Tabel 5. Matrik Keterkaitan antara Isu Strategi, Bidang Fokus, Agenda Strategis dan Agenda Riset

Tabel 5. Matrik Keterkaitan antara Isu Strategi, Bidang Fokus, Agenda Strategis dan Agenda Riset

NO 1

ISU STRATEGIS Tingginya laju pertumbuhan penduduk

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS

1. Pemerintahan, Kelembagaan dan Aparatur

1. Penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan 2. Mengembangkan database kependudukan yang mempunyai akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi. 3. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa

2. Hukum dan regulasi

1. Penyediaan regulasi pendukung e-gov untuk peningkatan kualitas pelayanan 2. Regulasi pendukung e-gov untuk administrasi pemerintahan desa 3. Penyediaan regulasi berkaitan dengan penataan ruang secara lengkap, baik berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Penyediaan regulasi pengembangan wilayah secara memadaidan terpadu. 5. Menetapkan peraturan LP2B

3. Perekonomian

1. 2. 3. 1. 2.

4. Kesejahteraan Rakyat

Intensifikasi lahan Mengembangkan industri padat karya Optimalisasi pemanfaatan tanah kosong Peningkatan angka melek TI Pemerataan akses masyarakat terhadap layanan TI 3. Rehabilitasi sosial melalui proses refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan sosial.

AGENDA RISET 1. Penelitian budaya kerja (corporate-culture). 2. Optimalisasi sistim manajemen database kependudukan secara elektronik. 3. Pemetaan kebutuhan pelatihan pemerintah desa. 4. Penelitian tentang pola perubahan demografis di Sleman (lahir-mati, imigrasi-emigrasi, struktur usia, harapan hidup) untuk 5 (lima) tahun mendatang. 5. Pemetaan kapasitas perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa. 6. Perintisan BUMDes dalam implementasi UU Desa. 1. Penelitian optimasi pemanfaatan jaringan digital untuk pelayanan publik. 2. Penelitian kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam pemanfaatan teknologi informasi. 3. Penelitian tata ruang tentang pengelompokan zona tumbuh cepat. 4. Penelitian kebutuhan peraturan sebagai instrumen pengendalian tata ruang terutama pada zona tumbuh cepat. 5. Penelitian tentang penyebab kurangnya penyediaan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah. 6. Evaluasi implementasi Perda RTRW dan Perda Izin Pemanfaatan Ruang. 7. Efektivitas kajian RDTR dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 8. Integrasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang 9. Penelitian hubungan zona nilai tanah dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW. 10.Penelitian yang mencermati masalah sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pada level perda, perbup terkait kebijakan pembangunan wilayah. 11.Penelitian disparitas kebutuhan pengaturan pengaturan penataan ruang dengan ketersediaan regulasi. 1. Penelitian tentang penggunaan alat mesin pertanian. 2. Penelitian dalam bidang sosial ekonomi pertanian. 3. Penelitian optimalisasi lahan pekarangan. 1. Survei ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Pengukuran keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 3. Riset pemodelan pelatihan TI untuk masyarakat 5. Riset pengembangan metode monev pronangkis 6. Evaluasi implementasi pronangkis

96

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS 4. 5. 6. 7.

5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Monev pronangkis secara berkelanjutan. Pemberdayaan sosial ekonomi rakyat. Sistem jaminan sosial kemasyarakatan. Pendampingan ketahanan keluarga

1. Peningkatan kapasitas infrastruktur dalam merespon peningkatan pengguna 2. Utilisasi pemanfaatan infrastruktur dengan menggunakan kapasitas infrastruktur yang ada 3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk penguatan birokrasi 4. Penyediaan permukiman dan sarana wilayah yang berkelanjutan 5. Pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan distribusi pangan

AGENDA RISET 7. Riset pronangkis yang terkait dengan budaya 8. Evaluasi program pemberdayaan sosial ekonomi rakyat 9. Evaluasi program jaminan sosial kemasyarakatan. 10.Riset penyesuaian metode pendampingan ketahanan keluarga. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2

Pembentukan karakter generasi muda belum optimal


1. Pengembangan pola pikir dan budaya pegawai yang efektif.


1. Menyediakan regulasi tentang pendidikan karakter di masyarakat. 1. Penguatan sektor ekonomi lokal (pertanian, pariwisata, UMKM) 2. Menumbuhkan jiwa enterpreneur

3. Perekonomian

15. 1. 2. 3.

Studi pengembangan moda angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan pariwisata. Kajian pengembangan parkir terpadu untuk kawasan. Kajian penyediaan sarpras pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Penelitian pemanfaatan transportasi tak bermotor (jalan kaki, sepeda, becak, andong) di wilayah permukiman dan pendidikan. Penelitian jalur kereta api. Penelitian pengembangan konsep logistik perkotaan (urban logistics) di perkotaan Yogyakarta – Sleman. Prototype sistem informasi logistik pangan. Kajian strategi penanganan limbah domestik berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian urgensi kajian lingkungan dalam perijinan pembangunan. Kajian penataan zonasi rumah susun (non komersial) untuk penyediaan hunian, untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk. Kajian penataan kawasan permukiman di bantaran sungai. Studi perwujudan tertib ruang melalui instrumen insentif dan disinsetif dalam pemanfaatan ruang. Penelitian prospeksi bank tanah dalam pembangunan wilayah. Penelitian penyelenggaraan bank tanah untuk perlindungan lahan pertanian pangan. Kajian spasial perspektif pembangunan wilayah Penelitian budaya kerja (corporate-culture). Penelitian tentang kinerja pegawai, prestasi kerja. Pemetaan dan analisis kebutuhan terhadap diklat terkait etos kerja dan revolusi mental pegawai.

4. 1. Riset regulasi pendidikan karakter sesuai dengan masyarakat. 1. 2. 3. 4.

Penelitian bauran pemasaran UMKM. Penelitian kemandirian wirausaha di generasi muda. Kajian internalisasi pemula bisnis (business start-up). Analisis budaya konsumerisme di daerah tumbuh cepat.

97

NO

3

ISU STRATEGIS

Kurangnya tenaga pendidik (guru kelas SD)

BIDANG FOKUS 4. Kesejahteraan Rakyat

1. Pendidikan bela negara dan nilai-nilai kebangsaan. 2. Pendampingan ketahanan keluarga


1. Peningkatan karakter generasi muda melalui budaya kesadaran berlalu lintas yang manusiawi. 2. Penyediaan fasilitas publik untuk berinteraksi/berkreasi

1. Pemerintahan, Kelembagaan dan Aparatur 2. Hukum dan regulasi

1. Penataan tenaga pendidik terintegrasi sekolah negeri dan swasta

3. Perekonomian 4. Kesejahteraan Sosial

5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 4

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya belum optimal

AGENDA STRATEGIS


1. Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kebijakan pemenuhan tenaga pendidik. --1. Penguatan kelembagaan KBM 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pamong belajar di tengah masyarakat ---

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa 2. Peningkatan intensitas dan kualitas forum warga yang berbasis budaya.

AGENDA RISET 1. Riset penyesuaian metode pendidikan bela negara dan nilai-nilai kebangsaan. 2. Riset tentang penanggulangan radikalisasi. 3. Riset penyesuaian metode pendampingan ketahanan keluarga. 4. Kajian mengenai penyebab KDRT. 5. Penyusunan buku pedoman pendidikan bela negara dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. 6. Revitalisasi peran keluarga dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan. 1. Kajian pengembangan kurikulum pendidikan (formal dan informal) keselamatan jalanuntuk diterapkan di sekolah dasar dan menengah. 2. Kajian pembentukan dan pengoperasian suatu tim manajemen perubahan program internet masuk desa. 3. Kajian penyediaan ruang publik untuk pengembangan minat dan bakat generasi muda. 4. Penelitian pengarusutamaanpenataan ruang dan pembangunan berkelanjutan bagi generasi muda. 1. Pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. 2. Kajian perekrutan GTT/PTT didasarkan pada regulasi dan kemampuan anggaran APBD. 1. Penelitian kebutuhan tindak lanjut SPM dalam bentuk pengaturan dan peraturan lokal. --1. Penyusunan indikator pengukuran kapasitas KBM. 2. Penyusunan model pendampingan pamong belajar. 3. Studi evaluasi implementasi KBM. ---

1. Pemetaan aktivitas budaya lokal (merti desa, bersih desa, Saparan, dll) yang meningkatkan kualitas modal sosial. 2. Studi evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan UU Desa. 3. Studi evaluasi terhadap kapasitas penyusunan RPJMDes. 4. Penelitian tentang sistem pelayanan administrasi desa.


1. Penyediaan regulasi yang menjamin partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya

1. Kajian perumusan regulasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya.

98

NO

5

ISU STRATEGIS

Rasio tenaga kesehatan belum memadai

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS

3. Perekonomian

1. Pengelolaan wisata agro dan sejenisnya seperti agrowisata, ekowisata, eduwisata dll. 2. Revitalisasi pasar tradisional dengan tetap menjaga fungsi sosial kemasyarakatan. 3. Pelembagaan dan standarisasi serta peningkatan wawasan desa wisata. 4. Menjadikan desa wisata berbasis pada nilai luhur pedesaan dan melestarikan lingkungan

4. Kesejahteraan Sosial

1. Perkuatan kelembagaan sosial melalui organisasi sosial dan perkumpulan sosial.


1. Peningkatan infrastruktur pendukung pengelolaan budaya (gedung budaya, TI) 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya melalui pendidikan berlalu lintas 4. Melibatkan seluruh stakeholders dalam evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang 1. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam urusan kesehatan 2. Penempatan tenaga medis dan para-medis yang merata. 3. Penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan 4. Penataan manajemen ASN yang mengedepankan kompetensi pegawai dan kinerja pegawai yang berbasis hasil



1. Penyediaan regulasi pengunaan tenaga kerja asing. 2. Pengembangan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan

3. Perekonomian

1. Standarisasi kualitas produk maupun tenaga kerja untuk memasuki MEA, AFTA.

AGENDA RISET 1. Penelitian tentang potensi ekowisata yang berkaitan dengan pelestarian alam dan budaya. 2. Penelitian revitalisasi pasar tradisional yang sesuai dengan budaya. 3. Penelitian strategi kelembagaan desa wisata berbasis ekonomi kreatif (budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dll). 4. Penelitian partisipatif masyarakat dalam kesiapan membangun desa wisata berbais ekonomi kreatif. 5. Penelitian pengembangan wisata agro dan sejenisnya berbasis budaya dan kearifan lokal 1. Analisis efektivitas Ornop (organisasi non-pemerintah) yang bekerja di tingkat kabupaten dan tingkat desa. 2. Menyusun model revitalisasi kelembagaan sosial. 3. Identifikasi modal sosial potensial dalam meningkatkan eksistensi kelembagaan sosial. 1. Kajian model pendidikan berlalu lintas yang memanusiakan pengguna. 2. Studi model penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 3. Studi penguatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Kajian pembentukan agen pengendalian pemanfaatan ruang berbasis desa. 1. Penajaman prioritas pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam pelayanan kesehatan. 2. Kajian tentang aplikasi Citizen Charter (Kontrak Pelayanan) di RSUD dan Puskesmas induk. 3. Evaluasi pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi. 4. Evaluasi kompetensi pegawai. 5. Evaluasi sistem rekruitmen pegawai dan pejabat.

1. Penelitian dampak MEA dalam bidang kesehatan. 2. Penelitian ketentuan dan peraturan dan ketentuan yang melindungi warga lokal tanpa melanggar prinsip dalam MEA. 3. Penelitian ketentuan yang harus disediakan untuk mengatur kerjasama. 1. Riset minat menjadi tenaga kesehatan.

99

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS 4. Kesejahteraan Rakyat

6

Penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat

5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 1. Pemerintahan, Kelembagaan dan Aparatur 2. Hukum dan regulasi 3. Perekonomian

7

HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba meningkat

AGENDA STRATEGIS

AGENDA RISET

1. Pemberdayaan pusat-pusat pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif 2. Pemberdayaan para pelaku pengobatan tradisional dan pengobatan alaternatif 1. Pemanfaatan infrastruktur TI untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan

1. Penyusunan model pendampingan pusat pengobatan tradisional dan alternatif. 2. Penyusunan modul pemberdayaan pelaku pengobatan tradisional dan alternatif lain. 1. Pengembangan program telehealth yaitu sistem pengelolaan kesehatan menggunakan TI.

1. Memperkuat kebijakan preventif. 2. Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan

1. Analisis efektivitas program, sosialisasi program dan penyakit menular (DBD, TBC, Leptospirosis, dll) bagi pencegahan penyakit. 2. Penelitian tentang tingkat kesalahan dosis antibiotik oleh pasien rawat-jalan. 1. Penelitian regulasi pengendalian penyakit menular secara lokal. 2. Penelitian kebutuhan ketentuan untuk sanitasi lingkungan. 1. Penelitian pupuk organik dan mikroba tanah untuk mengembangkan pertanian sehat. 2. Penelitian memprediksi tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan dan menjaga kesehatan. 3. Penelitian peningkatan penyakit tidak menular dengan beban ekonomi. 1. Penyusunan modelperilaku hidup bersihdan sehat pada anak usia dini. 2. Survei kerentanan sosial dan kesehatan.

1. Regulasi pengendalian penularan penyakit. 2. Regulasi sanitasi lingkungan 1. Pengembangan pertanian organik dan menjaga keseimbangan lingkungan


1. Mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)


1. Antisipasi pengelolaan penyakit menular melalui perbaikan infrastruktur lingkungan. 2. Penyediaan sarpras pengendalian dan pengelolaan lingkungan

1. 2. 3. 4. 5. 6.


1. Peningkatan kerjasama dengan Kepolisian dalam mencegah perilaku negatif generasi muda. 2. Intensifikasi penyuluhan mengenai bahaya HIV/AIDS dan narkoba.

1.


1. Regulasi pengendalian penularan penyakit. 2. Memperkuat kebijakan preventif dan kuratif.

2. 3. 4. 1. 2.

Kajian model perbaikan sistem kesehatan lingkungan. Pilot project program internet masuk desa. Kajian peningkatan pelayanan persampahan. Kajian penanganan limbah rumah tangga/domestik secara terpadu. Kajian perwujudan RTH melalui bank tanah. Kajian kontribusi penataan ruang dalam peningkatan kesehatan lingkungan. Survei mengenai pola penyebaran penggunaan narkoba pada anakanak dan usia produktif (kelompok umur 10-60 tahun). Studi tentang pola penyebaran AIDS. Studi tentang kapasitas pelayanan kesehatan terhadap penderita HIV/AIDS. Pemutakhiran data penderita HIV/AIDS. Penelitian kebutuhan regulasi lokal pengendalian tentang HIV/AIDS. Penelitian ketentuan tindak lanjut preventif HIV/AIDS.

100

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS 3. Perekonomian

1. Penyusunan data penyelenggara jasa wisata, pusat hiburan dan perhotelan.


1. Pendampingan ketahanan keluarga. 2. Rehabilitasi sosial melalui proses refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan sosial 3. Pembinaan kepada kelompok perilaku sosial yang menyimpang 1. Peningkatan kepedulian terhadap bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba melalui pemanfaatan infrastruktur TI


8

Tingginya tingkat pengangguran terbuka

AGENDA STRATEGIS


1. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penanganan pengangguran. 2. Pembenahan sistem pembinaan dan diklat ketenagakerjaan. 3. Membangun dan mengembangkan kerjasama Triple Helix (perguruan tinggi, swasta, masyarakat).


1. Regulasi pemerataan ketenagakerjaan. 2. Regulasi kemitraan dengan swasta dan perguruan tinggi

3. Perekonomian

1. Mengembalikan pertanian sebagai memuliakan alam dan menjadi penghidupan petani. 2. Penerapan metoda minapadi dalam budidaya padi sawah. 3. Pengelolaanwisata agro dan sejenisnya seperti agrowisata, ekowisata, eduwisata dll. 4. Pelembagaan dan standarisasi serta peningkatan wawasan desa wisata. 5. Pelatihan peningkatan keterampilan dan

AGENDA RISET 1. Penelitian tentang dampak pembangunan ekonomi pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Penelitian pengaruh ekonomi pada upaya penanganan HIV/AIDS. 3. Penelitian dampak HIV/AIDS terhadap kehidupan. 4. Studi mengkaji dampak sosial ekonomi dari HIV/AIDS. 5. Penelitian HIV/AIDS dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. 1. Survei tentang pola penyimpangan seks, KDRT dan kerentanan keluarga. 2. Survei tempat-tempat rawan prostitusi. 3. Pemetaan perilaku dan pergaulan bebas di kalangan remaja. 4. Survei kerentanan sosial dan kesehatan. 1. Kajian peningkatan penggunaan infrastruktur TI dan yang relevan untuk kampanye bahaya HIV/AIDS dan narkoba kepada kelompokkelompok rentan dan masyarakat umum 2. Pembentukan dan pengoperasian suatu tim manajemen perubahan program internet masuk desa 3. Zoning kawasan rentan penyalahgunaan narkoba 4. Zoning kawasan rentan penyebarluasan HIV/AIDS 1. Perkuatan kelembagaan sosial melalui organisasi sosial dan perkumpulan sosial. 2. Perbaikan kualitas data mengenai pengangguran, angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. 3. Penelitian tentang relevansi kegiatan BLK (Balai Latihan Kerja) dengan kebutuhan keterampilan dan kompetensi dalam perusahaan. 4. Sosialisasi dan pengembangan jejaringtriple helix plus (perguruan tinggi, swasta, pemerintah, masyarakat). 1. Penelitian sistem jaminan sosial masyarakat. 2. Penelitian ketentuan yang memeratakan kesempatan kerja. 1. Kajian prospeksi penghidupan petani perdesaan. 2. Penelitian efisiensi produktivitas minapadi dalam budidaya padi sawah. 3. Pengelolaan dan pengembangan ekowisata berbasis sumberdaya lokal. 4. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata berbasis desa pertanian. 5. Survei kebutuhan pelatihan bagi pelaku UMKM. 6. Pengembangan produk pertanian sebagai bahan baku industri olahan

101

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS


9

Tingginya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

AGENDA STRATEGIS wawasan kepada UMKM. 6. Peningkatan potensi bahan baku industri olahan hasil pertanian. 7. Pengembangan ekonomi kreatif. 8. Gerakan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk koperasi an atau BUMDES. 1. Survey ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pendidikan


1. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan lapangan kerja dan akses ke lapangan kerja


1. Realokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Desa yang lebih responsif terhadap masalah-masalah sosial. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan PMKS. 3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam rehabilitasi dan fasilitasi pelayanan sosial. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja sosial (social worker). 1. Menindaklanjuti dan penegakan regulasi tentang PMKS. 2. Kebijakan kesetiakawanan sosial. 3. Kebijakan afirmatif dalam pelayanan sosial terkait dengan sarpras dan aksesabilitas di segala bidang. 4. Kebijakan pendidikan khusus calon pekerja sosial 1. Revitalisasi pasar tradisional dengan tetap menjaga fungsi sosial kemasyarakatan.


3. Perekonomian

AGENDA RISET 7. Kajian potensi ekonomi kreatif berbasis sumberdaya lokal 8. Penyelenggaraan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes 9. Penelitian kemampuan serapan lapangan kerja dan kelulusan sekolah 10.Studi peningkatan keterampilan standard UMKM 11.Studi bahan baku industri pertanian 1. Penelitian pengangguran terbuka berkaitan dengan sosial budaya. 2. Survei ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 3. Rehabilitasi sosial melalui proses refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan sosial 4. Pendataan sistematis terhadap pengangguran terbuka, waktutunggu kerja, dan efektivitas Diklat BLK. 5. Pengembangan sistem pembelajaran formal dan informal 6. Pengembangan biasiswa untuk anak miskin 1. Kajian peningkatan program-program pembangunan fisik infrastruktur (jangka pendek). 2. Pilot project program internet masuk desa. 3. Kajian pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang 1. Pendataan tentang kebutuhan Tenaga Pendamping bagi penggunaan dana desa. 2. Peningkatan kualitas program setelah penyatuan Bagian Pembinaan Masyarakat Desa dengan Tata Pemerintahan. 3. Pemetaan penduduk lanjut usia lanjut yang tidak memiliki keluarga. 4. Studi efektivitas manajemen PMKS. 5. Survei ketersediaan tenaga sosial. 6. Survei kemampuan kelembagaan sosial di level desa dalam pendampingan masalah-masalah sosial. 1. Penelitian kebutuhan tindak lanjut ketentuan penjabaran lokal. 2. Penelitian ketentuan tentang media/metoda peningkatan kesejahteraan sosial. 3. Penelitian tindak lanjut ketentuan yang diperlukan terkait sarpras dan aksesabilitas di segala bidang. 3. Penelitian ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pendidikan khusus calon pekerja sosial. 1. Penelitian kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

102

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS 2. Gerakan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk koperasi dan atau BUMDES.

10

Sarana prasarana jalan, jembatan, irigasi, pasar tradisional, objek wisata belum seluruhnya dalam kondisi baik


1. Peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 3. Monitoring dan evaluasi pronanangkis secara berkelanjutan 4. Penguatan kelembagaan sosial.


1. Pengembangan infrastruktur universal. 2. Peningkatan infrastrukturyang ramah pada penyandang masalah kesejahteraan sosial


1. Peningkatan dana infrastruktur untuk pemeliharaan fasilitas umum. 2. Penyusunan priortas pembangunan sarpras dengan memperhatikan zona 1. Penguatan penegakan peraturan daerah. 2. Kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana.


3. Perekonomian


1. Perbaikan saluran irigasi pertanian dan perikanan serta pengelolaan sumber air dengan tehnologi yang ramah lingkungan. 2. Revitalisasi pasar tradisional dengan tetap menjaga fungsi sosial kemasyarakatan. 1. Peningkatan kesadaran potensi desa wisata

AGENDA RISET 2. Penelitian pola makan masyarakat terhadap pergeseran kebutuhan bahan pokok, kebutuhan pangan sekunder dan tersier. 3. Studi koperasi pedesaan. 4. Studi ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes. 1. Survei ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Diklat relawan kesejahteraan sosial. 3. Studi evaluasi terhadap penggunaan bantuan sosial. 4. Penyusunan model pengembangan social security. 5. Pemetaan sosial ekonomi masyarakat 6. Penelitian penyebab PMKS 7. Identifikasi modal sosial potensial dalam meningkatkan eksistensi kelembagaan sosial. 8. Menyusun model sistem pelayanan sosial terpadu. 9. Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi kelembagaan sosial. 10.Identifikasi keberdayaan ekonomi masyarakat. 1. Pengembangan infrastruktur jalan yang ramah gender. 2. Penelitian dampak sosial limbah domestik. 3. Penelitian penanganan limbah domestik dalam mewujudkan harmonisasi sosial di masyarakat. 4. Studi respon masyarakat terhadap rencana pemanfaatan ruang yang berdampak strategis. 1. Analisis efektivitas penggunaan dana swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pembangunan. 2. Evaluasi dampak zona-zona pengembangan sosial, ekonomi, pariwisata, dll. 1. Penelitian ketentuan tentang optimasi penegakan peraturan daerah. 2. Penelitian pengelolaan sarana dan prasarana umum yang berasal dari pembangunan perumahan dan permukiman. 1. Penelitian pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian berkelanjutan. 2. Studi pengembangan pasar tradisional secara partisipatif. 3. Peningkatan kemampuan akomodasi dan transportasi untukpeningkatan perekonomian. 1. Pemberdayaan masyarakat tentang manajemen desa wisata. 2. Penelitian tentang potensi ekowisata yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan budaya. 3. Penelusuran legenda dan cerita rakyat terkait dengan pengembangan kuliner sebagai pendukung desa wisata.

103

NO

11

ISU STRATEGIS

Indeks kualitas lingkungan masih rendah

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS


1. Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur (jalan). 2. Pembangunan RTH/Taman Kota. 3. Peningkatan Zona Resapan Air


1. Pembangunan sistem dan informasipelayanan perizinan


1. Penguatan penegakan peraturan daerah. 2. Penyediaan regulasi berkaitan dengan penataan ruang secara lengkap, baik berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pada level perda dan perbup, terkait kebijakan pembangunan wilayah, perizinan dan manajemen pertanahan (pengeringan, pecah kavling, konsolidasi tanah, AMDAL dll). 4. Penyediaan regulasi pengembangan wilayah secara memadai 1. Penerapan metoda minapadi dalam budidaya padi sawah. 2. Mengembangkan pertanian organik dan menjaga keseimbangan lingkungan. 3. Menjadikan desa wisata berbasis pada nilai luhur pedesaan dan melestarikan lingkungan.

3. Perekonomian

AGENDA RISET 1. Kajian tentang akses masyarakat terhadap pasar tradisional, fasilitas internet, dan objek wisata di kawasan tumbuh sedang. 2. Pengaturanparkir di badan jalan. 3. Pengembangan konsep parkir terpadu dalam satuan kawasan. 4. Redesign simpang yang lebih ramah bagi penyeberang jalan dan pengguna sepeda. 5. Penataan/pengembangan kepadatan bangunan dikaitkan dengan keberhasilan angkutan umum. 6. Kajian zonasi pemanfaatan ruang berdasarkan potensi wilayah. 7. Penataan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana. 1. Peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Kajian terhadap konsistensi dan penegakan hukum atas penggunaan AMDAL dalam pembangunan rusunawa dan apartemen. 1. Penelitian tentang ketentuan yang diperlukan untuk optimasi penegakan perda lingkungan. 2. Penelitian penyebab kelemahan dan kesempatan untuk sinkronisasi ketentuan dan tindak lanjutnya dalam peraturan yang meningkatkan sinkronisasi. 3. Penelitian penyelenggaraan manajemen pertanahan daerah dalam rangka pemberian perijinan. 4. Penelitian penyediaan regulasi pembangunan wilayah. 5. Penelitian tentang penyebab kurangnya penyediaan regulasi yang berkaitan dengan pegembangan wilayah.

1. Penelitian varietas padi lokal yang mempunyai keunggulan terutama dalam ke-khasan penciri wilayah. 2. Penelitian sayur organik sekaligus enjadikan tempat edukasi dan rekreasi. 3. Penelitian dalam penyusunan kalender produksi buah-buahan dan kuantitas serta kualitas dari berbagai komoditi buah. 4. Penelitian pengembangan minapadi dan bebek. 5. Pengembangan budidaya petani multikultur. 6. Kinerja pertanian organik dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan 7. Pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal perdesaan. 8. Penelitian pemanfaatan lahan marginal/kritis untuk lebih optimal dalam pengelolaannya.

104

NO

12

ISU STRATEGIS

Pengendalian bantaran sungai belum optimal

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS


1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kondisi lingkungan


1. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi gas buang. 2. Penyelamatan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. 3. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 4. Melibatkan seluruh stake holder dalam evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Pengurangan dampak pemanfaatan infrastruktur jalan terhadap lingkungan hidup melalui pengembangan angkutan yang ramah lingkungan. 1. Pembangunan sistem dan informasi pelayanan perizinan (SOP, SP, SPP). 2. Pendampingan ahli dalam SOP pelayanan di semua sektor.



3. Perekonomian

1. Penguatan penegakan peraturan daerah. 2. Penyediaan regulasi berkaitan dengan penataan ruang secara lengkap, baik berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pada level perda dan perbup, terkait kebijakan pembangunan wilayah, perijinan dan manajemen pertanahan (pengeringan, pecah kavling, konsolidasi tanah amdal, dll). 4. Penyediaan regulasi pengembangan wilayah secara memadai 1. Penataan bantaran sungai yang terintegrasi dan berkelanjutan

AGENDA RISET 1. Penelitian masyarakat sadar lingkungan. 2. Penelitian hubungan fungsi sosial dengan pembangunan lingkungan. 1. Pengembangan angkutan kereta api sebagai angkutan masa depan. 2. Penataan/pengembangan kepadatan bangunan dikaitkan dengan keberhasilan angkutan umum. 3. Penyediaan sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan. 4. Penelitian penyelamatan keanekaragaman hayati. 5. Penelitian penanganan limbah rumah tangga/domestik secara terpadu. 6. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 7. Melibatkan seluruh stake holder dalam evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang. 1. Studi tentang ketersediaan SOP, SP, dan SPP di dalam sistem pelayanan pemerintah. 2. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pembangunan talud sungai di jalur sungai utama. 3. Analisis pengembangan kerjasama dengan Badan Pengelola Sungai. 1. Penelitian tentang berbagai hambatan dan potensi berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum di daerah. 2. Kajian kebijakan insentif-disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Kajian penerapan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang. 4. Kajian permasalahan perijinan pembangunan wilayah. 5. Kajian efektivitas Perda RTRW Kabupaten dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang.

1. Penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi stakeholders dalam penataan bantaran sungai. 2. Optimalisasi pemanfaatan bantaran sungai dengan tanaman konservasi yang bernilai ekonomi. 3. Penelitian pemanfaatan bantaran sungai yang berwawasan lingkungan.

105

NO

13

ISU STRATEGIS

Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS


1. Peningkatan kesadaran fungsi bantaran dan sempadan sungai untuk RTH. 2. Pemindahan hunian di bantaran dan sempadan sungai/relokasi


1. Penguatan kapasitas lembaga Tata Ruang. 2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 3. Pengendalian penggunaan ruang di bantaran sungai. 4. Pengamanan bantaran sungai sebagai kawasan konservasi dan RTH 1. Pembangunan sistem dan informasi pelayanan perizinan (SOP, SP, SPP). 2. Peningkatan koordinasi SKPD yang membidangi perijinan, prasarana wilayah dan lingkungan hidup.



1. Penguatan penegakan peraturan daerah. 2. Penyediaan regulasi berkaitan dengan penataan ruang secara lengkap, baik berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Legislasi kajian RDTR/PZ menjadi Perda RDTR/PZ 4. Penyusunan kebijakan insentif-disinsentif dalam pengendalian lahan. 5. Sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pada level perda dan perbup, terkait kebijakan pembangunan wilayah, perijinan dan manajemen pertanahan (pengeringan, pecah kavling, konsolidasi tanah,AMDAL, dll). 6. Penyediaan regulasi pengembangan wilayah secara memadai.

AGENDA RISET 1. Survei perumahan di bantaran dan sempadan sungai. 2. Pendampingan relokasi perumahan di bantaran dan sempadan sungai. 3. Survei partisipasi masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang sungai. 4. Survei partisipasi masyarakat dalam membangun bangunan pengamanan banjir. 5. Survei tentang modal sosial dan kearifan lokal dalam mengatasi bencana banjir dan longsor. 1. Kajian penguatan kapasitas lembaga tata ruang. 2. Kajian penguatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 3. Kajian penataan sempadan sungai berbasis mitigasi bencana. 4. Kajian relokasi hunian penduduk bantaran sungai.

1. Kajian terhadap efektivitas kegiatan dan program Instansi Pengendalian Pertanahan Daerah. 2. Studi evaluasi terhadap perubahan tataguna lahan dengan kebijakan RTRW. 3. Penelitian tentang pola perubahan status tanah, pemberian IMB, dan pemberian ijin lokasi perumahan di kawasan cepat tumbuh. 1. Penelitian tentang berbagai hambatan dan potensi berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum di daerah. 2. Penelitian tentang sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pembangunan wilayah. 3. Penelitian urgensi penerapan RDTR-Peraturan Zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Kajian kebijakan insentif-disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Kajian penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang yang mudah dan efisien 6. Kajian efektivitas penerapan Perda RTRW dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah.

106

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS 3. Perekonomian

1. Mengembalikan pertanian sebagai memuliakan alam. 2. Pengelolaan wisata agro dan sejenisnya seperti agrowisata, ekowisata, eduwisata dll.


1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap fungsi lahan/peruntukan berdsar RTRW. 2. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan lahan terbatas untuk pengembangan ekonomi produktif. 1. Penguatan kapasitas lembaga tata ruang. 2. Pembangunan sistem perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi, mudah diakses dan terpantau oleh pengambil kebijakan. 3. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 4. Pengkajian dan penyusunan naskah akademik di bidang penataan ruang. 5. Percepatan legislasi dalam penataan ruang. 6. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memanfaatkan dana CSR. 7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penataan . 8. Pengendalian tata ruang melalui pengelolaan akses jalan 1. Pembangunan sistem dan informasi pelayanan perizinan (SOP, SP, SPP). 2. Peningkatan koordinasi SKPD yang membidangi perijinan, prasarana wilayah dan lingkungan hidup.


14

Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal

AGENDA STRATEGIS



1. Legislasi Kajian RDTR/PZ menjadi Perda RDTR/PZ. 2. Penyusunan Kebijakan Insentif-Disinsentif dalam Pengendalian Lahan.

AGENDA RISET 1. Penelitian perekonomian peluang usaha pada satuan kawasan. 2. Penelitian perikanan darat untuk menemukan race atau varietas yang lebih produktif dan diminati konsumen dengan nilai ekonomi tinggi. 3. Penelitian pengembangan minapadi dan bebek. 4. Penelitian pengembangan wisata agro dan sejenisnya berbasis budaya dan kearifan lokal. 5. Penelitian dalam bidang sosial ekonomi pertanian. 1. Survei perilaku usaha dan penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kesesuaian dengan zona pengembangan. 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pengembangan ekonomi kreatif di perdesaan 1. Kajian penguatan kapasitas lembaga tata ruang. 2. Kajian Pembangunan sistem perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi, mudah diakses dan terpantau oleh pengambil kebijakan. 3. Kajian penguatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 4. Pengkajian dan penyusunan naskah akademik di bidang penataan ruang. 5. Percepatan legislasi dalam penataan ruang. 6. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memanfaatkan dana CSR. 7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penataan ruang berbasis Sistem Informasi Geografis. 8. Melibatkan seluruh stakeholder dalam evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Penelitian tentang deviasi spasial berdasarkan dokumen pokok (RTRW, RDTR) dan observasi lapangan di kawasan cepat tumbuh. 2. Studi efektivitas koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam pemberian perijinan. 3. Kajian tentang mekanisme koordinasi dalam pembangunan infrastruktur dan perubahan sistem tata-ruang. 4. Survei ketepatan pembangunan fasilitas kota dengan tata ruang. 1. Penelitian tata ruang tentang pengelompokan zona tumbuh cepat 2. Penelitian tentang penyebab kurangnya penyediaan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah. 3. Penelitian tentang berbagai hambatan dan potensi berkaitan dengan

107

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS

3. Perekonomian


5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 15

Rendahnya kualitas pengelolaan sampah

Masih adanya

lemahnya penegakan hukum di daerah. 4. Penelitian tentang sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pembangunan wilayah. 1. Penelitian kebutuhan ruang untuk penumbuhan ekonomi masyarakat.

1. Peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukan 2. Peningkatan masyarakat dalam memenuhi perijinan dalam pembangunan 1. Pemanfaatan TIK untuk optimalisasi pengendalian pemanfaatan Ruang

1. Survei pelanggaran RTH untuk bangunan oleh masyarakat. 2. Survei hak Guna bangunan (HGB). 3. Survei masyarakat atas kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB).

1. Peningkatan penyuluhan kepada warga tentang 3R (reuse, reduce, recycle)


1. Penguatan penegakan peraturan daerah

3. Perekonomian

1. Mengembangkan pertanian organik dan menjaga keseimbangan lingkungan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku 3 R 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan komunitas hijau 1. Penyediaan sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan. 2. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pelayanan persampahan. 4. Pengendalian produksi sampah 1. Pembangunan sistem dan informasi pelayanan perizinan (SOP, SP, SPP).


1. Pemerintahan, Kelembagaan dan

AGENDA RISET

3. Penetapan perijinan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Penertiban pelanggaran tata ruang 1. terbangunnya sarpras untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan arahan TR



16

AGENDA STRATEGIS

1. 2. 3. 4. 1.

Penyediaan data dan informasi spasial berbasis desa. Pembangunan Sistem Infromasi Pertanahan Berbasis Desa Pemanfaatan pilot project program internet masuk desa. Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Evaluasi terhadap efektivitas pendanaan untuk pengelolaan sampah dalam forum Sekber Kartamantul. 2. Survei kontribusi swasta dalam membangun RTH penanganan sampah dan IPAL. 3. Kajian terhadap sistem kampanye yang optimal bagi pelaksanaan reduce-reuse-recycle (3R). 1. Penelitian tentang berbagai hambatan dan potensi berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum di daerah. 1. Penelitian produksi sampah dan pemanfaatannya. 1. Survei partisipasi masyarakat dan kelembagaan bank sampah. 2. Surveipartisipasi masyarakat dan kelembagaan komunitas hijau. 3. Surveipartisipasi masyarakat dan kelembagaan IPAL komunal. 1. Penyediaan sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan. 2. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pelayanan persampahan. 4. Kampanye pengurangan produksi sampah 1. Kajian terhadap prosentase alih fungsi lahan di kawasan konservasi. 2. Penetapan skala prioritas dalam kegiatan reforestasi di kawasan

108

NO

ISU STRATEGIS lahan kritis

BIDANG FOKUS Aparatur


3. Perekonomian



17

Tingginya tingkat kriminalitas dan konflik SARA


AGENDA STRATEGIS 2. Peningkatan fungsi reforestasi di wilayahwilayah lahan kritis. 1. Penguatan penegakan peraturan daerah. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pada level perda dan perbup, terkait kebijakan pembangunan wilayah, perijinan dan manajemen pertanahan (pengeringan, pecah kavling, konsolidasi tanah AMDAL, dll) 1. pengembangan metoda minapadi. 2. Mengembangkan pertanian organik dan menjaga keseimbangan lingkungan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis 2. peningkatan kemampuan masyarakat dalam konsevasi lahan kritis 1. Penyediaan sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan. 2. Peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Penyelamatan keanekaragaman hayati 1. Penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan. 2. Peningkatan koordinasi lembaga dengan Kepolisian, tokoh masyarakat dan tokoh agama.


1. Pengaturan dan pengendalian untuk mencegah meningkatnya kriminalitas dan konflik.

3. Perekonomian

1. Pengembangan ekonomi kreatif. 2. Pengelolaan wisata agro dan sejenisnya seperti agrowisata, ekowisata, eduwisata, dll.

AGENDA RISET konservasi. 3. Studi terhadap kendala manajerial bagi otoritas bidang lingkungan 4. Studi implementasi reforestasi. 1. Penelitian tentang metoda penegakanperda yang efektif dan efisien tentang lahan kritis. 2. Penelitian penyebab kelemahan dan kesempatan untuk sinkronisasi ketentuan dan tindak lanjutnya dalam peraturan yang meningkatkan sinkronisasi 1. Penelitian sistem minapadi untuk mendudkung ketahanan pangan 2. Penelitian pengembangan minapadi dan bebek 3. Penelitian Pemanfaatan lahan marginal/kritis untuk lebih optimal dalam pengelolaannya. 1. Survei partisipasi penanganan lahan dengan pemanfaatan kearifan lokal. 2. Penelitian efektivitas pendampingan dalam penanganan lahan kritis. 1. Studi penyediaan sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan. 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan kritis yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. 3. Studi penyelamatan keanekaragaman hayati 1. Studi terhadap kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompokkelompok keagamaan yang berpotensi radikal 2. Penelitian sistem koordinasi yang optimal antar pemangku kepentingan 3. Identifikasi kebutuhan MoU dalam penanganan kriminalitas 4. Survei kantong-kantong potensial tindak kriminal. 1. Penelitian ketentuan yang diperlukan baik yang sudah ada maupun yang baru. 2. Penelitian ketentuan yang efektif dan efisien dalam penanggulangan kriminalitas dan konflik SARA. 3. Penelitian sinkronisasi antar ketentuan yang terkait dengan kriminalitas dan konflik SARA. 1. Penelitian ekomomi kreatif dalam menumbuh kembangkan nilai ekonomi masyarakat untuk mengurangi dan menanggulangi dampak kemiskinan. 2. Penelitian tentang dampak pembangunan ekonomi pada perubahan

109

NO

18

ISU STRATEGIS

Menurunnya jumlah sumber daya aparatur

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS


1. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 2. Terwujudnya model sistem pelayanan sosial yang terpadu dan inklusif. 3. Peningkatanpendidikan karakter bela negara dan nilai-nilai kebangsaan. 4. Penguatan kelembagaan sosial.


1. Pembentukan dan pengoperasian suatu tim manajemen perubahan program internet masuk desa. 2. Pemanfaatan TI untuk meningkatkan respon terhadap kejadian kriminalitas dan konflik SARA 1. Penataan manajemen ASN yang mengedepankan kompetensi pegawai dan kinerja pegawai yang berbasis hasil dan keberlanjutan WTP. 2. Pengembangan pola pikir dan budaya pegawai yang efektif. 3. Pelaksanaan sistem rekrutmen pegawai yang didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) yang objektif. 1. Mengurangi Ketentuan yang menghambat pengembangan aparatur dan membuat ketentuan baru lokal yang mendorong peningkatan kapasaitaas aparatur. 1. Meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Negara 1. Peningkatan kualitas SDM masyarakat 2. Pengembangan sistem KBM bermitra dengan perguruan tinggi. 3. Memotivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan non formal atau informal ---



3. Perekonomian 4. Kesejahteraan Sosial


AGENDA RISET sosial dan ekonomi masyarakat. 3. Penelitian pengembangan wista agro dan sejenisnya berbasis budaya dan kearifan lokal. 1. Identifikasi keberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Survey ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 3. Menyusun model sistem pelayanan sosial terpadu. 4. Merancang model pendidikankarakter bela negara dan nilai-nilai kebangsaaan di masyarakat. 5. Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi kelembagaan sosial. 1. Pengembangan dan peningkatan sistem pelaporan melalui pemanfaatan TI (antara lain medsos) terhadap kejadian kriminalitas dan konflik SARA. 2. Pembentukan dan pengoperasian suatu tim manajemen perubahan program internet masuk desa. 1. Kajian menyeluruh tentang kebutuhan PNS, sistem rekrutmen, pola evaluasi dan promosi serta kebutuhan SDM untuk 5 (lima) tahun mendatang. 2. Evaluasi pegawai di setiap SKPD berdasarkan pemenuhan target SKP (Sasaran Kerja Pegawai). 3. Perluasan Analisis Beban Kerja (ABK) yang objektif pada 27 SKPD di Sleman berdasarkan prioritas yang relevan dengan pelayanan publik. 1. Penelitian ketentuan yang mendorong dan menghambat kapasitas aparatur. 1. Studi motivasi kinerja aparatur untuk peningkatan ekonomi daerah. 1. 2. 3. 4.

Penyusunan modul KBM yang tepat. Survei KBM dalam penyediaan fasilitas dan sistem pembelajaran. Pemutakhiran data pencapaian Kejar Paket A, B dan C. Pemutakhiran data anak putus sekolah untuk rekomendasi kebijkan pengembangan informal. ---

110

NO 19

ISU STRATEGIS Proses perizinan masih lama dan berbelit belit

BIDANG FOKUS

1. Kajian tentang kualitas layanan di bidang-bidang layanan strategis (perijinan, pemberdayaan, pembangunan infrastruktur). 2. Survei tindak lanjut pengaduan dalam sistem pelayanan. 3. Survei budaya SMART dalam penyelenggaraan pelayanan.


1. Kebijakan kerjasama pemasaran hasil produksi UMKM. 2. Kebijakan branding produk UMKM

1. Kajian model pengembangan kerjasama pemasaran (CSR) dengan pemerintah daerah. 2. Penelitian konsep pencitraan branding produk UMKM. 3. Penelitian strategi branding produk UMKM

3. Perekonomian

1. Pelatihan peningkatan ketrampilan dan wawasan kepada UMKM industri pengolahan hasil pertanian. 2. Pendampingan dan fasilitasi pendaftaran

1. Studi peningkatan ketrampilan standard UMKM. 2. Studi pengembangan HAKI dalam perlindungan produk UMKM 3. Penelitian peran pemangku kepentingan dalam perwujudan One Village On Product (OVOP).

3. Perekonomian 4. Kesejahteraan Sosial 5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Daya saing produk UMKM masih rendah

AGENDA RISET

1. Pembangunan sistem dan informasi pelayanan perizinan (SOP, SP, SPP). 2. Peningkatan koordinasi SKPD yang membidangi perijinan, prasarana wilayah dan lingkungan hidup. 1. Sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pada level Perda dan Perbup terkait kebijakan pembangunan wilayah, perizinan dan manajemen pertanahan (pengeringan, pecah kavling, konsolidasi tanah, amdal dll). 2. Penyusunan SOP semua proses perijinan. 3. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi perijinan 1. Insentif dan disinsentif perizinan 1. Penanganan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. 2. Perwujudan SMART dalam pelayanan publik 1. Pembangunan sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi, mudah diakses, dan terpantau oleh pengambil kebijakan. 2. Pilot project program internet masuk desa. 3. Peningkatan penggunaan infrastruktur TI untuk mempersingkat dan mempermudah proses perizinan 1. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pembinaan UMKM. 2. Kapasitas pemerintaha dalam membangun kerjasama pemasaran

1. Pemerintahan, Kelembagaan dan Aparatur 2. Hukum dan regulasi

20

AGENDA STRATEGIS


1. Penelitian tentang berbagai hambatan dan potensi berkitan dengan lemahnya penegakan hukum di daerah. 2. Penelitian tentang sinkronisasi dan harmonisasi substansi produk hukum pembangunan wilayah. 3. Kajian efektifitas perijinan investasi di Kabupaten Sleman. 4. Penelitian efektivitas pelayanan berbagai perijinan melalui perijinan satu pintu.

1. Penelitian dampak pembangunan terhadap pendapatan masyarakat. 1. Survei tentang keluhan pelanggan dalam pengurusan perizinan. 2. Survei pemanfaatan pusat-pusat pengaduan oleh masyarakat 1. Pembangunan sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi, mudah diakses, dan terpantau oleh pengambil kebijakan. 2. Pilot project program internet masuk desa dalam rangka penggunaan TI untuk proses perizinan. 3. Pemetaan zonasi wilayah pelayanan infrastruktur teknologi informasi dalam perijinan 1. Kajian menyeluruh terhadap sistem promosi yang efektif bagi produk-produk UMKM di Sleman. 2. Survei pasar terhadap preferensi produk dan perubahan pola konsumsi bagi produk-produk industri kecil. 3. Survei kapasitas UMKM dalam menghadapi MEA

111

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS



21

Pengelolaan Desa Wisata belum optimal



3. Perekonomian

AGENDA STRATEGIS

AGENDA RISET

HAKI produk UMKM. 3. Membangun kemitraan ABGC untuk mencapai OVOP. 4. Pendampingan UMKM untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk. 5. Standarisasi produk untuk memasuki AFTA, MEA

4. Studi pengembangan daya saing produk lokal 5. Studi peningkatan kualitas produk lokal dalam menghadapi pasar bebas. 6. Penelitian bauran pemasaran produk UMKM. 7. Studi penyusunan kalender produksi pertanian dan standarisasi mutu produk. 8. Studi penyusunan data potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis teknologi informasi. 9. Penelitian strategi peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar global.

1. Peningkatan kemampuan produksi secara kontinyu untuk memenuhi permintaan pasar. 2. Penyelenggaraan pusat kemasan produk yang sehat dan berdaya saing 1. Pilot project program internet masuk desa. 2. Pembentukan dan pengoperasian suatu tim manajemen perubahan program internet masuk desa. 3. Pemanfaatan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk UMKM

1. Pemetaan UMKM didasarkan pada jenis produk dan pemasaran. 2. Penyelenggaraan pelatihan pengemasan produk. 3. Survei bauran pemasaran produk UMKM.

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 2. Peningkatan fasilitasi promosi bagi produkproduk wisata desa adat dan gelar budaya. 3. Penyediaan jalur dan wadah koordinasi pemasaran desa wisata. 4. Peningkatan kapasitas manajemen desa wisata 1. Kebijakan integratif dalam penyelenggaraan desa wisata se kabupaten

1. Survei pemasaran terhadap paket-paket atraksi di desa-desa wisata 2. Identifikasi kapasitas dasar bagi para manajer dan pelaksana atraksi di desa-desa wisata. 3. Penyusunan pola/model pengembangan desa wisata berdasarkan karakter dan atraksi.

1. Pengelolaan wisata agro dan sejenisnya. 2. Pelembagaan dan standarisasi serta peningkatan wawasan desa wisata. 3. Menjadikan desa wisata berbasis pada nilai luhur pedesaan dan melestarikan lingkungan

1. Penelitian minat wisatawan terhadap agrowisata dengan tujuan untuk memenuhi kriteria Sapta Pesona Pariwisata. 2. Penelitian tentang potensi ekowisata yang berkaitan dengan pelestarian alam dan budaya. 3. Survei industri kreatif dan kuliner untuk basis pemasaran desa wisata. 4. Penelitian pengembangan wisata agrodan sejenisnya berbasis budaya dan kearifan lokal.

1. Pemanfaatan angkutan barang untuk mengurangi biaya produksi/logistik 2. Pemanfaatan angkutan jalan untuk mempermudah transaksi UMKM 3. Pilot project program internet masuk desa untuk meningkatkan promosi,pemasaran produk dan peningkatan kemampuan manajemen UMKM.

1. Penelitian tentang ketentuan yang diperlukan nuntuk meningkatkan integrasi pengembangan pembangunan yanag terkait dengan pariwisata pedesaan.

112

NO

22

ISU STRATEGIS

Tingginya resiko bencana

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS


1. Membangun koneksi antar penyelenggara desa wisata dengan sistem jaringan obyek sebagai inti, dan desa pendukung sebagai penyedia fasilitas


1. Pemanfaatan infrastruktur untuk memastikan akses ke desa wisata. 2. Penyediaan fasilitas publik yang representatif, bersih dan terpelihara


1. Pelatihan teknik mitigasi dan tanggapbencana yang profesional dan berkesinambungan bagi aparat (Satpol PP, perangkat desa, Linmas). 2. Peningkatan akurasi data bagi kawasan rawan bencana. 3. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam manajemen bencana. 1. Memperkuat kebijakan mitigasi bencana. 2. Kebijakan desa swasembada dan desa swadaya. 3. Kebijakan kedaulatan pangan


AGENDA RISET 1. Penelitian tentang potensi ekowisata yang berkaitan dengan pelestarian serta budaya. 2. Penelitian tentang potensi ekowisata yang berkaitan dengan pelestarianlingkungan serta budaya. 3. Penelusuran legenda dan cerita rakyat terkait dengan pengembangan kuliner sebagai pendukung desa wisata 1. Pengembangan jaringan jalan dan jaringan angkutan orang yang meningkatkan akses ke desa-desa wisata. 2. Pilot project program internet masuk desa yang mampu mempromosikan desa wisata. 3. Penyediaan informasi spasial (peta) lokasi/desa wisata secara digital. 4. Pembangunan web sebagai media promosi lokasi/desa wisata. 1. Studi pemutakhiran data tentang aparatur tanggap-bencana dan kompetensi aktualnya dalam mitigasi. 2. Studi soliditas kerjasama antar OPD dalam pencegahan dan mitigasi bencana. 3. Survei kapasitas pemerintah desa dalam pelembagaan sistem penanganan bencana. 1. Penelitian ketentuan yang masih diperlukan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana 2. Kajian perwujudan Desa Swasembada Pangan Partisipatif 3. Kajian menuju kedaulatan pangan berbasis pengembangan produk pangan lokal

3. Perekonomian

1. Pelembagaan sistem pertanian multikultur. 2. Implementasi diversivikasi pangan secara riil. 3. Pembudayaan pengolahan kemiringan lahan dengan sistem terasering.

1. Penelitian antisipasi masyarakat terhadap rawan bencana dan kesiapam pegetahuannya. 2. Survei diversifikasi ketahanan pangan dilihat dari aspek komoditas pangan 3. Evaluasi kesesuaian kemampuan lahan dengan penggunaan lahan


1. Pengembangan keluaraga dan desa tangguh bencana. 2. Pembinaan masyarakat dalam mencapai kedaulatan pangan. 3. Pembudayaan diversivikasi pangan rakyat

1. 2. 3. 4.


1. Peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi resiko bencana. 2. Peningkatan jalur hijau di setiap desa dan

1. Peningkatan dan utilisasi infrastruktur (jalan, air, energi, komunikasi) dalam menghadapi resiko bencana 2. Penyiapan kapasitas logistikkebencanaan daerah

Survei tentang implementasi desa tangguh bencana. Survei partisipasi keluarga dalam penanganan bencana Survei pendidikan keluarga dalam membangun ketahanan pangan. Survei modal sosial dalam budaya petani multikultur dalam menghadapi rawan pangan.

113

NO

ISU STRATEGIS

BIDANG FOKUS

AGENDA STRATEGIS kecamatan. 3. Pengembangan sistem konservasi lahan dengan teknologi masukan tinggi maupun masukan rendah

AGENDA RISET 3. Penyiapan potensi fasilitas umum sebagai pusat logistik kebencanaan 4. Pilot project program internet masuk desa 5. Penyediaan data dan informasi kawasan rawan bencana.

114

Tabel 5. Matrik Keterkaitan antara Isu Strategi, Bidang Fokus, Agenda Strategis dan Agenda Riset

Recommend Documents