~(PJ,..
\ti
"
~
LEMBARAN DAERAH KOlA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI 0 NOMOR 5 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR
i
DIHIMPUN OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
2007
•
LEMBARANDAERAH KOTA DENPASARTAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D NOMOR 5
•
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WAUKOTA DENPASAR, Menimbang
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasat 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan daerah tersebut perlu diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi maupun dinamika masyarakat ;
b.
bahwa sehubungan dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 januari
35
2005 Nomor Bj207jM.PANj1j2005 prihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Penangkat Daerah, dimana pada intinya dinyatakan bahwa daerah dapat menunda pelaksanaan PeraturanPemerintahNomor8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi PerangkatDaerah:
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga TeknisDaerahKotaDenpasar.
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4389);
36
;:
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4548);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan KewenanganPropinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Onganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2000 Nomor 165);
... •
:
37
6.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan Nom e n k I a t u r Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota DenpasarTahun 2000 Nomor 5);
7.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 15).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURANDAERAH KOTA DEN PAS A R TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTADENPASAR.
38
,
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4548);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan KewenanganPropinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Onganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2000 Nomor 165);
•...
~
:
37
6.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan Nom e n k I a t u r Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota DenpasarTahun 2000 Nomor 5);
7.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 15).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURANDAERAH KOTA DEN PAS A R TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTADENPASAR.
38
,
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota DenpasarTahun 2001 Nomor 15) diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi berikut:
sebagai
Pasal2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar sebagai berikut : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Pengawasan; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat; d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum; f. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Komunikasi; g. Kantor Peternakan; h. Kanton Tenaga Kerja; i. Kantor Keluarga Berencana. 2.
Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : d.
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : 1)
Kepala Badan
39
3.
2)
Sekretariat a. Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan
3)
Bidang Pengernbangan Nilai-nilai Kebangsaan a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan b. Sub Bidang Bela Negara/Perlindungan Masyarakat
4)
Bidang Penanganan Konflik a. Sub Bidang Konflik Pernerintahan dan Keamanan b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5)
Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kernasyarakata n a. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6)
KelompokJabatan Fungsional
Ketentuan Pasal 6 setelah huruf hi ditambah baru dan berbunyi sebagai berikut : i.
huruf i
Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri dari: 1) Kepala Kantor 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 4) Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pernberdayaan Keluarga 5) Seksi Data dan Inforrnasi 6) KelornpokJabatan Fungsional
40
-:.
4.
Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal12 Bagan Struktur Organisasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
•• 5.
Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
6.
Setelah ketentuan Lampiran VIII ditambahkan Lampiran IX baru dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan daerah ini. Pasal II
Peraturan diundangkan.
Daerah
ini
mulai
~
41
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2006 WAUKOTA DENPASAR, ,P"
J::O:A Diundangkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2006
LEMBARAN DAERAH KOTA DEN PASARTAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D NOMOR 5
42
t
