Tabel 2.1. Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
1
Jumlah UKM
2006 3
2007 4
Tahun (Unit) 2008 5
2009 6
2010 7
5004
5020
5030
8436
9965
Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
Adanya kecenderungan peningkatan jumlah UKM di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa semakin banyak tersedianya layanan pendukung untuk menggerakkan perekonomian daerah. 2.3.1.1.
Kependudukan dan Catatan Sipil
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. a. Perkembangan penduduk Perkembangan populasi penduduk di suatu daerah akan memberikan gambaran tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang mendiami daerah itu terhadap tahun sebelumnya. Populasi penduduk akan bertambah bila jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari darah lain lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk ke daerah lainnya. Berikut ini disajikan populasi penduduk Kabupaten Sumbawa menurut kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir, sebagai berikut. Tabel 2.2. Perkembangan Populasi Penduduk Kabupaten Sumbawa Menurut Kelompok Umur No 1
I 1 2 3 II 1 2 3
Kelompok Umur (tahun)
2006
2007
2008
2009
2
3
4
5
6
Laki-Laki : Muda (0-14) Produktif (15-64) Tua (Lebih 64 tahun) Jumlah laki-laki Perempuan : Muda (0-14) Produktif (15-64) Tua (Lebih 64 tahun) Jumlah perempuan Jumlah Penduduk
70028 131415 8093 209536
70607 132538 8153 211298
63586 143464 7867 214917
63935 214699 6178 214699
64893 121562 7509 193964 403500
65433 122575 7582 195590 406888
61114 130783 7055 198952 413869
62695 206051 7984 206051 420750
Sumber : Daerah Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
b. Penduduk Terdaftar Pada Catatan Sipil Indikator untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah mengenai jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah yang telah dikeluarkan. Secara berturut-turut gambaran pelayanan penerbitan KTP dan akta-akta kependudukan disajikan sebagai berikut. Tabel 2.3. Jumlah KTP Yang Dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa per Tahun No 1 1 2 3 4
Uraian 2 KTP yang terbit per tahun Kumulatif KTP yang diterbitkan Jumlah Penduduk Rasio kumulatif KTP terbit
2006 3 238,959 238,959 401209 59.56
s.d. 2007 4 17,774 256,733 406888 63.10
Tahun s.d. 2008 5 17,890 274,623 413869 66.36
s.d. 2009 6 268 274,891 420750 65.33
s.d. 2010 7 332,852 607,743 415363 146.32
II - 1
No 1 5
Uraian 2 terhadap penduduk Rasio KTP dikeluarkan per tahun thdp penduduk
2006 3
Tahun s.d. 2008 5
s.d. 2007 4
59.56
4.37
s.d. 2009 6
4.32
s.d. 2010 7
0.06
80.14
Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Selain KTP, ketertiban administrasi kependudukan juga dapat dilihat dari akta kependudukan yang telah dikeluarkan dan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Sumbawa. Gambaran umum akta yang dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut. Tabel 2.4. Jumlah Akta Kependudukan Yang Dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa No
Akta Yang Dikeluarkan
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perkawinan Kelahiran Kematian Perceraian Jumlah Penduduk Rasio akta perkawinan Rasio Akta kelahiran Rasio Akta kematian Rasio Akta Perceraian
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
75 10484 17 3 401209 0.02 2.61 0.00 0.00
78 11556 11 3 406888 0.02 2.84 0.00 0.00
350 14316 16 2 413869 0.08 3.46 0.00 0.00
164 11160 25 6 420750 0.04 2.65 0.01 0.00
5138
415363 1.24
Sumber : Daerah Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Data tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Sumbawa. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, hal itupun proporsinya masih sangat rendah. Sementara akta-akta lainnya belum dapat berlangsung secara baik. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian, maupun perceraian yang terjadi. 2.3.1.2. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan, karena tingginya jumlah angkatan kerja di suatu daerah harusnya menjadi modal dasar untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Bila terjadi sebaliknya maka berpeluang besar untuk menimbulkan permasalahanpermasalahan sosial. Selanjutnya sebagai gambaran umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.5. Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
1 2 3 4 5 6 7
Penduduk Usia Kerja Penduduk Yang Bekerja Pengangguran Total Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja TPAK (%) TPT (%)
2008
Tahun 2009
3
4
290,454 174,097 10,667 184,764 105,690 63.61 5.77
296.392 183.694 13.719 197.413 98.979 66,61 6,95
2010 5
315.151 197.183 12.327 209.510 105.641 66.48 5.88
Sumber: Statistik Prov. NTB. BPS NTB (Beberapa tahun terbitan)
II - 2
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) berbanding dengan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan Tabel 2.74, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa dalam tiga tahun terakhir berkisar sekitar 63-67%. b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran merupakan bagian dari dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenaga kerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Berdasarkan Tabel 2.74, diperoleh gambaran bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa dalam tiga tahun terakhir berkisar sebesar 5,8-7%. 2.3.1.3. Ketahanan Pangan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan dapat dilihat dari indikator ketersediaan pangan utama. Dalam hal ini ketersediaan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Kabupaten Sumbawa. Standar kebutuhan pangan utama masyarakat adalah 130 Kg/Kapita/tahun, maka kebutuhan beras dan pemenuhannya per tahun di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.6. Kebutuhan Standar Beras dan Kemampuan Pemenuhan Beras Untuk Konsumsi Penduduk di Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
Tahun 2008
2006
2007
3
4
5
2009
2010
6
7
1 2
Jumlah Penduduk Produksi GKG (ton)
401209 289,306
406888 284,110
413869 332,512
420750 383,649
415363 381,884
3 4
Produksi Beras (ton) Produksi Beras (kg)
182,263 182,262,780
178,989 178,989,300
209,483 209,482,560
241,699 241,698,870
240,587 240,586,920
5
Kebutuhan beras penduduk
56,169,260
56,964,320
57,941,660
58,905,000
58,150,820
6
Cadangan beras 6%
3,370,156
3,417,859
3,476,500
3,534,300
3,489,049
7
Jumlah kebutuhan +cadangan
59,539,416
60,382,179
61,418,160
62,439,300
61,639,869
8
Surplus (Defisit) (kg)
122,723,364
118,607,121
148,064,400
179,259,570
178,947,051
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumbawa (2010)
Analisis mengenai standar kebutuhan bahan pokok beras tersebut menggunakan asumsi bahwa produksi beras setara dengan 63% dari produksi gabah kering giling, sedangkan kebutuhan beras per kapita per tahun adalah sebesar 140 kg. Dengan demikian, maka secara kuantitatif, produksi pangan utama masyarakat di Kabupaten Sumbawa mengalami surplus, sehingga Kabupaten Sumbawa selama ini telah menjadi penyangga pangan bagi daerah-daearh lain di NTB, NTT maupun Bali. 2.3.1.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II - 3
a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Keberadaan aparatur perempuan pada lembaga pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan proporsi perempuan dalam pemerintahan daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.7. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kab Sumbawa (2006-2010) No
Uraian
1
2
1 2
Pekerja perempuan di pemerintah Jumlah pekerja perempuan
3
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
7
3,269 10,783
3,271 3,514
3,271 3,766
3,493 4,626
3,493 4,626
30.32
93.08
86.86
75.51
75.51
2010
Sumber : BKBPP Kab. Sumbawa
Terjadinya penurunan dalam proporsi perempuan dalam lembaga pemerintahan daerah lebih disebabkan oleh lebih tingginya peningkatan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan dibandingkan dengan peningkatan jumlah perempuan dalam jajaran pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai keberadaan perempuan dalam jabatan struktural di jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.8. Jumlah Perempuan Pada jabatan Struktural di Lembaga Pemerintah Kab. Sumbawa (2006 – 2010) No
Uraian
1
2
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
2010 7
1
Jumlah perempuan pada jabatan eselon II
2
1
1
1
2
2
Jumlah perempuan pada jabatan eselon III
16
18
18
18
18
3
Jumlah perempuan pada jabatan eselon IV
160
159
171
162
162
Sumber : BKBPP Kab. Sumbawa
Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada beberapa jabatan struktural sudah dijabat oleh kaum perempuan namun secara kuantitatif belum sebanding dengan jumlah lakilaki dalam jabatan struktural di jajaran pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa. b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Membangun daerah tidak terlepas dari peran tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan daerah selama ini sudah diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang masih belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap tenaga kerja perempuan di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi selama ini. Hal tersebut disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.9. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kab. Sumbawa (2006-2010) No 1 1 2 3
Uraian 2 Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta Jumlah pekerja perempuan Persentase pekerja perempuan di lembaga sawsta
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
7
7514
273
834
1123
1123
10783
3544
3766
4626
4626
69.68
7,70
22,15
24.28
24.28
2010
Sumber : BKBPP Kabupaten Sumbawa Tahun 2010
II - 4
Pada tabel tersebut diperoleh kenyataan bahwa sejak tahun 2007 proporsi pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan semakin meningkat. Ini berarti bahwa peranserta perempuan dalam pembangunan daerah semakin baik dari tahun ke tahun. c. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kesejahteraan masyarakat tidak saja diukur dari aspek ekonomi tetapi juga ditentukan oleh terwujudnya kehidupan yang aman dan damai mulai dari lingkungan keluarga masyarakat. Untuk melihat aspek tersebut dapat ditinjau dari indikator angka kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi Kabupaten Sumbawa terkait dengan angka kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data statistik ditunjukkan sebagai berikut. Tabel 2.10. Rasio KDRT di Kabupaten Sumbawa (2008-2010) No
Uraian
1
2
1 2
Jumlah KDRT Jumlah Rumah tangga Rasio KDRT
2008
Tahun 2009
2010
3
4
5
36
39
80
105,568
108,938
105,338
0.034
0.036
0.076
Sumber : BKBPP Kabupaten Sumbawa, diolah beberapa tahun
Berdasarkan tabel tersebut, ada kecenderungan rasio kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT kepada aparat, atau juga sebagai akibat memang semakin tinggi kasus tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian tetap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan di masa mendatang. 2.3.1.5.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Jumlah Anggota Keluarga Secara demografis, tujuan keluarga berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan jumlah anakl yang dianjurkan pemerintah sebanyak 2 orang sehingga anggota keluarga sebanyak 4 orang. Secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anggota keluarga digambarkan oleh jumlah penduduk untuk setiap kepala keluarga yang ada. Gambaran umum jumlah anggota setiap keluarga di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.11. Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Sumbawa No 1 1. 2.
Uraian 2 Jumlah Kepala Keluarga (RT) Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk per Kepala Keluarga
2006 3 100355 401209 4
2007 4 101193 406888 4
Tahun 2008 5 105568 413869 4
2009 6 108938 420750 4
2010 7 415363 -
Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan)
II - 5
b. Rasio Akseptor KB Peranserta pasangan usia subur (PUS) dalam mensukseskan program keluarga berencana dapat terdeteksi melalui partisipasinya menjadi akseptor KB. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah daerah khususnya para aparatur yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan PUS yang menjadi akseptor KB disajikan sebagai berikut. Tabel 2.12. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010) No
Uraian
1
2
1 2 3
Jumlah akseptor KB Jumlah Pasangan Usia Subur Rasio akseptor KB
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
56,848 77,753 73.11
58,004 77,899 74.46
58,294 80,302 72.59
59,521 83,565 71.23
2010 7
79,677 84,730 94.04
Sumber : BKBPP Kab. Sumbawa Tahun 2010
Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio akseptor KB di Kabupaten Sumbawa menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Hal ini diantaranya disebabkan karena jumlah PUS yang juga bertambah. Kondisi ini tetap membutuhkan perhatian pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan layanannya terhadap akseptor KB baru ataupun mempertahankan akseptor KB yang sudah ada. Selanjutnya gambaran peserta KB masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.13. Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Sumbawa Menurut Kecamatan (2010) No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kecamatan 2 Tarano Empang Plampang Labangka Maronge Lape Lopok Moyo Hilir Moyo Utara Moyo Hulu Ropang Lenangguar Lantung Lunyuk Orong Telu Batu Lanteh Unter Iwes Sumbawa Lab. Badas Rhee Utan Buer Alas Alas Barat Jumlah
Jumlah PUS 3 2,541 3,966 5,837 2,364 2,122 3,792 3,914 4,441 1,934 4,297 1,163 1,153 698 4,140 952 2,185 3,237 10,432 5,263 1,330 6,088 2,889 5,899 4,093 84,730
Peserta KB Baru Jumlah % 4 5 293 11.53 462 11.65 1,151 19.72 312 13.20 381 17.95 819 21.60 856 21.87 1,305 29.39 690 35.68 522 12.15 654 56.23 235 20.38 416 59.60 961 23.21 199 20.90 364 16.66 613 18.94 2,468 23.66 1,734 32.95 291 21.88 1,204 19.78 898 31.08 1,048 17.77 788 19.25 18,664 22.03
Peserta KB Aktif Jumlah % 6 7 1,687 66.39 2,604 65.66 4,141 70.94 1,762 74.53 1,491 70.26 2,901 76.50 3,065 78.31 3,086 69.49 1,419 73.37 3,148 73.26 712 61.22 947 82.13 422 60.46 3,380 81.64 817 85.82 1,512 69.20 2,407 74.36 7,733 74.13 3,899 74.08 1,085 81.58 3,942 64.75 2,116 73.24 3,939 66.77 2,798 68.36 61,013 72.01
Sumber : BKBPP Kab. Sumbawa (2010)
II - 6
2.3.1.6.
Perhubungan
a. Ijin Trayek Semakin berkembangnya pembangunan urusan perhubungan diantaranya ditandai oleh semakin meningkatknya akses perhubungan serta transportasi penunjang dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana pengangkutan yang semakin banyak, menyebabkan trayek angkutan yang juga semakin tumbuh. Diperlukan manajemen yang harus semakin baik. Ijin trayek merupakan salah satu bentuk pengaturan yang menjadi layanan pemerintah daerah agar tidak terjadi ketidakteraturan dalam transportasi arus barang, jasa, orang dan uang. Rasio jumlah ijin trayek per 10000 penduduk di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.14. Rasio Jumlah Ijin Trayek Terhadap 10000 Penduduk di Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
1 2
Ijin Trayek Jumlah Penduduk Rasio Ijin Trayek per 10000 penduduk
2006
2007
Tahun 2008
2008
2010
3
4
5
6
7
413
375
335
278
304
401209
406888
413869
420750
415363
10.29
9.22
8.09
6.61
7.32
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumahrumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. Uji Kir ini dilakukan secara berkala untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Di Kabupaten Sumbawa, Uji Kir dilakukan di UPT Dinas Perhubungan, dan berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.15. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Jenis Kendaraan
1
2
1 2 3 4
Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan lainnya Jumlah
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
469 1,305 23 1900
475 1,315 221 2014
486 1,319 6 1814
503 1,645 499 2650
576 1,713 0 2,289
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
c. Perkembangan sarana angkutan umum
II - 7
Gambaran umum ketersediaan sarana angkutan darat di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut. Tabel 2.16. Perkembangan Sarana Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa No
Sarana Angkutan Darat
1
2
1 2 3 4 5
Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) Angkutan Kota Angkutan Pedesaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Tradisional
2003
2004
2005
Tahun 2006
2007
2008
3
4
5
6
7
8
9
15 185 370 46 2.939
15 214 370 46 2.939
15 137 204 47 1.92
38 158 255 98 1.706
29 130 245 98 1.624
29 138 216 98 1.182
29 91 186 98 1307
2009
Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan)
d. Ketersediaan terminal dan shelter Gambaran umum ketersediaan terminal dan shelter angkutan darat di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut. Tabel 2.17. Ketersediaan Terminal Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa No
Sarana Angkutan Darat
1 1 2 3 4 5
2 Terminal Type A Terminal Type B Terminal Type C Shelter Jumlah
2006 3
2007 4
Tahun 2008 5
2009 6
2010 7
1 2 4 4 9
1 2 4 4 9
1 2 4 4 9
1 2 4 4 9
1 2 4 4 9
Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan)
Cukup tingginya sarana angkutan darat secara kuantitatif perlu ditunjang dengan ketersediaan terminal, shelter yang ditunjang dengan infrastruktur jalan di daerah. Hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa terdapat 3 buah terminal dengan 4 buah shelter. Jumlah tersebut dipandang belum memadai untuk melayani semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kelancaran akses transportasi serta jumlah arus penumpang dan barang yang cenderung linear dengan perkembangan jumlah alat angkutan. Selanjutnya mengenai rasio terminal terhadap angkutan umum disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.18. Rasio Terminal Terhadap Jumlah Angkutan Penumpang di Kab. Sumbawa No
Uraian
1 1 2 3 4
2 Jumlah AKAP Terminal kelas A Rasio Ter A thdp AKAP Jumlah AKDP Terminal kelas B Rasio Term B thdp AKDP Jumlah angkutan kota dan perdesaan
2006 3 38 1 0.03 98 2 0.02 413
2007 4 29 1 0.03 98 2 0.02 375
Tahun 2008 5 29 1 0.03 98 2 0.02 354
2009 6 29 1 0.03 98 2 0.02 277
2010 7
II - 8
No 1
Uraian
6
6
Tahun 2008 5 6
0.01
0.02
0.02
2006 3
2 Terminal kelas C dan shelter Rasio Term C dan Shelter terhadap AK dan P
2007 4
2009 6
2010 7 6
0.02
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa (Bebebrapa tahun terbitan). (Data diolah)
e. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tinggi rendahnya arus penumpang dan arus barang di suatu daerah dari tahun ke tahun memberikan gambaran dinamika perkembangan ekonomi maupun perkembangan sosial daerah itu. Suatu daerah yang frekwensi arus perpindahan orang, barang dan jasanya rendah akan mengakibatkan daerah tersebut semakin tertutup, demikian sebaliknya. Untuk Kabupaten Sumbawa, gambaran arus penumpang dan arus barang dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.19. Jumlah Arus Penumpang dan Arus Barang di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Uraian
1
2
1 2
Jumlah arus penumpang Jumlah arus barang (darat, laut, udara)
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
7
603,854
508,466
493,672
410,877
442,997
226,591,027
224,652,326
265,632,171
293,104,124
303,183,238
2010
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
f. Rasio Ketersediaan Sarana Angkutan Umum Terhadap Panjang Jalan Ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sumbawa baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten disajikan sebagai berikut. Tabel 2.20. Panjang Jalan di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Status Jalan
1 1
2
Tahun 2008
2006
2007
Jalan Nasional
3 182.81
4 223.32
5 223.32
6 223.32
7 223.32
2
Jalan Provinsi
279.96
379.05
379.05
379.05
406.88
3
Jalan Kabupaten
4
Jumlah
2009
2010
914.37
936.81
936.81
939.87
951.51
1377.14
1539.18
1539.18
1542.24
1581.71
Sumber : Dinas PU Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Selanjutnya mengenai rasio panjang jalan terhadap ketersediaan sarana angkutan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.21. Rasio Ketersediaan Sarana Angkutan Darat Terhadap Panjang Jalan di Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
1
Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)
Tahun 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
8
9
15
15
15
38
29
29
29
II - 9
2 3 4
Angkutan Kota Angkutan Pedesaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)
185 370
214 370
137 204
158 255
130 245
138 216
91 186
46
46
47
98
98
98
98
5 6
Jumlah angkutan umum R4 Panjang Jalan (Pusat,Prov, dan Kab. Rasio pjg jalan thdp ketersediaan sarana angkutan
616
645
403
549
502
481
404
1377.14
1539.18
1539.18
1542.24
1581.71
1377.14
1539.18
2.24
2.39
3.82
2.81
3.15
2.86
3.81
7
Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan)
g. Perhubungan laut dan udara Menyangkut perhubungan laut, untuk memperlancar arus aksesibilitas antar daerah, di Kabupaten Sumbawa terdapat pelabuhan yang cukup ramai yaitu Pelabuhan Badas, Pelabuhan Alas, penyeberangan muara kali di Kecamatan Labuhan Badas, penyeberangan ke Pulau Moyo, dan lainlain. Hubungannya dengan perhubungan laut ini terdapat pelabuhan pendaratan ikan yang menjadi sarana bagi arus ikan oleh nelayan. Menyangkut perhubungan udara, Bandar udara di Kabupaten Sumbawa terdapat 1 buah yaitu Bandar Udara Brang Biji, yang hingga saat ini melayani penumpang domestik dengan route Sumbawa-Mataram. Sarana perhubungan udara di Kabupaten Sumbawa lebih bersifat sekunder. Bandar udara di Kabupaten Sumbawa terdapat 1 buah yaitu Bandar Udara Brang Biji. Selain itu di Kabupaten Sumbawa terdapat 1 bandar udara perintis. 2.3.1.7.
Komunikasi dan Informasi
a. Jumlah surat kabar nasional/lokal Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Surat kabar yang dapat diakses masyarakat dan beredar di Kabupaten Sumbawa adalah surat kabar nasional dan surat kabar terbitan lokal. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Secara umum surat kabar yang beredar di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.22. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
1 2 2 3
Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional Jumlah jenis surat kabar terbitan regional Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Total jenis surat kabar (1+2)
Tahun 2006
2010
3
4
3 3 5 11
3 3 5 11
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. b. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Akses informasi yang diperoleh masyarakat dari medis massa elektronik, radio dan televisi di Kabupaten Sumbawa cukup memadai. Siaran radio yang dapat diakses selama ini seperti RRI, RPD dan siaran radio FM tetap lancar setiap hari. Demikian pula dengan siaran televisi. Jumlah II - 10
radio penyiaran dan televisi local yang terakses di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010 sebanyak 4 siaran, yaitu 3 siaran radio local dan 1 siaran TV lokal. 2.3.1.8.
Pertanahan
Gambaran umum penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Sumbawa terlihat dari lahan bersertifikat, penyelesaian sertifikat asset tanah pemerintah daerah, batas-batas desa dan kabupaten. a. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Gambaran umum penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.23. Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1 1 2 3
2 Jumlah pengajuan Jumlah terbit Rasio Terbit terhadap pengajuan sertifikat Jumlah tanah Pemda yang bersertifikat
4
2006 3 25 12
2007 4 11 13
Tahun 2008 5 61 35
2009 6 16 21
2010 7 26 26
48.00
118.18
57.38
131.25
100.00
152
165
200
221
234
Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
b. Penyelesaian Batas Wilayah Gambaran umum batas wilayah baik dalam wilayah Kabupaten Sumbawa maupun antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten lainnya disajikan sebagai berikut. Tabel 2.24. Penyelesaian Batas Wilayah di Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
1
A
Batas wilayah dengan Kab. Dompu Sudah selesai
B
Belum selesai
2
A
Batas wilayah dengan Kab. Sumbawa Barat Sudah selesai
B 3 A B
Belum selesai Batas Desa : Sudah di Perda-kan Belum di Perda-kan
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
x
X
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
2.3.1.9.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
II - 11
Gambaran umum penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Sumbawa dapat duilihat dari rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk, dan rasio siskamling per jumlah desa/kelurahan. a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Satuan polisi pamong praja dalam upaya memantapkan penyelenggaraan kamtibmas selama ini sudah menunjukkan perannya. Efektif tidaknya peran dimaksud selain ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungannya juga dipengaruhi keberadaan Satpol PP. Rasio jumlah Satpol PP di Kabupaten Sumbawa terhadap jumlah penduduk disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.25. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No. 1 1. 2. 3.
Uraian 2 Jumlah Polisi Pamong Praja Jumlah Penduduk Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
2006 3 89 403.500 2,206
2007 4 183 406.888 4,498
Tahun 2008 5 171 413.869 4,132
2009 6 161 420.750 3,827
2010 7 173 415.363 4,165
Sumber : Satpol PP Kabupaten Sumbawa dioalah beberapa tahun.
Kondisi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio Satpol PP di Kabupaten Sumbawa sangat fluktuatif, dan pada dua tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Bila memperhatikan angka rasio, berarti beban kerja untuk setiap personil yang tergabung dalam Satpol PP semakin lama akan semakin bertambah. Peningkatan rasio tersebut antara lain karena laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah daerah menambah jumlah personil Satpol PP setiap tahunnya. Memperhatikan kondisi tersebut, harapan paling strategis adalah peningkatan kesadaran semua komponen masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang lebih baik di masa mendatang, terutama melalui kesadaran dalam penegakan aturan main/regulasi yang berlaku. b. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas dapat menggambarkan kapasitas seluruh komponen pemerintah dan masyarakat daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Gambaran rasio Linmas di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.26. Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No.
Uraian
1 1. 2. 3.
2 Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk
2006 3 743 403.500 18,41
2007 4 743 406.888 18,26
Tahun 2008 5 2304 413.869 55,67
2009 6 2304 420.750 54,76
2010 7 2434 415.363 58,60
II - 12
Sumber : Daerah Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan).
Gambaran data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan rasio Linmas di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2006. Rasio 18,41 berarti bahwa dalam 10.000 penduduk terdapat petugas Linmas sebanyak 18-19 orang, demikian pula dengan tahun 2010 yang mencapai rasio 58,60 yang berarti bahwa dalam setiap 10.000 penduduk terdapat petugas Linmas sebanyak 58-59 orang. c. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan menggambarkan tingkat ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio pos siskamling berarti semakin tinggi pula kapasitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Gambaran rasio pos siskamling per desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.27. Rasio Jumlah Pos Siskamling di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No. 1 1. 2. 3.
Uraian 2 Jumlah Pos Siskamling Jumlah Desa/kelurahan Rasio jumlah Pos Siskamling per Desa/Kelurahan
2006 3 487 154 3,16
2007 4 576 165 3,49
Tahun 2008 5 614 165 3,72
2009 6 645 166 3,89
2010 7 653 166 3,93
Sumber : Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Sumbawa dioalah beberapa tahun.
Data tersebut menginformasikan bahwa dalam periode tahun 2006-2010, rata-rata di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa memiliki pos siskamling sebanyak 3-4 unit. 2.3.1.10. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat terlihat dari indikator persentase rumah tangga miskin, Penyelesaian dan penegakan PERDA, Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, a. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kemampuan daya beli. Sebagai gambaran di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah enduduk miskin dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan baik secara kuantitatif maupun proporsional, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.
II - 13
140,000 120,000
118,992
124,899
122,012 109,632
100,000
104,980 90400
y = -6145.6x + 133329
80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jumlah penduduk miskin
Linear (Jumlah penduduk miskin)
Sumber : BPS Kab. Sumbawa (2011)
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Sumbawa (2005-2010)
Meskipun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa cenderung menurun, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2005 hingga 2010 tetap masih berada diatas tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Hal tersebut terlihat pada gambar berikut.
Tingkat Kemiskinan (%)
35 30 25 20 15
28.81
30.99
28.78 25.31
25.92 15.97
27.17
24.99
17.75
16.58 NTB SBW NAS
10 5
23.4 15.42
23.85
21.75
22.78
21.55
14.15
13.33
0 2005
2006
2007 Tahun 2008
2009
2010
Sumber : DATA SUSENAS diolah dari BPS NTB, BPS dalam TNP2K dan TKPK Prov. NTB, 2011.
Gambar 2.10 Tingkat Kemiskinan Kab. Sumbawa, Prov. NTB dan Nasional (2005-2010)
Mencermati Gambar 2.12, kecuraman penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi maupun Nasional. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan negatif tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa cukup signifikan. Perbandingan secara statistik selanjutnya disajikan pada table berikut. Tabel 2.28. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, NTB dan Nasional Tahun
Sumbawa
NTB
1
2
3
2006 2007 2008 2009 2010 Rerata
7,57% -7,13% -12,06% -5,77% -8,81% -5,24%
4,82% -8,02% -6,36% -2,65% -5,40% -3,52%
Nasional 4
11,97% -5,42% -5,95% -6,95% -4,64% -2,20%
Sumber: Diolah dari Gambar 2.10.
II - 14
Secara proporsional, bila dikaitkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa dalam konstelasi penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka proporsi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 9-11% terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB. Selengkapnya disajikan sebagai berikut. Tabel 2.29. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Dalam Provinsi NTB (2005-2010) No.
Kabupaten/Provinsi
1
2
1 2
Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat Proporsi Kab. Sumbawa (%)
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 2007 2008
2005
2006
3
4
5
6
2009 7
2010 8
118,992 1,136,425 10.47
124,899 1,156,144 10.80
122,012 1,118,452 10.91
109,632 1,068,820 10.26
104,980 1,014,745 10.35
90.400 971.800 9.30
Sumber : BPS Kab. Sumbawa (2011)
Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa tersebut telah disertai dengan kecenderungan meningkatnya garis kemiskinan sebagai gambaran peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Sebagai gambaran mengenai garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa dalam periode waktu tahun 2005-2010, sebagai berikut. 250,000 y = 14927x + 127570
200,000 150,000
142,916
162,769
171,244
203,436
221,935
176,586
100,000 50,000 0 2005
2006 Garis kemiskinan
2007
2008
2009
2010
Linear (Garis kemiskinan)
Sumber : BPS Kab. Sumbawa (2011)
Gambar 2.11 Garis Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa (2005-2010)
Terhadap fakta-fakta tersebut, maka lima tahun mendatang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan upaya percepatan penurunan kemiskinan melalui sinergi dan penajaman program penanggulangan kemiskinan dengan target minimal tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga dibawah rata-rata provinsi. b. Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD Proporsi realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu informasi penting yang menunjukkan tingkat kontribusi sumberdaya daerah terhadap anggaran belanja daerah. Semakin tinggi proporsi realisasi PAD menunjukkan semakin tingginya kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam penyelenggaran pembangunan daerah. Gambaran realisasi PAD Kabupaten Sumbawa terhadap realisasi belanja daerah disajikan sebagai berikut.
II - 15
Tabel 2.30. Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa (2008-2010) (Rp Milyar) No
Uraian
1
2
2008
Tahun 2009
3
4
5
2010
1
Jumlah Realisasi PAD
26.03
28.50
35.81
2
Jumlah Realisasi APBD Proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD (%)
570.16
585.46
660.43
4.57
4.87
4.54
Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
c. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Dibentuk Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku sehingga secara operasional dapat diimplementasikan sesuai dengan kewenangan kabupaten, maka penjabarannya dituangkan kedalam Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah. Gambaran umum pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.31. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Dibentuk di Kab. Sumbawa No.
Uraian
1
2
1 2
Tahun
Jumlah Perda Jumlah Peraturan Bupati
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
2010 8
30 17
26 23
25 31
8 69
3 25
34 68
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
d. Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tinkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh layanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan survey mengenai indeks kepuasan layanan masyarakat. Sebagai gambaran pelaksanaan survey tersebut di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.32. Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa No.
Uraian
1
2
1
Survey Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat :
2
Ada dilaksanakan
3
Tidak Dilaksanakan
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
3
4
5
6
7
x X
x
x
x
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
2.3.1.11. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Secara lugas pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama II - 16
dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. a. Kelompok Binaan LPM Secara organisatoris, dalam implementasinya di kecamatan/kelurahan/desa terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta kelompok-kelompok binaannya masing-masing. Perkembangan kelompok binaan LPM di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2006 sampai 2010 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.33. Kelompok Binaan LPM Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sumbawa (2006-2010) 2006
No. Kecamatan
1
2
2007 2008 2009 2010 RataRataRataJlh Klp Jlh Klp Jlh Klp Jlh Klp Rata-rata Jlh Klp Rata-rata Jlh LPM rata Jlh LPM rata Jlh LPM rata Jlh LPM Jlh LPM Binaan Binaan Binaan Binaan LPM Binaan LPM LPM LPM LPM 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12 13 14=13/12 15 16 17=16/15
1 Alas Barat
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
2 Alas
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
3 Buer
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
4 Utan
9
5
0.56
9
5
0.56
9
5
0.56
9
5
0.56
9
5
0.56
5 Rhee
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
6 Lab. Badas
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7 Sumbawa
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8 Unter Iwes
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
9 Batulanteh
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
10 Moyo Hulu
12
5
0.42
12
5
0.42
12
5
0.42
12
5
0.42
12
5
0.42
11 Lenangguar
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
12 Lantung
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
13 Ropang
5
5
1.00
5
5
1.00
5
5
1.00
5
5
1.00
5
5
1.00
14 Orong Telu
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
15 Lunyuk
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
16 Moyo Hilir
10
5
0.50
10
5
0.50
10
5
0.50
10
5
0.50
10
5
0.50
17 Moyo Utara
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
6
5
0.83
18 Lopok
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
7
5
0.71
19 Lape
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
20 Maronge
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
4
5
1.25
21 Palampang
11
5
0.45
11
5
0.45
11
5
0.45
11
5
0.45
11
5
0.45
22 Labangka
5
5
1.00
5
5
1.00
5
5
1.00
5
5
1.00
5
5
1.00
23 Empang
10
5
0.50
10
5
0.50
10
5
0.50
10
5
0.50
10
5
0.50
24 Tarano
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
8
5
0.63
165
120
19.69
165
165
120
19.69
165
120
19.69
165
120
19.69
JUMLAH
120 19.69
Sumber : BPM-PD Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)
b. Jumlah LSM Yang Aktif Sebagai organisasi non pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum II - 17
organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan. Keberadaan LSM di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2006-2010 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.34. Jumlah LSM di Kabupaten Sumbawa (2006-2010) No
Tahun
Uraian
1
2006
2
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
1.
Jumlah LSM Terdaftar
15
20
22
27
32
2. 3.
Jumlah LSM Tidak Aktif Jumlah LSM Aktif ( 1 – 2 )
3 12
5 15
7 15
8 19
8 24
Sumber : Daerah Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
2.3.1.12. Sosial Penyelenggaraan urusan sosial pada hakikatnya adalah pembangunan sumberdaya manusia dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan dinamis untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Gambaran penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Sumbawa dapat terlihat pada penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta rasio ketersediaan tempat ibadah dan sarana prasarana sosial lainnya. a. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Ukuran tingkat kesejahteraan sosial penduduk dapat diukur dalam berbagai sudut. Misalnya penduduk penyandang masalah sosial. Penduduk penyandang masalah sosial (PMKS) yaitu penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial. Terdapat 22 jenis PMKS yang secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel 2.35. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumbawa 2006 No
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Satuan
1
2
3
2007
2008
2009
2010
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Anak Balita Terlantar
Jiwa
286
0,32
286
0,31
286
0,34
286
0,34
286
0,34
2 3 4
Anak Terlantar Anak Nakal Anak jalanan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Jiwa Jiwa Jiwa
12.438 561 281
13,81 0,62 0,31
11.353 546 116
12,36 0,59 0,13
9.268 511 49
10,88 0,60 0,06
9.168 481 49
10,78 0,57 0,06
9.068 451 49
10,68 0,53 0,06
Jiwa
4.410
4,90
4.385
4,78
4.360
5,12
4.335
5,10
4.310
5,08
6
Koban Tindak Kekerasan
Jiwa
176
0,20
143
0,16
100
0,12
90
0,11
80
0,09
7
Lanjut Usia Terlantar
Jiwa
4.774
5,30
4.684
5,10
4.554
5,35
4.479
5,27
4.404
5,19
8
Penyandang Cacat
Jiwa
2.816
3,13
2.610
2,84
2.297
2,70
2.207
2,60
2.147
2,53
9
Tuna Susila
Jiwa
25
0,03
60
0,07
85
0,10
110
0,13
133
0,16
10
Pengemis
Jiwa
13
0,01
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
11
Gelandangan Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) Korban Penyalagunaan Napza
Jiwa
100
0,11
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
Jiwa
248
0,28
705
0,77
958
1,13
1.240
1,46
1.547
1,82
Jiwa
150
0,17
172
0,19
241
0,28
271
0,32
291
0,34
Keluarga Fakir Miskin
KK
46.093
51,19
45.643
49,71
45.223
53,11
44.913
52,83
45.149
53,18
KK
16.510
18,34
16.440
17,90
16.330
19,18
16.330
19,21
16.062
18,92
KK
119
0,13
89
0,10
59
0,07
59
0,07
59
0,07
5
12 13 14 15 16
Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
II - 18
2006 No
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Satuan
2007
2008
2009
2010
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
Jumlah
% Klp
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
PMKS
Populasi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
17
Komunitas Adat terpencil
KK
43
0,05
43
0,05
89
0,10
51
0,06
77
0,09
18
Korban Bencana Alam
jiwa
178
0,20
3.794
4,13
68
0,08
180
0,21
147
0,17
19
Korban Bencana Sosial
jiwa
50
0,06
59
0,06
70
0,08
175
0,21
60
0,07
jiwa
243
0,27
233
0,25
213
0,25
203
0,24
188
0,22
jiwa
-
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5
0,01
KK
530
0,59
460
0,50
390
0,46
390
0,46
390
0,46
20 21 22
3
Pekerja Migran Bermasalah Sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Keluarga Rentan
Jumlah 90.044 91.821 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
85.151
85.017
84.903
b. Rasio ketersediaan tempat ibadah Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan sarana tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masingmasing pemeluk agama tersebut. Tabel 2.36. Rasio Ketersediaan Tempat Ibadah di Kabupaten Sumbawa No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sarana Ibadah 2 Mesjid Penduduk Agama Islam Rasio Mesjid-Pddk Islam Gereja Penduduk Katolik Penduduk Protestan Jmlh Penduduk Agama Katolik+Protestan Rasio gereja –Penduduk (K+P) Pura Penduduk Agama Hindu Rasio Pura-Pddk Hindu Wihara Penduduk Agama Budha Rasio Wihara-Pddk Budha Jumlah penduduk Rasio Mesjid-Penduduk Rasio Gereja-Penduduk Rasio Pura-Penduduk Rasio Wihara-Penduduk
2006 3 467 388636 12.02 6 1957 1704
2007 4 467 391900 11.92 6 1973 1718
Tahun 2008 5 467 398602 11.72 6 2011 1740
2009 6 497 405236 12.26 6 2042 1766
2010 7 497
3661
3691
3751
3808
0
16.39
16.26
16.00
15.76
5 10771 4.64 1 392 25.51 401209 1.16 0.15 0.12 0.02
24 10861 22.10 1 396 25.25 406888 1.15 0.15 0.59 0.02
24 11080 21.66 1 396 25.25 413869 1.13 0.14 0.58 0.02
35 11264 31.07 1 402 24.88 420750 1.18 0.14 0.83 0.02
6
35
1 415363 1.20 0.14 0.84 0.02
Sumber : Daerah Dalam Angka. BPS (Beberapa tahun terbitan)
c. Karang Taruna Gambaran umum kondisi daerah terkait keberadan karang taruna di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
II - 19
Tabel 2.37. Jumlah dan Status Karang Taruna di Kabupaten Sumbawa No
Status Karang Taruna
1
2
1 2 3 4 5
Tumbuh Berkembang Maju Percontohan Jumlah
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
7
135 14 8 1 158
135 14 8 1 158
135 14 8 1 158
135 14 8 1 158
135 14 8 1 158
2010
Sumber : Daerah Dalam Angka. BPS (Beberapa tahun terbitan)
2.3.1.13. Kebudayaan Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan. a. Sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya Gambaran ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat dari aspek lembaga kesenian dan lembaga kebudayaan, serta aspek ketersediaan prasarana pertunjukan seni budaya. 1. Lembaga kesenian dan lembaga kebudayaan Geliat berkesenian di Kabupaten Sumbawa dewasa ini sedang berkembang terutama di kalangan generasi muda baik secara perorangan maupun berkelompok, namun belum semua kelompok pegiat seni dan budaya tersebut terdaftar secara resmi pada lembaga pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterseiaan lembaga seni budaya yang terdaftar di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
No
Tabel 2.38. Lembaga Seni dan Budaya Yang Terdaftar di Kabupaten Sumbawa Tahun Lembaga Seni dan Budaya 2006 2007 2008 2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4
Grup Kesenian/Sanggar Seni Pusat Latihan Kesenian Dewan Kesenian Daerah Lembaga Adat Tana Samawa(Kab dan Kec) Jumlah lembaga
43 1 1 1
46 1 1 1
46 1 1 1
49 1 1 1
52 1 1 25
46
49
49
52
79
5
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
2. Prasarana pertunjukan seni budaya Gambaran umum kondisi daerah terjait dengan ketersediaan prasarana pertunjukan seni budaya dapat terlihat dari ketersediaan panggung kesenian, gedung pertunjukan kesenian dan gedung khusus kesenian. Secara umum diajikan sebagai berikut.
II - 20
Tabel 2.39. Prasarana Pertunjukan Seni Budaya di Kabupaten Sumbawa 2006
2007
Tahun 2008
2009
2
3
4
5
6
7
Gedung Khusus Kesenian Gedung tempat pertunjukan kesenian Panggung arena pertunjukan seni
0 4 10
0 4
0 4
0 4
0 4
10
10
10
10
No
Prasarana Pertunjukan Seni dan Budaya
1
1 2 3
2010
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
b. Kegiatan seni dan budaya Event tetap kegiatan seni budaya yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Sumbawa meliputi event tetap kesenian dan event tetap kegiatan kebudayaan sebagai berikut.
No 1
1 2 3 4 5 6 7
Tabel 2.40. Event Tetap Kegiatan Seni dan Budaya di Kabupaten Sumbawa Tahun Event 2006 2007 2008 2009 2
Pekan Budaya Samawa Festival Ponan Festival Samba Pertunjukan Seni Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional Pertunjukan dan Diskusi Seni Hari Bumi Festival Seni Kolaboratif DKS Jumlah
2010
3
4
5
6
7
1 1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
0
0
1
1
3
3
3
3
3
0
0
1
1
1
0 5
0 5
0 6
1 8
1 8
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
Kegiatan-kegiatan kesenian yang terselenggara di luar event tetap sesungguhnya cukup banyak, baik dalam bentuk lomba seni pada Porseni, lomba seni pada kegiatan-kegiatan sekolah ataupun pertunjukan kesenian oleh Kabupaten Sumbawa pada event-event promosi di luar daerah serta kegiatan pertunjukan kesenian yang diselenggarakan oleh mahasiswa saat liburan sekolah, namun bukan merupakan event tetap yang secara rutin berlangsung. c. Pengelolaan Cagar Budaya Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, cagar budaya pada hakikatnya adalah wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, cagar budaya perlu dikelola, dikembangkan melalui penelitian, revitalisasi, diadaptasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. II - 21
Gambaran umum terkini pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.41. Jumlah Benda Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa (2010) No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Petugas Pemelihara Ada Tidak
Nama 2
Kec. Sumbawa Kec. Tarano Kec. Moyo Hulu Kec. Moyo Hilir Kec. Maronge Kec. Lopok Kec. Batulanteh Kec. Ropang Kec. Empang Kec. Utan Kec. Alas Kec. Plampang Kec. Buer Kec. Lape Kec. Lunyuk Kec. Alas Barat Jumlah
5
6
7 0 1 1 1 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 19
1 3 6 3 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1 1 24
Ket 7
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
Berdasarkan data tersebut, dari 43 benda cagar budaya yang teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa hanya 19 cagar budaya yang kini memiliki petugas pemelihara dan 24 cagar budaya tidak dipelihara oleh juru pelihara. Meskipun demikian, masyarakat setempat tetap merawat benda cagar budaya tersebut. 2.3.1.14. Statistik Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistic dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistic daerah. Dokumen statistic tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa dokumen statistic yang dipandang penting, seperti Daerah Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan, Profil Daerah, IPM, Indeks Gini Rasio, Input Output, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Harga Konsumen, Indeks Williamson. Berikut ini adalah keterseediaan dokumen statistic di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2010 sebagai berikut. Tabel 2.42. Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Sumbawa No
Dokumen
1 1 2 3 4 5 6
2 Daerah Dalam Angka (DDA) Kecamatan Dalam Angka PDRB Kabupaten Sumbawa PDRB Kecamatan Profil Daerah Indeks Pembangunan Manusia
2006 Tidak Ada ada 3 4 v v v v v v
2007 Tidak Ada ada 5 6 v v v v v v
2008 Tidak Ada ada 7 8 v v v v v v
2009 Tidak Ada ada 9 10 v v v v v v
2010 Tidak Ada ada 11 12 v v v v v v
II - 22
(IPM) Indeks Gini Rasio Indeks Williamson Indeks Harga Konsumen Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Minimum Indeks Pelayanan Publik Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa
7 8 9 10 11 12 13 14
v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v v v v v v v v
Sumber : Bappeda Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
2.3.1.15. Kearsipan Gambaran umum kondisi daerah terkait penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Sumbawa terlihat pada penerapan pengelolaan arsip secara baku dan ketersediaan SDM pengelola kearsipan (arsiparis). a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaan asrip sesungguhnya teramat sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Pada jajaran pemerintahan daerah pengelolaan arsip secara baku dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan kumpulan arsip yang dipandang penting namun karena keterbatasan sarana penyimpanan di SKPD di sediakan lembaga Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Gambaran umum pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
No 1 1 2 3
Tabel 2.43. Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Sumbawa Tahun Uraian 2006 2007 2008 2009 2 3 4 5 6 Jumlah SKPD Yang Menerapkan Arsip 55 55 55 55 Secara Baku Jumlah SKPD di Kabupaten Sumbawa 55 55 55 55 Persentase SKPD Yang Menerapkan 100 100 100 Arsip Secara Baku di Kabupaten 100 Sumbawa
2010 7 55 55 100
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sumbawa (2010)
b.
Ketersediaan SDM Pengelola Kearsipan (Arsiparis)
Pengelolaan arsip secara terpadu memerlukan teknik/cara yang baik, benar dan dilakukan secara terintegrasi. Untuk itu harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang secara khusus dilatih untuk menjadi arsiparis. Ketersediaan arsiparis di Kabupaten Sumbawa digambarkan sebagai berikut.
II - 23
No 1 1 2 3
Tabel 2.44. Pengelola Arsip Secara Terpadu di Kabupaten Sumbawa Tahun Uraian 2006 2007 2008 2009 2 3 4 5 6 Jumlah pengelola arsip terpadu yang 65 65 65 65 diperlukan Jumlah pengelola arsip terpadu terlatih 40 49 49 49 75,38 75,38 75,38 Persentase pengelola arsip terpadu 61,54 terlatih
2010 7 65 49 75,38
Sumber : Dinas Pariwisata, Senibudaya, Pemuda dan Olahraga, Kab. Sumbawa (2010)
2.3.1.16. Perpustakaan Penyediaan perpustakan di kecamatan pada dasarnya adalah salah satu upaya dalam rangka menunjang peningkatan akses masyarakat dalam memenuhi rasa ingin tahunya, yang dalam prosesnya juga akan membantu mensukseskan program peningkatan minat baca masyarakat. Gambaran ketersediaan perpustakaan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 2.45. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Sumbawa (2006 – 2010) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kecamatan Sumbawa Unter Iwes Moyo Utara Moyo Hilir Lape Lopok Maronge Plampang Labangka Empang Moyo Hulu Lenangguar Lunyuk Rhee Utan Alas Alas Barat Buer Labuhan Badas Batu Lanteh Tarano Ropang Orong Telu Jumlah
2006 7 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 31
Jumlah Perpustakaan/Tahun 2007 2008 2009 7 7 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 35 40 43
2010 7 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 44
Sumber : Arpusda Kab. Sumbawa. (Beberapa tahun terbitan, diolah) .Tidak termasuk perpustakaan sekolah
Gambaran layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa menyangkut tentang koleksi buku dan pengunjung selama beberapa tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut.
II - 24
Tabel 2.46. Perkembangan Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa No
Uraian
1
2
2006
2007
Tahun 2008
2009
3
4
5
6
7
2010
1.
Jumlah koleksi buku (eksp)
68.980
73.527
76.140
79.914
81.304
2.
Jumlah pengunjung (orang)
25.778
32.324
27.695
27.466
58.666
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)
Meningkatnya jumlah koleksi buku dan pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Sumbawa menunjukkan ekspektasi positif bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat dan pada muaranya akan meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Sumbawa. Kendala yang dihadapi selama ini terletak pada sarana prasarana layanan (kantor, ruang baca, komputer, dan penunjang lainnya, sarana mobilitas layanan) yang masih kurang memadai dan membutuhkan perhatian serius pada masa mendatang.
II - 25
