MERCHANT Kerjasama Merchant 2 Pihak
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KERJASAMA MERCHANT No.____________________________________ Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama Merchant (selanjutnya disebut “SKU”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian akhir SKU ini oleh dan antara: 1. PT. BANK PERMATA Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh pihak yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir SKU ini (selanjutnya disebut “Bank”); dan 2. __________________________ yang dalam hal ini diwakili oleh yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir SKU ini (selanjutnya disebut “Merchant”) Bank dan Merchant setuju untuk melakukan kerjasama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam SKU ini dan lampiran dari SKU ini, berikut segala perpanjangan, perubahannya, penambahan dan pembaharuannya dikemudian hari, ( SKU dan lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”). PASAL 1 DEFINISI Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. Chargeback adalah penagihan atau pembebanan kembali oleh Bank terhadap Merchant sebagaimana diatur di Pasal 5 SKU dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam Perjanjian sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 2. Daftar Hitam Merchant adalah daftar yang memuat keterangan-keterangan tentang Merchant yang memiliki reputasi negatif, yang diterbitkan oleh pihak/badan yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Dokumen adalah Slip Transaksi EDC, faktur-faktur, pesanan pembelian, pesanan pengiriman, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 4. EDC (Electronic Data Capture)/POS (Point Of Sales Terminal) adalah mesin/terminal milik Bank yang dioperasikan dengan menggunakan sim card atau jaringan PSTN yang dipinjamkan atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk melakukan suatu Transaksi Kartu Debet, Transaksi Payment Point, inquiry maupun transaksi-transaksi lainnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Bank, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN. 5. Fasilitas Bank adalah sarana dan atau prasarana yang dimiliki dan disediakan oleh Bank untuk memperlancar jalannya transaksi perbankan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point antara lain layanan PermataTel, PermataNet, Navigator, PermataAtm, PermataShop (EDC) dan layanan counter Bank serta layanan/fasilitas lain yang dikembangkan Bank dikemudian hari. 6. Hari Kerja adalah hari dimana Bank dan perbankan lainnya di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 7. Jaringan ATM adalah PermataATM dan atau semua jaringan ATM lainnya termasuk tapi
Paraf
tidak terbatas pada ALTO, Prima dan ATM Bersama dimana Bank bertindak sebagai acquirer. 8. Kartu Debet adalah seluruh Kartu Debet Bank dan Kartu Debet Bank Lain. 9. Kartu Debet Bank adalah seluruh kartu debet yang diterbitkan oleh Bank termasuk kartu cobranding (dengan logo partner Bank), dan e-wallet yang digunakan oleh Pemegang Kartu Debet untuk melakukan Transaksi Kartu Debet. 10. Kartu Debet Bank Lain adalah kartu debet yang diterbitkan oleh bank-bank lain yang merupakan anggota jaringan ALTO, ATM Bersama, Prima dan jaringan lainnya yang disetujui oleh Bank yang digunakan oleh Pemegang Kartu Debet untuk melakukan Transaksi Kartu Debet. 11. Kode Persetujuan adalah kode yang tercetak pada Slip Transaksi EDC yang merupakan kode persetujuan (approval code) atas setiap pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 12. Limit Transaksi adalah batas maksimum transaksi per hari dengan menggunakan Kartu Debet pada EDC yang dilakukan Pemegang Kartu Debet sesuai dengan limit transaksi melalui Automated Teller Machine (ATM) yang besarnya ditentukan oleh bank penerbit Kartu Debet. 13. Merchant Data Form adalah suatu formulir yang memuat keterangan-keterangan mengenai Merchant dan informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 14. Merchant Payment Point adalah Merchant yang bekerjasama dengan Bank dalam hal pemasangan mesin EDC dan menerima pembayaran Tagihan dan pembelian Voucher Prabayar yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dengan atau tidak membebankan biaya admnistrasi kepada Pelanggan Payment Point. 15. Mitra adalah pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank untuk penerimaan pembayaran Tagihan melalui Fasilitas Bank dan memasarkan Voucher Prabayar dan atau pihak yang telah bekerjasama dengan Bank sebagai penyelenggara jaringan ATM. 16. Nomor Pelanggan adalah kode/nomor unik yang dimiliki oleh setiap Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang berfungsi sebagai akses untuk melakukan transaksi Pembayaran. 17. Pelanggan Payment Point adalah pihak-pihak yang menggunakan layanan Merchant untuk melaksanakan transaksi Pembelian, Pembayaran dan Transfer. 18. Pembayaran adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point di Merchant melalui Fasilitas Bank yang antara lain untuk pembayaran Tagihan, cicilan, premi asuransi, pinjaman dan jenis pembayaran-pembayaran lainnya yang dapat dilakukan Pelanggan Payment Point di Merchant sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Fasilitas Bank. 19. Pembelian adalah transaksi pembelian Voucher Prabayar ataupun voucher lainnya yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet di Merchant dengan menggunakan EDC yang ada di Merchant. 20. Pemegang Kartu Debet adalah setiap nasabah Bank dan atau bank lain yang memiliki Kartu Debet yang nama dan atau tanda tangannya tercantum pada Kartu Debet dan berhak menggunakan Kartu Debet untuk melaksanakan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 21. Peralatan Bank adalah EDC dan seluruh peralatan milik Bank lainnya (adaptor, kabel line telepon) yang dipinjamkan dan atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk pelaksanaan Transaksi Kartu Debet maupun Transaksi Payment Point. 22. PIN (Personal Indentification Number) adalah sandi rahasia yang digunakan sebagai alat
Paraf
23.
24. 25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 32.
verifikasi oleh Pemegang Kartu Debet pada saat melakukan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. Rekening Merchant adalah rekening (-rekening) atas nama Merchant atau pemilik Merchant yang ada pada Bank sebagaimana tercantum dalam Merchant Data Form baik yang digunakan sebagai rekening penampungan Merchant maupun rekening-rekening lainnya yang bukan rekening penampungan Merchant. Rekening Pemegang Kartu Debet adalah rekening atas nama Pemegang Kartu Debet yang ada di bank penerbit Kartu Debet. Slip Transaksi EDC adalah tanda terima tertulis yang diantaranya mencantumkan Kode Persetujuan, yang diterbitkan oleh Bank melalui EDC yang diberikan kepada Pemegang Kartu Debet, setelah Pemegang Kartu Debet melakukan Transaksi Kartu Debet atau Transaksi Payment Point pada Merchant dan merupakan salah satu bukti telah terjadinya Transaksi Kartu Debet atau Transaksi Payment Point. Tagihan adalah tagihan layanan umum, tagihan handphone, tagihan kartu kredit, tagihan asuransi, tagihan cicilan, tagihan personal loan, pembayaran tiket pesawat, tagihan internet, dan tagihan biaya pendidikan dan jenis-jenis tagihan lainnya yang akan dikembangkan dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Pemegang Kartu Debet atau Pelanggan Payment Point dengan menggunakan Fasilitas Bank. Transaksi Berhasil adalah transaksi yang dilakukan melalui EDC bilamana rekening Pemegang Kartu Debet sudah didebet dan Rekening Merchant sudah dikreditkan dengan jumlah sebesar Transaksi Kartu Debet yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet dengan ditandai diantaranya tercetaknya Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC atau transaksi yang dilakukan pada Merchant dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra. Transaksi Kartu Debet adalah transaksi pembayaran barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet pada Merchant termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran, pemindahbukuan, transfer dan inquiry melalui Peralatan Bank dengan menggunakan Kartu Debet Bank atau Kartu Debet Bank Lain, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN. Transaksi Payment Point adalah transaksi Pembayaran, Pembelian dan Transfer ataupun transaksi lainnya yang disetujui oleh Bank dikemudian hari, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN dan atau verifikasi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank dikemudian hari. Transfer adalah transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point maupun Merchant melalui EDC ke Rekening Merchant atau rekening-rekening lainnya yang ditentukan pada saat melakukan transaksi yang berada dalam cakupan pelayanan Fasilitas Bank. Voucher Prabayar adalah voucher isi ulang yang disediakan oleh Mitra melalui Fasilitas Bank. Regulator adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau badan berwenang Indonesia lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. PASAL 2 TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI KARTU DEBET
Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Kartu Debet yang dilakukan Pemegang Kartu Debet pada Merchant tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: A. Ketentuan 1.
Transaksi Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah apabila telah memenuhi kriteria sebagai Transaksi Berhasil dengan mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian. Jika telah terjadi Transaksi Berhasil, maka pada saat yang sama Merchant wajib menyerahkan barang
Paraf
dan atau jasa yang telah dibeli kepada Pemegang Kartu Debet dengan memberikan bukti Slip Transaksi EDC. Slip Transaksi EDC tersebut tercetak dalam rangkap 2 (dua), yang asli disimpan oleh Merchant dan salinannya diberikan kepada Pemegang Kartu Debet atau Bank apabila diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 SKU. 2.
Merchant hanya dapat menerima Transaksi Kartu Debet dari Pemegang Kartu Debet sesuai dengan Limit Transaksi. Apabila Merchant menerima Transaksi Kartu Debet yang dilakukan Pemegang Kartu Debet yang melebihi Limit Transaksi, maka segala kerugian dan risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank penerbit Kartu Debet.
3.
Bank akan melakukan pembayaran kepada Merchant pada waktu yang bersamaan dengan dilakukannya Transaksi Kartu Debet dengan mengkreditkan ke Rekening Merchant yang ada pada Bank tanpa potongan apapun. Besarnya jumlah Transaksi Kartu Debet yang akan dikreditkan ke Rekening Merchant adalah sesuai dengan jumlah yang ada pada catatan Bank, dan Merchant menyetujui bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian besarnya jumlah Transaksi Kartu Debet antara catatan Merchant dengan catatan Bank, maka Bank akan melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai jumlah Transaksi Kartu Debet yang ada pada catatan Bank.
4.
Apabila ternyata Transaksi Kartu Debet dilakukan dengan adanya unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud) dan adanya indikasi keterlibatan Merchant dan atau keluarganya dan atau pegawainya dalam setiap Transaksi Kartu Debet, maka Merchant dan atau keluarganya dan atau pegawainya akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau ganti rugi yang diderita oleh Merchant dan atau keluarganya dan atau pegawainya, dan apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian pada Bank, maka Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Merchant sebesar nilai kerugian yang dialami Bank. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
5.
Para Pihak sepakat bahwa semua pengkreditan atas Transaksi Kartu Debet dilakukan dalam mata uang Rupiah.
6.
Apabila ada perubahan Rekening Merchant, maka Merchant wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif dan Merchant tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Bank.
7.
Apabila terdapat selisih pembayaran kepada Merchant, maka dalam hal terjadi selisih lebih, Merchant wajib mengembalikan selisih lebih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet atau setelah Merchant menerima laporan dari Bank mengenai selisih lebih tersebut (mana yang lebih dulu), dan apabila terjadi selisih kurang, maka Merchant wajib melaporkan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet dan Bank akan membayarkan selisih kurang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima laporan dari Merchant. Apabila laporan atas selisih pembayaran kepada Merchant dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini dan atau menurut catatan Bank transaksi yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak laporan atau klaim Merchant tersebut dan tidak berkewajiban untuk
Paraf
melakukan pembayaran apapun terkait dengan laporan atau klaim tersebut. 8.
Dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan pembayaran kepada Merchant yang dilakukan oleh Bank, yang menyebabkan pembayaran tersebut menjadi lebih atau kurang dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut dengan melakukan pendebetan atau pengkreditan dari/ke Rekening Merchant. Sehubungan dengan hal tersebut, Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk setiap saat melakukan pendebetan pada Rekening Merchant untuk melakukan perbaikan pembayaran tersebut. Dalam hal Bank akan melakukan pendebetan tersebut namun dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
9.
Transaksi Kartu Debet dengan menggunakan Kartu Debet jaringan lokal (jaringan ATM Bersama, Prima dan ALTO) yang gagal dimana rekening Pemegang Kartu Debet sudah terdebet, maka Merchant tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembalian dana Pemegang Kartu Debet dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu Debet. Pengembalian uang Pemegang Kartu Debet akan dilakukan dengan proses pengkreditan kembali sejumlah uang tersebut pada rekening Pemegang Kartu Debet melalui masing-masing bank penerbit Kartu Debet.
B. Otorisasi 1. Untuk setiap Transaksi Berhasil, Bank akan mengirimkan Kode Persetujuan yang tercetak pada Slip Transaksi EDC. 2.
Apabila pada layar EDC tidak muncul Kode Persetujuan dan atau tidak ada respon atas transaksi dan atau EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC, maka transaksi dianggap gagal dan Merchant wajib menolak untuk melanjutkan Transaksi Kartu Debet serta barang/jasa yang dibayar tidak boleh diserahkan kepada Pemegang Kartu Debet. Jika Pemegang Kartu Debet adalah nasabah Bank, maka Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu Debet untuk menghubungi layanan PermataTel atau melalui Fasilitas Bank, tetapi jika Pemegang Kartu Debet adalah nasabah bank lain, maka Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu Debet tersebut untuk menghubungi bank penerbit Kartu Debet dan mematuhi hal-hal sebagaimana tercantum dalam huruf A ayat 9 pasal ini. Apabila Merchant tetap melakukan pengembalian dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu Debet, maka Merchant setuju bahwa segala risiko yang timbul sehubungan dengan pengembalian tersebut merupakan tanggung jawab Merchant sepenuhnya dan dalam hal terjadi Chargeback kepada Bank, Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan dari Rekening Merchant sejumlah nilai Chargeback tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. PASAL 3 TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI PAYMENT POINT
Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point atau oleh Pemegang Kartu Debet pada Merchant tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Paraf
A. Ketentuan 1. Merchant wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan Transaksi Payment Point sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian. 2. Setiap transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point melalui Merchant dan atau yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet akan dianggap sah, apabila Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sudah memasukkan Nomor Pelanggan dengan benar dan terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC serta Rekening Merchant atau Rekening Pemegang Kartu Debet sudah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar jumlah transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet. 3. Setiap transaksi Pembelian yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah jika Rekening Merchant atau Rekening Pemegang Kartu Debet telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai Voucher Prabayar atau voucher lainnya dan terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC atau saldo pulsa milik Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet telah bertambah sebesar nilai Voucher Prabayar atau voucher lainnya yang dibeli Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet. 4. Setiap transaksi Transfer yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah jika Rekening Merchant atau Rekening Pemegang Kartu Debet telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai yang ditransfer oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet dan rekening tujuan Transfer telah terkredit sejumlah nilai tersebut serta terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC. 5. Para Pihak sepakat bahwa semua Transaksi Payment Point akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. 6. Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point berdasarkan Perjanjian, maka dengan ini Merchant memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk mendebet dana dalam Rekening Pemegang Kartu Debet sejumlah nilai Transaksi Payment Point yang dilakukan dan mengkreditkan dana yang didebet tersebut ke rekening-rekening pihak yang berkepentingan atas Transaksi Payment Point tersebut. 7. Merchant dengan ini bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya Transaksi Payment Point yang disertai dengan unsurunsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud), dan apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian pada Bank, maka Bank berhak mendebet Rekening Merchant sebesar nilai kerugian yang dialami Bank. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. 8. Apabila terdapat selisih pendebetan dalam Rekening Merchant, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Transaksi Payment Point, Merchant wajib melaporkan selisih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank. Apabila laporan atas selisih pendebetan baru dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dan atau menurut catatan Bank Transaksi Payment Point yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak dan mengabaikan laporan atau klaim Merchant. Dalam hal terjadi keadaan demikian, maka Para Pihak sepakat bahwa
Paraf
catatan yang dijadikan acuan rekonsiliasi adalah catatan Transaksi Payment Point yang ada pada Bank. 9. Bank berhak dan berwenang untuk sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan mengenai Transaksi Payment Point dan setiap perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya oleh Bank kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian. B. Otorisasi 1. Untuk setiap Transaksi Payment Point yang berhasil, Bank akan mencantumkan Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC yang digunakan sebagai salah satu alat bukti telah dilakukannya Transaksi Berhasil. 2. Dalam hal terjadi gangguan komunikasi atau gangguan lainnya terkait dengan penggunaan peralatan atau mesin EDC saat melakukan Transaksi Payment Point, yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian antara lain: Slip Transaksi EDC tidak tercetak, Transaksi Payment Point dibatalkan atau ditolak untuk diteruskan namun terjadi pendebetan Rekening Pemegang Kartu Debet, maka Merchant wajib melaporkan Transaksi Payment Point tersebut kepada Bank untuk disesuaikan dengan catatan yang ada pada Bank pada hari yang sama saat Transaksi Payment Point tersebut dilakukan. Para Pihak sepakat bahwa yang akan dijadikan acuan atas berhasil atau tidaknya Transaksi Payment Point adalah catatan yang ada pada Bank, karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala risiko dan kerugian yang terjadi dan Merchant wajib membayar setiap dan semua tagihan yang timbul yang diajukan Mitra melalui Bank, dan Bank juga tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pelanggan Payment Point atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut. PASAL 4 PEMBATALAN TRANSAKSI Merchant mengerti, memahami dan setuju bahwa khusus untuk Transaksi Kartu Debet yang menggunakan jaringan ATM Bersama, Prima dan ALTO, Pemegang Kartu Debet tidak dapat melakukan pembatalan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang dilakukan melalui EDC pada Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas setiap dan semua risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang timbul dari pelanggaran tersebut . PASAL 5 CHARGEBACK Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai Chargeback, adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal Pemegang Kartu Debet tidak mengakui adanya Transaksi Kartu Debet serta Merchant tidak dapat memberikan salinan Slip Transaksi EDC dan bukti-bukti lainnya atas Transaksi Kartu Debet dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah ada permintaan dari Bank, maka Merchant akan dikenakan Chargeback oleh Bank minimal sebesar nilai Transaksi Kartu Debet.
Paraf
2. Dalam hal Transaksi Payment Point dinyatakan berhasil namun Rekening Merchant atau Rekening Pemegang Kartu Debet belum terdebet maka Bank berhak untuk melakukan Chargeback. 3. Dalam hal terjadi Chargeback karena kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan atau ayat 2 Pasal ini, maka Bank tetap berhak dan berwenang untuk mendebet Rekening Merchant dalam jumlah yang sama dengan jumlah Chargeback yang harus dibayarkan oleh Merchant. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana yang dikreditkan Bank tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertangggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang timbul dari Chargeback tersebut. 4. Atas pertimbangan Bank, apabila terjadi Chargeback, Bank berhak melakukan pengakhiran kerjasama dengan Merchant dan menarik mesin EDC dari Merchant, serta Bank berhak untuk mendebet Rekening Merchant atau dana jaminan EDC sebagaimana tercantum pada MDF. PASAL 6 PENERIMAAN TRANSAKSI KARTU DEBET Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk penerimaan Transaksi Kartu Debet, berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut: 1. Merchant berhak tidak memproses dan atau menolak menjalankan Transaksi Kartu Debet apabila: a. Kartu Debet belum aktif. b. Kartu Debet telah diubah, dirusak atau dicetak ulang dengan cara apapun tanpa persetujuan bank penerbit Kartu Debet. c. Kartu Debet telah diblokir, karena sebab apapun juga. d. Kartu Debet telah habis masa berlakunya (kecuali ada pemberitahuan dari bank penerbit Kartu Debet). e. Tidak terdapat pita magnetis pada Kartu Debet atau pita magnetis rusak. f. Mesin EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC. g. Slip Transaksi EDC tidak tercantum Kode Persetujuan. h. Merchant mencurigai bahwa Kartu Debet yang akan dipergunakan untuk Transaksi Kartu Debet diduga atau terindikasi palsu/dipalsukan atau hasil tindak kejahatan. i. Terdapat perbedaan nomor kartu yang tercetak di Kartu Debet dengan nomor kartu yang tertera di layar EDC. 2. Bila Kartu Debet yang digunakan ternyata dicurigai sebagai kartu palsu atau curian atau merupakan hasil dari tindak kejahatan lainnya, maka Merchant wajib melakukan tindakantindakan sebagai berikut: a. Tidak meneruskan Transaksi Kartu Debet tersebut. b. Menahan Kartu Debet tersebut dengan cara yang baik serta sopan dan kemudian memberitahukan kepada bank penerbit Kartu Debet dan kemudian wajib menjalankan instruksi-instruksi selanjutnya dari bank penerbit Kartu Debet. 3. Dalam keadaan apapun, data Pemegang Kartu Debet yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak dibenarkan ditulis, diperbaiki atau diganti, direnvoi dan atau diubah secara
Paraf
manual. 4. Apabila Merchant melanggar ketentuan dalam Pasal ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas setiap risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain manapun juga kepada Bank sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan/kelalaian Merchant dalam melaksanakan penerimaan Transaksi Kartu Debet dan Bank berhak mendebet Rekening Merchant atau Merchant berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Bank sebesar kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari transaksi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
PASAL 7 PENERIMAAN TRANSAKSI PAYMENT POINT Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk penerimaan Transaksi Payment Point, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi kegagalan Transaksi Payment Point dan atau gangguan pelaksanaan Transaksi Payment Point yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Merchant dalam menyediakan peralatan dan fasilitas penunjang pelaksanaan Transaksi Payment Point, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas seluruh kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat gagal atau terganggunya pelaksanaan Transaksi Payment Point tersebut. 2. Dalam keadaan apapun, data Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak dibenarkan untuk ditulis, diperbaiki, diganti, direnvoi dan atau diubah secara manual oleh Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas seluruh risiko yang mungkin timbul karenanya dan Merchant berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Bank dan atau Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sebesar jumlah kerugian yang dialami oleh Bank dan atau Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet. 3. Atas setiap pelaksanaan Transaksi Payment Point berdasarkan Perjanjian, Bank berhak mengenakan biaya (charge) kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang akan diperlakukan sebagai pendapatan Bank. Besarnya biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet wajib diberitahukan oleh Merchant kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sebelum Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet melakukan Transaksi Payment Point dan besarnya biaya tersebut akan tercetak pada Slip Transaksi EDC terpisah dengan nilai Transaksi Payment Point. Merchant sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas setiap tuntutan, klaim dan atau gugatan dari Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain manapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan pembebanan biaya tersebut.
Paraf
4. Bank berhak untuk menentukan besarnya biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet untuk setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya biaya tersebut dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Merchant wajib memberitahukan perubahan biaya tersebut kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada setiap akan menjalankan Transaksi Payment Point. 5. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point, Bank dapat memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant sesuai dengan jenis Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan sesuai dengan ketentuan Bank, tetapi apabila Merchant masih memiliki tunggakan pembayaran sewa EDC, maka Bank berhak untuk tidak memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant. Para Pihak sepakat bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri, berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya pembagian pendapatan tersebut. 6. Merchant dengan ini menyetujui bahwa jumlah pendapatan yang merupakan hak dari Bank akan diambil langsung oleh Bank dengan cara mendebet Rekening Merchant atau Rekening Pemegang Kartu Debet pada saat atau setelah pelaksanaan setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai waktu yang ditentukan oleh Bank. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Merchant sehubungan dengan pembayaran pendapatan Bank. 7. Merchant hanya dapat melaksanakan Transaksi Payment Point sesuai dengan jenis transaksi Pembayaran dan Pembelian sebagaimana fitur yang tersedia di EDC dan dalam rentang Limit Transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank atau bank penerbit Kartu Debet. Apabila Merchant menjalankan Transaksi Payment Point di luar ketentuan dalam Perjanjian dan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, dan menerima transaksi melebihi Limit Transaksi, maka Bank dapat dan berhak untuk menolak Transaksi Payment Point tersebut. 8. Apabila Merchant melanggar ketentuan dalam Pasal ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau pihak lain manapun juga kepada Bank sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan/kelalaian Merchant dalam melaksanakan penerimaan Transaksi Payment Point dengan menggunakan Fasilitas Bank, dan Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Merchant atau Merchant berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Bank sebesar kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari transaksi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
Paraf
PASAL 8 BUKTI TRANSAKSI Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Bukti Transaksi hanya berlaku untuk Transaksi Kartu Debet serta Transaksi Payment Point dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk Transaksi Kartu Debet berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Para Pihak sepakat bahwa suatu Transaksi Kartu Debet dinyatakan berhasil apabila terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC. Slip Transaksi EDC terdiri dari 2 (dua) rangkap, dan setiap bagiannya merupakan bukti transaksi yang sah, dengan rincian sebagai berikut: i. 1 (satu) Slip Transaksi EDC asli untuk disimpan oleh Merchant; dan ii. 1 (satu) salinan/tembusan pertama untuk Pemegang Kartu Debet, dan dapat dicetak kembali untuk Bank atau bank penerbit Kartu Debet apabila diperlukan. b. Merchant wajib memastikan bahwa peng-input-an PIN pada mesin EDC oleh Pemegang Kartu Debet pada saat melakukan Transaksi Kartu Debet dilakukan dengan aman dan tidak diketahui oleh Merchant maupun pihak lain. c. Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dari Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian Merchant dalam penyerahan barang dan atau jasa sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf B ayat 2 SKU. 2. Untuk Transaksi Payment Point berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Khusus pelaksanaan Transaksi Payment Point dengan menggunakan layanan EDC, Para Pihak sepakat bahwa bukti berhasilnya Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet adalah dengan tercetaknya Slip Transaksi EDC yang mencantumkan Kode Persetujuan dan atau transaksi dinyatakan berhasil oleh Mitra. Slip Transaksi EDC akan dicetak dalam rangkap 2 (dua), yang setiap bagiannya merupakan bukti transaksi yang sah, dengan rincian sebagai berikut: i. 1 (satu) Slip Transaksi EDC asli yang wajib diserahkan oleh Merchant kepada Pelanggan Payment Point; dan ii. 1 (satu) salinan/tembusan Slip yang wajib disimpan oleh Merchant. b. Merchant wajib memastikan bahwa Slip Transaksi EDC tercetak dalam rangkap 2 (dua) dan seluruh data Transaksi Payment Point antara lain yaitu nama Pelanggan Payment Point, keterangan yang berhubungan dengan Transaksi Payment Point, Kode Persetujuan dan Nomor Pelanggan Payment Point telah tercetak dengan baik. c. Apabila Slip Transaksi EDC tidak tercetak dengan baik, maka Merchant wajib memastikan melalui Fasilitas Bank bahwa Rekening Merchant telah berhasil didebet, yang terbukti dari dokumen-dokumen sebagai berikut: i. Info saldo dan mutasi melalui fax on demand Permata Tel; atau ii. Info saldo dan mutasi pada PermataNet; atau iii. Info saldo dan mutasi pada PermataMobile; atau iv. Rekening koran Merchant; atau v. Pernyataan 8 (delapan) transaksi terakhir yang dapat dicetak melalui pada PermataATM; atau
Paraf
vi. Bukti lainnya yang ditentukan kemudian oleh Bank atau bank penerbit Kartu Debet. Jika Merchant telah menerima konfirmasi Transaksi Berhasil dari Bank dan atau bank penerbit Kartu Debet, maka Merchant wajib untuk mengulang pencetakan Slip Transaksi EDC dan dalam hal pencetakan ulang Slip Transaksi EDC tetap tidak berhasil maka Merchant wajib melakukan pelaporan kepada Bank. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dari Pelanggan Payment Point dan atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian Merchant dalam menyerahkan Slip Transaksi EDC kepada Pelanggan Payment Point sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini.
PASAL 9 KLAIM ATAU KELUHAN PEMEGANG KARTU DEBET DAN ATAU PELANGGAN PAYMENT POINT 1. Para Pihak sepakat bahwa Merchant wajib untuk menangani secara langsung setiap klaim/keluhan Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa yang pembayarannya dilakukan melalui EDC atau pelaksanaan Transaksi Payment Point selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal transaksi tersebut dilaksanakan. 2. Merchant akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas tuntutan apapun yang diajukan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point jika terjadi perselisihan antara Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point dengan Merchant sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa dan atau pelaksanaan Transaksi Payment Point. 3. Para Pihak sepakat bahwa Bank wajib menangani setiap klaim/keluhan dari Pemegang Kartu Debet yang berhubungan dengan proses pembayaran kepada Merchant, selambatlambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja dari tanggal diterimanya klaim/keluhan tersebut oleh Bank dan apabila seluruh dokumen dan persyaratan yang ditentukan oleh Bank telah terpenuhi. 4. Apabila Bank memerlukan bukti/dokumen pendukung dari transaksi yang telah dilakukan, maka Merchant setuju dan wajib untuk memberikan bukti/dokumen yang dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak permintaan tertulis pertama dari Bank. Dalam hal Merchant gagal memenuhi permintaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bank berhak untuk langsung mendebet Rekening Merchant minimal sebesar nilai transaksi yang diklaim oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. PASAL 10 TRANSAKSI MENCURIGAKAN 1. Dalam hal terjadinya Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang mencurigakan menurut Bank yang dilakukan melalui EDC yang ada pada Merchant, maka Bank berhak untuk menghentikan/menonaktifkan/menarik EDC yang ada pada Merchant dan memblokir dana jaminan EDC dan menunda setiap pembayaran transaksi kepada Merchant, sampai dengan adanya pemberitahuan dari Bank.
Paraf
2. Dalam hal terjadi Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang mencurigakan dan atau melebihi batasan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bank terhadap Merchant karena alasan apapun juga, maka Bank berhak sewaktu-waktu menunda pengkreditan dana ke Rekening Merchant atau melakukan pemblokiran Rekening Merchant sampai proses investigasi selesai dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. 3. Apabila terbukti bahwa transaksi tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini adalah transaksi yang melanggar ketentuan Perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Merchant dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Merchant dan atau mencairkan dana jaminan EDC tersebut untuk mengganti kerugian Bank yang timbul akibat transaksi tersebut, tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut dan Bank tidak wajib melakukan pengembalian atas dana yang ditunda pengkreditannya oleh Bank atau dana yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. 4. Dalam hal dana pada Rekening Merchant belum berhasil terblokir atau terdebet atau dana tidak mencukupi, Merchant wajib menyediakan dana atau mengembalikan dana sejumlah nilai transaksi yang diindikasikan sebagai transaksi mencurigakan oleh Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Bank menginformasikan adanya indikasi transaksi mencurigakan tersebut kepada Merchant. PASAL 11 PROMOSI LAYANAN 1. Merchant wajib untuk memasang tanda/logo EDC yang disediakan oleh Bank, di tempattempat yang mudah dilihat agar Pemegang Kartu Debet mengetahui bahwa Merchant menerima transaksi pembayaran melalui EDC. 2. Merchant wajib menginformasikan mengenai persyaratan dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penggunaan Peralatan Bank kepada seluruh karyawannya, terutama kepada karyawan yang bekerja di lokasi penjualan barang/produk/jasa. 3. Bank dapat menginformasikan mengenai fasilitas EDC untuk pembelian barang/produk pada Merchant kepada setiap Pemegang Kartu Debet melalui media yang ditentukan oleh Bank. 4. Merchant memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk mencantumkan nama Merchant dalam buku petunjuk atau sarana promosi apapun yang telah ditentukan oleh Bank. 5. Biaya yang timbul dari promosi atas EDC sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
PASAL 12 PENEMPATAN PERALATAN BANK 1. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, Bank akan meminjamkan dan atau menyewakan Peralatan Bank kepada Merchant dan Peralatan Bank tersebut merupakan milik Bank sepenuhnya yang wajib dipelihara dengan baik oleh Merchant. 2. Dalam hal Merchant menggunakan EDC, maka Merchant wajib membayar biaya sewa atas mesin EDC tersebut kepada Bank dalam jumlah sebagaimana tercantum pada Merchant
Paraf
Data Form atau dokumen lainnya yang ditentukan oleh Bank (“Biaya Sewa”). Besarnya Biaya Sewa tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian. 3. Pembayaran Biaya Sewa oleh Merchant untuk penggunaan EDC akan dilakukan dengan cara, Bank akan mendebet Rekening Merchant sejumlah Biaya Sewa yang ditentukan oleh Bank dengan ketentuan apabila Rekening Merchant gagal/tidak dapat didebet untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena sebab apapun juga, maka Bank berhak untuk mengakhiri kerjasama, melakukan penutupan Merchant dan mencairkan dana jaminan EDC untuk membayar tunggakan Biaya Sewa yang belum dibayarkan oleh Merchant kepada Bank, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant. Apabila masih terdapat sisa dana jaminan EDC, maka Bank akan tetap melakukan pemblokiran atas sisa dana jaminan tersebut sampai dengan Merchant mengembalikan mesin EDC kepada Bank dalam kondisi baik, lengkap dan berfungsi. Merchant tetap wajib membayar Biaya Sewa selama mesin EDC belum dikembalikan kepada Bank dan Bank akan mengembalikan sisa dana jaminan EDC apabila EDC sudah dikembalikan kepada Bank dalam kondisi baik, lengkap dan berfungsi. 4. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan penempatan Peralatan Bank pada Merchant selama berlakunya Perjanjian dan atau selama mesin EDC belum dikembalikan kepada Bank, Merchant wajib menyediakan sejumlah dana pada Rekening Merchant sebagai dana jaminan atas mesin EDC. 5. Merchant wajib memastikan bahwa di dalam Rekening Merchant harus terdapat dana jaminan EDC dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Merchant Data Form dan Merchant wajib menambah biaya dana jaminan EDC pada Rekening Merchant dalam hal besarnya dana jaminan EDC tersebut berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Ketentuan mengenai dana jaminan EDC tersebut sepenuhnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank. 6. Bank akan melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap Peralatan Bank dan Merchant wajib menempatkan Peralatan Bank pada tempat dan lokasi yang disetujui oleh Bank. Merchant dilarang untuk memindahkan EDC ke lokasi yang berbeda tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. 7. Merchant berkewajiban memelihara dan menjaga keamanan serta keutuhan Peralatan Bank agar tetap dalam kondisi baik dan Merchant tidak diperkenankan untuk membongkar, memperbaiki, mengubah, menambah, melakukan pengrusakan atau menambah/mengurangi komponen-komponen pada Peralatan Bank. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank atas kerugian yang mungkin dialami Bank atas pelanggaran tersebut, sesuai dengan jumlah yang akan ditetapkan oleh Bank. Apabila Merchant tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Merchant, maka Bank berhak untuk melakukan penutupan Merchant dan penarikan EDC serta melakukan pendebetan Rekening Merchant dan atau mendebet dana jaminan EDC dengan cara-cara lainnya untuk penyelesaian masalah ganti rugi tersebut. 8. Bank akan memberikan pelatihan kepada Merchant dan atau karyawan-karyawan Merchant mengenai cara pengoperasian Peralatan Bank sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Bank. Merchant berkewajiban untuk memastikan bahwa Peralatan Bank hanya dioperasikan oleh Merchant dan atau karyawan/pegawai Merchant sesuai dengan petunjuk pemakaian yang berlaku dan
Paraf
Merchant tidak diperkenankan menggunakan Peralatan Bank untuk kepentingan pihak lain atau untuk menerima transaksi dari merchant lain, kecuali untuk Transaksi Payment Point dan Transfer. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat penggunaan EDC oleh pihak/merchant lain yang mengakibatkan kerugian bagi Merchant dan atau Pemegang Kartu Debet dan atau Bank dan atau bank penerbit Kartu Debet dan atau pihak lainnya. 9. Merchant akan mengizinkan Bank setiap waktu untuk memeriksa keadaan dan atau melakukan perawatan secara berkala terhadap Peralatan Bank yang ada di Merchant. Dalam hal ini, Merchant wajib memeriksa surat tugas dan meminta konfirmasi ke Bank mengenai keabsahan surat tugas tersebut yang dibawa oleh petugas pemeliharaan dari Bank. Pihak yang berwenang dari Merchant wajib menandatangani surat tugas yang dibawa petugas Bank setelah pemeriksaan/perbaikan selesai dilakukan. 10. Apabila Peralatan Bank tidak beroperasi sebagaimana mestinya, Merchant wajib melaporkan kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada saat peristiwa tersebut terjadi untuk dapat dilakukan pemeriksaan Peralatan Bank oleh petugas yang ditunjuk oleh Bank dan Bank akan segera melakukan perbaikan/penggantian terhadap Peralatan Bank yang tidak berfungsi setelah menerima laporan dari Merchant dan Merchant tidak diperkenankan untuk memperbaikinya sendiri. Merchant sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala kerugian yang timbul akibat tidak berfungsinya Peralatan Bank tersebut, baik langsung atau tidak langsung. 11. Apabila diminta oleh Bank atau karena sesuatu hal Perjanjian berakhir, Peralatan Bank harus segera diserahkan kembali kepada Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal permintaan pertama dari Bank atau tanggal berakhirnya Perjanjian. Dalam hal Merchant tidak bisa mengembalikan Peralatan Bank dalam kondisi baik dengan alasan apapun, maka Merchant berkewajiban membayar biaya penggantian Peralatan Bank dengan jumlah tertentu yang ditentukan oleh Bank. Apabila Merchant tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Merchant, maka Bank berhak untuk melakukan pendebetan Rekening Merchant atau dengan cara-cara lainnya untuk penyelesaian masalah ganti rugi tersebut termasuk dengan mendebet dana jaminan EDC. 12. Apabila Merchant melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam Pasal ini, maka Bank berhak menghentikan kerjasama dengan Merchant dan melakukan penarikan EDC sewaktu-waktu, Merchant berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank sebesar nilai kerugian yang mungkin dialami oleh Bank atas pelanggaran tersebut. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Merchant dan atau mendebet dana jaminan EDC untuk pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. 13. Merchant wajib menaati setiap persyaratan dan ketentuan tentang penggunaan dan penempatan Peralatan Bank yang berlaku pada Bank. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan mengenai penggunaan Peralatan Bank dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Merchant sesuai dengan
Paraf
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian. Apabila Merchant keberatan atas perubahan yang ditetapkan oleh Bank, maka Merchant berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajibannya yang masih terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian. PASAL 13 DOKUMEN 1. Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan atau salinan Dokumen yang disimpan oleh Merchant termasuk mengadakan inspeksi ke tempat Merchant dan pemeriksaan terhadap Peralatan Bank. 2. Merchant wajib menyimpan seluruh bukti yang berkaitan dengan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point sekurang-kurangnya selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point tersebut. 3. Apabila terjadi Chargeback dari Bank atau bank penerbit Kartu Debet, maka Merchant wajib menyediakan Slip Transaksi EDC yang layak (jelas/terbaca) dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak Bank menghubungi Merchant dan meminta Merchant untuk memberikan Slip Transaksi EDC. 4. Slip Transaksi EDC sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan digunakan sebagai salah satu alat bukti pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point apabila dikemudian hari timbul permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. Apabila diperlukan oleh Bank, maka atas permintaan pertama dari Bank Merchant wajib segera memberikan dokumen Slip Transaksi EDC tersebut untuk diperiksa kebenarannya oleh Bank. 5. Atas permintaan pertama dari Bank, Merchant wajib menyerahkan kepada Bank Dokumen dan atau salinan Dokumen yang diperlukan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal permintaan pertama Bank. Apabila Merchant tidak atau terlambat menyerahkan Dokumen dan atau salinan Dokumen kepada Bank, maka Merchant wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang mungkin dialami Bank, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant Pemegang Kartu Debet atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi sehubungan dengan kelalaian Merchant dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. PASAL 14 AUDIT DAN INSPEKSI 1. Bank atau petugas Bank yang berwenang atau pihak lainnya yang ditunjuk Bank atau pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pemeriksaan atau audit terhadap layanan penerimaan Kartu Debet dan seluruh Peralatan Bank di Merchant pada waktu yang ditentukan oleh Bank. Pelaksanaan pemeriksaan atau audit ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merchant wajib membantu Bank dalam melakukan pemeriksaan atau audit sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 Pasal ini dengan menyediakan data-data dan atau informasi yang
Paraf
diperlukan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. PASAL 15 DAFTAR HITAM MERCHANT Khusus untuk penerimaan dan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet, Para Pihak sepakat untuk memberlakukan ketentuan mengenai Daftar Hitam Merchant, apabila selama pelaksanaan Perjanjian, Merchant tercantum dalam Daftar Hitam Merchant, maka atas permintaan dari Bank, Perjanjian ini akan diakhiri dan selain itu juga Merchant wajib mengembalikan mesin EDC kepada Bank dan memenuhi seluruh kewajibannya yang masih terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian. PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN 1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian sebagai berikut: a. Masing-masing Pihak adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili Para Pihak dalam Perjanjian mempunyai hak penuh dan wewenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian. b. Perjanjian tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak (jika ada) serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan usahanya. c. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak (jika ada) diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masingmasing Pihak. 2. Merchant menyatakan dan menjamin akan menerima Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. 3. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data/data, informasi dan dokumen yang diberikan Merchant kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian merupakan data/data, informasi dan dokumen yang sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan,lengkap dan akurat. Merchant menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata termasuk diakhirinya Perjanjian oleh Bank jika Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun bahwa data/data, informasi dan dokumen yang diberikan Merchant ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu. Merchant bersedia untuk melakukan pengkinian data/informasi (profile update) apabila sewaktuwaktu diminta oleh Bank dan selanjutnya seluruh dokumen yang sudah diberikan menjadi sepenuhnya milik Bank. 4. Bank telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai EDC yang akan dipergunakan Merchant sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian dan Merchant telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pemanfaatan EDC termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada EDC. 5. Merchant dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank untuk menggunakan
Paraf
semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Merchant termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Merchant untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain, yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Merchant menyatakan bahwa Merchant telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu Merchant menjamin dan menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggungjawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank. 6. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang dilakukan dengan menggunakan EDC adalah merupakan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Dalam hal Bank menemukan indikasi pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang diatur dalam Perjanjian, Bank mempunyai hak penuh untuk menutup Merchant dengan menonaktifkan EDC dan atau menarik EDC yang ada pada Merchant, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan penonaktifan dan atau penarikan EDC tersebut oleh Bank. 7. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau klaim dan atau tuntutan yang timbul atau mungkin dialami oleh Bank sebagai akibat dari kelalaian atau kegagalan Merchant dalam menjalankan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. 8. Merchant dengan ini memberikan jaminan kepada Bank bahwa Merchant beserta dengan seluruh karyawannya dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Merchant tidak akan memperbanyak dan atau membuat, memberikan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, dan atau mengalih-fungsikan Peralatan Bank baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan Peralatan Bank untuk melakukan transaksi selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian dengan maksud apapun, termasuk namun tidak terbatas untuk kejahatan/penipuan/kecurangan. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat pelanggaran tersebut. PASAL 17 LARANGAN-LARANGAN
Paraf
Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam Perjanjian, maka Merchant dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Merchant tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan atau yang bertentangan dengan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merchant tidak diperbolehkan menyerahkan dan atau mengalihkan semua maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Setiap penyerahan dan atau pengalihan tersebut yang dilakukan oleh Merchant tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, akan dianggap batal dan tidak berlaku. 3. Merchant tidak berhak meminta tambahan biaya/uang kepada Pemegang Kartu Debet atas layanan Transaksi Kartu Debet yang diterima oleh Merchant. Khusus untuk Transaksi Payment Point, Merchant diperkenankan mengenakan sejumlah biaya transaksi tertentu kepada Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point. 4. Merchant dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan perekaman data yang dapat diakses dari Kartu Debet dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melalui proses swiping di luar EDC. 5. Merchant dilarang untuk melakukan Transfer yang dilakukan untuk kepentingan Pelanggan Payment Point melalui EDC, kecuali menggunakan Kartu Debet Pelanggan Payment Point yang bersangkutan. 6. Apabila Merchant melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam Pasal ini, maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa atas pelanggaran tersebut Bank berhak untuk membatasi fitur penggunaan EDC dan Merchant mengetahui dan setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala resiko atau akibat yang timbul atas pembatasan penggunaan EDC tersebut. Merchant selanjutnya berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank sebesar nilai kerugian yang mungkin dialami Bank atas pelanggaran tersebut. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Merchant dan atau mendebet dana jaminan EDC untuk pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. PASAL 18 KERAHASIAAN Selama berlakunya Perjanjian dan pada setiap waktu sesudahnya, maka: 1. Setiap informasi dan atau data yang diberikan oleh Bank kepada Merchant dan atau karyawan Merchant dan atau informasi dan atau data yang diperoleh Merchant dan atau karyawan Merchant sebagai pelaksanaan dari Perjanjian baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain antara Para Pihak (“Informasi Rahasia”) adalah bersifat rahasia.
Paraf
2. Merchant setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan Informasi Rahasia yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Merchant atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Bank atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Apabila Merchant dan atau karyawan Merchant melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang dialami Bank merupakan tanggung jawab Merchant sepenuhnya, dan atas permintaan pertama dari Bank, Merchant berkewajiban untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan ganti rugi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut kepada Bank. Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelanggaran tersebut. 4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila: i. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum. ii. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang. iii. Informasi Rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Merchant selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia. 6. Dalam hal Perjanjian berakhir, Para Pihak sepakat bahwa kewajiban Merchant untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku. PASAL 19 KELALAIAN 1. Para Pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian (Wanprestasi) adalah hal atau peristiwa sebagai berikut: a) Kelalaian (Wanprestasi) dalam Perjanjian. Apabila salah satu Pihak lalai dalam melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian. b) Pernyataan Tidak Benar. Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. c) Kepailitan. Bilamana Merchant dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing). d) Permohonan Kepailitan. Bilamana Merchant mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi
Paraf
yang berwenang agar Merchant dinyatakan dalam pailit. e) Terkena Sitaan. Apabila Merchant dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya. 2. Dalam hal terjadi suatu kejadian Kelalaian berdasarkan ayat 1 Pasal ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian. Apabila Pihak yang tidak lalai berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lalai sekurangkurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki, kecuali karena sebab dalam ayat 1.c Pasal ini, di mana Bank cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang wajar menurut Bank. 3. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian oleh Merchant sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Bank berhak dengan seketika melakukan penghentian kerjasama dengan Merchant dengan menonaktifkan EDC dan menarik Peralatan Bank tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut. PASAL 20 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI 1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masingmasing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos/kurir tercatat, rekening koran Merchant atau melalui faksimili atau melalui media lainnya dengan alamat sebagaimana yang tercantum dalam Merchant Data Form. Khusus untuk transaksi yang menurut Bank diindikasikan sebagai transaksi mencurigakan maka pemberitahuan ke Merchant dapat disampaikan oleh Bank secara langsung atau melalui telepon. 2. Merchant wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus, direksi dan atau komisaris pada Merchant dan atau perubahan pemilik Merchant atau susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham pada Merchant selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal efektifnya perubahan tersebut dengan disertai dokumen-dokumen atau akta perubahan pengurus/pemilik yang dibuat oleh/diterbitkan pejabat yang berwenang. Apabila Merchant lalai memberitahukan perubahan tersebut maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Merchant tersebut. 3. Perubahan alamat berlaku jika perubahan telah diajukan secara tertulis dan diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut. 4. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
Paraf
a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim. b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos/kurir tercatat dengan dibuktikan dengan resi pengiriman dari pos/kurir tercatat tersebut. c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik. PASAL 21 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran. 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian, apabila salah satu Pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis atau melalui media lainnya yang disetujui dan ditentukan oleh Bank dan harus telah diterima oleh Pihak lainnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.. Dalam hal Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian melakukan pengakhiran tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan yang waktunya kurang dari jangka waktu yang ditentukan, maka segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian menjadi tanggung jawab Pihak yang mengakhiri Perjanjian sepenuhnya. 3. Apabila EDC tidak digunakan untuk Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Merchant dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengakhiri Perjanjian dengan Merchant dan melakukan penarikan EDC secara seketika tanpa kewajiban untuk memberitahukan pengakhiran Perjanjian tersebut terlebih dahulu kepada Merchant , dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut. 4. Bank, berdasarkan kebijakannya sendiri dan menurut pertimbangan tertentu, antara lain namun tidak terbatas apabila menurut pertimbangan Bank, Merchant telah melakukan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, berhak untuk menonaktifkan Peralatan Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau memperoleh persetujuan Merchant . Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya penonaktifan Peralatan Bank tersebut. 5. Jika pada saat Perjanjian berakhir/diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka masing-masing Pihak akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Para Pihak. 6. Berakhirnya Perjanjian tidak membatalkan maupun menghapuskan segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian. 7. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan
Paraf
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 8. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh Peralatan Bank dalam kondisi baik dan lengkap. 9. Setelah Perjanjian berakhir, Merchant tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Kartu Debet yang dilakukan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pelaksanaan Transaksi Kartu Debet terakhir. 10. Pada saat Perjanjian berakhir, Merchant wajib mengirimkan/menyerahkan Slip Transaksi EDC selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ke Bank. PASAL 22 FORCE MAJEURE 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian antara lain namun tidak terbatas pada: a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya; b. Perang, demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal; c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian; d. Keadaan-keadaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana beserta seluruh perubahan, penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu. 2. Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas, maka Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis atau media elektronik lainnya yang ditentukan oleh Bank kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut atau sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (mana yang lebih cepat) untuk diselesaikan secara musyawarah. Sepanjang masing-masing Pihak telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya Force Majeure tersebut, maka masing-masing Pihak tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya atau pihak lain manapun atas segala risiko, tanggungjawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya kewajiban masing-masing Pihak akibat Force Majeure. 3. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut. 4. Dalam hal Force Majeure terjadi secara terus menerus, maka Pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat memilih apakah akan tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian. Apabila Pihak yang tidak mengalami Force Majeure berkehendak untuk menghentikan Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang
Paraf
mengalami Force Majeure dalam waktu yang dianggap baik oleh Pihak yang tidak mengalami Force Majeure. PASAL 23 KUASA 1. Dalam hal terdapat pelaksanaan atas ketentuan pada Perjanjian yang membutuhkan kuasa khusus dari Merchant maka kuasa tersebut dianggap telah diberikan oleh Merchant kepada Bank berdasarkan Perjanjian. 2. Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang Merchant masih mempunyai kewajiban kepada Bank dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia. 3. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk dan atas nama Merchant dan karenanya Bank dengan ini berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengelola rekening (-rekening) sebagaimana tercantum pada Merchant Data Form termasuk untuk mengkreditkan dan mendebet kembali rekening (-rekening) tersebut dalam hal terjadi kekeliruan/kesalahan pada saat pembayaran kepada Merchant. b. Memblokir, mendebet dan mencairkan sejumlah dana dari Rekening Merchant sesuai ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan untuk dana jaminan EDC, biaya sewa EDC dan ketentuan apabila terjadi Chargeback sebagaimana tercantum pada Perjanjian dan atau kerugian lainnya yang dialami Bank. c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang menggunakan EDC dan atau tindakan-tindakan yang diatur dalam Perjanjian. PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (“Perselisihan”) yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan atau berdasarkan Perjanjian akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 1. Para Pihak setuju bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2.
Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka Perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
3. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di Republik Indonesia sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Bank. PASAL 25 PILIHAN DAN DOMISILI HUKUM 1. Perjanjian dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 2. Segala urusan mengenai Perjanjian dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk
Paraf
memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kotamadya/Kabupaten yang ditentukan oleh Bank. PASAL 26 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 1. Bank akan memberikan pelatihan (training) kepada karyawan/petugas Merchant mengenai tata cara pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point dengan menggunakan Peralatan Bank sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak. 2. Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka Pihak tersebut dinyatakan lalai apabila Pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud atau melaksanakan kewajiban tersebut namun dengan lewat jangka waktu dari yang telah ditentukan dan disepakati Para Pihak, sehingga terhadap kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun. 3. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian, maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjian. 4. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak sah dan atau bertentangan dan atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh suatu instansi pemerintah yang berwenang, maka ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian. Namun apabila ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya dengan baik tujuan Perjanjian, Para Pihak sepakat, dengan upaya terbaik, untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian. 5. Dalam hal Para Pihak tidak dapat lagi melaksanakan Perjanjian, maka para penggantinya atau penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian. 6. Perjanjian merupakan dan mencakup semua persetujuan Para Pihak dan menggantikan semua penawaran, negosiasi, pengecualian-pengecualian dan kesepakatan-kesepakatan terdahulu baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Perjanjian dengan dokumen-dokumen kesepakatan lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian, kecuali apabila belum diatur dalam Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen-dokumen kesepakatan lainnya. 7. Jika Bank melakukan perubahan terhadap isi SKU ini maka Bank akan memberitahukan perubahannya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media pemberitahuan yang dianggap baik oleh Bank dan selanjutnya Merchant akan tunduk pada perubahan SKU tersebut. Perubahan setiap lampiran dari SKU akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dan untuk selanjutnya merupakan satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU. 8. Seluruh pajak dan bea yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian menjadi tanggung jawab dan merupakan beban dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Paraf
9. Apabila Merchant melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan Perjanjian, maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang diajukan pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Merchant tersebut. 10. Para Pihak wajib mematuhi seluruh persyaratan yang dicantumkan di dalam Perjanjian. Kelalaian salah satu Pihak didalam mentaati atau melaksanakan isi dari Perjanjian pada satu atau beberapa kali kejadian, tidak akan menghilangkan kewajiban Pihak dimaksud untuk tetap memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam Perjanjian.
PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Paraf
MERCHANT
Kerjasama Merchant 3 Pihak
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KERJASAMA MERCHANT No.____________________________________ Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama Merchant (selanjutnya disebut “SKU”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian akhir SKU ini oleh dan antara: 1. PT. BANK PERMATA Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh pihak yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir SKU ini (selanjutnya disebut “Bank”); 2. ________________________ yang dalam hal ini diwakili oleh yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir SKU ini (selanjutnya disebut “Merchant”) dan; 3. _________________________ yang dalam hal ini diwakili oleh yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir SKU ini (selanjutnya disebut “Pemilik Rekening”). Bank, Merchant dan Pemilik Rekening setuju untuk melakukan kerjasama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam SKU ini dan lampiran dari SKU ini berikut segala perpanjangan, perubahannya, penambahan dan pembaharuannya dikemudian hari, ( SKU dan lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”). PASAL 1 DEFINISI Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. Chargeback adalah penagihan atau pembebanan kembali oleh Bank terhadap Merchant dan
atau Pemilik Rekening sebagaimana diatur di Pasal 5 SKU dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam Perjanjian sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 2. Daftar Hitam Merchant adalah daftar yang memuat keterangan-keterangan tentang
Merchant yang memiliki reputasi negatif, yang diterbitkan oleh pihak/badan yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Dokumen adalah Slip Transaksi EDC, faktur-faktur, pesanan pembelian, pesanan
pengiriman, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 4. EDC (Electronic Data Capture)/POS (Point Of Sales Terminal) adalah mesin/terminal milik
Bank yang dioperasikan dengan menggunakan sim card atau jaringan PSTN yang dipinjamkan atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk melakukan suatu Transaksi Kartu Debet, Transaksi Payment Point, inquiry maupun transaksi-transaksi lainnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Bank, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN. 5. Fasilitas Bank adalah sarana dan atau prasarana yang dimiliki dan disediakan oleh Bank
Paraf
untuk memperlancar jalannya transaksi perbankan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point antara lain layanan PermataTel, PermataNet, Navigator, PermataAtm, PermataShop (EDC) dan layanan counter Bank serta layanan/fasilitas lain yang dikembangkan Bank dikemudian hari. 6. Hari Kerja adalah hari dimana Bank dan perbankan lainnya di Indonesia pada umumnya
beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 7. Jaringan ATM adalah PermataATM dan atau semua jaringan ATM lainnya termasuk tapi
tidak terbatas pada ALTO, Prima dan ATM Bersama dimana Bank bertindak sebagai acquirer. 8. Kartu Debet adalah seluruh Kartu Debet Bank dan Kartu Debet Bank Lain. 9. Kartu Debet Bank adalah seluruh kartu debet yang diterbitkan oleh Bank termasuk kartu co-
branding (dengan logo partner Bank), dan e-wallet yang digunakan oleh Pemegang Kartu Debet untuk melakukan Transaksi Kartu Debet. 10. Kartu Debet Bank Lain adalah kartu debet yang diterbitkan oleh bank-bank lain yang
merupakan anggota jaringan ALTO, ATM Bersama, Prima dan jaringan lainnya yang disetujui oleh Bank yang digunakan oleh Pemegang Kartu Debet untuk melakukan Transaksi Kartu Debet. 11. Kode Persetujuan adalah kode yang tercetak pada Slip Transaksi EDC yang merupakan kode
persetujuan (approval code) atas setiap pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 12. Limit Transaksi adalah batas maksimum transaksi per hari dengan menggunakan Kartu
Debet pada EDC yang dilakukan Pemegang Kartu Debet sesuai dengan limit transaksi melalui Automated Teller Machine (ATM) yang besarnya ditentukan oleh bank penerbit Kartu Debet. 13. Merchant Data Form adalah suatu formulir yang memuat keterangan-keterangan mengenai
Merchant dan informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU ini. 14. Merchant Payment Point adalah Merchant yang bekerjasama dengan Bank dalam hal
pemasangan mesin EDC dan menerima pembayaran Tagihan dan pembelian Voucher Prabayar yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dengan atau tidak membebankan biaya admnistrasi kepada Pelanggan Payment Point. 15. Mitra adalah pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank untuk penerimaan
pembayaran Tagihan melalui Fasilitas Bank dan memasarkan Voucher Prabayar dan atau pihak yang telah bekerjasama dengan Bank sebagai penyelenggara jaringan ATM. 16. Nomor Pelanggan adalah kode/nomor unik yang dimiliki oleh setiap Pelanggan Payment
Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang berfungsi sebagai akses untuk melakukan transaksi Pembayaran. 17. Pelanggan Payment Point adalah pihak-pihak yang menggunakan layanan Merchant untuk
melaksanakan transaksi Pembelian, Pembayaran dan Transfer. 18. Pembayaran adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point di
Merchant melalui Fasilitas Bank yang antara lain untuk pembayaran Tagihan, cicilan, premi asuransi, pinjaman dan jenis pembayaran-pembayaran lainnya yang dapat dilakukan Pelanggan Payment Point di Merchant sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Fasilitas Bank.
Paraf
19. Pembelian adalah transaksi pembelian Voucher Prabayar ataupun voucher lainnya yang
dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet di Merchant dengan menggunakan EDC yang ada di Merchant. 20. Pemegang Kartu Debet adalah setiap nasabah Bank dan atau bank lain yang memiliki Kartu
Debet yang nama dan atau tanda tangannya tercantum pada Kartu Debet dan berhak menggunakan Kartu Debet untuk melaksanakan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 21. Peralatan Bank adalah EDC dan seluruh peralatan milik Bank lainnya (adaptor, kabel line
telepon) yang dipinjamkan dan atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk pelaksanaan Transaksi Kartu Debet maupun Transaksi Payment Point. 22. PIN (Personal Indentification Number) adalah sandi rahasia yang digunakan sebagai alat
verifikasi oleh Pemegang Kartu Debet pada saat melakukan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. 23. Rekening Merchant adalah rekening atas nama Merchant dan atau atas nama Pemilik
Rekening dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam Merchant Data Form atau rekening (-rekening) lainnya milik Merchant dan atau Pemilik Rekening selain Rekening Penampungan yang ada pada Bank yang dapat dipergunakan terkait dengan transaksi melalui EDC di Merchant atau hal-hal lainnya yang diatur di dalam Perjanjian. 24. Rekening Penampungan adalah rekening atas nama Pemilik Rekening dengan nomor
rekening sebagaimana tercantum dalam Merchant Data Form yang ada pada Bank, yang ditunjuk dan disetujui oleh Merchant untuk menampung dana pembayaran sehubungan dengan transaksi melalui EDC. 25. Rekening Pemegang Kartu Debet adalah rekening atas nama Pemegang Kartu Debet yang
ada di bank penerbit Kartu Debet. 26. Slip Transaksi EDC adalah tanda terima tertulis yang diantaranya mencantumkan Kode
Persetujuan, yang diterbitkan oleh Bank melalui EDC yang diberikan kepada Pemegang Kartu Debet, setelah Pemegang Kartu Debet melakukan Transaksi Kartu Debet atau Transaksi Payment Point pada Merchant dan merupakan salah satu bukti telah terjadinya Transaksi Kartu Debet atau Transaksi Payment Point. 27. Tagihan adalah tagihan layanan umum, tagihan handphone, tagihan kartu kredit, tagihan
asuransi, tagihan cicilan, tagihan personal loan, pembayaran tiket pesawat, tagihan internet, dan tagihan biaya pendidikan dan jenis-jenis tagihan lainnya yang akan dikembangkan dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Pemegang Kartu Debet atau Pelanggan Payment Point dengan menggunakan Fasilitas Bank. 28. Transaksi Berhasil adalah transaksi yang dilakukan melalui EDC bilamana rekening
Pemegang Kartu Debet sudah didebet dan Rekening Penampungan sudah dikreditkan dengan jumlah sebesar Transaksi Kartu Debet yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet dengan ditandai diantaranya tercetaknya Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC atau transaksi yang dilakukan pada Merchant dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra. 29. Transaksi Kartu Debet adalah transaksi pembayaran barang dan atau jasa yang dilakukan
oleh Pemegang Kartu Debet pada Merchant termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran, pemindahbukuan, transfer dan inquiry melalui Peralatan Bank dengan menggunakan Kartu
Paraf
Debet Bank atau Kartu Debet Bank Lain, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN. 30. Transaksi Payment Point adalah transaksi Pembayaran, Pembelian dan Transfer ataupun
transaksi lainnya yang disetujui oleh Bank dikemudian hari, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN dan atau verifikasi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank dikemudian hari. 31. Transfer adalah transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point
maupun Merchant melalui EDC ke Rekening Merchant atau rekening-rekening lainnya yang ditentukan pada saat melakukan transaksi yang berada dalam cakupan pelayanan Fasilitas Bank. 32. Voucher Prabayar adalah voucher isi ulang yang disediakan oleh Mitra melalui Fasilitas
Bank. 33. Regulator adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau badan berwenang Indonesia
lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. PASAL 2 TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI KARTU DEBET Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Kartu Debet yang dilakukan Pemegang Kartu Debet pada Merchant tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: A. Ketentuan 10.
Transaksi Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah apabila telah memenuhi kriteria sebagai Transaksi Berhasil dengan mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian. Jika telah terjadi Transaksi Berhasil, maka pada saat yang sama Merchant wajib menyerahkan barang dan atau jasa yang telah dibeli kepada Pemegang Kartu Debet dengan memberikan bukti Slip Transaksi EDC. Slip Transaksi EDC tersebut tercetak dalam rangkap 2 (dua), yang asli disimpan oleh Merchant dan salinannya diberikan kepada Pemegang Kartu Debet atau Bank apabila diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 SKU.
11.
Merchant hanya dapat menerima Transaksi Kartu Debet dari Pemegang Kartu Debet sesuai dengan Limit Transaksi. Apabila Merchant menerima Transaksi Kartu Debet yang dilakukan Pemegang Kartu Debet yang melebihi Limit Transaksi, maka segala kerugian dan risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank penerbit Kartu Debet.
12.
Bank akan melakukan pembayaran kepada Merchant pada waktu yang bersamaan dengan dilakukannya Transaksi Kartu Debet dengan mengkreditkan ke Rekening Penampungan yang ada pada Bank tanpa potongan apapun. Besarnya jumlah Transaksi Kartu Debet yang akan dikreditkan ke Rekening Penampungan adalah sesuai dengan jumlah yang ada pada catatan Bank, dan Merchant menyetujui bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian besarnya jumlah Transaksi Kartu Debet antara catatan Merchant dengan catatan Bank, maka Bank akan melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai jumlah Transaksi Kartu Debet yang ada pada catatan Bank.
13.
Apabila ternyata Transaksi Kartu Debet dilakukan dengan adanya unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud) dan adanya indikasi keterlibatan Merchant dan atau Pemilik Rekening dan atau keluarganya dan atau pegawainya dalam setiap Transaksi Kartu
Paraf
Debet, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening dan atau keluarganya dan atau pegawainya akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening, atau pihak manapun atas tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau ganti rugi yang diderita oleh Merchant dan atau keluarganya dan atau pegawainya, dan apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian pada Bank, maka Pemilik Rekening dan atau Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant sebesar nilai kerugian yang dialami Bank. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. 14. Para Pihak sepakat bahwa semua pengkreditan atas Transaksi Kartu Debet dilakukan dalam mata uang Rupiah. 15.
Apabila ada perubahan Rekening Penampungan, maka Merchant wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif dan Merchant tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Bank.
16.
Apabila terdapat selisih pembayaran kepada Merchant, maka dalam hal terjadi selisih lebih, Merchant wajib mengembalikan selisih lebih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet atau setelah Merchant menerima laporan dari Bank mengenai selisih lebih tersebut (mana yang lebih dulu), dan apabila terjadi selisih kurang, maka Merchant wajib melaporkan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet dan Bank akan membayarkan selisih kurang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima laporan dari Merchant. Apabila laporan atas selisih pembayaran kepada Merchant dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini dan atau menurut catatan Bank transaksi yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak laporan atau klaim Merchant tersebut dan tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran apapun terkait dengan laporan atau klaim tersebut.
17.
Dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan pembayaran kepada Merchant yang dilakukan oleh Bank, yang menyebabkan pembayaran tersebut menjadi lebih atau kurang dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut dengan melakukan pendebetan atau pengkreditan dari/ke Rekening Penampungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk setiap saat melakukan pendebetan pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant untuk melakukan perbaikan pembayaran tersebut. Dalam hal Bank akan melakukan pendebetan tersebut namun dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
18.
Transaksi Kartu Debet dengan menggunakan Kartu Debet jaringan lokal (jaringan ATM Bersama, Prima dan ALTO) yang gagal dimana rekening Pemegang Kartu Debet sudah terdebet, maka Merchant tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembalian dana Pemegang Kartu Debet dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu Debet. Pengembalian uang Pemegang Kartu Debet akan dilakukan dengan
Paraf
proses pengkreditan kembali sejumlah uang tersebut pada rekening Pemegang Kartu Debet melalui masing-masing bank penerbit Kartu Debet. B. Otorisasi 9.
Untuk setiap Transaksi Berhasil, Bank akan mengirimkan Kode Persetujuan yang tercetak pada Slip Transaksi EDC. 10. Apabila pada layar EDC tidak muncul Kode Persetujuan dan atau tidak ada respon atas transaksi dan atau EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC, maka transaksi dianggap gagal dan Merchant wajib menolak untuk melanjutkan Transaksi Kartu Debet serta barang/jasa yang dibayar tidak boleh diserahkan kepada Pemegang Kartu Debet. Jika Pemegang Kartu Debet adalah nasabah Bank, maka Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu Debet untuk menghubungi layanan PermataTel atau melalui Fasilitas Bank, tetapi jika Pemegang Kartu Debet adalah nasabah bank lain, maka Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu Debet tersebut untuk menghubungi bank penerbit Kartu Debet dan mematuhi hal-hal sebagaimana tercantum dalam huruf A ayat 9 pasal ini. Apabila Merchant tetap melakukan pengembalian dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu Debet, maka Merchant setuju bahwa segala risiko yang timbul sehubungan dengan pengembalian tersebut merupakan tanggung jawab Merchant sepenuhnya dan dalam hal terjadi Chargeback kepada Bank, Pemilik Rekening dan atau Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan dari Rekening Merchant dan atau Rekening Penampungan sejumlah nilai Chargeback tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
PASAL 3 TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI PAYMENT POINT Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point atau oleh Pemegang Kartu Debet pada Merchant tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: A. Ketentuan 1. Merchant wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan Transaksi Payment Point sebagaimana diuraikan dalam SKU. 2. Setiap transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point melalui Merchant dan atau yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet akan dianggap sah, apabila Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sudah memasukkan Nomor Pelanggan dengan benar dan terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC serta Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet sudah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar jumlah transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet. 3. Setiap transaksi Pembelian yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah jika Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai Voucher Prabayar atau voucher lainnya
Paraf
dan terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC atau saldo pulsa milik Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet telah bertambah sebesar nilai Voucher Prabayar atau voucher lainnya yang dibeli Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet. 4. Setiap transaksi Transfer yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah jika Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai yang ditransfer oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet dan rekening tujuan Transfer telah terkredit sejumlah nilai tersebut serta terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC. 5. Para Pihak sepakat bahwa semua Transaksi Payment Point akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. 6. Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point berdasarkan Perjanjian, maka dengan ini Merchant memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk mendebet dana dalam Rekening Pemegang Kartu Debet sejumlah nilai Transaksi Payment Point yang dilakukan dan mengkreditkan dana yang didebet tersebut ke rekening-rekening pihak yang berkepentingan atas Transaksi Payment Point tersebut. 7. Merchant dengan ini bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya Transaksi Payment Point yang disertai dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud), dan apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian pada Bank, maka Bank berhak mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant sebesar nilai kerugian yang dialami Bank. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. 8. Apabila terdapat selisih pendebetan dalam Rekening Merchant, maka selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Transaksi Payment Point, Merchant wajib melaporkan selisih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank. Apabila laporan atas selisih pendebetan baru dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dan atau menurut catatan Bank Transaksi Payment Point yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak dan mengabaikan laporan atau klaim Merchant. Dalam hal terjadi keadaan demikian, maka Para Pihak sepakat bahwa catatan yang dijadikan acuan rekonsiliasi adalah catatan Transaksi Payment Point yang ada pada Bank. 9. Bank berhak dan berwenang untuk sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan mengenai Transaksi Payment Point dan setiap perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya oleh Bank kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini.
Paraf
B. Otorisasi 1. Untuk setiap Transaksi Payment Point yang berhasil, Bank akan mencantumkan Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC yang digunakan sebagai salah satu alat bukti telah dilakukannya Transaksi Berhasil. 2. Dalam hal terjadi gangguan komunikasi atau gangguan lainnya terkait dengan penggunaan peralatan atau mesin EDC saat melakukan Transaksi Payment Point, yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian antara lain: Slip Transaksi EDC tidak tercetak, Transaksi Payment Point dibatalkan atau ditolak untuk diteruskan namun terjadi pendebetan Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet, maka Merchant wajib melaporkan Transaksi Payment Point tersebut kepada Bank untuk disesuaikan dengan catatan yang ada pada Bank pada hari yang sama saat Transaksi Payment Point tersebut dilakukan. Para Pihak sepakat bahwa yang akan dijadikan acuan atas berhasil atau tidaknya Transaksi Payment Point adalah catatan yang ada pada Bank, karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko dan kerugian yang terjadi dan Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib membayar setiap dan semua tagihan yang timbul yang diajukan Mitra melalui Bank, dan Bank juga tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pelanggan Payment Point atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut.
PASAL 4 PEMBATALAN TRANSAKSI Merchant mengerti, memahami dan setuju bahwa khusus untuk Transaksi Kartu Debet yang menggunakan jaringan ATM Bersama, Prima dan ALTO, Pemegang Kartu Debet tidak dapat melakukan pembatalan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang dilakukan melalui EDC pada Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas setiap dan semua risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang timbul dari pelanggaran tersebut. PASAL 5 CHARGEBACK Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai Chargeback, adalah sebagai berikut: 5. Dalam hal Pemegang Kartu Debet tidak mengakui adanya Transaksi Kartu Debet serta Merchant tidak dapat memberikan salinan Slip Transaksi EDC dan bukti-bukti lainnya atas Transaksi Kartu Debet dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah ada permintaan dari Bank, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening akan dikenakan Chargeback oleh Bank minimal sebesar nilai Transaksi Kartu Debet. 6. Dalam hal Transaksi Payment Point dinyatakan berhasil namun Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet belum terdebet maka Bank berhak untuk melakukan Chargeback.
Paraf
7. Dalam hal terjadi Chargeback karena kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan atau ayat 2 Pasal ini, maka Bank tetap berhak dan berwenang untuk mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant dalam jumlah yang sama dengan jumlah Chargeback yang harus dibayarkan oleh Merchant. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana yang dikreditkan Bank tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. Merchant dan Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertangggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening, atau pihak manapun atas risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang timbul dari Chargeback tersebut. 8. Atas pertimbangan Bank, apabila terjadi Chargeback, Bank berhak melakukan pengakhiran kerjasama dengan Merchant dan menarik mesin EDC dari Merchant, serta Bank berhak untuk mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant atau dana jaminan EDC sebagaimana tercantum pada MDF. PASAL 6 PENERIMAAN TRANSAKSI KARTU DEBET Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk penerimaan Transaksi Kartu Debet, berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut: 5. Merchant berhak tidak memproses dan atau menolak menjalankan Transaksi Kartu Debet apabila: a. Kartu Debet belum aktif. b. Kartu Debet telah diubah, dirusak atau dicetak ulang dengan cara apapun tanpa persetujuan bank penerbit Kartu Debet. c. Kartu Debet telah diblokir, karena sebab apapun juga. d. Kartu Debet telah habis masa berlakunya (kecuali ada pemberitahuan dari bank penerbit Kartu Debet). e. Tidak terdapat pita magnetis pada Kartu Debet atau pita magnetis rusak. f. Mesin EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC. g. Slip Transaksi EDC tidak tercantum Kode Persetujuan. h. Merchant mencurigai bahwa Kartu Debet yang akan dipergunakan untuk Transaksi Kartu Debet diduga atau terindikasi palsu/dipalsukan atau hasil tindak kejahatan. i. Terdapat perbedaan nomor kartu yang tercetak di Kartu Debet dengan nomor kartu yang tertera di layar EDC. 2. Bila Kartu Debet yang digunakan ternyata dicurigai sebagai kartu palsu atau curian atau merupakan hasil dari tindak kejahatan lainnya, maka Merchant wajib melakukan tindakantindakan sebagai berikut: a. Tidak meneruskan Transaksi Kartu Debet tersebut. b. Menahan Kartu Debet tersebut dengan cara yang baik serta sopan dan kemudian memberitahukan kepada bank penerbit Kartu Debet dan kemudian wajib menjalankan instruksi-instruksi selanjutnya dari bank penerbit Kartu Debet. 3. Dalam keadaan apapun, data Pemegang Kartu Debet yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak dibenarkan ditulis, diperbaiki atau diganti, direnvoi dan atau diubah secara manual.
Paraf
4. Apabila Merchant melanggar ketentuan dalam Pasal ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas setiap risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain manapun juga kepada Bank sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan/kelalaian Merchant dalam melaksanakan penerimaan Transaksi Kartu Debet dan Bank berhak mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant atau Merchant berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Bank sebesar kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari transaksi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. PASAL 7 PENERIMAAN TRANSAKSI PAYMENT POINT Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk penerimaan Transaksi Payment Point, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi kegagalan Transaksi Payment Point dan atau gangguan pelaksanaan Transaksi Payment Point yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Merchant dalam menyediakan peralatan dan fasilitas penunjang pelaksanaan Transaksi Payment Point, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas seluruh kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat gagal atau terganggunya pelaksanaan Transaksi Payment Point tersebut. 6. Dalam keadaan apapun, data Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak dibenarkan untuk ditulis, diperbaiki, diganti, direnvoi dan atau diubah secara manual oleh Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas seluruh risiko yang mungkin timbul karenanya dan Merchant berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Bank dan atau Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sebesar jumlah kerugian yang dialami oleh Bank dan atau Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet. 7. Atas setiap pelaksanaan Transaksi Payment Point berdasarkan Perjanjian, Bank berhak mengenakan biaya (charge) kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang akan diperlakukan sebagai pendapatan Bank. Besarnya biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet wajib diberitahukan oleh Merchant kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sebelum Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet melakukan Transaksi Payment Point dan besarnya biaya tersebut akan tercetak pada Slip Transaksi EDC terpisah dengan nilai Transaksi Payment Point. Merchant sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas setiap tuntutan, klaim dan atau gugatan dari Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu
Paraf
Debet dan atau pihak lain manapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan pembebanan biaya tersebut. 8. Bank berhak untuk menentukan besarnya biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet untuk setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya biaya tersebut dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini. Merchant wajib memberitahukan perubahan biaya tersebut kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada setiap akan menjalankan Transaksi Payment Point. 9. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point, Bank dapat memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant sesuai dengan jenis Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan sesuai dengan ketentuan Bank, tetapi apabila Merchant masih memiliki tunggakan pembayaran sewa EDC, maka Bank berhak untuk tidak memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant. Para Pihak sepakat bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri, berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya pembagian pendapatan tersebut. 10. Merchant dengan ini menyetujui bahwa jumlah pendapatan yang merupakan hak dari Bank akan diambil langsung oleh Bank dengan cara mendebet Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet pada saat atau setelah pelaksanaan setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai waktu yang ditentukan oleh Bank. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant sehubungan dengan pembayaran pendapatan Bank. 11. Merchant hanya dapat melaksanakan Transaksi Payment Point sesuai dengan jenis transaksi Pembayaran dan Pembelian sebagaimana fitur yang tersedia di EDC dan dalam rentang Limit Transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank atau bank penerbit Kartu Debet. Apabila Merchant menjalankan Transaksi Payment Point di luar ketentuan dalam Perjanjian dan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, dan menerima transaksi melebihi Limit Transaksi, maka Bank dapat dan berhak untuk menolak Transaksi Payment Point tersebut. 12. Apabila Merchant melanggar ketentuan dalam Pasal ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau pihak lain manapun juga kepada Bank sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan/kelalaian Merchant dalam melaksanakan penerimaan Transaksi Payment Point dengan menggunakan Fasilitas Bank, dan Pemilik Rekening dan Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant atau Merchant berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Bank sebesar kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari transaksi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.
Paraf
PASAL 8 BUKTI TRANSAKSI Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Bukti Transaksi hanya berlaku untuk Transaksi Kartu Debet serta Transaksi Payment Point dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk Transaksi Kartu Debet berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Para Pihak sepakat bahwa suatu Transaksi Kartu Debet dinyatakan berhasil apabila terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC. Slip Transaksi EDC terdiri dari 2 (dua) rangkap, dan setiap bagiannya merupakan bukti transaksi yang sah, dengan rincian sebagai berikut: i. 1 (satu) Slip Transaksi EDC asli untuk disimpan oleh Merchant; dan ii. 1 (satu) salinan/tembusan pertama untuk Pemegang Kartu Debet, dan dapat dicetak kembali untuk Bank atau bank penerbit Kartu Debet apabila diperlukan. b. Merchant wajib memastikan bahwa peng-input-an PIN pada mesin EDC oleh Pemegang Kartu Debet pada saat melakukan Transaksi Kartu Debet dilakukan dengan aman dan tidak diketahui oleh Merchant maupun pihak lain. c. Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dari Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian Merchant dalam penyerahan barang dan atau jasa sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf B ayat 2 SKU. 2. Untuk Transaksi Payment Point berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Khusus pelaksanaan Transaksi Payment Point dengan menggunakan layanan EDC, Para Pihak sepakat bahwa bukti berhasilnya Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet adalah dengan tercetaknya Slip Transaksi EDC yang mencantumkan Kode Persetujuan dan atau transaksi dinyatakan berhasil oleh Mitra. Slip Transaksi EDC akan dicetak dalam rangkap 2 (dua), yang setiap bagiannya merupakan bukti transaksi yang sah, dengan rincian sebagai berikut: i. 1 (satu) Slip Transaksi EDC asli yang wajib diserahkan oleh Merchant kepada Pelanggan Payment Point; dan ii. 1 (satu) salinan/tembusan Slip yang wajib disimpan oleh Merchant. b. Merchant wajib memastikan bahwa Slip Transaksi EDC tercetak dalam rangkap 2 (dua) dan seluruh data Transaksi Payment Point antara lain yaitu nama Pelanggan Payment Point, keterangan yang berhubungan dengan Transaksi Payment Point, Kode Persetujuan dan Nomor Pelanggan Payment Point telah tercetak dengan baik. d. Apabila Slip Transaksi EDC tidak tercetak dengan baik, maka Merchant wajib memastikan melalui Fasilitas Bank bahwa Rekening Penampungan telah berhasil didebet, yang terbukti dari dokumen-dokumen sebagai berikut: i. Info saldo dan mutasi melalui fax on demand Permata Tel; atau ii. Info saldo dan mutasi pada PermataNet; atau iii. Info saldo dan mutasi pada PermataMobile; atau iv. Rekening koran Merchant; atau v. Pernyataan 8 (delapan) transaksi terakhir yang dapat dicetak melalui pada PermataATM; atau
Paraf
vi. Bukti lainnya yang ditentukan kemudian oleh Bank atau bank penerbit Kartu Debet. Jika Merchant telah menerima konfirmasi Transaksi Berhasil dari Bank dan atau bank penerbit Kartu Debet, maka Merchant wajib untuk mengulang pencetakan Slip Transaksi EDC dan dalam hal pencetakan ulang Slip Transaksi EDC tetap tidak berhasil maka Merchant wajib melakukan pelaporan kepada Bank. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dari Pelanggan Payment Point dan atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian Merchant dalam menyerahkan Slip Transaksi EDC kepada Pelanggan Payment Point sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini. PASAL 9 KLAIM ATAU KELUHAN PEMEGANG KARTU DEBET DAN ATAU PELANGGAN PAYMENT POINT 4. Para Pihak sepakat bahwa Merchant wajib untuk menangani secara langsung setiap klaim/keluhan Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa yang pembayarannya dilakukan melalui EDC atau pelaksanaan Transaksi Payment Point selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal transaksi tersebut dilaksanakan. 5. Merchant akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas tuntutan apapun yang diajukan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point jika terjadi perselisihan antara Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point dengan Merchant sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa dan atau pelaksanaan Transaksi Payment Point. 6. Para Pihak sepakat bahwa Bank wajib menangani setiap klaim/keluhan dari Pemegang Kartu Debet yang berhubungan dengan proses pembayaran kepada Merchant, selambatlambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja dari tanggal diterimanya klaim/keluhan tersebut oleh Bank dan apabila seluruh dokumen dan persyaratan yang ditentukan oleh Bank telah terpenuhi. 7. Apabila Bank memerlukan bukti/dokumen pendukung dari transaksi yang telah dilakukan, maka Merchant setuju dan wajib untuk memberikan bukti/dokumen yang dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak permintaan tertulis pertama dari Bank. Dalam hal Merchant gagal memenuhi permintaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bank berhak untuk langsung mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant minimal sebesar nilai transaksi yang diklaim oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. PASAL 10 TRANSAKSI MENCURIGAKAN 5. Dalam hal terjadinya Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang mencurigakan menurut Bank yang dilakukan melalui EDC yang ada pada Merchant, maka Bank berhak untuk menghentikan/menonaktifkan/menarik EDC yang ada pada Merchant
Paraf
dan memblokir dana jaminan EDC dan menunda setiap pembayaran transaksi kepada Merchant, sampai dengan adanya pemberitahuan dari Bank. 6. Dalam hal terjadi Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang mencurigakan dan atau melebihi batasan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bank terhadap Merchant karena alasan apapun juga, maka Bank berhak sewaktu-waktu menunda pengkreditan dana ke Rekening Penampungan atau melakukan pemblokiran Rekening Penampungan sampai proses investigasi selesai dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. 7. Apabila terbukti bahwa transaksi tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini adalah transaksi yang melanggar ketentuan Perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Merchant dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant dan atau mencairkan dana jaminan EDC tersebut untuk mengganti kerugian Bank yang timbul akibat transaksi tersebut, tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut dan Bank tidak wajib melakukan pengembalian atas dana yang ditunda pengkreditannya oleh Bank atau dana yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. 8. Dalam hal dana pada Rekening Merchant dan atau Rekening Penampungan belum berhasil terblokir atau terdebet atau dana tidak mencukupi, Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib menyediakan dana atau mengembalikan dana sejumlah nilai transaksi yang diindikasikan sebagai transaksi mencurigakan oleh Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Bank menginformasikan adanya indikasi transaksi mencurigakan tersebut kepada Merchant. PASAL 11 PROMOSI LAYANAN 5. Merchant wajib untuk memasang tanda/logo EDC yang disediakan oleh Bank, di tempattempat yang mudah dilihat agar Pemegang Kartu Debet mengetahui bahwa Merchant menerima transaksi pembayaran melalui EDC. 6. Merchant wajib menginformasikan mengenai persyaratan dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penggunaan Peralatan Bank kepada seluruh karyawannya, terutama kepada karyawan yang bekerja di lokasi penjualan barang/produk/jasa. 7. Bank dapat menginformasikan mengenai fasilitas EDC untuk pembelian barang/produk pada Merchant kepada setiap Pemegang Kartu Debet melalui media yang ditentukan oleh Bank. 8. Merchant memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk mencantumkan nama Merchant dalam buku petunjuk atau sarana promosi apapun yang telah ditentukan oleh Bank. 9. Biaya yang timbul dari promosi atas EDC sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak. PASAL 12 PENEMPATAN PERALATAN BANK 1. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, Bank akan meminjamkan dan atau menyewakan Peralatan Bank kepada Merchant dan Peralatan Bank tersebut merupakan milik Bank sepenuhnya yang wajib dipelihara dengan baik oleh Merchant.
Paraf
2. Dalam hal Merchant menggunakan EDC, maka Merchant wajib membayar biaya sewa atas mesin EDC tersebut kepada Bank dalam jumlah sebagaimana tercantum pada Merchant Data Form atau dokumen lainnya yang ditentukan oleh Bank (“Biaya Sewa”). Besarnya Biaya Sewa tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian. 3. Pembayaran Biaya Sewa oleh Merchant untuk penggunaan EDC akan dilakukan dengan cara, Bank akan mendebet Rekening Merchant dan atau Rekening Penampungan sejumlah Biaya Sewa yang ditentukan oleh Bank dengan ketentuan apabila Rekening Merchant dan atau Rekening Penampungan gagal/tidak dapat didebet untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena sebab apapun juga, maka Bank berhak untuk mengakhiri kerjasama, melakukan penutupan Merchant dan mencairkan dana jaminan EDC untuk membayar tunggakan Biaya Sewa yang belum dibayarkan oleh Merchant kepada Bank, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant. Apabila masih terdapat sisa dana jaminan EDC, maka Bank akan tetap melakukan pemblokiran atas sisa dana jaminan tersebut sampai dengan Merchant mengembalikan mesin EDC kepada Bank dalam kondisi baik, lengkap dan berfungsi. Merchant dan atau Pemilik Rekening tetap wajib membayar Biaya Sewa selama mesin EDC belum dikembalikan kepada Bank dan Bank akan mengembalikan sisa dana jaminan EDC apabila EDC sudah dikembalikan kepada Bank dalam kondisi baik, lengkap dan berfungsi. 4. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan penempatan Peralatan Bank pada Merchant selama berlakunya Perjanjian dan atau selama mesin EDC belum dikembalikan kepada Bank, Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib menyediakan sejumlah dana pada Rekening Penampungan sebagai dana jaminan atas mesin EDC. 5. Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib memastikan bahwa di dalam Rekening Penampungan harus terdapat dana jaminan EDC dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Merchant Data Form dan Merchant atau Pemilik Rekening wajib menambah biaya dana jaminan EDC pada Rekening Merchant atau Rekening Penampungan dalam hal besarnya dana jaminan EDC tersebut berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Ketentuan mengenai dana jaminan EDC tersebut sepenuhnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank. 6. Bank akan melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap Peralatan Bank dan Merchant wajib menempatkan Peralatan Bank pada tempat dan lokasi yang disetujui oleh Bank. Merchant dilarang untuk memindahkan EDC ke lokasi yang berbeda tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. 7. Merchant berkewajiban memelihara dan menjaga keamanan serta keutuhan Peralatan Bank agar tetap dalam kondisi baik dan Merchant tidak diperkenankan untuk membongkar, memperbaiki, mengubah, menambah, melakukan pengrusakan atau menambah/mengurangi komponen-komponen pada Peralatan Bank. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank atas kerugian yang mungkin dialami Bank atas pelanggaran tersebut, sesuai dengan jumlah yang akan ditetapkan oleh Bank. Apabila Merchant tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Merchant, maka Bank berhak untuk melakukan penutupan Merchant dan penarikan EDC serta melakukan pendebetan Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant dan atau
Paraf
mendebet dana jaminan EDC dengan cara-cara lainnya untuk penyelesaian masalah ganti rugi tersebut. 8. Bank akan memberikan pelatihan kepada Merchant dan atau karyawan-karyawan Merchant mengenai cara pengoperasian Peralatan Bank sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Bank. Merchant berkewajiban untuk memastikan bahwa Peralatan Bank hanya dioperasikan oleh Merchant dan atau karyawan/pegawai Merchant sesuai dengan petunjuk pemakaian yang berlaku dan Merchant tidak diperkenankan menggunakan Peralatan Bank untuk kepentingan pihak lain atau untuk menerima transaksi dari merchant lain, kecuali untuk Transaksi Payment Point dan Transfer. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat penggunaan EDC oleh pihak/merchant lain yang mengakibatkan kerugian bagi Merchant dan atau Pemegang Kartu Debet dan atau Bank dan atau bank penerbit Kartu Debet dan atau pihak lainnya. 9. Merchant akan mengizinkan Bank setiap waktu untuk memeriksa keadaan dan atau melakukan perawatan secara berkala terhadap Peralatan Bank yang ada di Merchant. Dalam hal ini, Merchant wajib memeriksa surat tugas dan meminta konfirmasi ke Bank mengenai keabsahan surat tugas tersebut yang dibawa oleh petugas pemeliharaan dari Bank. Pihak yang berwenang dari Merchant wajib menandatangani surat tugas yang dibawa petugas Bank setelah pemeriksaan/perbaikan selesai dilakukan. 10. Apabila Peralatan Bank tidak beroperasi sebagaimana mestinya, Merchant wajib melaporkan kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada saat peristiwa tersebut terjadi untuk dapat dilakukan pemeriksaan Peralatan Bank oleh petugas yang ditunjuk oleh Bank dan Bank akan segera melakukan perbaikan/penggantian terhadap Peralatan Bank yang tidak berfungsi setelah menerima laporan dari Merchant dan Merchant tidak diperkenankan untuk memperbaikinya sendiri. Merchant sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala kerugian yang timbul akibat tidak berfungsinya Peralatan Bank tersebut, baik langsung atau tidak langsung. 11. Apabila diminta oleh Bank atau karena sesuatu hal Perjanjian berakhir, Peralatan Bank harus segera diserahkan kembali kepada Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal permintaan pertama dari Bank atau tanggal berakhirnya Perjanjian. Dalam hal Merchant tidak bisa mengembalikan Peralatan Bank dalam kondisi baik dengan alasan apapun, maka Merchant berkewajiban membayar biaya penggantian Peralatan Bank dengan jumlah tertentu yang ditentukan oleh Bank. Apabila Merchant tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Merchant, maka Bank berhak untuk melakukan pendebetan Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant atau dengan cara-cara lainnya untuk penyelesaian masalah ganti rugi tersebut termasuk dengan mendebet dana jaminan EDC. 12. Apabila Merchant melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam Pasal ini, maka Bank berhak menghentikan kerjasama dengan Merchant dan melakukan penarikan EDC sewaktu-waktu, Merchant dan atau Pemilik Rekening berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank sebesar nilai kerugian yang mungkin dialami oleh Bank atas pelanggaran tersebut. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant dan atau mendebet dana
Paraf
jaminan EDC untuk pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. 13. Merchant wajib menaati setiap persyaratan dan ketentuan tentang penggunaan dan penempatan Peralatan Bank yang berlaku pada Bank. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan mengenai penggunaan Peralatan Bank dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian. Apabila Merchant keberatan atas perubahan yang ditetapkan oleh Bank, maka Merchant berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajibannya yang masih terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian. PASAL 13 DOKUMEN 1. Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan atau salinan Dokumen yang disimpan oleh Merchant termasuk mengadakan inspeksi ke tempat Merchant dan pemeriksaan terhadap Peralatan Bank. 2. Merchant wajib menyimpan seluruh bukti yang berkaitan dengan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point sekurang-kurangnya selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point tersebut. 3. Apabila terjadi Chargeback dari Bank atau bank penerbit Kartu Debet, maka Merchant wajib menyediakan Slip Transaksi EDC yang layak (jelas/terbaca) dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak Bank menghubungi Merchant dan meminta Merchant untuk memberikan Slip Transaksi EDC. 4. Slip Transaksi EDC sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan digunakan sebagai salah satu alat bukti pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point apabila dikemudian hari timbul permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. Apabila diperlukan oleh Bank, maka atas permintaan pertama dari Bank Merchant wajib segera memberikan dokumen Slip Transaksi EDC tersebut untuk diperiksa kebenarannya oleh Bank. 5. Atas permintaan pertama dari Bank, Merchant wajib menyerahkan kepada Bank Dokumen dan atau salinan Dokumen yang diperlukan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal permintaan pertama Bank. Apabila Merchant tidak atau terlambat menyerahkan Dokumen dan atau salinan Dokumen kepada Bank, maka Merchant wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang mungkin dialami Bank, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening, Pemegang Kartu Debet atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi sehubungan dengan kelalaian Merchant dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. PASAL 14
Paraf
AUDIT DAN INSPEKSI 1. Bank atau petugas Bank yang berwenang atau pihak lainnya yang ditunjuk Bank atau pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pemeriksaan atau audit terhadap layanan penerimaan Kartu Debet dan seluruh Peralatan Bank di Merchant pada waktu yang ditentukan oleh Bank. Pelaksanaan pemeriksaan atau audit ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merchant wajib membantu Bank dalam melakukan pemeriksaan atau audit sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 Pasal ini dengan menyediakan data-data dan atau informasi yang diperlukan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. PASAL 15 DAFTAR HITAM MERCHANT Khusus untuk penerimaan dan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet, Para Pihak sepakat untuk memberlakukan ketentuan mengenai Daftar Hitam Merchant, apabila selama pelaksanaan Perjanjian, Merchant tercantum dalam Daftar Hitam Merchant, maka atas permintaan dari Bank, Perjanjian ini akan diakhiri dan selain itu juga Merchant wajib mengembalikan mesin EDC kepada Bank dan memenuhi seluruh kewajibannya yang masih terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian. PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN 1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian sebagai berikut: a. Masing-masing Pihak adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili Para Pihak dalam Perjanjian mempunyai hak penuh dan wewenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian. b. Perjanjian tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak (jika ada) serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan usahanya. c. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak (jika ada) diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masingmasing Pihak. 2. Merchant menyatakan dan menjamin akan menerima Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. 3. Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data/data, informasi dan dokumen yang diberikan Merchant dan Pemilik Rekening kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian merupakan data/data, informasi dan dokumen yang sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan,lengkap dan akurat. Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata termasuk diakhirinya Perjanjian oleh Bank jika Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun bahwa data/data, informasi dan dokumen yang diberikan Merchant dan
Paraf
atau Pemilik Rekening ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu. Merchant dan Pemilik Rekening bersedia untuk melakukan pengkinian data/informasi (profile update) apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bank dan selanjutnya seluruh dokumen yang sudah diberikan menjadi sepenuhnya milik Bank. 4. Bank telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai EDC yang akan dipergunakan Merchant dan Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian dan Merchant serta Pemilik Rekening telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pemanfaatan EDC termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada EDC. 5. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Merchant dan Pemilik Rekening termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Merchant dan Pemilik Rekening untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain, yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan bahwa Merchant dan Pemilik Rekening telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu Merchant dan Pemilik Rekening menjamin dan menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant dan Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggungjawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank. 6. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang dilakukan dengan menggunakan EDC adalah merupakan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Dalam hal Bank menemukan indikasi pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang diatur dalam Perjanjian, Bank mempunyai hak penuh untuk menutup Merchant dengan menonaktifkan EDC dan atau menarik EDC yang ada pada Merchant, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan penonaktifan dan atau penarikan EDC tersebut oleh Bank. 7. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau klaim dan atau tuntutan yang timbul atau mungkin dialami oleh Bank sebagai akibat dari kelalaian atau kegagalan Merchant dalam menjalankan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. 8. Merchant dengan ini memberikan jaminan kepada Bank bahwa Merchant beserta dengan seluruh karyawannya dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Merchant tidak akan
Paraf
memperbanyak dan atau membuat, memberikan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, dan atau mengalih-fungsikan Peralatan Bank baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan Peralatan Bank untuk melakukan transaksi selain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian dengan maksud apapun, termasuk namun tidak terbatas untuk kejahatan/penipuan/kecurangan. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
PASAL 17 LARANGAN-LARANGAN Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam Perjanjian, maka Merchant dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 7. Merchant tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan atau yang bertentangan dengan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Merchant tidak diperbolehkan menyerahkan dan atau mengalihkan semua maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Setiap penyerahan dan atau pengalihan tersebut yang dilakukan oleh Merchant tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, akan dianggap batal dan tidak berlaku. 9. Merchant tidak berhak meminta tambahan biaya/uang kepada Pemegang Kartu Debet atas layanan Transaksi Kartu Debet yang diterima oleh Merchant. Khusus untuk Transaksi Payment Point, Merchant diperkenankan mengenakan sejumlah biaya transaksi tertentu kepada Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point. 10. Merchant dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan perekaman data yang dapat diakses dari Kartu Debet dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melalui proses swiping di luar EDC. 11. Merchant dilarang untuk melakukan Transfer yang dilakukan untuk kepentingan Pelanggan Payment Point melalui EDC, kecuali menggunakan Kartu Debet Pelanggan Payment Point yang bersangkutan. 12. Apabila Merchant melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam Pasal ini, maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa atas pelanggaran tersebut Bank berhak untuk membatasi fitur penggunaan EDC dan Merchant mengetahui dan setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala resiko atau akibat yang timbul atas pembatasan penggunaan EDC tersebut. Merchant selanjutnya berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank sebesar nilai kerugian yang mungkin dialami Bank atas pelanggaran tersebut. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant dan atau mendebet dana jaminan EDC untuk
Paraf
pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hal dana pada Rekening Penampungan dan atau Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. PASAL 18 KERAHASIAAN Selama berlakunya Perjanjian dan pada setiap waktu sesudahnya, maka: 1. Setiap informasi dan atau data yang diberikan oleh Bank kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening dan atau karyawan Merchant dan atau informasi dan atau data yang diperoleh Merchant dan atau karyawan Merchant sebagai pelaksanaan dari Perjanjian baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain antara Para Pihak (“Informasi Rahasia”) adalah bersifat rahasia. 2. Merchant dan Pemilik Rekening setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan Informasi Rahasia yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Merchant dan atau Pemilik Rekening atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Bank atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Apabila Pemilik Rekening dan atau Merchant dan atau karyawan Merchant melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang dialami Bank merupakan tanggung jawab Merchant dan atau Pemilik Rekening sepenuhnya, dan atas permintaan pertama dari Bank, Merchant dan atau Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan ganti rugi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut kepada Bank. Merchant dan atau Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelanggaran tersebut. 4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila: i. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum. ii. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang. iii. Informasi Rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Merchant dan Pemilik Rekening selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia. 6. Dalam hal Perjanjian berakhir, Para Pihak sepakat bahwa kewajiban Merchant dan Pemilik Rekening untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan Informasi Rahasia
Paraf
sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku. PASAL 19 KELALAIAN 4. Para Pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian (Wanprestasi) adalah hal atau peristiwa sebagai berikut: a). Kelalaian (Wanprestasi) dalam Perjanjian. Apabila salah satu Pihak lalai dalam melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian. b). Pernyataan Tidak Benar. Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. c). Kepailitan. Bilamana Merchant dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing). d). Permohonan Kepailitan. Bilamana Merchant mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Merchant dinyatakan dalam pailit. e). Terkena Sitaan. Apabila Merchant dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya. 5. Dalam hal terjadi suatu kejadian Kelalaian berdasarkan ayat 1 Pasal ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian. Apabila Pihak yang tidak lalai berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lalai sekurangkurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki, kecuali karena sebab dalam ayat 1.c Pasal ini, di mana Bank cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang wajar menurut Bank. 6. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian oleh Merchant sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Bank berhak dengan seketika melakukan penghentian kerjasama dengan Merchant dengan menonaktifkan EDC dan menarik Peralatan Bank tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut. PASAL 20 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI 1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masingmasing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos/kurir tercatat, rekening koran Merchant atau melalui faksimili atau melalui media lainnya dengan alamat sebagaimana yang tercantum dalam Merchant Data Form. Khusus untuk transaksi yang menurut Bank
Paraf
diindikasikan sebagai transaksi mencurigakan maka pemberitahuan ke Merchant dapat disampaikan oleh Bank secara langsung atau melalui telepon. 2. Merchant wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus, direksi dan atau komisaris pada Merchant dan atau perubahan pemilik Merchant atau susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham pada Merchant selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal efektifnya perubahan tersebut dengan disertai dokumen-dokumen atau akta perubahan pengurus/pemilik yang dibuat oleh/diterbitkan pejabat yang berwenang. Apabila Merchant lalai memberitahukan perubahan tersebut maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Merchant tersebut. 3. Perubahan alamat berlaku jika perubahan telah diajukan secara tertulis dan diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut. 4. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan : a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim. b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos/kurir tercatat dengan dibuktikan dengan resi pengiriman dari pos/kurir tercatat tersebut. c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik. PASAL 21 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN 11. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran. 12. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian, apabila salah satu Pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis atau melalui media lainnya yang disetujui dan ditentukan oleh Bank dan harus telah diterima oleh Pihak lainnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.. Dalam hal Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian melakukan pengakhiran tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan yang waktunya kurang dari jangka waktu yang ditentukan, maka segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian menjadi tanggung jawab Pihak yang mengakhiri Perjanjian sepenuhnya. 13. Apabila EDC tidak digunakan untuk Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengakhiri Perjanjian dengan Merchant dan melakukan penarikan EDC secara seketika tanpa kewajiban untuk memberitahukan pengakhiran Perjanjian tersebut terlebih dahulu kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening, dan Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi
Paraf
dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut. 14. Bank, berdasarkan kebijakannya sendiri dan menurut pertimbangan tertentu, antara lain namun tidak terbatas apabila menurut pertimbangan Bank, Merchant telah melakukan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, berhak untuk menonaktifkan Peralatan Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau memperoleh persetujuan Merchant dan atau Pemilik Rekening. Merchant dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya penonaktifan Peralatan Bank tersebut. 15. Jika pada saat Perjanjian berakhir/diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka masing-masing Pihak akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Para Pihak. 16. Berakhirnya Perjanjian tidak membatalkan maupun menghapuskan segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian. 17. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 18. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh Peralatan Bank dalam kondisi baik dan lengkap. 19. Setelah Perjanjian berakhir, Merchant tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Kartu Debet yang dilakukan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pelaksanaan Transaksi Kartu Debet terakhir. 20. Pada saat Perjanjian berakhir, Merchant wajib mengirimkan/menyerahkan Slip Transaksi EDC selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ke Bank.
PASAL 22 FORCE MAJEURE 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian antara lain namun tidak terbatas pada: a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya; b. Perang, demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal; c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian; d. Keadaan-keadaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia No.
Paraf
14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana beserta seluruh perubahan, penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu. 5. Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas, maka Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis atau media elektronik lainnya yang ditentukan oleh Bank kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut atau sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (mana yang lebih cepat) untuk diselesaikan secara musyawarah. Sepanjang masing-masing Pihak telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya Force Majeure tersebut, maka masing-masing Pihak tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya atau pihak lain manapun atas segala risiko, tanggungjawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya kewajiban masing-masing Pihak akibat Force Majeure. 6. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut. 7. Dalam hal Force Majeure terjadi secara terus menerus, maka Pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat memilih apakah akan tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian. Apabila Pihak yang tidak mengalami Force Majeure berkehendak untuk menghentikan Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu yang dianggap baik oleh Pihak yang tidak mengalami Force Majeure. PASAL 23 KUASA 1. Dalam hal terdapat pelaksanaan atas ketentuan pada Perjanjian yang membutuhkan kuasa khusus dari Merchant dan atau Pemilik Rekening, maka kuasa tersebut dianggap telah diberikan oleh Merchant dan atau Pemilik Rekening kepada Bank berdasarkan Perjanjian. 2. Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang Merchant masih mempunyai kewajiban kepada Bank dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia. 3. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk dan atas nama Merchant dan atau Pemilik Rekening dan karenanya Bank dengan ini berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengelola rekening (-rekening) sebagaimana tercantum pada Merchant Data Form termasuk untuk mengkreditkan dan mendebet kembali rekening (-rekening) tersebut dalam hal terjadi kekeliruan/kesalahan pada saat pembayaran kepada Merchant. b. Memblokir, mendebet dan mencairkan sejumlah dana dari Rekening Merchant dan atau Rekening Penampungan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan untuk dana
Paraf
jaminan EDC, biaya sewa EDC dan ketentuan apabila terjadi Chargeback sebagaimana tercantum pada Perjanjian dan atau kerugian lainnya yang dialami Bank. c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang menggunakan EDC dan atau tindakan-tindakan yang diatur dalam Perjanjian. PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (“Perselisihan”) yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan atau berdasarkan Perjanjian akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 3. Para Pihak setuju bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 4.
Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka Perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
5.
Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di Republik Indonesia sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Bank. PASAL 25 PILIHAN DAN DOMISILI HUKUM
3. Perjanjian dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 4. Segala urusan mengenai Perjanjian dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kotamadya/Kabupaten yang ditentukan oleh Bank. PASAL 26 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 1. Bank akan memberikan pelatihan (training) kepada karyawan/petugas Merchant mengenai tata cara pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point dengan menggunakan Peralatan Bank sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak. 2. Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka Pihak tersebut dinyatakan lalai apabila Pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud atau melaksanakan kewajiban tersebut namun dengan lewat jangka waktu dari yang telah ditentukan dan disepakati Para Pihak, sehingga terhadap kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun. 3. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian, maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjian. 4. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak sah dan atau bertentangan dan atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh suatu
Paraf
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh suatu instansi pemerintah yang berwenang, maka ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian. Namun apabila ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya dengan baik tujuan Perjanjian, Para Pihak sepakat, dengan upaya terbaik, untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian. 5. Dalam hal Para Pihak tidak dapat lagi melaksanakan Perjanjian, maka para penggantinya atau penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian. 6. Perjanjian merupakan dan mencakup semua persetujuan Para Pihak dan menggantikan semua penawaran, negosiasi, pengecualian-pengecualian dan kesepakatan-kesepakatan terdahulu baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Perjanjian dengan dokumen-dokumen kesepakatan lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian, kecuali apabila belum diatur dalam Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen-dokumen kesepakatan lainnya. 7. Jika Bank melakukan perubahan terhadap isi SKU ini maka Bank akan memberitahukan perubahannya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media pemberitahuan yang dianggap baik oleh Bank dan selanjutnya Merchant akan tunduk pada perubahan SKU tersebut. Perubahan setiap lampiran dari SKU akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dan untuk selanjutnya merupakan satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU. 8. Seluruh pajak dan bea yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian menjadi tanggung jawab dan merupakan beban dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 9. Apabila Merchant melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan Perjanjian, maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang diajukan pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Merchant tersebut. 10. Para Pihak wajib mematuhi seluruh persyaratan yang dicantumkan di dalam Perjanjian. Kelalaian salah satu Pihak didalam mentaati atau melaksanakan isi dari Perjanjian pada satu atau beberapa kali kejadian, tidak akan menghilangkan kewajiban Pihak dimaksud untuk tetap memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam Perjanjian.
PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Paraf
