Ekonomi. Dorongan
akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu
untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai
tukar
resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas, serta pengendalian arus modal; 3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan. Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masih
hidup
di
bawah garis
masyarakat
kemiskinan
dengan
yang
program-
program pemberdayaan yang tepat dan terpadu. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi
tahun
persen.
Dengan
stabilitas
2015
ditargetkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
untuk tumbuh
ekonomi yang
terjaga tersebut,
tingkat
pengangguran
5,5-5,7
persen pada tahun 2015
5,8
tinggi
dan
lebih
Sasaran
terbuka tahun 2015 dan
sekitar
Kuantitatif
diperkirakan sebesar
jumlah penduduk miskin
menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya meningkatkan memberi
investasi,
dorongan
meningkatkan
fiskal
dalam
ekspor nonmigas,
batas kemampuan
serta
keuangan
negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil,
semakin ditingkatkan
untuk
mendorong
peran
masyarakat
dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor sekitar
barang 5,5
dan
jasa
persen
didorong
dan
4,6
agar tumbuh
persen.
masing-masing
Dengan
meningkatnya
investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6 persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat
diperkirakan
persen, sedangkan
pemerintah
konsumsi
sekitar 1,8 persen. Dari
sisi
lapangan
- 162 -
tumbuh
sekitar
diperkirakan
usaha,
sektor
5,1
tumbuh pertanian
diperkirakan dari
sisi
diperkirakan tumbuh
lapangan sekitar
usaha,
3,5
sektor
persen,
pertanian
sektor
industri
pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor pertambangan dan penggalian
diperkirakan tumbuh sekitar 0,9
persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa
perusahaan;
serta
jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5 persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4 persen.
Secara
keseluruhan,
dengan
pertumbuhan
ekonomi
sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar Rp 3.921,3 triliun. Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan
bauran
kebijakan.
Kebijakan
moneter akan
tetap
diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0 persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan
didorong
agar diintensifkan
untuk
mendukung
efektivitas
transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan.
Selanjutnya,
kebijakan
makroprudensial
akan
diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus
berkoordinasi
terhadap terkait
untuk meningkatkan
akses
perbankan (financial inclusion). Beberapa
implementasi
kebijakan moneter
ke
depan,
masyarakat hal
penting
diantaranya:
(1) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (2) Kedisiplinan dalam menjaga
stabilitas
dan
kesinambungan
pertumbuhan
ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (3) Komunikasi yang - 163 -
intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk
menjangkar
struktural
persepsi pasar;
sangat dibutuhkan
pertumbuhan ekonomi,
(4)
untuk
termasuk
Penguatan
menopang
kebijakan
kebijakan
keberlanjutan
pengelolaan
subsidi
BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil. Penerimaan 8,5
ekspor
persen,
naik
tahun
didorong
sekitar
6,8
2015
oleh
diperkirakan
peningkatan
persen.
Sementara
meningkat sekitar
ekspor itu,
nonmigas
yang
impor diperkirakan
meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasajasa
yang
berjalan
diperkirakan
pada
tahun
miliar. Sementara
masih tetap
tinggi,
neraca
transaksi
2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9
itu
surplus
neraca
modal
dan
finansial
diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi
langsung
asing
(neto)
sebesar USD17,8
investasi
portfolio
(neto)
sebesar USD11,9
miliar,
miliar
dan
sedangkan
investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar. Secara
keseluruhan,
terjadi
surplus
neraca
pembayaran
pada
tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar. Dalam
tahun
2015,
setelah
terselenggaranya
pemilihan anggota
DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih mendorong
harapan
atau
ekspektasi
masyarakat
untuk
melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku bunga
perbankan
perbankan
dalam
diperkirakan
tahun
2015,
pertumbuhan
akan meningkat
lagi,
demikian
kredit pula
dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa efek
Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat
berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan di dalam negeri. Pengangguran Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dan Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai - 164 -
kegiatan
pembangunan
diarahkan
untuk
mengurangi
jumlah
penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015. 3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Banten 1) Tantangan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2015 antara lain yaitu: a. Penciptaan Lapangan Kerja Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun 2013, beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,9% ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu
sebesar
15,7%.
Sehingga
beban
nyata
dalam
penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 4,1%. Daya saing ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja yang
memiliki
pendidikan
SD
ke
bawah
masih
tetap
mendominasi, yaitu sebesar 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5 ribu
orang
(31%)sementara
penduduk
bekerja
dengan
pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu orang (8,3%). b. Penanggulangan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%) meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74%). Selama periode Maret 2013 - September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46 ribu orang pada September 2013), sementara di daerah
- 165 -
perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September 2013). Pada
periode
Maret-September
2013,
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan utama
penanggulangan
kemiskinan
seperti
diantaranya
pertumbuhan penduduk masih cukup besar, Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin terbatas, Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya kualitas SDM, khususnya usia muda, Rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor industri, Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar yang rendah, Belum tersedianya jaminan perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit kronis, ilegal, dll. Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan kemiskinan–MP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial yang
universal,
pengembangan
pengembangan penghidupan
yang
pelayanan
dasar,
berkelanjutan
dan
melalui
sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan melalui
strategi
Perluasan
jangkauan
program-program
bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan, Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan
koridor
Pengarusutamaan
pulau
dan
kawasan
(mainstreaming)
khusus,
dan
penanggulangan
kemiskinan diseluruh kebijakan dan program pembangunan.
- 166 -
c. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia semakin hari semakin menjauhkan rakyat dari sumber daya ekonominya sendiri. d. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR sebesar 0,38, kemudian pada 2013 sudah meningkat menjadi 0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat. Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama. Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai mampu
menggerakan
bidang
lain
melalui
bidang yang percepatan
transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang tinggi
dan
konsisten
disertai
pengendalian
inflasi.
Pertumbuhan ekonomi riil yang diharpakan sebesar 6,4-7,5 % pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025, sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan
dunia
usaha
baik
investor
domestik
maupun
mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi yang memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. Untuk
menciptakan
pusat-pusat
pertumbuhan
baru,
pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 (delapan) program utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas
- 167 -
antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2) Prospek perekonomian di Provinsi Banten Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015 mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat sebagaimana Tabel 3.2. Tabel 3.2 Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2015(%) NO
URAIAN INDIKATOR
REALISASI 2012 REALISASI 2013 TARGET 2014 TARGET 2015 BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL
1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,15
6,23
5,66
-
6,6-6,8
6,4-6,9
2
Laju Inflasi
4,37
4,3
9,65
-
4,5 ± 1
5,0
3
Penduduk Miskin
5,71
11,96
5,89
11,7
5,3-5,0
4
Pengangguran Terbuka
10,13
6,1
9,9
-
9,74
6,7-6,8 5,5-6,3
4,5
3,0-5,0
8,0-10,0 5,1-4,8 6,5-8,0 5,6-6,0
9,24
5,0-5,5
Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2015 berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 20122017. Pada tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama
kemiskinan
dan
pengangguran.
Oleh
karena
itu,
diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan usaha
kecil
dan
menengah.
Dalam
kaitan
tersebut
diatas,
pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan - 168 -
prosedur usaha
perijinan,
terutama
memberikan bagi
kemudahan
kelompok
usaha
kredit/pinjaman kecil
menengah,
mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan komoditas
unggulan
untuk
diproduksi
massal
yang
dapat
menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain. 3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan Lapangan Kerja. Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan bergeraknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja Pemerintah, khususnya belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi, peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan terjadi
penambahan
aliran
modal
dalam
menggerakan
ekonomi
secara
keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin meningkatan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan. Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif. - 169 -
Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu crisis action program dan development agent program. Pembagian ini tentunya berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain sebagainya. Kategori crisis action program adalah program rencana tindak untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai bagian dari kebijakan pro poor, pro job dan sekaligus juga pro growth dengan skala terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi atas jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection up grade). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin, beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa tergantung pada pihak lain. Ketegori development agent program adalah program pembangunan yang diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (pro job) maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Development agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai kompetitif
dan
komparatif
investasi.
Contoh
dari
program
akselerator
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi logistic management, pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (industrial
estate), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program - 170 -
dari development agent yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program akselerator. Contoh dari program back up agent adalah seperti pengembangan konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke pusat-pusat
pertumbuhan,
pengembangan
kelembagaan
masyarakat
dan
pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam mengembangkan dampak program akselerator. Keberhasilan kinerja belanja pemerintah pada masing-masing program tidak identik dengan besaran belanja/investasi pada masing-masing program. Karena belanja pemerintah tidak hanya sekedar dalam bentuk anggaran yang tercantum dalam APBN/APBD saja tetapi juga termasuk belanja yang sifatnya kebijakan yang kadangkala kinerjanya lebih besar, seperti belanja pada kebijakan penetapan KEK dan Kebijakan revitalisasi managemen logistik. Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukan peningkatan yang signifikan dilihat dari meningkatnya indikator-indikator perekonomian makro, seperti: LPE, PDRB, perkembangan kinerja sektoral, pendapatan per kapita, laju inflasi, PAD dan struktur investasi daerah. Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2015, akan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro growth) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (pro poor) sesuai dengan target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan pembangunan
kualitas
lingkungan
dan
mengurangi
dampak
perusakan
lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (pro environment). Untuk itu kebijakan ekonomi yang akan ditempuh adalah melalui: 1. Meningkatkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan. Peningkatan investasi akan diperkuat program konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industri, Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi, khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan - 171 -
konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan, penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan growth pole atau pusat pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai growth centre atau pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi. Growth centre dan growth pole ini diarahkan untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/ hinterlandnya. Aktivitas ekonomi growth centre akan sangat tergantung dari kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan growth centre dilakukan secara optimal. Growth centre akan berfungsi sebagai pusat distribusi dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan growth centre diharapkan akan ada aktivitas spread effects (efek penjalaran) dalam bentuk trickle down effect berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi didaerah hinterland. Namun demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang secara khusus menjadi development agent seperti kawasan industri, kawasan pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan bahan baku. Pusat pertumbuhan karena fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan lain. Penetapan leveling pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan mengefisienkan
investasi
infrastruktur
pelayanan
oleh
pemerintah.
Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi - 172 -
pengintegrasi dari megnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distibusi dan koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis. Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan ekonomi.
Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai
dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial kepemerintahan. Untuk itu pasar investasi kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak. Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota diwilayah utara dengan wilayah selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan. Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar “gap” pembangunan utara versus selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang “diarahkan” sebagai growth centre di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastuktur ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang diarahkan sebagai “development agent”. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka development agent berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan. Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi - 173 -
sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai bagian dari water menagement. Disinilah salah satu fungsi koordinasi penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon, Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang menggerakan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi development agent yang mengungkit multiflier effect aktivitas ekonomi lainnya. Untuk tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi. 2. Revitalisasi investasi. Pemerintah
daerah
yang
berhasil
secara
ekonomi
ditandai
dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi. Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara, apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader. Dan untuk menjadi market leader harus memahami kerangka supply chains, dimana pola supply-demand berada pada kesetimbangan yang baik yang menghasil biaya produksi yang efisien. Dalam entitas ekonomi, supply chains Provinsi Banten tidak terlepas dari supply chains Nasional dan Global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas supply chains - 174 -
ekonomi internasional, maka brand image Provinsi Banten dalam bidang ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masingmasing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka supply chains management diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam konsep diantaranya : (1) Pemberdayaan produk lokal, (2) Peningkatan dan pengayaan Produk substitusi impor, (3) Perkuatan pasar lokal, (4) Revitalisasi dan restrukturiasi logistik management, (5) Revitalisasi pembiayaan, (6) Kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar dengan kerangka keterkaitan proses produksi dan pasar, (7) Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi, (8) Reorientasi pasar eksport dan (9) Peningkatan orientasi pasar domestik. Variabel-variabel di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem. Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih signifikan. Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi. Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader. Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk - 175 -
dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus sesuai dengan tingkat permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor impor menunjukan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi yang baik harus ditunjukan dengan selisih ekpor yang besar dikurangi impor. Artinya ada nilai lebih Location Quotient dari hasil proses produksi berbanding dengan wilayah luar banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekpor impor menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya komoditi ekpor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat Industri Kimia terbesar di Indonesia. Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan produk substitusi impor ke dalam konsep supply chain management yang tentunya akan memiliki kaitan dengan
rancangan perkuatan pasar lokal,
Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan pasar investasi untuk subtitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia. Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten. Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di logistic cost termasuk didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia
- 176 -
biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu managemen logistik menjadi target fokus dalam kerangka supply chain management. Pendekatan managemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi produtivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan pembangunan revitalisasi managemen logistik muncul berdasarkan fakta adanya cost logistic yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas infrastuktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar logistic bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor yang besar dan infrastuktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus supply demand pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari siklus supply chains management. Sejalan dengan itu pendekatan managemen logistik yang banyak melibatkan stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi. Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai penyuara dalam global image. Suara berita yang bersifat good news atau berita baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). logistic cost di Indonesia termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam variable cost produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barangbarang Impor. Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor. - 177 -
Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen) pada PDRB Provinsi banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena variable cost logistic ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon. Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 % dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap. Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (Electronic Data Interchange) dan pelayanan karantinapun telah tersedia. Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksikan dalam uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat variable harga dan kesiapan pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk menaikan kinerja ekonomi yang signifikan. Pada ketahanan pangan, tataran management logistik menjadi sangat penting karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal. Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi, mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan. Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat. Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi.
- 178 -
Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi pembiayaan. Dengan konsep “pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota tetapi
pembiayaan
pembangunan
merupakan
resultanste
pembiayaan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”. Belanja pemerintah hanya bersifat stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha. keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya
belanja
pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah tepat sasaran dalam menggerakan lokomotif investasi dunia usaha dan investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konetivitas dengan lembaga pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehatihatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian, peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2015 akan lebih diperkuat, termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan restrukturisasi
dan
revitalisasi
pembiayaan
akan
memperkuat
fungsi
intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif.
- 179 -
Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk subtitusi impor sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar besarnya backward effect dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk subtitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestic dengan memperkuat produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja yang baru. 3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten Perkembangan kondisi kemiskinan sampai dengan tahun 2013 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Periode Maret – September 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2013 mencapai 682.710 orang (5,89 persen),
meningkat
sebanyak
26,47
ribu
orang
(4,03
persen)
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656.243 orang (5,74 persen). Selama periode Maret-September 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 50,66 ribu orang (13,93 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). Terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September 2013, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Selama Periode Maret 2013 – September 2013 inflasi umum relatif tinggi, yaitu sebesar 5,76% akibat kenaikan harga BBM pada bulan juni 2013. 2) Upah buruh konstruksi secara rill turun sebesar 3,15% dari Rp. 44.471,- menjadi Rp. 43.070,Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September 2013 di perdesaan adalah sebagai berikut: 1) Upah rill buruh pertanian meningkat dari Rp. 22.340,- menjadi Rp. 22.609,- pada September 2013. - 180 -
2) Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan I ke triwulan II 2013 menunjukan angka positif yaitu sebesar 2,11%. Terkait
dengan
perkembangan
tingkat
kemiskinan
dan
jumlah
penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret – September 2013 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini: Gambar. 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2004 - 2013
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman
dan
keparahan
kemiskinan.
Pada
periode
Maret-
September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021 pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi dibadingkan dengan penurunan di perkotaan, hal ini mengindikasikan bahwa
perbaikan
kondisi
kesejahteraan - 181 -
penduduk
miskin
di
perdesaan lebih baik di bandingkan dengan keadaan di perkotaan. Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu kondisi di Perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan. 2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
mengamanatkan
pembentukan
Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4 (empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu: 1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; 2) Peningkatan akses pelayanan dasar; 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; 4) Pembangunan yang inklusif. Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi: 1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan mayarakat miskin;
- 182 -
3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil dan; 4) Membentuk
sinergi
kebijakan
dan
program
penanggulangan
berbagai
program
penanggulangan
kemiskinan. Strategi
dijalankan
dengan
kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dunia usaha dan masyarakat
melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya: 1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga (klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin (antara
lain:
Program
Jaminan
Sosial
Rakyat
Banten
Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, Bantuan Siswa Miskin, dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda). 2) Kelompok
Program
pemberdayaan
penanggulangan
masyarakat
(klaster
kemiskinan 2).
berbasis
Tujuannya
adalah
mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarkat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 3) Kelompok
Program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
perberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat
meningkatkan
kegiatan
ekonomi
dan
kesejahteraan
masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa. 3. Bidang
Urusan
dan
Program
Prioritas
Pada
Rencana
Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2014 di Provinsi Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan
- 183 -
wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78 program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut: Tabel 3.3 Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 URUSAN WAJIB NO 1
BIDANG URUSAN Pendidikan
NO 2 3 6
2
Kesehatan;
1 2 3 4 5 6
PROGRAM Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Upaya Kesehatan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat
Dindik Dindik Dinkes Dinkes/ RSUD Banten Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes/ RSU Malingping/ RSUD Banten SDAP
3
Pekerjaan Umum
3
4
Perumahan;
1
6
Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Sosial
2
Pengendalian Pembangunan Daerah
Bappeda
1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPMD
1
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Dinsos/ BPPMD
2 3 4
Rehabilitasi Sosial Perlindungan Dinsos dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Kelembagan Sosial dan Keagamaan Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
Dinsos
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
Disnakertrans
11
13
14
Ketenagakerjaan;
1
2
3 15
Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
1 2
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Pembinaan dan Penataan Perumahan
SKPD Dindik
- 184 -
SDAP
Dinsos/ Biro Kesra Disnakertrans
Disnakertrans
Dinkop-UMKM Dinkop-UMKM
3 21
Ketahanan pangan;
1
22
Pemberdayaan masyarakat dan desa;
1
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinkop-UMKM
Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
BPPMD
BKPP
URUSAN PILIHAN NO 1
BIDANG URUSAN Pertanian
NO 1
2
4 3
3
Energi dan Sumber Daya Mineral; Industri; Perdagangan; dan
1
4
Pariwisata
1
5
Kelautan dan Perikanan
1
6
Perdagangan
1
7
Industri
1
2
PROGRAM SKPD Peningkatan Produksi, Produktivitas DKP, Distanak peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing dan DKP, Distanak pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan Daya Dukung Distanak Sumberdaya Pertanian Pemberdayaan kelembagaan dan DKP,Distanak sumberdaya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Pengelolaan Listrik dan Distamben Pemanfaatan Energi Pengelolaan dan Pemanfaatan Distamben Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pengelolaan dan Pengembangan Disbudpar Pariwisata Pengelolaan Sumberdaya laut, DKP pesisir dan pulau-pulau kecil Peningkatan dan pengembangan perdagangan Peningkatan daya saing industri
Disperindag Disperindag
4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Dalam
rangka
ketepatan
target
sasaran
dan
efektivitas
dari
penanggulanan kemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan kemiskinan di bagi kedalam kedua kelompok: 1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan sosial tahun 2011) 2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan data pemetaan kampung miskin.
- 185 -
Tabel 3.4 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Provinsi Banten JUMLAH RUMAH TANGGA
JUMLAH INDIVIDU
KABUPATEN/ KOTA
KEL 1
KEL 2
KEL 3
TOTAL
KEL 1
KEL 2
KEL 3
TOTAL
1
Pandeglang
25.675
52.160
52.157
129.992
149.127
230.276
190.450
569.853
2
Lebak
25.525
57.732
57.640
140.897
167.025
251.944
194.007
612.976
3
Tangerang
35.853
70.648
70.647
177.148
182.961
304.551
281.687
769.199
4
Serang
12.860
29.424
29.423
71.707
81.227
146.917
125.637
353.781
5
Kota Tangerang
23.326
16.249
16.248
55.823
117.718
72.214
66.245
256.177
6
Kota Cilegon
2.898
5.507
5.504
13.909
13.048
24.694
25.014
62.756
7
Kota Serang
6.224
7.081
7.124
20.429
30.422
34.948
36.398
101.768
8
Kota Tangerang Selatan
4.563
7.747
7.747
20.057
22.025
35.207
31.312
88.544
NO
Banten 136.924 246.548 246.490 629.962 763.553 1.100.751 950.750 2.815.054 Keterangan : Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan
5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2013 1) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Jamsosratu merupakan skema terpadu dan melembaga untuk menjamin masyarakat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal. a. RTSM tidak memiliki jaminan pendapatan yang cukup, karena pada umumnya mereka tidak memiliki mata pencaharian yang pasti dan terbatasnya akses terhadap sistem Jaminan sosial. b. Merupakan
replikasi
Program
Keluarga
Harapan
(PKH)
Kementerian Sosial dengan menambahkan beasiswa hingga sekolah menengah atas; c. RTSM peserta Jamsosratu di asuransikan ke PT. Jamsostek, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK – JK) melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja) untuk pekerja sektor informal. d. Alokasi anggaran Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2013 bagi 2.000 RTSM. - 186 -
e. Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan dalam 3 (tiga) termin disalurkan melalui PT. POS f.
Premi asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT. Jamsostek
g. Skema Jamsosratu adalah sebagai berikut : PPemprov Banten Jamsosratu
RRTSM - PPLS 2011 yang belum tercover PKH (30.000 RTS - 2014)
Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) melalui PT. Pos 1. 2. 3.
Askesos (BPJS Ketenagakerjaan)
Besar bantuan Rp. 1.5 juta/tahun/RTSM Dibayar per caturwulan (3 kali/tahun) Syarat RTSM penerima
a. ibu hamil/nifas/menyusui b. balita c. SD/SMP/SMA
1. 2. 3.
4.
Pencari nafkah utama Premi Rp. 163.800 /tahun/RTSM Jaminan kecelakaan kerja (JKK) a. Sakit : Maksimal Perawatan Rp. 20 juta b. Meninggal + Rp. 45 juta Jaminan kematian alami, santunan kematian + Rp. 21 juta
Berdasarkan data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) jumlah RTSM di Provinsi Banten berjumlah 136.924 RTSM, pada tahun 2013 yang sudah diintervensi melalui program PKH dan Jamsosratu sebanyak 98.163 RTSM, sehingga jumlah RTSM yang belum mendapatkan bantuan melalui kedua program ini sebanyak 38.761 RTSM. 2) Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu) a. Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). b. Anggaran : Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan dengan besaran Rp. 1 Milyar setiap kecamatan.
- 187 -
c. Peruntukan
:
94%
untuk
pembangunan
infrastruktur
kecamatan dan 6% untuk operasional. d. Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 kecamatan, PNPM Mandiri Perkotaan 44 kecamatan. Gerbangratu pada tahun 2013 telah dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan anggaran Rp. 105 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak dapat melaksanakan karena permasalahan administrasi bantuan keuangan dan Rp. 49 Milyar menjadi SilPa di Provinsi Banten. 3) Biaya Operasional (BOP) Raskin Pelaksanaan program raskin tahun 2012 untuk bulan Januari s/d Mei 2012 mengacu pada pagu raskin kabupaten/kota sesuai data BPS hasil survey PPLS 2008 (629.318 Rumah Tangga Sasaran/RTS), sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data PPLS 2011 (585.944 RTS) dan setiap RTS menerima raskin sebanyak
15
kg/bln
untuk
12
bulan
dengan
harga
tebus
Rp. 1.600/kg di titik distribusi. Terjadi pengurangan jumlah penerima RASKIN sebanyak 16.503 rumah tangga. Pengurangan ini sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten sebagai berikut: Tabel 3.5 Realisasi Distribusi Raskin Reguler di Provinsi Banten Tahun 2012 PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011
PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER 2011 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376Huk/2012 Tanggal : 8 Mei 2012 RT SPagu 7 BLN PM PPL Kg S-2011 6=(5X15 5 Kg x 5Bln) 251.222 26.267.310
PAGU TAHUN 2012
JANUARI - DESEMBER 2012
I
SUB DIVRE LEBAK
SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37Huk/2012 Tanggal : 19 Januari 2012 RT SPagu 5 BLN PM PPL Kg S-2008 4=(3X15 3 Kg x 5Bln) 278.522 20.889.150
47.267.460
46.892.025
99,21
375.435
0,79
1
KAB.PANDEGLANG
127.318
9.548.850
120.637
12.555.885
22.215.735
21.873.225
98,45
342.510
1,54
2
151.204
11.340.300
130.585
13.711.425
25.051.725
25.018.800
99,87
32.925
0,13
216.782
16.323.650
236.154
24.781.525
41.135.175
34.408.425
81,69
6.726.750
16,35
1
KAB.LEBAK SUB DIVRE TANGERANG KAB.TANGERANG
172.933
12.959.975
164.435
17.270.925
30.240.900
27.698.865
91,59
2.542.035
8,41
2
KOTA.TANGERANG
28.546
2.140.950
53.045
5.559.830
7.710.780
3.666.870
47,56
4.043.910
3
KOTA.TANGSEL
15.303
1.222.725
18.674
1.950.770
3.183.495
3.042.690
95,58
140.805
52,44 4,42
NO
KABUPATEN/KOTA
1
2
II
- 188 -
Kg
REALISASI
SISA
Kg
%
Kg
%
7=4+5
9
11=9/8
12
13=12/7
SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37Huk/2012 Tanggal : 19 Januari 2012 RT SPagu 5 BLN PM PPL Kg S-2008 4=(3X15 3 Kg x 5Bln)
PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER 2011 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376Huk/2012 Tanggal : 8 Mei 2012 RT SPagu 7 BLN PM PPL Kg S-2011 6=(5X15 5 Kg x 5Bln)
132.004
9.976.050
98.517
95.738
7.255.350
15.951
1.197.075
PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011 NO
1
KABUPATEN/KOTA
2
1
SUB DIVRE SERANG KAB.SERANG
2
KOTA.CILEGON
III
3
PAGU TAHUN 2012
JANUARI - DESEMBER 2012
REALISASI
Kg
SISA
Kg
%
Kg
%
7=4+5
9
11=9/8
12
13=12/7
10.344.285
20.320.335
19.657.485
96,74
562.850
3,26
66.414
6.973.470
14.228.820
13.565.970
95,34
562.850
4,66
12.923
1.356.915
2.553.990
2.553.990
100,00
-
-
KOTA.SERANG
20.315
1.523.625
19.180
2.013.900
3.537.525
3.537.525
100,00
-
-
PROVINSI BANTEN
627.308
47.188.850
585.893
61.393.120
108.722.970
100.957.935
92,86
7.665.035
7,14
Permasalahan dalam raskin adalah menjaga indikator 6 T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga dan tepat administrasi). Di beberapa daerah hal ini belum tercapai dengan alasan biaya opersional raskin oleh bulog hanya sampai titik distribusi sementara dari titik distribusi ke penerima manfaat belum tersedia anggaran dan mengakibatkan harga diatas yang sudah ditetapkan. Untuk
meningkatkan
efektifitas
penyaluran
raskin
dari
titik
distribusi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan program raskin.
Diharapkan
pemerintah
provinsi
adanya dan
kepedulian
dan
kabupaten/kota
komitmen
untuk
dari
menunjang
program raskin melalui penyediaan dana sharing / pendamping melalui APBD-nya antara lain dengan raskinda dan juga untuk mendukung
biaya
operasional
penyaluran
raskin,
bantuan
distribusi ke RTS, biaya sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Tabel 3.6 Bantuan Keuangan untuk Biaya Operasional Distribusi Raskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 NO
KABUPATEN/ KOTA
ANGGARAN
Kabupaten 1
Lebak
1.438.000.000
2
Pandeglang
1.267.000.000
3
Serang
4
Tangerang
698.000.000 1.728.000.000
- 189 -
NO
KABUPATEN/ KOTA
ANGGARAN
Kota 5
Cilegon
136.000.000
6
Serang
202.000.000
7
Tangerang
557.000.000
8
Tangerang Selatan
197.000.000
Jumlah
6.223.000.000
4) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Banten Setengah juta lebih warga miskin di Provinsi Banten atau tepatnya sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan kesehatan
dari
program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas). Sehingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten guna
mengurangi
jumlah
warga
yang
belum
mendapatkan
pelayanan kesehatan secara gratis. Provinsi Banten dalam hal ini mengeluarkan program Jamkesda dengan rekapitulasi rencana bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Bantuan Keuangan Jamkesda menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 NO
KABUPATEN/ KOTA
MASYARAKAT MISKIN DI LUAR QUOTA JAMKESMAS
ALOKASI DANA JAMKESDA BERSUMBER APBD KABUPATEN/KOTA
ALOKASI DANA JAMKESDA BERSUMBER APBD PROVINSI
Kabupaten 1
Lebak
35.417
900.000.000
500.000.000
2
Pandeglang
168.390
-
1.000.000.000
3
Serang
116.524
-
1.000.000.000
4
Tangerang
Kota 5
Cilegon
32.914
1.666.560.000
600.000.000
6
Serang
26.720
2.340.000.000
780.000.000
7
Tangerang
-
-
-
8
Tangerang Selatan
99.312
10.000.000.000
320.000.000
596.675
28.906.560.000
5.000.000.000
Jumlah/ Provinsi
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013
- 190 -
6. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi : Tabel 3.8 Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014 45.000.000.000 6.233.000.000
3
Jamsosratu Biaya Operasional Raskin Jamkesda
7.000.000.000
SKPD PELAKSANA Dinas Sosial Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Kesehatan
4
Beasiswa Miskin
19.175.300.000
Dinas Pendidikan
77.408.300.000
4 SKPD
NO 1 2
PROGRAM
TOTAL
ANGGARAN (RP)
TARGET 30.000 RTSM 526.178 RTSM
Individu yang tidak tercover dalam Jamkesmas 22.885 Siswa (SD, SMP, SMK, SMA)
2) Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014 Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah Provinsi Banten melalui SKPD akan fokus dalam menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut. Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun 2014 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun 2014 dalam rangka mendukung Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014 NO 1
DINAS / BADAN Dinas SDAP
1. 2. 3.
2
Dinas Sosial
1. 2. 3. 4.
KEGIATAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
- 191 -
NO 3
DINAS / BADAN Dindik
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4
7. 8. 1. 2.
Dinkes
5
Distanak
6
Disnakertrans
7
Diskop UMKM
8 9
Distamben BPPMD
10
Kesbangpol
11
Baperpusarda
12 13
Balitbangda BKPP
14 15 16
DKP Dishutbun Disperindag
17
Disbudpar
18 19
Biro Kesra Dishubkominfo
20
Dispora
dan
3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2.
KEGIATAN Bantuan Gubernur untuk Siswa Miskin (Bagus) Retrival Anak Putus Sekolah Bosda Pelatihan Lifeskill Warga Belajar Pendidikan Non Formal Pengadaan Alat Pembelajaran Kewirausahaan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan (Swasta) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bantuan Siswa Miskin (BSM) Jamkesda Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan) Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Jampersal Makanan Tambahan Gizi Balita Fasilitasi Pangan dan Hortikultura Fasilitasi Usaha Peternakan Padat Karya Infrastruktur dan Produktif Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Pelatihan Wirausaha Masyarakat Bantuan Peralatan Bagi UMKM Pembentukan Kelembagaan Koperasi Pembangunan Listrik Pedesaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Posyandu P2WKSS PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan Bumdes Fasilitasi Kampung Merah Putih Fasilitasi Babinsa/Babinmas Fasilitasi Perpustakaan Kampung (Referensi Wira Usaha) Penerapan Inovasi Daerah untuk Masyarakat Miskin Raskin dan Raskinda (CPP) Pelatihan Keanekaragaman Pangan Fasilitasi Budidaya Perikanan dan Kelautan Fasilitasi Usaha Perkebunan Fasilitasi Usaha Perdagangan Fasilitasi Usaha IKM Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal Fasilitasi Pengembangan Dukungan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Bansos Masyarakat Miskin Internet Desa Pembinaan dan Pemberdayaan Ojek Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
- 192 -
7. Rencana Pemetaan Kampung Miskin untuk Perdesaan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2015
Pembangunan
Tabel 3.10 Pemetaan Kampung Miskin di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Cibitung
Sindangkerta
Kp Cibongkok
2
Patia
Patia
Kp. Binglu
3
Sindangresmi
Bojongmanik
Kp. Babakan
4
Sukaresmi
Seuseupan
Kp Seuseupan
5
Mekarjaya
Rancabugel
Kp. Karya Jaya
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.11 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Cigemblong
Cikaratuan
Kp Ciondo
2
Cigemblong
Kp Cisepan
3
Curugbitung
Cikaret Guradog
4
Cirinten
Parakan lima
Kp Sedepe
5
Cirinten
Cibarani
Kp Cinangka
Kp Sengkol
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.12 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Teluknaga
Tanjung Burung
Kp. Suka Bakti
2
Teluknaga
Tanjung Burung
Kp. Kebon Kopi
3 4
Pakuhaji Pakuhaji
Kiara Payung Kiara Payung
Kp. Kiara Payung
5
Pakuhaji
Kiara Payung
Kp. Keramat Jarak Kp. Gerong
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.13 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Serang Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Bandung
Pringwulung
Kp. Pakis Haji
2 3
Tanjung Teja Mancak
Bojong Mengteng Cikedung
Kp. Bojong Tengah Kp. Bulakan
4
Pamarayan
Damping
Kp. Pangendetan
5
Tanara
Bendung
Kp. Bendung
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
- 193 -
Tabel 3.14 Pemetaan Kampung Miskin Kota Cilegon Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Ciwandan
Banjarnegara
-
2
Purwakarta
Tegal Bunder
-
3
Gerogol
Gerogol
-
4
Cibeber
Cibeber
-
5
Cilegon
Bagendung
-
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.15 Pemetaan Kampung Miskin Kota Serang Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Curug
Sukalaksana
Kp Cikasir Rt.07 / Rw.03
2
Walantaka
Cigoong
3
Serang
Cipare
4
Tatakan
Sayar
Kp Cigoong Rt.001 / Rw.01 Kp Sumber Seroja Rt. 005/Rw.15 ; Kp. Sumber Harum Rt.002 /Rw.07 Kp Serdang Lor Rt.001/Rw.08
Margaluyu 5
Kasemen
Kasemen Sawah Luhur
Kp. Margaluyu Rt.001/Rw.08 Kp. Kedung Cinde Rw.02/Rt.002 Kp. Jamblang Rt.03 /Rw.02
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.16 Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Tahun 2015 NO 1
KECAMATAN Pinang
KELURAHAN/DESA Kunciran Jaya
KAMPUNG -
2
Benda
Pajang
-
3
Cipondoh
Petir
-
4
Karawaci
Gerendeng
-
5
Neglasari
Karangsari
-
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.17 Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 NO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA
KAMPUNG
1
Ciputat
Sarua
-
2
Ciputat Timur
Pondok Ranji
-
3
Pamulang
Pamulang Timur
-
4
Pondok Aren
Perigi Baru
-
5
Setu
Bakti Jaya
-
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
- 194 -
3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23% terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas wilayah. Pada tahun 2012, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan rehabilitasi
lahan
belum
mampu
mengimbangi
laju
eksploitasi.
Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu mengimbanginya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000 Ha. Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan masyarakat kebutuhan
agak
sulit
masyarakat
dimonitor, (tebang
karena
butuh).
penebangan
Oleh
karena
mengikuti itu,
tidak
mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik. Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O2, penyerap gas- 195 -
gas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen, pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan satwa liar serta pengembangan kepariwisataan. Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya : 1. Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak, tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh komponen masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan program “Gerakan Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)” yang merupakan icon daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program “One Man One Tree (OMOT)”, One Billion Indonesian Trees (OBIT) dan program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan “Perhutani Hijau” dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah kosong (semua tertanami). Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia melalui
kegiatan
kebun
bibit
sekolah,
kebun
bibit
desa,
pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan, penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha, tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618 ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha. 2. Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi. Daerah konservasi
atau daerah hulu
memegang peranan penting
dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah.
Oleh
karenanya
diperlukan
- 196 -
adanya
pemberian
insentif
tertentu bagi daerah dan pelaku yang konsern dalam konservasi dan rehabilitasi lahan. Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS. Bentuk insentif
yang
diberikan
adalah
insentif
pendapatan
dari
jasa
lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2 juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut. 3. Rehabilitasi lahan partisipatif Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi pemanfaatan CSR yang diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan ekonomi masyarakat telah berhasil dilakukan, antara lain sebagaimana Tabel 3.18 berikut : Tabel 3.18 Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2012 NO 1 2 3
KELOMPOK PERUSAHAAN Perbankan terdiri dari BNI 46, BTPN, Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri Asosiasi terdiri dari Forum reklamasi areal bekas tambang, APKO, APKOT, APHI Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari PTPN VIII, PT SRIWI, PT Cargill Indonesia, Perhutani
- 197 -
BENTUK KEGIATAN CSR Penghijauan turus jalan, ruang terbuka hijau, bantuan bibit pohon Penghijauan turus jalan, bantuan bibit Penghijauan turus jalan, bantuan bibit, pengembangan hutan rakyat
NO 4
KELOMPOK PERUSAHAAN Energi dan pertambangan terdiri dari PT Aneka Tambang, PT Indonesia Power, PT PLN
5
BENTUK KEGIATAN CSR Penghijauan lingkungan, bantuan bibit, penghijaun turus jalan, ruang terbuka hijau, penghijauan waduk/situ Penghijauan lingkungan, bantuan bibit
Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT Indosat 6 Kesehatan dan lainnya terdiri dari PT Penghijauan lingkungan, bantuan Askes, PT Krakatau Tirta Industri bibit, kebun bibit Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012
Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten. Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor, diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor limbah,
sektor
industri,
sektor
transportasi
dan
sektor
energi.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas CO2 di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau tutupan lahan. Untuk besarnya emisi pada sektor energi disebabkan karena Provinsi Banten memiliki beberapa pembangkit listrik di beberapa kabupaten/kota.
Hal
tersebut
menyebabkan
sumber
emisi
yang
ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga pembangkit. Di sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan sumber emisi gas methan yang paling besar adalah pada sektor limbah yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai. Tabel 3.19 Hasil Rekapitulasi Emisi Gas Rumah Kaca Per Sektor di Provinsi Banten Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6
SEKTOR Pertanian dan peternakan Kehutanan Limbah Industri Transportasi Energi Jumlah
CO2-EQ 573.462 5.861.511 1.871.502 27.692.476 3.876.200 43.727.720 81.800.608
- 198 -
CH4 86.038 _ 3.297 _ _ _ 115.386
SATUAN Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun
Berdasarkan hasil proyeksi dan analisa timbulan emisi GRK maka ada beberapa usulan aksi mitigasi terkait penurunan emisi di provinsi Banten, antara lain: a. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian a) Pembangunan biogas limbah sapi; b) Penggunaan limbah pertanian dan peternakan lokal. b. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan a) Optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, kosong dan kritis; b) Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan; c) Penyelesaian proses ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan yang bermasalah; d) Penanganan perambahan hutan dan penanganan konflik kawasan lindung dan konservasi; e) Penanaman yang lebih terkendali pada hutan tanaman; f)
Peningkatan monitoring hot spot;
g) Pengamanan hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan; h) Rehabilitasi tanaman perkebunan; i)
Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan.
c. Usulan aksi mitigasi sektor limbah a) Peningkatan
kerjasama
pemerintah
dan
swasta
persampahan; b) Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Terpadu 3 R; c) Pembuatan pedoman pengelolaan sampah; d) Pengelolaan sampah perkantoran; e) Kampanye regulasi; f)
Pengomposan (industri besar, UKM, Agrobisnis).
d. Usulan aksi mitigasi sektor industri a) Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata; b) Industri kecil menengah kimia yang terbina dan terawasi; - 199 -
bidang
e. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi a) Penyelenggaraan keselamatan lalu lintas; b) Penghematan mobil dinas (Inpres 13/ 2011); c) Car Free Day (2 hari per bulan); f.
Usulan aksi mitigasi sektor energi a) Pelatihan instalasi biogas; b) Pelaksanaan Inpres 13 / 2011; c) Pembangunan PLTMH/Pikohidro; d) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home System (SHS); e) Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan
lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melalui BLHD melakukan beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM, pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang diterapkan BLHD mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta pemaduserasian pembangunan wilayah melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, yaitu peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kapasitas serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun 2012 telah dilaksanakan program-program yaitu program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- 200 -
Program
rehabilitasi
dan
konservasi
sumberdaya
alam
dan
lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten, peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan antara lain: penurunan beban pencemaran oleh usaha/
industri,
pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi kegiatan
pengelolaan
persampahan,
peningkatan
SDM
dan
sarana
prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program Adiwiyata,
fasilitasi
publikasi
lingkungan
hidup,
pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap pengaduan
masyarakat
akibat
dugaan
pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen lingkungan hidup. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun 2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengkajian dampak lingkungan,
pengawasan
kebijakan
pengendalian
pencemaran
dan
perusakan lingkungan hidup. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
- 201 -
sumber
daya
air;
dan
kegiatan
peran
serta
masyarakat
dalam
perlindungan konservasi sumber daya air. Program
dan
kegiatan
lain
yang
dianggap
penting
untuk
pengendalian dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam program penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi, pada tahun 2012 Dinas SDAP melaksanakan kegiatan pembangunan jalan akses sentra produksi kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan prasarana lingkungan kawasan binaan, penyediaan prasarana dan sarana air bersih, perencanaan pengembangan infrastruktur bidang sumber daya air dan pemukiman, dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam program pengembangan, pengelolaaan dan pengendalian sumber daya air juga dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS Cidurian – Cisadane, pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS Ciliman – Cisawarna. Berbagai lingkungan
permasalahan
masih
ditemui
yang
terkait
dibeberapa
dengan
daerah,
pencemaran
seperti
rencana
pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber
Kota
Cilegon,
yang
mendapatkan
reaksi
terkait
dengan
kehawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara, perijinan pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat yang dalam prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten. Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran
udara
juga
merebak
pada
kawasan
permukiman
sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan dibakar, walaupun dibeberapa kabupaten/kota sudah dirancang mengunakan
- 202 -
teknologi sanitary landfill. tapi pada kenyataan dilapangan masyarakat masih melakukan proses open dumping. Sebenarnya pengelolaan sampah dapat
dilakukan
secara
sederhana
dan
sangat
mudah
seperti
membiasakan memisahkan sampah organik dan non organik sehingga mudah untuk pengelolaannya, yang organik bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos dan yang non organik bisa dijual untuk dijadikan daur ulang biji plastik dan besi.
3.2
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Beberapa
pembangunan
perubahan dan
mendasar
penganggaran
dalam
daerah
sistem
perencanaan
menuntut
dilakukannya
sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahanperubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan,
dan
akuntabel
yang
diimplementasikan
yang
didasarkan
dalam
sistem
anggaran berbasis kinerja. Penganggaran
daerah
kepada
kemampuan
keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : 1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; 2. Perencanaan,
yaitu
menjadi
pedoman
bagi
manajemen
dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4. Alokasi,
yaitu
anggaran
daerah
yang
harus
diarahkan
untuk
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber
daya,
serta
meningkatkan
efesiensi
dan
efektivitas perekonomian; 5. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- 203 -
6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti : 1. Transparansi merupakan
dan
Akuntabilitas
persyaratan
utama
Anggaran
guna
Daerah,
mewujudkan
hal
tata
ini
kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabiltas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja
dan
tanggung
jawab
pemerintah
daerah
dalam
mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan; 2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan pelayanan
penyelenggaraan masyarakat.
Oleh
pemerintahan, karena
itu
pembangunan
penyusunan
dan
anggaran
dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan; 3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan; 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.
- 204 -
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah penerimaan
kebijakan
pendapatan
pendapatan
daerah,
daerah
meliputi
pertimbangan
asumsi
dalam
target
penentuan
kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah. 1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan
rata-rata
sebesar
13,25%
per
tahun,
dengan
mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut : a. LPE berkisar 6,6 – 6,8%; b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%; c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 10,00% per tahun; d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 6,8% ; e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada lembaga-lembaga
keuangan
bank
meningkatkan
besaran
deviden pada tahun 2015 sebesar 30%; f.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian
Kredit
Pemilikan
Rumah
(KPR)
dan
Kredit
Kendaraan Bermotor (KKB); g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru. - 205 -
2) Dana Perimbangan Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5 tahun
terakhir
mengalami
peningkatan
rata-rata
sebesar
8,77%; b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun. 2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh
adalah
memberikan
insentif
untuk
menarik
atau
merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui: a. Penyederhanaan
sistem
dan
prosedur
administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah, b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah, c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan. Sejalan
dengan
arah
kebijakan
penganggaran
khususnya
kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan.
- 206 -
Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah– langkah
yang
pendapatan
dilakukan
dan
dalam
meningkatkan
langkah–langkah
yang
target–target
diperlukan
untuk
mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Kondisi
perekonomian
yang
terjadi
pada
tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin
Mempekerjakan
Tenaga
Kerja
Asing,
sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; c. Rasionalitas
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- 207 -
2) Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan
dalam
penyusunan
RKPD
Tahun
2015,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%; b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%; c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN TA. 2015. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2015, hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan
kewajiban
pihak
ketiga
atau
pemberi
sumbangan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang akan dilakukan adalah: a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat; c. Peningkatan
kesadaran
masyarakat
dalam
bidang
pajak
daerah; d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; - 208 -
e. Penataan
bidang
perencanaan,
pelaporan
dan
evaluasi
pendapatan. 3. Target Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.270.499.012.000,- , meliputi : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.089.671.000.000,Jumlah PAD tersebut diperoleh dari : a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4.925.377.000.000 ; b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 22.970.000.000 ; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp 44.600.000.000 ; dan d. Lain-lain
PAD
Yang
Sah
yang
ditargetkan
sebesar
Rp. 96.724.000.000 . 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp 405.819.000.000,-; b. Dana
Alokasi
Umum
yang
ditargetkan
sebesar
Rp.728.490.012.000,-; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang
Sah
pada
tahun
2015
ditargetkan sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- . Dana tersebut diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.20.
- 209 -
Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015 NO
APBD 2014
RPJMD 2015
RKPD 2015
PENDAPATAN DAERAH
6,878,071,982,000
5,487,742,000,000
7,270,499,012,000
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4,675,126,000,000
4,386,000,000,000
5,089,671,000,000
4,473,832,000,000 66,970,000,000 38,600,000,000
4,251,171,000,000 6,735,000,000 46,987,000,000
4,925,377,000,000 22,970,000,000 44,600,000,000
95,724,000,000
81,107,000,000
96,724,000,000
1,151,026,982,000 405,819,000,000
1,097,799,000,000 391,261,000,000
1,134,309,012,000 405,819,000,000
1.2.2
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
728,490,012,000
706,539,000,000
728,490,012,000
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
16,717,970,000
-
1,051,919,000,000
3,942,000,000
1,046,519,000,000
5,400,000,000 1,046,519,000,000
3,942,000,000
1,046,519,000,000
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.2 1.2.1
1.3
1.3.1 1.3.2
URAIAN
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut : 1) Pengembangan
sistem
administrasi
Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah; 3) Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pendapatan
daerah
dengan
berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat; 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah; 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;
- 210 -
6) Perluasan
jangkauan
layanan
pembayaran
pajak
kendaraan
bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru; 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah; 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah; 9) Penataan
bidang
perencanaan,
pelaporan
dan
evaluasi
pendapatan. 3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,
dijelaskan
bahwa
pembiayaan
adalah
setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan
perencanaan,
penguasaan,
penggunaan,
pengawasan,
dan
khususnya
yang
pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Didalam berkaitan merupakan
pengelolaan
dengan
keuangan
daerah
fungsi
otorisasi
bahwa
dari
anggaran
negara
bagian
dan
anggaran menjadi
daerah dasar
yang untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 482.500.000.000,-
bersumber
dari
SiLPA
Tahun
Anggaran
Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA. 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan
- 211 -
adanya pengeluaran pada tahun 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 42.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal tersebut
khusus
untuk
PT.
PPKD/JAMKRIDA
sebesar
Rp. 42.000.000.000,-. Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2015 menggambarkan bahwa total Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 7.270.499.012.000-, sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.710.999.012.000-, mengalami defisit sebesar Rp. 440.500.000.000-, sehingga masih perlu diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut
dengan
mempertimbangkan
SiLPA
tahun
lalu
dan
kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 482.500.000.000,-. Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.21. Tabel 3.21 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015 NO 3 3.1 3.1.1
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.3
URAIAN
APBD 2014
RPJMD 2015
RKPD 2015
PEMBIAYAAN
471,330,050,000
190,000,000,000
440.500,000,000
Penerimaan Pembiayaan SiLPA Anggaran Sebelumnya
759,418,050,000
200,000,000,000
482,500,000,000
Tahun
759,418,050,000
200,000,000,000
482,500,000,000
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: LPK/BPR PT. PPKD / Jamkrida PT. Bank Banten/PT. BGD Modal Bergulir Ketahanan Pangan
288,088,000,000
10,000,000,000
42,000,000,000
288,088,000,000
10,000,000,000
42,000,000,000
10,588,000,000 27,500,000,000 250,000,000,000
4,000,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000
42,000,000,000 -
Pembiayaan Netto
471,330,050,000
190,000,000,000
440,500,000,000
- 212 -
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang
ditetapkan
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja Derah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.710.999.012.000,-. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2015 antara lain terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 213 -
1) Belanja Pegawai a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015. c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan
memperhitungkan
acress
yang
besarnya
maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d. Penganggaran
tambahan
kebijakan
pemberian
penentuan
kriterianya
dengan
peraturan
penghasilan tambahan
harus
kepala
PNSD,
penghasilan
ditetapkan
daerah
baik
dengan
aspek
maupun
terlebih
dahulu
memperhatikan
kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten
kepada
pemerintah,
masyarakat,
dan
organisasi
kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk bantuan
operasional
sekolah
(BOS)
sebesar
Rp.
1.046.519.000.000,- atau sebesar 87,6% dari total belanja hibah Rp.1.194.999.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar
- 214 -
adalah untuk program jamsosratu dengan target sasaran keluarga sangat
miskin
sebanyak
49.000
keluarga
dengan
bantuan
Rp.2.250.000 perkeluarga selama 1 tahun, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.110.250.000.000,3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah
provinsi
kepada
pemerintah
kabupaten/kota
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2015, sedangkan pelampauan target TA. 2014 yang belum direalisasikan
kepada
pemerintah
daerah
dan
menjadi
hak
pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam APBD Perubahan TA. 2014. 4) Belanja Bantuan Keuangan. Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan partai politik. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan untuk : a. Jaminan kesehatan daerah; b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin; c. Infrastruktur; d. Revitalisasi pasar tradisional; e. Sarana dan prasarana pendidikan; f.
Prasarana dan sarana kesehatan;
g. Pembangunan
desa/lingkungan
terpadu
kemiskinan; h. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi; i.
Up date data/pelaporan pembangunan. - 215 -
pada
kantong
5) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja
tidak
terduga
merupakan
belanja
untuk
mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti
kebutuhan
tanggap
darurat
bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya. 2. Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut: 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan; 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD; 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; 4) Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan MDG’s; 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani; 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusatdaerah. 7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan
Dan
Belanja
Daerah
dan
Peraturan
Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hibah dan Bansos.
- 216 -
3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib adalah
urusan
pemerintahan
yang
wajib
diselenggarakan
oleh
pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Lingkungan hidup; 4) Pekerjaan umum; 5) Penataan ruang; 6) Perencanaan pembangunan; 7) Perumahan; 8) Kepemudaan dan olahraga; 9) Penanaman modal; 10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11) Kependudukan dan catatan sipil; 12) Ketenagakerjaan; 13) Ketahanan pangan; 14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16) Perhubungan; 17) Komunikasi dan informatika; 18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 217 -
19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 20) Pemberdayaan masyarakat dan desa; 21) Sosial; 22) kebudayaan; 23) Statistik; 24) Kearsipan 25) Perpustakaan. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan meliputi : 1) Kelautan dan perikanan; 2) Pertanian; 3) Kehutanan; 4) Energi dan sumber daya mineral; 5) Pariwisata; 6) Industri; 7) Perdagangan; 8) Ketransmigrasian. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel 3.22 berikut.
- 218 -
Tabel 3.22 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2015 NO 2
URAIAN BELANJA DAERAH
APBD 2014 7,349,402,032,000
RPJMD 2015 5,677,742,000,000
RKPD 2015 7,710,999,012,000
2.1
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga
4,022,622,861,700
2,755,222,000,000
4,218,874,012,000
558,508,213,700 1,367,549,000,000 91,000,000,000
620,526,648,000 225,000,000,000 30,000,000,000
594,146,883,750 1,194,999,000,000 136,250,000,000
1,766,695,512,000
1,402,886,430,000
1,877,351,775,000
233,870,136,000
466,808,922,000
411,126,353,250
5,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
3,326,779,170,300
2,992,520,000,000 170,000,000,000 1,150,000,000,000
3,492,125,000,000
SURPLUS/(DEFISIT)
(471,330,050,000)
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
2.1.5
2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
1,672,520,000,000
- 219 -
(190,000,000,000)
(440,500,000,000)
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas daerah serta dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah digambarkan sebagaimana Gambar 4.1 sebagai berikut: Gambar 4.1 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Usulan SKPD (Usulan kegiatan prioritas dilengkapi indikator kinerja program)
Masalah Mendesak (Daerah/ Nasional)
Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan (Bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah)
Pagu Indikatif (alokasi anggaran kegiatan)
Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten 2015
Usulan Kab/Kota
Isu Strategis Daerah
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
4.1
RPJMD 2012-2017 (78 Program)
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Untuk
diperlukan
mencapai adanya
tujuan
dan
kesinambungan
sasaran dan
pembangunan keberlanjutan
daerah prioritas
pembangunan sehingga RKPD Tahun 2015 merupakan suatu rancangan keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian sasaran-sasaran
RPJMD
2012-2017.
- 220 -
Adapun
tujuan
dan
sasaran
pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 terlihat sebagaimana Tabel 4.1 sebagai berikut. Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2015 Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa MISI
TUJUAN
Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan
Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
SASARAN 1
2
3
4
5
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa; Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten; Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur;
- 221 -
INDIKATOR KINERJA Tingkat Kemantapan Jalan (%)
TARGET 2015 92,15
Tingkat Kemantapan Jembatan (%)
92
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)
20.596,26
Rasio Elektrifikasi (%)
87,04
Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%) Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)
42,48
Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%)
70
77,57
MISI
TUJUAN
SASARAN 6
7
8
9
Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
1
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;
Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;
Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan; Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
- 222 -
INDIKATOR KINERJA Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%) Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)
Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%) Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten (%) Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit)
TARGET 2015 63,5
360
17
29,03
5.728,745
4,83
345
Indek Gini PDRB Per Kapita (Rp) Daya Beli Masyarakat (Rp) Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)
0,2 26.000.000
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp) Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) Pertumbuhan Sektor Peternakan (%) Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%) Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)
513.521
642.341 464.287
11 10 8,5 8,5
MISI
TUJUAN
SASARAN
2
3
4
5
Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI
Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing
Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal; Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%) Pertumbuhan Sektor Perikanan (%) Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)
TARGET 2015 15
Pertumbuhan Sektor Industri (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
10
13,5 11
77,155
Persentase Wirausaha Baru (%)
18,67
Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)
13,43
Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)
200
Indeks Tanam (Padi)
204 96,68
1
Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;
Angka Melek Huruf (%)
2
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)
- 223 -
14,5
9,29
99,48
75,80
51,37
118,70
99,54
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C(%)
3
4
5
6
Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang
Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusatdaerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi
1
2
TARGET 2015 73,87
Angka Partisipasi Sekolah (%) Pendidikan Dasar
82,18
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)
51,20
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin
Angka Harapan Hidup (Tahun)
67,90
Angka Kematian Bayi (1/1000 KH)
26,98
Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)
115
Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja; Meningkatnya kesetaraan gender;
Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)
45
Indeks Pembangunan Gender (%) Indeks Pemberdayaan Gender (%) Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan(%) Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga (%)
67,09
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat; Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
3
Revitalisasi nilainilai budaya dan kearifan lokal;
4
Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;
- 224 -
Cakupan Pelayanan PMKS (%)
Jumlah Konflik Bernuansa SARA
Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah (%) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
68,45 75 23
7,25
0
75
1,92
MISI
TUJUAN membangun Banten;
Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
SASARAN 5
1
2
3
4
5
Terwujudnya peningkatan partisipasi
perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi; Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan; Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
- 225 -
INDIKATOR KINERJA Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah
Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)
TARGET 2015 4
75,47
Rasio Kemandirian Daerah (%)
77,3
Opini Audit BPK Skala Kepuasan Masyarakat (skala 14)
WTP 3,25
Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)
6,5
Cakupan Penyelesaian Perda (%)
95
MISI
TUJUAN
SASARAN 6
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;
7
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana; Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan; Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah
8
INDIKATOR KINERJA Cakupan Penegakan Perda (%)
Angka Kriminalitas
TARGET 2015 95
2.026
Cakupan Mitigasi Kebencanaan
75
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)
70
Tingkat Partisipasi Pemilih (%)
-
Indeks Demokrasi Indonesia
73,98
Sumber : diolah dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tema RKP 2015 yaitu “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan
Ekonomi
Yang
Berkeadilan”.
Unsur-unsur
yang
terkandung dalam tema tersebut antara lain: 1. Pencapaian terakhir
dan
RPJMN
perkiraan Kedua
capaian
yang
tahun
perlu
Ketiga.
- 226 -
2014
sebagai tahun
dilanjutkan dalam RPJMN
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun
2015
baik
yang
bersumber
pada eksternal
maupun
internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu. 3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan
SDM berkualitas,
serta
kemampuan
IPTEK
yang
terus
meningkat. Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP 2015 di atas dan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan”. Unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 antara lain: 1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan; 1) Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida, Bank Banten, KKMB) 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro kecil 3) Peningkatan
konektivitas
dan
daya
dukung
pusat-pusat
pertumbuhan 4) Peningkatan
daya
saing
investasi
dan
daya
saing
produk/komoditas 5) Penguatan pasar domestik 6) Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi Impor dan produk ekspor. 2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan; 1) Perlindungan sosial masyarakat miskin. 2) Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja 3) Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk semua. 4) Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana. 5) Pemerataan hasil Pembangunan - 227 -
Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada. Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan; 2. Pemantapan kualitas SDM; 3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian; 4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; 5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH; 6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; 7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah : 1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja 2. Kemiskinan 3. Ketahanan pangan 4. Investasi dan daya saing produk 5. Infrastruktur wilayah dan kawasan 6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja 7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan 8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Dengan
memperhatikan
tema
RKPD
Tahun
2015,
prioritas
pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu strategis tahun 2015 maka selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai berikut: 1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja; 2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial
dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;
- 228 -
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas; 5. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan; 6. Pemerataan
pelayanan
pendidikan
dan
peningkatan
pendidikan
berbasis kompetensi pasar kerja; 7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan; 8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana; 9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Ke 9 (sembilan) prioritas pembangunan tersebut kemudian di implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017 dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Pengurangan Tingkat Pengangguran Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Ketenagakerja an; Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
4,29%
Disnakertrans
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap tahunnnya (%)
11,06%
Disnakertrans
Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatantenaga kerja (orang)
52.800
Disnakertrans
INDIKATOR
Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%) Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
- 229 -
NO 2
PRIORITAS PEMBANGUNAN Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social (kk) Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (kk)
1330
Dinsos
250
Dinsos
Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)
45%
BPPMD
Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi (orang) Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang) Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi (orang) Jumlah lembaga sosial anak yang dibina (lembaga) Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) (orang)
905
Dinsos
1156
Dinsos
530
Dinsos
20
Dinsos
680
Dinsos
307
Dinsos
450
Dinsos
50
Dinsos
4500
Dinsos
1,286
Dinsos
366
Dinsos
INDIKATOR
Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (orang) Jumlah bantuan untuk korban bencana (orang) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)yang dilatih (orang) Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (orang)
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
- 230 -
NO
3
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan
URUSAN/ PROGRAM
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (orang) Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (lembaga) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) (orang) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (orang) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (kegiatan) Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga /organisasi keagamaan yang terfasilitasi (lembaga)
604
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinsos
550
Dinsos
400
Dinsos
200
Dinsos
12
Biro Kesra
600
Biro Kesra
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton) Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi
200
BKPP
712.016 1 0
BKPP
72
BKPP
100
BKPP
93
BKPP
10
BKPP
60
BKPP
INDIKATOR
TARGET 2015
Ketahanan pangan;
Ketahanan Pangan Masyarakat
- 231 -
BKPP
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Pertanian; Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton) Surplus Beras (ton) Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (milyar ekor) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)
2,237,34 4 56,855 30,000
Distanak
80,000
Distanak
29,342
Distanak
32,669,7 54 500
Distanak
3
Hutbun
1
Hutbun
3
Hutbun
107,000
Hutbun
68,025
DKP
> 100 1.50
DKP DKP
170,000
DKP
Nilai Tukar Petani (NTP) Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)
105 4
Distanak Distanak
Distanak Distanak
Hutbun
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- 232 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit) Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) Jumlah Ekspor Perikanan (ton) Tingkat Kosumsi Ikan (kg/kapita)
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
9
Distanak
6
Hutbun
250
Hutbun
0.77
DKP
3250
DKP
28
DKP
5
Distanak
26
Distanak
2
Hutbun
20
BKPP
31
Distanak
2
Distanak
3500
Distanak
1
DKP
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit) Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit) Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Cakupan ketersediaan Taktor (unit) Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit) Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (ha) Kelautan dan perikanan; Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil Luas Areal Konservasi Laut (ha)
- 233 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (kasus)
12
SKPD PENANGGUNG JAWAB DKP
Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit) Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)
6
Hutbun
10
Hutbun
25
BKPMPT
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)
9.38 Trilyun 4.05 Trilyun
BKPMPT
Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)
16.28%
K-UMKM
16.28%
K-UMKM
Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)
27.00%
K-UMKM
INDIKATOR
TARGET 2015
Kehutanan; Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
4
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Investasi dan Daya Saing Produk/ Komoditas
Penanaman modal;
Peningkatan Iklim Investasi Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPMPT
Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan KUMKM
Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM
- 234 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)
27.00%
SKPD PENANGGUNG JAWAB K-UMKM
Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)
18.66%
K-UMKM
18.66%
K-UMKM
20%
Disbudpar
Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata(%) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri(%)
23.08%
Disbudpar
20%
Disbudpar
19.84%
Disbudpar
Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%) Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)
20%
Disbudpar
19.67%
Disbudpar
19.53%
Disbudpar
20
Disperindag
20
Disperindag
INDIKATOR
TARGET 2015
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM KUMKM
Pariwisata; Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)
Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
Industri; Peningkatan Daya Saing Industri Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)
- 235 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)
20
SKPD PENANGGUNG JAWAB Disperindag
20
Disperindag
Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)
20
Disperindag
20
Disperindag
Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)
89
BMTR
92
BMTR
Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (ha)
10.05%
SDAP
2534.82
SDAP
1.826,25 m3 112
SDAP
INDIKATOR
TARGET 2015
Perdagangan; Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
5
Pembangunan Infrastruktur Guna Pemantapan Konektivitas dan Peningkatan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan
Pekerjaan umum; Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)
- 236 -
SDAP
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
1
SKPD PENANGGUNG JAWAB SDAP
3
SDAP
Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 (%) Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 (%)
40.22
Dishubkominfo
54.06
Dishubkominfo
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)
20
SDAP
Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)
3
Bappeda
3.83
BMTR
1
BMTR
25,000
Distamben
314
Distamben
INDIKATOR Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung
TARGET 2015
Perhubungan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
Perumahan; Pembinaan dan Penataan Perumahan Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Energi dan Sumber Daya Mineral; Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (unit)
- 237 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Distamben
Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dok) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)
9
Distamben
4
Distamben
Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (dok) Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)
10
Distamben
1
Distamben
4
Distamben
Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (kwartir) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kelompok)
9
Dispora
16
Dispora
INDIKATOR Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)
TARGET 2015
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
6
Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan Berbasis Pasar Kerja
Kepemudaan dan olah raga; Kepemudaan dan Kepramukaan
- 238 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (unit)
19 cabor/ 19 event
Dispora
1
Dispora
47
Dindik
APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)
99.48
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho (%)
99.54
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C (%)
63.52
Dindik
Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan
2.383
Dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%) Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)
7.03
Dindik
5
Dindik
12,500
Dindik
Pendidikan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun
Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)
- 239 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Rata -rata Lama Sekolah (tahun) Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)
9.29
Dindik
10
Dindik
Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%) Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)
320 (64%) 80 (64%)
BPAD
Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)
26 (62%)
BPAD
78
Dinkes
91
Dinkes
91.5
Dinkes
72
Dinkes
92
Dinkes
100
Dinkes
90
Dinkes
100
Dinkes
INDIKATOR
Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
Perpustakaan. Pengembangan Minat dan Budaya Baca BPAD
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
7
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kesehatan;
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%) Pembinaan Upaya Kesehatan Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED (%)
- 240 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang medis RSUD Banten (%) Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang non medis RSUD Banten (%) Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%) Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi disemua bagian (%) Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%) Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)
70
SKPD PENANGGUNG JAWAB RSUD Banten
70
RSUD Banten
80
RSUD Banten
80
RSUD Banten
TARGET 2015
100 50
RSUD Banten
100
Dinkes
<0,5 91
Dinkes Dinkes
<1
Dinkes
40
Dinkes
77
Dinkes
100
Dinkes
60
Dinkes
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%) Prevalensi HIV (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%) Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)
- 241 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit) Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%) Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)
100
Dinkes
153
Dinkes
50
Dinkes
80
Dinkes
100
Dinkes
32
RSUD Malingping
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang) Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%) Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)
200
Dinkes
60
Dinkes
100
RSUD Malingping
200
RSUD Malingping
80
RSUD Banten
70
RSUD Banten
INDIKATOR
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
8
Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana
Lingkungan hidup; Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- 242 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
20
SKPD PENANGGUNG JAWAB BLHD
20
BLHD
Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha) Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)
8,000
Hutbun
20
BLHD
Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%) Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%) Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana(%)
100
BPBD
100
BPBD
100
BPBD
Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)
100
Biro Pemerintahan
INDIKATOR Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%) Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)
TARGET 2015
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Penanggulangan Bencana
9
Pemantapan Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kependudukan dan catatan sipil; Penataan Administrasi Kependudukan
Kebudayaan; Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
- 243 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)
20
SKPD PENANGGUNG JAWAB Disbudpar
20
Disbudpar
17.65
Disbudpar
20.37
Disbudpar
2 Kab/Kot a
BPPMD
100
BPPMD
20
BPPMD
100
BPPMD BPPMD
100
BPPMD
100
BPPMD
100
BPPMD
TARGET 2015
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) (Kab/Kota) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%) Rasio Pembinaan TKP3 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%) Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI, APE) (%) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 244 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)
80
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPPMD
Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%) Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (posyantek) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM ) (%) Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)(desa/kelurahan) Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa (desa)
80
BPPMD
12
BPPMD
INDIKATOR
TARGET 2015
Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
BPPMD
85
BPPMD
5
BPPMD
6.38
BPPMD
6
BPPMD
1261
BPPMD
3
Bappeda
100
Biro Pemerintahan
Perencanaan pembangunan; Kerjasama Pembangunan Daerah Perencanaan kerjasama pembangunan daerah (dokumen) Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
- 245 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Bappeda
Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%) Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD (%)
100
Bappeda
100
Biro Ekbang
Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%) Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%) Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)
85.26
Dishub kominfo
40
Set KPID
40
Set KPID
100
Set KPID
Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)
100
Pol PP
Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) Rasio Penegakan Peraturan Perundangundangan (%)
100
Pol PP
100
Pol PP
INDIKATOR
TARGET 2015
Pengendalian Pembangunan Daerah
Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- 246 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Pol PP
Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD (%) Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD (%)
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
100
Set DPRD
Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%) Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (dokumen) Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)
100
Biro Pemerintahan
100
Biro Pemerintahan
2
Biro Ekbang
100
Biro Ekbang
INDIKATOR
TARGET 2015
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
- 247 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%) Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah (unit) Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah (dokumen) Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi (%) Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi (%) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (dokumen)
4.5
SKPD PENANGGUNG JAWAB Biro Ekbang
9
Biro Ekbang
10
Biro Ekbang
100
Biro Humas
100
Biro Humas
100
Kantor Penghubung
16
Biro Kesra
100
Biro Aset dan Perlengkapan
6.310 T
Biro Aset dan Perlengkapan
3.838 T
DPPKD
2
DPPKD
3
DPPKD
100
DPPKD
100
DPPKD
TARGET 2015
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah (%) Jumlah Kekayaan Daerah (Rp) Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp) Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf ormasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)
- 248 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR
TARGET 2015
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah (%)
100
Biro Organisasi
Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%) Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%) Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)
100
BKD
100
BKD
100
BKD
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)
100
Badan Diklat
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%)
100
Seluruh SKPD
Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
- 249 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)
100
SKPD PENANGGUNG JAWAB Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
100
Seluruh SKPD
Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur (%)
100
Inspektorat
Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%) Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)
20
Biro Hukum
100
Biro Hukum
Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dokumen)
34
Balitbangda
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (paket)
41
Seluruh SKPD
32 (74%)
BPAD
INDIKATOR
TARGET 2015
Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK
Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kearsipan Pembinaan Kearsipan Daerah Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)
- 250 -
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
URUSAN/ PROGRAM
INDIKATOR Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)
TARGET 2015 32 (74%)
SKPD PENANGGUNG JAWAB BPAD
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%) Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%) Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)
363
Badan Kesbangpol
426
Badan Kesbangpol
100
Badan Kesbangpol
Cakupan Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)
350
Disnakertrans
185
Disnakertrans
Ketransmigrasian Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi
- 251 -
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 serta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, serta capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH
5.1
Program prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 sesuai dengan RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagaimana Tabel 5.1. Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2015 NO
URUSAN
1. Urusan Wajib 1 Pendidikan;
1 2 3 4
5 6 7 2
Kesehatan;
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PRIORITAS
SKPD
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
Dindik
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Upaya Kesehatan
Dinkes
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Peningkatan Mutu Layanan
- 252 -
Dindik Dindik Dindik
Dindik Dindik Dindik
Dinkes/RSUD Banten Dinkes Dinkes Dinkes/RSU Malimping Dinkes/RSU
NO
3
URUSAN
1
Pembinaan dan Penataan Perumahan
Dinas SDAP
1
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Bappeda/BMTR
1
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah Kerjasama Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan;
10
11
12
1
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
Bappeda/Biro Ekbang Bappeda/Biro Pemerintahan
1
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Dishubkominfo
Lingkungan hidup;
Kependudukan dan catatan sipil; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Sosial;
BLHD BLHD/ Dishutbun
1
Penataan Administrasi Kependudukan
1
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPMD
1
Kependudukan dan Keluarga Berencana
BPPMD
1
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
Dinsos/BPPMD
Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Disnakertrans
2 3 4 13
Bappeda
Perhubungan;
2 9
Dinas SDAP
Penataan ruang;
3
8
Dinas SDAP
Perumahan;
2
7
Malingping/ RSUD Banten Dinas BMTR
3
6
Kesehatan Masyarakat
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
2
5
SKPD
Pekerjaan umum; 1
4
PROGRAM PRIORITAS
Biro Pemerintahan
Dinsos Dinsos Dinsos/ Biro Kesra
Ketenagakerjaan; 1
- 253 -
NO
14
URUSAN
Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
PROGRAM PRIORITAS 2
Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
Disnakertrans
3
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Disnakertrans
1
Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM
1 2
Peningkatan Iklim Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BKPMPT BKPMPT
1
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
Disbudpar
1
Kepemudaan dan Kepramukaan Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Dispora
2 3 15
16
17
Penanaman modal;
Kebudayaan;
Kepemudaan dan olah raga;
2 18
19
SKPD
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
1
Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
1
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
2
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3 4 5 6 7 8 9
- 254 -
Dispora
Kesbangpol
Biro Pemerintahan, Biro Ekbang, Biro Humas Protokol, Biro Kesra, dan Kantor Penghubung Satpol PP BPBD Biro Aset dan Perlengkapan DPPKD Biro Organisasi BKD Badiklat Seluruh SKPD
NO
URUSAN
PROGRAM PRIORITAS 10 11 12 13 14
20
21
22
23
24
25
Set DPRD Biro Hukum Balitbangda
Pemberdayaan masyarakat dan desa; Statistik;
Ketahanan Pangan Masyarakat
1
Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
1
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Seluruh SKPD
BKPP
1
Pembinaan Kearsipan Daerah
Baperpus-arda
1
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
1
Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
Baperpus-arda
Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
Distanak/DKP/ Dishutbun
BPPMD
Kearsipan
Komunikasi dan informatika; Dishubkominfo/ Set. KPID
Perpustakaan.
Baperpus-arda
Urusan Pilihan Pertanian;
2
3
4
3
Inspektorat
1
1
2
Seluruh SKPD
Ketahanan pangan;
2 2. 1
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK
SKPD
Distanak/DKP/ Dishutbun Distanak/BKPP /Dishutbun Distanak
Kehutanan;
Energi dan Sumber Daya Mineral;
1
Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
Dishutbun
2
Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Distamben
- 255 -
NO
URUSAN
PROGRAM PRIORITAS 3
4
4
2
6
7
8
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
Distamben
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
Disbudpar
Distamben
Pariwisata; 1
5
SKPD
Kelautan dan perikanan;
Disbudpar
1
Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil
DKP
1
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Disperindag
1
Peningkatan Daya Saing Industri
Disperindag
1
Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi 78 Program
Perdagangan;
Industri;
Ketransmigrasian
JUMLAH
Disnakertrans 42 SKPD
Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
Guna melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan di atas, sesuai dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan” maka aspek pembangunan lebih di arahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari besaran pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing aspek pembangunan sebagaimana Tabel 5.2
berikut ini. Tabel 5.2 Pagu Belanja Langsung Per Aspek Tahun 2015 NO
ASPEK
TOTAL
1
Daya Saing
2,108,698,998,500
2
Pelayanan Umum
734,473,725,435
3
Kesejahteraan Masyarakat
648,952,276,065
Grand Total
3,492,125,000,000
- 256 -
Sedangkan pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing bidang urusan terlihat sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini.
Tabel 5.3 Pagu Belanja Langsung Per Bidang Urusan Tahun 2015 NO
BIDANG URUSAN
TOTAL
1
Energi dan Sumber Daya Mineral
55,153,743,000
2
Industri
4,903,412,000
3
Kearsipan
4,167,169,300
4
Kebudayaan
14,686,000,000
5
Kehutanan
10,600,000,000
6
Kelautan dan perikanan
11,300,000,000
7
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
8
Kepemudaan dan Olahraga
9
Kependudukan dan Catatan Sipil
500,000,000 29,600,000,000 1,600,000,000
10
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
15,902,266,400
11
Kesehatan
12
Ketahanan Pangan
13,231,246,000
13
Ketenagakerjaan
24,888,590,000
14
Ketransmigrasian
1,690,810,000
15
Komunikasi dan informatika
9,236,000,000
16
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21,500,000,000
17
Lingkungan Hidup
13,750,080,000
18 19
Otonomi daerah, keuangan daerah, persandian Pariwisata
20
Pekerjaan Umum
21
Pemberdayaan masyarakat dan desa
9,475,000,000
22
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5,600,000,000
23
Penanaman Modal
24
Penataan Ruang
25
Pendidikan
26
Perdagangan
16,805,525,000
27
Perencanaan Pembangunan
29,840,000,000
28
Perhubungan
30,664,000,000
29
Perpustakaan
13,782,830,700
30
Pertanian
66,723,851,000
31
Perumahan
50,196,261,376
32
Sosial
84,196,218,000
33
Statistik
17,020,807,283
332,516,058,065
pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah, kepegawaian, dan
607,632,841,752 20,080,000,000 1,756,528,738,624
13,468,551,500 6,335,000,000 198,550,000,000
Grand Total
3,492,125,000,000
- 257 -
Adapun pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing prioritas terlihat sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.
Tabel 5.4 Pagu Belanja Langsung Per Prioritas Tahun 2015 NO
ASPEK
TOTAL
1
Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja
24,888,590,000
2
Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
84,196,218,000
3
Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan
4
Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas
5
Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan
6
Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja
232,240,000,000
7
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan
332,516,058,065
8
Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana
9
Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
101,855,097,000
69,327,488,500 1,898,877,743,000
38,514,689,180 709,709,116,255
Grand Total
3,492,125,000,000
Selanjutnya pagu anggaran belanja langsung perprogram untuk masing-masing
SKPD
Provinsi
Banten
pada
Tahun
2015
terlihat
sebagaimana Tabel 5.5 berikut ini. Tabel 5.5 Pagu Belanja Langsung Per Program SKPD Tahun 2015 NO 1
SKPD Inspektorat Provinsi Banten
PROGRAM Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
10,700,000,000 530,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
3,700,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
70,000,000
Total 2
TOTAL
15,000,000,000 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- 258 -
10,675,992,400 1,444,724,000
NO
SKPD
PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
3
Total Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten
Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
5
6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Total Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Total Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten
3,781,550,000 97,733,600 16,000,000,000 3,725,000,000 5,720,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1,950,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
605,000,000
Total 4
TOTAL
12,000,000,000 Kerjasama Pembangunan Daerah
700,000,000
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Pengendalian Pembangunan Daerah
1,040,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,430,000,000
3,780,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
10,600,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
800,000,000
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
9,650,000,000
Pembinaan Karier dan Layanan Administasi Kepegawaian Aparatur
28,000,000,000 10,535,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,225,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
2,190,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
50,000,000
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
14,000,000,000 27,940,921,400
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,038,253,800
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
8,799,089,800
Total
221,735,000 38,000,000,000
- 259 -
NO 7
8
SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
Total Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
PROGRAM Pembinaan Kearsipan Daerah
4,167,169,300
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
2,350,000,000
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
9
Total Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
Penanggulangan Bencana
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Banten
1,740,000,000 500,000,000 9,192,830,700 50,000,000 18,000,000,000 500,000,000 5,600,000,000 5,600,000,000 1,000,000,000 850,000,000 3,025,000,000 225,000,000 16,800,000,000 17,379,675,800
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,041,229,880
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
6,343,703,500
Total 10
TOTAL
235,390,820 25,000,000,000
Peningkatan Iklim Investasi
2,450,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,007,177,000
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
6,072,405,000
Total
3,938,969,500 3,531,448,500 17,000,000,000
- 260 -
NO 11
12
SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten
Total Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
PROGRAM Ketahanan Pangan Masyarakat
9,130,052,900
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
9,764,303,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
922,178,200
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
3,179,014,900
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
504,451,000
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
1,050,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
2,546,612,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
249,920,000
Total
14
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
Total Dinas Sosial Provinsi Banten
23,500,000,000 5,653,468,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 13
TOTAL
2,000,000,000
11,500,000,000 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,332,069,275
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
28,564,883,300
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
44,603,047,425
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
500,000,000
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Perlindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial
Total
75,000,000,000 6,533,500,000 5,523,121,500 900,000,000 8,752,320,600 450,000,000 29,996,400,000 12,044,657,900 64,200,000,000
- 261 -
NO 15
SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Banten
PROGRAM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Pendidikan Tinggi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Total 16
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
Total Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten
48,300,000,000 73,380,000,000 14,360,000,000 7,770,000,000 2,322,000,000 3,634,000,000 21,990,000,000
19,344,000,000 650,000,000
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan
10,462,935,600
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
51,051,869,770
6,260,596,915 14,518,899,229
14,177,158,503 1,578,667,974 10,419,018,480 21,059,997,094 470,856,435 130,000,000,000
Kepemudaan dan Kepramukaan Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
18
7,450,000,000
199,200,000,000
Total 17
TOTAL
5,880,000,000 12,438,131,500
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2,289,537,500
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
5,992,331,000
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- 262 -
400,000,000. 30,000,000,000 250,000,000
NO
SKPD
PROGRAM Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
2,919,457,600
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
3,637,958,500
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,250,000,000
Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
13,435,555,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
10,116,576,900
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
390,452,000
Total 19
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
32,000,000,000 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
1,650,000,000
Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
2,450,000,000
Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
2,600,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,200,000,000
Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
4,400,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
6,950,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
250,000,000
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 20
Total Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
TOTAL
Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- 263 -
2,500,000,000
22,000,000,000 2,100,000,000 3,800,000,000
1,100,000,000 12,900,000,000
NO
SKPD
PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Total 21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
23
Total Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
3,893,050,800
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
8,925,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,040,800,000
Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
5,980,235,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
5,049,504,200
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
420,600,000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
1,690,810,000 27,000,000,000
Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
4,748,250,000
Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
6,158,610,700
Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
5,319,225,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
4,143,914,300
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
1,130,000,000
500,000,000 22,000,000,000 8,970,900,000
Peningkatan Daya Saing Industri
4,903,412,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,730,235,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
6,104,390,000
Total 24
500,000,000
Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Total Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
8,100,000,000
28,500,000,000
Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi
22
TOTAL
291,063,000 22,000,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
- 264 -
9,150,000,000 14,686,000,000
NO
SKPD
PROGRAM Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
25
Total Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
234,000,000
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Total
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten
Pembinaan dan Penataan Perumahan
1,200,000,000 15,359,570,000 600,000,000
50,196,261,376 166,514,798,750
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
314,081,786,424
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,295,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
8,747,153,450 700,000,000 541,535,000,000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
16,716,238,000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
9,236,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2,131,758,000
Total Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
5,295,000,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah 28
35,000,000,000 1,249,330,430,000
1,271,785,000,000
Total 27
990,000,000 6,440,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten
3,500,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
26
TOTAL
11,816,004,000 100,000,000 40,000,000,000
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
- 265 -
5,120,000,000
NO
SKPD
PROGRAM Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Biro Umum Setda Provinsi Banten
1,550,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,050,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
4,040,743,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
607,257,000 55,761,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Biro Hukum Setda Provinsi Banten
63,133,104,572
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
91,225,428 66,758,000,000
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Total 31
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten
Total Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kerjasama Pembangunan Daerah Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Total 33
Biro Organisasi Setda Provinsi Banten
5,900,000,000 500,000,000 100,000,000 6,500,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah 32
3,533,670,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Total 30
43,393,000,000
Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
Total 29
TOTAL
13,900,000,000 950,000,000 150,000,000 15,000,000,000 750,000,000 9,315,000,000 1,600,000,000 1,135,000,000 200,000,000 13,000,000,000
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- 266 -
4,950,000,000 750,000,000
NO
SKPD
PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Total 34
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
Penyediaan Data Pembangunan Daerah 35
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
38
Total Set. DPRD Provinsi Banten
Total Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
8,262,782,000 1,325,000,000 966,000,000 30,000,000,000 16,090,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,690,000,000 540,000,000 22,000,000,000
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
37
19,446,218,000
3,680,000,000
Total Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten
150,000,000
Pengendalian Pembangunan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan Daerah 36
1,050,000,000
6,900,000,000
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Total Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
TOTAL
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Total
138,015,779,245 1,250,000,000 26,384,220,755 250,000,000 165,900,000,000 80,114,438,700 3,526,214,700 21,167,345,600 192,001,000 105,000,000,000 9,570,000,000 550,000,000 4,700,000,000 180,000,000 15,000,000,000
- 267 -
NO 39
SKPD Kantor Penghubung Provinsi Banten
PROGRAM Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Set. KPID Provinsi Banten
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
132,588,000 7,996,000,000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
61,000,000 4,000,000,000
Pembinaan Upaya Kesehatan
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
104,611,193,000 969,371,350 2,226,464,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
82,078,159,150
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
114,812,500
Total RSUD Malingping
235,000,000 2,529,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
42
1,175,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Total RSUD Banten
691,221,240 3,311,552,360
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
41
3,860,638,400
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Total 40
TOTAL
190,000,000,000 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
609,400,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
215,826,000
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
6,690,340,880
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
5,586,160,120
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
188,273,000
Total
13,290,000,000
Grand Total
3,492,125,000,000
- 268 -
5.2
RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten
Tahun 2015 terdiri dari indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Lampiran II dan Lampiran III, sebagai berikut : a. Lampiran II merupakan matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Banten; b. Lampiran III merupakan matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN. Matrik lampiran III ini merupakan hasil dari pembahasan pada saat Pra Musrenbangnas RKP 2015 dan disetujui untuk diakomodasi serta dilanjutkan pembahasannya pada tahap selanjutnya.
- 269 -
BAB VI PENUTUP
6.1
KAIDAH PELAKSANAAN RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan penjabaran dan
pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Gubernur beserta perangkat daerahnya pada tahun 2015 mendatang. SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, RSUD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif,
efisien, transparan,
akuntabel,
partisipatif dan koordinatif
dalam
melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2015. Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta
masyarakat
berkewajiban
untuk
mengoptimalkan
peran
guna
melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya; 2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten TA. 2015 terutama di setiap SKPD; 3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD kabupaten/kota TA. 2015, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan; 4. Pada akhir TA. 2015, setiap SKPD di Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian - 270 -
sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya; 5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.2
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PEMBANGUNAN Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2015 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012
tentang
RPJMD
Provinsi
Banten
Tahun
2012-2017
juga
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan
oleh
Inspektorat
Provinsi.
Pengorganisasian
pelaksanaan
pembangunan mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 060.05/Kep.71Huk/2013 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Gambar 6.1 berikut ini:
- 271 -
Gambar 6.1 Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH
Asisten Daerah Tata Praja Mengkoordinasikan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Biro Pemerintahan Biro Hukum Biro Organisasi Inspektorat Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Kantor Penghubung Sekretariat KPID
Asisten Daerah Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Mengkoordinasikan : 1. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 2. Biro Kesejahteraan rakyat 3. Dinas Pertanian dan Peternakan 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Sumber daya Air dan Permukiman 7. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 8. Dinas Pertambangan dan Energi 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Dinas Koperasi dan UMKM 11. Dinas Pendidikan 12. Dinas Sosial 13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 14. Badan Lingkungan Hidup Daerah 15. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh 16. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Asisten Daerah Administrasi Umum Mengkoordinasikan : 1. Biro Umum 2. Biro Perlengkapan dan Aset 3. Biro Humas dan Protokol 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Kesehatan 9. Badan Kepegawaian Daerah 10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat Desa 13. RSUD Malingping 14. RSUD Banten
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.
- 272 -
Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.
Plt. GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611214 198603 1 008
- 273 -
